Beranda blog Halaman 4522

BUMD MUJ Bukukan Laba Rp 152 Miliar pada 2020

SuaraPemerintah.id – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jabar, PT Migas Hulu Jabar (MUJ), berhasil membukukan laba sebesar Rp 152 miliar pada 2020. Ini berarti laba MUJ terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Tren positif dibukukan MUJ tersebut terjadi berkat keberhasilan mengembangkan bisnis selain usaha pengelolaan partisipasi interes (PI) di Wilayah Kerja migas Ofshore North West Java (ONWJ).

Keberhasilan mengembangkan bisnis Non- Participating Interest (Non-PI) hingga mencapai 23 persen dari seluruh laba di Tahun 2020 didapat karena kenaikan pendapatan Non-PI sebesar 7 persen dari Tahun 2019 dimana porsi Non-PI sebesar 16 persen.

“Alhamdulilah menutup tahun 2020 secara house closing unaudited MUJ, berhasil membukukan laba Rp 152 miliar,” ujar Direktur Keuangan & Umum MUJ, Punjul Prabowo dalam keterangan resmi perusahaan MUJ, Kamis (11/2).

Dalam angka, menurut Prabowo, MUJ meraih pendapatan Rp 262 miliar sepanjang 2020. Terdiri dari pendapatan PI Rp 201 miliar dan Non PI Rp 61 miliar.

Prabowo mengatakan, laba tersebut tidak lepas dari sejumlah strategi bisnis yang dirancang Perseroan dalam Rencana Kerja & Anggaran Perubahan (RKAP) 2020.

Bahkan dari target, MUJ bisa melebihi ekspetasi 21 persen dari yang ditargetkan dalam RKAP 2020. Artinya, ada peningkatan laba dari target kerja pada 2020 senilai Rp 26 miliar.

“Meskipun pada tahun 2020 diguncang dengan situasi Pandemi Covid-19. Bagaimanapun juga MUJ tetap produktif dalam menjalankan bisnis, artinya ada strategi yang harus dijalankan dalam mencapai target, terutama memaksimalkan bisnis-bisnis MUJ di luar pengelolaan PI,” papar Prabowo.

Menurutnya, melalui anak perusahaan PT Energi Negeri Mandiri (ENM) agresivitas bisnis kegiatan jasa penunjang migas dan Energi Baru Terbarukan & Konservasi Energi (EBTKE) sudah dimulai pada 2020.

Di Kalimantan Selatan, MUJ memberikan layanan ketenagalistrikan Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply (DRUPS) 10 MVA untuk mendukung operasional industri di sektor hulu migas milik Pertamina EP Asset 5, di Tanjung, Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, pengadaan 4 Unit Mobile Rig 550 HP bersama PT Petrodrill Manufaktur Indonesia (Petrodril) yang memiliki workshop di Dawuan, Jawa Barat untuk kebutuhan hulu migas.

MUJ mengukuhkan usaha di bidang energi terbarukan melalui sinergi BUMD yakni Bersama PT Tirta Gemah Ripah (Tirta Jabar) dengan melakukan kerja sama pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cirompang di Kabupaten Garut. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas produksi listrik di wilayah Garut Selatan.

Direktur Utama MUJ Begin Troys mengatakan, sinyal pemulihan ekonomi pada 2021 ini sudah mulai terlihat. Sehingga, ada optimisme bahwa MUJ bisa kembali membukukan laba yang telah ditargetkan.

“Setelah kita menjalankan beberapa usaha di tahun 2020 di tengah tantangan pandemi, kini kita ingin kembali ‘lari’ dan menatap optimis beberapa pengembangan usaha di luar PI pada tahun 2021. Sesuai harapan Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) agar MUJ bisa terus meningkatkan kontribusi dan manfaatnya untuk Jawa Barat,” paparnya.

Pihaknya ingin mencapai rasio pendapatan perusahaan yang seimbang dari bisnis PI dan non PI. “Insya Allah kompisi-nya bisa 50 persen : 50 persen,” kata Begin.

