Beranda blog Halaman 4545

Kemnaker Dukung Pengembangan Kompetensi Pengrajin Ulos

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Setelah melakukan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan PT. Toba Tenun Sejahtera, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau pengrajin ulos di Desa Lumban Suhi – Suhi, di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jum’at (29/1).

“Kami ingin memastikan bahwa pengrajin ulos di tempat ini mendapatkan peningkatan kompetensinya, Saya kira perkembangan ulos itu sangat luar biasa ini harus dipertahankan, ” kata Menaker Ida.

Menaker Ida juga akan mengupayakan agar pengrajin ulos ini dapat meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan kerja balai latihan kerja (BLK). Nanti setelah mendapatkan pelatihan, mereka akan difasilitasi oleh Kemnaker agar bisa masuk ke pasar kerja atau menjadi wirausaha yang kompeten.

“Kami akan diskusikan dengan Bupati Samosir, apa yang bisa kami lakukan dan kerjasamakan. Biasanya kami melakukan pendampingan, akses modal, dan akses pasarnya seperti yang kami lakukan di tempat lain,” kata Ida.

Menaker Ida menambahkan program yang bisa dilakukan Kemnaker dalam memfasilitasi pengrajin Ulos ini, bisa berupa bantuan tenaga kerja mandiri, seperti pada tahun 2020 yang sudah dilakukan oleh Kemnaker.

Sebagai informasi, pada tahun 2020 kami memberikan program Jaring Pengaman Sosial, program ini menyasar sekitar  18 ribu kelompok, dimana tiap kelompoknya berjumlah 20 orang, dengan bentuk kegiatan berbagai macam usaha dan  menyesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Menaker Ida melihat pengrajin Ulos ini sudah memiliki keinginan yang kuat untuk bisa terus mempertahankan tradisi, dan pemerintah akan mendukung penuh apa yang bisa dilakukan bersama.

“Ini suatu kawasan yang membanggakan, ibu-ibu ini rata-rata menjadi tulang punggung keluarganya, selain berladang, bertenun ini juga menjadi mata pencaharian utama. Kita ingin terus meningkat kesejahteraan dan ada nilai tambah yang bisa kita berikan,” kata Ida.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah turut didampingi oleh Istri Luhut Binsar Panjaitan, Devi Panjaitan, Bupati Samosir, Rapidin Simbolon,  serta Dirjen Binalattas, Budi Hartawan.

Pemerintah dan AFTECH Kembangkan Strategi Nasional Ekonomi Digital

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah dan AFTECH Kembangkan Strategi Nasional Ekonomi Digital

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian sedang mengembangkan Strategi Nasional Ekonomi Digital bekerja sama dengan Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH).

AFTECH yang merupakan wadah pelaku industri fintech di Indonesia menyambut baik penyusunan strategi nasional dan kedua pihak menandatangani perjanjian kerja sama Pengembangan Ekonomi Digital Nasional melalui Pemanfaatan Layanan Keuangan Digital.

Dikutip dari situs Kemenko Perekonomian, perjanjian yang ditandatangani Rabu (27/01) ini diharapkan akan menjadi titik awal, koordinasi dan sinergi kedua pihak dalam mengembangkan layanan keuangan digital.

Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan akan meningkatkan edukasi terkait industri layanan keuangan digital dan teknologi, dalam konteks ekosistem ekonomi digital.

Kerja sama ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional dan diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia juga menjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui penandatanganan kerja sama ini juga tentu diharapkan dapat berimbas pada digitalisasi serta peningkatan daya saing UMKM lokal,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin.

Pada masa pandemi ini, kombinasi risiko penularan Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah mempengaruhi kinerja UMKM, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

Padahal, lanjut Rudy, dengan jumlah penduduk yang besar serta tingkat kepemilikan smartphone serta penetrasi internet yang tinggi, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar.

Potensi ini secara pararel dapat turut mendorong produktivitas UMKM termasuk di masa pandemi. Pihaknya menyatakan bahwa beberapa tantangan digitalisasi UMKM di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi digital, literasi keuangan, dan literasi keuangan digital.

