Beranda blog Halaman 4554

Pemkot Cilegon Siapkan Rp75 Miliar untuk Rampungkan Sport Center

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus merampungkan penyelesaian sport center. Dibutuhkan sedikitnya sekira Rp75 miliar lagi untuk stadion olah raga yang sudah menelan anggaran lebih dari Rp200 miliar.

“Secara umum progress pembangunan sport center ini sudah lebih dari 70 persen. Secara fungsi, sudah bisa dimanfaatkan untuk aktivitas olah raga masyarakat,” ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin saat meninjau sport center, Senin (25/1/2021).

Didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon, Beatrie Noviana, ia memantau bangunan sekolah di SMP Negeri 2 usai memantau sport center.

Maman Mauludin menyebutkan total anggaran yang diproyeksi menjadi kebutuhan itu akan direalisasikan secara bertahap.

“Untuk 2021 ini rencananya baru penyelesaian tribun barat dan timur, jadi masih ada tahapan selanjutnya. Karena Covid-19, maka tahun lalu kami hanya merampungkan pekerjaan akses jalan masuk dulu, itu pun dilanjutkan oleh Bina Marga,” jelasnya.

Sementara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olah raga (Dispora) Cilegon, Eri Indiarti Juwita menerangkan bahwa peruntukan anggaran ini nantinya diharapkan dapat menyelesaikan seluruh bagian dan kebutuhan pusat olah raga berkapasitas 22.000 penonton itu.

“Rp75 miliar itu sudah untuk semuanya. Termasuk kelistrikan, seperti gardu, karena kami harus punya gardu sendiri, berikut lampu, scoring board, dan kursi-kursi. Barulah nanti 2022 akan diselesaikan fasilitas lansekap,” katanya.

Namun demikian, lanjut Eri Indiarti Juwita, anggaran belum termasuk realisasi wacana adanya pembangunan gedung kantor Dispora Cilegon di sekitar stadion utama sport center.

“Kalau berdasarkan perencanaan DED (Detail Engineering Design), memang kantor dinas akan dibangun di sini. Karena ruangan yang ada di bawah tribun timur utara dan selatan rencananya untuk semua cabor (cabang olah raga),” pungkasnya.

Presiden Kunjungi Sumsel, Resmikan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang

Penulis
Sopyan
-
Presiden Kunjungi Sumsel, Resmikan Jalan Tol Kayu Agung - Palembang

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa, 26 Januari 2021, diagendakan untuk menuju Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna melakukan kunjungan kerja.

Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 08.25 WIB.

Setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, Presiden akan langsung menuju gerbang tol Kramasan yang akan menjadi lokasi peresmian jalan tol Kayu Agung – Palembang – Betung.

Adapun yang akan diresmikan Kepala Negara kali ini adalah ruas tol Kayu Agung -Palembang.

Setelah acara peresmian, Kepala Negara diagendakan untuk langsung meninjau tol tersebut. Peninjauan rencananya dilakukan sepanjang 9 kilometer di mana Presiden juga akan menyempatkan meninjau keunikan Jembatan Ogan di KM 364.

Presiden dan rombongan terbatas akan langsung kembali menuju Jakarta pada siang hari, seusai acara.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Sumatera Selatan antara lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Dalam KTT CAS 2021 Jokowi Ingatkan Dampak Nyata Perubahan Iklim

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerukan sejumlah langkah luar biasa bagi upaya penanganan global mengenai dampak perubahan iklim. Dia menyebut dampak besar dari perubahan iklim sudah sangat nyata.

Hal tersebut disampaikan Jokowi secara virtual dalam Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit (KTT CAS) 2021 yang berlangsung pada Senin, 25 Januari 2021.

“Dampak iklim sangat nyata di hadapan kita. Apalagi untuk negara-negara kepulauan seperti Indonesia,” ujar Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (26/1/2021).

Menurut dia, perubahan siklus iklim yang terjadi membuat para petani dan nelayan di Indonesia harus beradaptasi. Bukan hanya itu, meningkatnya permukaan laut juga mengharuskan penduduk pesisir dan pulau kecil berjuang untuk dapat bertahan.

Sementara itu, saat ini 215 negara di dunia, termasuk Indonesia, dihadapi pandemi Covid-19. Kondisi ini membuat tantangan tersebut menjadi semakin kompleks dan berat.

