Beranda blog Halaman 4578

Hari Pertama PPKM, Sejumlah Toko di Semarang Disegel Akibat Melebihi Ketentuan

Penulis
Sopyan
-
Toko di Semarang Disegel Akibat Melebihi Ketentuan

SuaraPemerintah.id – Hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Semarang, sejumlah orang dan pengelola toko kedapatan melanggar. Tim gabungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng, dan pihak terkait lainnya mendapati pelanggaran itu saat beroperasi Senin (11/1/2021) malam.

Tim berkeliling kota memantau sejumlah titik di kawasan Tlogosari, Jalan Medoho, Jalan Gajah Raya, dan lainnya. Seluruh pusat perbelanjaan tutup tepat waktu. Namun, masih ada sejumlah toko yang tidak mengindahkan waktu operasional yang ditentukan. Beberapa orang yang melintas pun masih ada yang tidak menggunakan masker.

Petugas memberikan tindakan tegas bagi para pelanggar. Toko yang masih beroperasi melebihi pukul 21.00 langsung disegel. Mereka yang tidak menggunakan masker mendapat sanksi menyanyikan lagu Indonesia Raya atau push up.

Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan, tim menyegel sejumlah tempat yang melanggar waktu operasi melebihi waktu yang ditentukan yakni pukul 21.00 WIB.

“Kami butuh ketegasan. Kalau kami turun, kami tidak ada kompromi. Barang kita segel,” kata Fajar di sela-sela penindakan, di Kota Semarang.

Pihaknya melakukan itu semua karena berupaya menjalankan kebijakan Gubernur Jateng, dan kebijakan Wali Kota Semarang, yang memberlakukan PPKM pada 11-25 Januari 2021. Sehingga diharapkan dalam waktu 14 hari ke depan bisa mengurangi kasus Covid-19.

“Mereka (pemilik toko yang disegel) akan diberikan surat agar menutup toko sesuai jam Perwal. Ini kan Pak Wali (wali kota), Pak Gub (gubernur) sudah luar bisa memberikan arahannya,” sambung Fajar.

Ditambahkan, anggota tim gabungan juga menindak warga yang kedapatan tak mengenakan masker. Pihaknya memberi sanksi berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau melakukan push up.

Kepala Satpol PP Jawa Tengah Budiyanto Eko Purwono mengatakan, tindakan tegas memang diterapkan dalam PPKM ini. Untuk itu, dia mengingatkan agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk di tempat hiburan, toko, hingga warung yang diharapkan tutup lebih cepat.

“Itu untuk mengurangi penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Satpol PP Jateng mencatat ada 23 kabupaten dan kota melakukan PPKM, sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa Bali.

“Mulai hari ini sampai nanti (25 Januari), kita akan terus-menerus melakukan operasi gabungan,” ujar Budi.

Penetapan PPKM tersebut tertuang dalam surat edaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar yang diterbitkan pada 8 Januari 2021 kepada bupati dan wali kota. Adapun 23 daerah tersebut yakni Semarang Raya meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan. Selanjutnya, Solo Raya meliputi Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Wonogiri. Kemudian, Banyumas Raya meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. Selain itu, ada penambahan beberapa daerah yang tidak masuk lingkup ketiganya antara lain Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes.

Kepala Disporapar Jawa Tengah, Sinoeng Nugroho Rachmad mengatakan pihaknya juga meminta pelaku usaha wisata mematuhi jumlah pengunjung, dan durasi buka yang dibatasi. Pihaknya sampai saat ini telah menerima laporan sebanyak 12 kabupaten dan kota yang mana pada masa PPKM ini menutup semua destinasi wisata. Salah satunya di Kabupaten Demak, Kebumen, dan lainnya.

“Kita melakukan tindakan kolaborasi. Bagaimanapun yang kita pertaruhkan adalah kesehatan masyarakat. Jadi enggak ada kata lain, enggak ada toleransi, Anda harus patuh,” tegasnya.

Bulog: Beras Lokal Untuk Penuhi Kebutuhan Komersial

Penulis
Sopyan
-
SuaraPemerintah.id – Perum Bulog Cabang Rejang Lebong yang membawahi tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu menyebutkan penyerapan beras lokal digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar komersial di wilayah itu.

Kepala Perum Bulog Cabang Rejang Lebong, Muhammad Ade Saputra saat dihubungi di Rejang Lebong, Minggu, mengatakan sepanjang 2020 lalu, telah menyerap beras petani dari tiga daerah yakni Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Kabupaten Lebong lebih dari 3.000 ton.

“Beras yang kami serap dari petani ini selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan komersial di pasar-pasar dalam tiga kabupaten, kemudian untuk kegiatan program Bantuan Pangan Non Tunai serta bantuan pemerintah lainnya,” kata dia.

