Beranda blog Halaman 4532

Tahun 2020 Sektor Informasi dan Komunikasi Tumbuh 10,58%

Tahun 2020 Sektor Informasi dan Komunikasi Tumbuh 10,58%

SuaraPemerintah.id – Kinerja perekonomian Indonesia mulai menunjukkan perbaikan meskipun secara kumulatif, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2020 masih mengalami kontraksi.

“Sektor informasi dan komunikasi muncul sebagai salah satu sektor yang menjadi tulang punggung (backbone) dalam upaya bangsa untuk terus bertahan menghadapi tantangan pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020,” ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi di Jakarta, Sabtu (06/02/2021).

Mengutip Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Jubir Dedy Permadi menyatakan sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 10,58 persen (c-to-c) di tahun 2020 dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 9,42 persen (c-to-c).

Terminologi c-to-c: mengacu padaPDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya.

“Selain sektor informasi dan komunikasi, pertumbuhan kumulatif PDB positif di tahun 2020 dengan tren yang meningkat juga dicacat oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebagai garda terdepan dalam penanganan krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19,“ paparnya.

Menurut Jubir Kementerian Kominfo, pertumbuhan positif di sektor informasi dan komunikasi ini erat kaitannya dengan peran sebagai enabler dalam mendorong tetap berlangsungnya kegiatan operasional yang produktif di tengah pembatasan aktivitas dan mobilitas di ruang publik yang perlu dilakukan selama masa pandemi.

“Hal ini dapat dilihat dari peran signifikan internet dalam memfasilitasi masyarakat agar tetap dapat terkoneksi dalam melakukan aktivitas interaktif secara daring,” tegasnya.

Kontribusi Tertinggi

Sektor informasi dan komunikasi juga menjadi sumber pertumbuhan yang memberikan angka kontribusi positif tertinggi, yaitu sebesar 0,57 persen poin, bagi total minus 2,07 persen pertumbuhan kumulatif PDB Indonesia di tahun 2020.

“Hal ini semakin menguatkan indikasi bahwa sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor tulang punggung utama yang menyangga pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 ditengah tekanan kontraksi di berbagai sektor lainnya,” ujar Jubir Dedy Permadi.

Setelah sektor informatika dan komunikasi, sumber pertumbuhan yang memberikan angka kontribusi positif tertinggi selanjutnya berasal dari sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa keuangan dan asuransi yang masing-masing berkontribusi sebesar 0,13 persen poin.

Menurut Jubir Kementerian Kominfo, ketahanan dan ketangkasan dari sektor-sektor tulang punggung ini perlu terus ditingkatkan agar dapat menjadi faktor pengungkit pivotal bagi pemulihan sektor-sektor produktif bangsa lainnya.

“Guna mewujudkan hal tersebut, Kementerian Kominfo akan terus mendorong, mengawal, dan melaksanakan program-program di sektor informatika dan komunikasi agar dapat terus konsisten menjadi enabler produktivitas bangsa, baik dalam upaya melewati tantangan pandemi COVID-19, maupun upaya percepatan transformasi digital yang mendorong transformasi ekonomi secara fundamental,” tegasnya.

Secara spesifik, BPS mencatat PDB sektor informatika dan komunikasi pada tahun 2020 konsisten mengalami pertumbuhan year-on-year (y-o-y)[1]positif, yakni sebesar 9,82 persen di kuartal I; 10,85 persen di kuartal IIl; 10,72 persen di kuartal III; dan 10,91 persen di kuartal IV.

Terminologi y-on-y mengacu pada PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan sektor informatika dan komunikasi yang konstan pada angka dua digit persen poin per kuartal selama masa pandemi tahun 2020 menunjukkan bahwa sektor ini mampu memanfaatkan momentum untuk meraih peluang pertumbuhan meskipun dalam situasi penuh tantangan.

“Hal ini menyematkan pesan penting bagi kita semua bahwa produktivitas bangsa dapat terus diraih dalam semangat optimisme dan kekuatan gotong royong,” ungkap Jubir Dedy Permadi.

Lantik Puluhan Pejabat Kemenkeu, Sri Mulyani Beri Pesan Pada Pejabat yang Baru Dilantik

Lantik Puluhan Pejabat Kemenkeu, Sri Mulyani Beri Pesan Pada Pejabat yang baru Dilantik

SuaraPemerintah.idMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, melantik Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Keuangan Syariah, 52 Pejabat Eselon II dan 11 Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta lima pejabat di lingkungan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

“Kita tidak memiliki kemewahan untuk belajar. Saya minta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik menggunakan seluruh pengalaman, seluruh ilmu serta network yang dimiliki juga bekal leadership yang Anda miliki untuk langsung melaksanakan tugas, tanpa adanya reservasi atau tanpa jeda untuk belajar,” pinta Menkeu pada prosesi pelantikan yang diselenggarakan secara fisik dan virtual, Jumat (05/02).

“Saya tentu berharap Anda semuanya mendengarkan amanah dan juga kepercayaan ini untuk terus menjalankan tugas secara baik, secara ikhlas, secara profesional dengan kesungguhan, dengan integritas yang penuh dan berjuang serta bekerja untuk membaktikan diri anda bagi negara kesatuan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Keuangan,” harap Menkeu.

Sebagai Bendahara Negara, Pejabat Kemenkeu yang dilantik dihadapkan pada tantangan yang luar biasa di masa pandemi ini.

