Beranda blog Halaman 4524

Pengguna QRIS Meningkat, BI Targetkan 12 Juta Merchant di 2021

Penulis
wicaksono
-
Pengguna QRIS Meningkat, BI Targetkan 12 Juta Merchant di 2021

SuaraPemerintah.id – Mendukung program Pemerintah, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI), Bank Indonesia (BI) menargetkan QR Code Indonesian Standard (QRIS) bisa mencapai 12 juta merchant di 2021.

Pada tahun 2020 sebanyak enam juta merchant di 34 provinsi, 480 kabupaten/kota, dan 85 persen di antaranya adalah UMKM, tercatat telah menggunakan sistem ini.

Semuanya didukung 52 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) berizin. Pencapaian ini tak terlepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, pemerintah pusat dan daerah, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), PJSP, otoritas terkait lainnya, dan masyarakat.

Kolaborasi segitiga (triangle collaboration) yang semakin kuat antara BI, pemerintah, dan industri baik di tingkat pusat maupun daerah akan semakin mengakselerasi transformasi digital Indonesia.

Melihat laju akseptasi penggunaan QRIS yang terus meningkat, serta kolaborasi berbagai pihak, BI bersama industri bersinergi mendorong perluasan QRIS menuju 12 juta merchant di tahun 2021 ke berbagai komunitas.

Komitmen tersebut juga dilakukan melalui sejumlah langkah peningkatan atau perluasan jaringan dan fasilitasi penggunaan QRIS melalui merchant.

Serta terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Pada masa pandemi Covid-19 ini juga, BI bersama ASPI dan PJSP juga mengembangkan QRIS Tanpa Tatap Muka (QRIS TTM). Masyarakat cukup meminta gambar QRIS dari merchant dan menyimpannya di galeri gawai.

Jika ingin bertransaksi, pengguna cukup membuka aplikasi pembayaran, memilih menu unggah dari galeri pada gawai, pilih gambar merchant, masukkan nominal dan pastikan nama pedagang telah sesuai, masukkan PIN, dan bayar.

QRIS TTM dapat digunakan untuk menunjang pembelanjaan secara daring tanpa perlu bertatap muka.

QRIS juga telah diterapkan sebagai salah satu metode pembayaran di berbagai sektor, sehingga mendorong efisiensi perekonomian.

Manfaat yang diperoleh tidak terbatas untuk transaksi perdagangan ritel di berbagai komunitas baik di pasar tradisional maupun modern dan universitas, namun  juga digunakan untuk e-ticketing pariwisata, pendidikan, pesantren, transportasi, parkir, e-retribusi Pemda, donasi sosial dan keagamaan.

Implementasi yang telah diterapkan di berbagai sektor untuk transaksi pembayaran telah memberikan manfaat guna mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif, dan meningkatkan daya saing industri, termasuk memajukan UMKM.

Ke depan, dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat akan semakin mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pegadaian Berikan Bonus Tambahan Untuk Agen Baru Hingga Akhir Tahun

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PT Pegadaian (Persero) Kembali menyelenggarakan Program Bonus Agen Baru, bagi masyarakat yang terdaftar sebagai agen perorangan umum di tahun 2021. Program tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 01 Februari hingga 31 Desember 2021.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Persero, R Swasono Amoeng mengatakan program Bonus Agen Baru adalah program pemberian fee tambahan bagi jenis agen perorangan terdaftar di tahun 2021, yang melakukan penjualan produk gadai dan pembiayaan dengan minimal uang pinjaman sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap transaksi.

Bonus akan dicairkan dalam bentuk top up E-wallet, sesuai dengan tanggal mereka bergabung dan mendaftar menjadi agen Pegadaian.

