Beranda blog Halaman 4551

Vaksinasi dan UU Cipta Kerja Dorong Optimisme Pemulihan Ekonomi Tahun 2021

Penulis
Sopyan
-
Vaksinasi dan UU Cipta Kerja Dorong Optimisme Pemulihan Ekonomi Tahun 2021

SuaraPemerintah.id – Pemerintah mengapresiasi dan optimis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dihadirkan berbagai lembaga dunia. Optimisme Pemulihan Ekonomi Tahun 2021 didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah dalam upaya penganganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dimulai tahun lalu.

“Hampir seluruh lembaga menilai bahwa pertumbuhan kita di tahun 2020 terkontraksi lebih kecil dari berbagai negara lain, tentu kita akan melihat bahwa di tahun 2021 pertumbuhan kita akan ada di sekitar 4,5-5,5 persen,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutan pembuka pada acara Bisnis Indonesia: Business Challenges 2021, Selasa (26/01), di Jakarta.

Optimisme juga didorong oleh program vaksinasi tahap pertama yang sedang berjalan saat ini. Vaksinasi perdana yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada 13 Januari lalu kini tengah diteruskan kepada tenaga kesehatan dan pelayanan publik.

“Pemerintah sudah membuat jadwal dimana jadwal ini Presiden meminta bahwa vaksinasi akan diselesaikan di bulan Desember. Diharapkan vaksinasi ini dapat mencapai target. Sekarang sekitar 179 ribu orang telah divaksinasi,” imbuhnya.

Menurut Airlangga, berdasarkan arahan Presiden tersebut, masyarakat yang direncanakan akan divaksinasi Januari-Maret 2022 akan ditarik maju menjadi lebih awal.

Airlangga mengimbau agar program vaksinasi dapat diawasi bersama. Ia juga mengimbau agar masyarakat senantiasa terus menjaga kedisiplinan dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan melakukan 3M, yakni Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak.

“Selain itu, program Testing, Tracing, dan Treatment (3T) tetap harus dijalankan dan diikuti dengan ketersediaan obat. Diharapkan rumah sakit dapat menangani secara baik,” ujar Airlangga.

Optimisme juga hadir dari indeks keyakinan konsumen yang mulai menunjukkan pemulihan tingkat kepercayaan dalam melakukan konsumsi. Hal ini tercermin dari peningkatan indeks keyakinan konsumen yang membaik ke level 96,5 di bulan Desember 2020. Menko Airlangga berharap indeks ini dapat cross ke 100, sehingga kontribusinya dapat lebih meningkatkan optimisme.

Dunia usaha juga mulai bangkit, aktivitas manufaktur telah memasuki fase ekspansi (51,3) di bulan Desember 2020. “Impor barang baku dan barang modal sudah meningkat,” ujar Airlangga.

Permintaan akan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Airlangga pun mengungkapkan bahwa tahun lalu realisasi KUR mencapai target 100 persen.

“Penggunaan dari financial technology (fintech) juga sudah baik, angkanya sudah mencapai Rp140 triliun. Fintech adalah proxy untuk kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM),” ucap Menko Airlangga.

Ketahanan sektor eksternal juga masih terjaga dengan baik. Hal ini didukung oleh neraca perdagangan yang telah mengalami surplus selama 8 bulan berturut-turut hingga sepanjang tahun 2020, serta surplus secara kumulatif mencapai 21,74 miliar USD. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa ekspor Indonesia masih bergerak.

Prestasi ini, lanjut Airlangga, didukung oleh beberapa produk manufaktur seperti CPO dan turunannya, batu bara, logam, elektronik, perhiasan, dan industri kertas. Sektor tersebut merupakan beberapa sektor yang bisa menopang perekonomian nasional.

Menko Airlangga juga menuturkan bahwa IHSG dan nilai tukar Rupiah tengah membaik. Rupiah mencatat penguatan tertinggi sejak Maret 2020. “Indonesia adalah salah satu negara yang mampu menjaga pergerakan nilai tukar dibandingkan dengan negara-negara lain,” terangnya.

