Beranda blog Halaman 4553

Pemkab Rembang Perpanjang PPKM Hingga 8 Februari 2021

Penulis
Sopyan
-
Pemkab Rembang perpanjang PPKM Hingga 8 Februari 2021

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Rembang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga Senin (8/2/2021).

Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, walaupun PPKM diperpanjang, namun pihaknya sedikit melonggarkan kebijakan waktu operasional malam. Di mana, sekarang pedagang kaki lima (PKL) yang semula hanya dapat beropreasi hingga pukul 19.00 WIB, kini diperlonggar menjadi pukul 21.00 WIB.

“Mulai Senin ini (25/1/2021), mereka bisa buka sampai pukul 21.00 WIB, namun dengan catatan. Mulai jam 20.00 (WIB), PKL sudah tidak boleh melayani makan di tempat. Tetapi boleh melayani pembeli dengan dibawa pulang atau dibungkus,” terang Hafidz dalam keterangannya kepada wartawan di ruang rapat bupati, Senin (25/1/2021).

Selain PKL, lanjut bupati, kebijakan waktu operasional swalayan, toko modern juga dilonggarkan, dari yang semula maksimal pukul 19.00 WIB, kini dilonggarkan menjadi pukul 20.00 WIB.

Ditambahkan, kebijakan perpanjangan PPKM juga memperbolehkan tempat wisata bisa buka pada Sabtu dan Minggu. Namun demikian, pengelola perlu membatasi pengunjung yang datang.

“Untuk tempat wisata bisa buka dua hari, Sabtu dan Ahad. Nanti pengunjung dibatasi maksimal 30 persen dari jumlah kapasitas,” imbuhnya.

Disampaikan, perpanjangan PPKM sendiri menindaklanjuti instruksi dari Kemendagri RI dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, sejak PPKM, kasus Covid-19 di Kabupaten Rembang menurun drastis. Hingga Senin (25/1/2021), kasus aktif Covid-19 di Rembang sudah turun di angka 210 kasus. Padahal sebelum PPKM mencapai 500 kasus.

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian BUMN

Penulis
Sopyan
-
Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian BUMN

SuaraPemerintah.id – Menteri BUMN, Erick Thohir resmi melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (setingkat Eselon I) dan Pratama (setingkat Eselon II) serta menyampaikan penyerahan SK Staf Khusus I Menteri BUMN di Lingkungan Kementerian BUMN pada hari ini (26/01).

Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN I dan II, jajaran pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN serta sejumlah Direksi BUMN tersebut dilaksanakan secara virtual.

Pelantikan tersebut dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2020 tanggal. Sesuai Permen tersebut, Menteri BUMN melantik Rabin Indrajad Hattari sebagai Staf Ahli Bidang Industri, serta Dwi Ary Purnomo sebagai Asdep Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Kementerian BUMN.

Dalam sambutannya, Menteri Erick menyampaikan, dengan pengangkatan Staf Ahli Bidang Industri, diharapkan insan BUMN maupun Kementerian BUMN bisa lebih tanggap dan aware dengan isu-isu terkait BUMN sektor industri,

“Saya berharap dengan pengangkatan Staf Ahli Bidang Industri, insan BUMN dan Kementerian BUMN bisa lebih tanggap dan aware terhadap isu-isu terkait BUMN kususnya di sektor industri, sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Selain itu, dengan dilantiknya Asisten Deputi Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang baru, diharapkan tidak ada lagi BUMN yang salah melangkah karena gagal menilai dan memitigasi risiko yang dimiliki perusahaan,” ujar Erick.

Menteri BUMN dalam kesempatan itu juga mengangkat Ardan Adiperdana sebagai Staf Khusus I Menteri BUMN. Menurut Erick, penambahan satu orang Stafsus dapat membantunya dalam pengembangan pengaturan perusahaan sehingga akan mendorong kinerja BUMN melalui peningkatan fleksibilitas dan akuntabilitas BUMN,

“Saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang telah diangkat dan dilantik. Hendaknya Saudara dapat menjaga komitmen untuk terus meningkatkan kinerja seiring dengan meningkatnya beban dan tanggung jawab Saudara sebagai aparatur negara,” tandasnya.