Wakil Ketua Umum AFTECH, Budi Gandasoebrata menjelaskan bahwa memasuki ulang tahunnya yang kelima, AFTECH berkomitmen untuk terus mendukung digitalisasi UMKM melalui inovasi dan teknologi layanan keuangan digital, seperti pembayaran digital, pinjaman online, aggregator, innovative credit scoring, perencana keuangan, insurtech, e-KYC, dan pembiayaan proyek (project financing).

Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri digital ini diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut serta mendorong perkembangan ekonomi digital serta kinerja UMKM nasional yang lebih baik.

Pusdiklat DJBC Diakui WCO Sebagai Pusdiklat Regional Asia Pasifik

Penulis
Sopyan
-
Pusdiklat DJBC Diakui WCO Sebagai Pusdiklat Regional Asia Pasifik

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) semakin dekat mencapai visi menjadi institusi terdepan bea dan cukai dunia. World Customs Organization (WCO) mengakui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (pusdiklat) serta Laboratorim milik DJBC Indonesia untuk dipromosikan sebagai pusdiklat regional Asia Pasifik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku bangga atas pengakuan tersebut. “Saya berharap pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan yang akan membuat DJBC Indonesia menjadi institusi yang diakui secara regional dan global,” ungkapnya dalam sambutan Hari Internasional Bea dan Cukai, Jumat (29/01).

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan DJBC akan berpengaruh secara regional. Dengan adanya pusdiklat berskala regional, DJBC tidak hanya akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari bea dan cukai Indonesia, namun juga institusi bea dan cukai di kawasan regional.

Dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, Menkeu berharap DJBC dapat menunjukkan kinerja terbaiknya. DJBC harus memperbaiki meningkatkan kemampuan dan kinerjanya untuk menghadapi tantangan yang ada.

“Saya sangat bangga DJBC berkinerja baik dalam tugasnya. Dalam situasi ekonomi terkini, dedikasi DJBC untuk mengatasi permasalahan akibat virus COVID-19 dan memperkuat rantai distribusi global sangat dihandalkan,” tutup Menkeu.

Percepat Pemerataan BTS 4G, Pacu Peningkatan Ekonomi Nasional

Penulis
Sopyan
-
Percepat Pemerataan BTS 4G, Pacu Peningkatan Ekonomi Nasional

SuaraPemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyaksikan penandatanganan kontrak payung antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo dengan Kemitraan Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data untuk penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G. 

“Penandatanganan kontrak hari ini merupakan realisasi nyata dari rencana pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, yang merupakan salah satu agenda prioritas percepatan transformasi digital nasional,” ujarnya dalam Konferensi Pers Virtual Penandatangan Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G 2021 dari Jakarta, Jumat (29/01/2020).

Menteri  Johnny menyatakan saat ini masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau oleh jaringan 4G dari total 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Agar dapar diselesaikan di tahu anggaran 2021-2022.

“Connecting the unconnected adalah spirit yang terus dipegang oleh Kementerian Kominfo untuk meningkatkan rasio internet link dan menutup dan memperkecil kesenjangan digital, to close the digital divide di Indonesia,” jelasnya. 

Menurut Menteri Kominfo, ketersediaan jaringan 4G amat krusial untuk layanan internet dan telekomunikasi yang lebih baik. “Karenanya, Kementerian Kominfo mengupayakan penyediaan infrastruktur ini untuk selesai pada tahun 2022, atau sepuluh tahun lebih cepat dari rencana awal di tahun 2032, jika dilakukan biasa-biasa saja,” tandasnya.

Pacu Kebangkitan Ekonomi 

Menteri Kominfo menyatakan lelang itu telah berlangsung sejak kuartal ke-4 tahun 2020 lalu. Hal itu menjadi bagian dari upaya mendorong aliran ekonomi nasional. “Menterjemahkan secara langsung agar melakukan akselerasi daya serap belanja negara untuk mendorong agar segera mengalir ke masyarakat dan korporasi. Tim kerja bakti mengambil inisiatif lebih awal pada kuartal keempat tahun 2020 untuk memulai proses pengadaan pembangunan BTS 4G,” jelasnya.

Penandatanganan hari ini dilakukan untuk 2 paket dari 5 paket pekerjaan pembangunan BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo.  “Dengan penandatanganan kontrak payung ini maka aktivitas pekerjaan dilakukan agar masyarakat tidak menunggu. Apalagi ini juga akan mendorong mengalirnya kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan mengambil bagian dalam penanganan pandemi Covid-19,” tutur Menteri Johnny.