Pemerintah pun berkomitmen untuk mendukung program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). “Angka terkait dengan alokasi pemulihan ekonomi di tahun 2021 besarnya 553 triliun, yang bila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya adalah 579,78 triliun. Artinya Pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini memerlukan support yang sama dengan tahun 2020,” ucap Airlangga.

Dukungan penciptaan lapangan kerja diberikan melalui UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam waktu dekat, Pemerintah akan menurunkan RPP dan RPerpres. “Sehingga total regulasi yang dibuat adalah 52 peraturan pelaksanaan, yang terdiri dari 48 PP dan 4 RPerpres,” tutur Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan rencana investasi atau positive list. Terdapat kurang lebih 246 bidang usaha prioritas yang nanti akan diberikan insentif fiskal dan non-fiskal (a.l. Tax Holiday dan Tax Allowances), 90 bidang usaha dialokasikan atau dimitrakan dengan koperasi dan UMKM, dan 46 bidang usaha dengan persyaratan.

“Selain itu, lebih dari 1700 bidang usaha terbuka dengan semacam rule of thumb bahwa investasi dibawah 10 miliar itu adalah dikhususkan untuk UMKM, sedangkan untuk modal asing ataupun modal besar itu diatas Rp10 miliar,” ujar Airlangga.

Untuk mengelola dana investasi dari luar negeri dan dalam negeri, Pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA). Pemerintah juga sudah memasukan nama-nama yang akan menjadi dewan pengawas.

Perluasan akses pasar bagi dunia usaha juga ditempuh pemerintah melalui perjanjian kerjasama internasional. Salah satunya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah ditandatangani.

“RCEP merupakan blok perekonomian terbesar di dunia dengan market USD 186 billion. Dari RCEP ini diharapkan hampir seluruhnya menjadi mitra dagang Indonesia yang tentu sangat strategis,” pungkas Menko Airlangga.

Menembus Medan Sulit, PLN Berhasil Pulihkan 5 Gardu Listrik di Ulumanda Sulbar

Penulis
Sopyan
-
Menembus Medan Sulit, PLN Berhasil Pulihkan 5 Gardu Listrik di Ulumanda Sulbar

SuaraPemerintah.id – Setelah berjuang menembus akses ke Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), PLN berhasil memulihkan lima gardu terdampak gempa. Sebelumnya gempa bermagnitudo 6,2 Skala Richter (SR) yang terjadi pada Jumat (15/1) dinihari lalu, menyebabkan longsor dan memutus akses jalan ke Kecamatan Ulumanda.

“Wilayah yang paling sulit ditembus memang Ulumanda, bukan karena kita tidak bisa memulihkan, tapi akses ke lokasi yang tertutup. Alhamdulillah ketika sebagian akses terbuka, kita langsung gerak cepat memulihkan,” tutur General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UIW Sulselrabar) Awaluddin Hafid.

Untuk menyalakan listrik di Kecamatan Ulumanda, sebanyak 73 personil PLN harus melewati akses jalan yang ekstrim dan rusak berupa tanah berlumpur serta rawan longsor akibat gempa.

Untuk memulihkan kelistrikan di Ulumanda, material kelistrikan harus diangkut menggunakan motor trail dan mobil “hardtop”. Di beberapa titik pun material harus dipanggul atau diangkat secara manual oleh petugas.

Berkat upaya tersebut, lima gardu yang berlokasi di Kampung Kabiraan, Kampung Tamarimbi, Kampung Tamalonang serta Kampung Aholeang kini telah menyala. Sebanyak 550 pelanggan di Kecamatan Ulumanda kini dapat menikmati listrik PLN kembali.

Secara umum, kelistrikan Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) telah pulih sejak Rabu (20/1). Seluruh gardu terdampak gempa telah berhasil dinyalakan lima hari pasca diguncang gempa pada Jumat (15/01) dinihari. Kecamatan Ulumanda menjadi satu-satunya wilayah yang belum dapat diakses oleh PLN, karena jalan yang terputus.

PLN kini terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memulihkan sisa 11 gardu terdampak gempa di Ulumanda.

“Sementara kami menunggu ijin untuk mengakses lokasi, karena saat ini sedang dilakukan pengerjaan untuk membuka akses oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum. Infonya dua hari ke depan kita sudah bisa masuk ke lokasi,” tambah Hafid.

