Beranda blog Halaman 4510

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen di 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Sri Mulyani
Sri Mulyani optimis pertumbuhan ekonomi tahun ini

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui memang terjadi perubahan dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik di tahun ini. Namun laju kegiatan perekonomian pada 2021 ini tetap terjaga sesuai estimasi awal hingga ke level 5 persen, dibanding minus 2,07 persen pada 2020.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2021 akan sebesar 4,3-5,5 persen. Hal itu berbeda dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) 2021 yang sebesar 4,5-5,5 persen.

“Sekarang rentangnya agak bergeser, tapi titik perkiraan kita ada di 5 persen,” ujar Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu (17/2/2021).

Sri Mulyani mengaku mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI pada 2021 sebesar 4,3-5,3 persen.

“Jadi kita akan lihat di kuartal satu ini. Tapi range (rentang) ini menggambarkan kita masih optimis di sekitar 5 persen untuk 2021,” ujar dia.

Di kuartal I 2021 ini, Sri Mulyani melihat pemulihan ekonomi masyarakat terus berjalan meskipun pemerintah menerapkan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pemerintah, sambung dia, akan terus menggulirkan kebijakan untuk menstimulus ekonomi demi mengakeselerasi pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

“Inilah yang kita upayakan di Februari dan Maret 2021 ini. Supaya kuartal I tetap bisa ada momentum pemulihan, baik kuartal ke kuartal atau secara tahunan,” terang Sri Mulyani.

“Dengan kuartal I yang cukup solid, kita akan jaga supaya di kuartal II dan III akan rebound, atau pemulihannya makin dipercepat,” demikian kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Utang Rp 30 triliun dari SUN Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 30 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana dengan penawaran masuk mencapai Rp 60,84 triliun.

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, menyatakan realisasi lelang ini masih di bawah target indikatif yang ditetapkan sebelumnya Rp 35 triliun. Untuk seri SPN03210519, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 1 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 2,97028 persen.

Penawaran untuk seri ini mencapai Rp 1,28 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 2,9 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 3,05 persen.

Untuk seri SPN12220203, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 3,2 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,2275 persen. Penawaran untuk seri ini mencapai Rp 4,95 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 3,2 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 3,3 persen. Untuk seri FR0086, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 10,8 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,28338 persen.

Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp 15,93 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 5,25 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk 5,55 persen. Untuk seri FR0087, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 5,2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,23863 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp 15,06 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,2 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,41 persen.

Untuk seri FR0088, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 2,8 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,25809 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp 8,09 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,2 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,5 persen.

Untuk seri FR0083, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 5,55 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,85997 persen. Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp 10,08 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,78 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7 persen. Untuk seri FR0089, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 1,45 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,70954 persen.

Penawaran untuk obligasi negara ini mencapai Rp 5,43 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk mencapai 6,69 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,93 persen. Dengan adanya lelang ini, maka secara keseluruhan jumlah pembiayaan negara yang berasal dari lelang SUN selama Januari-Februari 2021 mencapai Rp 145,95 triliun. (red/ami)

Peluncuran Program Puspaga Harapan V, Pertamina Salurkan Bantuan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Penulis
Sopyan
-
Luncurkan Program Puspaga Harapan V, Pertamina Salurkan Bantuan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

SuaraPemerintah.id – Pertamina memiliki komitmen untuk mendukung peningkatan kesehatan di wilayah operasional perusahaan.

Terkait dengan hal tersebut, bertepatan dengan Peresmian Program Puspaga Harapan V di Kelurahan Baru Tengah, PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit (RU) V Balikpapan menyerahkan sejumlah bantuan (Selasa, 16/02).

Kepala UPTD Puskesmas Baru Tengah drg. Rulida Osma Marisya mengatakan bahwa bersamaan dengan peluncuran program Puspaga Harapan V juga dilaksanakan serah terima bantuan dari Pertamina.

“Pada hari ini juga dilakukan serah terima bantuan dari Pertamina dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan di masyarakat khususnya salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting ataupun balita pendek di wilayah Baru Tengah,” ujarnya.

Rulida mengatakan bahwa bantuan yang diterima dari Pertamina berupa paket Konseling Kit menyusui serta sarana pendukung untuk optimalisasi ruang menyusui, pemberian paket Prokes untuk 2 Posyandu, pemberian Paket Makanan Tambahan untuk 23 Bayi/Balita Underweight/Gizi Buruk, pemberian Paket Makanan Tambahan untuk 5 Bumil, pemberian ASI Award serta Paket MPASI, serta pemberian bantuan 70 Kelambu Air.