Pada kegiatan tersebut, Menteri Erick juga mengingatkan para petinggi Kementerian BUMN terhadap tantangan yang dihadapi dalam mengelola BUMN di tengah pandemi Covid-19. Situasi pandemi, lanjut Erick, telah berdampak secara signifikan terhadap kinerja BUMN di tahun 2020, termasuk dalam hal Alur kas (cash flow), siklus bisnis, proyek-proyek dan beban hutang hingga dividen BUMN.

Dengan situasi demikian, BUMN dituntut memiliki daya tahan (resilience) yang tinggi sehingga kinerja tetap terjaga dan sekaligus dapat mempertahankan perekonomian nasional.

“Untuk itu, saya meminta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang baru dilantik untuk dapat segera merapatkan barisan, bekerja sama dalam membuat kebijakan di tengah kenormalan baru dan mengakselerasi implementasi di lapangan agar BUMN dapat bertahan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kita sebagai aparat pemerintah harus konsentrasi dan bertanggung jawab agar seluruh sumber daya dan kemampuan BUMN menjadi salah satu motor terdepan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa,” pungkasnya.

Tren Perlintasan Ekspor Ikan Hias Meningkat Selama Masa Pandemi

Penulis
Sopyan
-
Tren Perlintasan Ekspor Ikan Hias Meningkat Selama Masa Pandemi

SuaraPemerintah.id – Pandemi covid-19, tak mempengaruhi bisnis ikan hias di Bandung, Jawa Barat. Bahkan, tren perlintasan ekspor ikan hias mengalami peningkatan selama tahun 2020. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Bandung, Dedi Arief memaparkan komoditas ikan hias menunjukkan grafik yang menggembirakan dari tahun ke tahun.

“Pandemi malah naik 7,69% dari sisi volume yang kita ekspor,” terang Dedi di Bandung, Senin (25/1/2021).

Sebagai gambaran, periode 2018, BKIPM Bandung mengekspor sebanyak 20.431.156 ekor ikan hias senilai Rp73,3 miliar. Angka ini kemudian meningkat menjadi 21.672.096 ekor dengan nilai Rp79,9 miliar selama tahun 2019. Kemudian di tahun 2020, Dedi mengurai angka lonjakan ekspor sebesar 23.317.318 ekor dengan nilai Rp93,3 miliar.

“Tentu ini menunjukkan permintaan semakin meningkat. Dari sisi nilai ekspor, lonjakannya sebesar 16,68% di tengah kondisi pandemi,” urainya.

Komoditas ikan hias yang sangat diminati oleh pasar ekspor di antaranya tetra, rasbora dan udang hias. Adapun kolektor peminat ikan-ikan hias ini antara lain berasal dari 51 negara, dimana 3 besar di antaranya ialah Jepang, Amerika Serikat dan Singapura.

“Yang lebih membanggakan lagi, UPT BKIPM Bandung menduduki peringkat 2 ekspor ikan hias nasional,” kata Dedi.

Dia pun menjelaskan dampak makro hulu kegiatan ekspor ikan hias dari Bandung. Menurutnya, para eksportir ikan hias memiliki pegawai sekira 60 orang dengan rata-rata pendapatan perbulan sebesar Rp4 juta perorang.

Angka pelibatan dari komoditas ikan hias semakin luas ketika eksportir juga bermitra dengan para pembudidaya. Berdasarkan pendataan BKIPM Bandung, terdapat 100 pembudidaya yang bekerjasama dengan eksportir melalui skema kemitraan, di mana masing-masing pembudidaya memiliki sekitar 3-4 orang pekerja.

“Dari situ, bisa kita lihat bahwa 1 eksportir memberikan kontribusi pendapatan masyarakat kira-kira 460 orang perbulan,” jelas Dedi.

Karenanya, Dedi memastikan jajarannya akan terus memberikan pelayanan guna meningkatkan ekspor dari Bandung. Bahkan, dia menegaskan tak segan untuk jemput bola agar para pelaku usaha tertarik untuk menjadi eksportir.

