Beranda blog Halaman 4550

OJK Terbitkan Ijin Pembentukan Bank Syariah Indonesia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini mengeluarkan izin pembentukan Bank Syariah Indonesia. Bank ini merupakan penggabungan dari PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRIsyariah.

Izin tersebut diberikan melalui surat dengan Nomor : SR-3/PB.1/2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk, serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Selanjutnya, Bank Syariah Indonesia akan melakukan pengurusan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selain itu, juga perubahan saham di Bursa Efek Indonesia.

“Selanjutnya Bank Syariah Indonesia akan melakukan pengurusan perubahan anggaran dasar di Kemenkumham dan perubahan/pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia,” tulis Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/1).

Izin dari OJK ini sesuai dengan pernyataan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Hery Gunardi, pada pekan lalu. Dia mengatakan, perusahaan gabungan tersebut akan mengantongi restu dari regulator pada Januari 2021.

Setelah itu, bank tersebut baru akan melakukan legal merger pada 1 Februari untuk resmi berdiri.

“1 Februari ini akan terjadi legal merger tiga bank syariah dan di sini momen Indonesia punya bank syariah terbesar. BSI sendiri belum berdiri, karena formalnya setelah legal merger,” kata Hery dalam Webinar Masyarakat Ekonomi Syariah 7th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF).

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan perkembangan merger tiga bank syariah BUMN dengan entitas penerima yakni PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS). Bank ini nantinya akan bernama Bank Syariah Indonesia, tetap dengan kode perdagangan BRIS di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ia mengatakan bahwa pre-launch atau pra-peluncuran Bank Syariah Indonesia akan dilakukan pada akhir bulan ini.

“Dari klaster ada, 12 klaster, fokus dari perbankan, asuransi, energi, kesehatan, infralogistik, dan lainnya. Klaster-klaster ini memperkuat strategic value, sedang kita dorong minggu depan merger tiga bank syariah BUMN,” kata Tiko, dalam forum Media Group Summit 2021, secara virtual, Rabu (26/1/2021).

Tiga bank yang bergabung di BRIS yakni BRISyariah, PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah. Ketiganya akan membentuk aset bersama senilai Rp 214,6 triliun dan diharapkan masuk TOP 10 global syariah bank dari sisi market capitalization atau kapitalisasi pasar.

Bank BRIS hasil gabungan alias BSI juga akan menjadi Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III dengan modal inti sebesar Rp 20,4 triliun.

Jaringan akan ditopang 1.200 cabang di seluruh Indonesia dan 1.700 ATM di seluruh Indonesia, dengan 20.000 karyawan lebih di seluruh Indonesia. Tanggal efektif merger ini diharapkan pada awal Februari mendatang.

Pemerintah akan menjadi ultimate shareholder dari bank hasil penggabungan melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) sebagai pemegang saham bank hasil penggabungan.

Target Buka 10 Gerai , Ace Hardware Siapkan Capex 150 Miliar

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Baru saja memasuki awal 2021, namun PT Ace Hardware Tbk langsung tancap gas untuk menambah jumlah gerainya. Untuk merealisasikan, perusahaan sudah menganggarkan modal sebesar Rp 150 miliar untuk 9-10 gerai.

“Target pembukaan toko baru di tahun 2021 yaitu sembilan sampai 10 gerai, dengan capex senilai Rp 150 miliar,” kata Helen Tanzil VP Investor Relations and Corporate Secretary ACES, Rabu (27/1).

Asal tahu saja, target pembukaan gerai baru dan alokasi capex yang dianggarkan ACES di tahun ini lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun lalu.

Pada 2020, ACES berhasil merealisasikan pembukaan 14 gerai baru Ace Hardware. Adapun capex yang disiapkan perusahaan di tahun lalu mencapai Rp 250 miliar.

Sepanjang 2020, ACES membuka 14 gerai baru dengan total luas lahan 39.100 meter persegi. Daerah yang menjadi lahan ekspansinya antara lain adalah Gorontalo, Bogor, Makassar, Mojokerto, Yogyakarta, Tangerang, Riau, Semarang, Sumatra Utara, Depok hingga Manado.

Dengan demikian, hingga akhir tahun 2020, ACES telah memiliki total 208 gerai di seluruh Indonesia.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2020, ACES membukukan penurunan pendapatan sebesar 8,19% menjadi Rp 5,38 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 5,86 triliun.

