Beranda blog Halaman 4519

PLN Berhasil Pulihkan 99 Persen Gardu Listrik Terdampak Banjir di Jawa Barat

Penulis
Sopyan
-
PLN Berhasil Pulihkan 99% Gardu Listrik Terdampak Banjir di Jawa Barat

SuaraPemerintah.id – PLN berhasil memulihkan 99 persen pasokan listrik terdampak banjir di Jawa Barat. Hingga Minggu (14/02) sore, total 473 gardu terdampak banjir telah menyala dan lebih dari 74 ribu pelanggan kini telah menerima kembali aliran listrik PLN. Pemulihan dilakukan dengan sebelumnya memastikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat.

Sebelumnya, beberapa wilayah di Jawa Barat seperti Karawang, Indramayu, Purwakarta, Bekasi, Sumedang, Gunung Putri dan Cikarang tergenang banjir akibat hujan deras dan cuaca ekstrim yang terjadi pada Selasa (9/2).

“Sejak terjadinya banjir, petugas kami telah bersiaga untuk mengamankan dan memulihkan kembali pasokan listrik. Kami bersyukur hari ini banjir sebagian besar sudah surut, dan pasokan listrik di wilayah yang sudah tidak tergenang banjir sudah berhasil dipulihkan,” tutur Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali PLN, Haryanto W. S.

Adapun 2 gardu yang belum dinyalakan yaitu di daerah Pamanukan, Purwakarta. Meskipun banjir sudah surut, PLN masih menunggu persetujuan Kepala Desa setempat untuk menyalakan kembali aliran listriknya.

“Demi keselamatan, ada permintaan dari Kepala Desa setempat untuk menunda penyalaan. Mereka masih memastikan instalasi listriknya aman, karena kemarin banjir merendam hingga atap rumah,” ucap Haryanto.

Untuk membantu warga, PLN menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan instalasi dalam rumah pelanggan. Sebelumnya petugas PLN juga telah gerak cepat melakukan inspeksi, pembersihan, pengeringan, dan pengecekan gardu distribusi yang terkena dampak banjir.

“Kami pastikan petugas kami tetap siaga. Sejak awal, lebih dari 1.600 petugas telah bersiaga. Begitu banjir surut, kami langsung cek gardunya, jika semua aman, baru kami nyalakan kembali listriknya,” tambah Haryanto.

PLN akan menyalakan aliran listrik jika gardu, jaringan, dan instalasi pelanggan telah dipastikan aman, lalu dilakukan penandatanganan berita acara dengan Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat yang menyatakan instalasi listrik di rumah warga aman.

Haryanto juga mengimbau masyarakat untuk memastikan semua instalasi listrik dan peralatan elektronik telah kering dan aman sebelum dinyalakan untuk menghindari korsleting listrik.

Jika membutuhkan layanan PLN, pelanggan dapat menghubungi PLN melalui Aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi ini pelanggan bisa langsung mendapatkan informasi terkini dari PLN dan melaporkan jika terjadi kejadian berbahaya terkait ketenegalistrikan.

Selain memulihkan kelistrikan, PLN melalui Yayasan Baitul Maal juga menyerahkan bantuan bagi korban banjir berupa beras, mie instan, minyak goreng, biskuit, air mineral dan masker dengan total nilai mencapai Rp 47 juta. YBM PLN Purwakarta juga membuat dapur umum serta melakukan pendistribusian bahan makanan.

DJKN Terima Aset Gratifikasi Laporan Presiden Senilai Rp8,788 Miliar

Penulis
Sopyan
-
DJKN Terima Aset Gratifikasi Laporan Presiden Senilai Rp8,788 Miliar

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menerima Barang Milik Negara (BMN) hasil laporan gratifikasi presiden senilai Rp8,788 miliar. Total BMN yang diserahkan sebanyak 12 buah, antara lain lukisan, berbagai perhiasan batu mulia, dan pulpen berhias berlian.

“Seluruh barang-barang gratifikasi yang telah dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo kepada KPK ditetapkan menjadi milik negara dengan Keputusan. Sesuai peraturan, setelah Keputusan ditetapkan maka KPK wajib menyerahkan barang-barang dimaksud kepada Kemenkeu melalui DJKN,” kata Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarief Hidayat, pekan lalu, seperti dikutip dari situs DJKN.

