Beranda blog Halaman 4523

Bertemu Dubes Jepang, Menhub Beri 8 Poin Penting Dalam Pembahasan Kerjasama Transportasi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (10/2).

Pertemuan ini merupakan momen perkenalan dengan Duta Besar Jepang Kanasugi Kenji, yang baru menjabat pada 4 Februari 2020 menggantikan Dubes sebelumnya Ishi Mafumi.

Dalam pertemuan tersebut sekaligus dibahas sejumlah proyek kerjasama bidang transportasi Indonesia – Jepang yang tengah dilakukan kedua negara seperti : progres pembangunan Pelabuhan Patimban, pembangunan MRT Jakarta Fase 2, dan rencana pembangunan kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya.

Menhub menyampaikan sejumlah hal kepada Dubes Kanasugi Kenji, yaitu pertama, terkait peluang kerjasama melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada sejumlah proyek infrastruktur transportasi di Indonesia.

Kedua, dukungan Kemenhub terhadap keterlibatan perusahaan Jepang untuk menjadi bagian dari konsorsium Badan Usaha Pelabuhan (BUP) proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan suprastruktur dan sebagai operator di Pelabuhan Patimban.

Ketiga, menyampaikan peluang kerja sama di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Saya berharap Pemerintah Jepang dapat memberikan dukungan dan kerjasama lebih lanjutnya terkait program capacity building bagi sumber daya manusia atau operator di Pelabuhan Patimban,” kata Menhub.

Keempat, menyampaikan penyelesaian untuk perkembangan pembangunan MRT Jakarta Fase 2 pada tahun 2025 (Segmen 1 : Bundaran HI – Harmoni) dan tahun 2027 (Segmen 2 : Harmoni – Kota).

Kelima, menyampaikan tentang rencana pembangunan kereta api semi-cepat Jakarta-Surabaya, dimana saat ini, Kemenhub RI telah melakukan koordinasi dengan JICA dengan melakukan kegiatan Preparatory Survey for Java Northern Line Upgrading Project.

Keenam, menyambut baik keinginan pemerintah Jepang untuk turut berpartisipasi dalam rencana pengembangan Proving Ground Bekasi. Menhub mempersilahkan perusahaan dari Jepang turut berpartisipasi dalam proses lelang pengembangan Proving Ground Bekasi secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketujuh, Menhub mengundang Duta Besar dalam program “Ambassadorial Lecture”, dan undangan diskusi Bersama mengenai isu logistik.

Terakhir, Menhub menyatakan dukungan terhadap negosiasi Travel Corridor Arrangement (TCA) dengan Jepang untuk membuka perjalanan terbatas antara Indonesia dan Jepang sehingga dapat memulihkan konektivitas antara kedua negara.

 

Pengembangan Kemitraan Closed Loop Hortikultura Atasi Kesenjangan Produksi dan Pemasaran

Penulis
Sopyan
-
Pengembangan Kemitraan Closed Loop Hortikultura Atasi Kesenjangan Produksi dan Pemasaran

SuaraPemerintah.id – Di tengah ketidakpastian perekonomian global terhadap pandemi COVID-19, fundamental perekonomian Indonesia diprediksikan pulih di tahun 2021 dengan pertumbuhan di kisaran 4,5 s.d. 5,5 persen. Sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan positif di antara lima sektor terbesar di Indonesia yaitu dengan tumbuh sebesar 1,75%.

Komoditas hortikultura pada tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan tertinggi dibanding komoditas pertanian lainnya, yaitu sebesar 4,17%, dan memberikan kontribusi kepada PDB Pertanian sebesar 11,84 persen. Pertumbuhan tersebut membuktikan bahwa sektor pertanian resilien dalam masa pandemi Covid-19.

Pada sisi lain, komoditas hortikultura masih sering menghadapi persoalan missmatch antara produksi dan pemasaran. Hal ini terjadi karena adanya time lag yang cukup panjang antara waktu penanaman dengan saat produk dikonsumsi.

