Beranda blog Halaman 4577

Dorong Pertumbuhan Industri, Kemenperin Gelar Diklat 3 in 1 Serentak di 7 BDI

Penulis
Sopyan
-
Dorong Pertumbuhan Industri, Kemenperin Gelar Diklat 3 in 1 Serentak di 7 BDI

SuaraPemerintah.id – Pada awal tahun 2021, Kementerian Perindustrian kembali menyelenggarakan Diklat 3 in 1 berbasis kompetensi secara serentak di tujuh Balai Diklat Industri (BDI). Program strategis ini merupakan wujud nyata peran pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten sesuai kebutuhan industri saat ini sekaligus upaya untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar siap bersaing.

“Untuk mendorong pertumbuhan industri nasional, terdapat tiga pilar utama yang harus menjadi perhatian, yaitu investasi, teknologi, dan SDM. Dari ketiga komponen tersebut, potensi besar bagi Indonesia adalah ketersediaan SDM berkualitas seiring adanya momentum bonus demografi yang perlu kita manfaatkan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Kick Off Diklat 3 in 1 Serentak di 7 BDI secara virtual, Selasa (12/1).

Menperin menegaskan, era revolusi industri 4.0 yang sedang berjalan saat ini menuntut SDM yang cepat beradaptasi dan mampu mengimplementasikan teknologi digital. “Untuk itu, diperlukan adanya pembekalan keterampilan dasar, peningkatan keterampilan (up-skilling) atau pembaruan keterampilan (re-skilling) bagi para tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan dunia industri saat ini,” jelasnya.

Oleh karena itu, kurikulum Diklat 3in1telah didesain spesifik pada keterampilan tertentu yang selaras dengan kebutuhan industri. “Pelaksanaan pelatihan mulai dari penyiapan kurikulum, praktik pembelajaran hingga penempatan kerja telah dilakukan berkolaborasi dengan perusahaan industri dan asosiasi industri,” imbuhnya.

Penyelenggaraan Diklat 3 in 1 juga sebagai salah satu langkah penanggulangan dampak pandemi Covid-19 melalui penyerapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri. “Dengan tersedianya tenaga kerja industri kompeten diharapkan utilisasi industri dapat kembali meningkat. Pada Desember 2020, utilisasi industri mulai merangkak pada level 61,1%, yang sebelumnya sempat menurun di sekitaran 50% karena pandemi Covid-19,” tutur Agus.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto menyampaikan bahwa kick off penyelenggaraan Diklat3 in 1saat ini diikuti sebanyak 6.103 peserta, yang mencakup dari 14 provinsi dan 52 kabupaten/kota serta melibatkan 101 perusahaan industri dan 20 Dinas Kabupaten/Kota.

Adapun berbagai jenis pelatihan yang diselenggarakan, antara lain pelatihan operator mesin dan peralatan produksi pabrik kelapa sawit serta pelatihan operator produksi olahan makanan dan keamanan pangan di BDI Medan dengan diikuti sebanyak 900 peserta.

Selain itu, pelatihan operator junior custom made wanita, pembuatan tenun  datar  dengan alat tenun, serta pembuatan hiasan busana dengan alat jahit tangan dan batik tulis, yang dilaksanakan di BDI Padang dengan sebanyak 1.190 peserta.

Berikutnya, BDI Jakarta menggelar pelatihan operator mesin industri garmen dan quality control garmen, yang diikuti sebanyak 825 peserta. Kemudian, BDI Yogyakarta melaksanakan pelatihan operator jahit upper alas kaki, operator jahit karung jumbo plastik, up-skilling jahit karung jumbo plastik, operator assembling alas kaki, serta desain dan finishing furniture dengan diikuti sebanyak 1.570 peserta.

Di BDI Surabaya menggelar pelatihan operator mesin industri garmen, operator tekstil dan supervisor garmen/TPT, dengan diikuti sebanyak 750 peserta. Selanjutnya, BDI Denpasar melaksanakan pelatihan animasi untuk 168 peserta, dan BDI Makassar menjalankan pelatihan desain kemasan, aneka olahan rumput laut, aneka olahan ikan, dan aneka olahan cokelat, yang diikuti sebanyak 700 peserta.

“Pelaksanaan Diklat 3 in 1 ini diharapkan dapat memberikan bekalpengetahuan, keterampilan dan sikap kerja calon tenaga kerjayang akan bekerja di industri maupun memulai wirausaha baru. Sekaligus juga menyiapkan tenaga kerja tersertifikasi yang kompeten dan memiliki daya saing serta untuk menanggulangi dan membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19,” ungkap Eko.