Hafid menyadari, listrik memiliki peran penting dalam pemulihan masyarakat pasca bencana gempa. Dirinya pun memastikan petugas PLN terus bersiaga dan siap untuk segera memulihkan ketika sudah akses sudah bisa dilalui dan mendapatkan ijin dari pemerintah daerah.

Untuk sementara, PLN telah mengirimkan genset ke lokasi dan 25 unit Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebagai alternatif cahaya sementara bagi warga kecamatan Ulumanda.
PLN berkomitmen untuk terus bersiaga demi memulihkan kelistrikan di Ulumanda. Hadirnya listrik diharapkan dapat membuat Mamuju dan Majene kembali bangkit.

Implementasikan Protokol Covid-19, 642 Cabang Pegadaian Raih Label SIBV Safe Guard

Penulis
Sopyan
-
Implementasikan Protokol Covid-19, 642 Cabang Pegadaian Raih Label SIBV Safe Guard

SuaraPemerintah.id – PT Pegadaian (Persero) mendapatkan atestasi atau pengakuan sebagai salah satu perusahaan BUMN yang dinilai fokus pada implementasi protokol Covid-19 dan siap bekerja dalam era tatanan baru. hal ini terbukti, 642 cabang Pegadaian yang tersebar dari sabang sampai Merauke berhasil memperoleh Label SIBV Safe Guard, label yang mengacu pada praktik global yang telah direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sesuai dengan Kementerian Kesehatan.

Label SIBV Safe Guard, diterima langsung oleh Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto dan diserahkan oleh Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero), Dian M. Noer dan Direktur Berau Veritas Indonesia, Didie Tedjosumirat secara virtual.

“Sepanjang 2020 SIBV telah melakukan asesmen untuk memastikan implementasi protokol kesehatan di berbagai instansi dan BUMN salah satunya Pegadaian. Pada 2021 ini layanan SIBV masih memegang komitmen yang sama untuk memulihkan ekonomi bangsa dan membantu bisnis mulai beroperasi kembali di tengah pandemi. Melalui audit untuk Pegadaian, kami juga ingin menunjukkan kompetensi SIBV untuk melakukan audit skala besar, dengan jangkauan wilayah luas, seluruh Indonesia. Tentunya dengan didukung teknologi seperti remote audit yang efektif dan efisien.” Jelas Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero), Dian M. Noer terkait komitmen dan rekam jejak SIBV.

Direktur Utama Pegadaian, Kuswiyoto mengaku bangga dengan prestasi yang berhasil dicapai oleh Pegadaian atas komitmen perusahaan yang selalu berupaya untuk menjadi perusahaan BUMN yang taat aturan protokol Kesehatan selama pandemi demi kepentingan karyawan maupun nasabah. Selain itu pemberian label ini juga akan meningkatan kepercayaan mitra dan seluruh stakeholder untuk merasa aman, dan nyaman selama berada di lingkungan  perusahaan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Insan Pegadaian yang sudah berjuang dan berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan ketat baik untuk melindungi diri maupun melindungi para nasabah. Saya berharap, Pegadaian bisa mempertahankan prestasi dari Label SIBV Safe Guard ini, untuk menggerakan dan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”. Ucap Kuswiyoto, Jakarta, Senin (25/01/21).

Dalam rangka menumbuhkembangkan nilai budaya AKHLAK yang harmonis, adaptif dan meningkatkan kesadaran untuk menjalankan adaptasi Kebiasaan Baru serta  pencegahan Covid-19, Pegadaian menggelar acara Webinar bertajuk Pegadaian Leaders Talk vol.4 : “Tahun Baru, Semangat Adaptasi Kebiasaan Baru” yang diselenggarakan pada hari Senin, 25 Januari 2021.

Melalui webinar ini, turut mengundang narasumber Marsdya (Purn) Eris Herryanto selaku Sekretaris Tim Pengarah Penanganan Covid-19 BUMN untuk memaparkan bagaimana kasus Covid-19 di dilingkungan BUMN dan tanah air, serta Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir yang akan menjelaskan pentingnya Vaksin bagi masyarakat untuk mencegah penularan virus Covid-19.

