Beranda blog Halaman 4552

Aturan Baru Naik Kereta Api Jarak Jauh Sesuai SE 11 Kemenhub

Penulis
Sopyan
-
Aturan Baru Naik KA Jarak Jauh

SuaraPemerintah.id – Mulai 26 Januari s.d 8 Februari 2021, pelanggan Kereta Api Jarak Jauh diharuskan untuk menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan GeNose Test atau Rapid Test Antigen atau RT-PCR yang menyatakan Negatif Covid -19 sebagai syarat kesehatan bagi individu yang melakukan perjalanan.

Aturan tersebut sesuai Surat Edaran Kementerian Perhubungan No 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Perkeretaapian dalam masa Pandemi Covid-19.

Adapun surat keterangan hasil negatif Covid-19 dari pemeriksaan GeNose Test atau Rapid Test Antigen atau RT-PCR tersebut, sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam sebelum jam keberangkatan. Persyaratan tersebut tidak diwajibkan bagi pelanggan yang berusia di bawah 12 tahun.

VP Public Relations KAI Joni Martinus menjelaskan, terkait layanan pemeriksaan GeNose Test di stasiun rencananya akan tersedia secara bertahap mulai 5 Februari 2021. Saat ini masih dalam tahap persiapan bersama pihak Universitas Gadjah Mada dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

“Pada tahap awal, layanan tersebut rencananya akan disediakan di Stasiun Gambir dan Yogyakarta terlebih dahulu,” ujar Joni.

Untuk saat ini KAI telah menyediakan layanan Rapid Test Antigen di 46 Stasiun seharga Rp105.000. Pelanggan yang ingin melakukan rapid test antigen di stasiun diharuskan menyiapkan tiket KA Jarak Jauh atau kode booking yang sudah dibayarkan lunas dan kartu identitas asli.

Adapun 46 stasiun tersebut adalah Gambir, Pasar Senen, Bandung, Kiaracondong, Tasikmalaya, Banjar, Cirebon, Cirebon Prujakan, Jatibarang, Semarang Poncol, Semarang Tawang, Tegal, Pekalongan, Cepu, Purwokerto, Kebumen, Kutoarjo, Kroya, Yogyakarta, Lempuyangan, Solo Balapan, Purwosari, Klaten, Madiun, Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Mojokerto, Tulungagung, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Malang, Sidoarjo, Jember, Ketapang, Kertapati, Lahat, Lubuk Linggau, Muara Enim, Prabumulih, Tebing Tinggi, Tanjungkarang, Kotabumi, Martapura, dan Baturaja.

Setiap pelanggan Kereta Api Jarak Jauh harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam), suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius, memakai masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutupi hidung dan mulut, dan diimbau menggunakan pakaian lengan panjang.

Para pelanggan juga tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon atau secara langsung selama perjalanan. Bagi pelanggan KA yang perjalanannya kurang dari 2 jam tidak diperkenankan untuk makan dan minum, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

Joni menambahkan, untuk mencegah penyebaran Covid-19, setiap pelanggan KA wajib untuk mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

“KAI mendukung penuh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 melalui moda transportasi kereta api,” tutup Joni.

Presiden Jokowi Lantik Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (27/1), secara resmi telah melantik Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri tertuang dalam surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian RI. Surat Keputusan Presiden itu berlaku sejak Listyo resmi diangkat sebagai Kapolri.

Listyo Sigit yang adalah Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 menggantikan posisi Jendral Idham Aziz yang telah memasuki masa pensiun.

Sebelum prosesi pelantikan dimulai, Jokowi yang memimpin upacara tersebut sempat menanyakan kesedian Listyo diambil sumpahnya untuk dilantik menduduki pucuk pimpinan Korps Bhayangkara itu.

“Bersedia saya ambil sumpah berdasar agama Kristen?” tanya Jokowi.

“Bersedia,” timpal Listyo Sigit Prabowo.

Setelahnya, Listyo membacakan sumpah jabatan dengan bimbingan pemuka agama bersama Jokowi.

“Demi Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan dan janji bersungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada negera kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945,” ucap Listyo, mengulangi perkataan Jokowi di salah satu kalimat sumpah jabatannya.

