Beranda blog Halaman 4549

Melalui Program CSR, PTPN I Aceh Bangun Halte di Jalan A Yani Langsa

Penulis
Sopyan
-
Halte di Jalan A Yani Langsa

SuaraPemerintah.id – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PTPN-I Aceh bangun halte Fasilitas publik itu dibangun oleh perusahaan plat merah bergerak dibidang perkebunan itu terletak disepanjang jalan A Yani Langsa atau persisnya didepan salahsatu lembaga pendidikan swasta di Pemerintahan Kota berjuluk “Kota Jasa dan Perdagangan”  dibangun realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) PTPN-I Aceh.

Pihaknya berharap halte di Jalan A Yani Langsa dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak terutama dari kalangan pelajar. Seperti diketahui PTPN-I Aceh melalui program CSR terus berkonstribusi, tidak hanya membangun sejumlah fasilitas publik namun juga terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat atau UKM dengan menyalurkan bantuan seperti gerobak dagang bagi warga pelaku usaha kecil dan menengah baik Aceh Timur maupun Kota Langsa.

Sasa Luncurkan Inovasi Tepung Bumbu Bervitamin Kaya Nutrisi

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Brand legendaris Sasa dari PT Sasa Inti meluncurkan inovasi terbaru Sasa Platinum Care+, tepung bumbu bervitamin yang kaya nutrisi. Inovasi tersebut diluncurkan sebagai bentuk komitmen Sasa dalam memberikan pengalaman rasa dalam menikmati makanan lezat yang berkualitas.

Tepung bumbu Sasa Platinum Care+ dilengkapi beragam kandungan nutrisi seperti zat besi, zink, vitamin B2 dan B9, serta serat pangan untuk mendukung kelengkapan gizi keluarga Indonesia.

Albert Dinata, GM Marketing PT Sasa Inti menjelaskan bahwa sejalan dengan misi Sasa untuk menghadirkan kebahagiaan melalui makanan lezat yang mudah disajikan, Sasa memahami bahwa masyarakat Indonesia juga membutuhkan dukungan dalam pemenuhan kelengkapan nutrisi.

Albert mengungkapkan bahwa Sasa telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Selama itu pula Albert melihat secara mendalam kesukaan masyarakat Indonesia akan gorengan sebagai bagian dari menu harian. Keseluruhan pemahaman tersebut berpadu dengan rasa tanggung jawab sosial Sasa kepada pelanggan setianya dari tahun ke tahun.

“Kami ingin memberikan yang terbaik, semangat yang mendorong kami untuk terus berupaya menghadirkan inovasi kebaikan dalam sebuah gorengan. Hingga upaya tersebut membuahkan hasil dan melahirkan Sasa Tepung Bumbu bervitamin berlabel Sasa Platinum Care+,” ujar Albert.

Hadirnya Sasa Tepung Bumbu bervitamin sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menekankan pentingnya kualitas SDM, kondisi yang berkaitan erat dengan asupan gizi setiap individu.  Faktanya, sebagian penduduk hingga kini masih mengalami gizi buruk, stunting, dan obesitas.

Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi kurang gizi di Indonesia mencapai angka 17,7 persen. Situasi ini turut menjadi alasan yang mendorong Sasa menekuni komitmen untuk merealisasikan produk dengan kandungan vitamin tepat yang dibutuhkan masyarakat, sebagai bentuk dukungan Sasa terhadap upaya pemerintah mewujudkan Indonesia lebih sehat.

Susi Purnama, Head of R&D PT Sasa Inti, menjelaskan lebih detail mengenai proses fortifikasi pada Sasa Tepung Bumbu bervitamin terbaru ini.

“Bagi sebagian orang, hidangan gorengan merupakan menu yang kerap dihindari karena dirasa prosesnya telah menghilangkan nutrisi baik bagi tubuh. Situasi ini kemudian coba kami perbaiki agar masyarakat tetap dapat menikmati makanan favorit namun juga tetap mendapat nutrisi baik,” jelas Susi.

Susi memaparkan bahwa munculnya inovasi tepung bumbu bervitamin diawali dengan riset penelitian yang mendalam terhadap konsumen. Juga telah dilakukan diskusi dengan para stakeholder yang memiliki sudut pandang dan visi misi positif bagi seluruh lapisan masyarakat, hingga penggunaan teknologi yang tepat.