Menurut Menteri Kominfo pekerjaan yang dilaksanakan di tengah darurat kesehatan ini perlu dilakukan dengan cermant dan disiplin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Saya diinformasikan paket ini setidaknya akan merangsang dan mendorong belanja negara lebih dari Rp7 Triliun atau USD 0,5 Miliar. Dari Rencana Belanja Kementerian Kominfo sampai tahun 2024 nanti pada kisaran sekitar USD 7,5 Miliar atau Rp107 s.d Rp108 Triliun. Yang didanai melalui bauran kebijakan pembiayaan melalui Universal Service Obligation dan Penerimaan Negara Bukan Pajak,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, infrastruktur digital yang tangguh merupakan prasyarat untuk transformasi digital yang lebih merata dan menyeluruh. Koneksi internet dan jaringan telekomunikasi yang baik akan meningkatkan partisipasi publik di ruang digital sekaligus memperluas akses masyarakat untuk memperoleh manfaat digitalisasi. 

“Dalam jangka panjang, hal ini tidak saja dapat mempercepat pulihnya perekonomian Indonesia, namun juga dapat meningkatkan kapasitas perekonomian Indonesia serta menghantar perjalanan bangsa kita menjadi bangsa digital yang berdaya,” tuturnya. 

Di akhir konferensi pers Menteri Kominfo mengajak seluruh elemen bangsa menjadi bagian dalam memajukan Indonesia di bidang digital. “Karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut serta mewujudkan Indonesia yang semakin terkoneksi, semakin digital, dan semakin maju!” ajaknya.

Penandatanganan kontrak payung ini dilakukan oleh Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif, dengan penyedia yang diwakili oleh Huang Liang dari Kemitraan Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data.

Setelah penandatanganan kontrak ini, Kemitraan Fiberhome – Telkom Infra – Multitrans Data segera akan melaksanakan pembangunan BTS 4G di Paket 1 dan Paket 2 selama 2 tahun (2021 – 2022) dan diteruskan dengan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan terhadap jaringan BTS 4G yang telah dibangun beserta seluruh perangkat dan infrastruktur pendukungnya.

Paket 1 mencakup 1.364 desa dan kelurahan yang terdiri atas 132 desa/kelurahan di Sumatera (Area 1), 456 desa/kelurahan di Nusa Tenggara (Area 2), dan 776 desa/kelurahan di Kalimantan (Area 3). Sedangkan Paket 2 mencakup 1.336 desa dan kelurahan yang terdiri atas 536 desa/kelurahan di Sulawesi (Area 4), dan 800 desa/kelurahan di Maluku (Area 5).

Hadir dalam acara yang berlangsung virtual itu, pejabat Kementerian Kominfo, undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Badan Perencanaan Pembangunan Negara (PPN/BAPPENAS) serta perwakilan penyelenggara layanan telekomunikasi.

Realisasi Investasi Jateng 2020 Capai Rp 50,24 T, Dua Kali Target BKPM

Penulis
Sopyan
-
Realisasi Investasi Jateng 2020 Capai Rp 50,24 T, Dua Kali Target BKPM

SEMARANG – Realisasi investasi sepanjang 2020 di Jateng tercatat Rp50.242.480.882.273. Dibandingkan target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang hanya Rp24,89 persen, perolehan itu mencapai 202 persen

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Ratna Kawuri, saat konferensi pers, Jumat (29/1/2021). Ia mengatakan, di masa pandemi Covid-19, pemodal dalam negeri lebih mendominasi ketimbang pemodal asing.

Ditambahkan, khusus triwulan IV tahun 2020, investasi di Jateng Rp12,71 triliun. Terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp7,81 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp4,90 triliun.

“Total 2020 realisasi investasi jateng Rp50,24 triliun. Kalau dihitung dari target, 202 persen karena target yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rp 24,89 triliun. Ini dikontribusikan dari penanaman modal asing (PMA) 1.363.635.000 dolar AS (Rp19,63 triliun). Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp30.606.131.200.000,” beber Ratna.