Dia menambahkan beras petani yang diserap pihaknya itu dibeli sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) diantaranya untuk beras kualitas medium dibeli seharga Rp8.030 per kg dan kualitas premium seharga Rp8.600 sampai Rp8.900 per kg tergantung dari kualitas beras.

Beras petani yang diserap Bulog Rejang Lebong tersebut, kata dia, telah melebihi dari target yang ditentukan sebanyak 2.300 ton, di mana terbanyak berasal dari Kabupaten Lebong yang mencapai 1.700 ton, kemudian Kepahiang 1.200 ton dan sisanya berasal dari Kabupaten Rejang Lebong.

“Beras yang dibeli dari petani ini kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan umum karena terhitung sejak 2020 lalu Bulog mulai membuka pasar komersial termasuk penjualan secara online,” terangnya.

Sementara itu, untuk stok ketersediaan beras yang ada di gudang Bulog Rejang Lebong saat ini, kata Muhammad Ade Saputra berkisar 850 ton dan diperkirakan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat dalam tiga kabupaten hingga tiga bulan ke depan.

Izin BPOM Keluar, Ganjar Pastikan Vaksinasi Jawa Tengah 14 Januari

Penulis
Rudi Sukmana
-
Izin BPOM Keluar, Ganjar Pastikan Vaksinasi Jateng Pada 14 Januari

SuaraPemerintah.id – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terkait vaksin Covid-19. Terkait hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan segera mendistribusikan vaksin ke kabupaten/kota. Ia juga memastikan suntik vaksin (vaksinasi) di Jawa Tengah siap dimulai 14 Januari mendatang.

“Kami sudah siap semuanya. Jadi begitu BPOM mengeluarkan izin maka Dinkes tinggal menyebarkan. Sebenarnya rantai dingin sampai ke tingkat Puskesmas di Jawa Tengah sudah siap semua,” katanya, saat ditemui usai rapat koordinasi sosialisasi vaksin dengan Menteri Kesehatan secara virtual, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Senin (11/1/2021).

Sebanyak 62.560 vaksin Covid-19 telah sampai di Semarang, Jawa Tengah pada 4 Januari 2021 lalu. Sejak saat itu vaksin disimpan di gudang penyimpanan milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Vaksin tidak langsung didistribusikan ke kabupaten/kota karena masih menunggu izin penggunaan atau EUA dari BPOM.

“Kita tinggal men-deliver saja, kemarin kita hanya menunggu izin BPOM karena kalau terlanjur dikasih ke sana (kabupaten/kota) terus sampai sana masih belum ada izin kita khawatirkan perawatannya nanti berbeda-beda. Jadi kita keep dulu di sini karena peralatan bagus. Begitu izin ini keluar maka langsung kami siapkan (pendistribusian),” jelasnya.

Berdasarkan arahan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, MUI sudah memberikan sertifikasi halal dan BPOM juga sudah memberikan izin penggunaan vaksin Covid-19. Maka dari itu setiap daerah harus menyiapkan tempat vaksinasi dan vaksinator untuk mulai mulai menyuntikkan vaksin pada hari Kamis (14/1/2021) atau Jumat (15/1/2021).

“Arahan Menteri Kesehatan tadi sudah sangat jelas agar kita menyiapkan untuk vaksinasi. Tanggal 13 Januari Presiden. Diharapkan gubernur dan seluruh forkompimda termasuk para dokter dan perawat (nakes), kemudian tokoh agama dan tokoh masyarakat pertama di tanggal 14 Januari. Kita sudah siapkan secara teknis. Tanggal 14 itu sudah siap vaksinasi. Vaksinator sudah siap semuanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengatakan distribusi vaksin ke kabupaten/kota akan dilakukan setelah izin dari BPOM keluar. Setelah sampai di daerah, domain distribusi akan berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kemudian disalurkan ke fasilitas kesehatan.

Dukung Warisan Dunia, Jalur Rempah dan Desa Budaya Jadi Prioritas Kebudayaan Tahun 2021

Penulis
Sopyan
-
Dukung Warisan Dunia, Jalur Rempah dan Desa Budaya Jadi Prioritas Kebudayaan Tahun 2021

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadikan Jalur Rempah sebagai salah satu program prioritas tahun 2021. Fokus programnya menitikberatkan pada rekontruksi Jalur Rempah untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia (World Heritage).

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid dalam Taklimat Media Program Tahun 2021 yang digelar secara daring di Jakarta, Senin (11/1).

Lebih lanjut, Hilmar menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menuntaskan untuk membuat peta Jalur Rempah.

Titik lokasi yang sudah ditetapkan di 2020, rencananya tahun ini ingin dijelajahi untuk dilihat potensi kerja sama dan kolaborasinya dalam rangka mengangkat narasi Jalur Rempah itu sendiri, sehingga diharapkan secara optimistis dapat didaftarkan ke Komite Warisan Dunia UNESCO 2024 mendatang.