Sebelumnya pada September 2020 lalu, Pegadaian telah lebih dulu meraih Label SIBV Safe Guard untuk Kantor Pusat dan 12 Kantor Wilayah Pegadaian di berbagai daerah, karena dinilai sebagai perusahaan BUMN yang memperhatikan kondisi kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang layak bagi karyawan dan nasabah.

Diharapkan dengan atestasi berupa sertifikasi standar keamanan Covid-19 ini, Pegadaian dapat konsisten dalam menjaga keberlanjutan implementasi penerapan protokol kesehatan, dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh nasabah, saat berada di outlet-outlet pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia.

 

KKP Berikan Cara Penanganan Biota Laut Terdampar pada Warga Lombok Tengah

Penulis
Sopyan
-
KKP Berikan Cara Penanganan Biota Laut Terdampar pada Warga Lombok Tengah

SuaraPemerintah.id – Petugas Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Wilayah Kerja (wilker) NTB, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajarkan cara penanganan biota laut terdampar kepada warga di lokasi kejadian duyung (dugong) terdampar di Pantai Ariguling, Lombok Tengah.

Pasalnya, masyarakat sekitar kejadian masih seringkali memanfaatkan bangkai dugong. Dugong, statusnya termasuk mamalia laut yang dilindungi secara nasional dan international.

“Dugong adalah biota laut yang dilindungi penuh. Seluruh bagian tubuh dan produk turunannya tidak boleh dimanfaatkan,” ujar Kepala BPSPL Denpasar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL), Permana Yudiarso saat memberikan keterangan.

Yudi menerangkan, penyadartahuan tentang perlindungan dugong dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari.

“Edukasi kami lakukan sebagai bagian tindakan persuasif KKP. Selain melakukan sosialisasi dengan penemu dugong, kami juga menginformasikan dan menjelaskan tentang regulasi/peraturan jenis-jenis ikan yang dilindungi kepada nelayan sekitar,” terang Yudi di Denpasar.

Sebelumnya, BPSPL Denpasar mendapatkan laporan lewat media sosial yang mengabarkan kejadian dugong mati yang diseret warga ke tepi di Pantai Ariguling, Desa Tumpak Pujut, Lombok Tengah pada (24/01) lalu.

Mendapati kabar tersebut, petugas bersama Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) NTB turun ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi. Saat petugas tiba di lokasi, kondisi dugong sudah membusuk dan dipotong-potong oleh warga, dagingnya pun telah dibagi-bagikan.

Jaja, penemu bangkai dugong yang berprofesi sebagai pemandu wisata selancar (guide surfing) menjelaskan bahwa dugong atau yang dikenal dengan nama lokal duyung kerbau ditemukan sudah mengambang di tengah laut depan warungnya pada jam 06.30 WITA dengan luka di bagian kepala.

Bangkai dugong tersebut kemudian diseret bersama-sama warga ke pantai dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Alasannya, jika dibiarkan akan membusuk, menimbulkan bau serta penyakit.

Walikota Semarang Minta Warga Tambakrejo Segera Tempati Kampung Nelayan

Penulis
Sopyan
-
Walikota Semarang Minta Warga Tambakrejo Segera Tempati Kampung Nelayan

SuaraPemerintah.id – Normalisasi Banjir Kanal Timur merupakan salah satu project strategis penanganan banjir di Kota Semarang. Namun, meski project tersebut penting bagi masyarakat Kota Semarang, pelaksanaannya pun tak semulus yang diharapkan.

Mulai dikerjakan sejak tahun 2018, penyelesaian normalisasi Banjir Kanal Timur menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam kaitan pembebasan lahan untuk pelaksanaan project tersebut.

Upaya persuasif luar biasa dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Sejumlah pertemuan dengan masyarakat yang menempati bantaran Banjir Kanal Timur digelar secara intensif. Sejumlah tempat bahkan disiapkan Pemerintah Kota Semarang sebagai lokasi baru aktifitas masyarakat yang terdampak project tersebut.

Tapi tetap saja tak semuanya sepakat dengan tawaran yang diberikan Pemerintah Kota Semarang. Salah satunya Warga Tambakrejo, yang keukeuh tidak ingin pindah ke rusunawa yang telah disediakan.

