Beranda blog Halaman 4567

Nilai Ekspor Nonmigas Indonesia Capai US$16,54 Miliar

Penulis
Sopyan
-
Nilai Ekspor Nonmigas Indonesia Capai US$16,54 Miliar

SuaraPemerintah.id – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Indonesia Desember 2020 yang mencapai US$16,54 miliar atau meningkat 8,39% dibanding ekspor November 2020.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Desember 2020 mencapai US$163,31 miliar.

Untuk ekspor nonmigas Desember 2020 mencapai US$15,52 miliar, naik 7,06% dibanding November 2020. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Desember 2020 terhadap November 2020 terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$264,2 juta (11,23%).

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari– Desember 2020 naik 2,95% dibanding periode yang sama tahun 2019, demikian juga ekspor hasil pertanian naik 13,98%.

Ekspor non migas Desember 2020 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$3,32 miliar, disusul Amerika Serikat US$1,87 miliar dan Jepang US$1,25 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 41,50%. Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) sebesar US$1,27 miliar.

Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–Desember 2020 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$26,59 miliar (16,28%), diikuti Jawa Timur US$20,31 miliar (12,44%) dan Riau US$13,77 miliar (8,43%).

Layanan TelkomGroup Beroperasi Normal Pasca Gempa di Majene dan Mamuju

Penulis
Sopyan
-
Layanan TelkomGroup Beroperasi Normal Pasca Gempa di Majene dan Mamuju

SuaraPemerintah.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terus mengupayakan agar layanan telekomunikasi TelkomGroup tetap beroperasi normal pasca terjadinya gempa di wilayah Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat dengan magnitudo 6,2 skala richter pada Jumat (15/1) dini hari pukul 2:28 WITA.

“Saat ini kondisi jaringan backbone tetap beroperasi normal dan kami sedang melakukan pengecekan pada jaringan akses. Sementara itu untuk layanan seluler, beberapa BTS mengalami gangguan umumnya dikarenakan kendala catuan listrik yang terjadi. Kami terus melakukan pengecekan dan mempercepat perbaikan jika memang ditemukan adanya perangkat jaringan yang terdampak,” demikian ungkap Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono di Jakarta.

Pujo menambahkan untuk kondisi gedung pelayanan pelanggan dan Sentral Telepon Otomat (STO) Mamuju berdasarkan laporan sementara mengalami beberapa kerusakan. Bahkan STO Mamuju membutuhkan catuan genset sehubungan adanya kendala catuan listrik di lokasi. “Kami memohon maaf kepada pelanggan yang sempat terdampak atas ketidaknyamanan layanan telekomunikasi yang dirasakan pasca gempa. Untuk mempercepat upaya identifikasi dan recovery, Kami telah mengirimkan tim teknisi dari Parepare menuju Mamuju untuk melakukan pengecekan dan mempercepat perbaikan segera terhadap gangguan layanan yang terdampak,” demikian tutup Pujo.

Saat ini Telkom telah memobilisasi genset mobile dari Donggala ke Mamuju. Selain itu, Telkom juga menyediakan internet gratis di Wifi Corner Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi (Kandatel) Mamuju yang dimanfaatkan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi.

Ini Capaian Kinerja 2020 dan Rencana Kerja 2021 Subsektor EBTKE

Penulis
Sopyan
-
Ini Capaian Kinerja 2020 dan Rencana Kerja 2021 Subsektor EBTKE

SuaraPemerintah.id – Bertempat di Gedung Slamet Bratanata Jakarta, Kamis (14/1), Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan pernyataan pers awal tahun, berisikan capaian kinerja tahun 2020 dan rencana kerja tahun 2021 subsektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

Dadan menuturkan, kapasitas pembangkit listrik EBT hingga tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi (semenara) kapasitas pembangkit listrik EBT pada tahun ini mencapai 10.467 MW dari realisasi tahun 2019 sebesar 10.291 MW. Tambahan pembangkit EBT diantaranya diperoleh dari PLTA Poso sebesar 66 MW, PLTBm Merauke sebesar 3,5 MW, PLTM Sion sebesar 12,1 MW, dan PLTS Atap sebesar 13,4 MW.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, prognosa realisasi investasi subsektor EBTKE tahun 2020 masih mencatatkan angka yang signifikan yaitu sebesar USD 1,36 Miliar, yang sebagian besar disumbang oleh investasi bidang panas bumi dan PLTA.