“Peluang (ekspor) ada, jadi kita akan terus jemput bola. Pandemi bukan halangan bagi kita untuk memberikan pelayanan terbaik, apalagi ada perputaran ekonomi di situ,” tandasnya.

Investasi Industri Tumbuh Double Digit, Menperin: Pemerintah Terus All Out

Penulis
Sopyan
-
Investasi Industri Tumbuh Double Digit, Menperin: Pemerintah Terus All Out

SuaraPemerintah.id – Sektor industri masih konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui realisasi penanaman modal. Sepanjang tahun 2020, investasi manufaktur mampu menunjukkan geliat positif, meskipun di tengah terpaan yang cukup berat akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Januari-Desember 2020, sektor industri menggelontorkan dananya sebesar Rp272,9 triliun atau menyumbang 33 persen dari total nilai investasi nasional yang mencapai Rp826,3 triliun. Hasilnya, realisasi investasi secara nasional pada tahun lalu melampaui target yang dipatok sebesar Rp817,2 triliun atau menembus 101,1 persen.

“Ini capaian yang sangat luar biasa di tengah kondisi pandemi. Bahkan, investasi sektor industri mampu tumbuh double digit,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (26/1).

Menperin mengungkapkan, realisasi penanaman modal sektor industri di tanah air tumbuh 26 persen, dari tahun 2019 yang mencapai Rp216 triliun menjadi Rp272,9 triliun pada 2020. “Kami memberikan apresiasi kepada pelaku industri atas komitmennya merealisasikan investasinya di Indonesia,” ujarnya.

Kepercayaan diri pelaku industri nasional untuk terus berekspansi, tercermin dari capaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor manufaktur pada tahun 2020 sebesar Rp82,8 triliun atau tumbuh 14 persen dibandingkan tahun 2019 yang menembus Rp72,7 triliun. Realisasi dari investasi industri lokal tersebut berkontribusi hingga 20 persen dari total nilai PMDN sebesar Rp413,5 triliun pada tahun 2020.

Di samping itu, Indonesia dinilai masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri global. Hal ini terlihat dari capaian penanaman modal asing (PMA) sektor manufaktur pada tahun 2020 sebesar Rp190,1 triliun atau tumbuh 33 persen dibanding capaian tahun 2019 yang menyentuh Rp143,3 triliun. Realisasi investasi industri global tersebut berkontribusi hingga 46,1 persen dari total nilai PMA sebesar Rp412,8 triliun pada tahun 2020.

Agus menegaskan, pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air melalui implementasi berbagai kebijakan strategis, seperti memberikan insentif dan kemudahan izin usaha bagi para pelaku industri.

Apalagi, investasi di sektor industri memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional, di antaranya berdampak pada peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan devisa dari ekspor.

“Kami akan all out agar kinerja sektor industri manufaktur bisa bangkit kembali di tengah masa pandemi saat ini. Capaian angka investasi ini membuat kami optimistis bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun loncatan bagi upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” paparnya.

Menteri AGK menyampaikan, pihaknya menargetkan realisasi penanaman modal di sektor industri manufaktur pada tahun 2021 bisa naik mencapai Rp323,56 triliun. Optimisme ini didukung dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan membaiknya perekonomian dunia pasca-vaksinasi.

Menperin menyebutkan, beberapa sektor yang masih jadi primadona para investor untuk menanamkan modalnya pada tahun ini, antara lain industri makanan dan minuman, logam dasar, otomotif, serta elektronik.

“Kami juga akan dorong, antara lain pengembangan investasi di industri farmasi dan alat kesehatan,” ujarnya. Sektor-sektor tersebut merupakan prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0.

Berdasarkan data BKPM, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya merupakan sektor manufaktur yang memberikan kontribusi terbesar dalam realisasi nilai investasi pada tahun 2020, dengan menggelontorkan dananya sebesar Rp94,8 trilun atau menyumbang hingga 11,5 persen.

“Secara khusus, meningkatnya investasi di sektor industri logam sejalan dengan keinginan pemerintah memperkuat hilirisasi industri, dan pembatasan ekspor mineral justru mendorong peningkatan investasi di sektor tersebut,” pungkas Agus.