Negosiasi alot tersebut kemudian berujung pada diundangnya seluruh warga Tambakrejo yang tidak mau menempati rusunawa, untuk berdiskusi secara langsung dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (Hendi) pada tanggal 12 Mei 2019.

Dalam pertemuan tersebut, Hendi yang merasa permasalahan di Tambakrejo terlalu berlarut-larut menemukan titik temu, meminta agar jajarannya dan Warga Tambakrejo mengambil jalan tengah. Hendi lantas berjanji akan membangunkan sebuah Kampung Nelayan untuk masyarakat, di lahan yang tidak terdampak project Banjir Kanal Timur.

Tak sampai di situ, Hendi kemudian mengawal langsung kesepakatan yang telah diambilnya bersama warga Tambakrejo. Dirinya juga beberapa kali langsung mendatangi warga untuk berkomunikasi tentang keberlanjutan project tersebut.

Hendi meyakinkan warga bahwa dia memegang komitmen untuk membangun Kampung Nelayan di wilayah Kalimati, lokasi yang dipilih warga karena tidak berjauhan dengan lokasi tempat tinggal mereka semula.

Pada tanggal 7 Agustus 2019, Hendi mulai menepati janjinya dengan meresmikan Mushola Al Firdaus, tidak jauh dari tempat tinggal warga Tambakrejo semula.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga kembali menegaskan bahwa Kampung Nelayan akan segera dibangun sebagai wilayah tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk warga Tambakrejo.

Kini sesuai janji Hendi, Kampung Nelayan sekarang telah didirikan oleh Pemerintah Kota Semarang yang diperuntukkan bagi warga Tambakrejo.

Untuk itu Wali Kota Semarang tersebut kembali mengundang perwakilan warga Tambakrejo, agar area permukiman tersebut dapat segera dimanfaatkan.

Bertempat di kantornya di Jalan Pemuda, Kota Semarang, Hendi menerima warga Tambakrejo, Senin (25/1).

“Sebenarnya pada 19 Januari lalu, kita akan meresmikan proyek pembangunan Pemerintah Kota Semarang, salah satunya proyek pembangunan kampung Nelayan Tambakrejo. Tapi karena Pemerintah pusat memberlakukan PPKM, maka sedulur – sedulur ini masuk dulu saja,” pinta Hendi kepada jajarannya yang mendampingi menerima warga Tambakrejo.

Di sisi lain Hendi juga menekankan apa yang diupayakannya tersebut merupakan bagian dari komitmennya dalam menangani persoalan rob dan banjir di wilayah Semarang bagian timur, yang antara lain melakukan normalisasi 5 sungai besar, meliputi Kali Tenggang, Kali Sringin, Kali Babon, Kali Banger, serta Banjir Kanal Timur.

“Jadi mudah-mudahan dengan adanya kampung nelayan Tambakrejo ini dapat memberi manfaat bagi warga dan Insyaa Allah akan memberi kebermanfaatan untuk kepentingan besar masyarakat Kota Semarang,” pungkas Hendi.

Sementara itu, Kepala Dinas Permukiman Kota Semarang, Ali, mengungkapkan akan segera melakukan pengundian kepada 97 KK agar dapat segera menempati Kampung Nelayan.

“Jadi semuanya sudah siap untuk rumah yang akan ditempati termasuk nomor-nomor undian bagi warga juga sudah kita siapkan. Harapannya dengan pengundian ini, akan lebih adil, tidak ada saling iri semata-mata untuk kebaikan bersama khususnya bagi warga yang akan menempati kampung nelayan Tambakrejo,” terang Ali.

Baznas Temanggung Berikan Beasiswa pada 13 Santri Tahfidz

Penulis
Sopyan
-
Baznas Berikan Beasiswa Kepada Santri Tahfidz di Temanggung

SuaraPemerintah.id – Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menyerahkan beasiswa tahfidz Alquran kepada santri tahfidz di Aula Baznas Temanggung, Selasa (26/1/2021). Beasiswa diberikan kepada santri yang khatam 30 Juz Alquran yang berasal dari sejumlah Pondok Pesantren (Ponpes) di Temanggung.

Hadir dalam kegiatan tersebut pengasuh Pondok Pesantren Nida Alquran, Paladan, Tegalsari, Kedu, KH Hasyim Afandi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung KH Yakub Mubarok dan sejumlah tokoh ulama lainnya.