Adapun laba periode berjalan ACES juga turun 27,61% menjadi Rp 523,51 miliar dari sebelumnya Rp 723,27 miliar.

Pemprov DKI Siapkan 17 Ribu Lebih Petak Makam Covid

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya dalam hal ketersediaan lahan pemakaman korban Covid-19. Terbaru, melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza, tengah mempersiapkan 17 ribu lebih petak makam di beberapa tempat pemakaman umum (TPU).

“Insya Allah, di bulan depan secara bertahap kita akan mempersiapkan tidak kurang daro 17.100 petak (makam),” kata Ariza saat meninjau kesiapan TPU Rorotan, Jakarta Utara, Rabu (27/1).

Salah satu lahan pemakaman khusus Covid-19 yang tengah dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah TPU Rorotan. Ariza mengungkapkan, total luas lahan yang ada di TPU itu mencapai 25 hektare.

Namun, kata dia, lahan pemakaman yang sedang dipersiapkan di TPU Rorotan seluas 8 ribu meter persegi dengan kapasitas 1.500 petak makam. Menurutnya, lokasi itu sudah dapat difungsikan pada pekan depan.

“Insya Allah, minggu depan sudah bisa difungsikan. Sekarang dalam proses penyiapan akses jalan menuju tempat pemakaman,” ungkap Ariza.

Selain itu, sambung dia, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan lahan pemakaman di TPU Bambu Apus Jakarta Timur. Dia menuturkan, di lokasi ini, lahan yang disiapkan memiliki luas 3 ribu meter persegi dan daya tampung 800 petak makam.

Kemudian, di TPU Srengseng Sawah Jakarta Selatan juga dalam proses persiapan penambahan lahan seluas total 3,4 hektare dengan daya tampung 1.900 petak makam. Lalu, di TPU Tegal Alur Jakarta Barat pun terdapat lahan 1,3 hektare tambahan yang mampu menampung 800 petak.

“Di Kramat Tiga juga 9 ribu petak (makam) yang dalam proses persiapan seluas 5,2 hektare dan di Pondok Gede rencananya 2,1 hektare dengan kemampuan 3.900 petak,” jelasnya.

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, tidak ada masalah dalam menyiapkan lahan pemakaman khusus Covid-19 di Jakarta. Bahkan, dia mengklaim, nantinya Pemprov DKI akan menambah kapasitas pemakaman sekitar seribu petak setiap bulannya.

“Jadi semuanya itu secara bertahap, kita kan sudah mengukur angka kematian per hari berpa, kemampuan kita menyiapkan petak (makam) berapa, jadi prinsipnya ketersediaan lahan tidak ada masalah,” tutur dia.

“Sekalipun Jakarta adalah Ibu Kota, sulit menyiapkan lahan dalam jumlah besar, tapi untuk pemakaman covid kami siapkan sebaik mungkin,” lanjutnya menjelaskan.

Namun, Ariza menambahkan, pihaknya terus berupaya menekan angka kasus positif Covid-19. Sehingga, dia berharap, kasus kematian akibat virus corona juga bisa menurun.

Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Pemerintah Siapkan Langkah Khusus 

Penulis
Sopyan
-
Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Pemerintah Siapkan Langkah Khusus 

SuaraPemerintah.id – Kasus positif Covid-19 di Indonesia tembus 1 juta kasus. Data hari Selasa, 26 Januari, mencatat kasus positif bertambah sebanyak 13.094 orang dan membuat total kasus positif virus corona di Indonesia tembus 1.012.350 orang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, melonjaknya kasus Covid-19 yang tembus 1 juta menandakan perlunya langkah penanganan khusus.

“Perkembangan kasus kita evaluasi dan tentu saja ini memerlukan langkah khusus yang berbeda dari yang selama ini telah dilakukan,” ujar Muhadjir dalam Acara Prime Talk Metro TV, pada Selasa malam, (26/1).

Muhadjir mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo meminta kepada jajaran menteri terkait agar dilakukan perubahan strategi dan pendekatan supaya penanganan Covid-19 berjalan lebih baik.

“Terutama level hulu, langkah untuk melakukan karantina terbatas, kemudian tracing tracking testing, dan tentu saja protokol kesehatan 3M dan pengobatan pada mereka yang berstatus sebagai penyandang Covid-19,” ungkapnya.