Jenis Wakaf Kini Diperluas dan Memiliki Tata Kelola Modern

Penulis
Sopyan
-
Jenis Wakaf Kini Diperluas dan Memiliki Tata Kelola Modern

SuaraPemerintah.id – Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dicanangkan oleh Presiden menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern dengan dua transformasi utama yaitu terkait jenis wakaf dan pembenahan tata kelola wakaf.

“Pertama, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf diperluas tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi jenis wakaf benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang seperti kendaraan, mesin, logam mulia, dan surat berharga syariah,” tutur Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam Peluncuran GNWU dan Brand Ekonomi Syariah, di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/01) seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab).

Kedua, ungkap Wapres, pembenahan tata kelola pemangku kepentingan wakaf benda bergerak yang dalam kesempatan ini, dimulai dengan pembenahan tata kelola wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif. Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh Komite Nasionel Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sebagai awal pembenahan, Bank Syariah Mandiri akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan Mandiri Manajemen Investasi sebagai pengelola dana wakaf yang produknya dinamakan ‘Wakaf Uang Berkah Umat’.

“Pembenahan pengelolaan wakaf uang yang lebih profesional dan modern diharapkan akan mendorong pengerahan secara serentak sumber daya ekonomi yang dapat digunakan mendorong investasi dan kegiatan ekonomi di masyarakat,” tegas Wapres yang juga Ketua Harian KNEKS.

Di sisi lain, pengelolaan wakaf yang profesional diharapkan akan menarik minat pewakaf (wakif) kelas menengah atas seperti korporasi, individu pemilik aset besar, sosialita, dan tidak ketinggalan para milenial. Hal ini agar meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya kemiskinan dan ketimpangan.

Selain itu, pengelolaan wakaf uang perlu didukung dengan kanal-kanal penerimaan wakaf uang yang luas, terutama dengan mengaktifkan peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), yaitu bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah akan dapat digunakan sebagai tempat penerimaan wakaf uang berbasis masyarakat sehingga keberadaan dan peran aktif lembaga keuangan mikro syariah harus menyebar merata untuk melayani masyarakat yang ingin berwakaf di seluruh Indonesia.

KBN Beton Ikut Andil Dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing

Penulis
Sopyan
-
Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing

SuaraPemerintah.id – KBN Beton bekerjasama dengan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, ikut andil dalam proyek pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing dengan memasok beton ready mix untuk Seksi 2 Telagaasih-Tembelang dan Seksi 3  Tembelang-Mekarjaya sebanyak ± 11.200 M3 pada tahun 2020.

KBN Beton merupakan unit usaha dari PT. KBN (Persero) yang bergerak dibidang beton ready mix dan precast yang terletak di KBN Marunda. KBN Beton menyediakan berbagai mutu beton mulai dari B.0 sampai K-600 dengan kualitas material yang baik.

Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang memiliki panjang mencapai 34,02 kilometer tersebut mencakup empat seksi yakni Seksi 1 Cibitung-Telaga Asih yang memiliki panjang 2,96 kilometer Lalu Seksi 2 Telagaasih-Tembelang sepanjang 9,41 kilometer, Seksi 3 Tembelang-Mekarjaya sepanjang 13,09 kilometer serta Seksi 4 Mekarjaya-Cilincing sepanjang 8,56 kilometer.

Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) ini pun ditargetkan dapat rampung konstruksinya pada April 2021 dan ditargetkan dapat beroperasi pada Mei 2021 mendatang.

Dengan adanya Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) membuat lokasi kawasan KBN menjadi lebih strategis karena berdekatan dengan lokasi KBN Kawasan Cakung dan KBN Kawasan Marunda serta Tol Jakarta Outer Ring Road ( JORR) atau Tol lingkar luar Jakarta.

Selain itu, Diharapkan kehadiran tol Cibitung-Cilincing ini dapat mempersingkat waktu perjalanan angkutan logistik menuju kawasan utara Jakarta sehingga dapat memangkas pengeluaran para angkutan logistik tersebut.

Investasi ORI019 untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia!

Penulis
Sopyan
-
Investasi ORI019 untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia!

