Beranda blog Halaman 4521

Jelang Ramadhan, Mentan Pastikan Stok Pangan Nasional Aman

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menyatakan, pihaknya memastikan persiapan dan kesiapan kebutuhan pangan nasional dilakukan secara menyeluruh, termasuk menjelang datangnya bulan suci Ramadan 2021.

Salah satu cara yang dilakukan Mentan ialah dengan mengintervensi sistem distribusi, mendekatkan stok pangan ke seluruh pasar di tiap daerah.

“Pertama, kita melakukan intervensi dengan mendekatkan stok kita ke pasar, lalu mendekatkan sentral komoditi yang dibutuhkan di seluruh daerah. Kedua, Kementan bersama Kemendag akan melakukan operasi pasar. Konsolidasi ini sudah kita persiapkan dari sekarang,” ujar Syahrul, dalam talk show bersama Gus Miftah, Jakarta, Jumat (12/2/2021).

Mentan mengatakan, ibadah bulan suci tidak boleh diganggu dengan masalah kecukupan pangan. Karena itu, semua upaya akan dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa secara nyaman dan aman.

“Yang pasti, kita tidak boleh membuat harga mahal, sehingga rakyat kita tidak bisa makan. Tapi kita juga tidak boleh bergantung pada impor. Oleh karena itu, semua upaya harus kita lakukan,” katanya.

Secara umum, kata Mentan, pihaknya sudah menyediakan 11 kebutuhan bahan pokok secara baik, diantaranya kebutuhan beras, minyak goreng, cabai, bawang, gula, telur serta ayam potong. Sedangkan kebutuhan daging, stoknya terbatas hanya pada daging segar.

“Dari data yang kami miliki, stok daging beku kita cukup untuk bertahan sampai bulan depan. Kita punya kekurangan daging 200 ribu ton, sementara yang kita makan 600 ribu ton lebih, dan ketersediaan kita hanya 400 ribu ton. Yang pasti, kita tidak boleh bergantung. Oleh karena itu, sesuai arahan bapak presiden, kita harus memperkuatnya dengan upaya yang ada,” katanya.

Mentan memerintahkan seluruh jajarannya untuk memantau semua pergerakan komoditas pangan naaional, baik yang berkaitan dengan harga maupun dengan sistem distribusi.

“Bicara pertanian itu tidak bisa bicara di atas kertas, harus mencium aroma lapangan. Setiap daerah kan memiliki iklim, kontur dan spesifikasi yang berbeda. Dari Aceh sampai Papua, tidak akan sama. Pertanian akan berkait dengan cuaca dan bencana alam. Oleh karena itu, pendekatannya harus melihat langsung situasi secara rutin,” tutupnya.

Mendikbud : Dana Bos Papua Barat Naik 30 Persen Lebih

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Untuk tercapainya pemerataan pendidikan di Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan akan menaikkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler tahun 2021.

Nadiem menambahkan untuk Provinsi Papua Barat nantinya akan menerima dana BOS sebesar 30 persen lebih.

“Mulai tahun 2021 ini dana BOS reguler antardaerah tidak lagi sama,” kata Nadiem dalam kunjungan kerja hari ketiga di Kepulauan Sorong, Provinsi Papua Barat, Jumat (12/2/2021).

Dia mengatakan bahwa dana BOS akan menyesuaikan sejumlah faktor penentu yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Khusus untuk wilayah Papua Barat naik lebih dari 30 persen.

Mendikbud menjelaskan penyesuaian besaran dana BOS reguler dilakukan demi mendukung percepatan pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Ia mengatakan bahwa dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa dikalikan satuan biaya yang ditetapkan Kemendikbud.

“Namun ada pengecualian bagi sekolah di daerah 3T. Sekolah di daerah 3T meskipun siswanya kurang dari 60 orang, jumlah siswa tetap dihitung 60 orang,” kata Nadiem seperti dikutip dari Antara.

Dengan menggunakan regulasi baru tersebut, lanjut dia, daerah-daerah 3T di Papua Barat sudah pasti mendapatkan kenaikan dana BOS reguler lebih dari 30 persen.

Dana BOS reguler di daerah 3T akan lebih besar dari daerah lain. Paling tinggi, ada yang mendapat tiga kali dari yang didapatkan pada tahun 2020.

“Kebijakan ini diambil sebagai salah satu upaya pemerataan pendidikan,” katanya.