Tantangan untuk secara cepat dan tepat dalam merumuskan kebijakan menangani dan mengatasi dampak yang ditimbulkan dari virus COVID-19. Oleh karenanya, Menkeu memberikan arahan kepada seluruh pejabat untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab tanpa meminta penyesuaian.

Sebagai penutup arahannya, Menkeu menyampaikan komunikasi merupakan catatan yang diminta untuk menjadi perhatian bersama. Ia menekankan dalam merumuskan kebijakan tidak hanya cukup dengan merencanakan dan melaksanakan.

Namun, kejelasan memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan juga menjadi bagian dari efektivitas kebijakan publik di era digital dimana penyebaran informasi yang benar dan hoax serta disinformasi sama kuatnya.

“Selamat bertugas, jadilah orang-orang yang menjadi aset negara yang luar biasa, selalu memberikan solusi, selalu menjadi jangkar bagi Republik Indonesia yang terus berlayar di samudera untuk mencapai cita-cita kemerdekaannya. Jangan pernah lelah melaksanakan tugas Anda dan jangan pernah lelah serta mengeluh mencintai Indonesia,” tutup Menkeu.

Serap Aspirasi Nelayan Pantura Pengguna Cantrang, KKP Ingin Seluruh Nelayan Sejahtera

Serap Aspirasi Nelayan Pantura Pengguna Cantrang, KKP Ingin Seluruh Nelayan Sejahtera

SuaraPemerintah.idKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melakukan safari sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa pekan ini. Tidak hanya menemui nelayan yang menggunakan cantrang tapi juga nelayan yang merasa dirugikan dengan adanya cantrang.

Plt. Dirjen Perikanan Tangkap M. Zaini mengatakan lawatan kerjanya ini untuk menyerap seluruh aspirasi nelayan di sepanjang Pantura. Polemik penggunaan cantrang yang menuai pro dan kontra menjadi alasannya.

Dalam kegiatan tersebut, Zaini juga didampingi oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Trian Yunanda. Hadir pula perwakilan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah setempat.

“Nelayan sejahtera itu tujuan utama KKP, tentu saja dibarengi dengan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan. Kita tampung seluruh masukan untuk kita sampaikan ke Bapak Menteri sebelum ditetapkan kebijakan yang baru,” jelasnya.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto mengungkapkan para nelayan siap menerima dan mematuhi seluruh peraturan terkait penggunaan cantrang. Selain itu juga bersedia mematuhi mekanisme pembayaran pungutan yang sedang direncanakan.

“Silakan diatur oleh pemerintah mekanismenya, tapi jangan dilarang. Penggunaan ini juga menyesuaikan karakteristik dan kearifan lokal kami. Kami akan dukung, apalagi sekarang urus izin semakin cepat dan ringkas,” tuturnya.

Sementara itu, nelayan mini purse seine yang berada di Pelabuhan Perikanan Larangan Jawa Tengah merasa seringkali terganggu dengan aktivitas kapal cantrang yang menangkap ikan di wilayahnya.

Tak jarang nelayan cantrang keluar dari daerah penangkapan ikan yang telah ditetapkan sehingga sering memicu konflik.

Menurut HNSI Lamongan, Agus Mulyono cantrang selalu diidentikkan dengan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan hanya menangkap ikan kecil.

Pihaknya juga mengakui konflik yang sering terjadi bukan karena jenis alat tangkapnya melainkan jalur penangkapan ikannya.

“Beberapa nelayan kami adalah nelayan cantrang yang telah memodifikasi alat tangkap berdasarkan pengalaman yang disesuaikan dengan potensi lautnya masing-masing. Intinya kami siap berkomitmen untuk mengikuti seluruh aturan dari KKP terkait pengendalian cantrang ini,” terang Agus.

Pemko Pekanbaru Bangun Industri UMKM di Okura, Pabrik Pupuk Sedang Dibangun

Pemko Pekanbaru Bangun Industri UMKM di Okura, Pabrik Pupuk Sedang Dibangun

SuaraPemerintah.idPemko Pekanbaru sedang membangun kawasan industri manufaktur dan kawasan industri UMKM yang mengatur oleh Sungai Siak.

Salah satu kawasan industri sudah mulai bergerak dengan dibangunnya pabrik pupuk di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur.

“Kami mempersiapkan kawasan industri untuk UMKM di Okura. Sekarang sudah mulai diawali dengan pembangunan pabrik pupuk,” ujar Walikota Pekanbaru Firdaus, Sabtu (6/2).

Konstruksi pabrik pupuk itu sudah dibangun. Pembangunan konstruksi pabrik menyerap tenaga kerja dari warga sekitar.

Mereka sudah menerima tenaga kerja dari warga sekitar dalam pembangunan konstruksi. Kawasan industri UMKM ini bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru seluas 3.700 hektar.

“Seluas 1.550 hektare masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Lahan seluas itu untuk pembangunan pabrik kelapa sawit di Kawasan Industri Tenayan (KIT),” sebut Firdaus.

Pembangunan pabrik kelapa sawit itu membutuhkan modal hingga Rp30 triliun. Para investor sudah antre untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit ini.

“Ada satu kelompok yang dikoordinir oleh pemerintah pusat. Satu kelompok lainnya langsung dengan Pemko Pekanbaru. Satu kelompok lainnya di tingkat nasional,” ungkap Firdaus.