SuaraPemerintah.id – Di awal 2021 ini, pemerintah menerbitkan SUN melalui Obligasi Negara Ritel seri ORI019. Hal ini dilakukan untuk membiayai defisit APBN dan membantu pemulihan ekonomi negara yang disebabkan oleh pandemi Covid 19 yang berkepanjangan.

Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat agar lebih bersemangat untuk berinvestasi.

ORI019 diterbitkan dengan kupon tetap senilai 5,57% per tahun, memiliki benefit antara lain imbalan yang lebih tinggi dibanding imbalan deposito bank BUMN dan pajak yang lebih rendah.

ORI019 merupakan instrumen investasi yang aman karena pembayaran pokok dan kuponnya dijamin oleh Undang – Undang, serta dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder Domestik.

Masyarakat dapat memesan ORI019 mulai dari Rp1 juta dan kelipatannya sampai dengan maksimum Rp3 milyar melalui Welma dan KlikBCA Individu mulai 25 Januari hingga 18 Februari 2021.

Dapatkan hadiah cashback senilai Rp70 ribu untuk pemesanan ORI019 minimum Rp7 juta via Aplikasi Welma. Khusus bagi kamu yang belum pernah membeli Obligasi di BCA, kamu dapat melakukan proses pendaftaran data investor berupa Single Investor Identification (SID) langsung di Aplikasi Welma.

Tunggu apa lagi? Yuk, ikut berkontribusi memulihkan ekonomi dengan investasi ORI019 di Welma dan dapatkan cashbacknya! Informasi lebih lanjut, kunjungi bca.co.id/ori019 atau hubungi Halo BCA (1500 888).

TKDD Paling Besar, Menkeu : Pemerintah Sudah Sangat Berpihak ke Papua

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah pusat sudah memberikan pemihakan terhadap Papua dan Papua Barat secara signifikan.

Sri Mulyani menyebutkan pernyataan tersebut berdasarkan dari besaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Dari besaran alokasi TKDD yang disalurkan ke dua provinsi tersebut sudah lebih besar dibandingkan banyak daerah maupun rata-rata nasional.”Jelasnya.

“Ini menggambarkan bahwa Papua dan Papua Barat mendapatkan pemihakan yang cukup signifikan dibandingkan provinsi lainnya,” imbuh Menkeu Sri Mulyani.

Dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD secara virtual, Selasa (26/1), Menkeu menunjukkan, TKDD per kapita provinsi Papua Barat adalah Rp 14,7 juta, sementara Papua sebesar Rp 10,2 juta. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, Rp 3 juta.

TKDD per kapita provinsi-provinsi di bagian timur Indonesia seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur juga hanya mencapai Rp 7,1 juta dan Rp 4,2 juta. Aceh yang juga sesama penerima dana otonomi khusus (Otsus) pun hanya Rp 6,4 juta.

Bahkan, Sri menyebutkan, dibandingkan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang sama-sama memiliki kekayaan sumber daya alam, perbedaannya masih jauh. TKDD per kapita Kalimantan Timur tercatat hanya Rp 4,9 juta.

Sepanjang 2005 hingga 2021, Sri menyebutkan, TKDD yang sudah dikucurkan ke Papua dan Papua Barat sebesar Rp 702,30 triliun. Alokasi tersebut peranan penting bagi perekonomian dua provinsi.

Sebab, tercatat, kontribusi TKDD terhadap sumber pendapatan Papua mencapai 70,29 persen dan 68,07 persen untuk Papua Barat selama dua dekade terakhir.

Kontribusi itu bahkan jauh lebih kecil dibandingan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap provinsi. PAD Papua menyumbang 4,86 persen terhadap pendapatan daerah, sementara PAD Papua Barat sekitar 4,23 persen dari pendapatan daerah mereka.

Peranan dana otonomi khusus (otsus) dan dana tambahan infrastruktur (DTI) yang telah dialokasikan mencapai Rp 138,65 triliun sepanjang 2002-2021 pun masih di bawah 20 persen. Kontribusi untuk pendapatan Papua Barat hanya 16,21 persen, sementara Papua 15,72 persen, untuk periode 2015-2020.

