Beranda blog Halaman 4555

KLHK: 5,79% Luas Hutan di Kalimantan Selatan Dipakai untuk Tambang

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Secara umum, luas total kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah kurang lebih 1.664.000 Ha, dimana seluas kurang lebih 950.800 Ha merupakan kawasan hutan lindung dan produksi. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan guna mendukung pembangunan, dilakukan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Data IPPKH aktif di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2020 ada sebanyak 93 unit dengan luas hutan kurang lebih 56.243 Ha (5,92 ?ri luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi), yang terdiri dari IPPKH Non Tambang (pembangunan jalan umum, jalan tol, dan jaringan komunikasi) sebanyak 6 unit dengan luas kurang lebih 1.165 Ha dan IPPKH pertambangan (Batubara, Bijih Besi dan Galian C) sebanyak 87 unit seluas kurang lebih 55.078 Ha (5,79 ?ri luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi).

Dari 87 unit IPPKH Pertambangan eksisting di Kalsel, sejumlah 55 unit IPPKH dengan luas kurang lebih 43.744 Ha, terbit sebelum 20 Oktober 2014 (30 unit IPPKH seluas 19.209 Ha telah dilakukan perpanjangan atau revisi IPPKH). Sementara IPPKH yang terbit setelah tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 32 unit, dengan luas kurang lebih 11.334 Ha.

Berdasarkan data penutupan lahan KLHK tahun 2019, dari total IPPKH pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan seluas kurang lebih 55.078 Ha yang terindikasi telah beraktivitas di lapangan adalah seluas kurang lebih 30.841 Ha. Luas bukaan tambang pada areal IPPKH tersebut lebih kecil jika dibandingkan bukaan tambang di luar kawasan hutan (APL) seluas kurang lebih 53.456 Ha.

Permohonan penggunaan kawasan hutan wajib dilengkapi dengan rekomendasi gubernur dan dokumen lingkungan, serta yang tidak kalah penting adalah mempunyai izin sektor yang masih berlaku.

Dalam hal ini, izin sektor tambang (IUP/ PKP2B/KK) merupakan kewenangan Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan tidak sepenuhnya dilakukan oleh KLHK.

Dalam hal penerbitan Perpanjangan IPPKH, permohonan perpanjangan IPPKH wajib dilengkapi dengan izin sektor yang masih berlaku, Dokumen Lingkungan, citra satelit dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan BPKH, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, BPDAS dan BPHP. Dokumen-dokumen ini menjadi bahan penelaahan dan pertimbangan Menteri dalam memberikan atau menolak permohonan perpanjangan IPPKH.

Adanya polemik tentang analisis banjir Kalimantan Selatan dapat dipahami,  karena ada keinginan secara cepat mencari sebab dan untuk segera mengatasinya. Pragmatisme itu terjadi di tengah kemelut bencana banjir besar dan luas dengan korban ratusan ribu  orang yang harus mengungsi.

Bagi pemerintah, tidak mudah asal menunjuk, tanpa mempelajari sebab–akibat atau hubungan kasualitas yang dilandasi oleh pengetahuan selain fakta-fakta lapangan diantara peran Kementerian dan Lembaga. Oleh karena itu, KLHK melakukan kajian khususnya dengan lokus DAS Barito di Kalimantan Selatan.

Sangat jelas bahwa banjir pada DAS Barito Kalsel yaitu pada  Daerah Tampung Air (DTA) Riam Kiwa, DTA Kurau dan DTA Barabai karena curah hujan ekstrim, dan sangat mungkin dengan recurrent periode 50 hingga 100 tahun.

Apalagi saat analisis per tanggal 18 Januari, tentu masih dimensi landscape dan rainfall yang masih harus dilihat. Tentu saja ada aspek lain seperti sistem drainase wilayah, tutupan lahan, dan menyusur lagi soal perizinan. Semua harus secara sistematis diidentifikasi dan didalami.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dengan luas total kurang lebih 6,2 juta ha, merupakan DAS lintas provinsi, meliputi Provinsi Kalimantan Tengah seluas kurang lebih 4,4 juta ha, Provinsi Kalimantan Timur seluas kurang lebih 8 ribu ha, Provinsi Kalimantan Barat seluas kurang lebih 590 ha, dan di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri seluas kurang lebih 1,8 juta ha atau setara 29%.

