Beranda blog Halaman 4539

Kinerja Keuangan Positif, UUS Bank DKI Raih Penghargaan Iconomics Syariah Award 2021

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Catatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif di tahun 2020, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI ditetapkan sebagai salah satu penerima penghargaan UUS Terbaik dalam Iconomics Syariah Award 2021 yang diselenggarakan oleh The Iconomics.

Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djuraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (02/2).

Sebagaimana diketahui, penghargaan Iconomics Syariah Award 2021 diberikan kepada 83 pelaku industri keuangan syariah yang memiliki track record kinerja keuangan yang baik, memiliki tingkat kesehatan yang baik dari aspek risk profile, good corporate governance, serta earnings and capital.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djuraini menyampaikan, “mewakili segenap manajemen Bank DKI, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi penghargaan Iconomics Syariah Award 2021 yang telah diberikan. Penghargaan ini menjadi penanda kepercayaan pemangku kepentingan termasuk  nasabah yang kian meningkat kepada UUS Bank DKI”.

Herry menambahkan, sampai dengan akhir tahun 2020 UUS Bank DKI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,99 triliun. Angka tersebut didominasi oleh penyaluran pembiayaan pada sektor produktif sebesar Rp4,06 triliun, atau 67,75% dari total pembiayaan.

Adapun untuk sektor konsumtif di tahun 2020, UUS Bank DKI mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp1,93 triliun.

Lebih lanjut, Herry menyampaikan bahwa DPK UUS Bank DKI pada tahun 2020 tumbuh 125,60% sebesar Rp,3,99 triliun per Desember 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 1,77 triliun.

Berbagai pencapaian kinerja keuangan tersebut telah mendorong peningkatan aset yang tumbuh sebesar 10,16% dari Rp6,19 triliun per Desember 2019 menjadi Rp6,82 triliun per Desember 2020. Laba UUS Bank DKI juga mengalami pertumbuhan tumbuh sebesar 9,55% senilai Rp321 miliar per Desember 2020 dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp293 miliar.

Dalam mengembangkan bisnis, UUS Bank DKI juga membangun sinergi dengan BUMD DKI Jakarta termasuk diantaranya melalui optimalisasi layanan perbankan syariah kepada PD Dharma Jaya.

UUS Bank DKI juga menyediakan beragam solusi keuangan syariah seperti tabungan haji dan umrah. UUS Bank DKI juga dipercaya dalam melakukan kolaborasi yang meliputi intergrasi uang elektronik (JakOne Pay) untuk layanan pembayaran zakat, infak, dan sadaqah secara digital.

Pemkab Jepara Dirikan Dapur Umum untuk Korban Banjir Dorang

Penulis
Sopyan
-
dapur umum

SuaraPemerintah.id – Posko dapur umum yang berada di kantor Balai Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari, Selasa (2/1/2021) pagi, mulai sibuk dengan aktivitas memasak dan membungkus makanan, untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak banjir.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara Arwin Noor Isdiyanto menyampaikan, Selain posko kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jepara juga mendirikan dapur umum untuk menyiapkan makanan bagi ribuan warga Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari yang terdampak banjir.

Saat ini, lanjutnya, ada dua dapur umum yang didirikan. Satu di antaranya di bawah koordinasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Palang Merah Indonesia (PMI). Sedangkan satu dapur umum lainnya di bawah koordinasi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

“Mulai pagi sudah disiapkan untuk sarapan dan makan siang. Ada lebih 1.000 nasi bungkus tiap kali masak,” terangnya saat menjelang kunjungan ke lokasi banjir, Selasa (2/2/2021).

Petinggi Desa Dorang Arief Supratikno mengatakan, selain dapur umum dari Dinas Sosial, beberapa RT juga membuat dapur umum sendiri untuk memenuhi kebutuhan warganya. Namun demikian, mereka masih kesulitan untuk mendapatkan bahan pokoknya.

“Tiap RT juga sudah membuat dapur umum. Hanya logistiknya yang masih kurang,” kata dia.

Disampaikan Arief, ada 1.004 kepala keluarga (KK) lebih yang terdampak banjir. Saat ini, banyak dari mereka yang memilih untuk tetap tinggal di rumah masing-masing meskipun dalam kondisi banjir. Meski demikian, sudah disiapkan posko pengungsian, jika sewaktu-waktu debit air semakin naik.