Upaya menggenjot investasi subsektor EBTKE akan terus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja nasional. Direktorat Jenderal EBTKE juga terus mengupayakan peningkatan TKDN termasuk dalam sisi teknologinya.

“Secara bertahap kita tingkatkan, Untuk TKDN PLTA sangat tinggi karena sudah berkembang sejak lama. Demikian juga PLTBio karena terutama berbasis dari sisi pembakaran uap dari sisi generatornya jadi angkanya sudah cukup baik diatas 50%. Untuk panas bumi angkanya sudah cukup relatif stabil di angka 33%,” urai Dadan.

Meski di tengah pandemi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor EBTKE bidang panas bumi tahun 2020 berhasil memberikan kontribusi yang terus meningkat untuk negara, yaitu hampir Rp 2 Triliun. Tahun ini tercatat realisasi PNBP sebesar Rp. 1.964,22 Miliar atau sekitar 146% dari target sebesar Rp.1.342 Miliar.

Untuk porsi bauran EBT 2020, hasil konsolidasi Direktorat Jenderal EBTKE, Pusat Data dan Informasi ESDM dan Sekjen Dewan Energi Nasional diberoleh angka bauran EBT 11,51% dari target 13,4%.

Meski belum sesuai target, capaian ini meningkat dari porsi EBT pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,2%. “Angkanya masih cukup panjang untuk mencapai 23% tapi dengan angka (tambahan) 2,36% dalam satu tahun, menurut kami ini merupakan capaian positif,” tutur Dadan.

Tak hanya itu, Direktorat Jenderal EBTKE berhasil menorehkan catatan manis dalam upaya penurunan CO2 yaitu sebesar 64,4 juta Ton CO2 dari target 58,0 juta Ton CO2, yang dicapai melalui pemanfaatan EBT 53%, penerapan efisiensi energi 20%, penggunaan bahan bakar fosil rendah karbon 13%, pemanfaatan teknologi pembangkit bersih 9% dan kegiatan reklamasi pasca tambang 4%.

Capaian penurunan emisi GRK sektor ESDM ini merupakan wujud komitmen nasional dalam penurunan emisi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to UNFCCC dan Perpres No 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK.

Penghematan energi hingga bulan Desember 2020 tercatat mencapai 5,7% (data sementara) terhadap Business as Usual (BaU) konsumsi energi. Total penghematan dari sektor rumah tangga, transportasi, industri dan bangunan gedung/komersil mencapai sekitar 56,6 juta (SBM).

Untuk tahun 2021, total penghematan dari berbagai sektor meningkat menjadi 63,3 juta (SBM) pada semua sektor, BaU konsumsi energi diproyeksikan meningkat menjadi 1.037 juta (SBM) dan persentase penghematan terhadap BaU ditargetkan meningkat hingga 6,1%.

Lebih lanjut Dadan menuturkan bahwa Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemanfaatan biodiesel guna mengurangi impor dan menghemat devisa. Melalui program mandatori biodiesel 30% (B30) yang telah diluncurkan sejak Januari 2020, prognosa realisasi pemanfaatan biodiesel untuk domestik mencapai 8,46 juta kL.

Capaian ini berkontribusi pada penghematan devisa sebesar Rp 38,31 triliun atau sekitar USD 2,66 Miliar. Perhitungan ini menggunakan rata-rata MOPS Solar 2020 sebesar 50 USD/BBL dan Kurs Rp.14.000 per USD.

Penyerapan biodiesel pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 terkoreksi 12% dari alokasi yang ditetapkan, 8,40 juta kL dari alokasi yang ditetapkan sebesar 9,55 juta kL seiring dengan penurunan konsumsi solar.

Sementara itu, dibandingkan dengan target purchase order (PO), realisasi penyerapan biodiesel tahun 2020 mencapai 90,08% dari target PO sebesar 9,33 juta kL.

Hingga tahun 2020, 13.082 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) telah terbangun dari target sebanyak 18.888 unit. Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, telah dibangun 46.613 unit PJU-TS yang menerangi jalan sepanjang 2.300 km di 258 kabupaten/kota.