“Tentu dengan melihat perkembangan situasi pandemi,” ucap Hilmar Farid.

Selanjutnya yang menjadi program prioritas lainnya di tahun 2021 yaitu Desa Pemajuan Kebudayaan. Program ini dimaksudkan untuk mengaktifkan ekosistem pemajuan kebudayaan masyarakat di desa dengan mengenali dan menarasikan potensi budaya desa berbasis budaya.

Program ini juga bertujuan untuk menggali potensi ekosistem budaya yang dimiliki desa dari sudut pandang masyarakat atau komunitas desa itu sendiri sebagai pemilik kebudayaannya sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat desa itu sendiri.

“Rencananya kita akan turun ke sekitar 350-an desa dengan tahapan kerja mengenali potensi, mengembangkan dan memikirkan pemanfaatannya. Kita telah melakukan kerja sama dengan berbagai kementerian lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sementara untuk lingkup internal Kemendikbud, kita bekerja sama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi untuk memadukan program ini dengan Kampus Merdeka,” terangnya.

Program prioritas berikutnya di tahun 2021 yaitu repatriasi (pengembalian kembali) sejumlah benda cagar budaya milik Indonesia yang selama ini berada di luar negeri. Menurut Hilmar, saat ini sedang dibicarakan atau repatriasi benda cagar budaya dalam koleksi museum di Belanda dalam jumlah yang besar.

“Pembicaraan sudah jauh, dikarenakan terdapat adanya komite dan penasehat di Kemendikbud di Belanda dan sedang dalam proses untuk meneliti koleksi museum di Belanda yang akan dikembalikan ke Indonesia,” ungkapnya.

Kemudian, dalam rangka membangun narasi tentang Indonesia, Ditjen Kebudayaan menilai penting pengembangan media kebudayaan. Oleh karenanya hal ini menjadi program prioritas berikutnya. Dikatakan Hilmar Farid, media kebudayaan merupakan inisiatif yang penting, yakni dengan membuat Siaran Kebudayaan atau Saluran Kebudayaan.

“Tentunya ini dipicu dari masa pandemi yang membuat kegiatan kita beralih ke media digital. Jadi akan ada TV Budaya, akan terdapat kanal khusus yang nanti dapat diakses oleh publik,” tuturnya.

Direncanakan pada tahun 2021, Ditjen Kebudayaan akan melakukan konsolisasi dengan seluruh sumber daya yang ada di bawah nauangan direktoratnya guna menguatkan ‘kehadiran’ budaya di media.

Prioritas selanjutnya adalah advokasi masyarakat adat. Tujuan program ini adalah

  1. Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak Penghayat dan Masyarakat Adat;
  2. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya Penghayat dan Masyarakat Adat;
  3. Terciptanya skema layanan advokasi berorientasi pada pemberdayaan Penghayat dan Masyarakat Adat;
  4. Terciptanya sinergi lintas Kementerian dan Lembaga dalam pemenuhan hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya Penghayat dan Masyarakat Adat;
  5. Terpenuhinya hak sipil dan hak ekonomi, sosial dan budaya Penghayat dan Masyarakat Adat.

Adapun manfaat advokasi masyarakat adat yaitu sinergi lintas kementerian/lembaga, penanganan kasus holistik, perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada komunitas masyarakat adat, serta pemberdayaan. Dirjen Hilmar memaparkan, advokasi masyarakat adat ini juga akan beririsan dengan program pemajuan kebudayaan di desa. “Karena masyarakat adat ini umumnya ada di desa dan para pengemban pengetahuan lokal umumnya juga adalah masyarakat adat,” katanya.

Advokasi masyarakat adat akan menangani sejumlah kasus, contohnya jika terdapat ritual-ritual masyarakat adat yang tumpang tindih dengan tanah perusahaan sehingga menimbulkan konflik. Tujuannya tidak lain untuk menjembatani kedua belah pihak yang berselisih. Selain itu, program ini diharapkan dapat ikut serta mengangkat peran masyarakat adat dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seni dan budaya.

Perkembangan lain yang dapat saya laporkan adalah mengenai Badan Layanan Umum (BLU) Museum Nasional. Harapannya, dengan pengelolaan koleksi dan venue yang lebih baik, museum bisa memberikan layanan yang makin prima kepada publik. “Kita berharap pada tahun ini, penjualan tiket, penjualan merchandise, dan lainnya dapat meningkat.”