“Program ini tidak dibatasi bagi masyarakat yang hendak bergabung menjadi Agen baru Pegadaian yang terdaftar tahun 2021. Selain itu program ini hanya di khususkan bagi agen perorangan baru dan tidak termasuk untuk agen prioritas, agen inisiasi marketing executive, agen inisiasi kemitraan serta bina lingkungan,” Ujar Amoeng

Amoeng menambahkan program bonus dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan bergabung menjadi Agen Pegadaian. Selain itu dengan bertambahnya jumlah agen, maka akan membuat Pegadaian lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

Bagi masyarakat yang hendak bergabung menjadi agen Pegadaian, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki tempat tinggal atau usaha untuk operasional agen, memiliki perangkat operasional, seperti smartphone android, akses internet, dan printer mobile, bersedia mengikuti pelatihan, lokasi tempat operasional agen dengan outlet induk agen memiliki akses transportasi yang mudah untuk di jangkau.

Sedangkan untuk syarat administrasi yaitu mengajukan dokumen permohonan menjadi agen via aplikasi, dan menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku,

“Menjadi agen Pegadaian memberikan beberapa keuntungan yang bisa digunakan masyarakat sebagai tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun keuntungannya yaitu penghasilan dengan sharing fee yang kompetitif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, menambah jumlah pelanggan/relasi, dan bonus yang dapat diberikan bagi agen baru terdaftar di tahun 2021,” tambah Amoeng.

Hingga saat ini jumlah Agen Pegadaian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Desember 2019, total agen Pegadaian mencapai 22.304 agen, dan mengalami peningkatan sebesar 65% atau sekitar 57.599 Agen di akhir Desember 2020.

 

Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS), Bantu Usaha Rintisan Beromset Tinggi di Tengah Pandemi

Penulis
Andik Irwanto
-
Program Kemensos bantu usaha rintisan
Program Kemensos bantu usaha rintisan

Suarapemerintah.id – Menyelusuri program Kementerian Sosial di Cililin, Kabupaten Bandung Barat, salah satunya Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) menjadi penopang usaha-usaha rintisan. Jutaan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial semakin optimis menatap masa depan. Di antaranya Alif Riyawan, pemilik usaha rintisan teh tarik.

Program Kewirausahaan Sosial menajdi panggung untuk usaha rintisan untuk terus berkembang dan menggeliat. Program dari kemesos ini, selain menopang dana, juga menyediakan bimbingan mentor, sesuai jenis usaha Keluarga Penerima Mamfaat (KPM). Sejalan dengan komitmen kuat ini, Kemensos menjadi andil dari usaha teh tarik dengan merek Ray Raka yang kini tengah menggeliat.

“Sebelumnya, ekonomi keluarga saya sedang down. Di 2020, ada ProKUS dari Kementerian Sosial dengan bantuan sebesar Rp 3,5 juta. Darisana, saya kembangkan usaha saya dari sisi produksi,” Pungkas Alif, di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.

Untuk diketahui, ProKUs merupakan program lanjutan dari Program Keluarga Harapan (PKH), untuk melatih secara mandiri para KPM dengan potensi usaha yang dimiliki, dengan diberikan bimbingan dari mentor dan dana, agar usaha mereka lebih berkembang lagi.

“Banyak sekali pelajaran yang saya dapati dari mentor, seperti cara membuat produk yang aman bagi kesehatan, sampai strategi pemasaran yang baik dan optimal,” kata Alif.

Selain usaha minuman yang dimiliki Alif, ProKUS juga dimanfaatkan pula oleh usaha produksi tempe milik Ade Wewen, dimana dalam sehari produksi, dapat mencapai ribuan cetakan tempe.

Sejak pandemi, harga-harga barang di pasaran berlangsung naik, termasuk harga tempe. Terdapat banyak sekali usaha kecil hingga menengah mengalami kerugian ekonomi dan golong tikar. Ade, salah satu pengusaha tempe yang sangat terbantu melalui program ProKUS dari Kemensos ini. Tuturnya, meski harga produksi tempe di saat pandemi mengalami kenaikan, namun dengan adanya ProKUs, bantuan dana dapat digunakan untuk tambahan modal usaha, sehingga omset pun juga bertambah.