Kebijakan penyesuaian besaran dana BOS merupakan lanjutan transformasi pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh Kemendikbud dan menjadi prioritas kerja pada 2021.

BSN : SNI Bangunan Tahan Gempa Minimalisir Kerugian dan Korban Jiwa

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726:2019 tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan nongedung. Sehingga meminimalisasi kerugian dan korban jiwa.

“Dengan perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan yang baik sesuai SNI 1726:2019, kita berharap dapat menciptakan konstruksi gedung atau bangunan yang kokoh serta dapat mencegah dan meminimalisir dampak yang besar akibat gempa,” kata Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN Nasrudin Irawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/2/2021).

Ia mengatakan SNI itu memuat persyaratan minimum yang harus dipenuhi, baik menyangkut beban, tingkat bahaya, kriteria yang terkait, serta sasaran kinerja yang diperkirakan untuk bangunan gedung, struktur lain, dan komponen nonstrukturalnya yang memenuhi persyaratan peraturan bangunan.

“Saya mengambil satu contoh dalam SNI yang mempersyaratkan kita harus menghitung beban dari struktur bangunan yang dikombinasikan dengan kekuatan desain bangunan dengan kekuatan guncangan seperti gempa, sehingga diharapkan bangunan bisa beradaptasi atau menahan kekuatan goncangan tersebut,” katanya.

Beberapa produk bangunan seperti baja dan semen diwajibkan juga memenuhi SNI, apabila baja dan semen yang digunakan tidak ber-SNI maka tidak bisa dipastikan beton yang dihasilkan sesuai dengan kekuatan yang telah diperhitungkan.

Dengan bahan material ber-SNI dan proses pembangunannya memenuhi persyaratan SNI 1726:2019, unjuk kerja bangunan akan melampaui kekuatan yang dibutuhkan, sehingga mengurangi risiko keruntuhan akibat guncangan.

Nasrudin menuturkan untuk menghitung beban seperti dalam SNI 1726:2019 dilakukan berbasis risiko atau berdasarkan kategori risiko struktur bangunan gedung dan nongedung terhadap pengaruh gempa yang terbagi dalam empat kategori risiko.

“Sebagai contoh untuk kategori risiko I yang dimaksud adalah gedung dan nongedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, tapi tidak dibatasi untuk, antara lain fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan: fasilitas sementara gudang penyimpanan; serta rumah jaga dan struktur kecil lainnya,” ujarnya.

Namun untuk kategori risiko IV adalah gedung dan nongedung yang dikategorikan sebagai fasilitas yang penting, misalnya gedung sekolah dan fasilitas pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas bedah dan unit gawat darurat, fasilitas pemadam kebakaran, ambulans, dan kantor polisi.

“Jadi menghitung risikonya berbeda-beda tergantung daerah mana yang rawan gempa dan jenis bangunan apa yang terdapat di situ, sehingga mutu dan persyaratan konstruksi bangunannya lebih tepat,” tuturnya.

Nasrudin mengatakan struktur bangunan gedung dan nongedung harus didesain menggunakan kombinasi pembebanan berdasarkan ketentuan yang ada.

Jadi beban yang dimasukkan untuk menghitung kekuatan struktur telah mencakup beban mati (beban yang permanen seperti beban gedung), beban hidup (beban yang dinamis seperti furnitur dan orang), beban angin dan beban gempa.

Gedung yang sudah jadi juga tidak boleh dikembangkan sehingga menambah beban, contoh ruko tiga lantai yang atapnya berupa plat beton dikembangkan menjadi ruangan atau gudang dengan menambah atap, hal ini dapat berisiko menyebabkan runtuhnya bangunan.

Sistem fondasi, baik untuk bangunan gedung dan nongedung, tidak boleh gagal terlebih dahulu daripada struktur yang di tumpunya, sehingga kombinasi pembebanan yang mempertimbangkan faktor kuat harus diaplikasikan dalam desain sistem fondasi.