Jarang sekali ditemui petani atau sekelompok petani dapat memenuhi secara persis apa yang diinginkan oleh pasar, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Akibatnya, baik petani maupun konsumen sering menghadapi ketidakpastian pasokan dan harga.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman “Pengembangan Kemitraan Closed Loop Hortikultura di Kab. Sukabumi” mengatakan, pemerintah memastikan akan terus mendukung berbagai inisiatif kolaboratif seperti inklusif closed loop yang melibatkan petani, koperasi, perbankan, hingga off taker.

“Pengembangan kemitraan closed loop hortikultura dimaksudkan untuk membangun ekosistem rantai pasok dan rantai nilai dari hulu sampai dengan hilir yang terintegrasi dan bersifat end to end model, dimana petani diajarkan budidaya sesuai good agricultural practices dengan memperhatikan pola tanam, pola panen, penanganan pasca panen hingga distribusi dan pemasaran untuk menghasilkan produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar” ujarnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh stakeholders terkait sebagai bentuk komitmen penuh dalam melakukan sinergitas dan kolaborasi diselenggarakan di Kantor Kemenko Perekonmian, Senin (8/2) tersebut, ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Bapak Joko Widodo dalam acara Food Security Summit ke-5 pada tanggal 18 November 2020.

Presiden berpesan agar model kemitraan inklusif closed loop terus dikembangkan dan direplikasi di daerah lainnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dihadiri langsung oleh sembilan stakeholders diantaranya adalah

  1. Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura;
  2. Pengganti sementara Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 PT BNI;
  3. Ketua Komite Tetap Hortikultura KADIN Indonesia;
  4. Kepala Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB;
  5. Managing Director PT East West Seed Indonesia;
  6. Head of Corporate Communications PT Indofood Sukses Makmur Tbk;
  7. Executive Director dari Yayasan Mercy Corps Indonesia;
  8. Direktur Utama PT Pasar Komoditas Nasional Indonesia (Paskomnas); dan
  9. Ketua Kelompok Tani Tani Mandiri Kabupaten Sukabumi.

Selain itu terdapat pihak-pihak yang hadir secara virtual yaitu

  1. Bupati Sukabumi;
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian;
  3. Direktur Utama PT Pupuk Kujang;
  4. Commercial Area Head Java dari PT Syngenta Indonesia; dan
  5. President Director dari PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa.

Strategi Pemerintah dalam Mengembangkan Komoditas Hortikultura

Dengan melihat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pengembangan kemitraan closed loop untuk komoditas cabai yang telah dilaksanakan sejak tanggal 7 Oktober 2020, maka pemerintah ingin mereplikasi keberhasilan ini ke daerah lain.

Pada tahap awal, pemerintah akan melakukan  pengembangan komoditas hortikultura melalui pola kerja sama kemitraan dengan para petani dan para stakeholders, terdapat empat belas pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan kemitraan closed loop di Kabupaten Sukabumi, yang mempunyai peran dan tanggung jawab mulai dari pengelola usaha pertanian oleh Kelompok Tani Tani Mandiri Kabupaten Sukabumi, pembiayaan kredit usaha rakyat oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk, penyediaan benih oleh PT East West Seed Indonesia, penyediaan pupuk oleh PT Pupuk Kujang, penyediaan perlindungan tanaman oleh PT Syngenta Indonesia, pengembangan sistem aplikasi digital oleh PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa, pengembangan jaringan kerja oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, pendampingan yang terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Institut Pertanian Bogor, dan Mercy Corps Indonesia, serta kepastian penyerapan hasil petani oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) sebagai off taker yang semuanya dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama Kementerian Pertanian sehingga proses bisnis hulu- hilir dapat berkelanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis melanjutkan, setelah nantinya menjadi program pengembangan kemitraan closed loop ini menjadi program prioritas nasional, Kemenko Perekonomian akan mengoordinasikan melalui integrasi kebijakan, untuk memfokuskan upaya meningkatkan program kemitraan petani dalam skala yang lebih besar, dalam lahan yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak petani, sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa closed loop ini diharapkan mampu melibatkan 2 juta petani swadaya di tahun 2023.

