Beranda blog Halaman 4546

Menhub Apresiasi Aplikasi Charge.In Buatan PLN Permudah Penggunaan Kendaraan Listrik

Permudah Penggunaan Kendaraan Listrik, Menhub Apresiasi Aplikasi Charge.In Buatan PLN

SuaraPemerintah.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah meluncurkan aplikasi “Charge.In”. Aplikasi ini diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi para pengguna kendaraan bermotor listrik untuk mengisi ulang daya listrik di tempat-tempat pengisian daya yang disediakan dan bekerjasama dengan PLN.

“Kami mengapresiasi PLN yang mendukung terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dengan terus membangun infrastruktur maupun sistem pendukung lainnya,” Jelas Menhub saat menghadiri peluncuran aplikasi “Charge.In” secara virtual, Jumat (29/1).

Menhub mengatakan, hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan BBM dan meningkatkan kualitas udara di Indonesia serta mensosialisasikan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan.

Menhub Budi mengajak para stakeholder dan instansi terkait untuk mendukung Perpres tersebut agar bisa terealisasi lebih cepat.

“Kami sudah memulainya dengan melakukan pengadaan kendaraan bermotor baik untuk kebutuhan operasional maupun bantuan angkutan umum massal yang diarahkan kepada kendaraan bermotor listrik,” ujar Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, akan terus mendorong penggunaan angkutan umum bertenaga listrik dengan memberikan sejumlah insentif dan membuat kebijakan dan regulasinya.

“Sebagai tahap awal, penggunaan transportasi ramah lingkungan ini bisa dimanfaatkan untuk angkutan perkotaan seperti Transjakarta, Damri, dan sebagainya,” jelas Menhub.

Saat ini Kemenhub telah mengeluarkan 2 regulasi terkait KBLBB yaitu PM 65 Tahun 2020 Tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai dan PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Selain itu, Kemenhub juga tengah menyiapkan pengujian tipe kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaran listrik dengan mengajak partisipasi pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

PLN Luncurkan Charge.IN, Aplikasi Charging Kendaraan Listrik

SuaraPemerintah.id – PT PLN (Persero) meluncurkan aplikasi yang bernama Charge.IN. Aplikasi tersebut dibuat untuk seluruh proses pengisian daya kendaraan listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, peluncuran Charge.IN guna mendukung percepatan program KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai). Dengan adanya aplikasi tersebut maka akan mempermudah pengguna kendaraan listrik mengisi daya.

“Untuk melengkapi dan merealisasikan ekosistem KBLBB, kami PLN menghadirkan platform charging station management system yaitu aplikasi Charge.IN,” tuturnya, Jumat (29/1/2021).

Charge.IN merupakan aplikasi charging pertama untuk pengisian di SPKLU. Aplikasi ini digunakan pengguna untuk mengontrol dan memonitor pengisian baterai mobil atau motor listrik di stasiun pengisian atau SPKLU.

Aplikasi ini terhubung juga dengan aplikasi pembayaran dan dompet digital milik BUMN, LinkAja. Pengguna juga bisa dipandu untuk menemukan SPKLU terdekat.

Peluncuran aplikasi Charge.IN ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana.

Menhub Budi Karya Sumadi mengapresiasi langkah PT PLN (persero) dengan meluncurkan aplikasi “Charge.In”. Aplikasi ini diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi para pengguna kendaraan bermotor listrik untuk mengisi ulang daya listrik di tempat-tempat pengisian daya yang disediakan dan bekerjasama dengan PLN.

“Kami mengapresiasi PLN yang mendukung terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dengan terus membangun infrastruktur maupun sistem pendukung lainnya,” Jelas Budi Karya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/1/2021).

Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan BBM dan meningkatkan kualitas udara di Indonesia serta mensosialisasikan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan.

Menhub Budi mengajak para stakeholder dan instansi terkait untuk mendukung Perpres tersebut agar bisa terealisasi lebih cepat.

“Kami sudah memulainya dengan melakukan pengadaan kendaraan bermotor baik untuk kebutuhan operasional maupun bantuan angkutan umum massal yang diarahkan kepada kendaraan listrik,” ujar Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, akan terus mendorong penggunaan angkutan umum bertenaga listrik dengan memberikan sejumlah insentif dan membuat kebijakan dan regulasinya.

“Sebagai tahap awal, penggunaan transportasi ramah lingkungan ini bisa dimanfaatkan untuk angkutan perkotaan seperti Transjakarta, Damri, dan sebagainya,” jelas Menhub.