Ia menyebut, kondisi pandemi memang mempengaruhi PMA di Jateng. Hal itu karena pembatasan akses di berbagai negara, seperti Singapura atau negara lain yang menjadi penghubung atau hubungan perdagangan internasional.

Menurutnya, kondisi ini berbeda dari periode yang sama 2019. Pada tahun itu, investasi justru didominasi oleh penanaman modal dari luar negeri.

“Kondisi 2020 cukup menekan tak hanya investasi, semua aspek mengalami tekanan luar biasa. Bagaimana kekuatan PMDN pada kondisi krisis justru menjadi penolong kinerja semakin meningkat. PMA mengalami keterbatasan aktivitas transportasi yang constrain (memaksa) kondisi di sana,” jelasnya.

Ratna menambahkan, sektor yang diminati oleh PMA adalah listrik, gas dan air. Diikuti industri tekstil, barang dari kulit, serta alas kaki. Sementara itu, PMDN cenderung meminati sektor transportasi, gudang, telekomunikasi, listrik, gas, dan air. Adapula industri mineral non logam, jasa, perumahan kawasan industri, dan perkantoran.

Sedangkan, wilayah yang menjadi primadona investasi PMA adalah Batang, Jepara, Kota Semarang, Brebes dan Kendal. Sementara, PMDN lebih menyukai wilayah Tegal, Kota Semarang, Cilacap, Grobogan dan Kudus.

“Kalau negara peminat investasi di Jawa Tengah adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan British Virgin Island,” urainya.

Dikatakan Ratna, dari penanaman modal tersebut mampu menyerap 170.036 orang pekerja. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan 2019 yang hanya 114.743 orang.

Adapun, jumlah proyek pada 2020 mencapai 11.712 proyek. Angka ini naik 5.930 proyek dibanding pada 2019, di mana hanya ada 5.782 proyek.

Ratna mengatakan, Jawa Tengah memiliki stock nett investasi dan target yang kecil, namun dapat merealisasikan lebih besar. Kuncinya adalah pada strategi  memaksimalkan promosi investasi Jateng.

“Kami melakukan gerilya yang sudah menyatakan kepeminatan event CJIBF atau promosi tersendiri, ketika kami mengunjungi kawasan New Zealand, Taipei Australia atau kepeminatan datang sendiri, itu yang kami oyak (kejar),” pungkasnya.

Dorong Kemajuan Kebahasaan, Kemendikbud Luncurkan UKBI Adaptif Merdeka

Penulis
Sopyan
-
Dorong Kemajuan Kebahasaan, Kemendikbud Luncurkan UKBI Adaptif Merdeka

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki komitmen yang tinggi dalam pemajuan kebahasaan dan kesastraan.

Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim didampingi Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Endang Aminuddin Aziz secara resmi meluncurkan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka pada Jumat (29/1/2021).

“Saya merasa bangga dan berterima kasih atas kerja keras seluruh tim dan jajaran di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, UKBI versi terbaru dengan nama UKBI Adaptif Merdeka secara resmi saya luncurkan,” demikian disampaikan Mendikbud secara virtual di Jakarta.

Saat ini, kata Mendikbud, telah banyak dilakukan berbagai inovasi dalam hal pengembangan, pembinaan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Hal ini diharapkan dapat bermuara pada layanan yang profesional di bidang kebahasaan dan kesastraan dalam konteks pembinaan kepada penutur bahasa Indonesia.

“Pengembangan UKBI Adaptif Merdeka merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam pemajuan kebahasaan dan kesastraan melalui lompatan dalam hal desain dan sistem layanan uji,” katanya.

Mendikbud berharap UKBI Adaptif Merdeka ini dapat memberikan dampak positif kepada penutur bahasa Indonesia dari berbagai kalangan.

“Saya harap UKBI ini dapat meningkatkan aspirasi dalam memahami dan mempelajari bahasa Indonesia, menghasilkan berbagai karya tulis dan digital berbahasa Indonesia, juga melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam membawa bahasa Indonesia ke kancah internasional,” harap Mendikbud.

Pada kesempatan yang sama, E. Aminudin Aziz mengatakan tujuan utama pengembangan UKBI Adaptif adalah untuk memotret kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia lintas performa dengan cepat, tepat, dan efisien.