“Untuk itu, kita harus mengambil langkah luar biasa,” ucap Jokowi.

Pertama, dengan semua negara memenuhi kontribusi nasional bagi penanganan perubahan iklim (Nationally Determined Contribution/NDC). Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi.

Kedua, dia menuturkan seluruh potensi masyarakat harus dapat digerakkan bersama-sama. Hal ini penting untuk menumbuhkan kesadaran dalam menangani dan melakukan aksi terkait dampak perubahan iklim yang terjadi di masa depan.

“Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui program Kampung Iklim yang mencakup 20 ribu desa di tahun 2024,” jelas Jokowi.

Ketiga, dia juga menyerukan penguatan kemitraan global. Indonesia sendiri memprioritaskan kerja sama peningkatan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim bagi negara-negara di kawasan Pasifik.

“Tentunya negara maju harus memenuhi komitmennya,” kata dia.

Langkah keempat, Indonesia mengajak seluruh negara untuk terus melanjutkan pembangunan hijau guna menjadikan dunia yang lebih baik. Jokowi berharap KTT CAS 2021 ini dapat meningkatkan aksi iklim dunia melalui solidaritas, kolaborasi, dan kepemimpinan kolektif global, serta mengawal detail pelaksanaannya di masing-masing negara.

Sebagai informasi, KTT CAS merupakan konferensi tingkat tinggi global untuk mempercepat dan meningkatkan upaya global dalam adaptasi masyarakat dan ekonomi terhadap dampak perubahan iklim di masa mendatang. Pada 2021, KTT CAS digelar secara daring dimana Belanda bertindak menjadi tuan rumah dan didukung oleh 22 negara termasuk Indonesia.

Dalam KTT kali ini hadir Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Co-Chair Global Commission on Adaptation Ban Ki-moon, pemimpin sejumlah institusi perekonomian dan pembangunan internasional, dan para peserta pertemuan yang terdiri atas 22 kepala negara atau pemerintahan.

Mulai Vaksinasi Covid, Salatiga Targetkan Tahap Pertama Selesai April

Penulis
Sopyan
-
Mulai Vaksinasi Covid, Salatiga Targetkan Tahap Pertama Selesai April

SuaraPemerintah.id – Wali Kota Salatiga Yuliyanto beserta Wakil Wali Kota Muh Haris dan jajaran Forkopimda, mendapat kesempatan pertama mendapat vaksinasi Covid-19 Tahap I di Kota Salatiga. Vaksinasi berlangsung di Puskesmas Cebongan, Argomulyo, Senin (25/1/21).

Pada tahap ini, sebanyak 10 pejabat publik mendapat kesempatan pertama. Secara berurutan, petugas melakukan pendaftaran terhadap wali kota, wakil wali kota, Ketua DPRD, Kapolres, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Namun pada saat dilakukan screening test, baik wali kota, wakil wali kota dan Ketua DPRD Salatiga terkendala tekanan darah yang berada di atas batas sebagai penerima vaksin. Rekomendasi khusus untuk vaksin Sinovac dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), vaksin tidak bisa diberikan apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapatkan hasil 140/90 mmHg atau lebih.

Setelah beristirahat sejenak dan dilakukan tes ulang tekanan darah, akhirnya Yuliyanto menjadi orang kedua yang berhasil mendapatkan vaksin, setelah jarum pertama diterima Kapolres, disusul Ketua DPRD Dance Ishak Palit, dan Wakil Wali Kota, Muh Haris.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Salatiga, Siti Zuraidah memperkirakan, kesibukan sebelum menjalani tes tekanan darah menjadi penyebabnya. Sebab, setelah istirahat sejenak, tensi mereka sudah normal kembali.

Siti Zuraidah menyatakan, vaksinasi dimungkinkan tidak akan dilakukan terhadap warga usia lanjut dan warga yang memiliki penyakit bawaan.

“Vaksin hanya diberikan bagi orang yang sehat,” ujarnya.

Sementara, Yuliyanto mengatakan, vaksinasi diharapkan menjadi salah satu upaya yang bisa menekan pengendalian penyebaran virus corona, khususnya di Kota Salatiga.

