Beranda blog Halaman 4579

Buka Webinar Internasional, BPK Bicarakan Transparansi & Akuntabilitas di Masa Pandemi

Penulis
Sopyan
-
Buka Webinar Internasional, BPK Bicarakan Transparansi & Akuntabilitas di Masa Pandemi

SuaraPemerintah.id – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyelenggarakan International Webinar on Ensuring Transparency and Accountability in COVID-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach/Perspective pada Senin, 11 Januari 2021.

Pertemuan yang dihadiri oleh 750 peserta dari lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institutions (SAI) di kawasan Asia, berbagai kementerian dan lembaga, akademisi, serta lembaga donor dan para pemeriksa BPK.

Webinar ini diselenggarakan sebagai forum untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana para pemangku kepentingan atau stakeholders mengidentifikasi dan mengatasi risiko dalam pengelolaan keuangan sektor publik di masa krisis. Webinar ini juga bertujuan untuk mendapatkan wawasan dari para stakeholders guna meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan audit BPK atas Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia.

Webinar yang dibuka oleh Ketua BPK, Agung Firman Sampurna ini menghadirkan pembicara dari internal BPK, yakni Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi dan dari berbagai stakeholder yaitu The World Bank, International Budget Partnership (IBP), Certified Practising Accountant (CPA) Australia, United Nation Resident Coordinator (UNRC), Australian National Audit Office (ANAO), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Universitas Indonesia dan INTOSAI Policy, Finance, and Administration Committee (PFAC).

Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal utama dari good governance yang tidak dapat ditawar meskipun di masa krisis. Menurutnya, seluruh stakeholder perlu paham dan bekerja bersama untuk menegakkan nilai tersebut, bahkan disaat krisis.

Lebih lanjut, Ketua BPK juga menyampaikan bahwa saat ini BPK sedang akan melakukan audit universe terhadap anggaran penanganan pandemi COVID-19. Audit ini bertujuan untuk mempromosikan nilai inklusivitas, selain transparansi dan akuntabilitas, karena diperlukan kerja sama dari semua stakeholder untuk menangani masalah pandemi ini. Multi-stakeholder approach diharapkan dapat menjadi solusi ke depan untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi saat ini.​

Melalui Internasional Webinar ini, Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III memaparkan tentang pengalaman BPK dalam melakukan audit terhadap penanganan pandemi COVID-19, sedangkan pembicara lain menyampaikan inisiatif atau upaya yang telah dilakukan baik dari sisi donor, pentingnya peran SAI dalam melakukan oversight selama periode pandemi COVID-19, peran profesi akuntan dalam penanganan emergency, hasil pengawasan Internal Audit Pemerintah selama pandemi COVID-19, serta peran penting dan sharing dari akademisi dalam melakukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di masa pendemi ini.

Selain itu, INTOSAI PFAC memberikan asistensi kepada SAI anggota INTOSAI untuk mengembangkan informasi teknologi yang diperlukan sebagai respon atas Pandemi COVID-19 dan berbagi terkait pembelajaran yang diperoleh dari komunitas audit dunia terkait audit dalam masa pandemi COVID-19.

Pemkot Magelang Adakan PPKM, Semua Tempat Hiburan Ditutup

Penulis
Sopyan
-
Pemkot Magelang Adakan PPKM, Semua Tempat Hiburan Ditutup

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota Magelang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyusul terbitnya SE Gubernur Jawa Tengah nomor 443.5/0000429, tertanggal 8 Januari 2021. PPKM berlaku mulai Senin, (11/1/2021), dan akan berakhir Senin (25/1/2021).

Sekretaris Daerah Kota Magelang, Joko Budiyono menjelaskan, kebijakan ini berdasarkan Inmendagri nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

“Penegasan PPKM kita sudah membuat SE (surat edaran) hari ini. PPKM dari tangal 11-25 Januari 2021. Semua kita batasi. Bukan PSBB ya, jadi sifatnya dibatasi,” kata Joko, seusai rapat koordinasi PPKM Kota Magelang di ruang Adipura Kencana kompleks kantor Pemkot Magelang, Senin (11/1/2021).