ProKUS membantu berbagai jenis usaha, selain teh tarik dan tempe, usaha lainnya seperti konveksi milik Nenah dengan merek Annur. Nenah mengakui, berkat ProKUS, ia dapat mengoptimalkan usaha konveksinya semakin melejit. Di samping era digital dan ramainya produk penjualan online, Nenah dapat mengambangkan bisnisnya melalui pemasaran daring yang merupakan salah satu materi yang diajarkan mentor melalui program Kemensos ini.

“Alhamdulillah, setelah mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Sosial, saya dapat membeli tambahan bahan baku dan mesin jahit. Selain itu, saya diajarkan bagaimana memasarkan produk lewat daring, seperti memanfaatkan media sosial,” jelasnya. (red/rifki)

KLHK Tegaskan Laporan 11 LSM Soal Deforestasi Tanah Papua Terbukti Tutupi Fakta Perizinan

Penulis
Sopyan
-
KLHK Tegaskan Laporan 11 LSM Soal Deforestasi Tanah Papua Terbukti Tutupi Fakta Perizinan

SuaraPemerintah.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa laporan yang diterbitkan oleh 11 LSM mengenai deforestasi di Provinsi Papua dan Papua Barat terbukti menutupi fakta soal lokasi deforestasi dan perizinannya.

Pada halaman 14,  laporan tersebut menuding bahwa deforestasi tertinggi terjadi pada periode Menteri LHK Siti Nurbaya seluas 298.687 hektar, namun laporan tersebut menutupi fakta mengenai siapa yang memberikan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit sehingga telah terjadi  deforestasi pada areal seluas itu.

Laporan tersebut menyembunyikan fakta tersebut untuk mencapai pada kesimpulan bahwa seolah-olah deforestasi tertinggi di Tanah Papua berasal dari perizinan di periode kepemimpinan Menteri Siti Nurbaya.

KLHK juga melihat, laporan tersebut dikesankan sebagai laporan yang membahas soal asal usul deforestasi secara legalitas, namun terbukti menutupi fakta mengenai kapan dan siapa yang memberikan perizinan pada areal yang terjadi deforestasi tersebut.

KLHK juga menegaskan bahwa pelepasan kawasan hutan, termasuk untuk pembangunan perkebunan sawit, dimulai dari adanya surat rekomendasi pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh para bupati/walikota dan kedua gubernur di Provinsi Papua dan Papua Barat.

KLHK dengan tegas menyatakan bahwa laporan 11 LSM tersebut sangat prematur karena masih menutupi fakta soal sebaran areal deforestasi selama 2015-2019 tanpa mengungkapkan pada periode siapa perizinan tersebut diterbitkan.

KLHK dalam waktu dekat ini akan menerbitkan laporan sebaran areal deforestasi berdasarkan kapan perizinan itu diterbitkan, terutama di Papua dan Papua Barat.

Perlu ditegaskan bahwa hampir semua deforestasi di Tanah Papua dan Papua Barat adalah bersumber dari perizinan sebelum pemerintahan Joko Widodo dan Menteri LHK Siti Nurbaya.

 

MenPANRB : ASN Harus Siap Divaksin, Karena Melayani Masyarakat Harus Sehat

Penulis
wicaksono
-
Tjahjo Kumolo

SuaraPemerintah.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo meminta kesiapan aparatur sipil negara (ASN) untuk divaksin.

Tjahjo menjelaskan sebagai garda terdepan pemerintah dalam hal pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) harus dalam kondisi sehat.

“Teman-teman ASN harus siap divaksin karena tugas kita melayani masyarakat, dan harus sehat,” ujar Tjahjo saat meresmikan Mal Pelayanan Publik secara daring pada Rabu (10/2).