Dalam kesempatan itu, Rulida juga menjelaskan mengenai program Puspaga Harapan.

“Puspaga Harapan merupakan penyedia layanan konseling yang mendukung pengasuhan anak dan remaja dalam keluarga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan,” jelasnya.

Sementara itu Walikota Balikpapan Rizal Effendi yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa program Puspaga bertujuan untuk mendampingi keluarga. “Salah satunya untuk menghindari orang tua salah asuh atau salah mengikuti tumbuh kembang anak,” katanya.

Rizal menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan situasi berubah total. “Harapan kita dimasa pandemi masyarakat siap terhadap berbagai perubahan dalam keluarga, karena situasi berubah total,” katanya.

“Pola asuh anak juga berubah total misalnya dalam hal mendampingi pelajaran anak. Tantangan di masa pandemi tidak hanya terkait kesehatan tetapi juga perilaku sosial, ini mengapa program Puspaga sangat penting,” jelasnya.

Rizal juga menyampaikan harapannya agar program Puspaga mendapat dukungan dari masyarakat serta Puskemas tidak hanya menerima laporan tapi aktif mencari informasi.

Terkait bantuan yang diserahkan oleh Pertamina, Rizal menyampaikan ucapan terima kasih. Dia mengharapkan Pertamina tetap menjadi bagian penting dari perkembangan Kota Balikpapan.

“Kita mengharapkan Pertamina dapat menjadi bagian penting dari Balikpapan dan juga peduli terhadap masyarakat di tengah tugasnya menjalankan fungsi yang juga berat mengolah minyak dan gas,” katanya.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina RU V Balikpapan Ely Chandra Peranginangin menyampaikan program bantuan ke Posyandu tahun ini dilaksanakan di 3 kelurahan di Balikpapan yaitu Kelurahan Margasari, Kelurahan Baru Ilir, dan Kelurahan Baru Tengah.

“Program yang dilaksanakan ini merupakan salah satu program CSR dibidang kesehatan untuk meningkatan kesehatan di wilayah operasional perusahaan. Semoga program dapat menjadi stimulan pengembangan kesehatan masyarakat,” katanya.

Chandra juga mengharapkan dukungan dari semua pemangku kepentingan terhadap operasional perusahaan “Kami mohon dukungan terhadap operasional perusahaan agar bisa berdampingan dengan kegiatan masyarakat,” tutupnya.

Indonesia Tekan Kerjasama Ekspor Limbah Sawit ke Malaysia

Penulis
Andik Irwanto
-
sawit
Indonesia kerjasama dengan Malaysia untuk ekspor limbah sawit

SuaraPemerintah.id – Indonesia dan Malaysia memperkuat sinergi dalam mendorong peningkatan nilai perdagangan minyak kelapa sawit. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh perusahaan dari kedua negara, yakni antara PT Alam Duta Mandiri dan Dendro Integrasi SDN Bhd.

Hal itu dilakukan dengan meyepakati kerja sama pembelian palm sludge oil atau limbah sawit Indonesia oleh Malaysia sebanyak 2.000 ton per bulan selama dua tahun ke depan.
Hal itu dilakukan dengan meyepakati kerja sama pembelian palm sludge oil atau limbah sawit Indonesia oleh Malaysia sebanyak 2.000 ton per bulan selama dua tahun ke depan.

Penandatnganan yang disaksikan oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan dan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Zainal Abidin Bakar itu, dilakukan pada Selasa (16/2/2021).

“Termasuk juga untuk bisa memasok produk kelapa sawit serta turunan lainnya ke seluruh dunia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021)

Di sisi lain, lanjut Kasan, melalui kerja sama tersebut kedua perusahaan diharapkan dapat saling bersinergi mendorong peningkatan nilai perdagangan minyak sawit kedua negara.

“Bersama-sama kita terus melakukan diplomasi kelapa sawit, mempromosikan kelapa sawit di pasar global, serta melawan isu miring seputar minyak kelapa sawit,” ujar dia.

Ia menjelaskan, dalam dua dekade terakhir, kelapa sawit memang telah memainkan peranan yang sangat signifikan dalam perekonomian.