“Kita harus memastikan fondasi bangunan harus lebih kuat dari bangunan yang akan menumpunya. Jangan sampai konstruksi gedungnya mampu menahan gempa tapi runtuh akibat gagal fondasinya. Fondasi bangunan juga harus menumpu pada tanah yang kuat, jangan sampai fondasi kuat tetapi tanahnya lunak sehingga ambles tidak mampu menahan beban fondasi. Hal ini akan menentukan jenis fondasi yang sesuai dengan kondisi tanah di bawahnya, apabila tanahnya keras bisa menggunakan londasi telapak, namun apabila tanah liat menggunakan tiang pancang, dan sebagainya,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Fondasi bangunan juga harus memperhatikan area di sekitarnya, kemungkinan terjadi retakan secara vertikal yang merusak bangunan. Pastikan bangunan tidak berada pada daerah sesar dan rawan longsor.

Struktur, komponen-elemen struktur dan elemen-elemen fondasi harus didesain melebihi beban-beban terfaktor dengan kombinasi-kombinasi dan telah memperhitungkan faktor keamanan

BLK Banyuwangi Ciptakan SDM Terampil di Bidang Pariwisata

Penulis
Andik Irwanto
-
blk
BLK Banyuwangi Ciptakan SDM Pariwisata

Suarapemerintah.id – Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan, Budi Hartawan, mengunjungi Balai Latihan Kerja (BLK) Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (11/2). Di mana BLK Banyuwangi akan ciptakan SDM terampil di bidang pariwisata.

Mengunjungi Balai Latihan Kerja di Banyuwangi, Dirjen Budi hartawan bertemu dengan para siswa yang tengah menimba ilmu di BLK. Pariwisita menjadi daya tarik wisata di Banyuwangi, sehingga menjadikan jurusan pariwisata andalan BLK Banyuwangi.

Sebelumnya, dalam kunjungan tersebut, Dirjen Budi sempat berkeliling ke worshop kejurusan otomotif, teknologi informasi dan komunikasi, processing, pertanian dan garmen apparel.

“Salah satu kejuruan di BLK Banyuwangi ini yang banyak diminati adalah pariwisata. Apalagi di Banyuwangi banyak tempat yang menjadi destinasi wisata yang tentunya membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi kerja,” ungkap Dirjen Budi.

Dengan berkembang pesatnya pariwisata di Banyuwangi, ia berpesan kepada pihak BLK untuk terus menggencarkan pelatihan dan bimbingan di bidang perhotelan dan parawisata, sehingga para peserta pelatihan memiliki daya saing di bidang ketanagakerjaan. Budi juga menjelaskan bahwa potensi pariwaisata di Banyuwangi memiliki potensi baik, karena itu dibutuhkan kemampuan yang mampu berdaya saing di bidang pariwisata.

“Potensi pariwisata di Banyuwangi ini besar banget. Oleh karena itu, menjadi niscaya bagi masyarakatnya memiliki skill terkait pariwisata,” kata Budi.

Melalui kunjungan tersebut, budi juga memberikan dukungan dan apresiasi kinerja pegawai BLK yang berhasil menata kantor dan lingkungannya. Disamping meski usianya masih relative baru, BLK Banyuwangi memiliki sarana-prasarana yang cukup lengkap, seperti gedung dan peralatan workshop setiap kejuruan, asrama, dan tempat olahraga.

Kapala BLK Banyuwangi, Rusman, menjelaskan bahwa adanya BLK akan memberikan bekal keterampilan yang cukup bagi para peserta pelatihan kerja. Para peserta tersebut berada pada usia angkatan kerja produktif, dan diharap mampu membuka usaha secara mandiri.

“Setiap kelas workshop yang diadakan BLK Banyuwangi  akan siap menampung  peserta pelatihan kerja untuk meningkatkan ketrampilan juga keahlian. Selama mengikuti pendidikan di BLK peserta tidak perlu mengeluarkan biaya alias gratis,” kata Rusman.

Selain itu, peserta pelatihan kerja juga mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang ia pilih. Keahlian dan keterampilam di BLK ini diharapkan bisa menjadi bekal untuk berwirasuaha, sementara sertifikat kompetensi yang mereka dapatkan bisaa digunakan saat melamar pekerjaan. (red/rifki)

 

Menko Airlangga Hartato dan BI Sepakati Lima Langkah Strategis untuk Pengendalian Inflasi

Penulis
Andik Irwanto
-
Airlangga
Menko dan BI Perkuat pengendalian inflasi

SuaraPemerintah.id – Semenjak serah terima jabatan kementrian perekonomian pada tanggal 23 Oktober 2019 Menteri perekonomian Airlangga Hartato terus berbenah untuk terus potensi perdagangan dalam negeri, dan menggenjot perekonomian nasional untuk mengatasi resesi global itu.