Pada tahun 2021 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.167,8 Miliar untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur EBTKE. Mayoritas dari anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan program pengadaan APDAL/tabung listrik dan pembangunan PJU-TS. Berikut rencana pembangunan infrastruktur EBTKE tahun 2021:

  1. Perencanaan dan pengawasan infrastruktur dengan target 19 dokumen/rekomendasi,
  2. Pembangunan 22.000 unit PJU-TS,
  3. Pengadaan 43.192 unit APDAL/tabung listrik,
  4. Pembangunan 23 unit PLTS, dengan rincian pembangunan PLTS Rooftop TNI di 6 lokasi dan PLTS Pos Jaga TNI di 17 lokasi,
  5. Revitalisasi 8 unit infrastruktur EBT, dan
  6. Pembangunan PLTS Rooftop dengan kapasitas total sebesar 11,8 MWp.

Pada kesempatan ini, Dadan juga menguraikan program strategis subsektor EBTKE untuk menggenjot capaian bauran EBT kedepannya, antara lain sbb:

  1. Program mandatori B30, program untuk mewajibkan pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Pemerintah akan memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik pada tahun 2021.
  2. Pengembangan co-firing biomass, metode co-firing pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan memanfaatkan biomassa sebagai substitusi (campuran) batubara.
  3. Penambahan kapasitas EBT melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara masif baik PLTS Atap/Rooftop, PLTS Skala Besar, maupun PLTS Terapung.
  4. Konversi pembangkit-pembangkit berbasis fosil yang menghasilkan emisi tinggi seperti PLTD dengan pembangkit berbasis EBT yang lebih ramah lingkungan.

Menpora RI Dapat Apresiasi Komisi X DPR RI, Realisasi Anggaran Tahun 2020 Lewati Target

Penulis
admin sp
-
Menpora RI Dapat Apresiasi Komisi X DPR RI, Realisasi Anggaran Tahun 2020 Lewati Target

SuaraPemerintah.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali melakukan rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR secara virtual, Kamis (14/1). Dalam rapat ini, Menpora RI menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemenpora Tahun 2020 mencapai 95,14 persen.

“Terima kasih, ini merupakan raker pertama kita di tahun 2021. Selamat Natal bagi yang merayakan, dan selamat tahun baru. Sebagaimana kita ketahui, semula kita sudah membuat perencanaan program dengan baik, namun karena adanya pandemi, kita mengalami perubahan disegala sektor,” kata Menpora RI mengawali sambutannya.

Dalam raker kali ini, Menpora RI menyampaikan, realisasi anggaran Kemenpora Tahun 2020. Dari total pagu sebesar Rp 1.175.868.688.000, telah terealisasi sebesar Rp 1.118.698.066.160, atau sebesar 95,14 persen.

Hasil ini merupakan sangat menggembirakan tentunya bagi jajaran di Kemenpora. Sebab, capaian tersebut merupakan yang tertinggi bagi Kemenpora dalam 5 tahun terakhir. Dimana, sebelumnya hanya berkisar 80-89 persen.

“Sesuai kesimpulan rapat kerja dengan Komisi X DPR pada 2 Desember 2020, Kemenpora menyampaikan target realisasi anggaran Kemenpora TA 2020 adalah 95 persen. Kami mampu menepati janji kami dengan capaian realisasi anggaran dimaksud mencapai 95,14 persen. Hasil ini merupakan capaian tertinggi Kemenpora dalam lima tahun terakhir,” ujar Menpora RI.

Diterangkan Menpora RI, pihaknya menerapkan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan, mengingat banyaknya kegiatan yang ditunda atau direvisi karena pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri.

Menpora menuturkan, beberapa kegiatan prioritas  yang sebelumnya pada tahun 2020 ditunda pelaksanaannya ke 2021. Kegiatan tersebut seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Peparnas di Papua, hingga Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo.

“Sehingga dilakukan revisi untuk efisiensi dan elektifitas pelaksanaan anggarannya. Lalu, ada juga catatan atas realisasi tersebut yaitu capaian realisasi TA 2020 dimaksud, akan menjadi pemacu kami dalam mempertahankan opini WTP yang kami peroleh pada tahun 2019 lalu,” jelas Menpora.