Sawit dapat diolah menjadi berbagai bahan pangan dan oleokimia. Bahkan, palm sludge oil dapat digunakan dalam industri energi, kosmetik, serta barang konsumsi (consumer good), seperti sabun dan sampo.

Menurut Kasan, tidak dapat dimungkiri bahwa di tengah langkanya sumber energi bahan bakar, minyak kelapa sawit menjadi salah satu sumber energi alternatif.

“Biodiesel merupakan salah satu sumber energi alternatif masa depan, tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi negara-negara di dunia. Sebab, selain harga yang relatif murah, juga ramah lingkungan,” jelasnya.

Kasan memastikan, pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya akan terus bersinergi mendukung peningkatan industri kelapa sawit dalam negeri. Peningkatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan (sustainable) di tengah gencarnya sentimen dan kampanye negatif.

Adapun pada 2020, ekspor Indonesia ke Malaysia untuk produk minyak sawit mentah (CPO) dan turunan mencapai 945,03 juta dollar AS. Nilai ini naik 15,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 820,97 juta dollar AS.

Malaysia merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia untuk produk tersebut yang nilainya mencapai 185,37 juta dollar AS dengan pangsa pasar 34,05 persen.

Kemudian disusul ekspor ke Italia sebesar 101,12 juta dollar AS dengan pangsa pasar 18,57 persen, China 76,93 juta dollar dengan pangsa pasar 14,13 persen, Belanda 41,61 juta dollar AS dengan pangsa pasar 7,64 persen, dan Amerika Serikat 27,20 juta dollar AS dengan pangsa pasar 5 persen. (red/ami)

Lahirkan UMKM Kelas Dunia, Sandiaga Uno Apresiasi Program Inkubasi Bisnis Pertamina

Penulis
Sopyan
-
Lahirkan UMKM Kelas Dunia, Sandiaga Uno Apresiasi Program Inkubasi Bisnis Pertamina

SuaraPemerintah.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia Sandiago Salahuddin Uno mengapresiasi Program Inkubasi Bisnis Pertamina untuk melahirkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kelas dunia.

Bahkan, sebelumnya UMKM mitra binaan Pertamina telah go global, dan mampu memasarkan produk unggulannya baik pasar domestik maupun ekspor dan dapat bersaing di mancanegara.

Pada program Inkubasi Bisnis ini, Pertamina meloloskan 53 UMKM terpilih yang diseleksi dari 8 ribu lebih UMKM yang terdaftar di 30 Rumah BUMN Pertamina yang tersebar  di seluruh Indonesia.

Selama empat bulan, para peserta diberikan pengalaman dan pengetahuan baru untuk mengembangkan usahanya, mulai dari ilmu bisnis, desain produk dan branding, pemasaran digital hingga personal branding dan entrepreneur leadership, hingga proses monitoring dan pemantauan kemajuan usahanya.

Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan dari UMKM tersebut akan ditemukan pengusaha yang naik kelas. Dari mikro menjadi kecil, selanjutnya menengah hingga menjadi perusahaan besar dan go global seperti Pertamina.

Selama masa inkubasi bisnis dari Oktober 2020 hingga Februari 2021, hasilnya sungguh sangat nyata, penjualan naik hampir Rp 2 miliar.

Ini sebuah prestasi yang luar biasa di tengah situasi pandemi. Dalam empat bulan juga telah menghasilkan 82 persen branding dan packaging yang jauh lebih baik, sehingga meningkatkan penjualan dari pelaku UMKM.

“Terima kasih kepada Pertamina yang sudah melaksanakan rumah BUMN Pertamina, prestasi inkubasi master class perjalanan sukses sang pelopor,” ujar Sandi ada acara Anugerah Prestasi Inkubasi Bisnis 2021 yang berlangsung secara virtual, Selasa (16/2).

Sandi menambahkan, industri dan ekonomi kreatif membuka lapangan kerja seluas-luasnya dimana saat ini sudah hampir 20 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di ekonomi kreatif. Kalau ditambah pariwisata 14 juta, totalnya menjadi 34 juta.

“Alhamdulillah Pertamina sudah menginstitusionalisasikan model support system dan ekosistem ini yang mudah-mudahan mempercepat pertumbuhan usaha kecil. Jadikan pengalaman inkubasi sebagai modal optimisme sebab optimisme adalah magnet untuk kesuksesan. Bangkit di saat sulit, menang melawan Covid, jangan lupa 3M. Bersama kita akan berhasil mengalahkan pandemi Covid ini,” imbuh Sandi.