“Semoga melalui Nota Kesepahaman ini, kita dapat mengoptimalisasi manajemen produksi dan pemasaran hasil komoditi hortikultura melalui model closed loop di Kabupaten Sukabumi yang diharapkan dapat berhasil dengan baik seperti kemitraan closed loop di Kabupaten Garut. Keberhasilan dari kedua model kemitraan closed loop ini akan menjadi success story yang dapat direplikasi pada pengembangan bisnis hortikultura di wilayah lain di Indonesia,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud.

Sri Mulyani terpilih sebagai Co-Chair Koalisi Menteri Keuangan Dunia Perubahan Iklim

Penulis
Andik Irwanto
-
Sri Mulyani
Sri Mulyani terpilih hadi co chair

SuaraPemerintah.id – Menkeu Sri Mulyani terpilih sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action periode 2021-2023. Yaitu Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk perubahan iklim yang sebelumnya dijabat oleh menteri keuangan Chile.

Sri Mulyani terpilih setelah dilakukan melalui pemungutan suara yang diikuti oleh Menteri Keuangan dari 52 negara anggota Koalisi. Suara Sri Mulyani unggul di antara calon dari Filipina dan Uganda.

“Indonesia dipercaya global mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama ini”, ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Ini menunjukkan bahwa Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Selama ini Indonesia berkomitmen kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen, salah satunya Green Sukuk.

Terpilihnya Sri Mulyani ini maka Indonesia akan menjalankan peran tersebut bersama Finlandia sebagai Co-Chair Koalisi. Sebagaimana diumumkan oleh Sekretariat Koalisi, terpilihnya Sri Mulyani juga menambahkan exposure, posisi strategis dan peran Indonesia di dunia internasional setelah penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 pada 2022 dan Chairmanship ASEAN pada 2023.

Tak hanya itu, terpilihnya Indonesia menjadi co-chair Koalisi mengafirmasi kepercayaan komunitas aksi perubahan iklim global yang besar pada Indonesia.

Menkeu menuturkan Indonesia memiliki komitmen kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen yaitu salah satunya dari sisi pendanaan.

Adapun pendanaan tersebut antara lain penandaan APBN serta pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) selaku pengelola dana terkait kehutanan, energi, sumber daya mineral, perdagangan karbon.

Kemudian lanjut Sri Mulyani, pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI), dan aktivasi instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk tadi.

Sri Mulyani juga menjelaskan kalau ke depannya Indonesia akan terus berupaya untuk mengurangi emisi dengan dukungan internasional.

“Oleh sebab itu, Indonesia akan terus mengurangi emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC), yakni komitmen terhadap persetujuan Paris sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030,” pungkasnya. (red/pen)

Kementerian Sosial Dukung Karang Taruna Berdayakan Masyarakat Melalui Wisata Alam

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Sosial RI mendukung pilar-pilar sosial untuk aktif dalam upaya pemberdaayaan masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh Karang Taruna di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

“Terkait pembangunan dari pemerintah daerah, saya kira sudah baik tinggal ditingkatkan lagi ke depannya,” ujar Kamal, Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Purwakarta saat meninjau lokasi wisata alam di Kampung Madang, Desa Kertamanah, Kecamatan Sukasari, Jumat  (5/2/2021).

Karang Taruna, kata Kamal, Kabupaten Purwakarta memiliki tagline, ‘bakti raga Taruna Istimewa’ dengan salah satu kegiatannya terkait pemberdayaan yang melibatkan masyarakat disesuikan dengan karakter dan potensi wilayahnya.

“Tentu saja, upaya pemberdayaan oleh Karang Taruna disesuaikan dengan karakter  dan potensi wilayah. Salah satunya terkait wisata alam yang cukup menjanjikan, ” tandas Kamal.

M Arifin, penasehat Karang Taruna Desa Kartamanah menilai bahwa usaha wisata sudah dirasakan manfaat oleh masyarakat serta dapat meningkatkan harkat dan martabat dari sisi sosial yang aspek lainnya.

“Dari sisi wisata, pada hari ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat usaha wisata alam bisa meningkatkan harkat dan martabat tidak hanya dari sisi ekonomi tapi sisi sosial lainnya,” ujar Arifin, yang juga sebagai pengelola usaha wisata alam di Kampung Madang.