Seluruhnya mengerucut pada proses panjang yang tak kenal lelah dilakukan oleh Sasa, hingga lahirlah Sasa Tepung Bumbu bervitamin, sebuah inovasi yang memberikan hasil hidangan gorengan tetap bernutrisi, dengan kandungan gizi tidak hilang ketika melalui proses penggorengan. Langkah yang menjadi kian mantap ketika Sasa Tepung Bumbu bervitamin mendapatkan sertifikasi dari BPOM.

“Kini masyarakat Indonesia tetap dapat menikmati makanan gorengan kesukaan mereka, sekaligus mendapat kelengkapan gizi yang bermanfaat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, di samping manfaat lainnya,” ujar Susi.

Sasa Tepung Bumbu dengan Platinum Care+ akan segera tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada Februari 2021. Sasa berkomitmen untuk menghadirkan Sasa Tepung Bumbu bervitamin dengan Sasa Platinum Care+ secara merata di berbagai wilayah Indonesia agar semakin luas yang dapat merasakan manfaat dan kelengkapan vitamin di dalamnya.

“Kami yakin inovasi teknologi ‘Sasa Platinum Care+’ mampu menjadi bentuk dukungan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga dan diterima masyarakat dengan baik untuk berkreasi dengan Sasa, serta mendapatkan tambahan manfaat nutrisi yang baik. Tentunya, tetap diimbangi dengan gaya hidup sehat, seperti menjaga pola makan dengan benar dan berolahraga secara teratur,” tutup Albert.

Menko Luhut Resmikan SPKLU Pertama di Tol Lintas Sumatera

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah akan membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sejumlah tempat. Salah satunya yang sudah diresmikan adalah di Tol Lintas Sumatera.

SPKLU di Tol Lintas Sumatera  berada di Rest Area Km 20 B, Ruas Bakaheuni – Kayu Agung.

Adanya SPKLU tersebut akan memudahkan Pengguna Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang melintasi Tol Lintas Sumatera.

Mereka tak perlu khawatir, pasalnya sepanjang Tol Lintas Sumatera akan dilengkapi infrastruktur pengisian kendaraan listrik.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menyampaikan bahwa pada Selasa (26/1), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual meresmikan SPKLU tersebut.

Peresmian dilakukan di akhir Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Kawasan Merak-Bakauheni-Tol Lampung.

Pada peresmian tersebut, Menko Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinator Percepatan KBLBB menyampaikan apresiasinya terhadap PT PLN (Persero) yang telah mendukung percepatan program KBLBB dengan membangun SPKLU di Indonesia.

Ia berharap masyarakat dapat semakin antuasias untuk beralih menggunakan KBLBB. Lebih lanjut Luhut menyampaikan optimismenya, Indonesia mampu bersaing dalam industri penyedia baterai untuk KBLBB.

“Indonesia mempunyai potensi sebagai produsen lithium terbesar kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), cadangan nikel kita yang beragam menjadikan Indonesia tentu mampu bersaing di kancah ini,” ungkapnya.

Penggunaan lithium disebut Luhut tidak hanya untuk baterai kendaraan bermotor listrik saja namun dapat dimanfaatkan sebagai energy stabilizer yang begitu penting bagi daerah pedalaman untuk dimanfaatkan sebagai pengganti energi listrik di malam hari.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar yang hadir dalam peresmian tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap PT PLN (Persero) yang akan membangun infrastruktur SPKLU di Tol Lintas Sumatera.

Ke depan, direncanakan akan dibangun SPKLU di Rest Area Rest Area Km 49 A Arah Palembang, Rest Area Km 116 B Arah Bakeheuni, dan Rest Area Km 234 A Arah Palembang.

“Terima kasih khususnya kepada pihak PLN yang secara bertahap telah merealisasikan penyediaan Infrastruktur SPKLU secara nasional khususnya di jalur tol lintas Sumatera. Ini adalah SPKLU yang ke-101 dan kita tunggu SPKLU selanjutnya di seluruh pelosok negeri tercinta,” ungkap Wanhar.