Senada, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati juga menyetujui bahwa  UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional karena menyerap tidak kurang dari 95 persen tenaga kerja di Indonesia, 56 persen total investasi yang ada, dan memberikan kontribusi sebesar 61 persen terhadap PDB nasional.

“Karena pentingnya posisi UMKM tersebut, Pertamina sebagai BUMN  turut serta untuk memberikan pendampingan dan pembinaan sehingga usaha mereka terus maju dan naik kelas,” ujar Nicke.

Dukungan Pertamina, lanjut Nicke, merupakan bagian dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang selaras dengan sustainable development goals, tujuan nomor delapan, yaitu, menyediakan pekerjaan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Nicke menambahkan, Pertamina bangga atas capaian UMKM binaan dan dapat menyelesaikan program ini dengan baik.

Peserta inkubasi bisnis RB Pertamina telah mengalami peningkatan penjualan hingga 44 persen, peningkatan jumlah pekerja hingga 18,5 persen, perubahan metode pemasaran ke arah digital hingga perubahan branding ke arah yang lebih modern.

Melihat dampak yang sangat besar, Nicke berharap agar program serupa bisa terus dijalankan dan di replikasi di tempat lain tidak hanya di Pertamina, supaya lebih banyak lagi UMKM naik kelas di Indonesia.

“Pertamina mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah untuk menggulirkan program-program pembinaan UMKM naik kelas di masa mendatang. Pertamina berharap, dengan acara ini UMKM Indonesia tetap dapat mempertahankan eksistensinya dan menjadi motor penggerak ekonomi di Indonesia,” pungkas Nicke.

 

Kementerian ESDM Susun Grand Strategi Energi Nasional Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Penulis
Andik Irwanto
-
esdm plts
Kementerian ESDM susun grand strategi energi nasional bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya

SuaraPemerintah.id – Sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing di bidang ekonomi, Kementerian ESDM menyusun grand strategi energi nasional untuk membagun Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS). Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana dalam diksusi Central Java Solar Day 2021 secara virtual, menilai bahwa PLTS dapat menjadi opsi terbaik dalam mendorong percepatan pemamfaatan bauran energy sebesar 23% di tahun 2025, Selasa (16/2/2021).

“Kami melihat pendekatan yang paling cepat melalui program pemanfaatan energi surya. Kan ini ada dimanapun, tidak terlalu sulit untuk studi kelayakan membangun PLTS, apalagi untuk di atas atap (rooftop),” kata Dadan.

Demi mendukung pencapaian tersebut, Dadan menuturkan bahwa Kementrian ESDM tengah menyiapkan strategi energi nasional untuk jangka panjang menengah hingga tahun 2035.

“Fokus kita bisa mengurangi atau menghilangkan impor dari energi bahan bakar minyak. Kemudian kita menggeser dari yang sifatnya fosil ke energi terbarukan,” tambahnya.
Dadan menjelaskan, PLTS menjadi prioritas utama pengembangan energi di masa mendatang. Dalam perencanaan tersebut, pembangunan PLTS dalam mengembankan energy akan mendapat pemberian intensif khusus.

“Dalam grand strategi energi nasional, PLTS merupakan salah satu prioritas untuk kita lakukan secara cepat. Kami ada program PLTS terapung, dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) sekarang sedang disusun dan kami akan memasukkan semua waduk yang ada di Jawa,” jelas Dadan.

Hingga saat ini, salah satu PLTS yang sedang dibangun adalah PLTS Terapung Cirata.

“Angkanya cukup baik dari sisi harga sudah bisa masuk di bawah BPP (Biaya Pokok Penyediaan Listrik) pembangkitan Jawa,” ujar Dadan.

Menurutnya, pengembangan PLTS ini akan jauh lebih baik apabila dikombinasikan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Terdapat hampir semua PLTA digunakan sebagai peaker yang hanya berfungsi saat beban puncak dan tidak dapat digunakan lagi elama 24 jam karena ketersediaannya semakin terbatas.

“Umumnya dipakai sore hari, nah siangnya, logisnya, PLTA digantikan dengan PLTS, jadi ini PLTA dan PLTS ini saling mengisi,” terangnya.

Melalui pemanfaatan PLTS, Pemerintah berharap dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi dengan berpijak kepada energi bersih.