Saat ini Kemenhub telah mengeluarkan 2 regulasi terkait KBLBB yaitu PM 65 Tahun 2020 Tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai dan PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Selain itu, Kemenhub juga tengah menyiapkan pengujian tipe kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaran listrik dengan mengajak partisipasi pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Genap 50 Tahun, Combiphar Lakukan Tranformasi dan Akuisisi Air Mancur

SuaraPemerintah.id – Combiphar, salah satu perusahaan farmasi nasional legendaris, kini genap memasuki usianya yang ke 50 tahun. Combiphar telah melakukan transformasi dari perusahaan farmasi yang berfokus pada curative healthcare menjadi perusahaan consumer healthcare dengan mempertajam fokusnya pada preventive healthcare. Combiphar meneguhkan fokusnya terhadap preventive healthcare dengan mengumumkan akuisisi Air Mancur Group pada Selasa (26/1).

Akuisisi Air Mancur Group akan melengkapi portofolio Combiphar dengan produk-produk preventif berupa jamu dan madu untuk membantu menjaga kesehatan konsumen.

Presiden Direktur Combiphar Michael Wanandi mengatakan bahwa akuisisi Air Mancur Group  merupakan langkah besar Combiphar untuk memantapkan posisinya sebagai perusahaan consumer healthcare. Hadirnya Combiphar bertujuan tidak saja untuk mengobati, namun terlebih untuk membantu masyarakat agar tetap sehat, melalui rangkaian produk dan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

“Bergabungnya Air Mancur Group ke Combiphar menyatukan dua kekuatan strategis: Combiphar dengan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai kesehatan, dan Air Mancur Group dengan rangkaian produk herbal dan jamunya yang legendaris dan merupakan warisan asli Indonesia. Penggabungan ini akan memperkaya dan melengkapi lini produk kami, dan membawa kami selangkah lebih dekat ke cita-cita kami untuk menjadi perusahaan consumer healthcare terdepan di Indonesia,” ungkap Michael.

Sebelum melakukan akuisisi Air Mancur Group, langkah-langkah mendasar seperti peningkatan teknologi dan prosedur operasi bersertifikasi internasional ISO 9001:2000 dan 14001:2004, peremajaan produk, hingga pengembangan produk suplemen dan nutrisi sebagai produk preventif, telah dijalankan oleh Combiphar. Termasuk diantaranya adalah akuisisi obat tetes mata Insto dan EyeMo, yang memperkaya portofolio serta melengkapi produk-produk kesehatan andalan Combiphar, yakni OBH Combi dan JointFit.

Untuk memenuhi pasar domestik dan internasional untuk obat tetes mata, pada tahun 2017 Combiphar mulai membangun pabrik baru untuk obat tetes mata di Cikarang, Jawa Barat, di atas lahan seluas 10,000 M2.

Usia ke – 50 Combiphar juga ditandai dengan dimulainya  produksi komersial yang pertama di pabrik obat tetes mata  yang baru ini. Pabrik dengan investasi sebesar USD 15 juta ini mampu memproduksi sampai 50 juta botol obat tetes mata per tahun, dan masih dapat dikembangkan lagi. Dimulainya produksi komersial perdana untuk obat tetes mata Insto di pabrik ini merupakan milestone penting bagi Combiphar, karena mencerminkan komitmen Combiphar untuk terus bertumbuh dan memenuhi kebutuhan konsumen untuk obat tetes mata, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di pasar internasional.

“Menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat melalui gaya hidup yang sehat dan aktif merupakan purpose yang mendasari bisnis kami.  Bergabungnya Air Mancur Group memantapkan langkah kami dalam mempromosikan gaya hidup sehat bagi seluruh masyarakat melalui konsumsi produk-produk dari bahan alami untuk menjaga kesehatan,”  ujar Michael.

Sebagai perwujudan komitmen Championing a Healthy Tomorrow, selama ini Combiphar gencar pula melakukan rangkaian kegiatan sebagai upaya membangun gaya hidup sehat dan aktif di masyarakat. Berbagai ajang olahraga diadakan secara konsisten, antara lain Combi Run dan Combiphar Players Championship untuk olahraga golf. Edukasi tentang kesehatan juga dilakukan melalui program Combi HOPE Healthy Living Education yang telah menjangkau lebih dari 16.000 siswa SMA .

Selama tahun 2020 Combiphar juga secara rutin membagikan informasi tentang perilaku hidup bersih sehat secara virtual kepada media melalui Combiphar Heath Desk. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah bagian dari komitmen Combiphar untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan aktif yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh.