Di tempat yang sama,  Asep Vickor, Ketua Majelis Pertimbangan Karang Tarauna (MPKT) Purwakarta menyatakan harapan masyarakat  terhadap Karang Taruna begitu besar terutama terkait pengelolaan wisata alam.

“Harapan masyarakat  begitu besar terhadap Karang Taruna dinilai wajar, sebab selama ini telah menunjukkan kerja nyata dan Karang Taruna sendiri tumbuh dari anak-anak muda di lingkungan RT dan RW setempat,“ tandas Ketua Karang Taruna Purwakarta periode 2015-2015 dan 2015-2020  itu.

Periode sebelumnya, kata Asep, Karang Taruna telah aktif dalam kegiatan bakti sosial, mencegah peredaran narkoba, kampanye menunda pernikahan usia remaja, bulan bakti Karang Taruna dan lain sebagainya.

“Juga, telah dicanangkan pengelolaan tempat wisata alam yang menjadi salah satu potensi usaha yang bisa dikelola  dengan baik oleh Karang Taruna, sehingga tahun ini bisa menjadi realiasi dari pencanangan tersebut,” pungkas Asep.

Pemerintah Buka Lowongan 1,3 Juta CPNS Mulai April

Penulis
Andik Irwanto
-
cpns
Pemerintah akan buka 1,3 juta cpns

SuaraPemerintah.id – Pemerintah berencana membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2021 sebanyak sekitar 1,3 juta formasi pada April ini. Kepastian penerimaan ini diutarakan Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Teguh Widjinarko, Selasa (9/2/2021).

“Rencananya bulan Maret akan ditetapkan formasinya, dan bulan April-Mei dibuka proses pendaftaran. Dan Juni mulai dilakukan seleksi,” ujar Teguh.

Kebijakan ini juga sudah diajukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan telah disetujui. Kementerian PAN & RB hanya menunggu pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.

Secara total tahun 2021 (jika tidak ada kebijakan lain, yang bersifat darurat) pemerintah telah menentukan kebutuhan ASN sejumlah sekitar 1,3 juta,” terang Plt Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko.

Kemudian untuk pemda di luar formasi guru PPPK akan ditentukan sebanyak 189 ribu kursi CPNS 2021. Jumlah itu terdiri dari 70 ribu PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119 ribu CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan, termasuk tenaga kesehatan.

“Untuk instansi pemerintah pusat ditentukan kebutuhan sebesar sekitar 83 ribu dengan prosentase 50 persen PPPK dan 50 persen CPNS,” jelas Teguh.

Saat ini, Teguh melanjutkan, Kementerian PANRB sudah memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Pada intinya Menteri Keuangan setuju dengan usulan rencana kebutuhan ASN tahun 2021. Kementeria PANRB sampai saat ini masih menunggu pertimbangan teknis selanjutnya, yaitu pertimbangan teknis dari BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ujar Teguh.

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo sebelumnya menyebut perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (18/1/2021).

Tjahjo mengatakan CPNS 2021 diupayakan tetap terlaksana tahun 2021 ini. Hanya saat itu Tjahjo belum bisa memastikan kapan proses rekrutmen itu dilaksanakan dan berapa besar kebutuhannya.

Sebab, ungkap dia, rekrutmen CPNS 2019 baru terlaksana menjelang akhir tahun 2020, sehingga jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian atau Instansi masing-masing. (red/pen)

 

Elnusa Group Salurkan Bantuan Bencana Alam Nasional bersama Aksi Cepat Tanggap

Penulis
Rudi Sukmana
-
Elnusa Group Salurkan Bantuan Bencana Alam Nasional

SuaraPemerintah.id – PT Elnusa Tbk (Elnusa) dan Group melalui Yayasan Baitul Hikmah Elnusa (YBHE) menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana nasional pada Januari 2021 kemarin.

Elnusa Group yang terdiri dari Elnusa holding dan anak perusahaannya PT Elnusa Petrofin, PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi, PT Elnusa Trans Samudera dan PT Sigma Cipta Utama serta PT Patra Nusa Data berperan aktif dalam pengumpulan donasi yang dibuka selama dua pekan sejak 17 januari 2021 – 1 Februari 2021.