BRIAPI, Open API Pertama di Asia Tenggara Bersertifikasi PA-DSS & ISO:27001

Penulis
Sopyan
-
BRIAPI, Open API Pertama di Asia Tenggara Bersertifikasi PA-DSS & ISO:27001.

SuaraPemerintah.id – Pionir open banking API di Indonesia, BRIAPI dari BRI, menjadi Open API pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan sertifikasi PA-DSS (Payment Application Data Security Standard) dari PCI Security Standard Council di Amerika Serikat.

Hal ini melengkapi BRIAPI yang sebelumnya telah menjadi yang pertama di Indonesia dalam memperoleh sertifikasi ISO:27001.

PADSS merupakan standard keamanan data bagi aplikasi pembayaran maupun integratornya, terkait penyimpanan, proses, maupun transmisi dari setiap data pelanggannya.

Hal ini penting untuk menjaga keamanan dari data pribadi dan keuangan, dalam setiap transaksi yang dilakukan. Atas berbagai inovasi dan jaminan keamanan yang diberikan, hingga akhir 2020 BRIAPI berhasil mencatat pertumbuhan 290 persen dari tahun sebelumnya dengan Sales Volume lebih dari Rp 43 triliun.

BRIAPI saat ini telah mendukung transaksi perbankan digital di lebih dari 200 perusahaan mitra, mulai dari marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, ride-hailing dan fintech seperti Gopay, OVO, LinkAja, Traveloka, dan Investree, universitas, perusahaan non-digital, hingga kementerian, pemerintah daerah, dan instansi pemerintahan lainnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), Koperasi Jaringan Masyarakat Indonesia Sejahtera (KJMIS).

BRIAPI juga telah digunakan untuk melayani lebih dari 50% kantor cabang BRI di seluruh Indonesia dan terus bertambah seiring jalannya waktu.

Diluncurkan pada 2019, BRIAPI berhasil menyederhanakan proses integrasi produk dan layanan dari BRI untuk berbagai aplikasi front-end, sehingga waktu integrasi dapat dipersingkat dari dua minggu menjadi hanya kurang dari satu jam.

BRIAPI diciptakan sebagai perwujudan strategi BRI untuk mempercepat inklusi keuangan dan ekonomi Indonesia, serta mendukung pembangunan industri fintech melalui sinergi dan kolaborasi.

Dalam pernyataan persnya Direktur Digital dan Informasi Teknologi BRI, Indra Utoyo mengatakan bahwa selain efisiensi, faktor keamanan data pelanggan juga menjadi prioritas BRI.

Oleh karena itu, BRI memastikan BRIAPI menjadi platform yang aman diintegrasikan dan digunakan oleh seluruh mitra kami, dengan memenuhi standar keamanan data hingga di level internasional.

2.754 Orang Vaksinasi Covid-19, Kota Magelang Terima Penghargaan Peringkat V se-Jateng

Penulis
Sopyan
-
2.754 Orang Vaksinasi Covid-19, Kota Magelang Terima Penghargaan Peringkat V se-Jateng

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota Magelang menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai peringkat V peraih kinerja cakupan vaksinasi Covid-19 tahap I tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Penghargaan diumumkan secara virtual oleh Ganjar, di sela rapat koordinasi penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Senin (1/2/2021). Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina menghadiri acara tersebut dari ruang Command Center Setda Kota Magelang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Majid Rohmawanto menyebutkan, berdasarkan data terakhir per 28 Januari 2021, Kota Magelang berhasil meraih angka capaian vaksinasi Covid-19 tahap I sebanyak 89,63 persen.

“Vaksinasi yang diinstruksikan Gubernur Jateng 25-28 Januari 2021, kita dapat penghargaan dari Gubernur karena capaian partisipasi 75 persen dalam tiga hari,” jelas Majid, Selasa (2/2/2021).

Pada tahap I ini, Kota Magelang mendapat 7.280 dosis vaksin dari Pemprov Jawa Tengah. Adapun pelaksanaannya telah dilakukan selama empat hari, 25-28 Januri 2021.

Pada rentang waktu tersebut, sebanyak 2.754 orang dari 3.615 peserta vaksinasi dari sumberdaya manusia kesehatan (SDMK) dan tokoh publik telah disuntik vaksin Covid-19. Namun, sebanyak 486 orang gagal divaksin dan 61 orang ditunda karena tidak lolos saat uji skrining.