Pada pelantikan Kapolri itu, Listyo pun dinaikkan pangkatnya satu tingkat menjadi Jenderal berdasarkan Kepres No.7 Tahun 2021.

Pelantikan Listyo yang digelar di masa pandemi Covid-19 hanya dihadiri beberapa pihak. Salah satunya yakni Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan beberapa jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Listyo merupakan calon tunggal dalam proses pemilihan Kapolri. Namanya dikirim Jokowi ke DPR melalui menterinya untuk dimintai persetujuan.

Setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, persetujuan Listyo diangkat sebagai Kapolri dilakukan dalam rapat Paripurna DPR pada Kamis pekan lalu.

Listyo adalah pria kelahiran Ambon, Maluku 1969. Sebelum akhirnya dipilih sebagai calon Kapolri tunggal oleh Presiden Jokowi, alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu telah melewati banyak penugasan.

Jenderal bintang tiga itu banyak bertugas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Pada tahun 2009, dia pernah menjabat sebagai Kapolres Pati dan kemudian menjadi Kapolres Sukoharjo. Listyo juga tercatat sebagai Wakapoltabes Semarang pada 2010 lalu.

Pada tahun 2011, Listyo mendapat promosi dan bertugas sebagai Kapolres Surakarta atau Solo. Kebetulan pada saat itu, Wali Kota Solo dijabat oleh Joko Widodo atau Jokowi, yang kemudian terpilih menjadi presiden saat ini.

Selama bertugas di Solo, Listyo tercatat pernah menangani satu kasus menonjol yakni bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) di Kepunton, Solo. Peristiwa tersebut, menewaskan pelaku dan melukai 9 orang yang berada di sekitar gereja.

Listyo sebelum resmi diangkat sebagai Kapolri menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sejak Desember 2019 lalu. Dia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Solo bertepatan dengan Jokowi menjabat sebagai Wali Kota.

PTPN IV Raih Penghargaan Indonesia Public Relation Award 2021

Penulis
Sopyan
-
PTPN IV Raih Penghargaan Indonesia Public Relation Award 2021

SuaraPemerintah.id – PTPN IV menerima penghargaan pada ajang Indonesia Public Relation Award (IPRA) 2021 yang diselenggarakan Warta Ekonomi research and consulting dengan tema “Navigating the Better Future”, dari kawasan Semanggi Jakarta Selatan, pada Selasa (26/1/2021).

Penghargaan diberikan secara virtual oleh Muhamad Ihsan, selaku CEO & Chief Editor Warta Ekonomi di Jakarta kepada Budi Susanto SEVP Business Support PTPN IV didampingi Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan Riza Fahlevi Naim dan Corcom PTPN IV Syahrul Aman Siregar di ruang Elaeis Kantor Direksi PTPN IV Jl. Letjen Suprapto No 2 Medan.

Muhammad Ihsan mengatakan, sektor agribisnis memberikan kontribusi positif terhadap ekspor Indonesia untuk menyelamatkan devisa negara dan itu tidak akan terdengar kalau pihak public relation (PR) dan perusahaan tidak mengkomunikasikan dengan baik terutama peran sumber daya manusia.

Budi Susanto dalam speech mengatakan, atas nama manajemen PTPN IV mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada PTPN IV, sehingga penghargaan ini akan lebih memotivasi karyawan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja dan berkarya di PTPN IV.

“PTPN IV sebagai salah perusahaan yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit memiliki sumber daya manusia sekitar 20 ribu karyawan, belum lagi di tambah dengan batih dan pensiunan, total sekitar 100 ribu orang”, sebut Budi Susanto.

Di bagian lain Budi Susanto mengatakan bahwa tentunya tidak mudah dalam mengelola sumber daya manusia yang cukup banyak, namun kita memiliki keyakinan, ketika kita berusaha memberikan yang terbaik bagi karyawan itu akan ada imbal balik yang positif bagi perusahaan.

Ia juga mengatakan bahwa manajemen PTPN IV dalam mengelola SDM fokus pada tiga hal yaitu keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan karyawan yang harus diiringi dengan kinerja terbaik dari masing-masing karyawan.

Saat ini memang diakui bahwa pertumbuhan biaya tenaga kerja cukup tinggi, namun dengan diimbangi kreativitas serta inovasi yang dilakukan karyawan, manajemen berharap insya Allah semua bisa terpenuhi, kata Budi Susanto.