Risma Temui Langsung Pengungsi Banjir Pekalongan Dini Hari

Risma
Risma seranhkan bantuan pengungsi banjir Pekalongan

SuaraPemerintah.id – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mendatangi sejumlah lokasi pengungsian banjir di Kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (12/2/2021). Risma tiba sekitar pukul 01.30 WIB, langsung meninjau lokasi pengungsian di Stadion Hoegeng yang didirikan Brimob, TNI dan Tagana dan memeriksa dapur umum.

Risma yang datang bersama rombongan dan Wali Kota Pekalongan Sadelany Machfudz tersebut sempat mengagetkan sebagian pengungsi yang masih tidur. Mengenakan jaket kulit dan bersepatu boots, risma datang dini hari ke lokasi pengungsian.

Saat berada di lokasi pengungsian Aula SMK 2 Kota Pekalongan, Jumat, Risma mengungkapkan, dalam penanganan banjir di Kota Pekalongan, yang menjadi poin penting adalah tidak adanya warga yang terlantar dan kebutuhan sandang pangan korban banjir terpenuhi.

“Agar warga tidak terlantarkan, yang paling penting itu. Kami juga sudah mengecek bagaimanan kondisi pengungsian, ketersediaan makanan, penerapan protokol kesehatan, Alhamdulillah semua penanganannya bagus bagus,” jelas Risma.

Risma turut prihatin atas musibah banjir yang terjadi hampir merata di wilayah pantura khususnya di Kota Pekalongan. Terlebih, pihaknya juga menekankan kepada pemerintah setempat dan pihak-pihak terkait agar dapat mengantisipasi bencana banjir ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan mengetahui penyebab banjir serta mencari solusi penanganannya yang tepat.

Risma juga berpesan kepada masyarakat agar bersabar karena bencana merupakan cobaan dari Tuhan yang harus dihadapi bersama.

“Musibah banjir ini adalah cobaan, kita semua harus sabar,” kata Risma.

Sementara terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan, banjir yang menerjang Pekalongan kini mulai surut. Dari semula menggenangi 22 Kelurahan kini menjdi 14 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan dengn jumlah pengungsi yang masih bertahan 1.889 orang.

Risma mengatakan kinerja Pemkot Pekalongan dalam mengambil langkah tanggap darurat bencana sudah bagus yaitu menerapkan kerja sama pada sedua jajaran baik unsur kepolisian, TNI, pemerintah daerah, bahkan CSR.

“Saya juga sudah berbincang kepada Pak Wali Kota dan unsur terkait lainnya mengenai penanganan banjir ini agar jangan sampai menimbulkan korban. Penyebab banjir juga harus bisa diketahui dan bisa diselesaikan,” ucap mantan wali kota Surabaya dua periode ini.

Dalam kunjungannya ke Kota Pekalongan, Risma juga memberikan bantuan selimut, tikar, dan makanan ringan kepada para pengungsi

“Kami sudah mengecek bagaimana kondisi pengungsian, ketersediaan makanan, penerapan protokol kesehatan, alhamdulillah semua semua penanganannya sudah bagus,” pungkasnya. (red/pen)

Menteri KKP Trenggono Ajak Nelayan Kota Tegal Gunakan Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan

menteri Trenggono
Menteri Trenggono Trenggono Ajak Nelayan Kota Tegal Gunakan API Ramah Lingkungan

Suarapemerintah.id – Penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) yang ramah lingkungan siap digunakan untuk menunjang pekerjaan nelayan di laut. Hal ini, dinyatakan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Kamis (11/2).

Ketua HNSI Kota Tegal Riswanto menyatakan siap menggunakan API yang ramah lingkungan saat beraudiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kantor KKP.

Pada pertemuan tersebut, wakil walikota Tegal Muhammad Jumadi Idris ikut serta hadir mendampingi para nelayan.