Kepala BPSDMI menambahkan, perusahaan industri yang menjadi lokasi pelatihan dipastikan telah memiliki Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2020 tentang izin operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID 19. Hingga 12 Januari 2021, Kemenperin telah mengeluarkan sebanyak 18.527 IOMKI, yang diharapkan dapat melindungi pekerjaan dari 5,13 juta tenaga kerja.

“Selain itu, persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain wajib menerapkan protokol kesehatan pada saat pelatihan maupun diluar pelatihan, kegiatan pelatihan juga dipantau secara terus menerus hingga berakhirnya masa pelatihan,” tandasnya.

Ultimatum Whatsapp, Kominfo Beri Dua Syarat Untuk Dipenuhi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bertindak tegas terhadap aplikasi  Whatsapp. Kominfo memberi dua syarat kepada Whatsapp usai melakukan pemanggilan terhadap perwakilan layanan pesan instan itu, Senin (11/1).

Pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dengan perwakilan Whatsapp/ Facebook Asia Pasifik dilakukan terkait dengan perubahan kebijakan privasi dan penggunaan layanan Whatsapp yang dilakukan pekan lalu. Aturan baru ini bakal diberlakukan mulai 8 Februari mendatang.

Kementerian Kominfo menekankan agar WhatsApp serta pihak-pihak terkait melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjawab perhatian publik dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia yang disampaikan secara lengkap, transparan, jelas, mudah dipahami dan dapat diakses oleh publik terkait pembaruan kebijakan privasi Whatsapp, khususnya terkait kekhawatiran masyarakat mengenai:
a. jenis-jenis data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh Whatsapp serta dibagikan kepada pihak ketiga;
b. tujuan dan dasar kepentingan pemrosesan data pribadi;
c. jaminan akuntabilitas pihak yang menggunakan data data pribadi;
d. mekanisme yang tersedia bagi pengguna untuk melaksanakan hak-haknya, termasuk hak untuk menarik persetujuan serta hak-hak lain, yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. hal-hal lain yang menjadi perhatian publik.

2. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang pelindungan data pribadi di Indonesia, antara lain:
a. melaksanakan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku;
b. menyediakan formulir persetujuan pemrosesan data pribadi dalam Bahasa Indonesia;
c. melakukan pendaftaran sistem elektronik;
d. menjamin pemenuhan hak-hak pemilik data pribadi; dan
e. kewajiban berdasarkan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Johny juga menekankan agar masyarakat semakin berhati-hati menggunakan layanan online dan membaca ketentuan.

Warga diimbau untuk membaca aturan kebijakan privasi serta dokumen syarat dan ketentuan, sebelum menggunakan suatu layanan dan memberikan persetujuan penggunaan data pribadi.

”masyarakat harus semakin waspada dan bijak dalam menentukan pilihan media sosial yang mampu memberikan perlindungan data pribadi dan privasi.” jelasnya.

“Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat terhindar dari dampak-dampak merugikan baik berupa penyalahgunaan atau penggunaan data pribadi yang tidak sesuai aturan (misuse or unlawful),” imbuh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dalam keterangan resmi, Senin (11/1).

Di sisi lain, Kominfo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait berusaha untuk pada kesempatan pertama menyelesaikan pembahasan Rencana Undang-Undang agar dapat segera ditetapkan menjadi Undang Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

UU PDP sendiri akan menjadi landasan hukum perlindungan data pribadi. Salah satu prinsip utama pemrosesan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP mewajibkan pemanfaatan data pribadi harus dilakukan dengan dasar hukum (legal basis) yang sah, diataranya adalah persetujuan (consent) dari pemilik data.

Hal ini sejalan dengan regulasi Pelindungan Data Pribadi di berbagai negara, termasuk GDPR Uni Eropa.

Pembahasan RUU PDP sendiri saat ini masih dalam pembahasan Komisi I DPR dengan Panitia Kerja Pemerintah. Diharapkan aturan ini dapat selesai awal 2021.

Wisata Kampoeng Kopi Banaran Meraih Sertifikasi CHSE

Penulis
Sopyan
-
Wisata Kampoeng Kopi Banaran

SuaraPemerintah.id – Kampoeng Kopi Banaran berhasil meraih Sertifikasi Cleanliness, Heath, Safety and Envirnment Sustainability (CHSE) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

Kampoeng Kopi Banaran merupakan unit agrowisata PT Perkebunan Nusatara IX.