KLHK melakukan telaah terhadap perubahan tutupan hutan secara seri, dengan menggunakan matriks transisi perubahan tutupan lahan, khusus untuk wilayah DAS Barito di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode telaahan memenuhi kaidah Land Degdaration Neutrality untuk menilai perubahan tutupan lahan termasuk kategori improve, stable atau degraded. Hal ini berguna dalam menentukan target penambahan tutupan lahan tiap tahunnya.

Data menunjukkan pada tutupan lahan (land cover) DAS Barito Kalsel terjadi penurunan tutupan hutan  baik hutan alam maupun hutan tanaman. Sebaliknya terdapat kenaikan areal perkebunan, sawah, pertambangan dan pemukiman. Perubahan perkebunan dan pertambangan terjadi dari waktu ke waktu.

Periode tahun 2000-2006, perkebunan  31.629 Ha (dari 25.796 Ha) dan Pertambangan 18.100 Ha (dari 7.966 Ha). Tahun 2006-2011, Perkebunan 39.481 Ha (dari 30.545 Ha)  dan Pertambangan 20.625 Ha (dari 18.100 Ha), dan tahun 2011-2015, Perkebunan 180.566 (dari 38.451 Ha) dan Pertambangan 26.180 Ha (dari 19.592 Ha).

Pada periode tahun 2015-2019, luas perkebunan 236.917 (dari 169.137 Ha) dan Pertambangan 37.224 (dari 23.185 Ha). Perubahan dalam pertambangan berasal dari pertanian lahan kering campuran  seluas 5.524 Ha dan dari lahan terbuka seluas 2.342 Ha.

Gambaran tersebut menunjukkan dinamika perubahan tutupan lahan yang  terjadi di DAS Barito  Kalsel secara keseluruhan. DAS Barito Kalsel secara kewilayahan hanya mencakup 39,3% kawasan hutan dan 60,7% Areal  Penggunaan Lain (APL) bukan hutan.

KKP Lepasliarkan Belasan Ribu Benih Lobster Hasil Sitaan di Pandeglang

Penulis
Sopyan
-
KKP Lepasliarkan Belasan Ribu Benih Lobster Hasil Sitaan di Pandeglang

SuaraPemerintah.id – Konsisten jaga kelestarian populasi lobster, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melepasliarkan Benih Bening Lobster (BBL) ke habitatnya. Kali ini, melalui Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melepasliarkan 16.975 ekor BBL di Perairan Karang Kabua, Labuan, Pandeglang, pada Kamis (21/1).

Puluhan ribu benih lobster tersebut merupakan hasil sitaan jajaran tim Sub Direktorat (Subdit) Penegakan Hukum Polairud Polda Banten.

“Pada Kamis sore, sekitar pukul 17.00 hingga 18.30 WIB telah dilakukan pelepasliaran Benih Bening Lobster (BBL) jenis Mutiara dan Pasir. 4 box BBL dengan jumlah 16.975, dilepasliarkan di Perairan Karang Kabua,” ujar Dirjen PRL, TB Haeru Rahayu saat memberikan keterangan di Jakarta.

Tebe menambahkan, kegiatan pelepasliaran lobster merupakan bentuk keseriusan KKP dalam menjaga kelestarian populasi lobster di habitatnya dan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Sesuai dengan Surat Edaran No. B.22891/DJPT/PI.130/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP), Ditjen PRL bertugas merekomendasikan lokasi pelepasliaran BBL yang diselundupkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala LPSPL Serang, Iwan Alkadrie menjelaskan pemilihan Perairan Karang Kabua atas pertimbangan keselamatan petugas dan kondisi perairan untuk habitat BBL yang memiliki substrat terumbu karang dan berpasir.

“Lokasi pelepasliaran memiliki kedalaman lebih dari 5 meter dengan substrat berpasir. Kondisi perairan saat pelepasliaran yaitu gelombang relatif tenang dan kondisi cuaca berawan,” jelas Iwan.

Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan pelepasliaran lobster di Pandeglang bukan yang pertama kali. Pada tahun 2020 setidaknya LPSPL Serang telah melakukan pelepasliaran benih lobster di Pandeglang sebanyak lima kali. Terakhir, LPSPL Serang telah melepasliarkan 1,5 jt ekor benih lobster di perairan Karang Kabua, Pandeglang pada 19 September 2020 lalu.