“Pada saatnya, kita bisa meningkatkan daya saing dari sisi kegiatan ekonomi,” tegas Dadan.(red/rifki)

Percepat Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Jawa Barat, Pemda Usulkan Lima Poin Krusial

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, acara yang diadakan secara virtual ini diselenggarakan pada Selasa (16-02-2021).

Dalam rakor tersebut dibahas beberapa usulan infrastruktur prioritas pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat dan Permohonan realisasi janji Presiden terkait Pembangunan infrastruktur di Kota Bogor.

Pemerintah Provinsi Jabar mengusulkan lima pembangunan infastruktur. Pertama, Pengembangan Kawasan Cirebon, Patimban, dan Kertajati.

Wilayah ini nantinya akan menjadi Kawasan Metropolitan REBANA seluas 43.913 hektar yang direncanakan menjadi upaya pencegahan terjadinya penyebaran industri yang tidak terkendali, seperti yang terjadi di Bodebek-Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwarkarta).

REBANA akan menjadi pusat kegiatan karena memiliki investasi yang besar.

Di titik ini juga akan dilakukan perbaikan ekosistem pesisir dan ketahanan pantai melalui penanaman mangrove, pembangunan prasarana di sentra-sentra pergaraman rakyat di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan lain-lain.

Pelabuhan Patimban sendiri ditargetkan rampung pada tahun 2026-2027 dengan kapasitas sebanyak 7,5 TEUs peti kemas dan daya tampung terminal sebesar 600 ribu mobil _completely build up_ (CBU).

Kemudian, Bandara Kertajati akan diusulkan untuk menjadi tempat perawatan pesawat.

“Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati adalah vocal point Jabar Utara,” pungkas Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Usulan kedua, pengembangan Jabar Selatan. Mengingat wilayah ini ditinggali oleh 3.771.547 penduduk dengan luas wilayah 10.059 kilometer persegi atau sekitar 28,36 persen dari total luas wilayah Jawa Barat, akan dibangun segmen Jalur Tengah Selatan (JTS) yang meliputi Bagbagan, Kiaradua, Lengkong, Segaranten, Tanggeung, Ciwidey, Pangalengan, Cikajang, Bantar Kalong dan Kerta Rahayu. Panjang jalan ini adalah sekitar 321,26 kilometer.

“Jabar Selatan ini memang perlu lebih banyak intervensi pemerintah. Jalan ini akan bagus sekali untuk tahap awal,” beber Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam kesempatan itu.

Menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa Jabar Selatan perlu menjadi perhatian agar wilayah tersebut memperoleh keadilan infrastruktur dan tidak tertinggal secara akses dan fasilitas dibandingkan wilayah lain di Jabar. “Apalagi Jabar Selatan memiliki potensi pariwisata yang tinggi,” imbuhnya.

Sepakat dengan pernyataan tersebut, Menko Luhut menuturkan, “JTS menjadi sangat kritis menurut saya karena bergerak di enam sektor krusial, yaitu transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata dan ekonomi, penanganan bencana, serta kelautan dan perikanan.”

Senada, Gubernur Ridwan menegaskan agar infrastruktur air dapat menempati prioritas utama, yang dilanjutkan dengan transportasi dan keterhubungan

Kemudian, usulan ketiga adalah pengembangan kawasan perkotaan Cekungan Bandung, mulai dari pemulihan daerah aliran sungai (DAS) Citarum, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kertasari, penanganan sampah tuntas kawasan, pengintegrasian sistem angkutan umum massal perkotaan, pembangunan kawasan metropolitan Bandung Raya, reaktivasi rel kereta api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati, serta penyediaan Bandung Raya Bus Rapid Transit (BRT).

Keempat, pengembangan wilayah Bodebekpunjur–Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Puncak-Cianjur- Karawang-Purwakarta).

Kelima, Pembangunan Infrastruktur di Kota Bogor.

Di titik ini akan dilakukan pemulihan DAS Cilamaya, pemulihan DAS Kali Bekasi, Wadu Cibeet di Kabupaten Karawang, Waduk Cijurey di Kabupaten Bogor, serta relokasi longsor Sukajaya.

Selain itu, diusulkan pula untuk dilakukan penyediaan sarana transportasi di Kota Bogor.

Khusus mengenai penanggulangan banjir dan longsor di Bodetabek-Punjur, Mendagri Tito Karnavian pun minta ada perhatian khusus.

“Diperlukan adanya integrasi hulu, tengah, dan hilir yang melibatkan semua pihak,” tegasnya dalam forum Rakor tersebut.