Pembatasan kegiatan antara lain berlaku untuk pusat perbelanjaan/mall yang beroperasi sampai pukul 19.00 WIB. Kemudian, operasional tempat makan/minum (restoran/kafe), pedagang kaki lima (PKL), angkringan dan sejenisnya dibatasi sampai pukul 21.00 WIB.

Kemudian pengunjung tempat makan/minum dibatasi hanya 50 persen dari kapasitas, dan disarankan untuk memanfaatkan layanan pesan-antar atau dibawa pulang.

“Kalau tempat hiburan/karaoke tutup total. Termasuk fasilitas umum, terutama di Alun-alun yakni arena bermain, kegiatan melukis anak-anak, dan lainnya juga ditutup. Untuk hotel, tamu menginap wajib menunjukkan surat keterangan sehat atau rapid antigen/antibody,” papar Joko.

Demikian juga kegiatan masyarakat, seperti hajatan pernikahan dibatasi mulai dari jumlah tamu/undangan hanya 50 persen dari kapasitas tempat. Tidak boleh menyediakan jamuan prasmanan, melainkan memakai dus.

Joko menuturkan, setiap kegiatan masyarakat akan dipantau oleh satgas Covid-19, dibantu Satpol PP, TNI dan Polri.

PPKM juga membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

“Tapi untuk Pemkot Magelang kita berlakukan WFH 50 persen, WFO 50 persen. Sebab SDM ASN kita terbatas. Mereka di rumah tetap bekerja, jadi bukan libur. Pekerjaan yang biasanya dikerjakan di kantor dapat dikerjakan di rumah masing-masing,” paparnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Magelang, Catur Budi Fajar Sumarmo mengutarakan, pihaknya segera memberi sosialisasi kepada para pedagang, terutama di pusat-pusat kuliner yang berada di bawah pembinaannya.

“Di pusat kuliner kita ambil kebijakan maksimal buka sampai jam 21.00 WIB. Hal ini mengingat ada sistem shift atau pergantian jam operasional antara pagi/siang dan sore/malam hari. Jumlah pengunjung juga dibatasi, jangan sampai terjadi kerumunan,” terangnya.