“Kami 15.000 nelayan siap berubah dan mengganti alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Kami akan deklarasikan. Kami siap diatur. Semoga kita bisa selalu berkolaborasi dan bersinergi untuk sama-sama dalam menyejahterakan nelayan,” ungkap Riswanto di depan Menteri Trenggono.

Selain agar para nelayan tidak lagi menggunakan API yang tidak ramah lingkungan dan supaya dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, Riswanto juga mengungkapkan pelaksanaan asuransi bagi nelayan dengan kegunaan yang menyeluruh.

Menteri Trenggono turut mengajak nelayan pesisir kota Tegal agar beralih menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan demi menjaga dan marawat keberlanjutan lingkungan. Ia menegaskan akan memikirkan kesejahteraan nelayan, salah satunya melalui penerapan asuransi untuk nelayan yang menyeluruh, meliputi asuransi kesehatan, kecelakaan, dan jaminan hari tua.

“Dunia semakin berkembang. Indonesia pun selalu berkembang. Kita tidak boleh overfishing. Kita akan ganti alat tangkap yang berbahaya bagi lingkungan menjadi alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Kita perlu saling pengertian. Saya sebagai nahkoda kapal besar KKP ini akan melindungi agar tetap produktif,” ujar Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono juga turut mengajak pemerintah Kota Tegal untuk mengembangkan kawasan pelabuhan yang lebih baik. Ia menjelaskan terkait pengembangan kawasan pelabuhan kota Tegal, agar pelabuhan juga memiliki fungsi di dalamnya, salah satunya untuk pengembangan pariwisata.

Gagasan tersebut disambut baik dan didukung penuh oleh Wakil Walikota Kota Tegal Muhammad Jumadi Idris. Diharapkan pengembangan tersebut menjadikan pelabuhan Kota Tegal menjadi salah satu daya tarik di wilayahnya.

“Kami sudah melihat pelabuhan yang butuh perbaikan. Mudah-mudahan bisa berubah dan menjadi bagus. Bisa menjadi daya tarik wilayah Tegal,” kata Jumadi.

Selain itu, Menteri Trenggono telah memerintahkan jajaran eselon I seperti Sekjen KKP Antam Novambar dan Plt. Dirjen Perikanan Tangkap M. Zaini untuk melakukan roadshow ke nelayan di wilayah Pantura dan mensosialisasikan penggunaan API yang ramah lingkungan.(red/rifiki)

Menko Airlangga Resmi Tetapkan PPnBM Mobil Baru 0% Untuk Maret-Mei

SuaraPemerintah.id – Relaksasi untuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) akhirnya disetujui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Relaksasi dilakukan bertahap dan mulai depan akan berlaku PPnBM sebesar nol persen.

Airlangga menjelaskan, skenario besaran relaksasi PPnBM adalah nol persen pada Maret-Mei, kemudian 50 persen pada Juni-Agustus dan 25 persen pada September-November 2021.

“Dengan skenario relaksasi PPnBM dilakukan secara bertahap, diperhitungkan dapat terjadi peningkatan produksi yang akan mencapai 81.752 unit,” kata Airlangga Hartarto dikutip dari Antara, Kamis (11/2).

Dengan relaksasi itu, estimasi terhadap penambahan output industri otomotif akan menyumbangkan pemasukan negara sebesar Rp1,4 triliun.

“Kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada pendapatan negara yang diproyeksi terjadi surplus penerimaan sebesar Rp1,62 triliun,” imbuh Menko Airlangga.

Dia mengharapkan pulihnya produksi dan penjualan industri otomotif akan membawa dampak yang luas bagi sektor industri lainnya (pendukung) di antaranya industri bahan baku yang berkontribusi sekitar 59 persen dalam industri otomotif.

Industri pendukung otomotif, lanjut dia, menyumbang lapangan kerja bagi lebih dari 1,5 juta orang dan kontribusi PDB sebesar Rp700 triliun.