Budi Susanto selaku SEVP Business Support PTPN IV juga mengatakan peran public relation sendiri di industri perkebunan cukup strategis, seperti yang sama-sama kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir black campaign terhadap industri kelapa sawit cukup gencar dan peran dari public relation harus mampu memberikan berita dan informasi yang benar tentang industri kelapa sawit yang ada di Indonesia.

Manajemen PTPN IV berkomitmen dalam mengelola industri perkebunan yang sustain serta berwawasan lingkungan dan memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang ada.

Pada prinsipnya manajemen PTPN IV tetap komit dalam upaya memenuhi kriteria perusahaan yang berwawasan lingkungan dengan memenuhi syarat-syarat sertifikasi RSPO, ISPO dan ISCC, sebut Budi Susanto.

Acara diisi dengan welcome speech dari Muhamad Ihsan dan Fadel Muhammad Founder & Presiden Komisaris Warta Ekonomi dan keynote speaker Agung Laksamana, selaku Ketua Perhumas.

Riza Fahlevi Naim mengatakan, tim peneliti Warta Ekonomi dalam melakukan penelitiannya terkait penghargaan IPRA 2021, dengan menggunakan metode media monitoring melalui analisis konten.

“Periode sentimen positif yang dinilai mulai dari Agustus s/d Desember 2020 diberikan kepada 15 sektor industri antara lain, agribisnis, asuransi jiwa, asuransi umum, multifinance, perbankan, dan consumer goods. sektor lain mencakup ritel, energy, minyak dan gas, properti dan konstruksi, pertambangan, otomotif, transportasi, foundation, informasi, teknologi dan komunikasi”, tutup Riza Fahlevi Naim.

Siaran Langsung Presiden Jokowi Terima Suntikan Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Penulis
Sopyan
-
Presiden Jokowi Terima Suntikan Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo dijadwalkan menerima suntikan vaksin Covid-19 untuk dosis kedua pada Rabu pagi, 27 Januari 2021. Rencananya, vaksinasi akan kembali dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta.

“Rencananya Bapak Presiden akan menerima vaksin dosis kedua besok Rabu (27/1), sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ujar Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.

Untuk diketahui, vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac membutuhkan dua kali penyuntikan masing-masing sebanyak 0,5 mililiter dengan jarak waktu 14 hari. Sebelumnya, Presiden menerima suntikan pertama pada 13 Januari 2021 lalu.

Vaksinasi kedua ini juga akan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.

Setelah vaksinasi, Presiden akan melantik Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara untuk menggantikan Jenderal Pol. Idham Azis yang memasuki masa pensiun.

“Pelantikan Kapolri juga rencananya akan dilakukan besok, setelah Bapak Presiden menerima vaksinasi,” kata Kasetpres.

Presiden : Indonesia Dalam Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Di CAS 2021

Penulis
Sopyan
-
Presiden : Indonesia Dalam Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Di CAS 2021

SuaraPemerintah.id – Presiden Jokowi menyampaikan pesan pada acara Coalition Ambition Summit (CAS) 2021  Senin malam (25/1). Ditegaskan bahwa sebagai negara kepulauan sangat dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim, banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia merupakan bencana yang berkaitan dengan hidrometeorologi yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim.

Presiden mengajak negara-negara di dunia untuk bekerja keras bersama-sama atasi perubahan iklim sekaligus pandemi COVID-19.

Terdapat pesan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dan keynotes dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) ke-8, Ban Ki-moon, serta utusan perubahan iklim Presiden Amerika Serikat, John Kerry. Coalition Ambition diinisiasi oleh Belanda dan pada Summit 2021 Belanda sebagai chair di dampingi co-chair dari Inggris dan Indonesia.

Menteri LHK, Siti Nurbaya, menyampaikan catatan sebagai co-chair di hari yang sama dan melanjutkan penekanan pesan dari Presiden Jokowi, bahwa sebagai negara agraris, peningkatan suhu global akibat perubahan iklim tentu akan mempengaruhi produktivitas pertanian yang akan berdampak pada kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.

Oleh karena itu, Indonesia memasukkan adaptasi perubahan iklim dalam Nationally Determined Contributions (NDC)-nya selain mitigasi perubahan iklim untuk mencapai tiga bidang ketahanan yaitu: ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan kebutuhan dasar hidup, serta ketahanan ekosistem dan bentang alam.

Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Siti Nurbaya saat menjadi salah satu pembicara dalam Inaugural Annual Ministerial Dialogue on Adaptation Action.

Dialog tahunan tentang aksi adaptasi yang diselenggarakan oleh the Global Center on Adaptation (GCA) menjadi salah satu sesi penting pada konferensi tingkat tinggi Climate Adaptation Summit (CAS) 2021. Menteri bidang lingkungan hidup dari berbagai negara juga menjadi pembicara dalam sesi ini.

Dialog ini bertujuan untuk membentuk kerja sama yang berkelanjutan oleh para pemimpin global untuk mengakselarasikan aksi adaptasi baik dalam hal kecepatan maupun dalam skala yang lebih besar.

Dialog ini juga menjadi platform bagi negara-negara untuk menampilkan keberhasilan implementasi dan menyampaikan inisiatif baru, kerja sama, serta tindakan-tindakan lain yang dapat berkontribusi atau berpotensi untuk akselarasi aksi adaptasi perubahan iklim.

Menteri Siti menyampaikan lebih lanjut pada sesi dialog tersebut, dari sisi regulasi, Indonesia telah memasukkan adaptasi dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Roadmap NDC Adaptasi sedang disusun untuk memberikan arahan terhadap pencapaian NDC adaptasi pada tahun 2030. Panduan dan perangkat telah disiapkan dalam rangka implementasi adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Kemudian, Menteri Siti juga menyampaikan bahwa, pada saat situasi pandemi COVID-19, implementasi adaptasi perubahan iklim dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Food Estate merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasional terhadap pandemi COVID-19.

“Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi risiko dampak perubahan iklim melalui upaya Padat Karya Penanaman Mangrove oleh masyarakat dan peningkatan ketahanan pangan melalui Food Estate,” terang Menteri Siti.

Dalam hal pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim, Menteri Siti menginformasikan bahwa Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang berfungsi untuk mengelola dana yang berasal dari dalam negeri, internasional, hingga sektor swasta untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.

“Sebagai negara berkembang dengan wilayah yang hampir seluas benua Eropa dan jumlah penduduk nomor 4 di dunia, tentunya akan membutuhkan sumber daya yang besar untuk meningkatkan kapasitas guna meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, oleh karena itu diharapkan dengan dibentuknya BPDLH dapat mendukung pencapaian NDC baik dari segi mitigasi maupun adaptasi,” ungkap Menteri Siti.

Terakhir, Menteri Siti menegaskan bahwa sebagai anggota G20, Indonesia juga berkontribusi membantu negara berkembang lainnya melalui South-South Cooperation. Beberapa kerja sama internasional tersebut antara lain adalah berbagi pengalaman dalam pengelolaan lahan gambut dengan Kongo dan Peru yang dikelola oleh International Tropical Peatland Center (ITPC) di Bogor yang didukung oleh UNEP, FAO dan CIFOR.

Kerja sama dengan berbagai pihak juga telah dilakukan dengan mewujudkan Regional Capacity Center for Clean Seas (RC3S) di Bali untuk peningkatan kapasitas negara-negara berkembang dalam menangani sampah laut. RC3S didukung oleh COBSEA, GPA–UNEP, UN-ESCAP, PEMSEA dan Jepang.

“Mengakhiri pernyataan saya, saya ingin menekankan pentingnya adaptasi, sebagaimana tercermin dari ambisi besar kami untuk mencapai agenda pengendalian perubahan iklim,” pungkas Menteri Siti.

Konferensi tingkat tinggi Climate Adaptation Summit (CAS) tahun 2021, adalah konferensi global untuk mengakselarasi, menciptakan inovasi, dan meningkatkan upaya negara-negara dalam beradaptasi dengan efek perubahan iklim.

CAS 2021 diselenggarakan secara virtual pada tangal 25-26 Januari 2021 dengan Belanda menjadi tuan rumah. Masyarakat dapat meangakses informasi terkait CAS 2021 secara virtual melalui tautan CAS2021.com dan menyaksikan para pembicara pada tautan cas2021-onlinesummit.com.