Ganjar Instruksikan Penambahan Kamar ICU Untuk Perawatan Covid-19

Penulis
Sopyan
-
Ganjar Instruksikan Penambahan Kamar ICU Untuk Perawatan Covid-19
SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan rumah sakit menambah kapasitas ruang rawat intensif (ICU) untuk perawatan Covid-19. Setidaknya, setiap rumah sakit harus memiliki 15 tempat tidur.
“Saya minta setiap kabupaten untuk ICU perawatan Covid-19 yang disiapkan minimal 15 tempat tidur (TT). Nah ini masih ada ketersediaan tempat tidur yang kurang dari 15 (TT). Banjarnegara delapan (TT), Batang malah cuma satu (TT),” ujarnya, seusai rapat rutin penanganan Covid-19, di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Senin (11/1/2021).
Menurutnya, semua rumah sakit sebetulnya telah memiliki ruang rawat intensif. Namun, yang digunakan untuk perawatan Covid-19 masih minim.
Ganjar meminta, jajarannya segera bertindak, melakukan pengecekan dan mendorong rumah sakit sigap. Pasalnya, jika tidak dilakukan penambahan, akan menyebabkan perawatan bagi pasien Covid-19 tidak bisa maksimal.
Ia merinci, beberapa daerah yang jumlah ICU kurang dari 15 TT. Di antaranya, Blora empat TT, Boyolali enam TT, Brebes 14 TT, Demak tujuh TT, Grobogan enam TT, Jepara dua TT. Karanganyar empat TT, Kendal empat TT, Kota Pekalongan dan Kota Salatiga masing-masing tujuh TT, Magelang 12 TT, Pati 13 TT, Pekalongan enam TT, Purbalingga empat TT, Purworejo empat TT, Sragen sembilan TT, Kabupaten Tegal 14 TT, Temanggung sembilan TT, Wonogiri delapan TT, Wonosobo tujuh TT.
“Menurut saya penting untuk ditingkatkan, Kota Semarang 124 tempat tidur, Kota Surakarta 110 (TT). Kebumen 25 (TT) cukup banyak, atau Banyumas 61 (TT). Maksud saya di daerah ini (kurang ICU) mesti ditingkatkan tempat tidurnya. Ini yang kita coba dorong agar peningkatan betul-betul siap di-cover oleh rumah sakitnya, maka tinggal mereka bergerak,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengamini hal tersebut. Ia menyebut akan mendorong rumah sakit di daerah, menambah ruang rawat intensif, bagi penderita Covid-19.
“Kalau dilihat dari tingkat keterisian provinsi angkanya 60 persen, bahkan di bawah 60 persen. Namun, untuk beberapa kabupaten kota penyediaannya masih sedikit,” jelas Yulianto.
Ia menyebut, di beberapa kabupaten dan kota memang memiliki cukup banyak ruang ICU nonCovid-19. Namun, untuk mengubahnya menjadi ruangan khusus, dibutuhkan persyaratan yang ketat. Berbeda dengan penyediaan ruang isolasi, yang cenderung lebih mudah.
“Kita minta target itu agar dapat dipenuhi,” ujarnya.
Vaksin di Gudang
Terkait vaksinasi, Yulianto menyebut masih berada di fasilitas cold storage, milik Pemprov Jateng. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu izin edar atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM).
Ia menjelaskan, pendistribusian vaksin ke kabupaten atau kota akan dilakukan begitu izin edar keluar. Untuk distribusi, tidak memerlukan rantai pasok yang panjang.
“Di Jateng, sehari bisa secara simultan. Jadi nanti dalam satu hari bisa,” urai Yuli.
Nantinya, begitu diberi izin edar, vaksin akan dibagikan ke pusat pemerintahan kabupaten atau kota. Setelah sampai di sana, domain distribusi akan berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota masing-masing, untuk kemudian disalurkan ke fasilitas kesehatan.
Bila sesuai jadwal, proses vaksinasi akan dimulai pada pertengahan minggu ini. Selain petugas kesehatan, gubernur juga akan menjalani vaksinasi perdana.
“Selain petugas kesehatan, ada tiga kelompok. Pertama pimpinan daerah, lalu kelompok organisasi profesi dan tokoh-tokoh agama, calon-calonnya sudah kita data. Calonnya ada sepuluh,” pungkas Yuli.

BPJPH Tunggu Ketetapan Fatwa MUI untuk Terbitkan Sertifikat Halal Vaksin

Penulis
Sopyan
-
BPJPH Tunggu Ketetapan Fatwa MUI untuk Terbitkan Sertifikat Halal Vaksin

SuaraPemerintah.id – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat telah menetapkan Vaksin Covid-19 produksi Sinovac, dinyatakan halal dan suci, setelah menggelar rapat pleno secara tertutup di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2020.

Namun, ketetapan final fatwanya, terutama yang terkait izin penggunaan vaksin, masih menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Komisi Fatwa MUI memang telah menetapkan bahwa vaksin Sinovac halal dan suci. Tapi finalnya masih menunggu keputusan BPOM terkait izin penggunaan,” terang Kepala BPJPH Sukoso di Jakarta, Senin (11/01).

“Kita tunggu hasil lengkap ketetapan fatwa MUI. Kami sudah berkordinasi dengan MUI dan LPPOM. Insya Allah setelah semua lengkap kita terbitkan sertifikat halal vaksin Sinovac,” lanjutnya.

Menurut Sukoso, ada tujuh proses yang harus dilalui dalam penerbitan sertifikat halal, yaitu: permohonan, pemeriksaan, penetapan, pengujian, pengecekan, fatwa, terakhir yakni penerbitan sertifikasi halal. “Permohonan sertifikasi halal vaksin Sinovac ini telah diajukan sejak Oktober 2020 ke BPJPH,” terang Sukoso.

“Dokumen permohonan sertifikasi halal yang diajukan, kemudian diverifikasi atau diperiksa,” sambungnya.