Untuk meningkatkan efektivitas dana otsus ini, pemerintah akan mengubah skema pendanaan. Sebelumnya, dana otsus Papua hanya disalurkan melalui dana transfer melalui skema block grant yang nantinya ditambahkan dengan skema performance based.

Melalui skema ini, penggunaan dana diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

“Ini untuk meyakinkan masyarakat Papua benar-benar menikmati dana otsus baik untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI pada Selasa (19/1)

Produksi Beras Surplus, Pemkab Lebak Jamin Stok Beras Aman di 2021

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Lebak menjamin produksi beras surplus selama 14 bulan ke depan sehingga terpenuhi kebutuhan konsumsi pangan sampai awal 2022.

“Produksi beras pada tahun 2020 sebanyak 330.640 ton,” kata Pelaksana Data Statistik Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak Supardi di Lebak, Senin.

Produksi beras hasil petani Kabupaten Lebak sebanyak 330.640 ton itu surplus selama 14 bulan ke depan, sehingga di tengah pandemi Covid-19 persedian pangan relatif aman dan mencukupinya. Petani kini telah melaksanakan gerakan percepatan tanam guna mengoptimalkan produksi dan produktivitas pangan sehubungan memasuki musim penghujan.

Dengan demikian, persediaan melimpah dan tidak menjadikan ancaman kerawanan pangan di tengah pandemi. “Kami terus mendorong agar petani mampu memberikan kontribusi pangan nasional,” katanya menjelaskan.

Produksi beras hasil petani Kabupaten Lebak juga mampu memasok ke Pasar Tanah Tinggi, Kota Tangerang dan Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur. Selain itu juga menyumbangkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk penanggulangan kebencanaan.Kebanyakan produksi beras itu dari hasil panen padi sawah dengan tiga kali musim tanam dengan memanfaatkan jaringan irigasi dan pompa untuk menyedot air permukaan.

“Kami bekerja keras agar petani bisa melaksanakan indeks penanaman (IP) tiga kali musim tanam guna meningkatkan produksi pangan,” katanya menjelaskan.

Berdasarkan data produksi sepanjang 2020 sebanyak 330. 640 ton,sedangkan kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Lebak 1,3 juta/tahun rata-rata 143.724 ton, sehingga surplus 183.243 ton atau 14 bulan.Produksi beras tahun 2020 meningkat dibandingkan 2019 sebanyak 291.178 ton atau surplus 147.454 ton untuk 12,3 bulan.

“Kami mendorong petani terus meningkatkan produksi beras di tengah pandemi Covid-19 guna memenuhi ketersediaan pangan dan peningkatan ekonomi,” katanya.

Pasokan di Jakarta

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Arief Prasetyo Adi menyebutkan volume stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mencapai di atas 32.000 ton, yang berarti stok tersebut dinilai aman memenuhi konsumsi pangan masyarakat.

“Bahwa beras ini cukup. Jadi Pasar Induk Beras Cipinang sampai hari ini stoknya masih di level di atas 32.000 ton, artinya produksi beras lokal cukup,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Senin.

Menurut Arief, dengan stok yang ada saat ini menandakan produksi beras lokal sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan begitu, seharusnya tidak ada beras impor yang masuk.

Dalam menyiapkan pasokan beras, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan saat ini pihaknya sudah menyiapkan berbagai upaya, salah satunya mempercepat Musim Tanam (MT) 1 dan 2 pada Januari-Juni 2020 dengan stok mencapai 7,4 juta ton, di mana produksi yang ada mencapai 17 juta ton dengan kebutuhan konsumsi 15 juta ton.

Kemudian pada musim tanam 2, ada sekitar 5,2 juta hektare lahan yang sudah ditanam dengan sejak Juli hingga Desember 2020. Produksi ini menghasilkan 25 juta ton gabah kering, sehingga jika dijumlah dengan sisa yang ada, maka akan terjadi over stok pada 2021 sekitar 7 juta ton.

“Ditambah untuk kesiapan pada 2021, kami sudah masuk dari Oktober 2020 hingga Maret 2021, akan ada 8 juta hektare dan hasilnya bisa mencapai 18,5 juta ton sampai Juni 2021. Berarti stok akhir kita pada 2021 mencapai 8-9 juta ton,” kata Mentan.