Industri otomotif juga merupakan industri padat karya mengingat saat ini lebih dari 1,5 juta orang bekerja di industri otomotif yang terdiri dari lima sektor yakni pelaku industri tier II dan tier III terdiri dari 1.000 perusahaan dengan 210.000 pekerja.

Kemudian, pelaku industri tier I terdiri dari 550 perusahaan dengan 220.000 pekerja, perakitan sebanyak 22 perusahaan dan dengan 75.000 pekerja, dealer dan bengkel resmi 14.000 perusahaan dengan 400.000 pekerja, serta dealer dan bengkel tidak resmi 42.000 perusahaan dengan 595.000 pekerja.

Sebelumnya, diketahui jika Kemenperin mengusulkan relaksasi PPnBM kendaraan bermotor karena industri otomotif merupakan salah satu sektor manufaktur yang terkena dampak pandemi Covid-19 paling besar.

Selain itu, melakukan penyesuaian terhadap tarif PPnBM di PP 73/2019 untuk menggairahkan kembali industri otomotif dan meningkatkan investasi di sektor itu.

Airlangga mengatakan revisi PP Nomor 73 tahun 2019 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor.

Revisi PP 73/2019 itu, kata dia, akan mengakselerasi pengurangan emisi karbon yang diperkirakan akan mencapai 4,6 juta ton CO2 pada tahun 2035.

“Perubahan PP ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan pemerintah, menurunkan emisi gas buang, dan meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor nasional,” katanya.

Usulan perubahan PP 73/2019, kata dia, akan memberikan dampak positif di antaranya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau BEV menjadi satu satunya yang mendapatkan preferensi maksimal PPnBM nol persen.

Selain itu, usul tarif PPnBM untuk kendaraan listrik hibrida plug-in (PHEV) sebesar 5 persen sejalan dengan prinsip semakin tinggi emisi CO2, maka tarif PPnBM semakin tinggi nilai PPnBM.

Anies Baswedan sebut Tingkat Kematian Covid DKI Jakarta Rendah karena Testing Cukup Tinggi

Anies
Anies Baswedan angka kematian Covid DKI rendah

SuaraPemerintah.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tingkat kematian akibat kasus Covid-19 di DKI Jakarta terbilang rendah. Salah satu alasan tingkat kematian di Jakarta bisa rendah karena testing Covid-19 di DKI Jakarta cukup tinggi.

“Perlu kami sampaikan di sini, di DKI Jakarta tingkat kematian itu 1,6 persen. Salah satu sebab mengapa tingkat kematian itu bisa rendah karena pertama testingnya tinggi sehingga terdeteksi awal,” tutur Anies dalam keterangan suara, Rabu (10/2/2021).

Selain itu, kata Anies, masyarakat Jakarta yang terpapar Covid-19 mendapat fasilitas isolasi mandiri yang memadai.

Sehingga orang yang terpapar Covid-19 bisa langsung diisolasi dan tidak menularkan Covid-19 ke lingkungan sekitar tempat tinggal pasien.

“Yang ketiga adalah pertahanan terakhirnya cukup yaitu fasilitas Rumah Sakit,” kata Anies.

Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta menambah fasilitas tempat tidur isolasi dan perawatan Covid-19 sehingga menurunkan angka kematian akibat Covid-19.

“Ini bukan sekedar (menambah) tempat tidur tapi juga tenaga medis tapi juga sistem di dalam pengelolaan rumah sakitnya ini poin ketiga terkait dengan penanganan,” kata Anies.

Selain itu Wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengharapkan kepada Para penyintas Covid-19 diminta bisa melakukan donor plasma darah atau plasma konvalesen. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria hal tersebut sangat dibutuhkan guna membantu pengobatan pasien virus corona dengan gejala berat.Adapun update angka kumulatif kasus Covid-19 di DKI Jakarta saat ini tercatat 303.715 kasus.