Selain itu fokus Menteri Perekonomian Airlangga Hartato juga akan fokus mengatasi inflasi, dengan berkordinasi dengan bank Indonesia, badan pusat statistik (BPS) serta kementrian-kementrian dibawahnya untuk mengurai faktor-faktor penyebab inflasi.

Untuk itu Menteri perekonomian Airlangga Hartato dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi. Kesepakatan ini diambil dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang digelar secara daring pada tanggal 11 Februari 2021.

“Dalam rapat koordinasi ini, kita akan membahas evaluasi dan capaian pengendalian inflasi serta strategi kebijakan ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin rapat tersebut di kantornya.

Langkah strategis yang ditujukan untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada tahun 2021 mencakup:

  1. Menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0% – 5,0%. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat empat pilar strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) di masa pandemi Covid-19. Selain itu, dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi terutama dalam mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Ramadan dan Idulfitri pada bulan April dan Mei 2021 serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) lainnya. Implementasi strategi difokuskan untuk menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan kelancaran distribusi antardaerah antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerjasama antardaerah;
  2. Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021 dengan tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”;
  3. Memperkuat sinergi antar K/L dengan dukungan pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan program TPIP 2021;
  4. Memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi antara lain melalui program food estate serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam; dan
  5. Menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menko Airlangga menjelaskan, sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia melalui implementasi berbagai inovasi program yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di masa pandemi mampu menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK).

Pada 2020 inflasi IHK tercatat rendah sebesar 1,68% (yoy) dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0±1%. “Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19 di tengah pasokan yang memadai,” imbuh Airlangga.

Rapat ini juga menyepakati sasaran inflasi 3 (tiga) tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124/010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021.

Sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024 disepakati masing-masing sebesar 3%±1%, 3%±1%, dan 2,5%±1% yang akan ditetapkan kemudian melalui PMK.

“Sasaran inflasi tersebut diharapkan bisa menjangkar pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat ke depan, terutama dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural,” tutur Menko Perekonomian.

Ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi agar inflasi IHK tetap terjaga. Upaya tersebut diharapkan bisa semakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional.(red/ami)

 

Maruf Amin Jamin Dana Wakaf Tidak akan Disalah Gunakan

Penulis
Andik Irwanto
-
Makruf Amin
Makruf Amin jamin dana wakaf aman

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjamin pemerintah tidak akan mengambil dana wakaf masyarakat lewat Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Gerakan ini sejatinya hanya bertujuan untuk mendongkrak minat wakaf uang di masyarakat yang hasilnya secara penuh untuk ekonomi umat, bukan pembangunan oleh pemerintah.

Sebelumnya, GNWU diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat peluncuran, Jokowi mengajak masyarakat berwakaf karena potensinya masih besar di dalam negeri dan bisa menjadi langkah solidaritas untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.

Hal ini kemudian disalahpahami oleh masyarakat seolah-olah pemerintah sengaja menggenjot wakaf untuk pembangunan. Padahal, ia memastikan bahwa pemerintah hanya berusaha mendongkrak minat, bukan ingin mengelola atau mengambil dana wakaf.

“Pemerintah fasilitasi supaya gerakan wakaf menjadi besar, makanya ada GNWU, tapi bukan untuk pemerintah. Jadi tidak ada pemerintah untuk mengambil dana wakaf itu,” kata Ma’ruf di acara Literasi Wakaf Uang secara virtual, Kamis (11/2).

Selain itu, Ma’ruf mengatakan pemerintah tidak mungkin menggunakan dana wakaf untuk pembangunan karena sumber-sumber dananya sudah terpetakan dengan jelas. Mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Surat Berharga Negara (SBN), hingga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk.

Bahkan, sekarang pemerintah juga membuat Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk menarik investor agar mau mengalirkan dananya ke Indonesia.

“Pemerintah sudah ada mekanisme pendanaan dalam melakukan pembangunan. Jadi ini pemerintah hanya ingin bantu. Oleh karena itu, kita seharusnya berterima kasih kepada pemerintah, kepada presiden, karena mau fasilitasi ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ma’ruf mengatakan GNWU hanya bertujuan untuk meningkatkan minat wakaf di masyarakat. Sebab, hasil survei menyatakan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk berwakaf masih rendah.