Dukungan Tujuh SEAMEO Centres bagi Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka

Dukungan Tujuh SEAMEO Centres bagi Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka

SuaraPemerintah.id – Sebagai bentuk dukungan SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) Centre di Indonesia terhadap Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, hari ini, Sabtu (6/2), tujuh SEAMEO menggelar kegiatan SEAMEO Outlook Pendidikan 21.

Harapannya, ajang yang melibatkan berbagai pihak dari jenjang PAUD sampai pendidikan tinggi ini dapat meningkatkan pembelajaran yang inovatif dan inspiratif dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia berkarakter dan berakhlak unggul.

Oleh karena itu, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) selaku Ketua Dewan Pembina SEAMEO BIOTROP, Arif Satria menyampaikan bahwa pola pikir tenaga didik perlu terus dikembangkan untuk berinovasi karena  berpengaruh terhadap prestasi akademik peserta didik.

“Perlu adanya perubahan pola pikir, growth mindset harus lebih dari fixed mindset. Kita berharap guru dan dosen yang hebat adalah yang menggerakan siswa untuk terus berpikir mengarah pada kemajuan,” tegasnya dalam acara diskusi daring yang mengusung tema “Merdeka Belajar Era New Normal Covid-19.”

Dalam rangka merespon kebijakan Kemendikbud terkait kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Regional Centres di Indonesia telah melakukan berbagai kajian dan menerapkan model pembelajaran untuk membentuk peserta didik menjadi unggul dan berkarakter Pancasila.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap para pengajar, guru dan dosen menuju guru dan dosen penggerak.

Dijelaskan Direktur SEAMEO BIOTROP, Zulhamsyah Imran, dalam pengembangan model pembelajaran ini tentunya ketujuh Regional Centres di Indonesia sudah melakukan perubahan pendekatan dari model teaching base menjadi student centers.

Dalam artian, pelajar dan mahasiswalah yang menjadi pusat perhatian dan berperan lebih aktif sedangkan guru dan dosen lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator.

“Namun demikian fungsi guru dan dosen sebagai pendidik tetap menjadi perhatian utama dari ketujuh Regional Centres,” ungkap Zulhamsyah mewakili tujuh SEAMEO Centres di Indonesia.

Di akhir pidatonya, Pelaksana tugas (plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hendarman, menyampaikan bahwa ketujuh SEAMEO Centres di Indonesia dapat memberi dukungan terhadap Merdeka Belajar dalam beberapa hal berikut.

  1. Memperkuat para instruktur/pengajar program pendidikan guru, melalui program pengembangan guru/tenaga pendidik;
  2. konektivitas digital dengan meningkatkan literasi digital guru dan siswa dan mengembangkan “next generation school spaces”.
  3. Selanjutnya, mewujudkan kolaborasi antara peneliti kelas dunia dengan peneliti lokal dengan menjadi “penghulu” menggunakan jejaring yang dimiliki;
  4. Memberikan kesempatan pihak swasta untuk memberikan pelatihan bersertifikat bagi guru dengan melibatkan sosok-sosok yang memiliki pengalaman industri untuk mengisi webinar;
  5. Serta mendukung program hak tiga semester di luar kampus melalui program training, magang, dan riset di setiap centre dengan membantu membangun sinergi antara centre dan menyiapkan SDM masa yang akan datang.

Tujuh SEAMEO Centre di Indonesia luncurkan kegiatan SEAMEO Outlook Pendidikan 21. Diskusi daring perdana dalam rangkaian kegiatan ini mengusung tema Merdeka Belajar Era New Normal COVID-19.

Tema tersebut diangkat sesuai dengan kebijakan Kemendikbud yakni Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sebagai inovasi sistem pendidikan nasional.

Kedua konsep tersebut dimaknai sebagai kemudahan dan fleksibilitas bagi para peserta didik untuk memperoleh akses pendidikan di mana saja dan kapan saja, sesuai minat, bakat, dan kemampuan.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pandangan mengenai arahan sinergi yang dapat dilakukan oleh ketujuh SEAMEO Centre di Indonesia dalam mendukung kebijakan Kemendikbud yang melibatkan sekolah, mitra kerja sama, perguruan tinggi, pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya.

Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) adalah organisasi menteri-menteri pendidikan negara Asia Tenggara yang berdiri pada tahun 1965 dan bersepakat untuk mempromosikan kerja sama regional di bidang pendidikan, sains, dan budaya di wilayah Asia Tenggara.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, SEAMEO memiliki 26 pusat unggulan (SEAMEO Centres) yang tersebar di sepuluh negara Asia Tenggara yang memiliki bidang keahlian dan keunikan masing-masing.

Di Indonesia terdapat 7 SEAMEO Centre yang mengembangkan program-program yang diselaraskan dengan konsep Pendidikan Abad 21, yaitu SEAMEO BIOTROP, SEAMEO SEAMOLEC, SEAMEO RECFON, SEAMEO QITEP in Mathematic, SEAMEO QITEP in Science, SEAMEO QITEP in Language dan SEAMEO CECCEP. Ketujuh SEAMEO Centre ini berada di bawah koordinasi Kemendikbud.

Di Tengah Pandemi Covid-19, Kebijakan Merdeka Belajar Terus Berjalan

Hadir sebagai pembicara utama pada kegiatan SEAMEO Outlook Pendidikan 21, Plt. Kepala BKHM, Kemendikbud, Hendarman menyampaikan bahwa meski pandemi Covid-19 masih berlangsung, Hendarman mengatakan, kebijakan Merdeka Belajar terus berjalan.