Sebagai Delegasi Republik Indonesia, Menteri LHK pada CAS 21 ini didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi / Badan Standardisasi Instrumen LHK, dan Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Alami Peningkatan, Nilai Indeks SPBE Kota Batam Masuk Kategori Baik

Penulis
Sopyan
-
Alami Peningkatan, Nilai Indeks SPBE Kota Batam Masuk Kategori Baik

SuaraPemerintah.id – Nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Batam tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Indeks SPBE Kota Batam pada tahun 2019 tercatat sebesar 2,23 dan masuk dalam kategori “Cukup”. Sementara pada tahun 2020, indeks SPBE Batam meningkat menjadi 3,11 dengan kategori “Baik”.

Indeks SPBE Kota Batam tahun ini mengalami peningkatan dari kategori Cukup menjadi Baik. Bahkan lebih tinggi dari indeks rata-rata nasional. Indeks ini berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Azril Apriyansah di Batam Centre, Selasa (26/1).

Azril menjelaskan SPBE tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

“Pada Pemerintah Kota Batam, ada tujuh unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut yang menjadi indikator penilaian,” ujarnya.

Pertama, papar Azril, kebijakan internal tata kelola SPBE yang didukung kebijakan penganggaran TIK Pemerintah Kota Batam. Hal ini diatur dalam Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Dinas KOMINFO (Perwako No 54 Tahun 2016) yang mengatur penyelarasan seluruh muatan rencana induk SPBE yang terintegrasi dengan OPD lain di Pemerintah Kota Batam dan antar lembaga. Juga diatur dalam kebijakan internal tentang Pusat Data, Perwako No. 6.A tahun 2006 tentang Pengembangan Egoverment di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

“Sejumlah SOP yang terkait Pusat Data menunjukkan bahwa kebijakan satu data telah kuat dan melayani semua unit kerja, serta terintegrasi dengan pusat data nasional,” kata Azril.

Kedua, kebijakan layanan internal SPBE Kota Batam terletak pada kebijakan internal sistem menajemen perencanaan dan penganggaran dengan Perwako No 13 Tahun 2017 tentang Musrenbang didukung SK Walikota No KPTS.31/HK/I.2018 tentang tim pelaksana e-planning.

Selain itu juga dibuat kebijakan penggunaan aplikasi SIPD sesuai surat Setda Batam No 135/Kominfo/1/2020 tentang kesiapan server SIPD Pemerintah Kota Batam, yang menunjukkan kesiapan Pemko Batam mengadopsi SIPD yang mendukung keterlibatan semua OPD yang ada secara terintegrasi dalam sistem manajemen perencanaan berbasis elektronik.

Ketiga, kebijakan kelembagaan telah terpenuhi dengan baik, mencakup Tim Pengarah SPBE berdasarkan SK Walikota No 315/HK/VII/2020, serta telah ada peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Keempat, Aspek Perencanaan dan Strategi di Kota Batam ditunjukkan dengan adanya Masterplan e-Gov tahun 2013 sebagai rencana Induk SPBE versi 2020 yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi.

“Hal ini menunjukkan sudah terdapat koordinasi penyusunan anggaran yang mancakup seluruh bidang pemerintahan,” ujarnya.

Unsur kelima yaitu Aspek Tata Kelola TIK yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Batam dengan prosedur pengendalian Data Centre tersedia lengkap, dengan bukti SOP-SOP pengelolaan data centre serta ada bukti pengelolaannya secara terpusat serta telah terintegrasi, mencakup sebagian dari rencana integrasi aplikasi. Juga telah ada aplikasi berbagi pakai dengan aplikasi umum seperti aduan publik secara elektronik, aplikasi perencanaan, SIPD, dan aplikasi e-office.

Keenam, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik secara umum sudah berjalan penuh di Pemerintah Kota Batam dengan berbagai aplikasi yang inovatif, berbasis web dan mobile. Contohnya Layanan Manajemen kepegawaian, Manajemen Perencanaan, dan Manajemen Penganggaran, serta Layanan Pengadaan yang telah terintegrasi dengan instansi-instansi terkait.

“Dan ketujuh, Layanan-layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam telah dikembangkan dengan aplikasi-aplikasi web dan aplikasi mobile yang terintegrasi, serta terhubung pula dengan online payment system dan marketplace,” ujarnya.