BPJPH telah menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan pilihan pemohon. LPH untuk vaksin Sinovac adalah LPPOM MUI. Karenanya, setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan terverifikasi, kami kembalikan ke LPPOM MUI selaku LPH.

“Lalu LPPOM melakukan audit ke China. Mereka melakukan pemeriksaan atau pengujian produk. Biasanya 40 hingga 60 hari kerja,” ujarnya.

BPJPH, kata Sukoso, lalu menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan/pengujian produk dari LPPOM. Selanjutnya, dilakukan sidang fatwa halal hingga terbit keputusan penetapan halal produk dari MUI.

“Dokumen resmi ketetapan halal yang ditandatangan MUI diserahkan ke BPJPH. Dengan surat ketetapan halal dari MUI itulah, BPJPH mengeluarkan Sertifikat Halal,” tegas Sukoso.

“Jadi, sekarang BPJPH sedang menunggu surat ketetapan halal resmi dari MUI. Sertifikat Halal vaksin Sinovac segera terbit setelah diterbitkan hasil lengkap ketetapan halal MUI. Intinya proses sertifikasi halal vaksin Sinovac sudah sesuai UU 33 Tahun 2014 soal Jaminan Produk Halal,” tandasnya.

Gandeng Bank Jateng, Pemkab Wonogiri Berikan Beasiswa Kepada 600 Mahasiswa Berprestasi

Penulis
Sopyan
-
Gandeng Bank Jateng, Pemkab Wonogiri Berikan Beasiswa Kepada 600 Mahasiswa Berprestasi

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberikan penghargaan berupa pemberian beasiswa kepada 600 mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri.Penyerahan simbolis tersebut dilakukan di pendopo rumah dinas bupati, pada hari Selasa, 29 Desember 2020.

Namun karena masih dimasa pandemi, kegiatan tersebut hanya diundang perwakilan 100 mahasiswa dan yang lainnya secara virtual langsung disiarkan secara live melalui Youtube Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri, serta Pemimpin Bank Jateng Cabang Wonogiri Ratna Sulistyawati.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri Dr. Dra. Yuli Bangun Nursanti, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberian penghargaan berupa beasiswa bagi mahasiswa berprestasi ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada mahasiswa di Kabupaten Wonogiri agar bisa melanjutkan pendidikan yang ditempuhnya dan dapat berkontribusi di daerahnya.

Mahasiswa yang telah terpilih ini telah melalui system seleksi yang ketat, mulai dari latar belakang pendidikan, ekonomi, tes administrasi, test CAT dan test wawancara. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bank Jateng atas kerjasamanya dan suportnya sehingga acara dapat berjalan lancar.

Dari 600 mahasiswa penerima beasiswa tersebut, 392 mahasiswa penerima beasiswa lanjutan, 167 mahasiswa umum S1, 10 mahasiswa S2 serta terdapat mahasiswa perguruan tinggi agama sebanyak 31 orang. Masing-masing penerima beasiswa ini mendapatkan Rp 12.000.000,- dan masuk rekening melalui Bank Jateng Wonogiri.

Dalam kesempatan yang sama, Pemimpin Bank Jateng Cabang Wonogiri Ratna Sulistyawati, mengatakan dukungan penuh atas program Bupati Wonogiri ini “Pinter Rakyate”, sebagai salah satu wujud aplikasinya dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di Kabupaten Wonogiri. Dengan menggandeng Bank Jateng sebagai Bank penyalur, Bank Jateng support penuh dalam pelayanannya.

Untuk mahasiswa penerima beasiswa ini dibukakan rekening tabungan Bank Jateng beserta ATM nya. Yang mana ATM Bank Jateng dapat diakses di semua mesin ATM yang berlogo ATM Prima dan ATM Bersama.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada mahasiswa terpilih yang mendapat beasiswa tersebut, diharapkan beasiswa yang diberikan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pendidikan kuliah.