Petugas pelayanan publik menjadi sasaran kedua program vaksinasi nasional setelah tenaga kesehatan. Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah menyiapkan manajemen percepatan vaksinasi Covid-19.

Saat ini, vaksinasi telah dilakukan kepada para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia dan akan mulai diberikan kepada petugas pelayanan publik pada pekan depan.

Tjahjo mengatakan, dalam menghadapi bencana yang terjadi di Tanah Air, termasuk pandemi Covid-19, dibutuhkan gotong royong dari semua pihak.

Tak hanya Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, kata Tjahjo, TNI-Polri, ASN, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, partai politik juga harus berperan.

Mengenai program vaksinasi Covid-19, kata Tjahjo, pemerintah menargetkan untuk tahun ini, sebanyak 70 persen masyarakat bisa divaksin. Sehingga,  herd immunity atau kekebalan komunitas bisa diciptakan. Diharapkan, dengan adanya herd immunity ini penyebaran virus korona bisa dicegah.

“Nah, ASN juga dibutuhkan dalam mensukseskan vaksinasi Covid-19 yang merupakan upaya mengakhiri pandemi Covid-19. Karena itu saya minta teman-teman ASN harus siap divaksin karena tugas kita melayani masyarakat, dan harus sehat. Mari kita bergotong royong hadapi pandemi,” ujarnya.

Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, 10 juta dosis vaksin yang baru pada Selasa (2/2) pekan lalu rencananya ditujukan untuk petugas publik.

“10 juta dosis yang kita terima hari ini rencananya akan digunakan untuk melakukan vaksinasi tahap kedua bagi petugas pelayanan publik,” kata dia.

Pemerintah akan melakukan vaksinasi pada 17,4 juta petugas pelayanan publik di daerah terpapar Covid-19 di Indonesia. Vaksinasi untuk petugas publik ini merupakan tahap kedua setelah vaksinasi bagi 15 juta tenaga kesehatan dirampungkan.

Ia mengatakan, hingga saat ini sudah lebih dari 500 ribu tenaga kesehatan divaksinasi Covid-19.Siti Nadia pun sangat optimistis bahwa vaksinasi untuk total 1,5 juta tenaga kesehatan Indonesia bisa selesai paling lambat akhir Februari 2021.

PT PAL Indonesia (Persero) Berhasil Luncurkan Indonesia Tsunami Early Warning System

Penulis
Sopyan
-
PT PAL Indonesia (Persero) Berhasil Luncurkan Indonesia Tsunami Early Warning System

SuaraPemerintah.id – Kepala BPPT RI Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc meninjau langsung proses Wet Test Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS) di PT PAL Indonesia (Persero).

Diterima langsung oleh Direktur Rekayasa Umum & Harkan PT PAL Indonesia (Persero) Bapak Sutrisno, sinergi antara PT PAL Indonesia (Persero) dan BPPT RI untuk mengembangkan InaTEWS tidak lepas dari respon tantangan transformasi industri, membangun ekosistem inovasi untuk mencapai kemandirian riset inovasi maupun industri.

Indonesia yang terletak di simpang pertemuan tiga lempeng aktif, yaitu Indo-Australia di selatan, Eurasia di utara dan Pasifik di timur menghasilkan lebih dari 70 sesar aktif dan belasan zona subduksi.

Ini pula yang memunculkan jalur gempa dan rangkaian gunung aktif di seluruh Indonesia. Setidaknya ada empat sesar (patahan) yang aktif dan sangat berbahaya bagi Indonesia.

Dengan kondisi geologi seperti itu, Indonesia menjadi salah satu negara rawan bencana di dunia.  Tercatat pada awal abad 21 ini, Indonesia telah dilanda tsunami Aceh 2004 yang memakan korban hingga ratusan ribu jiwa.