Oleh karena itu, Mendagri Tito menyebutkan, sebelumnya juga telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabek-Punjur Tahun 2020-2024 pada tanggal 2 Juni 2020 dengan metode electronic sign melalui video conference oleh 6 menteri, 3 gubernur, 4 bupati, dan 5 walikota.

Ini menjadi aksi nyata pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi banjir Jabodetabek-Punjur.

Selain permasalahan banjir, isu Bodetabek-Punjur juga menyangkut ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, serta kemacetan.

Gubernur Ridwan mengusulkan agar dalam menjalankan percepatan pembangunan infrastruktur di Jabar dapat diiringi dengan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati agar dapat melengkapi dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jabar.

Sebagai informasi, rakor ini selain dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/BPN, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Jawa Barat, dan para Kepala Daerah tingkat II.

Indonesia dan Hungaria Sepakat Perkuat Kerjasama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penulis
Andik Irwanto
-
Sandiaga Uno
Kemenparekraf Sandiaga Uno dan Menteri Perdagangan Hungaria sepakat kerjasama sektor wisata

SuaraPemerintah.id – Menparekraf dengan Sandiaga Uno dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria Péter Szijjártó, berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama kedua negara di bidang parekraf. Dalam audiensi yang berlangsung antara Menparekraf Sandiaga Uno dan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria Péter Szijjártó keduanya sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak paling besar akibat pandemi, di mana terdapat pembatasan bahkan pembatalan penerbangan internasional. Ini tentu jadi pukulan yang berat untuk negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia, yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber penunjang ekonomi,” kata Sandiaga Uno dalam siaran pers, Rabu (17/2/2021).

Saat perbatasan dibuka dan kondisi telah kondusif, Kemenparekraf/Baparekraf akan melanjutkan berbagai program promosi seperti farm trip, sales mission, festival dan eksibisi. Indonesia juga akan ikut serta di ajang Planet Budapest Expo and mengangkat tema pariwisata berkelanjutan.

Indonesia dan Hungaria punya potensi besar meningkatkan kerja sama di sektor ekraf khususnya di bidang teknologi informasi dan star up.

“Saya yakin dukungan pemerintah untuk teknologi digital juga penting. Ekosistem inovasi sekarang menjadi lebih vital untuk menggerakkan ekonomi dan masyarakat akibat krisis akibat pandemi Covid-19” kata Sandiaga Uno.

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki program Baparekraf for Start up (BEKUP) yang menyediakan pendampingan intesif bagi para Start up agar dapat berkembang di masa pandemi. Program ini dapat berkolaberasi dengan #HUNINDOTECH, forum bisnis yang digagas oleh pemerintah Hungaria dan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta kedua negara pada sektor digital.

Pada 2019 kunjunagan wisatawan Hungaria sebanyak 14218. Jumlah ini menurun menjadi 3559 pada 2020 akibat pandemi. Pandemi menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara termasuk dari Hungaria ke Indonesia, namun saat kondisi sudah kondusif dan perbatasan dibuka, Kemenparekraf akan menjalankan lagi berbagai program promosi untuk menarik wisatawan Hungaria.

Selain akan meningkatkan kerja sama di bidang teknologi ndonesia juga berencana berpartisipasi di ajang Planet Budapest Expo and Conference yang mengangkat tema pariwisata berkelanjutan. Melihat semua tantangan dan peluang dalam situasi saat ini, pesatnya pertumbuhan startup berbasis teknologi dapat mendukung kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pandemi telah membuat disrupsi teknologi terjadi lebih cepat.

“Saat ini kami masih fokus pada penerapan protokol kesehatan dan peningkatan kunjungan wisatawan nusantara. Namun di waktu yang akan datang, ketika perbatasan dibuka tentu kami akan tetap menarik turis dari Hungaria,” kata Sandi. (red/pen)

Polres Sleman dan Polrestabes Palembang Raih Predikat Pelayanan Prima

Penulis
Sopyan
-
Polres Sleman & Polrestabes Palembang Raih Predikat Pelayanan Prima
SuaraPemerintah.id – Meraih predikat A atau kategori Pelayanan Prima dalam evaluasi pelayanan publik bukan perkara mudah bagi jajaran Polres.
Namun Polrestabes Palembang dan Polres Sleman membuktikan bahwa inovasi dan komitmen melayani, bisa membawa layanan kepolisian menjadi lebih baik dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Kapolrestabes Palembang Kombes Irvan Prawira menjelaskan, jajarannya membiasakan perubahan budaya melayani. Dibawah komandonya, Polrestabes Palembang menciptakan suatu sistem yang mempersempit celah penyelewengan.