Acara serah terima BMN dari hasil laporan gratifikasi dilakukan oleh Sekretariat Negara bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prosesnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mewakili pelapor gratifikasi kepada Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarief Hidayat. Selanjutnya, KPK menyerahkan BMN tersebut kepada Kementerian Keuangan melalui DJKN.

“Tuntas sudah proses yang harus dilakukan sesuai peraturan atas laporan gratifikasi oleh Bapak Presiden. Seluruh prosesi ini juga akan didokumentasikan menjadi lembaran negara,” ungkap Heru.

Dengan penyerahan barang oleh KPK kepada Kemenkeu, maka kewenangan pengelolaan BMN selanjutnya ada pada Kemenkeu selaku Pengelola Barang. Berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018, terhadap barang-barang ini rencananya akan dikelola dengan ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Sekretariat Negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Sebagai informasi, serah terima BMN gratifikasi ini merupakan tindak lanjut terbitnya Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1527 tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi, atas laporan Bapak Joko Widodo Presiden RI.

Pelaporan oleh Presiden adalah wujud kepatuhan Penyelenggara Negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan diharapkan menjadi contoh bagi Pegawai Negeri/ASN dan Penyelenggara Negara Lainnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk melaporkan gratifikasi yang diterima.

Vaksinasi Tahap 2, Kemenkes Targetkan Petugas Layanan Publik dan Lansia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memutuskan vaksinasi Covid-19 tahap dua diberikan kepada petugas layanan publik dan orang lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun.

Keputusan diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi organisasi kesehatan seperti World Health Organization (WHO) dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

“Maka pemerintah akan memulai vaksinasi tahap kedua ini yang diberikan kepada petugas pelayanan publik serta kelompok masyarakat usia lanjut 60 tahun ke atas. Sebelumnya, pemerintah hanya memprioritaskan petugas pelayanan publik pada tahapan vaksinasi kedua ini,” kata Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, Senin (15/2).

Untuk tahap kedua pemerintah akan memprioritaskan vaksinasi untuk pekerja pelayan publik dengan total 38,5 juta orang. Rinciannya, 21 juta orang lansia dan 17 juta untuk pelayan publik.

“Kami memprioritaskan guru karena membantu murid-murid yang tdk dapat belajar online agar segera melakukan mengajar tatap muka. Selain itu, TNI, Polri dan Petugas keamanan lain, karena memiliki peran penting dalam proses tracing penelusuran kontak untuk menurunkan laju virus,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah juga memprioritaskan petugas transportasi publik, petugas tiket, para masinis kereta, pilot, TransJakarta, MRT dan Kernet, supir taksi dan ojek online.

“Pemerintah juga memprioritaskan petugas transportasi publik, yang terdiri dari petugas tiket, para masinis di kereta api, petugas di bandara, pilot, pramugari, petugas pelabuhan, petugas TransJakarta dan LRT, supir bus, kernet, bahkan kondektur, supir taksi dan ojek online,” sambungnya.

Petugas layanan publik yang mendapat vaksinasi yakni damkar, BPBD, BUMN, BUMD, BPJS, kepala atau perangkat desa.

Kemudian, wakil rakyat, pejabat pemerintah dan ASN, petugas keamanan, petugas pariwisata, hotel, restoran, atlet dan pekerja transportasi publik.

Maxi Rein menyebut, total sasaran vaksinasi Covid-19 tahap dua mencapai 38.513.446 orang. Sekitar 21 juta di antaranya merupakan lansia, sisanya pekerja layanan publik dan kelompok prioritas lain.

Vaksinasi Covid-19 tahap dua mulai dilaksanakan pada pertengahan Februari hingga Mei 2021.

“Pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini akan dimulai kepada pedagang pasar yang menjadi pilot project di DKI Jakarta yakni Pasar Tanah Abang pada hari Rabu 17 Februari 2021,” tandasnya

Program Padat Karya Sektor KP Ditaksir Serap Lebih dari 4.600 Tenaga Kerja

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Program padat karya yang digagas pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) berlanjut di tahun 2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu lembaga pemerintah yang menjalankan program ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, untuk tahun 2021 ada delapan kegiatan program padat karya dengan besaran anggaran Rp405.609.970.000. Kegiatannya meliputi pembangunan irigasi perikanan tambak/kolam, minapadi, bantuan KJA budidaya laut, kluster kawasan tambak udang, dan kluster kawasan tambak udang milenial (MSF).