Setelah itu, pada 2006 tsunami kembali terjadi di selatan pulau Jawa, kemudian 2007 di Bengkulu, 2010 di Kepulauan Mentawai, terakhir 2018 tsunami baru saja menerjang kota Palu, Sulawesi Tengah.

Dikutip dari dokumen Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami yang dibuat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem peringatan dini tsunami yang disebut sebagai Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS).

Sistem peringatan dini tsunami ini telah diluncurkan sejak November 2008. Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS) adalah sistem peringatan dini tsunami. Ina-TEWS memiliki dua sistem pemantauan.

Yang pertama adalah sistem pemantauan darat yang terdiri dari jaringan seismometer broadband dan GPS. Yang kedua sistem pemantauan laut (sea monitoring system) terdiri atas buoy, tide gauge, dan CCTV.

Ina-TEWS dapat mengolah informasi yang didapat dari sistem pemantauan darat dan laut tersebut dengan menggunakan perangkat Decision Support System (DSS) untuk menentukan apakah ada risiko tsunami setelah gempa. Setelah data tersebut diverifikasi, maka peringatan dini tsunami pun bisa dikeluarkan.

Dengan Ina-TEWS, BMKG mampu menerbitkan berita peringatan dini tsunami dalam kurun waktu lima menit setelah gempa bumi terjadi yang kemudian diikuti oleh beberapa kali berita pemutakhiran dan diakhiri berita ancaman tsunami telah berakhir. Berita peringatan dini berisi tingkat ancaman tsunami untuk wilayah dengan status “Awas”, “Siaga”, hingga “Waspada”.

Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia (Persero) Bapak Rariya Budi Harta menyampaikan bahwa PT PAL Indonesia (Persero) melalui salah satu Divisi produksi di bidang Rekayasa Umum telah berhasil membangun Tsunami Early Warning System (TEWS) dalam bentuk Buoy.

Keberhasilan pembangunan tersebut tidak terlepas dari pengalaman dalam pengembangan bangunan apung dan bertekanan.

Dengan adanya Tsunami Early Warning System (TEWS) dapat memberikan peringatan dini bencana khususnya Tsunami yang memiliki dampak cukup besar jika terjadi. Dengan adanya TEWS tersebut dapat meminimalisir dampak bencana yang akan muncul.

Peta Penempatan Ina TEWS Pada Perairan Indonesia

Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS) akan ditempatkan di titik-titik rawan bencana seperti perairan selatan Jawa & Sumatera, perairan utara Sulawesi & Papua, Laut Flores dan Laut Banda.

Kepala BPPT berharap bahwa #PTPALIndonesia yang sudah menjadi mitra BPPT RI sejak lama untuk menjadi leader hilirisasi industri InaTEWS.

Hal ini pun akan sejalan dengan Peraturan Presiden (PerPres) No 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami.

Kemitraan strategis yang terjalin antara #PTPALIndonesia dengan BPPT RI sebagai wujud kemandirian bangsa dan kehandalan dalam mengelola dan memanfaatkan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.

Bantu Pemilik Usaha Warung Bangkit dari Pandemi, Warung Pangan Perluas Wilayah Operasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Penulis
Sopyan
-
Bantu Pemilik Usaha Warung Bangkit dari Pandemi, Warung Pangan Perluas Wilayah Operasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur

SuaraPemerintah.id – PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics perluas jaringan aplikasi “Warung Pangan” ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk membantu UMKM/Pemilik usaha Warung bangkit dari pandemik covid19, menjadikan UMKM go digital dan mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

Sejak aplikasi “Warung Pangan” didevelop oleh BGR Logistics dan dirilis pada bulan Agustus 2020 atas inisiasi dari Kementerian Koperasi & UKM bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk mendukung program #belanjadiwarungtetangga yang dicanangkan Kementerian Koperasi & UKM serta untuk mewujudkan UMKM go digital dan berbelanja aman dimasa pandemik covid-19, sampai dengan akhir desember 2020 aplikasi Warung Pangan telah sukses akuisisi 8.729 Mitra/warung di JaBoDeTaBek dan Bandung.