Harapan besar dari Pak Bupati dengan program ini, mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa ini dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi nyata dalam membangun sumberdaya manusia di Kabupaten Wonogiri. “Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri”

Sekjen Kemenag Lantik 28 Pejabat Administrasi

Penulis
Sopyan
-
Sekjen Kemenag Lantik 28 Pejabat Administrasi

SuaraPemerintah.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, Nizar Ali hari ini melantik 28 pejabat administrasi di lingkungan Kementerian Agama Pusat.

Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan 9 pejabat administrasi Eselon III di gelar di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat. Sementara pejabat administrasi eselon IV diwakili 6 pejabat dan sisanya dilantik secara daring melalui aplikasi zoom. Hadir sebagai saksi penandatangan berita acara Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramdhani dan Sekretaris Itjen Kemenag.

Sekjen Kemenag Nizar Ali dalam arahannya mengatakan, pelantikan ini merupakan kepercayaan negara kepada para pejabat yang dilantik.

“Ini kepercayaan negara kepada saudara. Kalau dipetakan ada rotasi yang memang wajib seperti pejabat yang jabatannya sudah melebihi lima tahun, ada juga yang sifatnya penyegaran. Ini bagian dari ritual atau hal biasa di Kementerian Agama yang tidak perlu diperdebatkan karena sudah sesuai dengan roda organisasi dan peraturan perundang-undangan,” kata Nizar Ali.

“Semoga saudara bisa menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan tanggung jawab, menjaga integritas dan dan menghindari perbuatan tercela. Sekali lagi selamat kepada pejabat yang dilantik dan kami harap saudara segera bisa menyesukan diri di lingkungan kerja masing masing,” tandas Nizar.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik :

Pejabat Administrasi Eselon III

1. Ali Ghozi, S.Ag, M.M., sebagai Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenag;

2. M. Munir, S.Ag, M.A., sebagai Kepala Sub Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kemenag;

3. Drs. Nurul Huda, M.Ag, sebagai Kepala Sub Direktorat Pendidikan Agama Islam pada SMA/SMALB/SMK Direktorat Pendidiakn Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kemenag;

4. Abdul Rouf, S.Fil.I, M.Ksos, sebagai Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag;

5. Muchamad Sidik Sisdiyanto, S.Ag, sebagai Kepala Sub Direktorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan MA/MAK pada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag;

6. Abdullah Hanif, S.Ag, sebagai Kepala Bagian Umum dan Barang Milik Negara Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag;

7. Dr. H. Mamat Salamet Burhanuddin, M.Ag., sebagai Kepala Sub Direktorat Ketenagaan pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kemenag;

8. Drs. Syafi’i, M.Ag., sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Akademik pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag;

9. Sutikno, S.P., M.M., sebagai Kepala Sub Direktorat Transportasi Haji Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.

Pejabat Administrasi Eselon IV

1. Asrur Jauhari, sebagai Kasubbag Rumah Tangga pada Bagian Umum dan BMNSekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

2. Doni Wibowo, sebagai Kepala Seksi Kerja Sama dan Kelembagaan MA/MAK KSKK Madrasah Ditjen Pendis

3. Yeni Sulserawati, Kepala Seksi Bina MA/MAK pada Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan MA/MAK Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ditjen Pendis.

4. Muhammad Zarkasi, sebagai Kepala Seksi Bina Guru RA Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ditjen Pendis

5. Nasri, sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan Kelembagaan pada Subdirektorat Pendidikan Alquran Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren Ditjen Pendis.

6. Rizky Fisa Abadi, sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendis

7. Papay Supriatna, Kasubbag Tata Usaha pada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ditjen Pendis

8. Brury Hariyanto, sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis

9. Muhammad Firdiansyah, sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis

10. Nur Shoib, sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren Ditjen Pendis

11. Muhammad Azis Hakim, sebagai Kasubbag Tata Usaha padaDirektorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendis

12. Ummu Shofiyah, sebagai Kepala Seksi Pengembangan Profesi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Subdirektorat Ketenagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendis

13. Ahmad Mahfud Arsyad, sebagai Kepala Seksi Penjaminan Mutu Kelembagaan pada Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendis

14. Zidal Huda, sebagai Kepala Seksi Bina Program Studi pada Subdirektorat Pengembangan Akademik Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendis.