“Vaksinasi ini akan dilaksanakan beberapa tahap. Untuk tahap pertama bulan Januari hingga April bagi 1.230 (orang) tenaga kesehatan dan 10 (orang) pejabat publik esensial. Tahap berikutnya adalah Bulan April 2021 hingga Maret 2022 bagi masyarakat rentan yang memiliki risiko penularan tinggi, dan masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin,” tutur Yuliyanto.

Tingkatkan Kawasan Konservasi TWP, KKP Terima Hibah & Bangunan dari Pemkab Lombok Utara

Penulis
Sopyan
-
Tingkatkan Kawasan Konservasi TWP, KKP Terima Hibah & Bangunan dari Pemkab Lombok Utara

SuaraPemerintah.id – Untuk meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra, NTB, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima Barang Milik Daerah berupa hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar pada Senin (25/1) di Kantor TWP Gili Matra, Lombok Utara.

Mewakili KKP, Karo Keuangan Cipto Hadi Prayitno yang menerima hibah tersebut menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati Lombok Utara dan Ketua DPRD Lombok Utara yang telah menghibahkan BMD berupa tanah dengan luas 720 meter persegi dan gedung/bangunan kepada KKP.

“Sinergi yang baik ini perlu ditingkatkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam kita, ” kata Cipto.

Cipto berharap hadirnya kantor Pengelola kawasan konservasi TWP Gili Matra di Kabupaten Lombok Utara mampu memberi manfaat dalam menjaga kelestarian dan keindahan sumber daya alam yang berada di Lombok Utara dan sekitarnya sehingga dapat mengundang para wisatawan manca negara dan domestik.

“KKP sangat serius dalam menangani keberlangsungan sumber daya khususnya di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, ” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), Tb. Haeru Rahayu dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sesditjen PRL, Hendra Yusran Siry memberikan apresiasi kepada Pemkab Lombok Utara yang telah memberi perhatian khusus kepada salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Ditjen PRL, KKP.

“Kantor TWP Gili Matra, UPT BKKPN Kupang selama ini telah difasilitasi oleh Pemkab Lombok Utara untuk menggunakan tempatnya sebagai kantor TWP Gili Matra dan hari ini tanah dan bangunannya dihibahkan,” ujar Hendra

Menurut Hendra, hibah ini akan membantu BKKPN Kupang dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat untuk pemanfaatan kawasan, seperti Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan (TDKPI) nelayan kecil di kawasan, Tanda Daftar Kegiatan Pembudidaya Ikan Kecil (TDKPDIK), karcis masuk kawasan untuk kegiatan pariwisata alam perairan, dan tanda masuk untuk kegiatan penelitian serta kegiatan pendidikan.

“Kami berterima kasih dan sangat menghargai usaha dan komitmen Pemerintah Provinsi NTB khususnya Lombok Utara dalam mendukung berbagai rencana kegiatan dan program kami ke depan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar mengungkapkan tujuan pemberian hibah ini untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Pusat dalam pelayanan di TWP Gili Matra, BKKPN KUPANG.

“Nilai buku barang milik daerah yang dihibahkan ini sebesar 190 juta terdiri dari tanah dan bangunan,” ungkap Najmul.

Najmul menambahkan, serah terima hibah merupakan bentuk kerjasama prosedural konstitutif antara KKP dengan Pemkab Lombok Utara dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

” Semoga dapat mendukung berbagai inovasi yang dilakukan Pemkab Lombok Utara, guna mendorong akselerasi pemerintahan dan pembangunan di Lombok Utara,” tutupnya.

Bantu UMKM, HIPMI Buka Jalur Ekspor ke Australia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Sejalan dengan program pemerintah untuk membuka pasar ekspor produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menjalin kerja sama dengan House of Indonesia Sydney.

Kerja sama tersebut, diwujudkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Hipmi dengan House of Indonesia Sydney, yang digelar secara virtual, Senin (25/1/2021).

House of Indonesia (HOI) merupakan sebuah entitas bisnis yang dikelola oleh diaspora Indonesia di Sydney, Australia, yang selama ini sudah aktif melakukan importasi produk-produk dari Indonesia dan di pasarkan di negeri kangguru.

Diaspora tersebut, telah mengimpor produk Indonesia selama lebih dari 30 tahun dan telah berhasil memfasilitasi beberapa perusahaan Indonesia termasuk badan usaha milik negara (BUMN) untuk masuk ke pasar Australia.