“Yang batal ada 486 orang dan tunda 61 orang. Yang batal itu artinya tidak lolos skrining secara tetap, karena pernah positif, punya kormobid. Sedangkan yang tunda ini karena baru demam, flu, tensi naik, dan faktor lainnya,” kata Majid.

Menurutnya, vaksinasi Covid-19 berbeda dengan imunisasi biasa. Pasalnya, seleksi atau tahapan pendataan dilakukan secara ketat, bahkan menggunakan aplikasi digital.

“Peserta harus mendaftarkan ke sistem. Ada 16 pertanyaan di dalam aplikasi itu, sehingga calon yang divaksin harus menjawab dengan penuh kejujuran,” ujar Majid.

Ditambahkan, berdasarkan data Dinkes Kota Magelang, para penerima vaksinasi tahap pertama di Kota Magelang, rata-rata tidak mengalami Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI) yang berarti. Dengan vaksinasi diharapkan dapat membentuk antibodi dari dalam tubuh sehingga penyebaran Covid-19 bisa ditekan.

Tak hanya meraih penghargaan dari gubernur. Majid mengungkapkan, pada hari keempat vaksinasi, capaian meningkat menjadi 89,63 persen. Hal itu membuat Kota Magelang menduduki peringkat kedua vaksinasi tingkat nasional.

Konsisten Tegakkan Aturan, KKP Tangkap Kapal Ikan Indonesia Tak Berizin

Penulis
Sopyan
-
Konsisten Tegakkan Aturan, KKP Tangkap Kapal Ikan Indonesia Tak Berizin

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan terus bertindak tegas terhadap para pelaku illegal fishing. Tak hanya menyasar kapal ikan asing ilegal, KKP juga mengamankan kapal ikan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan tidak sesuai ketentuan.

Sebuah kapal yang mengoperasikan alat penangkapan ikan purse seine ditangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 714 Laut Banda pada Selasa (2/2).

Penangkapan ini sendiri berawal saat Kapal Pengawas Perikanan HIU 02 yang dinakhodai Kapten Yusdi Ode Manangin sedang melakukan operasi pengawasan rutin di wilayah perairan tersebut.

“Aparat kami memeriksa KMN. INKAMINA-222 yang ternyata tidak memiliki dokumen perikanan”, ungkap Antam Novambar, Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

KMN. INKAMINA-222 yang dinakhodai RJ dengan 17 Awak Kapal pun tidak berkutik ketika aparat Ditjen PSDKP melakukan Penghentian, Pemeriksaaan dan Penahanan (HENRIKHAN). Antam menegaskan bahwa proses hukum kasus ini akan ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan pada Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP Kendari.

“Kapal akan di ad hoc untuk proses hukum lebih lanjut”, ujar Antam.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono, secara terpisah menjelaskan bahwa upaya melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan bukan hanya dari praktik pencurian ikan oleh nelayan asing, tetapi juga terhadap praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan baik tidak memiliki izin maupun praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

Oleh sebab itu, Ipunk meminta nelayan dan pelaku usaha perikanan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kelestarian sumber daya perikanan saat ini menjadi concern kita semua. Kami akan mengambil langkah tegas bila masih ada praktik penangkapan ikan tanpa dilengkapi izin maupun merusak sumber daya kelautan dan perikanan”, tegas Ipunk.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono terus menunjukkan langkah dan komitmennya dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Laut Indonesia. Kurang dari Sebulan menjabat Menteri KKP, Trenggono telah menangkap 7 kapal ikan ilegal yang terdiri dari 4 Kapal Ilegal Asing (KIA) berbendera Malaysia dan 3 Kapal Ilegal Indonesia (KII).

Dua Kapal Indonesia yang ditangkap tersebut diketahui tidak memiliki izin penangkapan ikan sedangkan satu kapal lainnya merupakan pelaku pengeboman ikan di Biak yang ditangkap oleh KP Hiu Macan 04 Stasiun PSDKP Biak.

10 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dan 1 Juta Overfill Tiba di Indonesia

Penulis
Sopyan
-
10 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dan 1 Juta Overfill Tiba di Indonesia

 

SuaraPemerintah.id – Sepuluh (10) juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 ditambah 1 juta overfill tiba di Indonesia, Selasa (02/02) sekitar pukul 10.15 WIB.