Muhadjir yang juga merupakan Wakil Ketua III KPC-PEN menerangkan, salah satu langkah khusus yang diminta Presiden dalam penanganan Covid-19 sekarang ini adalah karantina wilayah terbatas sampai tingkat mikro di lingkup RT dan RW.

Karantina terbatas rencananya akan dilakukan untuk mendalami kasus yang ada di suatu wilayah, dan melakukan pemisahan masyarakat dengan kasus positif dengan dilakukan isolasi mandiri atau isolasi kolektif. Muhadjir mengatakan, untuk teknis karantina terbatas masih akan dibahas lebih lanjut.

“(Teknisnya) Kita akan terus atur. Dan sebetulnya Presiden sudah memesan agar sungguh-sungguh diterapkan karantina terbatas, kemudian isolasi mandiri, dan kalau tidak memungkinkan dilakukan isolasi kolektif secara terpusat,” terangnya.

Selain itu, Menko PMK mengungkapkan, langkah lain yang tengah dilakukan pemerintah pusat adalah pengalokasian tempat tidur untuk pasien Covid-19. Menurut dia, selama ini mayoritas rumah sakit masih belum optimal dalam mengalokasikan tempat tidur dan ruang perawatan untuk pasien Covid-19.

“Yang sudah dilakukan pak Menkes (Budi Gunadi Sadikin) itu adalah memberikan edaran ke RS agar melonggarkan alokasi bed untuk pengidap Covid-19. Karena ternyata sebagain besar RS termasuk RS pemerintah baru di bawah 15 persen menyediakan bed untuk pasien covid. Karena itu sudah ada edaran Menkes tinggal bagaimana ditegakkan,” pungkasnya.

Presiden Resmi Lantik 5 Dewan Pengawas LPI, Sri Mulyani Jadi Ketua

Penulis
Sopyan
-
Presiden Resmi Lantik Dewan Pengawas LPI, Sri Mulyani Jadi Ketua

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) pada Rabu, 27 Januari 2021. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pelantikan para anggota Dewan Pengawas LPI tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Januari 2021.

Para anggota Dewan Pengawas LPI yang dilantik tersebut ialah:

  1. Menteri Keuangan, sebagai ketua merangkap anggota;
  2. Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagai anggota;
  3. Haryanto Sahari, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2024;
  4. Yosua Makes, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2025; dan
  5. Darwin Cyril Noerhadi, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2026

Dewan Pengawas LPI terdiri atas lima orang dengan dua di antaranya ditetapkan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Adapun tiga orang lainnya berasal dari unsur profesional dan independen yang sebelumnya telah melalui sejumlah proses seleksi serta memperoleh persetujuan DPR.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, dewas bertugas untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI yang dilakukan oleh dewan direktur. Melansir rilis yang disampaikan oleh LPI, dewas juga bertugas untuk menyusun pengaturan dasar-dasar pengelolaan LPI sebagai landasan bagi kegiatan operasional LPI nantinya.

LPI merupakan lembaga yang diberi kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya LPI akan menjadikan kemudahan dan keamanan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Pelantikan dewas dari pemerintah dan profesional akan mendorong LPI yang solid, kredibel dan efektif. Dewas yang terpilih diyakini memiliki perspektif global dan berpengalaman dalam menangani transaksi internasional yang sangat diperlukan mengingat lingkup bisnis LPI berskala global.

Gelar Karya Wirausaha Pesona Batu Mulia, Peluang Usaha Kreatif dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Penulis
Sopyan
-
Gelar Karya Wirausaha Pesona Batu Mulia, Peluang Usaha Kreatif dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

SuaraPemerintah.id – Dewan Kerajianan Nasional (Dekranas) menggelar karya wirausaha pesona batu mulia sebagai peluang usaha kreatif dalam memberdayakan perekonomian rakyat. Hal ini mendapat dukungan positif dari Menteri ESDM Arifin Tasrif mengingat Indonesia memiliki potensi batu mulia dan batu hias yang cukup besar.

“Potensi ini perlu dikembangkan dengan optimal agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Arifin saat membuka acara Gelar Wirausaha Baru: Potensi Batu Mulia dan Peluang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat secara virtual di Jakarta, Selasa (27/1).