Mendapat pemaparan tersebut, Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi daya serap APBN TA 2020 Kemenpora itu. Salah satunya yakni dari Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian. “Terima kasih Pak Menpora RI. Ini sungguh luar biasa. Kami sangat mengapresiasi capaian tersebut, semoga tahun ini bisa lebih baik lagi,” terangnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Dia juga berharap capaian realisasi daya serap tahun 2020 itu bisa dipertahankan.

“Komisi X DPR RI tentunya mengapresiasi realisasi daya serap Kemenpora tahun 2020. Semoga ini bisa dipertahankan. Dan kami juga mendorong Kemenpora RI untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya.

Selain itu, Komisi X DPR RI juga ,mendorong Kemenpora RI agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengusulkan kembali penggunaan anggaran yang ditunda untuk dialihkan ke alokasi anggaran bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Pertamina Sigap Pastikan BBM dan LPG dalam Kondisi Aman, Pasca Gempa 6,2 SR di Majene

Penulis
Sopyan
-
Pertamina Sigap Pastikan BBM dan LPG dalam Kondisi Aman, Pasca Gempa 6,2 SR di Majene

SuaraPemerintah.id – Pasca kejadian gempa bumi berkekuatan 6,2 SR yang mengguncang Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dan sekitarnya pada Jumat (15/1) 01.28 pagi WITA, Pertamina dengan cepat memastikan penyaluran BBM dan LPG tetap aman termasuk sarana dan fasilitas (sarfas) khususnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di wilayah Majene dan sekitarnya.

Unit Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina untuk unit Sulawesi, Laode Syarifuddin Murasli, menyampaikan bahwa Pertamina terus memantau kondisi operasional Pertamina di Mamuju, Majene dan sekitarnya terutama yang paling dekat dengan pusat gempa.

“Untuk saat ini semua Lembaga Penyalur Pertamina tidak ada kerusakan sarfas berarti dan penyaluran normal seperti biasa. Apabila ada update akan kami sampaikan,” ujar Laode.

Selain itu, beberapa sarfas di wilayah terdekat yaitu Kabupaten Mamuju terpantau dalam kondisi aman. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Tampa Padang, 1 Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), 6 Agen LPG PSO dan 8 SPBU di Mamuju dalam kondisi aman. Selain itu di Majene 3 Agen LPG PSO dan 3 SPBU juga beroperasi normal. Masing-masing dapat beroperasi normal,” tambahnya.

Pertamina terus memantau situasi terkini di wilayah serta berkoordinasi dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan aparat terkait setempat untuk memastikan penyaluran BBM ke SPBU berjalan dengan lancar tanpa kendala dan terus bersiaga terhadap kemungkinan gempa susulan di wilayah Majene.

“Untuk antisipasi supply point BBM dan LPG kita akan lakukan pengalihan dari Fuel Terminal Donggala dan Depot LPG Mini. Donggala dari jalur utara dan Integrated Terminal Makassar dan Fuel Terminal Parepare dari jalur selatan. Untuk mencegah kelangkaan LPG kami juga akan lakukan operasi pasar,” pungkasnya.

XL Axiata Perkuat Jaringan di Kepulauan Seribu Bantu Proses Evakuasi SJ182

Penulis
wicaksono
-
XL Axiata Perkuat Jaringan di Kepulauan Seribu Bantu Proses Evakuasi SJ182

SuaraPemerintah.id – Provider telepon seluler, XL Axiata turut berperan serta dalam proses evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan cara memperkuat kualitas jaringan di Perairan Kepulauan Seribu.

Tujuannya adalah agar kebutuhan komunikasi tim evakuasi yang masih bekerja sampai saat ini bisa terpenuhi.

XL Axiata berkoordinasi dengan Basarnas, Bakamla, dan pihak-pihak terkait untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di sekitar lokasi evakuasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182.

Pihak XL Axiata menyebut, telah mengerahkan tim di lapangan untuk memperkuat jaringan di sejumlah titik, termasuk sinyal yang dapat menjangkau lokasi evakuasi.

Chief of Corporate Affairs XL Axiata Marwan O Baasir mengatakan, keluarga besar XL Axiata turut berduka atas musibah yang menimpa Sriwijaya Air SJ182.