“Saya mengajak warga Jakarta yang sudah sembuh untuk berkoordinasi dengan PMI (Palang Merah Indonesia) DKI Jakarta agar bisa mendonorkan plasmanya. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita bisa membantu sesama warga yang terinfeksi COVID-19,” ucap Riza kepada wartawan, Sabtu 6 Februari 2021. (red/ami)

Sri Mulyani Perpanjang Bea Import BOPET dari China hingga India

Sri Mulayni
Sri Mulyani perpanjang bea import

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan memperpanjang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) dari India, Republik Rakyat China, dan Thailand.

Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2021 yang merupakan aturan pengganti dari PMK Nomor 22/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk BOPET dari India, RRC, dan Thailand.

Dengan adanya belied ini, artinya pemerintah memperpanjang bea masuk anti dumping atas impor produk BOPET dari ketiga negara tersebut. Kebijakan itu akan mulai berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan atau tepatnya pada 17 Februari 2021, dan akan berlaku selama 5 tahun sejak berlakunya PMK ini.

Pertimbangan pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk BOPET dari India, China, dan Thailand ini, karena sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia, pengenaan bea masuk anti dumping masih diperlukan untuk mencegah tindakan dumping berulang kembali, dan mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri.

Dalam Pasal 1 beleid PMK 11/2021 tersebut, dijelaskan, pengenaan bea masuk anti dumping BOPET yang dikenakan, yakni dalam bentuk pelat, lembaran, film, oil, dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain yang termasuk dalam pos tarif ex 3920.62.10 dan ex 3920.62.90.

“Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor,: dikenakan Bea Masuk Anti Dumping,” tulis Pasal 1 PMK 11/2021, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (11/2/2021).

Adapun, tarif bea masuk anti dumping BOPET ketiga negara tersebut masih sama. Pertama, India untuk eksportir yakni SRF Limited 8,5%, Vacmet India Limited 4%, Jindal Poly Films Limited 6,8%, Ester Industries Limited 4,5%, dan perusahaan lainnya 8,5%.

Kedua, China yakni Shaoxing Xiangyu GreenPacking Co., Ltd sebesar 2,6%, dan perusahaan lainnya 10,6%.

Ketiga, Thailand antara lain perusahaan eksportir SRF Industries (Thailand) Limited 5,4%, Polyplex (Thailand) Public Company Limited 2,2%, A.J Plast Public Company Limited 7,1%, dan perusahaan lainnya 7, 1%

Kemudian, besaran bea masuk anti dumping terhadap barang impor BOPET berlaku untuk dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean.

Selain itu, tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

Sementara terhadap pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas clan pelabuhan bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus. (red/ami)

BTN Targetkan Pertumbuhan Laba Rp 2,8 T di 2021

SuaraPemerintah.id – Melihat pemulihan ekonomi yang mulai terjadi pada 2021, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BTN (BBTN) menargetkan pertumbuhan laba hingga Rp 2,5 triliun-Rp 2,8 triliun sepanjang 2021.

Selain itu, Plt Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menegaskan, pertumbuhan laba diharapkan tumbuh hingga 50 persen year on year (yoy).

 “Kami sudah submit rencana bisnis bank akhir tahun lalu ke OJK. Mudah-mudahan di-approve oleh regulator. Kami memiliki target laba tumbuh menjadi Rp 2,5 triliun – Rp 2,8 triliun. Artinya bisa tumbuh lebih dari 50 persen di tahun 2021 ini,” kata Nixon, Kamis (11/2/2021).

Ada peningkatan laba pada 2021 diharapkan mampu melanjutkan penguatan yang terjadi pada 2020. Tercatat tahun lalu, laba naik dari Rp 209 miliar menjadi Rp 1,6 triliun.

Pada 2021, Nixon menegaskan, peningkatan laba banyak ditopang oleh penghematan biaya.

Sama dengan bank lainnya, BTN juga memiliki strategi untuk meningkatkan sistem digitalisasi sehingga masyarakat akan lebih mudah dan efisien.