Konversi museum menjadi BLU tidak lepas dari banyaknya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Potensi kerja sama yang luas, peluang inovasi dalam pengelolaan cagar budaya, banyaknya tenaga profesional yang dilibatkan dalam meningkatkan kualitas event, dan tingginya minat masyarakat dalam mengembangkan kemitraan pengelolaan cagar dan museum menjadi pertimbangan yang melatarbelakangi gagasan konversi tersebut.

“Untuk menuju BLU, setidaknya ada tiga fokus utama yang dikerjakan, yakni pengelolaan koleksi nasional, pengelolaan venue budaya, dan pengembangan jasa layanan. Seluruh program prioritas Ditjen Kebudayaan di tahun 2021 ini akan kembali diselenggarakan dengan mempertimbangkan metode pelaksanaan yang bergantung dengan perkembangan situasi pandemi,” pungkas Dirjen Hilmar.

Program Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid pada kesempatan yang sama memaparkan program Direktorat Kebudayaan di tahun 2020. Terkait dengan program pelindungan kebudayaan, Kemendikbud telah mengukuhkan 153 warisan budaya takbenda dan 263 cagar budaya nasional serta berhasilnya Pantun ditetapkan sebagai Intangible Cultural Heritage oleh UNESCO.

Terkait pengembangan dan pemanfaatan, Jalur Rempah dan pemanfaatan teknologi tradisional untuk kesejahteraan masyarakat menjadi program rutin. Ditjen Kebudayaan membuat beberapa instalasi seni yang juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah kekeringan air seperti yang ada di Provinsi Yogyakarta dan Jawa Barat. Sementara itu, untuk pembinaan SDM dan Lembaga, terdapat program sertifikasi keahlian bidang kebudayaan, penganugerahan bidang kebudayaan, dan penguatan lembaga kebudayaan.

Bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat telah berhasil membuat suatu terobosan dengan berdirinya Sekretariat Bersama (Sekber) Advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat. “Diharapkan nanti secara efektif bisa membantu masyarakat penghayat dan juga masyarakat adat untuk mendapatkan hak-hak mereka, khususnya hak-hak sipil, ekonomi, dan budaya,” jelas Hilmar Farid.

Pada bidang film, musik, dan media baru, ada satu inisiatif yang bernama Indonesia Bercerita dan Revitalisasi Lagu Anak. Kegiatan ini berlangsung ketika Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) dan Festival Film Indonesia (FFI) berlangsung.

Tak hanya itu, untuk platform aksi publik, Ditjen Kebudayaan melakukan fasilitasi bidang kebudayaan dan PKN tahun 2020. Fasilitasi Bidang Kebudayaan menjadi salah satu stimulus yang diberikan kepada perseorangan maupun kelompok seniman atau budayawan serta masyarakat luas. Dari total proposal yang masuk yaitu sebanyak 3.427, sepanjang tahun 2020 Ditjen Kebudayaan Kemendikbud telah memberikan bantuan kepada 196 penerima.

Menyikapi pandemi yang berlangsung di awal tahun 2020, Kemendikbud melakukan refocusing anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Bahagia di rumah (Budayasaya), Belajar dari Rumah di TVRI, dan Apresiasi Pelaku Budaya.

Selain itu, Kemendikbud juga menjalin kerja sama dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama antara Mendikbud dan Menparekraf. “Intinya memberi koridor pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama pandemi berlangsung. Hal ini sangat bermanfaat karena digunakan oleh teman-teman pelaku budaya di lapangan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka,” tutup Hilmar Farid.

Lindungi Konsumen Indonesia, Kemendag Tilik Jejak Pengaduan Konsumen Tahun 2020

Penulis
Sopyan
-
Lindungi Konsumen Indonesia, Kemendag Tilik Jejak Pengaduan Konsumen Tahun 2020

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen Indonesia.

Sepanjang tahun 2020, tercatat sebanyak 931 pengaduan, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 1.110 pengaduan, serta tahun 2018 sebanyak 1.771 pengaduan.

Hal itu dijelaskan Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono saat menjadi narasumber di gelar wicara interaktif yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jumat (8/1). Tema yang diusung dalam acara tersebut yaitu “Membedah Profil Pengaduan Konsumen 2020”.

“Kemendag selalu berupaya untuk melindungi konsumen Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu komponen penting stabilitas perekonomian adalah menjaga konsumsi masyarakat.

Untuk itu, diperlukan dukungan pemerintah dalam menciptakan kepercayaan
konsumen dalam bertransaksi,” ujar Veri.

Menurut Veri, dari total 931 pengaduan konsumen, Kemendag berhasil menyelesaikan 93,12 persen pengaduan atau sebanyak 863 kasus berhasil diselesaikan dan sebanyak 4 kasus ditolak karena bukan permasalahan konsumen akhir. Sedangkan yang masih dalam proses sebanyak 64 kasus.