Selanjutnya kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove, Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar)/irigasi lahan garam, serta pembangunan sarana dan prasarana niaga garam rakyat.

Dari delapan kegiatan padat karya itu, KKP memperkirakan penyerapan tenaga kerja mencapai 4.673 orang. Di mana besaran upah yang akan mereka terima di kisaran Rp100.000 hingga Rp120.000 ribu per hari per orang.

“Kami akan mengkaji lagi, sedapat mungkin kegiatan-kegiatan ini dikerjakan oleh tenaga kerja manusia,” ujar Menteri Trenggono dalam Papat Koordinasi Pembahasan Program Padat Karya yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut Pandjaitan, Senin (15/2/2021).

Menteri Trenggono mengupayakan penyerapan tenaga kerja bisa lebih banyak dari estimasi yang ada. Jajarannya di KKP dimintanya untuk mengutamankan penggunaan tenaga kerja manusia dibanding menggunakan peralatan atau mesin. Termasuk dia meminta agar bahan baku pelaksanaan program dibeli dari masyarakat, contohnya bibit mangrove.

“Misalnya soal irigasi perikanan di DJPB. Sebisa mungkin kegiatan ini dilakukan oleh orang semuanya. Tidak perlu dengan beckhoe, tapi dengan cangkul. Saya juga minta kepada Dirjen PRL supaya bibit (mengrove) dimungkinkan untuk dibeli dari masyarakat, selain dari pekerjaan penanaman,” urainya.

Trenggono memastikan pelaksaan Program Padat Karya sektor kelautan dan perikanan dapat segera dilakukan. Ini sesuai arahan Menteri Luhut, bahwa program padat karya harus sudah berjalan sebelum Bulan Ramadan 2021. Tujuannya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan selama bulan puasa hingga hari raya.

“Mudah-mudahan menjelang lebaran sudah selesai (kegiatannya),” kata Menteri Trenggono.

Pelaksanaan program ini tahun lalu mampu menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja, khusus untuk kegiatan restorasi terumbu karang. Luasan yang direstorasi bahkan melebihi target. Dari yang semula 50 haktare menjadi 74.3 haktare atau setara 95.768 struktur.

Jokowi Lantik Andi Samsan Nganro sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Andi Samsan Nganro sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial di Istana Negara, Senin (15/2/2021).

Pelantikan itu sesuai Keputusan Presiden RI No. 22P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Keputusan itu memberhentikan dengan hormat Andi Samsan Nganro dari jabatan Ketua Muda Pengawasan MA disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa selama memangku jabatan tersebut.

Selain itu, terhitung saat pengucapan sumpah dan janji mengangkat Andi Samsan Nganro dalam jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Keputusan itu ditetapkan pada 10 Februari 2021.

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan itu, Andi membacakan sumpah di hadapan Jokowi. Berikut isi sumpah pelantikan Andi Samsan Nganro:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan dan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Program Padat Karya Sektor Perkeretaapian Serap 39.000 Tenaga Kerja

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melihat program padat karya sektor perkeretaapian tahun 2021 di Jawa Tengah dapat menyerap sekitar 39 ribu tenaga kerja pada dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,2 miliar.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, hal ini sebagaimana arahan presiden Joko Widodo.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo, program padat karya di sektor transportasi ini merupakan komitmen kami untuk hadir membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” ujar dia dalam pernyataannya, Senin (15/2).

Dia mengatakan, pada tahun 2021 ini, program padat karya menjadi salah satu program prioritas nasional yang tengah digenjot Pemerintah. Sehingga manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Adapun penyelenggaraan program padat karya di sektor transportasi yaitu berupa pemeliharaan dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas keselamatan transportasi,” terangnya.

Secara rinci kegiatan padat karya yang dilakukan pada 3 (tiga) proyek infrastruktur perkeretaapian di Jawa Tengah yaitu :

1. Proyek Elektrifikasi Jalur KA Lintas Yogyakarta-Solo, dengan lingkup pekerjaan: galian tanah pekerjaan drainase 425 meter, galian tanah pekerjaan retaining wall sepanjang 221 meter dan pembersihan lapangan/area stasiun, yang dapat menyerap 2.520 orang tenaga kerja;

2. Proyek Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan – Solo Jebres, dengan lingkup kegiatan padat karya: galian pondasi tiang listrik aliran atas (laa), galian kabel 20kv laa, bobok/bongkar beton eksisting, pasir urug bawah pondasi dan urugan tanah kembali, yang dapat menyerap 1.840 orang tenaga kerja;

3. Pembangunan Jalur KA Bandara NYIA Kulonprogo (2019-2021), dengan lingkup kegiatan padat karya: penjagaan semboyan dan alat kerja, kegiatan flagman, penyiraman debu, pekerjaan bekisting, pembesian dan cor, kegiatan pengeceran rel, ballast dan bantalan, serta kegiatan pembongkaran direksi kit, yang dapat menyerap 34.650 orang tenaga kerja.