Sejalan dengan misi Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia dan mewujudkan UMKM go digital, maka pada tahun 2021, aplikasi “Warung Pangan” hadir di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagai piloting, “Warung Pangan” akan hadir dibeberapa kota, diantaranyai Yogyakarta, Semarang dan Surabaya di Februari 2021 ini, yang kemudian akan dilanjutkan di kota-kota lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mendapat dukungan penuh dari Pemerintah melalui Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian BUMN, serta dengan bergabungnya BGR Logistics dalam Holding BUMN Klaster Pangan bersama PT RNI (Persero), PT Perikanan Indonesia (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Garam (Persero), PT Pertanian Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero), aplikasi “Warung Pangan” dapat memberikan stok kebutuhan bahan pangan dengan harga stabil dan relatif lebih rendah dari harga di pasar.

Selain menggandeng BUMN Klaster Pangan sebagai supplier bahan pangan, BGR Logistics juga mengajak pihak swasta seperti Koperasi-Koperasi yang siap menhadirkan produk pangan dengan harga yang stabil.

Dengan demikian, para UMKM atau pemilik usaha warung akan tergerak bergabung menjadi mitra “Warung Pangan”, dan ikut mensukseskan program yang telah dicanangkan Pemerintah demi terwujudnya UMKM go digital dan ketahanan pangan di Indonesia.

Tidak hanya itu, aplikasi “Warung Pangan” juga didukung oleh perbankan BUMN maupun Swasta, menggandeng DANA Indonesia dan LinkAja! Sebagai  pilihan pembayaran non tunai agar aman dari virus covid19.

Aplikasi “Warung Pangan” juga menghadirkan berbagai macam fitur yang sangat membantu mitranya seperti fitur “WP Asik” dan fitur “WP Fund” yang dapat digunakan oleh para UMKM atau Pemilik Usaha Warung yang telah tergabung menjadi mitra “Warung Pangan” untuk mengembangkan usaha warungnya. Ke depan, akan lebih banyak lagi fitur-fitur yang kami hadirkan untuk membatu mitra “Warung Pangan”.

Dengan slogan “Belanja Mudah Diantar Sampai Rumah”, BGR Logistics berharap apa yang telah ditarketkan di tahun 2021 dapat terlaksana dan tercapai, untuk mewujudkan UMKM go digital dan ketahanan pangan di Indonesia.

Kemendes PDTT Bersinergi Dalam Program Pembinaan Desa

Penulis
Andik Irwanto
-
kemendesa
Kemendesa kerjasama lintas kementerian

SuaraPemerintah.id – Kemendes kerjasama lintas menteri untuk program peningkatan SDM di desa. Kemendes PDTT, Kemendagri, dan Kemendikbud bersepakat untuk bersinergi dalam program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam menandatangani Nota Kesepahaman Bersama di Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Ketiga lintas kementerian bersepakat untuk bersinergi dalam program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menegaskan komitmennya untuk membangun desa-desa di seluruh Indonesia serta meningkatkan kualitas SDM di desa.

“Saya kepingin memberikan kontribusi paling tidak pada saat saya jadi menteri ini ada beberapa hal yang bisa saya lakukan yang memberikan manfaat bagi warga masyarakat desa yang kemudian juga ada yang keterkaitannya dengan menuntut ilmu dengan menjadikan warga itu menjadi lebih pintar,” jelasnya

Adapun ruang lingkup dalam kesepahaman bersama ini meliputi delapan hal. Pertama, Pembinaan aparatur Pemerintahan Desa. Kedua, Penyelesaian permasalahan tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan. Ketiga, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan. Empat, Pertukaran data dan informasi.