Ketua BPP Hipmi Bidang Perdagangan Perindustrian dan ESDM, Rama Datau mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk membuka akses pasar di Australia untuk produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM.

“Produk-produk tersebut nantinya sebelum bisa di ekspor tentunya akan melalui proses kurasi terlebih dahulu yang akan di lakukan oleh kedua belah pihak, yaitu Hipmi dan House of Indonesia,” kata Rama Datau.

Rama Datau menambahkan, Hipmi mengambil langkah aktif untuk menggandeng Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di beberapa negara dan juga diaspora, salah satunya adalah House of Indonesia yang berada di Sydney Australia.

“Salah satu tantangan pelaku UMKM untuk bisa masuk di pasar internasional adalah kemampuan pelaku UMKM untuk memproduksi suatu produk yang bukan hanya baik dari sisi kualitas, tetapi juga sampai kepada cara pengemasan, konsistensi dari kualitas produk, dan tentunya adalah soal harga,” tandasnya.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemdag), Kasan menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama ini dan mengharapkan Hipmi dapat berperan lebih luas dalam mendorong anggotanya untuk menjadi eksportir, mengingat angka ekspor UMKM Indonesia yang masih relatif kecil.

Sementara, Konjen RI Sydney, Heru Subolo, menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Hipmi dengan House of Indonesia, sebagai bagian upaya peningkatan ekspor produk Indonesia dan mengambil manfaat optimal dari Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA).

Heru juga menggarisbawahi beberapa enabling environment terkait upaya diatas antara lain, nota kesepahaman kerja sama sister state/province antara DKI-NSW, Jawa Tengah-Queensland, Jawa Barat-South Australia dan sister city antara Semarang-Brisbane dan Makassar-Gold Coast.

“Tidak kalah pentingnya, keberadaan pebisnis diaspora Indonesia di Sydney dalam menggenjot ekspor produk UMKM, serta keberadaan bisnis restoran Indonesia sebagai jendela produk Indonesia, khususnya dalam hal industri makanan minuman,” pungkasnya.

Ekonomi Sirkular Tambah PDB RI Rp642 Triliun, Ini Penjelasan Menteri PPN

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyebutkan ekonomi sirkular mampu menghasilkan tambahan PDP hingga kisaran Rp593 hingga Rp642 triliun.

Pernyataan tersebut diucapkan Suharso berdasarkan laporan hasil kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan didukung Pemerintah Kerajaan Denmark, terkait laporan soal penerapan ekonomi sirkular pada lima sektor industri.

Hasil studi potensi Ekonomi Sirkular Indonesia itu disampaikan pada acara peluncuran online sekaligus Webinar Nasional bertajuk ‘Ekonomi Sirkular untuk Mendukung Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon’.

“Penerapan ekonomi sirkular pada lima sektor industri berpotensi menghasilkan tambahan PDB secara keseluruhan pada kisaran Rp593 triliun sampai dengan Rp642 triliun,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dikutip Senin 25 Januari 2021.

Studi tersebut berfokus pada lima sektor utama, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, perdagangan grosir dan eceran (dengan fokus pada kemasan plastik), konstruksi, dan elektronik.

Berdasarkan hasil studi, implementasi konsep ekonomi sirkular di lima sektor tersebut dapat menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru hingga tahun 2030.

Model ekonomi sirkular membuka peluang bagi para pelaku ekonomi untuk mengurangi konsumsi bahan, produksi limbah, dan emisi, sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Suharso menilai, model tersebut sudah berhasil diterapkan pada beberapa negara, termasuk Denmark.

“Implementasi kebijakan baru ini diharapkan dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dan terobosan untuk membangun kembali Indonesia yang lebih tangguh pasca COVID-19,” kata Suharso.

“Misalnya melalui penciptaan lapangan pekerjaan hijau (Green jobs), dan peningkatan efisiensi proses dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya,” ujarnya.

Senada, Menteri Lingkungan Hidup Denmark, Lea Wermelin mengatakan bahwa keberlanjutan adalah inti dari filosofi produksi negara Denmark.

“Kami siap untuk berbagi praktik terbaik tentang penerapan Ekonomi Sirkular, dan berharap Indonesia dapat mengadopsi proses yang sama seiring dengan upaya pembangunan berkelanjutan,” kata Lea.