Dalam RDP tersebut Mentan juga memaparkan capaian indikator pembangunan pertanian lainnya yaitu produksi komoditas utama sektor pertanian tahun 2020 Berdasarkan data sementara Kerangka Sampling Area (KSA) BPS, capaian produksi padi 54,53 juta ton dan jagung 24,66 juta ton, sementara kedelai 297 ribu ton dan akan diupayakan produksinya meningkat pada tahun 2021.

Produksi bawang merah 1,70 juta ton, cabai besar dan cabai rawit masing-masing 1,20 juta ton dan 1,44 juta ton. Produksi gula tebu 2,13 juta ton, kakao dan kopi masing-masing 713 ribu ton dan 754 ribu ton, kelapa sawit 48,30 juta ton, dan karet 2,88 juta ton.

Sementara produksi daging sapi/kerbau 541 ribu ton dan produksi daging ayam buras 293 ribu ton, serta produksi daging ayam ras pedaging 3,27 juta ton.

KKP Amankan 3 Kapal Pencuri Ikan di Perairan Selat Malaka

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan tiga kapal yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Dari 3 kapal yang diamankan di perairan nasional di Selat Malaka diketahui dua kapal berbendera Malaysia.

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar mengatakan penangkapan ini merupakan arahan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

“Kami akan tegas dan menjadi garda terdepan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Tidak ada kata kendor untuk memberantas pelaku illegal fishing,” kata Antam Novambar dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Ia mengemukakan bahwa kondisi cuaca laut yang sedang ekstrem tidak menghalangi tekad Kapal Pengawas Perikanan KKP untuk terus menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Ditjen PSDKP-KKP kembali mengamankan dua kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia yang mencuri ikan dan satu kapal Indonesia yang mengoperasikan alat tangkap trawl di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 571 Selat Malaka.

Salah satu proses penangkapan kapal ikan asing ilegal itu, ujar dia, bahkan diwarnai dengan aksi kejar-kejaran dengan aparat.

Antam menuturkan bahwa dua kapal berbendera Malaysia ditangkap dalam pelaksanaan operasi di Selat Malaka. Pertama, KM. JHF 4631 B yang mengoperasikan alat tangkap bubu berhasil dilumpuhkan oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 03 yang dinakhodai oleh Ardiansyah Pamuji pada Kamis (21/1) pada posisi koordinat 0155,198′ LU – 10209,962′ BT.

Kapal kedua, KM. SLFA 4107 yang mengoperasikan alat tangkap trawl ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 01 yang dinakhodai Albert Essing pada posisi 0259,184′ LU – 10050,609’BT pada Minggu (24/1).

“Penangkapan ini bukti bahwa kami tidak lengah apapun kondisinya. Mereka juga tidak selalu mudah untuk ditangkap, bahkan kami harus kejar,” ujar Antam.

Antam menyampaikan bahwa bersama dua kapal tersebut, ada 7 awak kapal masing-masing 3 orang Warga Negara Malaysia dan 4 orang Warga Negara Myanmar.

Kedua kapal tersebut dibawa menuju dua lokasi yaitu Pangkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Belawan.

Selain kedua kapal ikan asing ilegal tersebut, Antam juga mengkonfirmasi penangkapan kapal berbendera Indonesia KM. BAROENA oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 12 yang dinakhodai oleh Novry Sangian pada Sabtu (23/1).

Kapal tersebut diketahui mengoperasikan alat tangkap trawl tanpa dilengkapi dengan dokumen perikanan yang dipersyaratkan. Saat ini, nakhoda dan awak kapal perikanan tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di Pangkalan PSDKP Lampulo.

“Semua kapal tersebut akan kami proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Antam.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono meminta jajarannya tetap waspada meskipun saat ini kondisi cuaca di laut sedang kurang bagus.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kondisi seperti ini justru sering dimanfaatkan oleh para pencuri ikan sehingga jajarannya diinstruksikan untuk melakukan operasi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kapal dan awak kapal.

1...4,5524,5534,554...4,868Halaman 4,553 dari 4,868