Sesuai data Kementerian ESDM , hingga saat ini telah terbangun 101 unit Charging Station pada 73 lokasi yang tersebar di beberapa area seperti SPBU, SPBG, perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, area parkir, maupun rest area di sepanjang jalur tol.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2020, PT PLN (Persero) mendapatkan penugasan penyedian infrastruktur pengisian kendaraan bermotor listrik dengan rencana penambahan hingga 254.181 unit untuk 10 tahun ke depan oleh PLN (Persero).

Dengan semakin banyaknya SPKLU diharapkan dapat menarik minat masyarakat beralih menggunakan KBLBB.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan telah memberikan arahan dan dukungan kepada PLN sebagai penyedia listrik.

APBN 2021 Fokus Percepat Akselerasi Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

Penulis
Sopyan
-
APBN 2021 Fokus Percepat Akselerasi Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

SuaraPemerintah.id – APBN 2020 telah bekerja keras dan luar biasa optimal untuk mengatasi dampak Covid-19 di masyarakat dan ekonomi. Sementara itu, fokus kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi dengan keberlanjutan program PEN dan momentum penguatan reformasi.

APBN 2021 akan mendukung keberlanjutan program PEN terutama untuk penanganan kesehatan termasuk pengadaan vaksin dan vaksinasi, perlindungan sosial, sektoral K/L dan pemda, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Program PEN 2021 diperlukan untuk terus memberikan daya dukung pada perekonomian baik di sisi demand maupun supply.

“Tahun 2021, kami akan mengelola APBN tetap dengan fokus untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan Covid. APBN tahun 2021 yang didesain dengan spirit ekspansi untuk mendukung pemulihan, namun juga pada saat yang sama mulai konsolidasi untuk menyehatkan kembali APBN kita,” ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan materi pada Webinar Series Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dengan tema ‘Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021: Harapan, Tantangan dan Strategi Kebijakan’ pada Rabu (27/01).

Menkeu melanjutkan untuk tahun 2021, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp 1.743,6 trilyun. Ini adalah tingkat penerimaan negara yang cukup optimistis karena covid masih menjadi faktor yang harus tetap diperhitungkan. Namun, Menkeu menegaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan bekerja sangat keras untuk bisa mencapai target penerimaan perpajakan dan PNBP. Lalu, dari sisi belanja negara akan dibelanjakan Rp 2.750 triliun, dengan rincian belanja Pemerintah pusat mencapai Rp 1.954,5 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp 795,5 triliun.

“Kita semua tahu bahwa risiko masih ada namun itu tidak menjadi alasan untuk kita menjadi pesimis, justru kewaspadaan makin tinggi membuat kita akan semakin teliti dan tetap menjaga semangat untuk memulihkan masyarakat dan perekonomian kita. Oleh karena itu Pemerintah akan terus juga mendukung seluruh reformasi di dalam situasi bahkan krisis Covid,” lanjutnya.

Menkeu menutup dengan mengatakan Pemerintah akan terus berupaya mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta dengan meningkatkan reformasi di berbagai bidang.

“Saya berharap Universitas Indonesia akan menjadi kampus yang mampu menjadi partner yang reliable di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang baik dan penting bagi bangsa Indonesia tidak hanya hari ini tapi juga kedepan,” tutup Menkeu.

Remaja Merokok Ancaman Bagi Masa Depan Bangsa

Penulis
Sopyan
-
Remaja Merokok Ancaman Bagi Masa Depan Bangsa

SuaraPemerintah.id – Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi di dunia. Hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2011 menyebut 67% laki-laki merokok dan 87% orang dewasa terpapar asap rokok di rumah.

Sedangkan, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 juga menunjukkan prevalensi merokok di bawah usia 10-18 tahun adalah 9,1 dan 22 dari 100 remaja usia 15-19 tahun telah merokok.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengatakan bahwa remaja merokok dapat menjadi menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa.

“Merokok ini menjadi ancaman besar bagi kita. Salah satu yang harus kita cegah adalah bagaimana mengatasi masalah konsumsi rokok pada remaja,” ujarnya saat mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy saat menjadi pembicara kunci Serial Diskusi Refleksi Pengendalian Tembakau di Indonesia yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen secara daring, Rabu (27/1).

Menurut Agus, kebanyakan remaja belum memahami bahaya rokok sehingga masih mencoba rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik. Hal ini juga yang menjadi tantangan dalam mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing.