Menurut Arifin, batu mulia memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga mengandung nilai estetika dan bermakna simbolis. “Pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, batu mulia menjadi salah satu simbol keagungan dan komoditi yang diperdagangkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arifin menilai potensi bebatuan Indonesia memiliki keindahan yang tak kalah dibandingkan bebatuan mancanegara, dan ciri khas bebatuan nusantara memiliki nilai strategis bagi percepatan peningkatan perekonomian nasional.

“Tantangannya adalah belum secara optimal terangkat ke permukaan serta masih kurangnya informasi perbatuan dan transfer teknologi pengelolaannya,” paparnya.

Pengembangan pemanfaatan batu mulia dan batu hias, sambung Arifin, harus sejalan dengan kebijakan yang ada, mulai dari eksplorasi, pengusahaan, pengolahan hingga pemasaran. Apalagi pengusahaan batu mulia dan batu hias ini sangat berkaitan erat dengan ekonomi kreatif.

“Semoga dapat menumbuhkan semangat, minat dan motivasi masyarakat menjadi wirausaha Baru, termasuk pengrajin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah punya usaha namun terpuruk terkena dampak pandemi Covid -19,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua Harian II Dekranas Nanny Hadi Tjahjanto mengatakan, dengan pelaksanaan webinar ini diharapkan dapat mengetahui potensi batu mulia di dalam negeri yang hampir di seluruh Indonesia. “Ini bisa menjadi peluang terbukanya promosi khusus batu mulia sehingga meningkatkan produktivitasnya pengrajin (batu mulia),” ungkap Nanny.

Sejalan dengan itu, Arifin juga berharap pemanfaatan batu mulia ini mampu menjadi menjadi andalan dan tumpuan perekonomian di masing-masing daerah. “Kami berharap webinar ini dapat menjadi ruang promosi serta dapat mengembangkan sektor batu mulia dan batu hias dalam negeri lebih maksimal,” tutupnya. (NA)

 

PGN Alirkan Gas Sektor Industri Komersial di Pasuruan, Cirebon, dan Bogor

Penulis
Sopyan
-
PGN Alirkan Gas Sektor Industri Komersial di Pasuruan, Cirebon, dan Bogor

SuaraPemerintah.id – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus memperluas pemanfaatan gas bumi di sektor komersial industri. Pada minggu ketiga Januari, PGN menambah pelanggan di sektor industri logam dan komponen otomotif PT Trikasa Jaya Logam, yang berlokasi di Kawasan Industri dan Pergudangan Jatim Depo Estate.

Selain di Pasuruan, pada awal tahun 2021, PGN juga telah melaksanakan gas in di 3 (tiga) industri dan 3 (tiga) pelanggan kecil yang berada di area Bogor dan Cirebon.

Area Head PGN Pasuruan Makki Nuruddin mengungkapkan bahwa PT Trikasa termasuk sebagai pelanggan komersial industri yang gas-in pertama PGN Pasuruan di awal tahun 2021. Estimasi pemakaian awal sekitar 100.000 M3 per bulan dan pada tahun ke empat bisa mencapai 250.000 M3 per bulan.

“Dengan memakai gas PGN, semoga produktivitas dan daya saing PT Trikasa bisa selalu terjaga kondusif dengan adanya bahan bakar yang terus mengalir 24 jam dan gas bumi PGN dapat andil membantu PT Trikasa merealisasikan target,” ujar Makki.

Sebagai informasi, PT Trikasa Jaya Logam dengan produk merk dagang Trivalum nya masih satu Group dengan PT Inkasa Jaya Alumunium. Pada akhir 2020, PT Inkasa Jaya Alumunium Plant 2 dan PT Inkasa Jaya Alumunium Plant 3 telah terlebih dahulu menggunakan gas bumi PGN dengan estimasi pemakaian masing-masing sebesar 50.000 M3 per bulan.

“(Alasan memakai gas PGN) karena lebih bersih pembakarannya, sehingga ramah lingkungan. Pasokan yang pasti dan terpercaya. Kami punya pengalaman yang mengesankan dengan kinerja PGN,” imbuh Direktur Operasional PT Trikasa, Nurkolish.

PT Trikasa memproduksi alumunium billet for extrusion dan Ingot Adsc-12 untuk otomotif. Tidak hanya dikenal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, tetapi juga sudah tembus di pasar area Surabaya dan Jakarta.

“Target produksi kami di tahun-tahun awal sebesar 1000 metrik ton per bulan termasuk memenuhi kebutuhan ekspor ke China untuk produk Ingot Adc-12,” imbuh Nurkolish.