Sementara itu, Resident Representative UNDP Indonesia Norimasa Shimomura  menekankan, Indonesia bisa mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sangat besar dari penerapan ekonomi sirkular.

Menurutnya, model ekonomi sirkular memungkinkan kita mengurangi konsumsi bahan, sampah, dan emisi, dan pada saat yang sama mempertahankan pertumbuhan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

“Dengan demikian, model ini mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan yang rentan, warga lansia, anak-anak, dan masyarakat disabilitas, yang sesungguhnya mampu berperan aktif di komunitas,” ujar Norimasa.

Sukses Tingkatkan Serapan Tenaga Kerja Jadi 1,15 Juta, Ini Strategi BKPM

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Rilisan terbaru dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan data serapan tenaga kerja di 2020 mengalami kenaikan 11,85 persen dari tahun lalu.

Tercatat total penyerapan tenaga kerja sepanjang 2020 sebanyak 1.156.361 orang. sedangkan penyerapan tenaga kerja 2019 sebanyak 1.033.835 orang.

Kepala BKPM Bahlil menjelaskan penyerapan tenaga kerja itu berasal dari total investasi yang sebesar Rp826,3 triliun sepanjang 2020. Investasi itu terdiri dari 153.349 proyek.

“Pergerakan tenaga kerja ini terlihat naik terus,” ucap Bahlil dalam Konferensi Pers Virtual Realisasi Investasi Kuartal IV 2020, Senin (25/1).

Berdasarkan data BKPM, penyerapan tenaga kerja paling banyak terjadi pada kuartal I 2020 sebanyak 330.539 orang.

Sementara, penyerapan tenaga kerja pada kuartal II 2020 sebanyak 263.109 orang, kuartal III 2020 sebanyak 295.387 orang, dan kuartal IV 2020 sebanyak 294.780 orang.

Bahlil menyatakan ada tiga jurus yang dilakukan BKPM dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja sepanjang tahun lalu.

Pertama, BKPM minta ke investor untuk mengalihkan pekerjaan yang dilakukan oleh mesin ke tenaga manusia.

Kedua, mendorong investasi tak hanya di sektor teknologi, tapi juga padat karya. Ketiga, tak hanya fokus pada perusahaan besar yang lebih banyak menggunakan teknologi, tapi juga ke investor kecil yang membuka banyak lapangan pekerjaan.

“Saya bangga pengusaha dalam dan luar negeri dalam menciptakan lapangan usaha tahun lalu bisa terjadi,” ujar Kepala BKPM Bahlil.

Diketahui, investasi sepanjang 2020 terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp413,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp412,8 triliun. Jumlah investasi lokal naik 7 persen, sedangkan investasi asing turun 2,4 persen.

Kontributor investasi terbesar pada tahun lalu masih berasal dari lokal, yakni 50,1 persen. Sementara, asing menyumbang 49,9 persen dari total investasi.

Selenggarakan Awareness INDI 4.0 Surveyor Indonesia Kolaborasi Dengan BPPI Kemenperin

Penulis
Sopyan
-
Selenggarakan Awareness INDI 4.0, Surveyor Indonesia Kolaborasi Dengan BPPI Kemenperin
Suarapemerintah.id – Sejalan dengan peluncuran 5 Langkah Percepatan Transformasi Digital oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus tahun lalu, PT Surveyor Indonesia (Persero) (PTSI) berkolaborasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian mengadakan acara Awareness INDI 4.0 (Indonesia Industry 4.0 Readiness Index).
Acara yang digelar secara virtual ini bertujuan untuk mengedukasi seluruh pegawai PTSI sekaligus membuka peluang pengembangan jasa assessment INDI 4.0.
INDI 4.0 merupakan indeks yang ditetapkan Kementerian Perindustrian sebagai acuan bagi industri dan pemerintah dalam mengukur tingkat kesiapan industri untuk bertransformasi menuju Industri 4.0 di Indonesia.