“Pemutakhiran UKBI ke dalam bentuk adaptif akan membuka peluang bagi penutur bahasa Indonesia lebih luas untuk mengikuti UKBI, termasuk kalangan profesional di berbagai bidang dan pembelajar asing yang selama ini kesulitan mengikuti UKBI hanya karena harus mengikuti satu paket uji lengkap yang kurang sesuai dengan estimasi kemahirannya. Hal itu menyebabkan unsur tebak-tebakan menjadi tinggi karena soal-soal tidak dipahami pada level kemahirannya,” ujarnya.

Sebelum UKBI Adaptif ini diluncurkan, setiap soal UKBI telah melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Selain itu, melalui usaha intensif dengan melibatkan peserta uji coba sejumlah 2.190 di seluruh Indonesia, pada tahun 2020 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah memutakhirkan sistem UKBI itu seturut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga menghasilkan sistem uji UKBI Adaptif Merdeka.

“Uji coba ini tidak hanya dilakukan terhadap para pelajar, tetapi juga para profesional yang diyakini akan menjadi pengguna UKBI Adaptif pada masa yang akan datang. Dengan demikian, kami meyakini betul bahwa butir-butir soal di dalam UKBI Adaptif ini telah memenuhi semua prasyarat sebuah tes yang andal,” terang E. Aminudin Aziz.

Sistem UKBI Adaptif Merdeka memiliki berbagai keunggulan, di antaranya merupakan sistem uji yang menggunakan platform teknologi mutakhir berbasis internet, seturut perkembangan teori tes berupa multi stage adaptif testing (MSAT), memiliki tingkat keandalan tinggi dengan analisis butir berdasarkan IRT (item respons theory), dan disajikan dalam bentuk yang ramah pengguna.

UKBI Adaptif Merdeka dapat mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia dari jenjang terendah hingga jenjang tertinggi.

Hasil UKBI ini direpresentasikan ke dalam skor dan predikat, yaitu terbatas, marginal, semenjana, madya, unggul, sangat unggul, dan istimewa. Hasil uji ini disampaikan kepada peserta uji dalam bentuk sertifikat digital.

Lebih lanjut, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, E. Aminudin Aziz menjelaskan bahwa hasil UKBI dapat menjadi umpan balik bagi peserta uji.

“Peserta dapat memutuskan secara mandiri untuk meningkatkan kemahiran berbahasanya saat skornya tidak memadai atau bahkan dapat bersemangat untuk mengembangkan diri di bidang kebahasaan setelah mendapati skor kemahirannya tinggi. Hasil ini juga dapat dimanfaatkan lembaga pendidikan sebagai tes standar pembanding terhadap tes hasil belajar,” kata E. Aminudin Aziz.

Sebagai informasi, UKBI merupakan instrumen uji untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia penutur bahasa Indonesia. Dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2020, UKBI telah diujikan kepada 61.812 penutur bahasa Indonesia, yang terdiri atas pelajar, mahasiswa S1, S2, dan S3, guru, dosen, kalangan profesional, pejabat fungsional, pejabat struktural, serta warga negara asing.

Kemenristek/BRIN Raih Penghargaan Penerapan Sistem Merit dari KASN

Penulis
Sopyan
-
Kemenristek/BRIN Raih Penghargaan Penerapan Sistem Merit dari KASN

SuaraPemerintah.id – Awal tahun 2021 Kemenristek/BRIN mendapatkan kado manis dengan meraih penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas keberhasilan menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN tahun 2020 dengan predikat Sangat Baik.

Kemenristek/BRIN menempati peringkat ke-7 dari 14 Instansi Pemerintah yang memperoleh predikat Sangat Baik tahun 2020 dengan nilai 335,5.

Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, Sistem Merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, penilaian diberikan kepada 184 instansi pemerintah baik di pusat dan daerah sejak 2019 hingga akhir 2020. Penilaian Sistem Merit menggambarkan kondisi nyata pengelolaan sumber daya manusia (SDM) atau ASN berkualitas yang dimiliki instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Dari 184 instansi pemerintah tersebut, 57 diantaranya tercatat mendapatkan kategori ‘Baik’ dan 24 instansi memperoleh kategori ‘Sangat Baik’,” ungkap Agus.