Di wilayah Pasuruan, saat ini pelanggan industri PGN telah mencapai 118 industri. Dengan penggunaan gas bumi sebagai bahan bakar produksi, pelanggan industri di Pasuruan maupun Jawa Timur dapat meningkatkan efisiensi produksi, sehingga daya saing produknya bisa semakin meningkat.

PGN terus berupaya untuk melaksanakan ekspansi pemanfaatan gas bumi di wilayah Pasuruan, agar seluruh segmen masyarakat Sidoarjo bisa merasakan manfaat gas bumi. “Pada semester pertama 2021, kami menargetkan untuk ekspansi sebanyak empat pelanggan industri komersial baru di wilayah Pasuruan,” ungkap Makki.

Kemudian pada semester I 2021, PGN menargetkan dapat menambah pelanggan komersial industri di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cilegon, Surabaya, Batam, dan Dumai.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menambahkan, ekspansi pemanfaatan gas bumi untuk industri umum termasuk dalam program strategis Subholding Gas Sapta PGN yang mulai digerakkan tahun 2021 ini. Penyediaan gas bumi untuk sektor industri umum akan dioptimumkan melalui infrastrukur pipa maupun non pipa.

Sepanjang tahun 2020, tercatat PGN berhasil menambah 85 pelanggan baru kawasan industri dengan total volume ±16,8 BBTUD dan 217 pelanggan kecil di 18 wilayah. Pelanggan industri baru tersebut bergerak di berbagai sektor seperti logam dasar, logam fabrikasi, keramik, makanan, kimia, tekstil, kertas, kayu, dan lain-lain. Sedangkan pelanggan kecil didominikasi oleh UMKM, rumah makan, dan café.

“Potensi pemanfaatan gas bumi masih luas di berbagai wilayah, sehingga hal ini mendorong Subholding Gas untuk pemanfaatan gas bumi secara masif dan terus-menerus di skala nasional. Tentunya, PGN juga berupaya memperluas pembangunan infrastruktur gas bumi agar layanan gas bumi bisa menjangkau berbagai titik-titik pusat perekonomian,” ujar Rachmat di Jakarta.

Sebagai Subholding Gas dan bagian dari Holding Migas Pertamina, PGN berkomitmen memberikan kontribusi terbaik melalui layanan gas bumi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Industri komersial pemakai gas bumi berada dekat dengan masyarakat, sehingga dengan kemajuan industri tersebut maka dapat memberikan manfaat keekonomian secara langsung bagi masyarakat, khususnya di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Ekspor Industri Pengolahan Tembus USD131 Miliar, 

Penulis
Sopyan
-
Ekspor Industri Pengolahan Tembus USD131 Miliar, 

 SuaraPemerintah.id – Industri pengolahan mampu mencatatkan nilai ekspor sebesar USD131,13 miliar pada Januari-Desember 2020 atau naik 2,95 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja positif ini membuat neraca perdagangan sektor manufaktur sepanjang tahun 2020 menjadi surplus USD14,17 miliar.

”Kami memberikan apresiasi kepada para pelaku industri di tanah air yang masih agresif menembus pasar ekspor di tengah tekanan kondisi pandemi Covid-19,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, R. Janu Suryanto di Jakarta, Rabu (27/10).

Janu menjelaskan, sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, terutama melalui capaian nilai ekspornya. “Dengan nilai USD131,13 miliar tersebut, sektor industri menyumbang dominan hingga 80,30 persen dari total nilai ekspor nasional yang mencapai USD163,30 miliar pada tahun 2020,” ungkapnya.

Sementara itu, kinerja ekspor industri pengolahan pada Desember 2020 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan bulan sebelumnya (m-to-m). Nilai ekspor industri pengolahan pada Desember 2020 tercatat sebesar USD12,92 miliar atau naik 6,79 persen dibandingkan November 2020 (m-to-m) yang mencapai USD12,09 miliar.

“Jadi, neraca perdagangan industri pengolahan pada bulan Desember 2020 mencatatkan surplus USD1,07 miliar,” ujarnya. Apabila dibandingkan Desember 2019 (y-o-y), kinerja ekspor industri pengolahan pada Desember 2020 naik sebesar 19,14 persen.