Menyambung hal itu, Direktur SEAMEO BIOTROP, Zulhamsyah Imran, mengutarakan bahwa sebagai solusi dalam menghadapi kondisi pandemi dan dalam upaya mengimplementasikan teknologi 4.0 maka penting untuk melakukan adaptasi, resiliensi, improvisasi dan inovasi pembelajaran dalam rangka mendukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Dijelaskan Zulhamsyah, online hybrid learning system menjadi salah satu pendekatan yang dapat diimplemetasikan dengan penguatan kepada High Order Thinking (HOTS) dengan mengadopsi konsep Project Base Learning (ProBL) dan Problem Base Learning (PBL).

Di mana dalam praktiknya juga didukung dengan integrasi Internet of Think (IOTs) sebagai media dan kerangka Learning Management System (LMS).

Selanjutnya kata Zulhamsyah, pengembangan materi pembelajaran difokuskan pada model pembelajaran dengan modul Micro-Learning.

“Sehingga aplikasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dapat lebih fokus dilakukan, berorientasi pada produk akhir sebagai ukuran dalam mengevaluasi capaian pembelajaran yang terdiri dari knowledge, skill dan attitude,” terangnya.

Hal senada turut disampaikan oleh Direktur SEAMOLEC, Alpha Amirrachman. Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa kebijakan Merdeka Belajar dimaknai SEAMOLEC sebagai keleluasaan bagi para peserta didik untuk belajar dari mana saja dan kapan saja, menyesuaikan dengan minat bakat dan kemampuan mereka.

SEAMOLEC pun menjadikan prioritas Merdeka Belajar sebagai payung besar program-programnya.

“Kami menyiapkan program pelatihan yang terbuka untuk umum, utamanya bertujuan untuk membantu guru/dosen mengelola kelas digital,” ujar Alpha Amirrachman.

Pelatihan yang ditawarkan di antaranya meliputi bahan ajar digital, infografis, desain Powerpoint sederhana, pembelajaran melalui AR/VR, dan masih banyak lagi teknologi terkini lainnya yang diintegrasikan pada proses pembelajaran.

Selain itu, SEAMOLEC juga mengembangkan model-model pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang pendampingannya juga disiapkan untuk institusi pendidikan yang ingin melaksanakan PJJ.

”Ke depannya, SEAMOLEC akan terus mengupayakan strategi alternatif bagi para tenaga pengajar untuk membekali diri dalam menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemanfaatan PJJ,” jelas Alpha Amirrachman dihadapan lebih dari 2.000 peserta kegiatan yang berasal dari seluruh Indonesia ini.

Praktik Baik Program SEAMEO Mendukung Kebijakan Merdeka Belajar

Pada kegiatan SEAMEO Outlook yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun SEAMEO BIOTROP yang ke-53 ini, ketujuh Direktur SEAMEO Centre Indonesia juga menyampaikan paparan. Di antaranya adalah program unggulan dalam masa pandemi Covid-19, rencana strategis, serta inovasi metode pembelajaran dalam era new normal yang dapat mendukung konsep Merdeka Belajar.

  1. SEAMEO BIOTROP, Gagasan Pendekatan Pembelajaran “online hybrid Learning System;
  2. SEAMEO SEAMOLEC, Peran SEAMOLEC dalam peningkatan kualitas Pembelajaran Jarak Jauh di Era New Normal;
  3. SEAMEO RECFON, Membangun SDM sehat dan cukup gizi dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;
  4. SEAMEO QITEP in Mathematic, Merdeka Belajar Matematika dalam Program-program SEAQiM;
  5. SEAMEO QITEP in Science, Program Unggulan SEAQIS dalam Mendukung Merdeka Belajar;
  6. SEAMEO QITEP in Language, Kebijakan Mereka Belajar melalui Internasionalisasi Bahasa Indonesia dan Klub Literasi Sekolah;
  7. SEAMEO CECCEP, Membangun SDM Unggul Melalui Merdeka Belajar di PAUD.

Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud, Hendarman, menyampaikan dukungannya terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh ketujuh SEAMEO Centres di Indonesia. “BKHM bersedia membantu mempublikasikan SEAMEO Centres di Indonesia kepada masyarakat Indonesia,” ucap Hendarman.

Selain itu, BKHM juga akan menjembatani peluang kerja sama antara SEAMEO Centres Indonesia dengan Atdikbud, agar anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri juga dapat menerima manfaat dari keberadaan SEAMEO Centres Indonesia ini.

Pada kesempatan ini para perwakilan SEAMEO menyampaikan program dan kegiatanya. Direktur Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON), Muchtaruddin Mansyur, memberikan gambaran kegiatan yang diselenggarakannya terkait pendidikan.

Kegiatan yang dimaksud berkaitan dengan pangan dan gizi yang selama ini telah dirintis di sekolah-sekolah sehingga dapat memotivasi para akademisi dan mahasiswa untuk menghasilkan karya yang manfaatnya lebih luas bagi masyarakat.

“Dengan demikian, dapat terjadi timbal balik, di mana guru mendapatkan bimbingan teknis dalam berinovasi menyusun kurikulumnya di sekolah. Sedangkan para akademisi mendapatkan tempat belajar di luar kampus dan mengembangkan kemampuan soft skills mereka sesuai gagasan Kampus Merdeka,” tutur Muchtaruddin Mansyur.