Seperti layanan publik perpajakan dengan bukti kolaborasi aplikasi PBB dan BPHTB yang telah terintegrasi. Demikian pula layanan Dispendukcapil berbasis elektronik, dengan aplikasi mobile, yang memiliki integrasi data dengan layanan lain, terutama yang terkait dengan NIK. Layanan pajak bumi dan bangunan juga terintegrasi dengan sistem pembayaran online yang dapat diakses dari platform lain di luar Pemerintah Kota Batam.

Said Abdullah : Membangun Papua Harus Dengan Semangat Bung Karno

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Dalam mengatasi masalah yang terjadi dengan Papua, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menyerukan agar pengambil kebijakan bisa menjadikan semangat Bung Karno sebagai landasan.

Lebih lanjut ia mengatakan semangat Bung Karno harus menjadi roh dalam merumuskan pendekatan pembangunan di Papua.

Ia mengungkapkan, spirit Presiden Pertama RI ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tanah mutiara hitam sekarang ini.

“Semangat Bung Karno sangat jelas, Papua adalah sebagai bagian tubuh dari NKRI. Jika terpotong akan berteriak kesakitan. Kita harus memberikan perlawanan untuk tetap bersama,” jelasnya.

Menurut Said Abdullah, kata-kata Bung Karno tersebut menunjukkan bahwa bagi Bangsa Indonesia, Irian Barat atau Papua adalah harga mati bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karenanya, tidak boleh ada satu kekuatan asingpun yang datang dan mengganggu kedaulatan NKRI di Tanah Papua.

Politisi asal Sumenep, Madura tersebut juga menyebut pembangunan yang tetap bisa menjadikan Papua sebagai bagian dari tubuh NKRI.

“Saya kira, Presiden Jokowi memiliki momentum yang tepat untuk menata kembali pembangunan Papua kedepan. Kesempatan ini kita harapkan menjadi titik balik pembangunan Papua menuju pembangunan yang berbasis SDM, budaya dan lingkungan hidup,” ujar Said di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Karena itu Said berharap, seluruh pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan Papua dengan pendekatan baru.

Artinya, harus menyadari sepenuhnya tentang keunikan dan kekhasan Papua yang harus tetap terjaga dengan baik.

Karenanya, tidak boleh ada satu kekuatan asingpun yang datang dan mengganggu kedaulatan NKRI di Tanah Papua.

Sejauh ini jelasnya, pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir pada tahun 2021 ini.

Hal ini diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Kondisi ini menjadi pembahasan Pemerintah dan DPR serta pemerintah daerah dan DPR Papua dan Papua Barat sebagai representasi dan keterwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat secara keseluruhan.

“Sehingga diharapkan lahir keputusan yang lebih baik, tidak sekedar memperpanjang dana otsus, tetapi kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai dengan masyarakat Papua,” terang Politisi Senior PDI Perjuangan ini.

Menaker Ida Jelaskan Sembilan Strategi Lompatan Besar Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

Penulis
Rudi Sukmana
-
Menaker Ida Jelaskan Sembilan Strategi Lompatan Besar Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah melaksanakan sembilan lompatan besar untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan.

Kesembilan lompatan besar tersebut yakni reformasi birokrasi, ekosistem digital siap kerja, transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi kewirausahaan, pengembangan talenta muda, perluasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), visi baru hubungan industrial, dan reformasi pengawasan.

“Dari sembilan lompatan tersebut ada beberapa langkah yang implementasinya ada di BLK yaitu transformasi BLK dan link and match ketenagakerjaan. Sampai saat ini, BLK juga sudah melaksanakan transformasi BLK yaitu Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding, ” kata Menaker Ida Fauziyah saat menyampaikan sambutan secara virtual di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Sambutan Menaker Ida diberikan usai menyaksikan secara virtual acara penandatanganan nota kesepahaman Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BPPLK) Semarang dengan 19 perusahaan dan dunia usaha mitra pendamping lulusan pelatihan  BBPLK Semarang di Semarang.

Menaker Ida mengatakan, BLK yang semula melaksanakan pelatihan program dasar, kini mulai berkembang melalui program unggulan dan didukung dengan instruktur yang kompeten di bidangnya, serta sarana prasarana sesuai perkembangan teknologi mutakhir.