Sebelumnya, berawal dari anggota Subdit Gakkum yang mendapatkan informasi dari masyarakat Binuangeun Lebak Banten sering terjadi transaksi pengiriman BBL dari daerah Banten ke Palabuhan Ratu Jawa Barat tanpa ijin usaha. Atas informasi ini petugas melakukan penyelidikan di wilayah tersebut.

Lalu, pada Rabu (20/1) sekitar pukul 23.00 WIB, anggota Subdit Gakkum yang dipimpin oleh Panit 1 Subdit Gakkum Ipda Supriyadi S.H berhasil mengamankan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perikanan (baby lobster) tanpa ijin usaha di Jalan Raya Binuangeun Lebak Banten.

Presiden Resmikan Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang & Brand Ekonomi Syariah

Penulis
Sopyan
-
Presiden Resmikan Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang & Brand Ekonomi Syariah

SuaraPemerintah.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang sekaligus Brand Ekonomi Syariah di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/01).

Presiden mengungkapkan, pada tahun 2021 ini pemerintah akan terus mencari jalan dan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial untuk pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, salah satunya melalui pemanfaatan wakaf.

“Salah satu langkah terobosan yang perlu kita pikirkan adalah pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf,” ujarnya seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab).

Presiden mengungkapkan, potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang. Potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dan potensi wakaf uang dapat menembus angka Rp 188 triliun.

“Oleh karena itu, kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial-ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden menyambut baik peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial dan mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia.

“Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang hari ini menjadi bagian penting bukan hanya meningkatkan awareness/kepedulian, literasi, dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah tetapi sebagai upaya memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di negara kita,” ujarnya.

Kepala Negara juga menegaskan, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sudah saatnya Indonesia memberikan contoh praktik pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, kredibel, tepercaya, dan memiliki dampak yang produktif bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. (setkab/nr/ip)

Sumber: Kementerian Keuangan RI

PPKM Diperpanjang Hingga 8 Februari, Pemprov Jateng Dorong Pemanfaatan Layanan Pesan Antar

Penulis
Sopyan
-
PPKM Diperpanjang Hingga 8 Februari, Pemprov Jateng Dorong Pemanfaatan Layanan Pesan Antar

SuaraPemerintah.id – Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021,  diterapkan di Jawa Tengah. Agar perekonomian tetap berjalan, masyarakat maupun pedagang kaki lima (PKL), termasuk warung angkringan, diharap memanfaatkan aplikasi layanan pesan antar makanan (food delivery).

Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Budiyanto Eko Purwono menyatakan adanya dorongan layanan pesan antar dalam pembelian makanan merupakan hal bagus. Sebab kesulitan di lapangan yang ditemukannya adalah keluhan pedagang yang rata-rata mereka baru beroperasi sore hari, namun harus berakhir pukul 19.00 WIB. Dengan bertambahnya waktu operasional hingga pukul 20.00 WIB dan pukul 21.00 WIB untuk layanan pesan antar, menurutnya, dapat membantu pedagang.

“Kalau pemerintah memundurkan jam operasinya menjadi pukul 20.00 itu bagus. Take away atau membeli dengan dibawa pulang sampai pukul 21.00 itu bagus,” ucapnya, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19 di kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Senin (25/1/2021).

Budiyanto menuturkan, saat ini di PPKM tahap pertama, terpantau tingkat kesadaran masyarakat makin tinggi. Dia mencontohkan, warga yang hendak menggelar hajatan telah mengetahui pembatasan tamu undangan, sampai pada praktik penerapan protokol kesehatan.

“PPKM pada orang hajatan misalnya, rata-rata sekarang orang-orang sudah siap. Dari pembatasan audiens, undangannya berapa, jam berapa, protokolnya seperti apa, mereka sudah paham,” kata Budi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang juga mengagas adanya pemanfaatan jasa layanan pesan antar secara online, itu akan didorong agar dilakukan pedagang.