Combiphar telah hadir selama 5 dekade mendampingi masyarakat Indonesia. Dari awal hingga menjadi perusahaan nasional terdepan di bidang consumer healthcare adalah pencapaian yang tak akan pernah terpisahkan dari konsistensi Combiphar dalam melihat peluang dan potensi yang ada, serta semangat dan kerja keras para karyawan dalam memajukan kesehatan masyarakat.

“Tak lupa, kami juga senantiasa menempatkan konsumen sebagai bagian penting dari perjalanan Combiphar. Ke depannya, kami berharap bisnis dan perusahaan Combiphar dapat selalu berkembang dan menghadirkan produk, layanan, maupun edukasi kesehatan yang lebih inovatif, serta terus menjadi solusi kesehatan nomor satu di Indonesia.” tutup Michael.

Sambut Investor Relokasi, Kemenperin Serius Percantik Kawasan Industri

Sambut Investor Relokasi, Kemenperin Serius Percantik Kawasan Industri

SuaraPemerintah.idKementerian Perindustrian terus mengakselerasi pengembangan kawasan industri di sejumlah wilayah guna menarik investor potensial skala global, khususnya mereka yang ingin merelokasi basis produksinya ke Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukung yang terintegrasi sehingga bisa berdaya saing.

“Kami senantiasa aktif melakukan sinergi dengan stakeholders, di antaranya dengan pengelola kawasan industri, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian hambatan pembangunan kawasan industri,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, Jumat (29/1).

Dirjen KPAII menyebutkan, Kemenperin aktif menyosialisasikan program dan kebijakan pemerintah kepada para pemangku kepentingan, terutama yang terkait dengan kemudahan investasi di tanah air.

“Pemerintah bertekad untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif, meskipun di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Dalam beberapa kesempatan, kami menyampaikan manfaat tentang Undang-Undang Cipta Kerja, IOMKI, dan OVNI,” paparnya.

Di samping itu, Kemenperin menjalin kerja sama untuk promosi kawasan industri, pengembangan pilot project kawasan industri tertentu seperti kawasan industri halal, dan mendorong penyediaan dukungan infrastruktur bagi kebutuhan kawasan industri seperti jalan, pelabuhan, dan harga gas.

“Kami optimistis Indonesia masih menjadi incaran para investor global untuk menanamkan investasinya dalam rangka ekspansi atau relokasi,” ungkap Eko. Hal ini tercermin dari realisasi nilai investasi sektor manufaktur sebesar Rp272,9 triliun pada tahun 2020, yang naik 26 persen dibandingkan 2019.

Lebih lanjut, Eko menyampaikan, terjadi peningkatan jumlah dan luasan kawasan industri dalam lima tahun terakhir. “Dari sisi jumlah, terjadi peningkatan sebesar 47,5 persen. Sedangkan, dari sisi luas, mengalami peningkatan 15.662,02 hektare (Ha) atau sebesar 43,26 persen,” sebutnya.

Di luar Jawa, jumlah kawasan industri melonjak sebanyak 14 kawasan, dengan penambahan luas lahan 8.664,36 Ha pada tahun 2020. “Karena di luar Jawa ketersediaan lahan masih relatif luas, maka terjadi peningkatan persentase luas kawasan industri di luar Jawa lebih tinggi dibanding di Jawa,” jelas Eko.

Sementara itu, Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin Ignatius Warsito mengatakan, terdapat 127 area industri seluas total 55 ribu Ha yang siap menyambut kegiatan relokasi dari para investor global, seperti China.

Lahan untuk kebutuhan investasi baru itu terbagi menjadi tiga kelompok, yakni kawasan existing di Pantai Utara Jawa, kawasan dalam daftar proyek strategis nasional, serta kawasan green project alias yang masih minim infrastruktur. “Investor bisa masuk ke mana saja sesuai dengan karakter wilayah yang mereka inginkan,” terangnya.

Menurut Warsito, selain kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah yang dijadikan andalan pemerintah untuk menyambut investasi baru, sejumlah kawasan industri di sepanjang Pantura juga turut disodorkan karena telah mumpuni dari sisi infrastruktur penunjang produksi ataupun jalur rantai pasok.

Kemenperin mencatat, hingga akhir tahun lalu, terdapat sedikitnya 70 kawasan industri existing yang memanjang di wilayah Pantura Jawa seluas lebih dari 36 ribu Ha. Kemudian, sebanyak 39 kawasan seluas 18 Ha berada di Jawa Barat. Sisanya tersebar di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta DKI Jakarta.