Jumlah pengaduan terbesar berasal dari niaga elektronik (niagal-el/e-commerce) sebanyak 396 kasus. Peningkatan pengaduan konsumen di sektor niaga-el disebabkan beberapa faktor seperti dampak revolusi digital, meningkatnya aktivitas masyarakat di rumah dengan adanya kebijakan kerja dari rumah, dan semakin gencarnya promosi belanja daring (online) yang ditawarkan oleh beragam lokapasar (market place).

Selain itu, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga banyak yang beralih berdagang secara daring dan bergabung di lokapasar atau membangung toko daringnya sendiri.

Veri menjelaskan, ragam pengaduan niaga-el meliputi pembatalan pembelian tiket transportasi udara, pembelian barang yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan pada iklan, barang yang dibeli tidak diterima oleh konsumen, barang rusak, pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha, penipuan, waktu kedatangan barang tidak sesuai yang diperjanjikan, serta adanya kecurangan pada sistem lokapasar yang merugikan konsumen. Dari beragam pengaduan tersebut diatas, sektor jasa transportasi adalah yang paling mendominasi.

“Selama 2020, Kemendag berhasil menyelesaikan sebanyak 355 kasus niaga-el. Sedangkan sebanyak 41 kasus masih dalam proses penyelesaian. Bagi pelaku usaha daring yang terbukti melakukan penipuan, Kemendag telah melakukan penindakan berupa peringatan hingga pencabutan izin usaha,” tegas Veri.

Kasus pengaduan konsumen lainnya yang berhasil diselesaikan Kemendag melalui klarifikasi dan mediasi, seperti pada sektor perumahan dengan transaksi senilai Rp612.450.716,-; pengembalian booking fee property sebesar Rp5.000.000,-; pengembalian uang muka pemesanan rumah pada perusahaan pengembang sebesar Rp30.500.000,-; penggantian kendaraan bermotor konsumen yang terbakar saat parkir senilai Rp250.300.000,-; pembelian kendaraan bermotor setelah uang muka 2 tahun baru mendapatkan kendaraan tersebut senilai Rp495.000.000,-; serta pengembalian tiket dari berbagai maskapai penerbangan (pengembalian uang sebesar Rp287.077.468,- dan voucer sebesar Rp103.325.797,-).

“Kasus lain yang menonjol di masa pandemi ini yaitu tentang kenaikan tagihan listrik. Informasi yang kami terima, kenaikan tersebut disebabkan penggunaan listrik yang meningkat akibat kebijakan kerja di rumah dan pembelajaran daring. Namun, sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen terkait keakuratan alat ukur listrik, maka KWH meter yang digunakan konsumen harus dilakukan tera ulang,” tutup Veri.

Sekilas tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Dalam upaya menyelesaikan sengketa konsumen di daerah telah terbentuk 171 BPSK yang
tersebar di 31 provinsi.

Lembaga ini berperan dalam membantu konsumen yang mengalami kerugian dalam bertransaksi barang/jasa.

Dari laporan yang kami terima pada 2019 terdapat 1.049 pengaduan yang ditangani oleh BPSK yang terdiri atas 277 pengaduan barang dan 772 pengaduan jasa. Pengaduan barang terbanyak yaitu di sektor perumahan sebesar 130 pengaduan. Sedangkan pengaduan jasa terbanyak yaitu di sektor keuangan sebanyak 417 pengaduan.

Sebanyak 909 kasus sudah diputuskan majelis BPSK dan dinyatakan selesai, 56 kasus yang masih dalam proses, dan 84 kasus berupa konsultasi. Sedangkan untuk pelaporan tahun 2020 masih dalam proses kompilasi.

Tumbuh Pesat di 2020, Shell Menggurita Dengan 137 SPBU

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Shell menunjukkan pertumbuhan bisnis yang pesat di 2020. Indikasinya bisa terlihat dari semakin mengguritnya jaringan SPBU Shell. Jumlah SPBU yang 108 di 2009 kini menjadi 137 unit di akhir 2020.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 27 persen. SPBU Shell tersebar di DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara ini siap melayani para pelanggan dengan bahan bakar berkualitas dan produk non-bahan bakar yaitu pelumas dan fasilitas penggantian pelumas.

Selain itu fasilitas pendukung di SPBU seperti convenience store serta fasilitas toilet dan musala yang selalu bersih dan nyaman.

SPBU tak hanya tersebar di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota lapis kedua seperti Karawang, Cirebon, Tuban, dan Jombang.

Perluasan jangkauan pembangunan SPBU ini merupakan bagian dari komitmen untuk membantu membangkitkan ekonomi daerah dan menghadirkan bahan bakar kelas dunia kepada masyarakat Indonesia.

Dari total 137 SPBU Shell yang beroperasi, 16 di antaranya merupakan investasi Shell bersama mitra pengusaha daerah yang bergabung dalam program Shell Dealer Owned Dealer Operated (DODO).