“Kami nggak bisa jualan kalau ditutup jam sekian. Ya sudah, dialihkan,  difasilitasi oleh aplikasi yang sudah ada. Yaitu kita dorong sehingga mereka bisa tetap jualan lewat online, take away-nya yang lebih banyak,” kata Gus Yasin, sapaannya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo menjelaskan, ide agar PKL hingga angkringan memanfaatkan layanan pesan antar makanan merupakan hal yang pas diterapkan saat PPKM tahap kedua ini dijalankan. Hal tersebut bisa dipraktikkan oleh para pelaku usaha makanan.

“Untuk take away-nya diatur sampai pukul sembilan malam (21.00 WIB). PKL sama seperti restoran. SE bunyinya, restoran formal dan informal beroperasi berjualan di tempat sampai pukul delapan malam (20.00 WIB). Selebihnya adalah take away sampai pukul 21.00,” kata Prasetyo di lokasi serupa.

Kaitannya, rumah makan, restoran, PKL sampai angkringan, pemerintah provinsi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jateng nomor 443.5/0001159 tentang PPKM untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah, tertanggal 25 Januari 2021. SE berlaku di seluruh kabupaten dan kota se-Jateng.

Di SE, terangnya, menyatakan, untuk waktu beroperasi restoran, rumah makan baik formal maupun informal sampai pukul 20.00 WIB. Sedangkan layanan pesan antar atau dibawa pulang sampai pukul 21.00 WIB. Sedangkan, penambahan waktu beroperasi hingga pukul 20.00 WIB, itu sama dengan pembatasan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021, aturan teknis PSBB Jawa-Bali. Di dalamnya mengatur pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 20.00 WIB.

“Gubernur mengisi yang tidak diatur Mendagri,” tandasnya.

Presiden Jokowi Tunjuk BKKBN Ketuai Program Percepatan Penurunan Stunting

Penulis
Sopyan
-
Presiden Jokowi Tunjuk BKKBN Ketuai Program Percepatan Penurunan ‘Stunting’

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia. Hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka tersebut ditargetkan untuk turun hingga 14 persen dari angka yang sebesar 27,6 persen di tahun 2019 lalu.

“Hari ini Bapak Presiden memberikan amanah kepada BKKBN dalam bentuk perintah agar menjadi Ketua Pelaksana untuk percepatan penurunan stunting. Saya sebagai Kepala BKKBN tentu menerima amanah ini dengan niat dan tekad yang kuat,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 25 Januari 2021, selepas rapat terbatas bersama Presiden dan jajaran terkait.

Selama ini, penurunan angka stunting di Indonesia masih berada pada angka 1,6 persen per tahunnya. Melalui penugasan tersebut, Presiden memiliki target bahwa setidaknya dalam tiap tahun angka stunting di Indonesia dapat diturunkan hingga 2,7 persen.

Sejumlah langkah luar biasa segera dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam kesempatan yang sama menjelaskan, penanganan stunting di Indonesia akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum pelaksanaan.

“Artinya bahwa penurunan angka stunting ini basisnya adalah dalam upaya untuk membangun keluarga sehingga pembangunan keluarga tidak hanya sebatas pembatasan atau penjarangan angka kelahiran, tetapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral. Salah satunya adalah penurunan angka stunting,” ucapnya.

Pemerintah menaruh perhatian besar bagi upaya pengurangan angka stunting ini. Sebab, hal tersebut dapat memengaruhi kualitas angkatan kerja Indonesia di masa mendatang.

BKKBN dalam menjalankan tugas ini akan dibantu oleh sejumlah kementerian yang memiliki perpanjangan tangan langsung hingga tingkat daerah dan akan segera menyusun langkah konkret, detail, serta terukur berdasarkan data pemetaan angka stunting yang telah ada.

“Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang angka stunting-nya masih tinggi betul-betul memiliki kesungguhan dalam upaya menangani stunting ini,” tandasnya.

Ribuan Investor Hadiri Mandiri Investment Forum 2021, Bank Mandiri Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Capai 4,4%

Penulis
Sopyan
-
Ribuan Investor Hadiri Mandiri Investment Forum 2021, Bank Mandiri Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Capai 4,4%