Sektor industri yang mencatat surplus di atas USD100 juta pada bulan Desember 2020, antara lain industri makanan sebesar USD2,56 miliar, diikuti industri pakaian jadi (USD587,26 juta), industri logam dasar (USD516,17 juta), industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki (USD397,45 juta), serta industri kertas dan barang dari kertas (USD329,14 juta).

Selanjutnya, industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya sebesar USD304,44 juta, kemudian industri karet, barang dari karet, dan plastik (USD292,59 juta), industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer (USD233,65 juta), serta industri furnitur (USD146,53 juta).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menyebutkan, berbagai langkah telah dijalankan oleh Kemenperin dalam upaya meningkatkan nilai ekspor dari sektor industri pengolahan. Upaya itu di antaranya adalah pembinaan industri melalui peningkatan daya saingnya dan penyiapan produk unggulan.

“Kemudian, pemanfaatan free trade agreement (FTA) seperti percepatan negosiasi FTA, perluasan ke pasar nontradisional, dan inisiasi FTA bilateral sesuai kebutuhan industri,” tuturnya.

Di samping itu, dilaksanakan program promosi internasional melalui pendampingan promosi dan ekspor, peningkatan kapasitas produsen untuk ekspor, serta melakukan link and match dengan jejaring produksi global. “Perlu juga dukungan fasilitas seperti fasilitasi pembiayaan ekspor, pendampingan kasus unfair trading, dan penurunan hambatan ekspor (NTMs),” imbuhnya.

Menperin menambahkan, keikutsertaan Indonesia sebagai official partner country pada ajang Hannover Messe 2021 bisa menjadi momentum baik untuk memperkenalkan kesiapan industri Indonesia di era industri 4.0, mempromosikan kerja sama investasi dan ekspor sektor industri, serta memperkuat kerja sama bilateral dengan Jerman maupun dengan negara-negara lain yang berorientasi pada inovasi teknologi.

“Ajang ini penting untuk Indonesia, tidak hanya karena sebagai negara pertama di ASEAN yang menjadi official partner country, tetapi juga mendukung upaya national branding atas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pemain manufaktur global,” tandasnya.

Pertamina Foundation Melalui Program PFBangkit Salurkan Bantuan Kesehatan ke Posko Bencana Gempa Mamuju dan Majene

Penulis
Sopyan
-
Pertamina Foundation Melalui Program PFBangkit Salurkan Bantuan Kesehatan ke Posko Bencana Gempa Mamuju dan Majene

SuaraPemerintah.id – Indonesia dilanda bencana di tengah masa pandemi. Gempa yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mendorong Pertamina melalui Pertamina Foundation untuk peduli dan berbagi dalam program PFBangkit. Program ini melaksanakan aksi tanggap bencana dengan menyalurkan bantuan kesehatan untuk para korban bencana, tenaga kesehatan, dan relawan.

“Pandemi belum usai, namun Indonesia kembali dilanda bencana beruntun di awal tahun 2021, salah satunya gempa di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Hal ini mendorong Pertamina Foundation lebih ekstra lagi untuk berbagi melalui program PFBangkit sebagai reaksi cepat tanggap bencana. Tidak berhenti sampai disini, program PFBangkit akan menyalurkan bantuan ke titik bencana lainnya sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Saya berharap bantuan kesehatan yang diberikan bisa membuat para korban, perawat, dan relawan tetap sehat dan bersemangat menghadapi kondisi yang menimpanya,” ungkap Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari, Sabtu (23/1/2021).

Bantuan kesehatan diberikan langsung oleh Pertamina Foundation ke Rumah Sakit Mitra Manakarra, Puskesmas Bambu Mamuju, dan titik-titik posko pengungsian yang tersebar di wilayah Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, Kecamatan Ulumanda, dan Kecamatan Malunda. Titik-titik posko pengungsian minim mendapatkan bantuan kesehatan di tengah banyaknya kepala keluarga yang berada di pengungsian. Hal ini disebabkan karena lokasi titik pengungsian yang jauh dari pusat kota dan akses menuju lokasi juga sulit.

“Tiap titik bantuan ini menampung lebih dari 10 kepala keluarga, tetapi lokasinya sekitar radius 30-60 km dari pusat kota ditambah medan jalan yang berkelok dan naik turun serta rusak parah akibat tanah longsor sehingga mereka minim dapat bantuan. Tidak hanya ke titik posko pengungsian, kami juga mendatangi rumah sakit dan puskesmas sekitar supaya mereka tetap optimal memberikan pelayanan kesehatan.” ungkap Rohmat Puji Purnomo selaku Senior Manager Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Pertamina Foundation.