Program ini memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk memiliki dan mengelola SPBU bersama dengan Shell sebagai mitra bisnis yang siap memberikan beragam dukungan.

Pada 2021 mendatang, Shell akan terus aktif dalam menggandeng mitra pengusaha untuk mengembangkan SPBU di berbagai daerah di Indonesia.

Tahun 2021 juga akan menjadi tahun yang penting bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

“Untuk itu, Shell mengajak para pengusaha daerah untuk bersama-sama menggerakkan roda perekonomian daerah dan berkontribusi dalam membangun ekonomi Indonesia melalui bisnis SPBU,” kata Agung Saputra selaku Head of Dealer Network Shell Indonesia dalam rilisnya, Senin (11/1).

Di akhir 2020, indikator sektor penunjang bisnis SPBU memang terlihat membaik. Seperti yang dirilis oleh GAIKINDO, data penjualan mobil meningkat hampir tujuh kali lipat dari 7.871 unit pada April menjadi 53.844 unit pada November.

Perubahan perilaku masyarakat juga terlihat berpihak pada prospek bisnis SPBU.

Survei yang dilakukan oleh McKinsey pada periode 21-30 September 2020 memperlihatkan konsumen Indonesia sudah mulai bepergian keluar rumah untuk berbagai macam tujuan, tetapi cenderung menghindari menggunakan transportasi umum dan beralih ke kendaraan pribadi.

Pemkot Bogor Terima Mobile BSL 2 Untuk Perkuat Penanganan Covid-19

Penulis
wicaksono
-
Pemkot Bogor Terima Mobile BSL 2 Untuk Perkuat Penanganan Covid-19

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, menerima bantuan Mobile Bio Safety Laboratorium 2 dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Senin (11/1).

Mobile BSL 2 untuk membantu Pemkot Bogor meningkatkan kapasitas pemeriksaan spesimen Covid-19, yang diserahkan langsung Menristek Bambang Brodjonegoro kepada Wali Kota Bima Arya.

Bambang Brodjonegoro menjelaskan, Kota Bogor menjadi kota penerima pertama Mobile BSL 2 yang merupakan bagian dari kegiatan bakti Inovasi dalam rangka penanggulangan Covid-19.

“Dan ini pertama kalinya kami memberikan hibah Mobile BSL 2 kepada pihak ketiga, yaitu Pemerintah Kota Bogor. Harapan kami hibah ini benar-benar bermanfaat untuk bisa mengendalikan Covid-19 di Kota Bogor, testing semakin meningkat, screening semakin bagus dan semakin sedikit warga Kota Bogor yang terpapar Covid-19,” kata dia.

Menurutnya, Kementerian Riset dan Teknologi melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah membuat beberapa Mobile BSL 2 dan sudah dipakai beberapa pihak, di antaranya BUMN dengan cara membeli atau pinjam pakai oleh rumah sakit.

Kehadiran Mobile BSL 2 versi trailer lanjut Menristek, sangat penting untuk mendukung upaya penanganan Covid-19 di Kota Bogor khususnya dalam upaya testing, tracing dan treatment (3T).

Kepada Pemkot Bogor, Bambang menitipkan dalam operasional Mobile BSL 2 yang membutuhkan disiplin pengelolaan laboratorium yang ketat. Keterbatasan reagen atau bahan, sumber daya manusia (SDM) dan pemeliharaan serta perawatan umumnya menjadi persoalan yang dihadapi dalam pengoperasiannya.

Selain Mobile BSL 2, Kemenristek juga menyerahkan bantuan paket antibodi atau imunomodulator yang berfungsi membantu menjaga daya tahan tubuh (imunitas) berbasis herbal.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterima Kota Bogor yang sangat berarti dan luar biasa, sehingga keberadaannya mampu memperkuat kapasitas laboratorium PCR yang sudah ada di Kota Bogor.

Bima Arya menerangkan perkembangan kasus Covid-19 di Kota Bogor disertai langkah penanganannya, salah satunya renovasi wisma atlet di GOR Pajajaran yang rencananya dijadikan Rumah Sakit lapangan dengan kapasitas 17 tempat tidur dan akan mulai beroperasi pada 18 Januari 2021.

“Seiring pertambahan kasus, kita membutuhkan yang lebih cepat dan lebih banyak, jadi dengan kapasitasnya 940 sampel kita akan mempersiapkan SDM agar lebih maksimal,” kata Bima Arya.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza menyatakan, untuk memperkuat mobilitas Mobile BSL 2 dibangun platformnya dalam konsep trailer sehingga mudah dioperasikan.