SuaraPemerintah.id – Bank Mandiri bersama Mandiri Sekuritas dan didukung oleh BKPM akan menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) 2021 secara virtual pada 1-5 Februari 2021. Forum bertajuk Reform After the Storm ini akan diikuti lebih dari 10 ribu investor dari dalam dan luar negeri, termasuk di dalamnya sekitar 500 investor asing atau perusahaan asing, perwakilan kedutaan besar, dan nasabah Kantor Luar Negeri Bank Mandiri, yang mengelola aset hingga lebih dari USD4 triliun.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan, forum ini sangat penting untuk menciptakan sinergi antara investor, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan, agar mampu menangkap peluang investasi yang dapat mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Digelar untuk ke-10 kalinya, Kami berharap forum ini dapat menjadi platform bagi pemerintah untuk menyampaikan arah kebijakan yang telah digariskan dalam pemulihan ekonomi Nasional kepada investor secara lengkap sehingga dapat membangkitkan kepercayaan diri untuk berusaha dan melakukan ekspansi bisnis di Indonesia,” kata Panji dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Senin (25/1) mengenai pelaksanaan Mandiri Investment Forum 2021.

Menurut Panji, perekonomian Indonesia telah melewati dampak terdalam dari Covid-19 pada kuartal II-2020 saat mencatat kontraksi ekonomi sebesar -5,32% dan menunjukkan pemulihan pada kuartal berikutnya. Tren ini diperkirakan akan berlanjut pada tahun ini.

Dia menambahkan, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 akan beranjak dari fase bertahan atau survival kepada fase pemulihan dengan dukungan beberapa faktor, yaitu program vaksinasi yang sudah mulai berjalan, implementasi UU Cipta Kerja, serta penurunan kasus Covid-19.

“Faktor pendukung lainnya adalah peningkatan investasi swasta sejalan dengan berbagai stimulus Pemerintah untuk mendorong pulihnya permintaan,” katanya

Untuk itu, lanjutnya, Mandiri Investment Forum 2021 akan menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara serta tokoh ekonomi internasional yang akan menjadi narasumber untuk menjelaskan mengenai arah kebijakan pemerintah ke depan serta perkembangan terkini ekonomi global dan respon yang perlu dilakukan.

Para narasumber tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin, Kepala BKPM Bahlil Lahadaila, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Executive Chairman of Neo-bank Moven dan penulis buku “Bank 4.0” Brett King serta Profesor ekonomi Universitas Harvard Kenneth Rogoff.

Sementara Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan, forum ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya pemerintah untuk mengakselerasi investasi, terutama penanaman modal asing secara langsung ke Indonesia, agar dapat mendorong pemulihan ekonomi serta menjaga pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Riset Office of Chief Economist Bank Mandiri memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan mencapai 4,4% di 2021. Proyeksi tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2020 karena didorong oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi swasta yang diperkirakan akan tumbuh positif tahun ini dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi

Pada 2021, lanjut Andry, terdapat beberapa sektor ekonomi potensial untuk menarik investasi swasta, di antaranya adalah sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, komunikasi atau ICT, dan beberapa industri manufaktur yang terdampak positif dari perjanjian perdagangan, seperti otomotif dan elektronik.

Sedangkan Direktur Mandiri Sekuritas Silva Halim mengemukakan bahwa rangkaian kegiatan MIF 2021 akan memberikan wawasan dan informasi yang komprehensif guna membantu para investor dalam menyusun strategi investasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Rangkaian MIF 2020 dimulai pada 1 Februari 2021 dengan agenda Site Visit ke Tech Companies dan Bank untuk melihat perkembangan segmen UMKM, kemudian akan dilanjutkan dengan Macro Day sebagai event utama MIF yang akan diselenggarakan pada 3 Februari 2021 dengan mempertemukan para investor dengan narasumber dari pemerintahan dan para pelaku industri.

Selanjutnya, MIF 2021 akan dilanjutkan dengan Morning Talk with Chairman of BKPM, Bahlil Lahadalia dan Investment Clinic yang dipandu oleh tim BKPM. Investment Clinic ini sangat penting untuk memberikan solusi kepada investor yang selama ini mengalami tantangan dalam berinvestasi di Indonesia.

Rangkaian MIF 2021 ditutup dengan Corporate Days pada 4 – 5 Februari 2021 yang akan mempertemukan investor saham (equity investors) Mandiri Sekuritas dengan para emiten. Diharapkan, acara ini akan mendorong kepercayaan diri investor, terutama investor asing, untuk meningkatkan porsi investasi di bursa saham Indonesia.