“Sebagai bentuk dukungan kami kepada semua pihak yang terus bekerja keras melakukan evakuasi, kami juga memastikan kualitas jaringan XL Axiata di lokasi bisa dimanfaatkan secara maksimal selama proses ini,” kata Marwan, Jumat (15/1/2021).

Marwan mengatakan, pihaknya memfasilitasi sarana komunikasi lain seperti telepon umum gratis dan starter pack bagi yang membutuhkan.

Menurut Marwan, di lokasi evakuasi, penguatan jaringan perlu dilakukan. Hal ini merupakan langkah antisipasif saat terjadinya peningkatan trafik yang cukup signifikan di beberapa lokasi koordinasi tim evakuasi.

Contohnya, ada peningkatan trafik di BTS XL Axiata yang berada di Pulau Lancang Besar. Data XL Axiata menyebut, sejak Sabtu (9/1/2021), trafiknya naik sebesar 20 persen dengan peningkatan pengguna layanan seluler sebesar 55 persen.

Marwan memperkirakan akan ada peningkatan trafik dan pengguna layanannya selama proses evakuasi masih berlangsung.

XL Axiata menyebut, sejak dimulainya proses evakuasi, pihaknya langsung menerjunkan tim untuk memperkuat dan menambah kapasitas jaringan di setiap BTS yang mencakup lokasi pusat koordinasi.

Misalnya di Posko Basarnas Jakarta International Container Terminal (JICT) 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Posko Crisis Center di Bandara Soekarno Hatta, Bandara Supadio, Pontianak, RS Polri Kramat Jati, dan pos-pos koordinasi di Tanjung Pasir, Tanjung Kait, Pulau Lancang, Pulau Laki, dan pulau lainnya di sekitar titik jatuhnya pesawat.

Selain memastikan kualitas jaringan, juga mendirikan fasilitas Telepon Umum Gratis (TUG) di Posko Basarnas di JICT 2, Tanjung Priok yang bisa dimanfaatkan oleh tim evakuasi, keluarga korban, hingga jurnalis yang bertugas meliput di lokasi.

XL Axiata juga memberikan kartu perdana gratis berisi kuota internet dan telepon yang bisa dipakai oleh tim evakuasi, guna mempermudah koordinasi dan komunikasi.

Wujudkan BBM Ramah Lingkungan, Pertamina Uji Produksi Green Diesel & Green Avtur

Penulis
Sopyan
-
Wujudkan BBM Ramah Lingkungan, Pertamina Uji Produksi Green Diesel & Green Avtur

SuaraPemerintah.id – PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit (RU) IV Cilacap resmi melakukan uji coba produksi Green Diesel (D 100) dan Green Avtur.

Produksi Green Diesel (D 100) dan Green Avtur ini berbahan dasar minyak kelapa sawit, sebagai bukti komitmen RU IV memproduksi bahan bakar minyak ramah lingkungan.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina RU IV Cilacap, Hatim Ilwan menerangkan uji coba Green Diesel dimulai 9 – 16 Januari 2021. “Sedangkan uji coba Green Avtur sudah dilakukan pada akhir Desember 2020,” ujarnya.

Green Diesel (D 100) ini, menurut Hatim, menggunakan material RBDPO (Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil), yaitu minyak sawit yang sudah melalui proses penyulingan untuk menghilangkan asam lemak bebas serta penjernihan untuk menghilangkan warna dan bau.

“Sedangkan Avtur menggunakan RBDPKO (Refined, Bleached and Deodorized Palm Kernel Oil) atau minyak inti kelapa sawit,” katanya.

Dengan berbagai sarana dan fasilitas yang sudah disiapkan Pertamina RU IV direncanakan bisa memroduksi BBM D-100, sebanyak 3MB atau 3.000 barrel per hari. ”Uji coba ini akan terus berlangsung hingga siap dan aman digunakan sebagai BBM yang bisa digunakan oleh masyarakat,” ujar Hatim.

Sebelumnya persiapan sarana dan fasilitas uji coba antara lain dengan  menyiapkan sarana penerimaan minyak sawit melalui dermaga Jetty 67 (dermaga) di komplek kilang menuju tanki RBDPO.

Dari dermaga, kemudian disiapkan  sarana feed stock (tangki) yang dekat dengan lokasi unit pemrosesan di Unit Treated Distillate Hydro Treating (TDHT).