Dikatakan, pengelolaan manajemen SDM ASN berdasarkan sistem merit akan mengurangi intervensi politik dalam pengisian jabatan.

“ASN akan terlindungi karirnya dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan sistem merit, seperti nepotisme dan primodialisme,” ujarnya.

Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahyo Kumolo didampingi Ketua KASN Agus Pramusinto dalam acara bertajuk Anugerah Meritokrasi yang dihadiri secara virtual Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Hotel Bidakara, Jakarta (28/1). Penghargaan diterima oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristek/BRIN Ari Hendrarto Saleh.

Penghargaan ini tentu sangat membanggakan dan disambut dengan penuh rasa syukur mengingat dalam setahun terakhir ini Kemenristek/BRIN dalam masa penataan ulang sumber daya manusia dan organisasi dari Kemenristekdikti menjadi menjadi Kemenriste/BRIN, pun sampai saat ini masih terus bergulat dengan perubahan-perubahan. Dan di tengah tantangan tersebut, Biro Sumber Daya Manusia tetap konsisten menerapkan merit sistem dalam manajemen ASN.

“Alhamdulillah Kemenristek/BRIN mendapatkan penghargaan Meritokarasi dari KASN dengan predikat Sangat Baik. Penghargaan ini sangat kami syukuri, hal ini adalah wujud dari apresiasi penerapan merit sistem dalam manajemen ASN di Kemenristek/BRIN dan juga merupakan kerja keras dan konsisten tidak saja dari rekan-rekan di Biro SDM tetapi juga rekan-rekan pada seluruh unit kerja di Kemenristek/BRIN dalam menjalankan pelayanan yang baik dan telah bekerja dengan dedikasi tinggi dan selalu menjaga profesionalitas,” ungkap Ari.

Dengan raihan penghargaan penerapan sistem merit ini diharapkan pada waktu mendatang Kemenristek/BRIN dapat melakukan seleksi internal pegawainya dalam mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama-nya dengan tetap berkoordinasi dengan KASN.

Telkom Akan Diubah Menjadi Digital Hub BUMN

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengemukakan sebuah gagasan untuk menjadikan PT Telkom Indonesia Tbk sebagai digital hub atau pusat digitalisasi bagi BUMN di Tanah Air.

Langkah tersebut diakuinya sangat perlu dan penting pasalnya ia memandang transformasi digital akan menjadi katalis di masa depan dan akan bisa mendorong daya saing perekonomian Indonesia.

“Telkom sebagai yang paling advance dan sektor yang memang digital menjadi transformation hub. Kami melihat bahwa berbagai faktor disruptif harus disikapi dengan membangun entrepreneurial culture untuk bisa menyikapi perubahan pola interaksi dan bisnis,” ujarnya dalam BRI Group Economic Forum 2021, Kamis (28/1).

Hanya saja, sejauh ini belum dijelaskan secara detail mekanisme yang akan dijalankan Telkom dalam implementasi rencana ini

Ia mencontohkan, misalnya PT Pos Indonesia bisa menggunakan bantuan dari Telkom untuk melakukan digitalisasi layanan.

“Sehingga untuk bisa membangun database digital kita perlu BUMN yang mempunyai kekuatan dan Telkom ini bisa menjadi hub yang bisa membantu BUMN yang ingin berinovasi,” tuturnya.

Selain itu menurut Tiko, panggilan akrabnya digitalisasi diperlukan di sektor transportasi, terutama dalam hal ticketing dan sektor logistik.

Dalam sektor logistik, perusahaan BUMN juga berencana menggabungkan sistem dalam satu platform yang sama.

Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan juga diharapkan bisa membuat layanan kesehatan melalui platform digital.

“Di sektor health care bisa melakukan telemedicine dan mengintegrasikan health care, sehingga masyarakat ke depan bisa melakukan layanan kesehatan dengan platform teknologi,” tuturnya.

“Ini diharapkan bisa menjadi game changer di vertikal sektor utama yang akan mengubah kebiasaan masyarakat dan mengubah bisnis model baru ke depan,” kata mantan Dirut PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) ini.