Sebelumnya diwaktu yang bersamaan, Kemenhub juga memberikan subsidi tarif untuk kereta api kelas ekonomi sebesar Rp 3,4 Triliun di 2021, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 2,6 Triliun.

Pemberian subsidi ini untuk menjamin pelayanan kereta api hingga ke pelosok dengan memberikan tarif yang terjangkau.

“Ini merupakan bukti bahwa negara hadir untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api yang prima dan konsisten sampai ke pelosok dengan memberikan tarif yang terjangkau,” kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam pernyataannya, Senin (15/2).

Budi menjelaskan, moda kereta api menjadi salah moda yang diminati seluruh lapisan masyarakat. Sehingga di masa pandemi ini, Menhub meminta agar pelayanan kereta api memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik.

Disahkan Jokowi, Perpres RAN PE Ciptakan Rasa Aman dan Stabilitas Keamanan Nasional

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo baru-baru ini menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024.

Perpres tersebut dibuat untuk mengatasi  semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia.

Peraturan ini juga bertujuan untuk menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

Langkah Presiden Jokowi ini mendapat sambutan hangat dari beberapa kalangan. salah satunya adalah praktisi Media Sosial, Savic Ali.

Savic menjelaskan bahwa peraturan yang juga dikenal sebagai Perpres Elstremisme ini,  merupakan bentuk kemajuan penanganan extremisme di Indonesia, meskipun ia sendiri mengaku belum membaca secara utuh isi dari perpres tersebut.

“Soal RAN PE ini, saya belum membaca persis dokumennya. Jadi saya belom bisa berkomentar banyak. Meskipun saya melihat ada beberapa kemajuan. Aparat lebih punya keleluasaan atau bertindak lebih dahulu,” kata Savic dalam diskusi daring bertajuk, “Intoleransi dan Ekstremisme di Media Sosial” yang diselenggarakan Lembaga The Center For Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), pada Minggu (14/2/2021).

Savic mengatakan, penanganan extremisme di Indonesia tidak cukup hanya melalui kontra narasi. Namun juga perlu adanya ketegasan dari negara dalam bentuk penegakan hukum.

“Kontra narasi saja tidak cukup. Jadi law inforcement penting,” katanya.

Savic mengatakan dengan peraturan bisa masyarakat  bisa menjaga diri dari aktivitas ekstremisme dan juga ikut bertindak dalam pencegahan.

Sementara itu, mantan pimpinan Jamaah Islamiyah Nasir Abbas, juga menyambut positif Perpres yang ditandatangani presiden pada 6 Januari 2021 lalu. Menurutnya, Perpres RAN PE itu bagus sekali, tapi tinggal kita terapkan saja.

“Bagaimana menerapkan secara nasional dari pemerintah pusat sampai ke tingkat RT/RW,” katanya.

Ia pun meminta agar siapapun, termasuk pejabat pemerintah untuk ditindak tegas jika terindikasi terlibat dalam gerakan ekstremisme.

“Percuma kita sosialisasi ke tingkat paling bawah, tapi maaf kalau sampai ada pejabat dan pegawai pemerintah ada terindikasi ikut terlibat gerakan ekstremisme ya dilucuti dan dipecat-pecati. Jadi harus ada ketegasan,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Pakar Terorisme, Noor Huda Ismail. Ia mengapresiasi dan merasa sangat senang atas diterbitkannya perpres tersebut. Hanya saja, lanjutnya, ada PR bersama yang harus diselesaikan, yaitu koordinasi antar lembaga dalam penanganan ekstremisme ini.

“Saya sangat senang ada niatan baik yang dibuktikan dalam legal formal. Cuma satu hal yang sangat sederhana yang itu sebentulnya gampang diiomongin tapi sulit dilaksanakan, yaitu koordinasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Direktur Penindakan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2007-2020, Irjen Pol (purn) Hamli turut mendukung  regulasi ini. Ia menyampaikan  proses pembuatan Perpres Ekstremisme sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan civil society.