“Hari ini 10 juta bahan baku vaksin ditambah 1 juta overfill dari Sinovac sebagai salah satu wujud langkah konkret pemerintah hadir memastikan kesehatan masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Sekjen Kemenkes) Oscar Primadi seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab).

Dengan kedatangan ini, total vaksin yang sudah ada di tanah air adalah 28 juta dosis, baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku yang diproses lebih lanjut oleh BUMN PT Bio Farma.

Vaksin tersebut akan dipergunakan untuk program vaksinasi gratis oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Oscar mengatakan, vaksinasi adalah bagian dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19.

“Ketersediaan vaksin yang aman dan sesuai dengan skema pemerintah kita lakukan berkat koordinasi yang cukup baik dengan semua pihak, termasuk dengan pihak Sinovac,” ujarnya.

Vaksin tersebut, imbuhnya, juga telah memperoleh izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta fatwa suci dan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Sekjen Kemenkes) memaparkan, sejak bulan Januari lalu sudah dilakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan yang merupakan prioritas pertama dalam pelaksanaan vaksinasi. Hingga saat ini sekitar 500 ribu tenaga kesehatan sudah menerima vaksinasi dari 1,5 juta yang ditargetkan.

“Sesuai tahapannya, kita akan melakukan penyuntikan kepada public workers/pemberi pelayanan publik dan masyarakat umum setelah itu,” paparnya.

Program Bioflok 2020 Mulai Dipanen Untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat

Penulis
Sopyan
-
Program Bioflok 2020 Mulai Dipanen Untuk Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat

SuaraPemerintah.id – Penerapan inovasi teknologi budidaya ikan sistem bioflok di masyarakat terus didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena telah terbukti dapat menggerakkan perekonomian dan produktivitas masyarakat.

Tercatat sepanjang tahun 2020, melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), KKP telah menyalurkan 421 paket bantuan budidaya ikan sistem bioflok kepada 379 pokdakan di 32 Provinsi, 190 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2021, KKP menargetkan untuk kembali menyalurkan 304 paket bantuan budidaya ikan sistem bioflok dengan komoditas ikan lele atau nila.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengungkapkan bahwa bantuan budidaya ikan sistem bioflok dapat menjadi solusi pemenuhan pangan masyarakat Indonesia yang terus mengalami peningkatan hingga mencapai 271 juta jiwa penduduk menurut data sensus terakhir.

“Dengan kelebihan seperti efisiensi pemanfaatan lahan serta limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik sehingga dapat diintergrasikan dengan tanaman seperti sayur dan buah, inovasi ini dapat menjamin ketersediaan sumber pangan bagi masyarakat,” sambung Slamet.

Selain itu, Slamet juga melanjutkan keunggulan lain yang didapatkan dari budidaya ikan sistem bioflok seperti padat tebar yang lebih tinggi, masa pemeliharaan lebih singkat serta efisien dalam penggunaan air dan pemberian pakan.

Berbagai kelebihan bioflok ini memberikan keuntungan yang lebih besar kepada masyarakat sekaligus menjamin keberlanjutan usaha perikanan budidaya yang ramah lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan arahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang mencanangkan untuk fokus pada perikanan budidaya berkelanjutan.

“Menjadi arahan dari Bapak Menteri agar KKP dapat bersinergi dengan akademisi, pemerintah daerah, kementerian/lembaga lain hingga berbagai elemen masyarakat untuk dapat membangun lokasi budidaya yang berteknologi tinggi namun ramah lingkungan, seperti membangun kampung – kampung budidaya perikanan,” jelas Slamet.

Slamet melanjutkan bahwa budidaya ikan sistem bioflok memiliki potensi untuk dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menerapkan teknologi budidaya, sehingga dapat menjadi bekal ilmu dalam melakukan usaha budidaya ke depan.

“Selain teknologi, implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang wajib untuk diterapkan seperti penggunaan benih bermutu yang berasal dari induk unggul, pakan yang berkualitas, pengelolaan kualitas air, serta manajemen kesehatan ikan dan lingkungan juga menjadi tambahan ilmu yang penting bagi pelaku usaha budidaya,” ucap Slamet.