Lebih lanjut, Direktur Southeast Asian Ministers of Education Regional Centre for Early Childhood Care and Education and Parenting (SEAMEO CECCEP), Dwi Priyono menekankan keutamaan pembentukan karakter “Pelajar Pancasila” melalui program-programnya. “Keberadaan centre SEAMEO CECCEP sangat menentukan untuk menjadi fondasi bagi pembangunan SDM Unggul,” katanya.

Dwi Priyono mengatakan, SEAMEO CECCEP selaku pusat rujukan, bekerja sama dengan berbagai mitra baik akademisi dan praktisi dari tingkat nasional hingga internasional. Pihaknya mengumpulkan berbagai praktik baik, menyusunnya dalam model pembelajaran, kemudian mendiseminasikannya kepada pihak-pihak yang memiliki minat yang sesuai.

“Setiap negara memiliki masalah yang berbeda, untuk itu diperlukan solusi yang berbeda,” ungkapnya. Hal ini sesuai dengan tiga mandat utama lembaga yakni riset dan pengembangan, peningkatan kapasitas, serta advokasi dan kerja sama.

Dwi Priyono mengutarakan bahwa selama ini sudah ada kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mewujudkan Kampus Merdeka. Sudah banyak guru-guru yang dijadikan contoh untuk menjadi motivator bagi pendidik, serta sekolah binaan yang menjadi percontohan di lingkup PAUD.

“Diharapkan dengan semakin banyak pihak yang bergabung dengan SEAMEO CECCEP maka cita-cita Merdeka Belajar akan lebih mudah dicapai,” katanya seraya mengajak masyarakat untuk berperan aktif memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.

Berikutnya melalui media daring, Direktur SEAMEO QITEP in Mathematic (SEAQIM), Dwi Priyono, memaparkan kegiatan yang dilaksanakan Centre dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar seperti: course, workshop, seminar/symposium/conference, research and development, publication, dan community service programme. Adapun program course dan workshop dilaksanakan secara online.

Selain itu, ia juga menyampaikan program yang telah diinisiasi sejalan dengan program Guru Penggerak. Dalam forum ilmiah, SEAQiM menyelenggarakan talkshow, webinar, serta International Joint Conference on STEM Education yang dilaksanakan bekerja sama dengan SEAQiS dan IPST.

Hal ini, untuk memberikan wadah ilmiah bagi para guru dan tenaga kependidikan matematika dalam menyalurkan ide-ide mereka terkait dengan isu-isu terkini dalam pendidikan matematika.

SEAQiM juga mengembangkan SEAMEJ (jurnal) dan SEAMETRICAL (majalah) yang terbit dua kali dalam setahun. Program magang mahasiswa dalam rangka Kampus Merdeka mulai berjalan tahun ini dengan melibatkan enam universitas di Indonesia.

Tak hanya itu, Direktur SEAMEO QITEP in Language (SEAQIL), Luh Anik Mayani, menyatakan kesiapan SEAQIL dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar, khususnya untuk prioritas Guru Penggerak, Kampus Merdeka, serta pemajuan kebudayaan dan bahasa.

Untuk itu, SEAQIL menyiapkan berbagai program peningkatan kompetensi guru, pengembangan sumber belajar, internasionalisasi bahasa Indonesia, serta satu program baru yaitu Klub Literasi Sekolah yang menunjang kecakapan hidup melalui penguasaan keterampilan berbahasa.

“SEAQIL menginisiasi Klub Literasi Sekolah (KLS) yang menjadi gagasan inovatif dan solutif dalam upaya menyikapi nilai Programme for International Student Assessment (PISA) membaca siswa Indonesia yang masih rendah,” terang Luh Anik.

Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan bahwa program internasionalisasi bahasa Indonesia bersesuaian dengan Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 Pilar Sosial Budaya.

Dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Kemendikbud terkait pilar sosial budaya, SEAQIL tercantum sebagai salah satu lembaga yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan kegiatan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA).

“Bahasa bukan hanya persoalan ejaan dan tata bahasa, tetapi bahasa digunakan sebagai alat untuk menunjang kemampuan hidup. Bahasa bisa mengantar manusia menggenggam dunia,” ujar Luh Anik menekankan.

Sebagai paparan pamungkas, Direktur SEAMEO QITEP in Science (SEAQIS), Indrawati, memperkenalkan program unggulan SEAQIS.

“Sebagai sebuah instansi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SEAQIS tentunya mendukung setiap kebijakan dan program yang ditetapkan oleh kementerian,” teranganya.

Indrawati memaparkan, SEAQIS menyelenggarakan kegiatannya di bawah tiga kerangka utama yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, dan Publikasi dan Disseminasi.

Kerangka utama ini berfokus pada inovasi pembelajaran. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dampak yang paling diharapkan dari semua program tersebut adalah bagaimana membuat siswa senang untuk belajar.

Program-program tersebut juga diharapkan dapat membentuk siswa dengan keterampilan sikap dan nilai yang baik agar bisa mengambil keputasn yang tepat serta memiliki komitmen untuk masa depan yang lebih baik.

Adapun program yang dapat diikuti oleh guru-guru sains untuk meningkatkan kompetensinya, di antara adalah SEAQIS Research Grant; Ki Hajar Dewantara Award, STEM Learning, Computational Thinking; dan Southeast Asia Climate Change Education Programme (SEA-CEP).