Warsito menambahkan, kawasan industri yang masuk daftar proyek strategis nasional pun menjanjikan, meski beberapa di antaranya masih dalam masa konstruksi. “Kemenperin juga mendorong investor masuk ke kawasan green project yang dikembangkan di wilayah-wilayah terluar Indonesia,” tandasnya.

Transaksi Ekonomi Digital Meningkat 25% Selama Pandemi

SuaraPemerintah.idMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandemi covid 19 menyebabkan seluruh negara di dunia mengubah kebijakan fiskal akibat menurunnya pendapatan negara. Perekonomian mengalami kontraksi sehingga perlu untuk menemukan sumber pendapatan lain yang adil dan merata secara berkelanjutan.

Salah satu harapannya adalah melalui ekonomi digital yang sangat potensial dan bahkan penting untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi. Peningkatannya pun mencapai 25% selama pandemi.

“Seperti yang bisa Anda saksikan selama pandemi ini, banyak kegiatan baik itu pendidikan bahkan kesehatan maupun ekonomi, sedang ditransformasikan menjadi ekonomi digital dan karena itulah di Indonesia peningkatan transaksi menggunakan digital meningkat 25% hingga Juli tahun lalu. Jadi ini sangat potensial,” ungkapnya ketika menjadi pembicara pada Diskusi Panel OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS: 11th Meeting of the Inclusive Framework on BEPS dengan tema Looking Ahead – Challenges and Opportunities ecara video conference, Kamis (28/01).

Namun, pada waktu yang sama, di tingkat global belum memiliki kesepakatan tentang bagaimana akan mengatur kewajiban perpajakan dari ekonomi digital ini. Menkeu berharap kesepakatan akan segera tercapai sehingga ketika hal ini tercapai maka Pemerintah dapat lebih fokus pada implementasi kesepatan tersebut.

“Jadi yang pasti untuk semua negara di dunia ini, memiliki tugas yang sangat sulit untuk mengkonsolidasikan dan memulihkan kesehatan kebijakan fiskal mereka dan saya pikir perpajakan digital dengan kerjasama internasional akan menjadi salah satu yang dapat dilihat sebagai yang paling kuat dan pada saat yang sama juga adil untuk semua negara,” tamnbah Menkeu.

Indonesia, sebagai negara berkembang dan juga negara besar, digitalisasi ekonomi tumbuh sangat menakjubkan. Namun, belum ada perlakuan yang sama atas perpajakan seperti bisnis konvensional. Jadi keadilan tidak hanya harus tercipta lintas negara atau antar negara tetapi juga dalam perekonomian kita sendiri.

”Itulah mengapa kami ingin melihat pada tahun 2022 ketika Indonesia menjadi tuan rumah G-20, akan menjadi contoh implementasi dari perjanjian mengenai perpajakan digital ini. Justru itulah yang akan menjadi salah satu yang terbaik dan saya berharap ini juga didukung atau disepakati antar negara,” tutup Menkeu.

Dukung Target Pemerintah Capai Lifting Minyak 1 Juta Bph, PDSI Berinvestasi Rig Baru

PDSI Berinvestasi Rig Baru

SuaraPemerintah.id – Target pemerintah mencapai lifting minyak 1 juta barel dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030 mendorong PDSI meningkatkan investasi mulai 2021.

Rencana kerja pemerintah mencapai target produksi 1 juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030 menjadi pemantik semangat tersendiri bagi PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI).

Direktur Utama PDSI Budhi N. Pangaribuan meyakini bahwa di tahun 2021 PDSI dapat menangkap peluang yang lebih besar dalam mengerjakan kegiatan pengeboran di Indonesia, termasuk yang berada di wilayah kerja Subholding Upstream Pertamina.

Beberapa langkah strategis bahkan telah PDSI lakukan untuk mendukung kinerja hulu migas Indonesia di 2021 dan mendorong pertumbuhan perusahaan.

Selain meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, pemeliharaan rig dan peralatan pendukung pengeboran, PDSI melakukan investasi pengadaan empat unit Mobile Rig berkapasitas 550 HP.

Dijelaskan Budhi, penggunaan keempat unit mobile rig tersebut nantinya akan dioptimalkan di seluruh area proyek PDSI.

Untuk pengadaan Mobile Rig 550 HP, PDSI bekerja sama dengan PT Petrodrill Manufaktur Indonesia (Petrodrill). “Kerja sama dilakukan dengan perusahaan nasional berpengalaman, salah satunya untuk memenuhi persyaratan minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan memastikan teknologi tersebut 100 persen dikerjakan putra-putri Indonesia,” jelas Budhi.