15. Ida Farida, sebagai Kepala Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SMA/SMALB/SMK Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendis

16. Herry Zakaria Anshary, sebagai Kepala Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SMP/SMPLB Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendis

17. Erni Martini, sebagai Kepala Seksi Ketenagaan pada Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SMA/SMALB/SMK Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendis

18. Mhd Nasir, sebagai Kepala Seksi Pembinaan Keagamaan Siswa pada Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendis

19. Aan Danial Muhlis, sebagai Kepala Seksi Ketenagaan pada Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendis

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Wamenkeu Sebut Anggaran Ketahanan Pangan 2021 Meningkat 30%

Penulis
Sopyan
-
Wamenkeu Sebut Anggaran Ketahanan Pangan 2021 Meningkat 30%

SuaraPemerintah.id – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa anggaran ketahanan pangan 2021 meningkat sangat signifikan sebesar 30% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang terjadi penurunan.

Anggaran ini akan digunakan untuk program ketahanan pangan  2021 agar dapat meningkatkan produksi pangan, sebagai salah satu upaya mendukung pemulihan ekonomi.

“Kalau kita lihat anggaran ketahanan pangan dari 2016 sampai dengan 2020, trennya turun. Namun, kami akan membuat di 2021 meningkat. Kalau 2020 kemarin kami perkirakan hanya sekitar 80 triliun, maka di tahun 2021 akan menjadi 104 triliun,” ujar Wamenkeu secara daring pada Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin (11/01).

Anggaran ketahanan pangan pada tahun 2021 diberikan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp62,8 triliun dengan rincian Kementerian Pertanian sebesar Rp21,8 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp6,7 triliun, dan Kementerian PUPR Rp34,3 triliun.

Untuk Non K/L, alokasi APBN 2021 diberikan kepada subsidi sebesar Rp25,3 triliun dan belanja lain-lain Rp5,4 triliun. Sementara, Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp5,6 triliun berupa DAK irigasi, DAK pertanian, DAK kelautan dan perikanan, dan DAK non fisik dana pelayanan ketahanan pangan.

“Peningkatan anggaran 2021 cukup besar. Mohon bisa digunakan secara optimal untuk membantu sektor ketahanan pangan dan juga menggiring pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Kami mengharapkan nanti bisa dibangun sinergi yang baik antara berbagai kementerian,” kata Wamenkeu.

Kebijakan ketahanan pangan pada tahun 2021 akan berfokus pada mendorong produksi komoditas pangan melalui membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi. Selain itu, Pemerintah juga akan merevitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani atau nelayan dan distribusi pangan.

Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua (Merauke) juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan melalui pemberdayaan transmigrasi atau petani eksisting dan investasi small farming.

“Sektor pertanian dan ketahanan pangan adalah mesin dari perekonomian nasional. Tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor ini luar biasa besar dan income yang di-generate di sektor ini juga sangat besar. Sektor pertanian adalah kunci kita, kunci dalam penciptaan tenaga kerja,” ujar Wamenkeu.

 

Gunakan HWU Drilling EHR 12, Elnusa Sukses Dukung Pengeboran Sumur Baru di Blok Mahakam

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id –  PT Elnusa Tbk (Elnusa), membuka lembaran baru di tahun 2021 dengan mendukung kegiatan pengeboran sumur baru di Blok Mahakam untuk Pertamina Hulu Mahakam. Elnusa pada pekerjaan ini menggunakan Hydraulic Workover Unit (HWU) Drilling EHR-12 yang di fabrikasi secara mandiri, sehingga dapat menggantikan peran Jack up Rig dalam kegiatan pengeboran sumur baru.

HWU umumnya digunakan untuk kerja ulang sumur tua sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya kembali. Pekerjaan pengeboran menggunakan HWU EHR-12 ini akan berlangsung selama tiga bulan dan memiliki target pengeboran sebanyak lima sumur. Hingga saat ini, Elnusa telah sukses menyelesaikan pengeboran sumur pertama pada kedalaman 1215 meter, dalam waktu 19 hari.