Kementerian BUMN Bentuk Holding BUMN Baterai Listrik Semester Pertama 2021

SuaraPemerintah.id – Untuk menunjang terciptanya ekosistem kendaraan listrik yang mumpuni di Indonesia, Kementerian BUMN tancap gas untuk bisa membentuk holding BUMN yang membangun industri baterai kendaran listrik di semester pertama tahun ini.

Holding tersebut terdiri atas empat perusahaan, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

“Kita berharap pembentukan Indonesia Battery Corporation (Indonesia Battery Holding) sebagai holding ini bisa dibentuk di semester I tahun ini,” kata Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury dilansir dari Antara, Rabu (3/2/2021).

Ia menjelaskan keempat BUMN beserta calon-calon mitra potensial sudah melakukan diskusi.

Sejauh ini, ia ungkapkan sudah ada beberapa mitra yang aktif berkomunikasi seperti CATL, LG hingga Tesla.

“Kita harap timeline-nya bisa semester I tahun ini. Mudah-mudahan Indonesia Battery Corporation ini sudah bisa berdiri dan bisa jadi satu perusahaan yang akan melakukan tanda tangan kerja sama dan pengembangan joint venture dengan calon-calon mitra tadi,” kata dia.

Pahala menjelaskan lebih rinci peran keempat BUMN yang akan tergabung dalam holding baterai kendaraan listrik itu. MIND ID dan Antam akan berperan di hulu dalam proses penambangan hingga peleburan dan pengolahan bahan baku mineralnya.

Sementara Pertamina dan PLN akan berada di sisi hilir dalam proses produksi prekursor, katoda, battery cell dan battery pack hingga ke penyimpanannya. Holding tersebut akan jadi perusahaan yang dimiliki bersama oleh keempat entitas BUMN.

Nantinya, holding tersebut akan bisa membentuk anak-anak usaha yang bisa dimitrakan dengan mitra potensial yang saat ini masih dalam tahap negosiasi.

“Namanya juga holding, berarti ada perusahaan-perusahaan yang akan dibentuk dan bisa di-joint venture-kan dengan masing-masing mitra potensial kita, bisa dari China, Korea, AS atau Eropa,” kata dia.

Menurut Pahala, para mitra potensial itu dinilai menjadi pemain global utama yang bisa membawa modal, teknologi dan pasar bagi pengembangan industri baterai listrik Indonesia.

Sementara itu, Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga memastikan tidak ada unsur politik dalam rencana pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Ia menilai, berdasarkan peta jalan pengembangan industri baterai kendaraan listrik, produksi baterai bahkan sudah bisa dimulai pada 2023, lebih awal dari tahun politik pada 2024.

“Soal politik, tidak ada. Kita tahu dari jauh-jauh hari sudah ada pembentukan holdingnya. Tahun 2023 pun sudah produksi. Ini tujuannya murni untuk transisi energi dan kita sudah diakui. Dunia mengakui. Kalau buka web Tesla, salah satu yang diharapkan jadi joint partner mereka itu Antam. Mana mungkin Tesla main-main begitu,” ujar Arya.

Investasi pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik secara terintegrasi dari hulu hingga hilir diproyeksikan mencapai 13 miliar dolar AS hingga 17 miliar dolar AS (setara Rp 182 triliun hingga Rp 238 triliun).

Pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik itu meliputi industri baterai dari hulu sampai hilir termasuk infrastruktur stasiun pengisian daya (charging station) hingga daur ulang baterai.

Investasi yang besar itu sejalan dengan risiko teknologi yang tinggi, pasar dalam negeri yang belum besar, serta pasar yang bergantung pada original equipment manufacturer (OEM).

Peleburan BRI, Pegadaian, dan PNM. Bagaimana Nasib Karyawan?

SuaraPemerintah.id – Kementerian BUMN semakin mematangkan langkah untuk meleburkan atau merger PT BRi (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM (Persero) dan PT Pegadaian (Persero).

Namun, timbul kekhawatiran dan pertanyaan terkait bagaimana kelanjutan nasib dari ketiga perusahaan tersebut diatas. Kekhawatiran itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy dalam rapat dengar pendapat dengan Bank BRI

Dirut BRI Sunarso pun membeberkan bahwa peleburan tersebut tidak akan mempengaruhi karyawan masing-masing karyawan di 3 BUMN tersebut.

“Bahwa outlet Pegadaian atau PNM dan orang-orangnya itu tetap akan bekerja seperti semula, jadi memang tidak ada perubahan bahkan mungkin diberikan kesempatan untuk menggunakan outlet BRI yang lebih luas, kira-kira itu tentang outlet dan orang,” katanya dalam RDP dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (2/2/2021).

Merger tersebut, berdasarkan diskusi bersama Kementerian BUMN pun dijelaskannya tak akan mengganggu bisnis masing-masing, baik BRI, PNM, maupun Pegadaian.

“Dengan dimasukkan ekosistem ini sesungguhnya adalah justru untuk menjaga masing-masing supaya tetap fokus di bisnis model dan kulturnya masing-masing. Jadi, PNM jadi makin fokus di group lending dan menangani yang belum layak ke bank. Pegadaian makin fokus digadai yang memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai,” jelasnya.