“Pelibatan masyarakat sipil inilah yang kemudian disebut sebagai bentuk kemajuan penangan ekstremisme,” katanya.

Direktur Penindakan BNPT berpendapat ada saat pembuatan Pepres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Perpres RAN PE) Tahun 2020-2024. ini temen-temen BNPT melibatkan civil society.(*)

Dalam Dua Tahun Sektor Pertanian Jatim Meningkat Signifikan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan, sektor ketahanan pangan dalam bidang pertanian mengalami pertumbuhan bagus selama dua tahun kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianyo Dardak. Sektor ketahanan pangan dalam bidang pertanian tumbuh 4,3 persen.

“Jika dibandingkan 2 tahun lalu yakni tahun 2019, peningkatannya mencapai 13,36 persen,” ujar Heru di Surabaya, Ahad (14/2). Selain itu, kata Heri, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim, tembus Rp581,5 triliun pada triwulan IV tahun 2020.

Selain itu, lanjut Heru, di sektor infrastruktur, Khofifah-Emil terus menggalakkan tersedianya jalan baru sepert tol. Tak lupa, keduanya berupaya untuk perbaikan jalan. Jika tahun 2018 terdapat 91,08 persen jalan mulus, tahun 2019 bertambah 92,35 persen. Kemudian tahun 2020 menjadi 93,47 persen.

“Pemprov Jatim tidak berpuas diri dengan hasil ini, karena masih terus melakukan pembenahan di segala bidang, khususnya pelayanan kepada masyarakat melalui sinergi dengan bupati/ wali Kota, DPRD, serta Forkopimda Jatim,” ujar Heru.

Di sektor kesehatan, kata Heru, upaya yang paling utama sekarang ini adalah penanganan Covid-19. Seperti menekan angka kasus positif, menyembuhkan pasien yang telah terinfeksi virus SARS CoV-2, hingga menyediakan jaring pengaman ekonomi bagi rumah tangga atau warga Jatim.

“Ibu gubernur tidak ingin ada penderita Covid-19 yang ditangani setengah-setengah, tapi semaksimal mungkin sampai sembuh,” kata Heru.

“Sejak 2019 maupun 2020 disaat semua provinsi diterpa krisis karena Pandemi Covid, Jawa Timur mampu menunjukkan inovasi dan keberhasilan dalam menangani segala macam persoalan dengan baik, cepat dan transparan,” jelas Heru Tjahjono, Sabtu (13/2/2021) malam.

Data menunjukkan, hingga Januari tahun 2021 tercatat beberapa capaian di Jawa Timur yang berjalan sesuai target. Bahkan di urusan pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur masih terkuat di skala nasional.

Apalagi dengan catatan perputaran uang atau PDRB (Product Domestik Regional Bruto)  sebesar Rp 581,5 Triliun di triwulan ke IV  tahun 2020.

“Jawa Timur adalah penyumbang ekonomi terbesar nomer dua di pulau Jawa dengan kontribusi 25,01 persen,” terang pejabat yang pernah jadi bupati Tulungagung 2 periode ini.

Selain itu, lanjut Heru perhatian pemerintah dalam hal kesehatan khususnya menekan pertumbuhan penderita Covid berjalan secara taktis. Mulai dari upaya upaya pencegahan, tingkat kesembuhan serta safety net bagi rumah tangga yang perekonomiannya terdampak Covid.

Penanganan para penderita serta penyediaan ruang rumah sakit disediakan dengan cukup serta menggunakan pelayanan terbaik.

Perluas Jangkauan Pasar Hingga ke Luar Negeri, UKM Virtual Expo Kembali Digelar

Penulis
Sopyan
-
Perluas Jangkauan Pasar Hingga ke Luar Negeri, UKM Virtual Expo Kembali Digelar

SuaraPemerintah.id – Ajang jualan online bagi usaha kecil mandiri, UKM Virtual Expo (UVO) 2021 akan dihelat pada 16-18 Februari. Gelaran ini berkaca pada kesuksesan ajang UVO 2020, yang berhasil mengantongi omzet hingga Rp4,4 miliar.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng Ema Rachmawati mengatakan, UKM Virtual Expo 2021 bertujuan mendongkrak penjualan sektor UKM.