Dari penyaluran donasi yang terkumpul, Elnusa bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk menyalurkan bantuan dengan baik, tepat guna dan tepat sasaran.

Direktur SDM & Umum Elnusa, Tenny Elfrida mengatakan “Sebagai bentuk empati kepada masyarakat yang terdampak bencana nasional, Alhamdulilah Elnusa Group berhasil mengumpulkan donasi sebanyak Rp.155,684,756 yang dikumpulkan dari Elnusa Group serta donasi yang disampaikan langsung oleh karyawan.

Elnusa berencana akan menyalurkan bantuan tersebut ke beberapa wilayah terdampak bencana di Indonesia seperti Banjir di Kalimantan Selatan, Gempa Sulawesi Barat dan daerah lainnya.”

Tenny menambahkan, “Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan CSR Elnusa yang memang rutin dilakukan dalam penanganan bencana. Selain itu, ini juga merupakan bukti nyata dari implementasi dari dua tata nilai AKHLAK di BUMN Pertamina sebagai induk perusahaan Elnusa yang juga diterapkan di Elnusa Group yaitu Harmonis serta Kolaborasi. Melalui implementasi harmonis dan kolaborasi, bersama kita bisa berbagi dengan masyarakat yang terdampak bencana untuk membangun Indonesia tercinta”.

Melalui bantuan yang disampaikan Elnusa Group ini diharapkan dapat bermanfaat juga meringankan sedikit beban masyarakat yang terdampak bencana serta menjadi keberkahan untuk Elnusa Group yang tidak padam untuk selalu berbagi.

Penjualan Sepeda Motor Domestik pada Tahun 2020 Turun Sebesar -43,6%

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Daily Economic Review: Penjualan Sepeda Motor Domestik pada Tahun 2020 Turun Sebesar -43,6%

Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat penjualan sepeda motor sepanjang tahun 2020 sebesar 3,7 juta unit unit atau turun sebesar -43,6%.

Capaian tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana penjualan sepeda motor mencapai 6,5 juta unit atau meningkat 1,6%.

Berdasarkan data AISI, pangsa pasar terbesar penjualan sepeda motor adalah kategori motor skuter matik atau skutik yaitu sebesar 87,9%.

Penjualan motor skutik tercatat sebanyak 2,7 juta unit pada tahun 2020. Selanjutnya diikuti oleh penjualan motor sport dengan pangsa pasar sebesar 6,1% atau terjual sebanyak 187,0 ribu unit dan penjualan motor bebek sebesar 6,0% dari seluruh total penjualan motor atau terjual sebanyak 184,1 ribu unit.

Kinerja ekspor sepeda motor meningkat pada Desember 2020.

Ekspor sepeda motor pada Desember 2020 tercatat sebanyak 79,9 unit, meningkat 1,8% mom. Secara tahunan, ekspor sepeda motor pada Desember 2020 naik 32.6% yoy.

Tim Riset Ekonomi Bank Mandiri memperkirakan penjualan motor domestik tahun 2021 akan tumbuh 30% menjadi 4,75 juta unit.

Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan penjualan sepeda motor sebelum pandemi COVID-19. Kami berharap dengan adanya program keringanan pembelian sepeda motor dapat meningkatkan penjualan sepeda motor pada tahun 2021.

Untuk informasi yang lebih lengkap, Report tersebut dapat Bapak/Ibu unduh pada website kami melalui link berikut ini:

Unduh Dokumen Media

Jokowi Minta Perbanyak Program Padat Karya untuk Masyarakat Bawah

Penulis
Andik Irwanto
-
jokowi
Jokowi minta pemerintah daerah perbanyak padat karya

SuaraPemerintah.id – Di masa pandemi Covid saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para wali kota dan wakil wali kota untuk memperbanyak program padat karya. Menurut Jokowi, upaya itu dapat membantu memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat.

Dalam sambutan Peresmian Pembukaan Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis (11/2/2021), Jokowi pertegas program ini. Pasalnya hal ini berkaitan erat dengan masalah perekonomian daerah.