Lebih lanjut, peleburan tiga BUMN ini akan menciptakan ekosistem yang lebih efisien karena suku bunga pinjaman di PNM atau Pegadaian dapat diturunkan dengan dua cara.

Cara yang pertama adalah PNM dan Pegadaian mendapatkan ekses likuiditas dari BRI yang rata-rata setiap hari BRI punya cadangan sekunder (secondary reserve) Rp 150 triliun. Itu tempatkan di money market dengan yield (imbal hasil) hanya 3%.

“Sedangkan Pegadaian dengan PNM itu sumber pendanaannya dari loan (pinjaman), dari instrumen masih di atas 5%. Jadi kalau bisa itu mendapatkan pendanaan dari BRI secara langsung,” sebutnya.

“Atau yang kedua dengan cara mereka isu instrumen tapi bunganya lebih rendah karena dijamin oleh BRI. Jadi keuntungan pertama adalah mengefisienkan cost of fund, yang kedua adalah mengefisienkan overrated cost karena jaringannya bisa digunakan bersama-sama,” sambung Sunarso.

Dengan cara-cara seperti itu, berapa besar penurunan suku bunga yang dapat dilakukan oleh PNM dan Pegadaian?

“Berapa suku bunga yang bisa ditransfer ke masyarakat penurunannya? nggak besar sih memang, kalau PNM itu bisa turun 3% suku bunganya, Pegadaian hanya turun sekitar 1,5%,” sebutnya.

Tapi, jika dibandingkan suku bunga pinjaman melalui sumber-sumber pendanaan lain, penurunan tersebut diyakini dapat bersaing.

Dia menambahkan, atas pembicaraan dengan Kementerian BUMN mengenai merger ini, saham dwiwarna PNM dan Pegadaian tetap dimiliki oleh pemerintah.

Meriahkan Imlek, Antam Luncurkan Emas Seri Kerbau Logam

SuaraPemerintah.id – PT Aneka Tambang (Antam) mengeluarkan produk terbarunya untuk menyambut sekalgus meriahkan Tahun Imlek  2572 yakni emas batangan edisi spesial dengan gambar shio Kerbau Logam.

Produk edisi terbatas atau limited edition tersebut ditawarkan harga mulai dari Rp 600.000 hingga Rp 10 juta.

Direktur Niaga Antam Aprilandi Hidayat Setia mengatakan, peluncuran produk logam mulia dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 12 Februari 2021 tersebut, memiliki filosofi pekerja keras, tangguh, ulet, namun lembut dan mulia.

Hal tersebut tergambar dari sosok kerbau logam yang menjadi ikon dari produk Year of The Ox kali ini.

“Ini diharapkan dapat mengawali kebangkitan bersama di 2021 yang penuh kerja keras, setelah menghadapi tantangan dan rintangan di tahun sebelumnya,” kata Aprilandi dalam keterangan resminya Rabu (3/2).

Adapun rincian untuk harga emas batangan edisi Year of the Ox 8 gram berada di kisaran Rp 9.000.000 hingga Rp 10 jutaan. Sedangkan untuk Gift Series berada di kisaran 1 jutaan (untuk 1 gram) dan 600 ribuan (untuk 0,5 gram).

Harga dapat berubah sesuai pergerakan harga harian emas LM dan dapat dipantau di website www.logammulia.com.

Produk edisi Year of the Ox siap hadir dalam perayaan Imlek di tahun 2021, baik untuk bingkisan, angpau, maupun koleksi.

Produk Year of the Ox bisa ditemukan pada Butik Emas Logam Mulia Antam yang tersebar di 11 kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan Denpasar. Selain itu, produk juga dapat juga dibeli secara online melalui www.logammulia.com.

“Di masa pandemi ini tentunya kita membatasi aktivitas di luar rumah. Membeli secara online langsung melalui website Logam Mulia Antam tentu menjadi pilihan dengan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Mengingat persediaan produk Year of the Ox terbatas, bagi pelanggan yang menginginkan produk tersebut sebaiknya segera melakukan pembelian melalui Butik Emas LM atau secara online melalui www.logammulia.com.

“Kami berupaya untuk terus berinovasi sehingga produk ini dapat menjadi produk musiman yang dipasarkan setiap tahunnya, tentunya dengan tetap mengangkat tema oriental dan simbol shio pada tahun tersebut,” paparnya.

Di tengah pandemi Covid-19 yang sangat menantang. Antam tercatat masih mampu catatkan capaian penjualan emas di 2020 lebih dari 20 ton emas. “Ini capaian yang luar biasa bagi kami,” tandasnya.

Konsisten Terapkan GCG, Bank DKI Raih Penghargaan 1st The Best Indonesia GCG Award VI 2021

Konsisten Terapkan Tata Kelola Perusahaan, Bank DKI Raih Penghargaan The Best Indonesia GCG Award 2021

SuaraPemerintah.idBank DKI raih penghargaan sebagai 1st The Best Indonesia GCG Award VI 2021 Category BPD BUKU 3 Non Public Company yang diselenggarakan oleh Economic Review, Indonesia Asia Institute, Ideku Group dan Perkumpulan Perempuan Pemimpin Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan secara virtual kepada Direktur Kepatuhan Bank DKI, Ateng Rivai via zoom meeting pada Jumat, 5 Februari 2021.

Dalam virtual conference tersebut, Direktur Kepatuhan PT Bank DKI, Ateng Rivai menyampaikan terima kasih kepada Dewan Juri, nasabah dan segenap pemangku kepentingan atas penghargaan yang diterima oleh PT Bank DKI.