“Penutupan outlet di tahun 2020 kurang lebih 100 kantor kas yang tidak produktif. Karena sekarang transaksi sudah 90 persen lebih di e-channel. Dengan digitalisasi, outlet konvensional yang dirasa sulit tumbuh, kita tutup,” ujar dia.

Menurut Nixon, sumber laba terbesar adalah penghematan dari biaya cost of fund. Sama seperti 2020, likuiditas BTN pada 2021 cenderung longgar sehingga biaya dana masih dapat ditekan. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, loan to deposits (LDR) BTN biasanya di atas 100%.

Selain itu, BTN juga mendorong transaksi di non kredit guna meningkatkan pendapatan berbasis komisi (fee based income). “Saat ini kan (pendapatan bunga) berat maka kami mengkonversi pendapatan dari interest income ke FBI,” ujar Nixon.

Untuk kredit, Nixon mengatakan BTN membuat target pertumbuhan 8-9% pada 2021. Sementara itu pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan sejalan dengan kredit yakni ditargetkan sekitar 9%.

Libur Panjang, Bupati Bogor Terapkan PPKM Ketat di Jalur Puncak

SuaraPemerintah.id – Menjelang libur panjang, Bupati Bogor terus meminimalisir pergerakan masyarakat yang akan berlibur dengan menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang sangat ketat.

Bupati Bogor Ade Yasin menekankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara ketat di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selama libur panjang Hari Raya Imlek.

“Ini dilakukan untuk meminimalisir adanya wisatawan atau masyarakat luar Bogor yang lolos masuk wilayah Kabupaten Bogor tanpa surat rapid test antigen,” ujar Ade Yasin di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (11/2/2021).

Ia meminta anak buahnya serius memeriksa protokol kesehatan (prokes) dan surat rapid test antigen di wilayah selatan Kabupaten Bogor tersebut lantaran kerap menjadi primadona para pelancong.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan di persimpangan Gadog serta perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Cianjur.

“Pengetatan PPKM juga dilakukan untuk memutus mata rantai Covid-19 di Kabupaten Bogor, serta mencegah terjadinya kerumunan tempat wisata kawasan Puncak Kabupaten Bogor,” kata Ade Yasin.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat tengah menerapkan PPKM berbasis mikro mulai Selasa (9/2/2021) hingga 22 Februari 2021.

Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Bupati (Kepbup) Bogor Nomor: 443/141/Kpts/Per-UU/2021 yang di dalamnya terdapat sembilan poin.

“Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021, PPKM Berbasis Mikro dilakukan dengan pembentukan pos komando (posko) di level desa dan kelurahan dengan melibatkan TNI, Polri, tokoh agama, dan relawan lainnya,” ujarnya pula.

Kemenag Tiadakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional

SuaraPemerintah.id – Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan akan meniadakan pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun 2021.

Keputusan peniadaan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, keputusan ini selaras dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah membatalkan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan tahun 2021.

“UN di MTS dan MA ditiadakan. Kementerian Agama juga tidak melaksanakan UAMBN,” kata Dhani dilansir dari laman resmi Kemenag, Kamis (11/2/2021).

Sementara untuk terkait kelulusan siswa, Dhani menjelaskan, Kemenag telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pendis No B.-298/DJ.I/ PP.00/02/2021 tentang Penyelenggaraan Kelulusan dan Kenaikan Kelas Siswa madrasah.

Surat Edaran tersebut berisi mengenai syarat kelulusan siswa yang harus memenuhi tiga syarat. Pertama, menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester.

Kemudian, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal Baik. Serta mengikuti Ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau madrasah.

“Ujian Madrasah merupakan ujian akhir program yang dilaksanakan pada siswa kelas akhir pada setiap jenjang madrasah dari tingkat MI, MTS, dan MA,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Kemenag juga mengeluatkan Surat Keputusan (SK) Nomor 752 Tahun 2021 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah.