“Perlu saya tegaskan adalah perbanyak program padat karya agar bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat,” ujar Jokowi,

“Satu-satunya yang menjadi penggerak perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid 19 yakni belanja pemerintah melalui APBN dan APBD. Karena itu, masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan dan pekerjaan oleh pemerintah daerah,” jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut banyak yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membuat program padat karya seperti perbaikan kampung, perbaikan saluran air, perbaikan Puskesmas, Posyandu hingga perbaikan sekolah.

“Saya kira banyak sekali, seperti perbaikan jalan kampung lakukan dengan padat karya, perbaikan saluran air atau pembersihan saluran air di kota lakukan dengan padat karya, perbaikan puskesmas dan posyandu lakukan dengan padat karya, perbaikan sekolah lakukan dengan padat karya,” tutur Jokowi.

Kepala Negara menyebut selain memperbaiki infrastruktur pelayanan masyarakat, program padat karya juga memberikan penghasilan kepada masyarakat.

“Kita bayar gajinya, mereka akan meningkatkan konsumsinya, sehingga meningkat daya beli, sehingga ada demand di ekonomi kita,” tuturnya.

Pemerintah akan melakukan program padat karya besar-besaran di semua kementerian.

“Karena pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama melakukan program padat karya secara besar-besaran di semua Kementerian yang ada. Semua digeser ke padat karya. Kita harus bergotong royong. Warga yang sedang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan penghasilan. Golnya ke sana,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk terus melanjutkan pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Terutama untuk masyarakat lapisan bawah.

Sebagai penutup Jokowi menekankan untuk terus melanjutkan pemberian bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang tidak bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari program padat karya. Ini perlu dibantu dengan bansos. (red/pen)

 

Diminati di UEA, Indonesia Akan Kirim 200 Imam Masjid

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Agama (Kemenag) melalui pernyataan resmi menyebutkan akan mengirimkan 200 imam masjid untuk bertugas di Uni Emirat Arab (UEA).

Direktur Penerangan Agama Islama Kemenag, Juraidi, menyebutkan Imam Masjid yang berasal dari Indonesia sangat diminati di UEA.

Ia membeberkan alasannya, yakni karena imam masjid Indonesia berhasil memenuhi syarat yang diberikan otoritas setempat.

“Salah satu (kriterianya) adalah yang paling bagus bacaannya. Alhamdulillah, kita punya banyak sekali mantan juara MTQ nasional dan internasional. Kita punya banyak qari,” ujar Juraidi, Rabu (10/2).

Syarat berikutnya, ia menerangkan, adalah hafalan. Imam masjid dari Indonesia memenuhi syarat tersebut juga.

Selain memiliki bacaan yang bagus dan jumlah hafalan yang baik, Muslim Indonesia juga dikenal memiliki pemahaman fikih yang moderat sehingga mudah menyesuaikan dengan paham fikih yang digunakan di negara tujuan.

“Di samping (imam masjid dari Indonesia) memiliki pemahaman fikih yang moderat, imam kita bisa mengikuti paham fikih yang berkembang di sana,” kata Juraidi.

Ia mencontohkan, perbedaan fikih terkait bacaan kalimat basmalah dalam shalat. Menurutnya, imam masjid asal Indonesia bisa menyesuaikan hal tersebut karena berpemahaman Ahlussunah waljama’ah.

“Karena paham kita Ahlussunah waljama’ah yang merujuk pemahaman fikih dari empat imam mazhab,” ujarnya menjelaskan.

Putra mahkota UEA secara khusus meminta 200 imam masjid asal Indonesia untuk bertugas di sana. Pada pengiriman tahap pertama, sebanyak 100 imam telah terseleksi oleh Kemenag dan bersiap mengikuti seleksi dari Otoritas Umum Urusan Islam dan Wakaf UEA.

Sementara itu, dalam forum Konsultasi Bilateral Kerja Sama Republik Indonesia-UEA secara virtual dengan Ketua Otoritas Umum Urusan Islam dan Wakaf UEA, Mohmmed Matar al-Kaabi, Selasa (9/2), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan kerja sama bidang keagamaan antara Indonesia dan UEA terus berlanjut.

Ini merupakan pertemuan pertama Menag dengan pihak otoritas UEA pascadilantik oleh Presiden Joko Widodo, Desember 2020.