VP of Well Construction and Intervention Pertamina Hulu Mahakam, Fata Yunus mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan buah karya sinergi Anak Perusahaan Pertamina, PHM dan Elnusa yang konsisten terus semangat mengembangkan inovasi dan memberikan kontribusi terbaiknya dalam menjaga produksi migas nasional di tengah pandemi COVID-19.

“Kolaborasi yang solid antara PHM dan Elnusa, mulai dari desain, fabrikasi peralatan dan eksekusi sehingga proyek HWU Drilling ini berhasil dilakukan dengan aman” ucapnya.

Selanjutnya Fata menambahkan bahwa PHM memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh tim dan mitra kerja yang terlibat, atas kerjasamanya yang baik, terutama kepada Elnusa selaku pelaksana kerja, dan telah berhasil membuka peluang besar ke depannya dengan upaya terobosan teknologi baru guna meng-unlock cadangan minyak dan gas di wilayah kerja Mahakam.

Sementara itu, Direktur Operasi & Pengembangan Usaha Elnusa – Arief Riyanto mengemukakan bahwa Elnusa berterima kasih atas kepercayaan ini. Penggunaan HWU untuk pengeboran pada sumur baru ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia.

“Berbeda dengan beberapa negara lain, umumnya pengeboran dengan HWU Drilling dilakukan untuk melakukan pengeboran sumur lanjutan. Kami berharap bahwa inovasi pengeboran ini dapat lebih mendorong upaya peningkatan produksi migas di Pertamina dan Indonesia,” ujar Arief.

Sepanjang proses perjalanan dari awal hingga saat ini, Elnusa membuktikan komitmennya melalui aspek safety, quality, ketepatan waktu bekerja dan juga kinerja operasi yang mampu memberikan penurunan durasi dan penekanan biaya pengeboran.

Harapan ke depan akan lebih banyak sumur yang dibor dengan nilai keekonomian yang lebih menguntungkan. Selain itu, yang utama tetap menjaga protocol kesehatan covid-19 selama berlangsung pekerjaan.

“Dengan kinerja HSSE Elnusa yang terbuki unggul, Elnusa berkeyakinan semakin mantap dan mampu memberikan service terbaik dengan total solution dan tentunya hal tersebut juga dapat membantu membuka peluang baru Elnusa untuk menciptakan market baru yang cukup besar dalam membantu antar perusahaan Pertamina, non-Pertamina maupun Pemerintah untuk capaian kinerja pada produksi migas,” pungkas Arief.

Siapkan Anggaran Rp12.06 Triliun Untuk Program PKT, PUPR Sasar 777.206 Pekerja

Penulis
Sopyan
-
Siapkan Anggaran Rp12.06 Triliun Untuk Program PKT, PUPR Sasar 777.206 Pekerja

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2021 akan melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) di bidang infrastruktur. Anggaran PKT tahun 2021 disiapkan sebesar Rp12,06 triliun untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206 orang seperti dikutip dari situs KemenPUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi COVID-19.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa / pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Menteri Basuki.

 

Perkuat Industri dan Produk Negeri, Sektor Transportasi Dukung Gernas BBI

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Segenap stakeholder transportasi mendukung penuh Gerakan Nasional “Bangga Buatan Indonesia” (Gernas BBI) yang sedang digalakkan Pemerintah untuk memperkuat industri dan produk-produk unggulan dalam negeri.

Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, para operator transportasi dan pihak terkait lainnya menggelar launching Gernas BBI di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, Senin (11/1).

“Pada tahun 2020, Gernas BBI telah berhasil meraih pencapaian total UMKM onboarding sebanyak 3.7 juta unit, atau melampaui target awal sebanyak 85 persen. Tentunya ini hanyalah permulaan, kami akan terus mendukung Gernas BBI hingga mencapai total 30 juta UMKM onboarding. Setelah keberhasilan di tahun 2020, pada tahun 2021 ini Gernas BBI akan melebarkan sayap kolaborasi dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah, media massa dan sektor swasta. Salah satu fokus utama kampanye Gernas BBI 2021 adalah membangkitkan perekonomian lokal, dimulai dari Provinsi Bali untuk Januari ini.” ungkap Menko Marves Luhut B. Pandjaitan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang ditunjuk sebagai koordinator kampanye (Campaign Manager) Gernas BBI untuk bulan Januari 2021 mengatakan, Indonesia memiliki 270 juta warga Negara yang merupakan potensi besar untuk membeli produk-produk dalam negeri.