Sebagai perbandingan, grup swasta juga sudah menjalankan digital hub, salah satunya Grup Sinarmas yang membentuk Digital Hub. Pusat digital ini dibangun dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang canggih, mencakup serat optik untuk menyediakan koneksi data berkecepatan tinggi dan layanan digital.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir selalu menyinggung kinerja dan rencana bisnis salah satu BUMN penyumbang dividen bagi Indonesia yakni Telkom Indonesia.

Salah satu yang diingatkan Erick ialah aksi korporasi Telkom yang akan digelar secepatnya tahun ini. Agenda tersebut adalah penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), anak usaha Telkom.

Rencana ini ditargetkan bisa dilaksanakan pada 2021. Telkom tengah melakukan beberapa persiapan yang berkaitan dengan aksi korporasi tersebut.

Erick menyebut Telkom akan melakukan aksi korporasi ini setidaknya pada akhir tahun 2021. Ini merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang diberikan Erick kepada Telkom untuk bisa meningkatkan kembali kapitalisasi pasarnya (market capitalization) hingga di atas Rp 450 triliun.

Komisi VIII DPR Minta Pemda Harus Aktif Terkait Kualitas Data Kemiskinan

Penulis
Sopyan
-
Komisi VIII DPR Minta Pemda Harus Aktif Terkait Kualitas Data Kemiskinan

SuaraPemerintah.id – Keaktifan dan komitmen kuat pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas data kemiskinan. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik, hal ini sejalan dengan prosedur pemutahiran data secara berjenjang dari bawah/daerah, yang kemudian bergerak ke atas.

Moekhlas Sidik menyatakan, pemerintah daerah penting untuk secara berkala melakukan pemutakiran data. Sebab, data penduduk miskin bersifat dinamis atau terus berubah.

“Ada yang pindah, berubah status menjadi lebih berkecukupan, atau sakit dan kemudian meninggal. Jadi kalau perlu jangan hanya tiga bulan, kalau perlu setiap bulan. Harus bergerak tidak hanya desa atau kelurahan, kalau perlu RT/RW,” katanya di Jakarta (28/01).

Pernyataan Moekhlas menekankan kembali pesan senada yang disampaikan dia dalam kesempatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Cilegon, Provinsi Banten (27/01). Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR-RI menekankan pentingnya penguatan singkronisasi dan koordinasi dalam pemutakhiran data kemiskinan.

“Daerah wajib memperbarui data. Kalau ketentuannya per tiga bulan, kalau perlu perbulan tentu itu lebih baik,” kata Moekhlas. Pernyataan Moekhlas didukung Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Rachmat Koesnadi.

Ia menyatakan, proses verifikasi dan validasi (verifali) yang baik dan “bersih” dimulai dari daerah, sangat menentukan kualitas data kemiskinan. “Dari daerah diharapkan bisa didapatkan data yang yang baik dan “bersih”. Sehingga, nanti dalam pengolahan dan pemberian bantuan tidak salah,” kata Rachmat.

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat menyatakan, peluncuran bantuan tunai PKH secara serentak sudah dimulai sejak 4 Januari 2021, langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara. “Penyaluran bantuan tunai PKH di Kota Cilegon termasuk 4 besar se Provinsi Banten,” katanya.

Ada sekitar 130 an KPM yang belum tersalur PKH dikarenakan alasan  sakit, domisilinya jauh dan berada di luar kota. “Kami hanya menyalurkan bantuan kepada KPM yang datanya benar-benar bersih. Yang belum bersih seperti misalnya data NIKnya tidak sesuai dan sebagainya kami langsung melakukan verivali dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan,” kata Rachmat.

Untuk percepatan penyaluran bantuan tunai, Kemensos terus melakukan monitoring per minggu dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang terjadi di lapangan. “Kami juga melakukan sosialisasi agar bantuan yang diberikan agar hanya digunakan untuk kebutuhan yang penting seperti Keperluan sekolah maupun modal usaha,” katanya.

Sejalan dengan ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, verifikasi dan validasi data kemiskinan dimulai dari unsur pemerintahan paling bawah yakni desa dan kelurahan. Pada

Pasal 8 ayat (7) dikatakan bahwa “verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

Proses pemutakhiran data bergerak naik secara berjenjang ke atas, yakni ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota sebelum kemudian mendapat pengesahan Menteri Sosial.