Ganjar Targetkan Vaksinasi Tenaga Kesehatan Selesai Pertengahan Februari

Penulis
Sopyan
-
Ganjar Targetkan Vaksinasi Tenaga Kesehatan Selesai Pertengahan Februari

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta percepatan pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga kesehatan di Jawa Tengah. Ia menargetkan, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama bagi nakes itu selesai pertengahan Februari 2021.

“Kita terus mendorong pelaksanaan vaksinasi. Untuk vaksinasi tahap satu termin kedua ini, Jateng sudah mendapat jatah vaksin sebanyak 248.600 vial dan lengkap dengan peralatannya. Sasarannya untuk 122.617 (orang) tenaga kesehatan di 32 kabupaten/ kota,” kata Ganjar, usai memimpin Rapat Koordinasi Covid-19 di kantornya, Senin (25/1/2021).

Ganjar menerangkan, vaksin yang baru saja datang itu sudah didistribusikan kepada 32 kabupaten/ kota di Jateng. Dan hari ini, semua serentak melakukan vaksinasi, kecuali Wonogiri yang meminta pelaksanaan vaksinasi pada 26 Januari besok.

“Sudah dilaksanakan, saya sudah mendapat laporan foto-foto pelaksanaan vaksinasinya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo menambahkan, pelaksanaan vaksinasi di 32 kabupaten/ kota serentak dilaksanakan hari ini. Namun untuk Wonogiri baru akan dilaksanakan besok.

“Sasarannya ada 122.617 (orang) tenaga kesehatan. Target kami, pada tanggal 11 Februari nanti semuanya sudah selesai, sehingga bisa dilanjutkan untuk vaksinasi golongan kedua, yakni pelayan publik sebanyak 2,3 juta (orang),” jelasnya.

Yulianto menerangkan, apabila nanti ada tenaga kesehatan yang belum terdaftar, pihaknya akan mengupayakan agar bisa masuk dalam vaksinasi tahap pertama ini. Namun apabila tidak bisa, maka tetap akan diikutkan pada gelombang selanjutnya.

“Kemungkinan ada nakes yang belum terdaftar, contohnya mahasiswa kedokteran yang masih belajar, entah itu koass, calon bidan, calon perawat, dan lainnya. Mereka belum semua terdaftar, sehingga akan kami usulkan, dan mudah-mudahan bisa dilakukan vaksinasi tahap pertama ini,” pungkasnya.

Menkeu: Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang Dukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Penulis
Sopyan
-
Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang Dukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pemerintah tengah fokus mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah secara terintegrasi. Seiring dengan berkembangnya sektor ekonomi dan keuangan syariah, sektor dana sosial syariah yang mencakup zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf juga merupakan bagian yang berpotensi sangat strategis untuk dikembangkan.

Sebagai bentuk pengembangan tersebut, Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga terkait meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang yaitu gerakan berupa program edukasi dan sosialisasi wakaf uang diharapkan dapat meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf.

“Gerakan nasional wakaf uang dan brand ekonomi syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah serta mempercepat visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia,” jelas Menkeu dalam sambutannya pada Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah, Senin (25/01).

Menkeu menambahkan, sampai dengan 20 Desember 2020, total wakaf uang telah terkumpul sejumlah Rp 328 miliar, sedangkan project based wakaf mencapai Rp 597 miliar. Selain itu, tahun lalu (BWI) dan para nazhir (pengelola) memobilisasi wakaf uang dan menginvestasikannya pada Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS).

CWLS merupakan instrumen baru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, dimana imbal hasil dari CWLS digunakan untuk membiayai berbagai program sosial.

“Saat ini sudah terkumpul lebih dari Rp54 miliar dalam bentuk CWLS,” tambahnya.

Mengingat jumlah dan antusiasme partisipasi masyarakat  dalam wakaf, para stakeholder atau pemangku kepentingan  akan mengembangkan pengelolaan wakaf uang untuk memperkuat Islamic Social Safety Net.

Dengan pengelolaan yang amanah, transparan dan profesional, wakaf uang dan instrumen keuangan berbasis wakaf dapat membantu percepatan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terpilih jadi Ketua Umum MES, Erick Thohir: Ini Amanah

Penulis
Sopyan
-
Terpilih jadi Ketua Umum MES, Erick Thohir: Ini Amanah

SuaraPemerintah.id – Menteri BUMN Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2021-2024 dalam Musyawarah Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah yang berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2021.