Sebagai contoh, kata Menaker Ida, BBPLK Semarang yang semula hanya pelatihan operator garmen atau menjahit dasar, saat ini sudah dilaksanakan program pelatihan desain busana. Lulusannya pun tak hanya bisa menjadi seorang pekerja, tetapi dapat menjadi seorang enterpreuner muda.

“Alumni pelatihan pun dapat secara mandiri mengikuti kegiatan fashion show, baik kategori lokal di daerah masing-masing, maupun kegiatan nasional seperti Muslim Fashion Festival. Bahkan karya alumni peserta BBPLK Semarang ada yang sudah mengikuti kegiatan fashion show berskala internasional di Paris,” ujar Menaker Ida.

Ditegaskan Menaker Ida, kerja sama pendampingan perusahaan dan dunia usaha bagi lulusan pelatihan BBPLK Semarang ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yakni dengan menjembatani antara industri sebagai penerima kerja dengan masyarakat sebagai pencari kerja.

Melalui kerja sama pendampingan ini, Kemnaker menargetkan akan menghasilkan alumni BLK kompeten, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun etos kerja yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri. Sebab, hal ini akan memudahkan industri dalam merekrut tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhka. Sehingga terjadi kesesuaian (matching) antara supply and demand tenaga kerja.

“Target lainnya, agar para alumni dapat terus berkarya, mengembangkan kompetensi yang dimiliki baik dengan bekerja di industri maupun berwirausaha,” ujarnya.

Karenanya, lanjut Menaker Ida, kolaborasi antara industri dan dunia usaha dengan BLK sangat penting dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran di Indonesia.

“Semoga penandatanganan MoU antara BBPLK Semarang dengan perusahaan dan dunia usaha mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang dapat terus membawa manfaat serta bersinergi dalam mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan,” katanya.

Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, mengatakan, tujuan kerja sama dengan perusahaan dan mitra pendamping lulusan pelatihan BBPLK Semarang adalah di samping untuk mengurangi pengangguran, peningkatan kualitas kerja alumni pelatihan sangat diperlukan agar mereka memiliki kompetensi baru yang diperlukan dunia usaha.

“Kami harap peserta pelatihan terpilih menjadi lulusan kompeten dan sukses serta terserap di dunia usaha,” katanya.

Usulkan Perpanjangan Dana Otsus Papua Hingga 20 Tahun, Anggaran Otsus Dinaikan Rp234, 6 T

Penulis
Sopyan
-
Menkeu Usulkan Dana Otsus Diperpanjang Hingga 20 tahun

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan untuk memperpanjang dana otonomi khusus (otsus) Papua hingga 20 tahun mendatang dan meningkatkan anggarannya. Estimasi total dana otsus untuk 20 tahun ke depan sekitar Rp 234,6 triliun, dua kali lipat lebih besar dibandingkan total dana otsus Papua selama dua dekade terakhir yaitu Rp 101,2 triliun.

“Masalah pendanaan, kami mengusulkan beberapa revisi dalam Undang-Undang 21 Tahun 2001. Meskipun tadi hasilnya belum optimal, kami tetap mendukung untuk dana otsus diperpanjang lagi 20 tahun dan bahkan nilainya dinaikkan yang selama ini 2% dari DAU, kita naikkan 2,25% karena kesenjangannya masih belum tertutup,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan agenda Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang diselenggarakan secara daring, Selasa (26/01).

Kenaikan anggaran otsus diharapkan akan membawa dampak terhadap perbaikan tata kelola. Selain itu, penyaluran otsus akan menggunakan skema pendanaan Block Grant dan Earmark berbasis kinerja.

“Ini tujuannya supaya setiap rupiah otsus itu betul-betul terkait dengan hasil. Dan juga perlu adanya tambahan untuk pembagi di antara provinsi, serta pembinaan dan pengawasan penggunaan dana otonomi khusus yang lebih kuat dan lebih reliable,” kata Menkeu.

Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan, perbaikan tata kelola dana otsus dapat dilakukan dengan menyusun peraturan pemerintah (PP) yang khusus mengatur hal tersebut. Harapannya, berbagai kelemahan sistem yang terjadi selama 20 tahun terakhir bisa diperbaiki dan masyarakat bisa mengawasi secara langsung penggunaan dana otsus dengan sistem yang lebih baik.