Menurutnya, gelaran UVO cukup efektif memperluas jangkauan pasar hingga ke luar negeri, seperti Jepang, Singapura, Qatar, Hongkong, Macau, Belanda, Irak, Australia, Turki, dan India.

Ia menyebut, UVO 2021 akan dihelat secara reguler dua bulan sekali, dengan tema berbeda. Untuk mengaksesnya, warga dapat mengunjungi www.ukmvirtualexpo.com.

“Pada penyelenggaraan yang pertama fokus pada UKM makanan dan minuman. Pesertanya ada 150 UKM secara virtual, plus tujuh both yang dipamerkan di Lantai 1 Gedung Pusat Bank Jateng. Adapun, tema yang diangkat adalah Wonderfood UKM, Kudu Setrong-Say No To Nglokro,” paparnya, Minggu (14/2/2021).

Ema mengungkapkan, sektor UKM makanan dan minuman paling banyak terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data, dari 36.095 UKM terimbas wabah, sekitar 68,4 persen berasal dari sektor ini.

Menurutnya, kesulitan di masa pandemi adalah, masih minimnya serapan pasar. Padahal bahan dan produk, tersedia. Melalui UVO 2021, Dinas Koperasi dan UKM Jateng berusaha mendobrak kebuntuan tersebut.

“Kami berusaha agar produk makanan dan minuman bisa menembus ekspor. Selama ini karena regulasi di masa pandemi, produk kita terhambat masuk ke pasar luar negeri. Padahal olahan UKM cukup diminati,” urai Ema.

Disampaikan, dalam ajang UVO 2021 akan menghadirkan perbincangan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dengan pihak terkait. Seperti Kepala Kanwil DJPBC Jateng Padmoyo Tri Wikanto, Kepala OJK Regional 3 Jateng DIY Aman Santosa, dan Dirut Bank Jateng Supriyatno.

“Harapannya dengan perbincangan itu, Pak Gubernur dan pihak terkait bisa mendobrak sekat-sekat regulasi, agar UKM Jateng bisa kembali menembus pasar ekspor. Pada acara itu kami juga mengundang nama-nama kondang seperti Cak Lontong dan Happy Asmara,” lanjut Ema

Ditambahkan, UVO 2021 bekerja sama penuh dengan Bank Jateng. Dalam gelaran ini, juga akan diluncurkan aplikasi belanja elektronik Bimart.

“Dengan aplikasi tersebut, harapannya penjual dan pembeli bisa bertransaksi langsung menggunakan pembayaran perbankan,” pungkas Ema.

KKP Kembali Lepasliarkan Ratusan Ribu Benih Lobster Hasil Penyelundupan di Padang

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melepasliarkan 147.383 Benih Bening Lobster (BBL) hasil penyelundupan di zona inti Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kota Padang, Sungai Pisang, Sumatera Barat pada Rabu (10/02).

Benih Bening Lobster atau benur merupakan barang bukti penyelundupan yang digagalkan oleh Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur (Polres Tanjabtim) Jambi yang kemudian diserahkan kepada Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) Jambi.

SKIPM Jambi mengidentifikasi ada 145.975 ekor BBL dari jenis Pasir dan 1.408 ekor BBL dari jenis Mutiara dari barang bukti tersebut. Benur yang dimaksud dikemas dalam 738 kantong plastik beroksigen dan dibagi dalam 27 kotak gabus.

Menurut Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Mudatstsir, sesuai mandat yang diberikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) bertugas merekomendasikan lokasi pelepasliaran serta tata cara pelepasan. KKPD Kota Padang dipilih atas pertimbangan kondisi perairan yang dinilai sesuai untuk tumbuh kembang BBL.

“Kali ini kita pilih KKPD Kota Padang untuk pelepasan. Kondisi cuaca mendukung, jadi tim bisa sebar benur langsung di Zona Inti,” jelas Mudatstsir memberi keterangan di Aceh (10/02)

Zona Inti KKPD Kota Padang memiliki terumbu karang yang baik, jauh dari muara sungai, dan tidak ada pemanfaatan di sana. Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima dari nelayan, diketahui perairan sekitar KKPD Kota Padang juga dijumpai individu lobster yang mengindikasikan habitat lobster.

Selain melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat, turut dalam pelepasliaran ini juga SKIPM Jambi, SKIPM Padang, Polres Tanjabtim, Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Padang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Taluk Buo.

1...4,5184,5194,520...4,868Halaman 4,519 dari 4,868