Padahal, potensi aliran dana wakaf di Indonesia besar, yaitu mencapai Rp180 triliun per tahun. Potensi ini, sambung dia, berasal dari populasi muslim yang besar di Indonesia.

Perlu ada gerakan nasional yang mampu mendorong minat wakaf masyarakat. Di sisi lain, wakaf sejatinya sangat baik karena sesuai dengan ajaran Islam dan Rasulullah.

Pada zaman Rasulullah, tidak ada orang yang tidak wakaf, makanya banyak yang dibangun dari dana wakaf. Kita ingin hidupkan kembali yang seperti itu, termasuk wakaf uang untuk penguatan umat,” jelasnya.

Selain itu, GNWU juga bertujuan untuk mengarahkan agar dana wakaf masyarakat kian bervariasi dari yang sebelumnya lebih banyak dikenal sebagai 3M, yaitu untuk membangun masjid, madrasah, dan makam, menjadi bisa untuk apa saja.

Salah satunya, membangun Rumah Sakit Mata Achmad Wardi yang pelayanannya diberikan gratis kepada kaum dhuafa

“Ini hanya diarahkan agar wakaf dikelola menjadi besar, investasinya di tempat aman, dan hasilnya dikembalikan ke masyarakat. Maka, perlu kita berhusnudzon (berprasangka baik) bahwa ini tetap untuk biayai umat dengan investasi yang jadi dana abadi yang dari tahun ke tahun akan menjadi lebih besar,” tuturnya.

Sementara, Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) Irfan Syauqi Beik menambahkan pentingnya berwakaf uang. Menurutnya, wakaf uang memiliki potensi dampak yang lebih besar ke perekonomian umat. (red/ami)

 

Tahun Baru Imlek 2572, Jokowi Ucapkan Selamat dan Tetap Semangat Persaudaraan

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi
Jokowi beri ucapkan imlek 2572

SuaraPemerintah.id – Presiden Jokowi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2572 kepada seluruh umat Konghucu dan masyarakat Tionghoa. Imlek tahun ini jatuh pada hari ini, Jumat 12 Februari 2021.

Ucapan selamat Imlek ditujukan Jokowi kepada seluruh masyarakat yang merayakan. Perayaan Imlek tahun ini berbeda dengan sebelumnya.  Dia bersimpati atas situasi perayaan Imlek di tengah pandemi Covid-19. Presiden Jokowi pun menyampaikan sejumlah harapan dan doa.

Jokowi juga berharap pada perayaan Imlek ini seluruh masyarakan dijauhkan dari penyakit dan bencana.

“Hari raya Imlek ini kita tak leluasa untuk merayakannya dengan sukacita bersama-sama,” kata Jokowi dalam unggahan Twitter-nya hari ini.

Sementara di lama akun instagram pribadinya Dia menuliskan hal yang tak jauh berbeda.

“Hari raya Imlek di masa pandemi tentu membuat kita tak leluasa untuk merayakannya dengan sukacita bersama kerabat dan para sahabat. Tapi semua itu tak mengurangi rasa syukur atas limpahan kedamaian dan cinta kasih bersama keluarga.” keterangan captionnya tertulis.

“Tapi semua itu tak mengurangi rasa syukur atas limpahan kedamaian dan cinta kasih dalam keluarga.”

“Semoga kita semua tetap dalam semangat persaudaraan serta dijauhkan dari penyakit dan bencana. Gong xi fa cai,” ujar Jokowi.

Momen Imlek di masa pandemi Covid-19 memang membuat pemerintah mengimbau  masyarakan yang merayakan untuk mengurangi kegiatan keluar rumah.

Sementara Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau agar Tahun Baru Imlek 2572 dirayakan secara sederhana dan digelar virtual. Sebab, pandemi Covid-19 belum mereda.

Himbauan juga disampaikan oleh Karo Penmas Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono agar perayaan Tahun Baru Imlek 2572 digelar secara daring untuk mencegah penularan Covid-19.