Kementerian Sosial menyalurkan bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Banten kepada 315.250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai total Rp212.004.975.000 tahun 2021. Per 25 Januari 2021, bantuan tunai PKH di Provinsi Banten telah cair sebanyak Rp210, 359 miliar (96,96%).

Adapun di Kota Cilegon, PKH menjangkau 5.897 KPM dengan nilai Rp3,937 miliar dengan penyaluran per 25 Januari mencapai Rp3,922 miliar atau 96,83%.

Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Mochlas Siddik dari Partai Gerindra. Dalam kesempatan tersebut, juga disalurkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Mandiri senilai Rp25 juta masing-masing kepada 3 KPM PKH Graduasi.

 

Pertamina Beri Pembinaan Go Digital, Produk Olahan Kelapa Mitra Binaan Makin Diminati Semua Kalangan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Proses pemasaran produk UMKM di masa pandemi saat ini lebih didominasi dengan cara digital. Untuk itu, Pertamina melalui Program Kemitraan makin menggiatkan pembinaan tentang literasi digital bagi usaha kecil.

Salah satunya seperti yang dilakukan pada program Pertamina UMKM Academy yang digelar akhir tahun 2020 lalu.

Salah satu UMKM yang telah menerapkan pembinaan tersebut adalah Asmah Mappanganro. Pemilik UMKM Conutcos yang memproduksi aneka olahan kelapa ini mulai banyak merambah dunia digital untuk memasarkan produknya.

Hal ini membuat beberapa produk olahan kelapa seperti abon, serundeng, minyak kelapa, kue kelapa, dan produk lainnya lebih dikenal dan menyasar semua kalangan.

“Dalam program tersebut masukan yang dapat kami serap adalah bagaimana kami bisa memaksimalkan sosial media untuk promosi. Mulai dari website, google bussiness, instagram, facebook, beberapa e-commerce, hingga membuat postingan yang menarik, dan menentukan iklan apa yang efektif untuk menggaet pasar melalui sosmed yang paling dominan. Untuk media sosial kami dapat dilihat dengan nama conutcos.id.” tuturnya.

Selain tentang pemasaran secara digital, Asmah mengaku mendapat banyak masukan terkait desain kemasan produknya. Khususnya dalam mendesain konten-konten yang ada dalam kemasan, agar lebih dilirik konsumen baik dalam maupun luar negeri.

“Masukan itu sangat berharga karena membuat produk kami lebih elegan,” imbuhnya.

Selain manfaat berupa pembinaan, usaha yang terletak di Jalan Poros Pallangga, Sungguminasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ini juga dinyatakan telah memenuhi syarat menjadi UMKM naik kelas.

Terlebih setelah ia bersama beberapa peserta Pertamina UMKM Academy lainnya didaftarkan untuk mendapat sertifikasi dari BPOM dan Halal MUI.

Saat ini, jangkauan pemasaran produknya di dalam negeri meliputi Makassar, Kendari, Manado, Surabaya, Bandung, Jakarta. Namun, produk Conutcos sudah mulai dibawa keluar oleh jamaah haji/umroh, atau melalui jastip keluar negeri untuk orang Indonesia yang tinggal di sana.

Conutcos juga pernah mengikuti beberapa pameran internasional di beberapa negara seperti Dubai, Jepang dan Thailand dan mendapatkan respon yang positif dari buyer yang ada di sana hal ini menandai bahwa produk Conutcos telah memiliki kualitas dan siap untuk ekspor.

Untuk memenuhi makin banyaknya kebutuhan pesanan produk, Asmah memberdayakan minimal 7 orang untuk membantunya. Jumlah itu akan terus bertambah seiring meningkatnya permintaan produk.

Hal ini dilakukan sebagai upaya penerapan ESG dibidang sosial serta implementasi SDGs point 8 di mana dapat menyediakan pekerjaan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Agus Suprijanto mengatakan, Pertamina akan menggencarkan pembinaan serupa untuk seluruh UMKM binaannya. Hal ini dilakukan agar para UMKM mampu adaptif dan lekas bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

“Semoga para UMKM mampu lebih berkembang dan naik kelas dengan pembinaan dan pendampingan secara efektif yang dilakukan Program Kemitraan Pertamina,” tutupnya.

1...4,5444,5454,546...4,868Halaman 4,545 dari 4,868