Ada juga penambahan fasilitas berupa ekstraksi RNA sehingga bisa menggunakan reagen yang lebih bervariasi dan bisa beradaptasi dengan kebutuhan dan tipe reagen yang ada. Penyempurnaan juga dilakukan untuk layout dan akurasi data sehingga keamanan personal penguji.

“Dengan penyempurnaan ini kami berharap dapat memperbesar kapasitas pengujian spesimen dengan menggunakan PCR ini sampai 940 spesimen dalam waktu 24 jam. Ada 94 spesimen untuk satu bed dan dalam 24 jam bisa dilaksanakan 10 bed,” sebut Hammam.

Cegah Korupsi, Mensos Instruksikan Jajarannya Respon Temuan KPK

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau yang kerap disapa Risma memerintahkan jajaran di Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rekomendasi dari KPK berkaitan dengan pengelolaan bantuan sosial (bansos). Risma meminta jajarannya menindaklanjuti rekomendasi KPK agar korupsi terkait bansos tidak terulang di kementerian yang kini dia pimpin.

“Sebelum saya masuk, ada rekomendasi dari KPK terhadap pengelolaan bantuan di Kemensos. Dan saya baru komunikasi dengan Pak Deputi (Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan), setelah itu saya mendapatkan surat itu dan kemudian saya sudah memerintahkan menindaklanjuti apa-apa yang menjadi temuan dari KPK untuk pencegahan, dan ini sudah kita lakukan terus,” ujar Risma di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/1/2021).

Risma baru saja bertemu dengan tiga pimpinan KPK, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Pertemuan tersebut membahas pengelelolaan bansos.

Risma mengaku, selain kepada KPK, dirinya juga menyebut telah berkirim surat kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes Polri untuk membantu mengawal pengelolaan bansos.

“Saya terus terang sudah berkirim surat ke KPK, kemudian ke Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri, serta Universitas Indonesia untuk membantu kami di dalam setiap proses langkah yang akan kami laksanakan. Sehingga kami berharap, kami juga dibantu untuk menghindari, dan memperbaiki mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan,” kata Risma.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, kedatangan Risma ke Gedung KPK untuk konsultasi atas pengentasan masalah sosial bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah.

“Beliau intinya berkonsultasi ke KPK bagaimana memastikan agar sasaran sasaran-sasaran yang menjadi program Kemensos untuk pengentasan masalah-masalah sosial, baik masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kesehatan dan lain lain, itu pertama tepat sasaran,” kata Ghufron.

Ghufron mengatakan, untuk sementara waktu, basis yang digunakan untuk pemberian bansos berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK). Namun rupanya tidak semua masyarakat penerima bantuan terdaftar dalam NIK.

“Namun kita ketahui juga bahwa ternyata sasaran-sasaran yang memiliki masalah sosial tidak semuanya memiliki KTP ataupun NIK. Oleh karena itu perlu kemudian menjangkau kepada sasaran-sasaran yang lebih luas yang memiliki masalah-masalah sosial tersebutt,” kata Ghufron.

Menurut Ghufron, pendataan masalah sosial itu selalu dinamis sesuai dengan masalah yang berkembang dalam dinamika sosialnya. Oleh sebab itu, data tersebut perlu diperbarui.

“Updating data tersebut untuk mendinamisasi data sosial tersebut, maka sebagaimana disampaikan Bu Risma telah melakukan beberapa kerja sama baik dengan daerah, dengan perguruan tinggi dan juga kemudian mengundang bagaimana masyarakat agar juga terlibat dan aktif untuk memastikan data yang sudah terhimpun apakah valid atau tidak,” katanya.

Kemudian Ghufron menyinggung terkait penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) yang diubah menjadi tunai. Menurut Ghufron, Risma meminta KPK mengawasi program tersebut untuk menghindari terjadinya korupsi.

“Beliau juga menyampaikan permohonan kepada KPK bagaimana agar integrasi dari penyelenggara bantuan sosial ini, harapannya memiliki empati dan dedikasi yang sama terhadap beban masalah sosial. Jadi Bu Risma sangat menekankan kepada jajarannya supaya kemudian segenap insan Kemensos memiliki dedikasi untuk melayani masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemiskinan dan masalah-masalah pengangguran lainnya,” pungkasnya.

Resmi Bergabung ERA D’Mitra Buka Kantor Baru di Cibubur

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – President Director ERA Indonesia, Darmadi Darmawangsa meresmikan kantor baru ERA D’Mitra, di Rukan Kota Wisata Cibubur, Jawa Barat, Sabtu (9/1/2021). Peresmian tersebut sekaligus menandai bergabungnya kantor broker Mitra ke dalam keluarga ERA Indonesia.