Dengan pengembangan produk D-100, Hatim menyatakan, hal ini merupakan salah satu bukti komitmen Pertamina mewujudkan produk yang ramah lingkungan, yang bersumber dari energi terbarukan.

‘Pengembangan produk BBM D-100 ini, diharapkan bisa memberikan efek positif yang lebih luas. Antara lain, agar bisa menekan impor minyak mentah yang bersumber dari energi fosil,” katanya.

Sedangkan untuk Green Avtur, lanjut dia uji coba produk ini untuk memastikan kualitasnya.

“Secara komersial produk ini belum akan dijual ke pasar. Apa yang kami lakukan ini sebagai bukti nyata komitmen menjalankan amanat undang-undang, untuk mengoptimalkan produk domestik yang ramah lingkungan, dalam hal ini minyak sawit,” tambah Hatim.

Pemerintah Tetapkan Standar Kualitas Fotovoltaik Silikon Kristalin Guna Tingkatkan Produk EBT

Penulis
Sopyan
-
Tingkatkan Produk EBT, Pemerintah Tetapkan Standar Kualitas Fotovoltaik Silikon Kristalin

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM memprakarsasi penerapan standar kualitas fotovoltaik (PV) silikon kristalin.

Upaya ini sebagai bagian dari inovasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang EBTKE sehingga menghasilkan produk pemanfaatan energi terbarukan yang berkualitas baik.

“Penerapan standar kualitas modul fotovoltaik ini juga ditujukan untuk keselamatan, keamanan dan perlindungan konsumen terhadap peralatan pemanfaat energi surya,” jelas Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Ditjen EBTKE, Harris, di Jakarta, Rabu (14/1).

Modul fotovoltaik silikon kristalin adalah modul surya yang terdiri atas sel fotovoltaik yang saling terhubung lengkap dan terlindungi dari lingkungan sekitar yang dipabrikasi dari silikon kristalin sebagai material fotovoltaik aktifnya yang struktur kristalinnya dapat dalam bentuk monokristalin atau polikristalin. Modul ini merupakan salah satu komponen peralatan dalam pemanfaatan energi surya.

Lebih lanjut, Harris menjelaskan bahwa produk modul fotovoltaik silikon kristalin dengan kriteria modul fotovoltaik yang dirakit dari sel fotovoltaik wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui pembubuhan tanda SNI. Ketentuan ini wajib dipenuhi oleh produsen dan importir.

Adapun SNI modul fotovoltaik silikon kristalin yang diberlakukan sebagai standar wajib terdiri atas:

  1. SNI lEC 61215-1:2016 Modul Fotovoltaik (FV) terrestrial – Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 1: Persyaratan uji (lEC 61215-1:2016, IDT);
  2. SNI lEC 61215-2:2016 Modul Fotovoltaik (FV) terestrial – Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 2: Prosedur uji (lEC 61215-2:2016, IDT); dan
  3. SNI lEC 61215-1-1:2016 Modul Fotovoltaik (FV) terestrial- Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 1-1: Persyaratan khusus untuk pengujian Modul Fotovoltaik (FV) silikon kristalin (lEC 61215-1-1:2016, IDT).

Kewajiban pemenuhan SNI, sambung Harris, terhadap produk modul fotovoltaik silikon kristalin dikecualikan bagi produk sampel uji penerbitan SPPT-SNI dan/atau sampel uji untuk penelitian dan pengembangan.

“Tata cara untuk mendapatkan surat pengecualian kewajiban pembubuhan Tanda SNI diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin, yang telah ditetapkan awal tahun ini. Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Ketentuan mengenai tata cara dan proses sertifikasi modul juga secara lengkap terinci dalam peraturan tersebut. Kami (Direktorat Jenderal EBTKE) memiliki tugas pembinaan dan pengawasan dalam praktek penerapan standar ini,” terang Harris.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, imbuh Harris, Pemerintah memberikan masa transisi selama 12 (dua belas) bulan kepada pelaku usaha agar melakukan penyesuaian terhadap penerapan pemberlakuan wajib SNI IEC 61215 bagi produk Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.

“Kami telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam penyusunan ketentuan yang mengatur penerapan standar Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin ini. Dan kami berharap semua pihak terutama pelaku usaha industri komponen PLTS mendukung penerapan standar Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin,” pungkas Harris.