Tak hanya pemerintah, imbauan itu pun turut digaungkan ahli kesehatan. Seperti yang disampaikan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan.
“Mari menjaga masyarakat yang bijak dan cerdas belajar dari masa lalu, serta berani mengatakan untuk tetap di rumah saja dalam merayakan Imlek tahun ini,” kata Ede lewat keterangan resminya, Kamis 11 Februari. (red/pen)

Dukung Industri Tekstil, Pemerintah Siapkan Fasilitas Laboratorium Melt Spinning

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memberikan dukungan kepada industri tekstil yakni dengan cara mengembangkan fasilitas laboratorium melt spinning.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi  mengatakan, fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan oleh industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional yang tengah melakukan pengembangan bahan baku benang dengan fungsi khusus, termasuk untuk keperluan medis.

Dia mengatakan permintaan konsumen ketika pandemi terhadap produk tekstil yang memiliki fungsi anti bakteri dan anti virus terus meningkat. Untuk itu, industri tersebut perlu difasilitasi oleh pemerintah.

“Guna terus melakukan perubahan, perlu menerapkan dan memanfaatkan teknologi terbaru,” katanya, Jumat (12/2/2021).

Menurutnya, pengembangan material untuk kesehatan akan berdampak pada peningkatan daya saing industri tekstil dan produk tekstil nasional.

Dia menambahkan teknologi melt spinning mampu mendesain benang dengan fungsi khusus yang langsung ditanamkan pada seratnya.

Dengan adanya proses rekayasa serat menggunakan teknologi melt spinning, dapat dihasilkan produk tekstil fungsional yang memiliki tingkat durabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penyempurnaan tekstil secara kimia.

“Kami menyiapkan melt spinning untuk mendukung industri. Kami mempersilakan industri memanfaatkan teknologi dan peralatan ini. Salah satu keunggulannya adalah bisa mencari bahan terbaik seperti yang diinginkan,” ujarnya.

Penerapan teknologi melt spinning juga bertujuan untuk mendukung substitusi impor bahan baku tekstil dan produk tekstil fungsional.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Elis Masitoh memberikan apresiasi terhadap percepatan pengadaan alat melt spinning untuk pengembangan teknologi industri.

“Besar harapan kami kepada BBT Bandung untuk menjadi jembatan inovasi bagi industri tekstil dan produk tekstil dalam mengembangkan produknya,” Imbuhnya.

Kepala BBT Bandung Wibowo Dwi Hartoto, pihaknya bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendirikan fasilitas laboratorium pengujian masker medis.

Pengujian yang dapat dilakukan di laboratorium tersebut antara lain uji bacteria filtration efficiency (BFE), particle filtration efficiency (PFE), breathing resistance, synthetic blood penetration test atau splash resistance, differential pressure, dan uji flammability.

“Fasilitas ini disiapkan dalam rangka menjawab tantangan untuk menciptakan produk tekstil yang berkualitas dan memadai, seperti pada saat pandemi seperti ini,” sebutnya.

Menkes Budi Gunadi akan Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia

Penulis
Andik Irwanto
-
kemenkes
Menteri Kesehatan mulia gelar vaksinasi untuk lansia

SuaraPemerintah.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan gelar vaksinasi Covid-19 untuk kalangan lanjut usia (lansia) yang berusia 60 tahun lebih dimulai Senin, 8 Februari 2021. Target awalnya menyasar kalangan tenaga kesehatan yang berjumlah sekitar 11.600 orang se-Indonesia.

Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, 47,3 persen pasien Covid-19 di Indonesia yang meninggal dunia merupakan lansia di atas 60 tahun. Dari data tersebut, sekitar 15.023 lansia meninggal dunia karena Covid-19 dari total 31.763 pasien meninggal di Tanah Air hingga Senin (8/2).

“47,3 Persen kasus positif Covid-19 meninggal kelompok umur lebih dari atau sama dengan 60 tahun,” demikian laporan Kementerian Kesehatan melalui covid19.go.id pada Selasa (9/2).

Budi mengatakan alasan pemerintah menggelar vaksinasi massal untuk kalangan lansia ini karena mereka tergolong berisiko tinggi.

“Dan bisa fatal kalau kena Covid-19,” katanya lewat daring, Ahad, 7 Februari 2021.

Seperti di luar negeri, menurutnya, setelah vaksinasi kalangan tenaga kesehatan dilanjutkan bagi populasi lansia.

Kondisinya dari satu jutaan kasus positif Covid-19 di Indonesia, ada sekitar 10 persen yang merupakan pasien lansia. Kementerian Kesehatan kini masih menghitung jumlah lansia umum.

“Yang meninggal karena Covid-19 sebanyak 50 persen dari yang terkena itu,” katanya.