SK tersebut mengatur, Ujian Madrasah dapat diselenggarakan dalam bentuk tes tulis, ujian praktik, penugasan, portofolio nilai rapor semester sebelumnya dan tugas harian yang ada, atau bentuk lain yang memungkinkan dapat dilakukan oleh madrasah di masa pandemi.

Kendati demikian, Dhani menegaskan, Ujian Madrasah di masa pandemi Covid-19 harus tetap menerapkan protokol kesehatan serta menjaga keselamatan, kesehatan, dan keamanan warga madrasah.

“Artinya ujian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kondisi keamanan di setiap wilayah madrasah itu berada,” ucap dia.

Wishnutama Resmi Jadi Komisaris Utama Telkomsel

SuaraPemerintah.id – Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio resmi diangkat sebagai Komisaris Utama Telkomsel yang baru. Pengangkatan tersebut berdasarkan keputuan bersama PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom (TLKM) dan Singapore Telecommunications Ltd (SingTel) selaku pemegang saham. Keputusan ini berlaku efektif mulai hari ini, Kamis (11/2).

Wishnutama ditunjuk menjadi Komisaris Utama Telkomsel. Rupanya tidak hanya jajaran komisaris Telkomsel yang berubah, jajaran direksi juga ada perombakan.

Telkom dan Singtel yang merupakan pemegang saham terbesar Telkomsel telah mengangkat Komisaris Utama, Direktur Sales, dan Direktur Network yang terbaru.

Vice President Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin mengatakan, pengangkatan Komisaris Utama, Direktur Sales dan Direktur Network yang baru merupakan hal yang lumrah.

“Dalam dinamika bisnis dan sejalan dengan pengembangan strategi Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan yang telah berkomitmen mengambil peran menjadi digital connectivity enabler dalam melanjutkan roadmap pengembangan jaringan broadband berteknologi terdepan di Indonesia,” tutur Denny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/2/2021).

SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom, Ahmad Reza mengatakan, Wishutama diangkat jadi komisaris utama karena dianggap memahami persoalan teknologi digital dan punya banyak pengalaman di industri digital.

“Manajemen TelkomGroup menyambut baik kehadiran Wishnutama sebagai Komisaris Utama Telkomsel. Merupakan hal yang baik bagi TelkomGroup khususnya Telkomsel, mengingat beliau merupakan orang yang paham tentang teknologi digital dan sudah memiliki cukup banyak pengalaman di industri digital tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis.

Wishnutama ditunjuk menjadi Komisaris Utama Telkomsel. Rupanya tidak hanya jajaran komisaris Telkomsel yang berubah, jajaran direksi juga ada perombakan.

Telkom dan Singtel yang merupakan pemegang saham terbesar Telkomsel telah mengangkat Komisaris Utama, Direktur Sales, dan Direktur Network yang terbaru.

Berikut susunan Komisaris Telkomsel saat ini selengkapnya sebagai berikut:

– Komisaris Utama : Wishnutama Kusubandio

– Komisaris : Heri Supriadi

– Komisaris : Yose Rizal

– Komisaris : Nanang Pamuji Mugasejati

– Komisaris : Yuen Kuan Moon

– Komisaris : Paul Dominic Sullivan

Sedangkan, untuk susunan Direksi Telkomsel saat ini selengkapnya adalah:

– Direktur Utama : Setyanto Hantoro

– Direktur Finance : Leonardus Wahyu Wasono

– Direktur Sales : Hendri Mulya Syam

– Direktur Network : Nugroho

– Direktur Planning & Transformation : Wong Soon Nam

– Direktur Information Technology : Bharat Alva

– Direktur Marketing : Rachel Goh Hui Min

– Direktur Human Capital Management : R Muharam Perbawamukti

Ahmad Reza menyampaikan, manajemen Telkom Group menyambut baik kehadiran Wishnutama sebagai Komisaris Utama Telkomsel.

“Diharapkan ini dapat menjadi harapan baru yang mampu mendukung langkah pengembangan strategi Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan untuk kemajuan bangsa,” ucapnya.