Dalam sambutannya Direktur Sumber Daya Manusia Surveyor Indonesia,Lussy Ariani Seba menyatakan komitmen Perusahaan untuk mengakselerasi transformasi digital di dalam bisnis Perusahaan. “Mari sama-sama beradaptasi karena tuntutan bisnis sangat cepat, kita upgrade diri sendiri dan Perusahaan di semua sektor termasuk teknologi agar dapat terus memenuhi tuntutan pasar dengan baik”, ujar Lussy.

Kemenprin, Program Substitusi Impor Dongkrak Kembali Kejayaan Industri Keramik Nasional

Penulis
Sopyan
-
Kemenprin, Program Substitusi Impor Dongkrak Kembali Kejayaan Industri Keramik Nasional

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian berupaya untuk membangkitkan kembali kejayaan industri keramik nasional seperti pada tahun 2014 sebagai produsen nomor empat di dunia. Target ini perlu ditopang dengan kebijakan strategis, di antaranya melalui program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022.

“Implementasinya didukung dengan kebijakan pengendalian tata niaga impor keramik dan pembatasan pelabuhan masuk (bongkar) di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, kebijakan minimum import price (MIP) untuk ubin keramik serta pemberlakuan SNI wajib yang diperketat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (25/1).

Menperin menegaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) guna mencari solusi agar industri keramik nasional bisa lebih berdaya saing di kancah global. “Mereka optimistis industri keramik bisa kembali jaya apabila mendapatkan dukungan dan atensi dari pemerintah. Asaki pun mendukung misi besar Kemenperin untuk substitusi impor,” tuturnya.

Agus menyampaikan, adanya penurunan harga gas tertentu bagi sektor manufaktur, dinilai membawa peluang untuk rebound di industri keramik selaku sektor yang menerima manfaat insentif tersebut. “Adapun, utilisasi industri keramik pada tahun 2020 secara akumulatif mencapai 56 persen,” ungkapnya.

Tahun lalu, wabah pandemi Covid-19 menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan industri, termasuk sektor keramik. Utilisasi industri keramik sempat menurun menjadi 30 persen pada kuartal II-2020, namun mulai beranjak naik hingga 60 persen di kuartal III. Peningkatan ini tidak terlepas peran dari implementasi kebijakan harga gas industri sebesar USD6 per MMBTU.

“Utilisasi kembali kepada kondisi normal dengan mencapai 70 persen saat kuartal IV-2020. Selain itu, dampak penurunan harga gas untuk industri keramik, berhasil membuat volume ekspor meningkat 29 persen di kuartal III-2020 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019,” paparnya.

Menteri AGK menyatakan, pihaknya bertekad memacu produktivitas dan daya saing industri keramik di tanah air. Sebab, sektor ini mempunyai potensi dan peluang yang besar untuk dikembangkan di dalam negeri, seiring dengan ketersediaan sumber daya alam yang dijadikan bahan baku, tersebar di sejumlah daerah.

“Secara kapasitas dan kemampuan, industri keramik kita telah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Namun, kami juga terus mendorong pemanfaatan teknologi modern guna menciptakan produk yang inovatif dan kompetitif,” imbuhnya.

Kemenperin mencatat, hingga saat ini kekuatan industri ubin keramik di Indonesia ditopang sebanyak 37 perusahaan yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.  Total kapasitas produksi terpasang sebesar 537 juta m2 (8,14 juta ton) per tahun yang menyerap tenaga kerja hingga 150 ribu orang.

Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto mengemukakan, untuk mempertahankan momentum pemulihan dan kebangkitan industri keramik pasca-penurunan harga gas, pihaknya mendesak langkah-langkah konkret dalam upaya penguatan daya saing. Misalnya, pembatasan pelabuhan impor tertentu dan penetapan minimum import price.

“Industri keramik nasional harus mendapatkan atensi khusus, terlebih sebagai industri strategis yang menyerap jumlah tenaga kerja cukup besar dan TKDN yang tinggi dengan rata-rata di atas 75 persen,” ujarnya.

Saat ini, jumlah anggota ASAKI mencapai 71 perusahaan yang terdiri dari industri ubin keramik, keramik tableware, saniter, genteng (roof tile), dan industri pendukung lainnya. “Tahun 2021, kami memproyeksi utilisasi kapasitas produksi berkisar di level 74-75 persen, meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 56 persen dan tahun 2019 sebesar 65 persen,” tandasnya.

1...4,5534,5544,555...4,868Halaman 4,554 dari 4,868