Karena itu setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA) CoronaVac buatan Sinovac, pemerintah langsung menggelar vaksinasi massal untuk lansia tenaga kesehatan yang dijadwalkan mulai Senin pukul 09.00 WIB.

Kementerian Kesehatan, telah membuat petunjuk teknis vaksinasi lansia dan menginformasikannya ke jajaran di lapangan. Pihak nakes juga sudah berkonsultasi dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

“Secara prinsip screening-nya sama dan ada yang lebih didetailkan lagi karena makin lanjut usia makin banyak penyakit, biasanya begitu,” kata Budi.

Dia berharap vaksinasi ini bisa mengurangi kondisi berat lansia yang terpapar Covid-19 sekaligus mengikis tanggungan beban tenaga kesehatan di rumah sakit.

Sementara itu, menurut Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Muhammad Kamaruzzaman, vaksinasi bagi tenaga kesehatan lansia belum dimulai hari ini. “Saat ini baru pendataan, vaksinasi mulai besok,” ujarnya Senin.

Kepala Badan POM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan vaksinasi ke populasi lansia yang berisiko tinggi harus dilakukan secara hati-hati karena faktor komorbid atau penyakit penyerta. “Karena itu proses screening (penyaringan) menjadi penting untuk persetujuan vaksinasi,” ujarnya lewat keterangan secara daring, Ahad.

Badan POM, menurut Penny, sudah mengeluarkan informasi yang dapat digunakan tenaga kesehatan dan vaksinator dalam penyaringan lansia sebelum vaksinasi. Manajemen risiko juga menurutnya harus dilaksanakan sebaik-baiknya jika ada kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

Bagi lansia yang berumur 70 tahun lebih, menurut Penny, perlu ada pertimbangan khusus dan pendampingan dari dokter saat penyaringan.

“Bukan dilarang untuk yang di atas 70 tahun, tapi data yang kami terima sampai usia 70 tahun,” ujarnya.

Vaksinasi lansia sesuai data subyek uji klinis fase tiga atau akhir di Brasil diikuti relawan berusia 59-70 tahun. (red/ami)

Benahi 31.500 Rutilahu, Pemprov Jawa Barat Anggarkan Rp 560 Miliar

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus berupaya memperbaiki rumah warga yang dinilai sudah tidak layak huni (rutilahu). Tahun ini, ditargetkan ada sekitar 31.500 unit rutilahu yang bisa dibenahi.

Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar Boy Iman Nugraha, sasaran rutilahu yang akan dibenahi ini tersebar di 27 kabupaten/kota.

Untuk perbaikan rutilahu tahun ini, kata dia, dialokasikan anggaran mencapai sekitar Rp 560 miliar.

Ia mengatakan, ada sejumlah persyaratan bagi calon penerima-calon lokasi (CPCL) bantuan perbaikan rutilahu ini.

“Syarat CPCL, antara lain lahan milik sendiri, kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), luas ruang yang mencukupi,” kata dia, Kamis (11/2).

Boy menjelaskan, keluarga calon penerima manfaat bantuan perbaikan rutilahu ini nantinya diusulkan desa atau kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Menurut dia, usulan tersebut kemudian diverifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota, lalu dimasukkan dalam daftar di Si Rampak Sekar (Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jabar dan Pemerintah Pusat).

Menurut Boy, setiap keluarga penerima manfaat program rutilahu ini akan mendapat bantuan senilai Rp 17,5 juta. Bantuan diberikan dalam bentuk fisik material bangunan, senilai Rp 16,5 juta. Sisa bantuan ditujukan untuk upah tenaga kerja dan administrasi. 

Dengan pelaksanaan program rutilahu ini, Boy mengatakan, diharapkan juga dapat menjadi stimulus untuk memulihkan kondisi perekonomian.

Ia mencontohkan, untuk perbaikan satu unit rutilahu, dibutukan sekitar tiga-empat pekerja. Dikalikan 31.5000 unit rutilahu sasaran, maka bisa diserap sekitar 125 ribu tenaga kerja.

“Dalam masa pandemi ini, pesan utama Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil), perbaikan rutilahu harus dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi lokal dengan cara menggunakan tenaga kerja setempat. Termasuk bahan baku yang digunakan,” kata dia.

1...4,5204,5214,522...4,868Halaman 4,521 dari 4,868