“Belajar dari kelemahan kita melaksanakan otsus 20 tahun terakhir, tentu kita harap pada akhirnya betul-betul mencapai tujuan dan semangat, spirit dari otsus sendiri, yaitu betul-betul menyejahterakan masyarakat Papua dan mengejar kesenjangan atau ketertinggalan. Ini tentu perlu adanya tata kelola dan akuntabilitas yang makin baik dan perlu adanya pengaturan yang lebih tegas,” ujar Menkeu.

Tumbuhkan Kepercayaan Masyarakat, Forkopimda Kendal Jadi yang Pertama Terima Vaksinasi

Penulis
Sopyan
-
Tumbuhkan Kepercayaan Masyarakat, Forkopimda Kendal Jadi yang Pertama Terima Vaksinasi

SuaraPemerintah.id – Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat Kendal terhadap keamanan vaksin Covid-19, Forkopimda Kabupaten Kendal menjadi yang pertama menerima vaksin Sinovac di RSUD dr Soewondo Kendal, Senin (25/1/2021).

Di antaranya, Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, Ketua IDI, Kepala Dinas Kesehatan, tokoh agama, serta Bupati Kendal terpilih yang mewakili tokoh masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Ferinando Rad Bonay mengatakan peserta vaksinasi terlebih dahulu harus melakukan tahapan pemeriksaan dan harus dinyatakan sehat. Dari pemeriksaan tersebut, terdapat beberapa orang yang tidak bisa dilakukan vaksin.

“Vaksinasi harus dalam kondisi sehat, terutama tensi harus normal. Tadi, untuk Pak Kajari dan Sekda Kendal mengalami tensi di atas ketentuan, sehingga tahap pertama tidak dilakukan penyuntikan vaksin, termasuk Wakil Bupati Kendal lantaran usia berada di atas 59 juga tidak di vaksin,” jelasnya.

Sementara itu, lanjutnya, untuk pelaksanaan vaksinasi tahap berikutnya akan dilaksanakan pada 8 hingga 11 Februari 2021, yang akan dilakukan kepada tenaga kesehatan sebanyak 3.540 orang.

Ditambahkan, dari data tersebut, yang sudah mengantongi e-tiket vaksinasi, sementara ini baru 2.325 orang. Sehingga, pihaknya akan memproses tenaga kesehatan yang belum mempunyai e-tiket vaksinasi ke Kementerian Kesehatan RI.

Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur menjelaskan, kegiatan vaksin secara medis bisa telah diperhitungkan dengan baik. Pihak yang akan divaksin pun harus dinyatakan sehat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan vaksinasi.

“Sebelum pelaksanaan vaksin, terlebih dulu dilakukan screening kesehatan atau cek kesehatan, karena orang yang divaksin harus memenuhi syarat kesehatannya. Dan untuk pelaksanaan vaksin akan dilakukan di 38 lokasi, yaitu 30 Puskesmas, lima rumah sakit, dan tiga klinik,” ujar wabup.

Bupati Kendal terpilih Dico M Ganinduto mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan dan dokter yang sudah berjuang di garis depan saat pandemi Covid-19.

“Vaksinasi Covid-19 ini, merupakan harapan kita semua. Karena sudah dilakukan uji klinis dan melalui prosedur yang ada, serta aman bagi kesehatan,” terangnya.

Dico berharap, seluruh masyarakat Kendal ikut serta menyukseskan program dari pemerintah pusat. Sehingga, nantinya dapat beraktivitas secara normal kembali dan memberi dampak pada pulihnya perekonomian.

Di hari yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meninjau vaksinasi di Puskesmas Kaliwungu, Puskesmas Brangsong II dan RSUD dr Soewondo Kendal.

Ganjar berpesan, kepada pihak rumah sakit, agar proses vaksinasi dalam sehari dapat melayani 200 orang. Hal tersebut ditekankan, agar dalam tiga hari ke depan dapat selesai vaksinasi untuk seluruh tenaga kesehatan.

Ganjar juga meminta para nakes untuk tetap menjaga kesehatan meskipun sudah mendapat vaksin pertama.

1...4,5514,5524,553...4,868Halaman 4,552 dari 4,868