Padahal, salah satu indikator keberhasilan pembangunan SDM di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ialah penurunan prosentase merokok usia 0-18 tahun dari 9,1 menjadi 8,7 pada 2024.

“Pemerintah telah menyusun beberapa strategi kebijakan pengendalian tembakau yang dibagi menjadi dua yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan nonfiskal. Tapi kebijakan itu tidak bisa dilakukan tanpa dukungan semua pihak,” tegasnya.

Agus menyebutkan bahwa harga rokok yang masih rendah di pasaran saat ini juga dapat menjadi penghambat upaya mengurangi konsumsi rokok pada remaja. Oleh karena itu, ke depan diharapkan pemerintah dapat menaikkan harga rokok di pasaran.

“Secara formal, Kemenko PMK sudah melakukan diskusi dengan K/L terkait untuk membahas kebijakan tembakau dan rokok termasuk soal cukai. Alih-alih kenaikan cukai menambah pemasukan negara, justru pengeluaran negara juga banyak digunakan untuk biaya kesehatan perokok,” pungkas Agus.

Di lain sisi, ia mengingatkan pesan Presiden Jokowi agar masyarakat tidak menggunakan dana bantuan sosial Covid-19 untuk membeli rokok. Pasalnya, hal itu tidak hanya mengganggu kestabilan ekonomi keluarga tetapi juga mengancam kesehatan keluarga.

“Hasil studi PKJS UI tahun 2018 menunjukan bahwa anak yang dibesarkan oleh orang tua yang merokok memiliki kemungkinan 5,5 kali lebih besar untuk menjadi stunting. Karenya, perlu mendapat perhatian para orangtua agar tidak mencontohkan hal yang kurang baik seperti merokok di dalam rumah,” tandas Agus.

KKP Kembali Lepasliarkan 89 Ribu Benih Lobster Hasil Sitaan di Pantai Marapalam

Penulis
Sopyan
-
KKP Kembali Lepasliarkan 89 Ribu Benih Lobster Hasil Sitaan di Pantai Marapalam

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali lepasliarkan 89.018 Benih Bening Lobster (BBL) hasil sitaan di Pantai Marapalam, Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada Sabtu (23/01) lalu.

BBL atau benur yang dilepasliarkan merupakan barang bukti penggagalan penyelundupan dari Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur (Polres Tanjabtim) Jambi.

“Mengemban amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) bersama Unit Pelaksana Teknis bertugas memberikan rekomendasi lokasi pelepasliarannya,” ujar Dirjen PRL, TB Haeru Rahayu di Jakarta.

Tebe mengungkapkan, Benih Bening Lobster yang di lepasliarkan ditaksir bernilai Rp 8,9 Miliar. BBL tersebut dikemas dalam 487 kantong plastik beroksigen yang dibagi dalam 17 kotak gabus.

“Berdasarkan hasil identifikasi oleh Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) Jambi, diketahui BBL terdiri dari 145 ekor jenis mutiara, dan 88.873 ekor jenis pasir,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPSPL Padang, Mudatstsir, menyampaikan pemilihan lokasi pelepasliaran sama dengan lokasi pelepasan 401.408 BBL pada Rabu (20/01).

“Iya di lokasi yang sama, pantai memiliki substrat pasir dengan bebatuan karang yang baik. Kita juga temukan individu lobster cukup besar. Ini sesuai untuk habitat BBL tumbuh, dan tim telah bersepakat,” tutur Mudatstsir di lokasi pelepasan.

Mudatstsir menambahkan, terumbu karang merupakan tempat mencari makan BBL sekaligus pelindung dari ombak dan persembunyian dari predator. Sementara itu, Sungai Pinang yang belum banyak dikenal, memiliki terumbu karang yang baik dan pesona alamnya yang memikat.

“Tak salah, hingga ada yang menyebut Sungai Pinang seperti menyuguhkan pemadangan “Raja Ampat” Sumbar,” imbuhnya lagi.

BBL yang hendak dikirimkan ke luar dari wilayah Republik Indonesia tersebut selesai dilepaskan di hari yang sama, Sabtu (23/01). BBL juga sudah diaklimatisasi (penyesuaian suhu dan kualitas perairan) oleh tim gabungan yang terdiri dari BPSPL Padang, SKIPM Padang, SKIPM Jambi, Polres Tanjabtim, dan Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Padang.