“Saya tahu banyak sekali kerja sama yang telah dilakukan antara Indonesia dan UEA, terutama yang terkait dengan MoU antara Kementerian Agama dan Otoritas Umum Urusan Islam dan Wakaf UEA yang telah ditandatangani di Abu Dhabi, 12 Januari 2020,” kata Menag seperti dilansir laman resmi Kementerian Agama.

Dalam kunjungan resmi ke Abu Dhabi pada awal 2020, Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Syekh Mohamed bin Zayed telah menyaksikan penandatanganan 16 kesepakatan dan nota kesepahaman antara Indonesia dan UEA. Kesepakatan tersebut melingkupi kerja sama dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, energi, pelabuhan, lingkungan, wakaf, serta urusan Islam.

Adapun beberapa program kerja sama bidang keagamaan yang telah disepakati antara Indonesia dan UEA, antara lain, pengiriman imam masjid, pembinaan dai, serta pendirian masjid di Surakarta, Jawa Tengah, yang peletakan batu pertamanya direncanakan dilakukan pada Maret mendatang.

Pemerintah akan Vaksinasi Masyarakat Umum Mulai Pekan Depan

Penulis
Andik Irwanto
-
Vaksin
Vaksinansi masyarakat umum pekan depan

SuaraPemerintah.id – Sejak 13 Januari lalu pemerintah sudah memprioritaskan vaksinasi khususnya untuk tenaga kesehatan. Presiden Jokowi mengatakan mulai pekan depan akan dilakukan vaksinasi untuk masyarakat umum. Mulai dari pelayan publik, pedagang di pasar, pekerja di mal atau pusat perbelanjaan dan para pekerja yang berada di sektor jasa padat.

Informasi ini diperjelas Jokowi saat membuka acara Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/2/2021).

“Mulai minggu depan, ini sudah mulai masuk ke pelayan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat, mungkin bisa dilakukan untuk interaksinya tinggi, mobilitasnya tinggi, harus didahulukan. Misalnya pasar, di sektor jasa yang padat interaksi, yang interaksinya tinggi,” jelasnya.

Jokowi menginginkan vaksinasi dilakukan tidak orang per orang, melainkan dalam tingkat klaster. Sehingga dapat memagari orang-orang yang belum mendapatkan vaksinasi. Dengan begitu, dapat menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity.

“Misalnya di kota ada mal, sudah karyawan di mal langsung (vaksinasi), karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat,” ujar Jokowi.

Jokowi meminta para wali kota beserta wakilnya dapat melakukan perencanaan vaksinasi dengan detail. Bila perlu dilakukan pemetaan terhadap masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi. Terutama untuk warga yang lanjut usia (lansia).

“Sehingga sekali lagi perencanaan secara detil, ini harus dimulai dipetakan. Kalau vaksin datang dalam jumlah banyak, siapa dulu yang didahulukan. Jangan lupa yang untuk yang rentan, utamanya yang lanjut usia itu menjadi prioritas,” ungkap Jokowi.

Untuk menyukseskan vaksinasi di lapangan, Jokowi juga meminta pemerintah daerah dan kota mempersiapkan tenaga vaksinator dan manajemen vaksinasi dengan baik. Karena, ia ingin vaksinasi tidak hanya dilakukan di puskesmas, tetapi juga dapat dilakukan secara massal.

“Mungkin di puskesmas silahkan melakukan tetapi harus ada yang dalam bentuk massal, kumpulkan misalnya di GOR, di balai kota dan jumlah yang banyak. Sehingga harian kita bisa lakukan suntikan vaksin dalam jumlah yang banyak. Sehingga segera tercapai herd immunity,” terang Jokowi.

Pemerintah pusat sedang berusaha keras untuk memperoleh tambahan vaksin dari berbagai sumber dan produsen. Pemerintah terus bergerak cepat untuk mendapatkan vaksin, karena selain produsennya terbatas, ada 215 negara dengan kebutuhan yang sama. Pemerintah telah mendapatkan komitmen 426 juta dosis vaksin sejauh ini. (red/pen)

 

1...4,5224,5234,524...4,868Halaman 4,523 dari 4,868