Slamet menambahkan pentingnya pelaku usaha untuk memiliki manajemen serta jejaring yang kuat antar sesama pembudidaya sebagai sarana pertukaran informasi maupun dengan dinas atau penyuluh perikanan setempat untuk mendapatkan transfer teknologi yang tepat.

“Dengan sistem manajemen yang baik dan jejaring yang kuat, budidaya ikan sistem bioflok ini dapat menjanjikan keuntungan yang besar bagi pembudidaya dan berkelanjutan dari sisi usaha maupun lingkungan,” pungkas Slamet.

Menurut data sementara, produksi ikan lele dan nila sebagai komoditas yang dibudidayakan pada budidaya ikan sistem bioflok terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015-2019. Data sementara mencatat produksi ikan lele mengalami kenaikan sebesar 9.23% per tahun, sedangkan produksi ikan nila naik rata-rata sebesar 5.59% per tahun (sumber : Satu Data KKP diolah).

Salah satu penerima bantuan budidaya ikan sistem bioflok pada tahun 2020 yakni Yayasan Insan Mandiri Denpasar cabang Lombok telah berhasil melakukan panen perdana setelah melakukan pemeliharaan selama dua bulan.

Romo Patrisius Woda Fodhi sebagai ketua yayasan menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pemeliharaan seperti curah hujan yang tinggi maupun perawatan kualitas air agar lele tidak terjangit penyakit.amun hal itu dapat diatasi dengan usaha ekstra yang dilakukan oleh pengelola dengan bimbingan dari KKP melalui Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok.

“Kami mendapatkan pendampingan dan pelatihan secara menyeluruh oleh BPBL Lombok, mulai dari persiapan, proses budidaya hingga berhasil panen. Keterampilan ini akan kami teruskan kepada anggota yayasan lain termasuk melibatkan siswa jenjang SMP dan SMA agar mereka memiliki modal ilmu untuk berwirausaha,” tandas Romo Patrisius.

Sementara itu Kepala BPBL Lombok, Mulyanto mengatakan bahwa selain memberdayakan potensi perikanan budidaya, khususnya untuk komoditas lele dan nila, bantuan budidaya ikan sistem bioflok juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga menjadi sentra edukasi, sehingga dapat mentransfer ilmu dan teknologi kepada masyarakat lebih luas.

“Dengan edukasi menyeluruh dari KKP serta manajemen usaha budidaya yang baik dari penerima bantuan bioflok ini diharapkan akan lebih banyak kelompok masyarakat maupun lembaga pendidikan di Nusa Tenggara Barat yang akan mendapatkan paket bantuan serupa di masa mendatang,” tutup Mulyanto.

Kemnaker Bakal Dirikan Balai Latihan Kerja di Gorontalo

Penulis
Sopyan
-
Kemnaker Bakal Dirikan Balai Latihan Kerja di Gorontalo

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut positif rencana pendirian Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Provinsi Gorontalo. Menurut Menaker Ida, pendirian BLK sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun sedikitnya 1 BLK UPTP di tiap provinsi.

“Kami menyambut baik usulan Pak Gubernur terkait pendirian BLK UPTP Gorontalo. Kami akan mempelajari terlebih dahulu dan mudah-mudahan di tahun ini bisa dibangun BLK di Provinsi Gorontalo,” kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Menaker Ida mengatakan, hingga saat ini Kemnaker telah memiliki 16 BLK UPTP milik Kemnaker di seluruh Provinsi di Indonesia. Masih ada 18 provinsi lagi yang belum ada BLK UPTP, termasuk Provinsi Gorontalo.

“Nantinya, pembina atau instrukturnya akan didampingi dari BLK Makassar. Serta nantinya BLK Makassar juga akan melakukan survei ke Gorontalo untuk melihat kondisi di wilayah setempat,” katanya.

Kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie didampingi perwakilan dari Bappeda Gorontalo. Mereka siap menyerahkan sertifikat tanah sekitar 17 hektare sebagai salah satu syarat pendirian BLK UPTP.

“Kami juga sudah membawa dari pihak Bappeda Provinsi Gorontalo, untuk menyerahkan sertifikat yang disyaratkan, sekaligus segala persyaratan akan kami lengkapi/penuhi, salah satunya sertifikat kurang lebih 17 hektar tanah,” kata Gubernur Rusli.