Ia juga menyampaikan “Penghargaan ini juga tidak lepas berkat adanya dukungan pemegang saham dan pemangku kepentingan, termasuk nasabah, mitra kerja serta masyarakat luas” ujar Ateng.

Ateng menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap komitmen Bank DKI dalam menerapkan komitmen tata kelola perusahaan pada setiap tingkatan organisasi dan pada setiap aktivitas perusahaan.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan dalam penerapan tata kelola, Bank DKI senantiasa memperhatikan aspek legal normative yakni penerapan GCG yang bertujuan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aspek corporate behaviour yang mengedepankan etika bisnis dalam berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan yang tentunya selaras dengan penerapan tata kelola perusahaan.

Penghargaan Indonesia GCG Award diberikan kepada perusahaan yang konsisten dalam menerapkan tata kelola perusahaan.

Penilaian kinerja tata kelola perusahaan dinilai berdasarkan data publik yang didapatkan dari website, laporan tahunan dan info publik.

Penilaian ini dilakukan kepada 1.000 perusahaan publik Tbk dan non Tbk, dimana penyaringan diawali dari kinerja keuangan, SDM, Pemasaran, IT dan operasional dan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) per Desember 2019.

Ateng Rivai juga menambahkan, “Di tengah pandemi, kami juga tidak berhenti untuk berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan perbankan yang memudahkan nasabah dan masyarakat Jakarta. Ini merupakan wujud dari dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta dan nasabah sebagai pemangku kepentingan Bank DKI”.

Tangani Covid-19 Hingga Level Mikro, Posko Tangguh Dibentuk Hingga Tingkat RT

Tangani Covid-19 Hingga Level Mikro, Posko Tangguh Dibentuk Hingga Tingkat RT

 

SuaraPemerintah.id – Untuk menangani COVID-19 hingga ke level mikro, Satgas Penanganan COVID-19 menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan lurah dan kepala desa se-Indonesia serta pejabat dan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Rakor ini membahas Pelaksanaan Desa Tangguh COVID-19 dan Pembentukan Pos Komando/Posko Tangguh COVID-19 tingkat kelurahan, desa dan kecamatan hingga tingkat terkecil seperti RT, RW, desa, kampung, banjar atau nagari yang tersebar di desa dan kelurahan se-Indonesia.

“Ini bentuk upaya penguatan penanganan COVID-19 oleh pusat dan daerah yang terdesentralisasi hingga tingkat mikro, melalui posko di tingkat desa atau kelurahan,” ucap Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, di Graha BNPB, Jakarta pada Rabu (03/02).

Satgas Penanganan COVID-19 di pusat bersama Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait, akan memimpin koordinasi rutin seluruh posko secara nasional.

Posko berfungsi mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi, serta mengeksekusi penanganan COVID-19 di masing-masing daerah. Selain itu, Posko terdiri dari TNI/Polri, pemerintah, dan unsur lain yang digerakkan oleh pemerintah daerah seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas kesehatan, dinas sosial, dinas perekonomian, puskesmas, PKK, dan komunitas lainnya di bawah komando Satgas COVID-19 daerah.

Wiku menjelaskan, secara operasional ada empat fungsi prioritas Posko tangguh covid-19. Pertama, pendorong perubahan perilaku seperti melakukan sosialisasi 3M, memonitor, menegur, mencegah kegiatan melanggar kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan menindak pelanggar PPKM.

Fungsi kedua, layanan masyarakat yaitu menerima pertanyaan maupun pengaduan terkait COVID-19, pelanggaran PPKM, dan kendala bantuan sosial. Lalu, koordinasi tingkat lanjut pertanyaan/pengaduan masyarakat berikut pemantauan tindak lanjut atas pertanyaan atau pengaduan masyarakat.

Fungsi ketiga, sebagai pusat kendali informasi yaitu, pengumpulan data indikator penanganan pandemi di desa/kelurahan, mengisi data ke sistem dashboard Bersatu Lawan Covid (BLC) penanganan terpadu dan melaporkan situasi terkini berdasarkan data guna evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Fungsi keempat, menguatkan pelaksanaan 3T yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan) pasien COVID-19 di desa. Posko juga akan menginformasikan puskesmas setempat adanya kasus COVID-19, memfasilitasi puskesmas menelusuri kontak erat, mendata tamu yang masuk atau keluar desa, mengakomodasi penderita yang bergejala untuk dirawat, dan memonitor serta memastikan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri.

“Pada prinsipnya, posko-posko yang tersebar secara nasional berfungsi mempermudah proses perubahan perilaku, peningkatan kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pemulihan ekonomi,” tegas Wiku seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab).

Secara struktural, posko akan dipimpin kepala desa atau lurah sebagai ketua. Ketua BPD sebagai wakil ketua dan beranggotakan perangkat desa serta elemen masyarakat lainnya seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat, sementara TNI/Polri menjadi unsur penting dalam operasional posko.

Selain itu, pembentukan posko tingkat desa/kelurahan juga harus mempertimbangkan aspek kriteria lokasi, ketersediaan SDM, sistem administrasi dan pelaporannya, anggaran serta sarana dan prasarana yang mendukung posko.

Khusus mengenai anggaran posko, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan pendanaan Posko COVID-19 dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota serta Dana Desa yang sudah disediakan di tingkat desa.