Peresmian juga dihadiri oleh manajemen ERA Indonesia, perwakilan developer, perbankan, notaris, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Darmadi mengungkapkan bahwa Januari hingga Juni omset penjualan properti turun drastis, hampir drop 40% khususnya April, Mei dan Juni. Sedangkan kemudian masuk di kuartal ke-3, market berubah membaik, hingga ada kenaikan 14% dan menutup tahun 2020 kemarin, omset ERA naik 3.38% dibanding tahun 2019.

“Sehingga di tahun 2021 ini saya semakin optimis dengan market properti. Walaupun kita masih sama-sama berjuang di tengah pandemi tapi kita harus bisa mengambil sebuah movement bukan berhenti,” ujar Darmadi dalam sambutannya.

Lebih lanjut Darmadi menyampaikan, salah satunya dengan tetap mengadakan training online demi meningkatkan skill marketing. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah service, kita sudah berada dalam brand yang bagus, maka service yang harus diberikan juga bagus.

“Service baik maka relationship juga akan baik, ini adalah hal yang sangat penting. Changes happen in a moment of time. Apa yang terjadi dalam hidup Anda tidak penting, namun bagaimana Anda memberikan arti bagi kehidupan itu yang penting,” kata Darmadi.

Sebelum memutuskan bergabung bersama ERA, Swanda selaku Member Broker sudah menjalankan bisnis properti dengan brand sendiri. Kini ia memutuskan untuk bergabung bersama ERA karena menurutnya keberadaan sebuah brand adalah hal yang penting.

“Saya berharap, ke depannya ERA D’Mitra tetap seperti visi di awal yang sesuai dengan namanya, yaitu Mitra yang berarti dalam bisnis bukanlah saling bersaing tapi bisa menjadi mitra yang terbaik. ERA D’Mitra pun bisa berkembang lebih maju dan lebih besar bersama ERA,” katanya.

ERA Indonesia yang merupakan Top Brand untuk Properti Broker di Indonesia belum lama ini semakin melebarkan sayap dengan selanjutnya akan membuka 2 kantor baru yang tersebar di Kota Cibubur dan Gading Serpong. Kedua kantor baru ini akan melengkapi jaringan ERA dari 115 kantor di seluruh Indonesia.

Realisasi APBN 2020 Telah Mencerminkan Implementasi Kebijakan Luar Biasa

Penulis
Sopyan
-
Realisasi APBN 2020 Telah Mencerminkan Implementasi Kebijakan Luar Biasa

SuaraPemerintah.id – Tekanan pandemi COVID-19 menyebabkan semua negara di dunia mengeluarkan respon kebijakan fiskal yang luar biasa. Di akhir 2020 angka realisasi sementara APBN Indonesia tercatat defisit sejumlah Rp956,3T atau -6,09% PDB.

Realisasi ini lebih baik daripada asumsi -6,34% di Perpres 72/2020. Defisit -6,09% ini masih relatif lebih kecil dibanding banyak negara ASEAN maupun G20. Defisit Malaysia tercatat -6,5% PDB, Filipina -8,1%, India -13,1%, Jerman -8,2%, Perancis -10,8%, Amerika Serikat -18,7% dari PDB. Hal tersebut telah mencerminkan implementasi kebijakan Pemerintah Indonesia yang luar biasa.

“Meskipun relatif kecil dibandingkan negara-negara lain, APBN Indonesia telah bekerja secara optimal sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi.” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan pers terkait Kinerja APBN 2020, Senin (11/1).

APBN 2020 bekerja keras menangani dampak Covid-19 terhadap masyarakat dan ekonomi dan APBN terbukti mampu menjaga ekonomi dari kontraksi terlalu dalam dan diupayakan untuk terus mengakselerasi pemulihan. Belanja dan insentif dirancang responsif dan sesuai target untuk membantu kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi, termasuk UMKM, dunia usaha, dan Pemda yang menghadapi tantangan dinamis dan luar biasa akibat pandemi.

Belanja Bantuan Sosial difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dengan membantu konsumsi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program bantuan sosial antara lain PKH, Bantuan Sembako, dan Bansos Tunai. Sementara dukungan UMKM dilakukan dalam bentuk Subsidi Bunga UMKM, Penjaminan Kredit UMKM, dan Banpres Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Berbagai program tersebut sangat penting untuk bantalan bagi UMKM untuk tetap bertahan dan membantu memfasilitasi proses transisi ketenagakerjaan dari sektor formal ke sektor informal selama masa pandemi. Dengan disalurkannya program-program ini di tahun 2020, belanja bantuan sosial tumbuh sangat tinggi mencapai 82,3% (yoy).

“Tingginya realisasi belanja bantuan sosial di tahun 2020 adalah bukti bahwa APBN ditujukan untuk melindungi konsumsi masyarakat miskin dan rentan di masa pandemi,” pungkas Febrio.

 

1...4,5774,5784,579...4,867Halaman 4,578 dari 4,867