Gubernur Rusli mengatakan, potensi daerah di Gorontalo sangat besar, baik dari segi pertanian maupun otomotif. Pertanian sendiri merupakan salah satu kejuruan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Ia mengungkapkan, pihaknya tertarik mendirikan BLK karena lebih banyak praktik dan peralatannya sudah modern mengikuti kebutuhan pasar kerja. Ia juga sudah meninjau langsung ke BBPLK Bandung yang Memiliki program unggulan di sektor otomotif dan BLK Lembang yang memiliki program pelatihan yaitu perikanan, peternakan, dan pertanian.

“Kami berharap dukungan Bu Menteri, untuk pendirian Balai Latihan Kerja sebagai tempat pelatihan kerja bagi masyarakat di Gorontalo. Kami akan fokus kepada beberapa sektor, di antaranya pertanian, peternakan, perikanan, dan otomotif, serta pariwisata,” ucapnya.

Bappenas Susun Peta Jalan Pengelolaan Lahan Basah untuk Ekosistem Mangrove dan Gambut

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Bertepatan dengan Hari Lahan Basah Sedunia, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Kick-off Meeting Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah untuk Pencapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia secara virtual pada Selasa (2/2).

Resmi dibentuk pada 30 Oktober 2020, Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah bertugas untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) pada 2030, utamanya Tujuan 13, 14, dan 15, mendorong implementasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK), mendukung koordinasi multipihak, serta menyusun Peta Jalan Pengelolaan Lahan Basah, khususnya ekosistem mangrove dan gambut secara komprehensif, yang ditargetkan rampung dalam enam bulan ke depan.

Peta jalan tersebut akan berfungsi sebagai panduan pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut) dalam rangka mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca serta pencapaian TPB/SDGs dan PRK pada 2030 mendatang.

“Peta Jalan Pengelolaan Lahan Basah ini sebagai salah satu instrumen pendukung pilar penting pencapaian Visi Indonesia 2045, yakni Pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Manfaat multiguna dari ekosistem mangrove dan gambut berpotensi besar mendukung sejumlah aspek di dalam pilar ini, seperti pertumbuhan ekonomi, ekonomi kreatif, pariwisata, maritim, ketahanan pangan, air, dan lingkungan. Oleh karena itu, Peta Jalan Pengelolaan Lahan Basah juga akan disusun sebagai panduan jangka panjang untuk mendukung pencapaian visi tersebut,” ungkap Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto.

Penyusunan dan implementasi peta jalan ini akan dikawal tiga Kelompok Kerja (Pokja) dalam Tim Koordinasi Strategis yang terdiri atas Pokja Perencanaan dan Anggaran, Pokja Sinkronisasi Kebijakan Multi-Pihak, Data, dan Informasi Pendukung, serta Pokja Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Penyusunan peta jalan tersebut akan bekerja sama dan berkonsultasi dengan sejumlah kementerian/lembaga yang telah memiliki strategi, rencana pengelolaan, dan data-data terkait ekosistem mangrove dan gambut seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian.

Sebagai ekosistem kaya karbon yang menyimpan dan menyerap karbon jauh lebih banyak dibanding hutan tropis, mangrove dan gambut merupakan salah satu solusi berbasis alam bagi pembangunan berkelanjutan.

Mangrove dan gambut juga memberikan manfaat bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pelestarian dan pengelolaan mangrove dan gambut yang tepat dapat mendukung target pengurangan emisi sekaligus mencegah pelepasan emisi yang tersimpan pada kedua ekosistem tersebut.

Deputi Arifin menegaskan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Lahan Basah bersifat komplementer dan mendukung sejumlah inisiatif serta strategi terkait mangrove dan gambut yang sudah ada di Indonesia. Kerja sama, koordinasi, dan komitmen para pihak terkait sangat penting agar Peta Jalan Pengelolaan Lahan Basah dapat berkontribusi terhadap sejumlah target pembangunan berkelanjutan pada 2030.

“Tahun 2030 merupakan momentum penting untuk kita semua melaporkan capaian atas sejumlah komitmen Indonesia kepada masyarakat global. Dalam upaya mencapai TPB/SDGs dan implementasi PRK, langkah untuk menjaga stok karbon dan meningkatkan serapan karbon dalam satu dekade ke depan sangat penting untuk pencapaian komitmen negara demi menjaga kepercayaan dunia dan keberlangsungan dukungan global terhadap inisiatif-inisiatif pembangunan ke depan,” pungkas Deputi Arifin.