Penetapan Erick sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah yang baru melalui keputusan 11 (sebelas) orang tim formatur yang dibentuk saat Munas berlangsung.

Melalui proses diskusi yang cukup lama, tim formatur Masyarakat Ekonomi Syariah sepakat memilih Erick Thohir dengan beberapa pertimbangan dan masukan dari anggota. Ketua tim formatur, KH. Ma’rif Amin mengungkapkan proses penyaringan Ketua Umum MES didasarkan dari banyak aspek.

“Dipilihnya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah yang baru ini melalui proses penyaringan yang cukup panjang. Banyak aspek yang dipertimbangkan, mulai dari kualifikasi, kompetensi, hingga komitmen terkait pengembangan ekonomi Syariah”.

Saat dikonfirmasi, Erick Thohir meyampaikan dipilihnya dia merupakan sebuah amanah. “Bismillah, ini adalah amanah yang harus saya jaga. Saya merasa terhormat bisa memimpin sebuah organisasi yang punya visi dan misi yang kongkrit untuk pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia”.

Lebih lanjut Erick menyampaikan dia ingin membuktikan bahwa kondisi pandemi ini justru menjadi momentum bagi ekonomi syariah untuk bangkit dan memiliki daya tahan lebih baik terhadap gejolak. “Kondisi pandemi harus menjadi momentum, untuk menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki daya tahan lebih baik terhadap gejolak dan krisis”.

Terpilihnya Erick Thohir disambut baik oleh beberapa pengurus MES lainnya, Ketua Umum Pengurus Wilayah Khusus MES Jepang, Joko Widodo memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Erick Thohir, “Selamat untuk pak Erick Thohir, di tangan beliau, kami berharap MES bisa bergerak lebih cepat dalam upaya memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah”.

Kemudian Ketua Umum Pengurus Wilayah MES Provinsi NTB, Baiq Mulianah dan Ketua Umum Pengurus Daerah MES Bandung Barat, Dandin Sholihin juga memberikan tanggapaan positif terkait terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum MES yang baru. “Hadirnya pak Erick Thohir merupakan energi baru, kita semua menanti gebrakan dan strategi dari beliau  untuk MES kedepannya” ujarnya Baiq.

Sementara itu, Dandin sendiri berharap, di tangan Erick, MES bisa mengambil langkah berani dalam menjawab tantangan ke depannya. “Kami berharap pak Erick mampu menjalankan roda kepengurusan MES dengan langkah yang berani, seperti apa yang dilakukan beliau di Kementrian BUMN kemarin”.

Menkeu Sebut Program Vaksinasi Jadi Langkah Penting Untuk Pemulihan Ekonomi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bagaimana Indonesia menghadapi pandemi Covid 19 dalam wawancara virtualnya pada acara Squawk Box CNBC Asia.

Menkeu pun mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menjaga ketahanan dengan meningkatkan pengendalian dan pengelolaan pandemi, khususnya di beberapa provinsi yang mengalami peningkatan kasus sangat pesat. Untuk itu, program vaksinasi pun menjadi langkah penting untuk pemulihan ekonomi.

“Vaksinasi di Indonesia telah dilakukan sejak minggu ketiga Januari 2021. Saat ini diberikan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu yang nantinya akan simultan diimplementasikan hingga seluruh Indonesia. ” kata Menkeu, Senin (25/01).

Vaksinasi di Indonesia rencananya akan dilakukan kepada 182 juta masyarakat Indonesia. Dengan tantangan kondisi geografi Indonesia, diperlukan strategi yang baik untuk melaksanakannya. Menurut perhitungan, vaksinasi akan memakan waktu sekitar 15 bulan. Namun demikian, Presiden meminta untuk dipercepat menjadi 12 bulan.

Kombinasi antara peningkatan kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan, serta hadirnya vaksin diharapkan dapat semakin mendukung proses pemulihan, tidak hanya kesehatan tapi juga ekonomi.

“Ini benar-benar tugas yang berat bagi semua orang tetapi kami akan mengerahkan seluruh sektor, juga pemerintah daerah, bahkan militer dan polisi, karena ini prioritas yang sangat penting,” kata Menkeu.

1...4,5544,5554,556...4,868Halaman 4,555 dari 4,868