“Kita ciptakan sistem yang tidak dapat ‘diakali’ dalam semua layanan kami, terutama layanan SIM dan SKCK,” ungkap Kombes Irvan, usai Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2020, Selasa (16/02).

Ia juga mengapresiasi serta berterima kasih kepada Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan jajarannya atas bimbingan kepada Polrestabes Palembang.

Penghargaan bagi Polrestabes Palembang, dianggap sebagai motivasi agar selalu meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Lebih dari itu, Irvan mengatakan bahwa jajarannya berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah dengan Pemerintah Kota Palembang.

Polrestabes Palembang menempatkan banyak layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palembang untuk mempermudah masyarakat.

Dengan layanan di MPP yang terintegrasi, masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk mendapat banyak layanan dan perizinan.

Terlebih, MPP Kota Palembang adalah yang terbesar se-Indonesia, yang juga menyediakan layanan drive thru SIM dan SKCK.

Atas perjuangan dan komitmen tersebut, Polrestabes Palembang berhasil meraih kategori Pelayanan Prima untuk pertama kalinya.

20210217 Jalan Panjang Polres Sleman dan Palembang Raih Predikat Pelayanan Prima 2

Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto

Ia pun berpesan kepada seluruh Polres yang belum mendapat nilai A, agar terus berusaha meningkatkan inovasi di sektor pelayanan publik.

“Hal ini bukan perlombaan, tapi meningkatkan motivasi dan keyakinan kita bahwa apapun usaha yang kita lakukan dihargai pimpinan, dihargai bangsa,” tegasnya.

Cerita lain diungkapkan Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto. Polres di wilayah Polda D.I Yogyakarta tersebut juga berhasil meraih predikat Pelayanan Prima untuk pertama kalinya.

Naik dari tahun sebelumnya, yakni predikat A- atau kategori Sangat Baik.

Ia mengakui, hasil ini bukan hal mudah dan melalui proses panjang.

“Di masa pandemi Covid-19 ini kami bisa memperbaiki kekurangan kami terkait pelayanan publik yang disesuaikan dengan kondisi pandemi,” jelas Anton.

Perubahan signifikan di Polres Sleman adalah penggunaan one web service, terutama di fungsi terkait layanan lalu lintas. Dalam web tersebut, masyarakat bisa mengakses seluruh pelayanan kepolisian dari gawainya masing-masing.

Anton mengajak seluruh jajaran Polres di seluruh Indonesia untuk menciptakan inovasi yang mempermudah akses masyarakat.

“Kita juga harus ikhlas, bersiap diri dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Perlu diketahui, layanan Polres terutama pada SIM dan SKCK, dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahunnya.

Ada enam aspek yang menjadi dasar penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2017.

Enam aspek tersebut adalah, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Menkes: Ma’ruf Amin Jadi Motivasi bagi Lansia Lain Untuk Divaksin

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutlangkah Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjalani vaksinasi bisa jadi motivasi bagi lansia lainnya.

Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan di kediaman resmi Wakil Presiden, Jakarta. Sebelumnya, penyuntikan vaksin untuk lanjut usia (lansia) sudah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 5 Februari.

Ma’ruf Amin sendiri sudah masuk kategori lansia karena sudah berusia 77. Budi berharap, vaksinasi yang dilakukan pada Ma’ruf Amin dapat menjadi motivasi bagi para lansia di Indonesia.

Penyuntikan Wakil Presiden beriringan dengan vaksinasi tahap kedua yang dilakukan di Pasar Tanah Abang Jakarta, yang ditujukan pada petugas publik dan pedagang pasar.

Acara tersebut dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo, Gubernur Jakarta Anies Baswedan, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Dalam keterangannya, Menkes Budi mengaku sebelum menyambangi Pasar Tanah Abang ia mendampingi Wapres terlebih dahulu.

“Hari ini kan sudah dimulai vaksinasi untuk lansia dan petugas publik, tadi pagi juga kita sudah mendampingi wakil presiden (Ma’ruf Amin) yang berusia 80 (77),” kata Menkes Budi dalam keterangannya yang disiarkan langsung YouTube Kementerian Kesehatan, Rabu (17/2/2021).