Pertamina Foundation melalui program PFBangkit, menyalurkan bantuan kesehatan berupa obat batuk sirup sebanyak 25 botol, obat batuk pilek orang dewasa sebanyak 2 box, obat tetes mata sebanyak 24 botol, obat penurun panas anak sebanyak 20 botol, obat sakit perut sebanyak 10 strip, vitamin sebanyak 20 strip, salep gatal sebanyak 1 box, dan masker sebanyak 1 box. Bantuan tersebut langsung diserahkan kepada koordinator kesehatan titik pengungsian, kepala dusun, dan tokoh masyarakat setempat di titik-titik posko pengungsian. Selain itu, sebanyak 60 alat pelindung diri (APD) diberikan kepada perawat di Rumah Sakit Mitra Manakarra, 30 APD kepada perawat Puskesmas Bambu Mamuju, dan 10 APD kepada relawan gempa.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada Pertamina Foundation yang telah memberikan bantuan kesehatan. Bantuan ini sangat dibutuhkan oleh kami karena posko ini minim mendapatkan bantuan kesehatan dan masyarakat di dalam tenda pengungsian sudah ada beberapa yang terkena penyakit dan sulit menerapkan protokol kesehatan. Jadi, ini baru satu satunya bantuan kesehatan yang masuk ke posko dan akan digunakan sebaik mungkin untuk kesehatan pengungsi,” ujar Ustadz Zakaria, Ketua Pondok Pesantren Al-Munawwarah di Kecamatan Mamuju.

Pemerintah Jaga Rantai Pasok Batubara ke PLTU

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah Jaga Rantai Pasok Batubara ke PLTU

SuaraPemerintah.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penyediaan sumber energi primer untuk ketenagalistrikan tetap terjamin di tengah kondisi cuaca ekstrem.

Kepastian pasokan ini dilakukan dengan tetap mengamankan rantai pasok (supply chain) batubara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk dikonversi menjadi listrik oleh PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP).

“Kami diminta mengawal betul jangan sampai ada gangguan yang berarti, termasuk mengamankan rantai pasokan,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam konferensi pers secara daring, Rabu (27/1).

Pemerintah berupaya, sambung Rida, menjaga rantai pasok energi primer melalui menjaga reliability pembangkit, memaksimalkan produksi PLTU Independent Power Producer (IPP), dan mengoptimalisasi stok batubara dengan mengatur produksi listrik berdasarkan ketersediaan pasokan. Selain itu, memaksimalkan penggunaan gas pembangkit PT PLN (Persero).

“Kalau pasokan dari PLTU berkurang karena kapasitas batubara berkurang, kita akan memaksimalkan penggunaan gas. Kalau pun gas masih kurang, maka kita dengan sangat sangat sangat terpaksa menggunakan BBM. Itu adalah opsi terakhir,” ungkap Rida.

Upaya lainnya adalah mengganti penggunaan tongkang dengan kapal untuk pengiriman batubara, dan menggeser (menjadwal ulang) waktu perawatan pembangkit. Bahkan Rida sudah mengingatkan ke PLN dan IPP mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem.

“Tujuan kita adalah menjamin tidak ada potensi pemadaman. Kita ingin menjamin listrik selalu tersedia di manapun. Per Oktober lalu kita sudah ingatkan ke PLN dan IPP agar mereka mengamankan supply chain,” kata Rida.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin Ridwan menegaskan semua perusahaan produsen batu bara telah menyampaikan komitmennya untuk memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri.

Mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) mewajibkan secara tahunan kepada pemasok batu bara untuk mengalokasikan 25% dari produksinya untuk pasar dalam negeri, khususnya untuk kepentingan pembangkitan listrik. DMO dari target 550 juta metrik ton batubara adalah 137 juta metrik ton, sedangkan kebutuhan batubara untuk pembangkit tahun ini diproyeksikan 113 juta metrik ton.

“Kebutuhan pasokan batubara ke PLN tidak boleh tidak cukup. Semua perusahaan pemasok batu bara sudah menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajibannya, ada 54 perusahaan. Pemerintah sesuai kebijakan mengutamakan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri,” pungkas Ridwan.

1...4,5494,5504,551...4,868Halaman 4,550 dari 4,868