Pengadaan empat unit rig yang baru akan selesai produksi di Juli 2021 ini akan menambah aset rig PDSI yang kini berjumlah 46, dengan beragam kapasitas, mulai dari 250-750 HP, 1000 HP, 1500 HP, dan 2000 HP.

Puluhan rig tersebut juga memiliki teknologi yang lengkap, antara lain mechanical rig, electrical rig, cyber conventional rig, skidding system, hingga walking system. Khusus cyber rig dan walking system, teknologinya terbilang yang terbaru dari pabrikannya yang berasal dari Amerika Serikat dan Kanada.

Teknologi keduanya pun terbukti mampu menciptakan efisiensi dalam operasi pengeboran dari sisi fuel consumption dan moving time.

Budhi menegaskan, “Potensi dan peluang bagi perusahaan jasa pengeboran hulu migas ke depannya akan menjadi sangat besar, hal ini tidak akan kami sia-siakan.”

Kalahkan Destinasi Pariwisata Dunia, Bali Dinobatkan Jadi Destinasi Terpopuler

Kalahkan Destinasi Pariwisata Dunia, Bali Dinobatkan Jadi Destinasi Terpopuler

SuaraPemerintah.id – Di masa pandemi Covid-19 ini Bali benar-benar sepi dari wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Tertutupnya Bali dari turis mancanegara yang sudah berlangsung hampir setahun, membuat minat wisatawan mancanegara untuk datang ke Bali menjadi sangat tinggi.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penghargaan internasional yaitu Trivadvisor Traveller’Choice Award dari salah satu Media Internasional di London dimana Bali dinobatkan sebagai Destinasi Terpopular di dunia mengalahkan Kota London dan beberapa destinasi pariwisata dunia lainnya seperti Dubai, Roma , Paris, Hanoi dan Bangkok.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa kepada media seusai melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penerapan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru di Hotel Hanging Garden  dan Nandini Resort and Spa, Payangan Ubud, bersama Kelompok Ahli Bidang Pariwisata dan Tim Verifikasi Rabu (27/1).

Astawa menambahkan bahwa penghargaan ini harus dijadikan cambuk dalam membangun pariwisata Bali ke depan yaitu pariwisata Bali yang berkualitas yang sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yaitu pariwisata yang tetap berbasis budaya Bali, dan ramah terhadap lingkungan.

“Harus ada keharmonisan antara hotel dengan lingkungan sekitar mulai dari,  pengolahan sampah dan pengelolaan air yang baik”, ungkapnya.

Hotel yang dikunjungi saat ini bisa dijadikan contoh pengelolaan hotel yang sangat ramah terhadap lingkungan, dimana pembangunan hotel dengan tidak melalukan penebangan pohon serta mampu menginisiasi masyarakat sekitar untuk tetap ikut menjaga kelestarian lingkungan.

Hal ini hendaknya bisa dijadikan contoh bagi hotel-hotel lain dalam pengelolaan fasilitas pariwisata yang sesuai dengan harapan yaitu pariwisata berkualitas, jelasnya. “Dengan adanya penghargaan ini, mari kita tetap jaga Bali sebagai destinasi pariwisata budaya yang berkualitas”, pungkasnya.

Menurut pemilik hotel Hanging Garden, Nir Peretz bahwa hotel ini memang sengaja dibuat agar wisatawan yang menginap disini bisa mendapatkan pengalaman dari  kombinasi antara keunikan budaya masyarakat sekitar, lingkungan yang masih alami serta teknologi  yang mendukung untuk tetap bisa menjaga lingkungan serta bisa meminimalisasi penularan dari Covid-19.

Disamping alam yang masih alami, dia juga tetap ingin memberikan kemewahan kepada wisatawan yang menginap ditempat tersebut.  Senada Putu Astawa, Anggota Kelompok Ahli Bidang Pariwisata Pemprov Bali, IGAN Rai Surya Wijaya, bahwa pembangunan Pariwisata Bali harus menuju Green Tourism.

Sebenarnya hal ini sudah dirancang dengan dikeluarkannya beberapa peraturan daerah antara lain Perda nomor 5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali da Pergub nomor 28 tahun 2020  tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.

Jadi sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru masyarakat Bali harus bisa mulai sedikit berubah prilaku agar selalu mampu menjaga kelestarian lingkungan agar Bali ini selalu tetap hijau, dan tetap indah dengan tradisi budaya yang unik yang sudah ada sejak dulu kala.