Pada tahun 2020, terdapat 322.117 BBL hasil selundupan yang dilepaskan di wilayah kerja BPSPL Padang. BBL tersebut terbagi dalam lima kali pelepasliaran. Pelepasliaran pertama di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pariaman, dan keempat di KKPD Batam. Sedangkan pelepasliaran kedua, ketiga, dan kelima berada di lokasi pantai yang berbeda, tetapi masih dalam wilayah Sungai Pinang.

Bantu Masyarakat Dapatkan Solusi Masalah Hukum, Pemkot Salatiga Ciptakan Aplikasi Kembang Desa

Penulis
Sopyan
-
Bantu Masyarakat Dapatkan Solusi Masalah Hukum, Salatiga Ciptakan Aplikasi Kembang Desa

SuaraPemerintah.id – Seluruh masyarakat di Kota Salatiga diharapkan bisa mendapatkan akses layanan hukum dengan baik. Hal ini penting, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan takut terhadap hukum. Untuk itu, Aplikasi Kembang Desa bisa menjadi sebuah solusi.

Kembang Desa (Kemitraan Membangun Desa) merupakan aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses layanan hukum. Aplikasi tersebut akan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai hukum dengan berbagai aspek di dalamnya.

“Ada rasa takut yang dirasakan, karena orang kampung tidak biasa dengan masalah hukum. Dengan terobosan aplikasi Kembang Desa tersebut, diharapkan masyarakat akan mendapatkan layanan hukum yang cepat, efektif dan efisien,” kata Wakil Wali Kota Salatiga, Muh Haris, saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Layanan Masyarakat Di Ruang Kaloka Gedung Setda Kota Salatiga, Rabu (27/01/2021).

Haris menambahkan, layanan berupa izin, konsultasi, ketahanan, bantuan hukum, live stream pengadilan, atau surat keterangan lainnya, bisa langsung diakses secara mandiri tanpa perlu datang ke kantor Pengadilan Tinggi.

“Ini bisa mempermudah masyarakat, namun perlu diketahui agar layanan hukum bisa meningkat kita juga harus menyiapkan SDM secara baik pula. Sehingga masyarakat bisa langsung merasakan layanan, dengan cara dan langkah yang baik, serta tepat,” tambahnya.

Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Kelas 1 B, Riyono mengatakan, aplikasi kembang desa yang dibuat Pengadilan Tinggi Semarang ini memang menarik. Karena bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan berbagai layanan di Pengadilan Negeri seluruh wilayah Jawa Tengah.

“Layanan ini bukan hanya di Salatiga, namun bisa diakses di seluruh wilayah Jawa Tengah. Selain itu masyarakat juga bisa datang ke kantor kecamatan atau kelurahan, untuk menyampaikan permasalahan, atau mendapatkan informasi terkait dengan hukum,” jelas Riyono.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Ridwan Mansyur menjelaskan, Kembang Desa merupakan aplikasi Kemitraan Membangun Desa yang lahir karena ada hambatan yang dialami oleh masyarakat. Hambatan itu antara lain dipengaruhi beberapa faktor yaitu, minimnya pengetahuan tentang hukum, adanya ketakutan kepada hukum, adanya permasalahan ekonomi, dan pengaruh posisi geografis sebuah wilayah.

“Aplikasi ini akan sangat menguntungkan masyarakat karena layanan di dalamnya gratis dengan dilengkapi beberapa fitur. Adanya informasi hukum dan informasi produk dari pengadilan bisa cepat di akses masyarakat,” tandasnya.

KKP dan BI Lakukan Replikasi Pembangunan Kebun Karang Patung Garuda di Perairan Lombok

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pasca pelaksanaan kegiatan pembangunan kebun karang (Indonesia Coral Reef Garden/ICRG) di Bali pada Oktober – Desember 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) dan Bank Indonesia (BI) melakukan replikasi ICRG di perairan Gili Meno Lombok Utara yang didukung oleh Komunitas Penyelam Nusa Tenggara Barat (Kapela NTB).