Dalam sambutannya, KH Hasyim Afandi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Baznas Temanggung atas kiprahnya dalam memberikan bantuan beasiswa bagi para santri.

“Diharapkan dengan adanya beasiswa akan semakin banyak para santri yang khatam dan mampu menghafal Alquran. Hal penting adalah mempersiapkan generasi muda para santri yang mampu memahami dan menghafal Alquran sebagai cikal bakal imam salat dan pemimpin masa depan,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua MUI Kabupaten Temanggung KH Yakub Mubarok, yang mengatakan selain mampu khatam dan menghafal Alquran, para santri juga diharapkan bisa menghafal tafsir Alquran.

“Dengan demikian pemahaman akan isi kandungan kitab suci Alquran semakin meningkat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Ketua Baznas Kabupaten Temanggung  H Djundardo mengatakan, program beasiswa  bagi  santri tahfiz Alquran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui zakat dengan memfasilitasi para santri  untuk meningkatkan kemampuan menghafal Alquran.

Lebih lanjut dijelaskan, beasiswa tahfidz Alquran diberikan kepada 60 santri pondok pesantren yang  khatam Alquran 30 juz dengan nominal beasiswa sejumlah Rp450.000.

“Untuk tahap pertama ini diserahkan kepada 13 santri yang terdiri dari dua santri putra dan 11 santri putri dari berbagai pondok pesantren, antara lain Ponpes Nurul Falah, Al Hikmah, Al Munawar, Nida Alqur’an, Al Rifa’i, Talimatul Aulad Al Jalal dan dari Ponpes Zaidatul Ma’arif,” ungkapnya.

Selain beasiswa tahfidz Alquran,  Baznas Temanggung juga memberikan beasiswa tuntas SLTA atau disebut dengan istilah Bintang Baznas.

“Pada tahun 2020 lalu, Baznas Temanggung membiayai 300 siswa yang setiap siswa menerima Rp4.600.000 per tahun dan bantuan pendidikan insidental dari anak tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA  bagi anak-anak yang tidak mendapat beasiswa,” jelas Djundardo.

Ia menambahkan, selain memberikan beasiswa, Baznas Temanggung juga memberikan bantuan lain, di antaranya bantuan kesehatan bagi orang miskin, bantuan modal kerja _micro finance_, bantuan  bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19, bantuan air bersih, bantuan kepada korban bencana kebakaran, bantuan bagi difabel berupa kursi roda, kaki palsu dan juga alat bantu dengar bagi yang membutuhkan.

“Dana yang kita tasharufkan merupakan dana yang dikumpulkan dari  para PNS  maupun warga masyarakat lainnya yang menyetorkan zakatnya ke Baznas Temanggung. Diharapkan jumlahnya terus bertambah, sehingga banyak program yang bisa digarap  untuk membantu kaum duafa supaya kesejahteraannya meningkat,” pungkasnya.

Presiden Jokowi Targetkan Vaksinasi Masyarakat Pertengahan Februari

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan kemungkinan masyarakat umum bisa mendapat vaksinasi Covid-19 pada pertengahan Februari 2021. Hal tiu disampaikan Jokowi usai menerima vaksin Covid-19 buatan Sinovac untuk kedua kalinya di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/1).

“Sesuai yang sampaikan di awal, pertama prioritas untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat. Kemudian TNI dan Polri, pelayan publik, serta masyarakat nanti berbarengan. Saya kira di Februari pertengahan bisa masuk ke sana,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pada tahap awal vaksinasi ditujukan bagi mereka yang menjadi prioritas dan berada di garda terdepan penanganan Covid-19, seperti tenaga kesehatan. “Pertama diprioritaskan ke tenaga kesehatan kemudian berikutnya TNI, Polri, pelayan publik,” kata mantan gubernur DKI tersebut.

Jokowi menargetkan, jumlah realisasi vaksinasi bisa terus meningkat setiap harinya. Dengan kemampuan 30 ribu vaksinator, 10 ribu puskesmas, dan tiga ribu rumah sakit di Indonesia, dirinya menargetkan vaksinasi dapat mencapai 900 ribu hingga 1 juta orang setiap harinya.