Selain itu monitoring seperti ini harus rutin dilaksanakan khususnya dimasa pandemi, penerapan protokol CHSE harus terus ditingkatkan.  Dengan protokol CHSE dimana selain kebersihan, kesehatan dan keamanan juga  ada unsur Environmental sustainable yang mengharuskan setiap pelaku pariwisata Bali ikut menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian tidaklah percuma kalau Bali mendapatkan penghargaan sebagai destinasi terbaik, terpopular dan terindah.

Produk Tuna Indonesia Berhasil Meraih Sertifikasi Standar Global

SuaraPemerintah.idProduk perikanan tuna sirip kuning (yellowfin tuna) dan cakalang (skipjack tuna) Indonesia berhasil memenuhi sertifikasi standar global perikanan berkelanjutan oleh Marine Stewardship Council (MSC), sebuah organisasi lingkungan nirlaba. Kolaborasi pemerintah Indonesia dengan MSC ini menjadikan 11.000 ton tuna sirip kuning dan cakalang memiliki sertifikasi untuk pasar Amerika dan Eropa.

Capaian ini merupakan ketiga kalinya diraih Indonesia berkat upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) yang didukung International Pole and Line Foundation (IPNLF) telah bekerja keras untuk memastikan perikanan tuna di Indonesia dikelola secara berkelanjutan.

Sebelumnya, pada Mei 2020, North Buru and Maluku Fair Trade Fishing AssociationsIndonesian Handline Yellowfin Tuna disertifikasi dengan Standar MSC. Ini menyusul PT Citra Raja Ampat Canning (CRAC) yang meraih sertifikasi pada November 2018.

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini menjelaskan sertifikasi yang diperoleh ini melibatkan 380 kapal penangkap ikan yang tersebar di kepulauan Indonesia, mulai dari Sulawesi Utara dan Maluku Utara hingga ke Laut Banda, dan Flores Timur dan Barat. Ini juga merupakan implementasi kerja sama antara KKP dan MSC yang menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi tentang penangkapan ikan yang berkelanjutan.

“Adanya sertifikasi ini menunjukkan komitmen kita terhadap penangkapan tuna yang berkelanjutan di Indonesia pada dunia. Sebagai salah satu penghasil tuna terbesar di dunia, sangat vital bagi kita untuk mendukung proses perolehan sertifikasi ini melalui program perbaikan perikanan agar segala sektor perikanan bisa tumbuh secara berkelanjutan sembari memberikan jaminan mata pencaharian di masa depan,” urainya.

Sertifikasi tersebut menentukan penangkapan ikan untuk tetap berada pada tingkat praktik terbaik global dengan pengelolaan stok yang baik. Perolehan ini menjadi komitmen yang harus tetap dijaga selama waktu lima tahun untuk mempertahankan sertifikatnya, terkait dengan stok dan manajemen.

“Tentu saja Dukungan seluruh stakeholder terkait terhadap perikanan tuna skala kecil menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong percepatan proses menuju keberlajuntan. Indonesia bangga saat ini memiliki perikanan ketiga yang memenuhi standar keberlanjutan perikanan tertinggi”, imbuh Zaini.

Penilaian untuk mendapatkan sertifikasi tersebut dilakukan oleh penilai independen, SAI Global. Selain itu diikuti dengan penilaian terperinci dan konsultasi parapihak oleh Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)—badan yang bertanggung jawab atas 60% tangkapan tuna dunia, juga pemerintah Pusat dan Provinsi.

Direktur Asia Pasifik Marine Stewardship Council, Patrick Caleo mengucapkan selamat atas capaian yang diraih Indonesia terutama AP2HI yang telah berupaya keras mengelola perikanan berkelanjutan. Ia yakin sertifikasi ini mampu dipertahankan bahkan ditingkatkan kedepannya.

“Program ekolabel dan sertifikasi MSC ini mengakui dan menghargai praktik penangkapan ikan tuna yang berkelanjutan dan membantu menciptakan pasar makanan laut yang lebih berkelanjutan agar dapat diakui secara global,” ujarnya.

Sementara itu, Yanti Djuari, Ketua AP2HI mengatakan walaupun 2020 diwarnai dengan pandemi yang berdampak bagi bisnis tuna di Indonesia, sertifikasi ini menjadi awal baru. “Kami yakin sertifikasi ini mendorong anggota asosiasi perikanan lainnya untuk terus mengembangkan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan tertelusuri,” tandasnya.