Lanjut Kelima, Pelaksanaan program merdeka belajar. Keenam, Pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan KTP elektronik. Ketujuh, Pemajuan kebudayaan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kedelapan, Afirmasi pelaksanaan pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), tenaga pendamping profesional (pendamping desa) berbasis rekognisi pembelajaran lampau dan kegiatan lain sesuai kesepakatan para pihak.

Hal ini diperlukan agar kepala desa, perangkat desa, dan pendamping desa yang berprestasi diberikan afirmasi oleh perguruan tinggi agar bisa meraih gelar sarjana.

Dari hasil diskusinya tersebut kemudian muncullah program kampus merdeka project desa. Selain itu, ia juga menyampaikan agar kepala desa, perangkat desa, serta pendamping desa yang berprestasi dikasih afirmasi oleh perguruan tinggi.

“Mulai kemarin rumusannya sudah dibentuk tim untuk menyusun kurikulum, silabus dan termasuk program studi di bawah komando Pak Panut selaku rektor UGM yang kebetulan sebagai ketua Pertides dengan beberapa rektor lainnya,” ujarnya.

“Kalau sudah selesai, nanti dipayungi hukum oleh Pak Dirjen Dikti, nanti kita akan laporkan ke Pak Mendagri pelaksanaan tidak lanjutnya. Urusan kepala desa tentu kewenangannya Pak Mendagri. Nanti saya yang akan mencoba pendamping Desa kalau memungkinkan, ada pendamping desa yang berprestasi saya carikan dana dari CSR beasiswa untuk kuliah,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia terus berupaya agar terjadi peningkatan kualitas SDM di desa. Pada 2021 dan 2022 ia akan terus meningkatkan kapasitas pendamping desa agar bisa mendukung seluruh proses pembangunan di desa bersama dan bersinergi dengan kepala desa.(red/pen)

 

Sri Mulyani Terpilih Jadi Co-Chair Koalisi Menteri Keuangan Dunia Untuk Aksi Perubahan Iklim Dunia

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terpilih sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi) periode 2021-2023 menggantikan Menteri Keuangan Chile. Pemilihan Co-Chair ini dilakukan melalui pemungutan suara (voting) yang diikuti oleh para Menteri Keuangan dari 52 negara anggota Koalisi untuk memilih satu diantara 3 Menteri Keuangan: Indonesia, Filipina dan Uganda pada (10/02).

Sebagaimana diumumkan oleh Sekretariat Koalisi, Indonesia akan menjalankan peran tersebut bersama dengan Finlandia sebagai Co-Chair Koalisi. Terpilihnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan exposure, posisi strategis dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional setelah penetapan Indonesia sebagai Presidensi G-20 tahun 2022 dan Chairmanship ASEAN tahun 2023.

Menkeu mengatakan, terpilihnya Indonesia menjadi co-chair Koalisi mengafirmasi kepercayaan komunitas aksi perubahan iklim global yang besar pada Indonesia. “Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini,” jelasnya.

Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen, antara lain penandaan APBN untuk perubahan iklim (budget tagging), pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) selaku pengelola beragam dana terkait kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon dan lainnya terkait lingkungan hidup di berbagai Kementerian/Lembaga, pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI), dan aktivasi instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk.

Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih lanjut menyatakan akan menjalankan peran yang optimal sebagai Co-Chair dan meningkatkan reputasi Indonesia di dunia internasional. Seiring dengan peran strategis dalam Koalisi ini, pengarusutamaan (mainstreaming) isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional telah dan akan terus dilaksanakan dalam rangka mengurangi emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan komitmen Indonesia terhadap persetujuan Paris sebesar 29% dengan upaya sendiri, atau 41% dengan dukungan internasional di tahun 2030.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Indonesia bergabung dengan Koalisi pada 5 Juli 2019. Koalisi merupakan forum yang dibentuk untuk mendukung upaya kolektif para Menteri Keuangan untuk mendorong aksi perubahan iklim di level domestik maupun global. Koalisi ini diinisiasi pada Sidang Tahunan IMF-World Bank pada bulan Oktober 2018 di Bali dan secara resmi diluncurkan pada IMF-World Bank Spring Meeting bulan April 2019.

Dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, Koalisi dipimpin oleh dua Co-Chair, yaitu satu Menteri Keuangan yang mewakili negara-negara maju, dan satu Menteri Keuangan dari negara yang mewakili negara-negara berkembang. Perwakilan negara maju dalam posisi Co-Chair oleh Finlandia telah disetujui Koalisi pada pertemuan Koalisi tingkat Menteri Keuangan pada ke-4 tanggal 12 Oktober 2020.

Bank DKI Borong 9 Penghargaan Infobank SLE Award 2021

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Bank DKI menerima Satisfaction, Loyalty, and Engagement (SLE) Award 2021 dari majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia.

Bank DKI telah meraih peringkat teratas dalam survei bertajuk Satisfaction, Loyalty & Engagement (SLE) 2021 untuk kelompok Bank Pembangunan Daerah.

Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (09/02).

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini menyampaikan, “mewakili segenap manajemen Bank DKI, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi penghargaan yang telah diberikan terutama kepada para nasabah dan mitra kerja Bank DKI atas kepercayaannya kepada produk dan layanan kami”

Penghargaan yang diterima oleh Bank DKI antara lain Peringkat I SLE Index 2021, Peringkat I Marketing Engagement, Peringkat I Satisfaction kategori BPD, Peringkat I Satisfaction (Teller), Peringkat I Satisfaction (Kantor Cabang), Peringkat II Satisfaction (ATM), Peringkat II Loyalty Kategori BPD, Peringkat III Satisfaction (Customer Service) dan Peringkat III Satisfaction (Mobile Banking).

Survei yang dilakukan tahun 2021 ini dilakukan oleh Biro Riset infobank (BiRI) bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia (MRI) dengan mengukur tingkat kepuasan, dan loyalitas nasabah menggunakan metode random bertahap.

Aspek-aspek yang diukur antara lain kepuasan nasabah, loyalitas nasabah, customer engagement, dan customer marketing engagement.

Herry menambahkan, penghargaan ini menjadi semangat bagi Bank DKI untuk menjawab kebutuhan nasabah serta mewujudkan masyarakat cash-less dengan terus mendorong transaksi non-tunai melalui inovasi produk dan layanan berbasis digital.

Upaya transformasi perbankan digital yang dilakukan Bank DKI melalui kehadiran berbagai fitur baru JakOne Mobile yang memudahkan masyarakat, beberapa diantaranya kemudahan membuka deposito secara online serta tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank DKI.

Saat ini nasabah dapat dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan melalui aplikasi JakOne Mobile, mulai dari transfer antar rekening bank, pembayaran berbagai tagihan mulai dari telepon hingga listrik, pembelian pulsa, hingga zakat dan donasi.

Terbaru, aplikasi JakOne Mobile Bank DKI dapat memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran transaksi non-tunai melalui CPM (Customer Presented Mode), dimana pengguna hanya perlu menunjukkan QRIS dari JakOne Mobile kepada merchant untuk bertransaksi.

Selain itu peningkatan juga terus dilakukan Bank DKI dari sisi sumber daya manusia dengan upaya meningkatkan kompetensi melalui kehadiran fasilitas learning center yang diharapkan mampu menciptakan bankir-bankir andal dalam melayani nasabah.

Selain itu, Bank DKI memiliki produk e-money berbasis kartu, yakni JakCard dan JakLingko yang sudah digunakan secara luas sebagai e-ticketing untuk moda transportasi seperti Transjakarta, MRT dan LRT mengantarkan Bank DKI sukses naik peringkat ke posisi teratas di kategori BPD dalam survei SLE tahun ini.

 

 

1...4,5234,5244,525...4,868Halaman 4,524 dari 4,868