“Tapi ini target, ini yang perlu waktu dan manajemen yang baik yang selalu saya sampaikan ke Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin),” ujar Jokowi.

Dia mengingatkan, meskipun sudah divaksin, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).

“Itu penting, karena kuncinya ada di situ, selain vaksinasi kuncinya menjaga protokol. Kurangi mobilitas ke mana-mana. Saya kira itu,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan vaksinasi kedua itu, Jokowi mengaku, tak merasakan apa-apa seperti saat vaksinasi perdana.

“Sama seperti yang dilakukan dua pekan lalu tidak terasa dan setelah dua jam hanya pegal-pegal dan sekarang sama sama aktivitas ke mana-mana,” ujarnya.

Pemerintah masih menargetkan vaksinasi Covid-19 bisa rampung sebelum akhir 2021. Salah satu upayanya dengan memastikan pesanan vaksin tiba sesuai jadwal.

Dari 426 juta dosis vaksin yang sudah dipesan, sedikitnya 92,6 juta dosis vaksin akan tiba sepanjang semester I 2021 ini.

Presiden Jokowi sempat merinci pengadaan vaksin Covid-19 oleh pemerintah. Pada Januari ini, sebanyak 3 juta dosis vaksin Covid-19 didatangkan ke Indonesia.

Menyusul pada Februari, sebanyak 4,7 juta vaksin masuk. Selanjutnya pada Maret sebanyak 8,5 juta dosis vaksin, April 16,6 juta dosis, Mei 24,9 juta dosis, dan Juni 34,9 juta dosis.

Pelantikan Kapolri, Sigit Ingin Wujudkan Polri yang Tegas Tapi Humanis

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Komjen Listyo Sigit Prabowo telah resmi diangkat sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri). Acara pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Rabu 27 Januari 2021. Sekretaris Militer (Sekmil) Mohamad Tonny Harjono membacakan keputusan Presiden RI mengenai pengangkatan Kapolri tersebut.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 5/POLRI Tahun 2021 telah ditetapkan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jendral Polisi Idham Azis. Ketetapan tersebut dibuat pada tanggal 25 Januari 2021. Dalam Kepres tersebut juga menyatakan ucapan terimakasih Presiden Joko Widodo atas pengabdian dan jasa Idham Azis selama memangku jabatan Kapolri.

Sekmil Harjono juga membacakan surat Kepres No 7/POLRI Tahun 2021 Tentang Kenaikan pangkat golongan perwira tinggi Polri. Dalam Kepres tersebut ditetapkan mengenai kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Jendral Polisi. Ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2021.

Sebelumnya, DPR menyetujui Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPR.

Persetujuan Sigit menjadi Kapolri diawali dengan pembacaan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR. Berdasarkan hasil fit and proper test, Komisi III menyetujui Komjen Sigit menjadi Kapolri.

“Komisi III menyadari dan menyadari bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan persyaratan mutlak untuk menjadi Kapolri. Atas dasar itu, Komisi III DPR RI menyetujui untuk mengangkat calon Kapolri yang diusulkan Presiden RI,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam rapat paripurna pengambilan keputusan Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri digelar di gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).

Surat persetujuan itu kemudian dikirimkan DPR kepada Mensesneg Pratikno pada Jumat (22/1). Berdasarkan surat tersebut, selanjutnya dibuat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Listyo Sigit Prabowo berjanji akan membawa Polri makin profesional dalam berbagai bidang, termasuk penegakan hukum. Listyo Sigit Prabowo mengenalkan konsep presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Sigit mengatakan penegakan hukum harus tegas tapi juga humanis. Dia tidak ingin ada lagi kasus-kasus yang mengusik rasa keadilan di masyarakat.

“Betul penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Di saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugasnya Sigit ingin menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, juga pelayanan yang transparan, dan penegakan hukum berkelanjutan.

“Untuk mewujudkan harapan masyarakat Polri akan menindaklanjuti berbagai program yang telah kami usulkan, yaitu tranformasi di 4 bidang dan dalam aksinya dilakukan di 16 program kegiatam,” jelas Sigit.