Pembiayaan SBSN 2021 Dialokasikan Rp14,76 Triliun untuk Infrastruktur

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Tahun 2021, dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dialokasikan sebesar Rp14,76 triliun dari total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp149,81 triliun. SBSN atau Sukuk Negara merupakan inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur.

“Kementerian PUPR memanfaatkan secara optimal potensi alternatif pembiayaan seperti SBSN untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dengan kemampuan pembiayaan APBN dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono  seperti dikutip dari situs KemenPUPR.

Pembiayaan SBSN di Kementerian PUPR digunakan untuk proyek infrastruktur melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, dan jalan akses ke pelabuhan dan bandara.

Keunggulan SBSN sebagai sumber pendanaan dari dalam negeri berdampak pada kemandirian pembangunan infrastruktur dimana kontraktor dan konsultan yang terlibat sepenuhnya merupakan orang Indonesia. Hal ini berbeda dengan pinjaman bilateral maupun multilateral yang umumnya mensyaratkan keterlibatan kontraktor dan konsultan dari negara donor.

Dana SBSN tahun 2021 ini akan digunakan Kementerian PUPR untuk 60 proyek infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi rehabilitasi jalan senilai Rp10,53 triliun dan 37 proyek pembangunan pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan sebesar Rp4,23 triliun.

Pada tahun 2021, beberapa infrastruktur yang dibangun dengan dana SBSN di bidang jalan dan jembatan diantaranya penyelesaian pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Nanga Badau – Entikong – Aruk – Temajok, penyelesaian Jalan Perbatasan Kalimantan Timur, pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan Jawa Barat, Jalan Perbatasan Kalimantan Utara, pembangunan Jalan Layang Akses Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, pembangunan Fly Over Kopo Jawa Barat, pembangunan Jembatan Nilo Riau, dan Jembatan Pulau Balang Balikpapan.

Di bidang Sumber Daya Air, infrastruktur yang dibiayai SBSN pada tahun 2021 diantaranya yakni pembangunan Spillway Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, penyelesaian pembangunan Embung Universitas Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir, Pengaman Pantai Weda Maluku Utara, Rehabilitasi Bendung D.I Krueng Jrue Aceh, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ciujung Jawa Barat, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Gadis dan D.I Batang Ilung Sumatera Utara, dan Pembangunan D.I Slinga Kiri Kabupaten Purbalingga.

 

Bank Kalteng Serahkan Bantuan CSR Renovasi Laboratorium TCM Covid-19 di UPT RSUD Kuala Kurun

Penulis
Sopyan
-
Bank Kalteng Serahkan Bantuan CSR Renovasi Laboratorium TCM Covid-19 di UPT RSUD Kuala Kurun

SuaraPemerintah.id – Pemimpin PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun menyerahkan Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui renovasi Laboratorium TCM Covid-19 di UPT RSUD Kuala Kurun yang diresmikan langsung oleh Bupati Gunung Jaya S. Monong yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Gunung Mas pada hari ini Kamis, 14/01/2021.

Bantuan CSR ini sebagai wujud kepedulian dan komitmen PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun membantu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam penanganan COVID-19. PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun telah mengucurkan dana CSR khusus untuk RSUD Kuala Kurun, seperti pembelian APD, Vitamin dengan nilai Rp 57.384.000.

Untuk ruang labotarium sebesar Rp. 119.640.000. Jadi total bantuan CSR PT Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun dalam hal penanganan COVID-19 sebesar 177.024.000.

Laboratorium TCM Covid-19 di UPT RSUD Kuala Kurun ini digunakan untuk melakukan diagnosa COVID-19 melalui Tes Cepat Molekuler (TCM). Hasil tes TCM ini dapat diketahui dalam waktu kurang lebih dari dua jam, untuk menentukan pasien positif. Alat TCM ini merupakan hibah dari Kemenkes pada bulan April 2019

Bupati Gunung Mas dalam sambutannya juga menyampaikan terima kasih kepada Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun yang telah turut berperan aktif membangun laboratorium COVID-19 melalui dana CSR Bank Kalteng.

1...4,5664,5674,568...4,868Halaman 4,567 dari 4,868