Tema desain yang diambil adalah desain patung garuda dilengkapi struktur fishdome dan hexagonal/spider web. Hal ini juga replikasi tema yang terdapat di Nusa Dua, Bali. ICRG di Bali melibatkan lebih dari 10 Ribu orang dan menghasilkan struktur karang buatan lebih dari 95 Ribu unit di 5 lokasi yaitu Nusa Dua, Pandawa, Sanur, Serangan dan Buleleng ini telah memantik pengembangan yang sama di lokasi lainnya.

Dirjen PRL, Tb. Haeru Rahayu menyebutkan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara KKP, BI serta masyarakat setempat. Meski belum semasif di Nusa Dua, kebun karang yang dikembangkan di Lombok Utara menjadi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) melalui Bank Indonesia Cabang NTB.

“PSBI telah membangun kebun karang dengan struktur garuda 1 unit, fishdome 8 unit, dan hexagonal/spider web 100 unit. Selain itu juga dibuat mooring buoy sebanyak 4 unit dengan 20 buah pemberat sebagai penanda lokasi kebun karang” ujar Tebe.

Lebih lanjut Tebe menjelaskan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, diberikan juga sarana bantuan berupa 1 unit kompresor bauer junior II dan kamera under water untuk membantu kelompok pengawasan. Bantuan tersebut sekaligus melengkapi bantuan yang diberikan KKP kepada Kapela NTB berupa alat selam dan tabung sebanyak 8 unit pada tahun 2019.

“Ini diberikan untuk mendukung visi dan misi mereka sebagai komunitas yang peduli terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir serta pengembangan wisata bahari,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jasa Kelautan Miftahul Huda menambahkan replikasi ICRG Bali menunjukkan bahwa ICRG membawa pesan positif bagi pelestarian ekosistem karang, atraksi wisata bahari baru dan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di masa pandemi.

“Atraksi wisata patung garuda di Lombok Utara ini menarik banyak wisatawan untuk terlibat dalam pemeliharaan dan menjadi lokasi swafoto sehingga menghidupkan aktivitas wisata baru di Lombok Utara” pungkasnya.

Menristek Apresiasi Kehadiran Vent-I, Ventilator Buatan Anak Bangsa

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro menyambut baik kehadiran produk ventilator karya anak bangsa bersertifikat internasional tipe Continuous Positive Airways Pressure (CPAP), Vent-I Esential 3.5 (Vent-I).

Produk yang dibuat oleh Produsen alat kesehatan berbasis elektronika PT PHC Indonesia ini juga diharapkan Menristek mampu mengurangi ketergantungan terhadap ventilator impor.

“Kebutuhan ventilator bagi mereka yang terpapar Covid-19 masih banyak dibutuhkan, dan selama ini sebagian besar masih diimpor. Kehadiran produk kerjasama PT PHC Indonesia dan ITB ini tentu sangat berarti,” katanya saat peluncuran, ditulis Rabu (27/1/2021).

Rasa optimis juga diungkapkan oleh Wakil DPR RI Rachmat Gobel yang juga hadir dipeluncuran perdana ini.

Ia berharap, kehadiran Vent-I Indonesia ini bisa menjadi bola salju bagi kemunculan produk-produk anak bangsa lainnya hasil kolaborasi dunia akademi dengan pelaku dunia usaha.

“Saya harap kerjasama seperti terus bergulir untuk melahirkan berbagai produk agar pasar dalam negeri kita tidak terus tergerus oleh produk impor,” katanya.

Rachmat juga meminta agar pemerintah memberi dukungan terhadap produk-produk karya anak bangsa dengan memprioritaskan belanja APBN untuk membeli produk lokal.

“Jangan sampai anggaran pemerintah sebagian besar digunakan untuk membeli produk impor,” katanya.

Alat ini dinilai efektif dan banyak dibutuhkan dalam menangani pasien Covid-19 fase 2, yaitu pasien yang masih bisa bernafas secara mandiri, namun saturasi oksigennya di bawah 50 persen.

Ventilator ini juga mampu meningkatkan oksigen pasien ke ke level yang cukup, yaitu di atas 50 persen secara terus menerus dengan tekanan terukur (5-15cmH2O).

Ventilator CPAP Vent-I dirancang oleh ITB kemudian disempurnakan oleh PHC Indonesia.