Ia juga menyampaikan, selain pedagang dan pegawai pasar usia muda sampai dewasa, vaksin COVID-19 juga boleh diberikan kepada pedagang lansia karena sudah mendapatkan izin dari Badan POM, tutup Budi.

Usai mendapatkan vaksin, Ma’ruf pun mengajak masyarakat, terlebih warga lanjut usia (lansia), untuk ikut melaksanakan vaksinasi Covid-19.

“Alhamdulillah tidak ada masalah, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa pusing, biasa-biasa saja. Oleh karena itu, saya ajak semua yang usianya sudah cukup lanjut, di atas 70 tahun [untuk melakukan vaksin]. Ternyata vaksin ini, insya Allah tidak menimbulkan efek apa-apa,” ujar Ma’ruf saat memberikan keterangan pers, Rabu (17/2).

Dia pun mengajak masyarakat untuk ikut melakukan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, hal ini untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Pasalnya, herd immunity baru bisa dicapai bila 70% masyarakat Indonesia sudah divaksin.

Ma’ruf Amin pun mengatakan, berdasarkan pandangan agama, masyarakat harus fardu kifayah, atau wajib mengikuti vaksinasi supaya bisa menjaga diri dari penyakit.

Komisi VIII DPR RI Dukung Pembangunan Embung Untuk Mengatasi Banjir Kudus

Penulis
Sopyan
-
Komisi VIII DPR RI Dukung Pembangunan Embung Untuk Mengatasi Banjir Kudus

SuaraPemerintah.id – Komisi VIII DPR RI mendukung pembangunan embung untuk mengatasi banjir di Pemerintah Kabupaten Kudus.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat melakukan kunjungan reses di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (16/2/2021).

Menurutnya, pembuatan embung dapat menjadi solusi yang baik dalam mengatasi banjir. Pasalnya, banjir yang terjadi di wilayah Kudus dan Pati berada di lahan subur.

Disampaikan, Wachid juga akan mendiskusikan upaya mengatasi banjir di Kabupaten Kudus dan sekitarnya bersama Komisi V DPR RI.

“Hasil diskusi ini akan kami sampaikan ke Komisi V DPR RI. Kami juga meminta Pemerintah Kabupaten Kudus membuat daftar yang dibutuhkan pasca banjir. Kami siap membantu,” paparnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan, selain normalisasi sungai, upaya mengatasi banjir selanjutnya yakni reboisasi serta pembangunan embung kecil, yang rencananya akan dibangun di Kecamatan Mejobo.

Hartopo menyebut rencana tersebut untuk resapan air saat musim penghujan dan menjadi irigasi saat musim kemarau.

“Kami berencana membangun embung kecil sekitar empat hektare untuk tadah banjir saat musim hujan. Kalau musim kemarau bisa dijadikan irigasi,” ujarnya.

Menurutnya, luapan Sungai Wulan menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Kabupaten Kudus. Koordinasi terus dilakukan Hartopo dengan BBWS Pemali Juana terkait mengantisipasi banjir dengan normalisasi sungai.

Pihaknya menyebut normalisasi sungai dapat terealisasi, apabila sungai memiliki lebar minimal 60 meter.

Saat ini, pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak, dikarenakan banyaknya tanah di bibir sungai yang menjadi hak milik warga.

“Normalisasi sungai terganjal tanah di bantaran sungai yang telah menjadi hak milik. Perlu koordinasi dengan provinsi dan pusat untuk mengurai masalah tersebut,” ungkapnya kepada rombongan Komisi VIII DPR RI.

Ditambahkan, Sungai Gelis di wilayah Dukuh Goleng Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati pun belum bisa dinormalisasi.

Pasalnya, pelepasan tanah bantaran sungai yang menjadi hak milik warga belum menemukan titik temu. Hartopo berencana akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus untuk mendiskusikan solusi terbaik.

“Tanah di bantaran sungai Dukuh Goleng Desa Pasuruhan Lor juga hak milik warga. Kami masih mencari solusi yang baik untuk semua pihak,”ucapnya.

Pada kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan secara simbolis bantuan tanggap bencana dari Kementerian Sosial RI untuk tiga kabupaten. Kabupaten Kudus sendiri menerima bantuan sebesar Rp126.282.300.

1...4,5094,5104,511...4,868Halaman 4,510 dari 4,868