Sigit mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan pelantikan dirinya. Sigit mengungkapkan saat ini Polri dihadapkan pada tantangan pandemi. Polri harus berperan dalam mengatasi tantangan tesebut, diantaranya upaya penanggulangan disiplin protokol kesehatan.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” ujarnya.

Terakhir Sigit menyampaikan peran Polri dalam mengawal pertumbuhan ekonomi nasional. Dimana ekonomi akan tumbuh jika situasi keamanan dan ketertiban nasional berjalan dengan baik.

 

Vaksin Covid-19 Bagi Nakes di Kepulauan Seribu Mulai Didistribusikan

Penulis
Sopyan
-
Vaksin Covid-19 Bagi Nakes di Kepulauan Seribu Mulai Didistribusikan

SuaraPemerintah.id – Vaksin COVID-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di RSUD Kepulauan Seribu, Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan mulai didistribusikan.

Kepala Seksi Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu, Evan Setiawan mengatakan, jumlah alokasi vaksin tahap pertama untuk RSUD Kepulauan Seribu sebanyak 113 dosis,

Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara 89 dosis dan Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan berjumlah 123 dosis vaksin covid-19.

“Distribusi dilakukan dengan menggunakan kapal kesehatan dan mendapatkan pengawalan ketat dari jajaran Polres Kepulauan Seribu,” ujarnya, Selasa (26/1).

Menurutnya, proses vaksinasi pada tahap awal ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat yang memprioritaskan nakes.

“Kami akan laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tentunya mematuhi panduan yang sudah diberikan,” tandasnya.

39.167 Pelaku Usaha Mikro Batam Terima Bantuan Rp2,4 Juta

Penulis
Sopyan
-
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Suleman Nababan

SuaraPemerintah.id – Sampai penghujung Tahun 2020 Sebanyak 39.167 pelaku usaha mikro di Batam menerima Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Republik Indonesia Total, Rp94.000.800.000

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Suleman Nababan, mengatakan proses pencairan sudah berlangsung dan berdasarkan informasi pihak Bank Penyalur (BRI) sampai hari ini masih ada sekitar 2.000 an pelaku Usaha Mikro penerima yang terkendala akibat kendala teknis.

“Sampai saat ini, BPUM bagi pelaku usaha mikro di Batam sebanyak 39.167. Masing-masing menerima bantuan Rp2,4 juta,” ujar Suleman, Selasa (26/1/2021).

Untuk penerima, kata dia, Dinas; Camat bersama Lurah melakukan pendaftaran dan usulan calon penerima pelaku Usaha Mikro . Usulan dari Camat dan Lurah dan pendaftaran pada Dinas calon penerima BPUM. Diteruskan kpd Kementerian KUKM RI. Selain itu, pendataan dan usulan calon penerima BPUM juga dilakukan oleh Lembaga lainnya (PT Bank BRI, Perum Pegadaian, PT PNM dan Koperasi) secara langsung ke Kementerian KUKM RI.

“Data usulan tersebut diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian KUMK RI bekerja sama dengan OJK, kemudian ditetapkan sebagai penerima secara bertahap,” ujarnya.

Untuk proses pencairan, diserahkan langsung kepada bank pelaksana. Ia mengaku, semua data penerima sepenuhnya ditetapkan oleh Kementerian KUMK RI. “Pencairan dilakukan di bank pelaksana (BRI dan BNI). Pihak bank akan menghubungi penerima BPUM melalui pesan singkat (SMS),” ujarnya.

Jika mendapat pemberitahuan, penerima hanya perlu membawa identitas diri (NIK), menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh penerima di bank pelaksana. “Pencairan dengan cara transfer 100 persen tanpa biaya potongan. Khusus pelaku usaha mikro penerima bantuan melalui BRI bisa mengecek lewat eform BRI http://eform.bri.co.id/BPUM,” kata dia.

Suleman menjutkan, bantuan tersebut digunakan pelaku usaha mikro untuk melanjutkan usahanya seperti membeli barang-barang kebutuhan usaha, sebagian untuk biaya hidup kebutuhan sehari-hari berusaha.

“Dengan adanya BPUM, diharapkan bisa membangkitkan usaha mikro dan bagian upaya pemerintah memulihkan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19,” katanya.

1...4,5504,5514,552...4,868Halaman 4,551 dari 4,868