Secara kualitas, produk ini tidak kalah dengan ventilator impor.

Vent-I telah memenuhi standar internasional yaitu International Electronical Commission (IEC 60601) dan standar persyaratan ventilator (IEC80601), standar kompatibilitas elektro magnetik (Electro Magnetic Compatibility/EMC) EN55011 – CISPR 11.

Produk ini juga telah lulus Uji Klinis oleh Universitas Padjadjaran dan lulus uji produk oleh BPFK Kemenkes RI.

CPAP Vent-I Esential 3.5 juga dirancang untuk mudah digunakan dengan akurasi kinerja dan efikasi yang tinggi.

Dari segi harga, Vent-I jauh lebih bersaing karena ditawarkan Rp 60 juta per unit dibandingkan Rp 180 juta-Rp 230 juta untuk produk impor.

Pemerintah Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke Arab Saudi

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke Arab Saudi

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Indonesia menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Uji coba penempatan melalui SPSK ke Arab Saudi rencananya akan dimulai dengan penempatan sekitar 280 pekerja migran akhir bulan Februari 2021.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, mengatakan bahwa Kemnaker telah memanggil Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK ini .

“Ini saya ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam rencana penempatan pekerja migran dalam skema SPSK.  Kita harus memastikan kesiapan administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi pekerja migran  yang sudah disiapkan P3MI,” kata Suhartono di Jakarta, Rabu (27/01/2021).

Dirjen Suhartono mengatakan, pertemuan dengan APJATI juga untuk memastikan kesiapan perusahaan mitra penempatan PMI di Arab Saudi atau yang dikenal dengan istilah syarikah dalam mengimplementasikan SPSK ini. “Jangan sampai kita sudah siapkan dengan baik, tapi di sana pun belum siap. Artinya kedua belah pihak yaitu P3MI dan syarikah ini harus sama-sama sudah siap,” katanya.

Tak hanya itu, Dirjen Suhartono menambahkan, pihaknya juga ingin memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik dalam implementasi SPSK. Mulai dari Tahap persiapan dan proses pemberangkatan di Indonesia, maupun sesampainya di negara penempatan.

“Saya juga memastikan mereka ketika di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar COVID-19. Di samping itu dia juga dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah berangkat ke negara penempatan ini protokol kesehatan juga pasti dilakukan,” tambahnya.

“Pemerintah akan memastikan semua calon PMI yang akan diberangkatkan benar-benar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, antara lain mereka memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi,” kata Suhartono.

Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user (pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah (perusahaan)

Ketua Umum APJATI, Ayub Basalamah, mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah dalam penempatan pekerja migran ke Arab Saudi dengan skema SPSK. Pihaknya terus melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan skema SPSK.

“Saat ini ada P3MI yang telah memiliki Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab Saudi melalui SPSK. Nantinya, para PMI yang diberangkatkan akan bekerja sebagai housekeeper. Ditargetkan akhir Februari kita mencoba memberangkatkan kurang lebih 280 PMI,” kata Ayub.

Dalam implementasi SPSK tahap pertama ini, kata Ayub, P3MI akan memprioritaskan eks PMI. Baik eks PMI yang pernah bekerja di Timur Tengah, maupun di Negara-negara Asia Pasifik. Sedangkan untuk PMI baru, salah satu syarat mutlak bagi Calon PMI yang bekerja ke luar negeri melalui SPSK adalah memiliki kompetensi dan kemampuan bahasa.

“Dari sisi kompetensi kami prioritaskan PMI yang sudah berpengalaman ke luar negeri. Artinya bisa eks PMI ke Timur Tengah atau eks Asia Pasifik, itu juga menjadi prioritas kita. Sambil menunggu yang lain meningkatkan kompetensi,” kata Ayub.

Ayub berharap, penempatan PMI melalui SPSK ke Arab Saudi ini dapat berjalan sesuai rencana, sehingga dapat menjadi role model dalam menerapkan SPSK untuk tujuan negara-negara lain. “Tentunya karena penempatan ini bersifat uji coba, kami akan mencari model penempatan yang sempurna agar supaya ke depan penempatan PMI di luar negeri ini menjadi standar,” ujarnya.

1...4,5484,5494,550...4,868Halaman 4,549 dari 4,868