BPK Laksanakan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan WMU dan IMLI

Penulis
Sopyan
-
BPK Laksanakan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan WMU dan IMLI

SuaraPemerintah.id – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melaksanakan Taklimat Awal (Entry Meeting) pemeriksaan atas Laporan Keuangan Universitas Maritim Dunia (World Maritime University/WMU) dan Institut Hukum Maritim Internasional (International Maritime Law Institute/IMLI) Tahun Anggaran (TA) 2020 secara terpisah pada Senin (1/2/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini merupakan bagian dari penugasan BPK sebagai pemeriksa eksternal Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) periode 2020-2023.

Pada Entry Meeting dengan Manajemen WMU, Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, yang juga berperan sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK atas IMO TA 2020, menyampaikan lima poin utama terkait pemeriksaan BPK atas WMU, yaitu (i) rencana pemeriksaan, yang meliputi ruang lingkup, tujuan, dan proses pemeriksaan, mekanisme komunikasi jarak jauh, tanggung jawab Those Charge with Governance (TCWG), serta tanggung jawab tim pemeriksa dan pihak manajemen; (ii) hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan jarak jauh; (iii) jadwal pemeriksaan; (iv) permasalahan yang mungkin akan dihadapi selama pemeriksaan; dan (v) rencana pemeriksaan atas Hibah dari Nippon Foundation.

Presiden WMU, Cleopatra Doumbia-Henry menyambut baik BPK sebagai pemeriksa eksternal untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan WMU TA 2020. Doumbia mengungkapkan harapannya agar hasil pemeriksaan BPK dapat menggambarkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan WMU secara menyeluruh, sehingga ke depannya dapat dijadikan masukan bagi peningkatan tata kelola di WMU.

Selanjutnya, terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan, Doumbia menyampaikan komitmennya untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan tim pemeriksa eksternal.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan WMU akan dilaksanakan selama dua minggu pada 1-12 Februari 2021 dan opini atas laporan keuangan tersebut dijadwalkan akan diserahkan bersamaan dengan penyampaian Long Form Audit Report kepada Sekretaris Jenderal IMO pada 12 Maret 2021.

Pada hari yang sama, BPK juga melaksanakan Entry Meeting dengan Manajemen IMLI, yang dipimpin langsung oleh Direktur IMLI, David Joseph Attard. Seperti halnya paparan dengan WMU, Bahtiar Arif juga menyampaikan beberapa poin terkait pemeriksaan BPK atas IMLI, meliputi rencana pemeriksaan, hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan, jadwal pemeriksaan, dan permasalahan yang mungkin muncul selama pemeriksaan.

Disampaikan bahwa meskipun pemeriksaan dilaksanakan secara virtual, hal ini tidak akan memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan BPK karena pemeriksaan yang dilakukan tetap berdasarkanInternational Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) dan International Standard on Auditing (ISA), serta BPK akan menjaga independensinya. Jika kemudian dalam pelaksanaannya ditemukan masalah dan kendala, tim pemeriksa akan segera berkomunikasi dengan Manajemen IMLI.

Menanggapi paparan yang disampaikan, David menyampaikan apresiasinya atas penunjukan BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO. Demi kelancaran jalannya pemeriksaan, pihaknya akan sepenuhnya mendukung seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa BPK, termasuk menyediakan informasi dan data-data yang diperlukan dan komitmen dari Manajemen IMLI untuk melaksanakan pertemuan secara virtual setiap hari selama pemeriksaan berlangsung.​

Pemeriksaan atas IMLI akan dilaksanakan selama seminggu dan Laporan Keuangan Audited akan disampaikan kepada IMLI dan IMO pada 8 Februari 2021, sedangkan opini atas laporan keuangan tersebut akan disampaikan pada 19 Maret 2021, bersamaan dengan Long Form Audit Report kepada Sekretaris Jenderal IMO.

Selain Sekretaris Jenderal, kedua Entry Meeting ini juga dihadiri oleh tim pemeriksa eksternal IMO, yang meliputi Pengendali Teknis, Nanik Rahayu, Pengendali Teknis TI, Pingky Dezar Zulkarnain, Ketua Tim, Endra Noviandy, dan para anggota tim, serta Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Kusuma Ayu Rusnasanti.

1...4,5384,5394,540...4,868Halaman 4,539 dari 4,868