“Kami bersama segenap stakeholder transportasi mendukung penuh Gernas BBI ini dalam rangka meningkatkan dan memperkuat industri UMKM di dalam negeri. Melalui gerakan ini kita mendorong national branding produk lokal yang telah dikurasi untuk menjadi UMKM Top Brand, sehingga bias semakin maju dan tidak kalah kualitasnya dengan produk luar,” jelas Menteri Budi Karya Sumadi saat menghadiri Peluncuran Gernas BBI secara Virtual di Bandara Soekarno Hatta, Senin (11/1).

Menhub menjelaskan, dukungan yang diberikan sektor transportasi untuk Gernas BBI ini diantaranya, memberikan fasilitas area komersil dan display produk UMKM dalam negeri di simpul-simpul transportasi publik seperti di Terminal, Stasiun, Bandara, Pelabuhan. Serta pemasangan logo BBI pada sarana transportasi publik seperti Bus, Kereta Api, Kapal, dan Pesawat.

Kebijakan lainnya yang dilakukan yaitu mengalokasikan area komersil di simpul-simpul transportasi bagi para pelaku usaha UMKM dalam negeri. Serta, melakukan peningkatan belanja barang berupa produk UMKM baik di lingkungan Kemenhub maupun di lingkungan penyelenggara layanan transportasi.

“Kami ditunjuk pak Luhut untuk menjadi campaign manager Gernas BBI untuk bulan ini. Rekan-rekan operator di sektor transportasi sangat antusias untuk mendukung gerakan ini. kami siap mendukung Gerakan ini agar kita semua bangga memakai atau menggunakan produk-produk dalam negeri,” ujar Menhub.

Kemenhub bersama BUMN di sektor transportasi menggelar kampanye di empat lokasi yaitu di Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Bandara Internasional Yogyakarta Kulonprogo yang serentak diselenggarakan hari ini, dan nanti pada 17 Januari di Stasiun Gambir Jakarta. Di Gambir akan dipamerkan produk-produk dalam negeri di sektor transportasi seperti sepeda dan motor listrik.

Saat ini, fasilitas area komersil dan display bagi UMKM dalam negeri sudah tersedia di sejumlah simpul transportasi , diantaranya di Bandara-Bandara di Jakarta, Bali (dengan display Peken Tenten), Yogyakarta (Pasar Kota Gede) , Semarang, Solo, Surabaya (Pasar Suramadu), Lombok, Manado, Kupang (Pasar Katemak), Banjarmasin (Pasar Terapung), Balikpapan, Makassar, dan Jayapura.

Untuk Stasiun KA tersedia display area UMKM di Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara untuk di Pelabuhan ada di Pelabuhan Merak.

Gernas BBI yang akan dikampanyekan sepanjang tahun 2021, bertujuan untuk memperkuat industri dalam negeri dengan cara memperbaiki ekosistem berusaha bagi pelaku industri kreatif, menciptakan peluang bagi industri dalam negeri dan memunculkan potensi-potensi ragam kreasi khas Indonesia yang lebih kaya.

Gerakan ini merupakan bagian dari Program percepatan transformasi digital dan industri kreatif nasional dalam upaya merebut pasar global. Melalui gerakan ini, diharapkan dapat membantu menekan defisit transaksi berjalan dan mengembangkan industri kreatif maju pesat.

Peluncuran Gernas BBI di Bali ini dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Pejabat baik secara langsung maupun virtual yakni : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Sukawati, dan Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja.

Sebelum kegiatan dimulai, seluruh Pejabat yang hadir baik langsung maupun virtual bersama-sama menundukan kepala sejenak untuk berdoa dan menyatakan duka cita yang mendalam atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ 182.

1...4,5784,5794,580...4,867Halaman 4,579 dari 4,867