Proyek Bakauheni Harbour City Ditargetkan Jadi Destinasi Pariwisata Unggulan Sumatera

Proyek Bakauheni Harbour City Ditargetkan Jadi Destinasi Pariwisata Unggulan Sumatera Tahun Ini

SuaraPemerintah.id – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) siap berkolaborasi dan mendukung megaproyek Bakauheni Harbour City yang ditargetkan menjadi destinasi pariwisata unggulan di Sumatera, dan telah mendapatkan dukungan dari Pemprov Lampung, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian PUPR.

Dalam rapat koordinasi yang digelar Selasa (26/1) malam tersebut Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan seluruh stakeholder terkait megaproyek Bakauheni Harbour City ingin menjadikan Bakauheni menjadi pilihan utama masyarakat Jakarta dan Sumatera untuk melakukan kunjungan wisata unggulan di Lampung.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi menyampaikan bahwa saat ini ASDP bersama dengan Hutama Karya, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) serta Pemprov Lampung, akan menyelesaikan visioning masterplan pengembangan kawasan pariwisata Bakauheni yang diharapkan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian di sektor pariwisata masa depan.

“Masterplan ditargetkan selesai dalam waktu dekat, tentu keterlibatan seluruh pihak sangat penting dalam terwujudnya megaproyek ini dalam mengolah potensi Bakauheni yang sangat besar menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di Sumatera,” tuturnya.

Ira mengungkapkan, Bakauheni dikelilingi ragam obyek wisata mulai dari sejarah, alam dan pariwisata minat khusus. Disini juga ada Menara Siger yang menjadi salah satu zona pariwisata utama di Lampung yang fokus pada budaya dan pendidikan. Adapun pengembangan di Menara Siger ini akan terintegrasi dengan masjid yang ditargetkan mulai dibangun tahun 2021.

“Dengan hadirnya Bakauheni Harbour City ini, kami targetkan kawasan Bakauheni dapat menjadi destinasi pariwisata berskala internasional. Bakauheni bukan hanya sebagai pelabuhan penyeberangan, tetapi juga menjadi lokasi wisata baru dan menjadi favorit wisatawan nusantara (wisnus) maupun mancanegara (wisman),” ujarnya.

Dukungan Pemerintah terhadap megaproyek ini juga cukup besar diantaranya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang sangat berperan dalam infrastruktur jalan. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam kunjungan kerjanya di Lampung pada (25/1) berkesempatan mengunjungi lahan Bakauheni Harbour City. Menteri Basuki mengatakan, Bakauheni memiliki potensi yang sangat bagus dalam pengembangan pariwisata ini.

Kawasan pariwisata terpadu Bakauheni yang dibangun diatas lahan dengan luas total 214 hektare ini akan menjadi kawasan pariwisata tepi laut terbesar dan berkelas dunia yang berada di Sumatera. Di kawasan ini akan dibangun Taman Budaya Menara Siger, Intermoda Terminal, Marina Village, Bakauheni Harbour Park dan Mangrove Forest yang dilengkapi dengan fasilitas hotel berbintang, villa, dan taman bermain.

Pada tahap awal akan dimulai dengan pengembangan kompleks Taman Budaya Siger seluas 3,8 hektare sebagai area budaya yang terintegrasi dengan Masjid Bakauheni berkapasitas 2.600 jemaah. Di lokasi ini akan dibangun masjid, museum kontemporer, restaurant, sky bridge, toko souvenir, dan fasilitas parkir yang besar. Para wisatawan yang datang ke Menara Siger dapat menikmati panorama alam yang sangat indah, karena sebagai ikon Lampung Selatan, menara ini berada di lokasi strategis yang dikelilingi laut dan perbukitan.

Berdasarkan data statistik wisatawan nusantara, pada 2010-2019 pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Lampung rata-rata mencapai 21,6 persen (wisnus) dan 21,5 persen (wisman) dengan proporsi wisnus sebesar 98 persen dari total seluruh wisatawan. Lampung sendiri menempati urutan ke 11 dengan tujuan wisnus 2,4 persen dari total perjalanan wisnus di Indonesia. Adapun asal wisatawan yang berkunjung ke Lampung, berasal dari Palembang 46 persen, Jabodetabek 24 persen dan dari Bandung 16 persen. Hal ini menjadi indikasi Lampung memiliki daya tarik bagi wisatawan nusantara.

“Bahkan, jika melihat data penyeberangan ASDP, dari total 49 juta yang dilayani di seluruh Indonesia, lintasan Merak-Bakauheni sendiri berkontibusi sebesar 42,2 persen atau sekitar 20,7 juta penumpang yang menyeberangi Jawa-Sumatera setiap tahunnya. Sehingga, ada potensi yang sangat besar disini, utamanya dalam pengembangan sektor pariwisata,” tutur Ira lagi.

Tidak hanya itu, kehadiran Terminal Eksekutif Anjungan Agung, Bakauheni yang dilengkapi kawasan komersial seperti mal dengan desain interior yang megah dan modern juga turut menjadi fasilitas pendukung yang menyajikan hiburan sekaligus edukasi, kemudahan jalur transportasi, dan akomodasi bagi keberadaan kawasan pariwisata terpadu Bakauheni Harbour City.

Kemensos Beri Pelatihan Memasak Bagi Pemulung dan Gelandangan

SuaraPemerintah.id – Langkah Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini untuk memberdayakan gelandangan dan pemulung terus dimaksimalkan. Terbaru, Kementerian Sosial (Kemensos) mendatangkan tim dari Surabaya Hotel School untuk memberikan pelatihan.

Pelatihan yang dihelat itu nantinya diharapkan menjadi bekal bagi gelandangan dan pemulung yang sementara ini tinggal di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi.

Pelatihan yang dilaksanakan selama enam hari ini dimulai sejak 26 sampai 31 Januari 2021 di Gedung Serba Guna Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi. Para peserta dilatih oleh sembilan orang instruktur dari Surabaya Hotel School.

Pelatihan memasak diikuti oleh 30 Peserta yang terdiri dari 9 orang Penerima Manfaat, 9 orang Pendamping Instruktur dari Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, 8 orang Dharma Wanita dan Istri para PPNPN, 2 orang Penerima Manfaat dan 2 orang pendamping dari Balai Karya Mulya jaya Jakarta.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi Penerima Manfaat supaya pandai atau pintar mengolah makanan secara baik dan benar, sehingga mereka nantinya akan  mempunyai bekal dan ilmu yang cukup untuk membuat usaha kuliner secara mandiri,” ungkap Mensos dalam keterangan pers Kemensos, Kamis (28/1).

Pelatihan memasak yang sejalan dengan akan dibukanya sentra produksi dan kuliner di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi merupakan bentuk layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Sentra produksi dan kuliner yang akan dibangun terdiri dari tiga jenis, yaitu rumah makan, pujasera dan kafe. Pusat kuliner ini akan menjadi tempat makan baik bagi pegawai Kemensos maupun masyarakat umum.

Kemensos ingin mewujudkan warga terlantar yang bisa mandiri, merubah cara berfikir, merubah perilaku melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang dikembangkan di Balai.

Ini menjadi konsep penanganan warga terlantar yang sifatnya komprehensif, membantu hingga tuntas agar warga terlantar dapat hidup layak dan mandiri.

Kepala Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Kokom Komalawati menyampaikan bahwa pelatihan memasak terlaksana atas kerja sama Pangudi Luhur dengan Surabaya Hotel School.

Kegiatan ini bertujuan agar Penerima Manfaat dan Pembimbing di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi dan Balai Karya Mulya Jaya Jakarta pintar memasak baik untuk kalangan atas maupun bawah.

“Ilmu yang sudah didapat agar dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus bisa menambah pendapatan ekonomi,” kata Kokom saat memberikan sambutan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Surabaya Hotel School, Bagus Supomo menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini akan dilakukan beberapa hari kedepan dengan beberapa tahapan.

“Terpenting adalah para peserta harus memahami materi yang diberikan, serta tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga kebersihan. Agar saat makanan disuguhkan tetap terjaga kebersihannya. Juga wajib menggunakan sarung tangan,” kata Bagus.

Bersama Tim Surabaya Hotel School, Bagus Supomo juga menyampaikan bahwa Pelatihan memasak ini untuk meningkatkan pengembangan kualitas kemampuan Penerima Manfaat.

“Kami akan berbagi ilmu bagaimana sih cara mengolah makanan yg baik dan benar. Harapannya kelak ilmu ini bisa dimanfaatkan untuk mencari tambahan penghasilan,” tuturnya.

Dalam kunjunganya, Mensos juga melihat kesiapan Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi terkait dengan Program Pembinaan Kewirausaan bagi Pemulung. Beberapa tempat disambangi antara lain tempat pengelolaan sampah, hidroponik, perternakan ayam petelur serta area depan Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi yang akan menjadi sentra kuliner.

“Semua program sudah berjalan dengan baik, pelan-pelan”, ungkap Risma