Kampoeng Kopi Banaran yang berada di semarang menjadi tempat yang cocok untuk berlibur dengan seluruh anggota keluarga.

Tidak hanya sekedar itu, Kampoeng Kopi Banaran juga bisa menjadi tempat wisata edukatif yang bermanfaat.

Objek Wisata di Kampoeng Kopi Banaran juga terbilang lengkap mulai dari alam, aktivitas serta restoran.

Wisata andalan yang ditawarkan Kampoeng Kopi Banaran adalah wisata agro dan edukasi. Kawasan wisata ini adalah tempat yang tepat untuk mempelajari dan menambah wawasan seputar kopi.

Selain itu Kampoeng Kopi Banaran juga mempunyai wahana seperti arena bermain anak – anak, Corporate Gathering, Coffee Walk, Out Bound Games, Kolam Renang, Gasebo, lapangan tenis, Taman Buah, Gedung Pertemuan, Flying Fox, Mushola, Meeting Room, Griya Robusta, Family Gathering, serta Jelajah Kebun dengan ATV.
Agrowisata Kampoeng Kopi Banaran senantiasa menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Kampoeng Kopi Banaran terletak di Areal Perkebunan Kopi Kebun Getas Afdeling Assinan tepatnya Jl. Raya Semarang – Solo Km. 35

 

Perubahan Jam Operasional Bank BRI Selama PPKM Jawa-Bali

Penulis
Sopyan
-
Perubahan Jam Operasional Bank BRI Selama PPKM Jawa-Bali

SuaraPemerintah.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen terus memberikan layanan perbankan prima bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Layanan prima BRI dapat diperoleh masyarakat baik melalui saluran digital maupun luar jaringan (luring) dengan protokol yang ketat sesuai peraturan berlaku.

Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto menjelaskan, selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021, seluruh layanan dan operasional BRI di kantor cabang konvensional tetap berjalan. Akan tetapi, penyesuaian dilakukan sesuai pembatasan-pembatasan yang sudah diatur oleh Pemerintah.

“BRI melakukan penyesuaian jam kerja operasional dan mengimplementasikan PPKM yaitu operasional menjadi pukul 08.00 – 14.00 waktu setempat. Selain membatasi jumlah karyawan dan nasabah yang bisa datang pada satu waktu, BRI juga memastikan penerapan protokol kesehatan ketat tetap dilakukan pada seluruh unit kerja,” ujar Aestika.

Sejak 11 Januari 2021, BRI mengatur agar 75 persen karyawan di tiap unit kerja bekerja dari rumah (work from home/WFH). Masing-masing pemimpin unit kerja BRI di wilayah diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut teknis layanan dan pelaksanaan WFH selama PPKM sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah mengenai standar protokol kesehatan.

Masyarakat tak perlu khawatir akan kesulitan mengakses layanan perbankan, karena BRI telah menyediakan layanan digital banking yang mudah digunakan dan hi-tech melalui BRImo yang dapat dimanfaatkan 24 jam kapanpun dan di manapun. Selain itu, kemudahan bertansaksi bisa dirasakan masyarakat melalui jaringan ATM dan CRM yang berjumlah lebih dari 23 ribu unit di seluruh Indonesia dan 466 ribu lebih Agen BRILink yang tersebar di 51.650 desa se-Indonesia.

“Penyesuaian jadwal ini kami pastikan tidak akan mempengaruhi kualitas layanan BRI kepada masyarakat. Layanan BRI tetap bisa diakses secara daring atau memanfaatkan pusat aduan kami di nomor 14017 atau 1500017,” katanya.

Untuk meningkatkan proteksi dan perlindungan baik nasabah dan pekerja, BRI juga melakukan pengecekan suhu tubuh dan kewajiban memakai masker serta menjaga jarak bagi setiap orang yang memasuki Kantor BRI. Upaya ini merupakan tanda kesiapan perusahaan dalam mengelola situasi krisis.

Tak ketinggalan, perusahaan juga menaruh perhatian terhadap kesehatan pekerja. “Perusahaan memberikan dukungan suplemen kepada pekerja untuk menjaga kondisi kesehatan, memastikan higienitas tempat kerja dengan penyemprotan rutin disinfektan, dan menyiapkan moda transportasi untuk pekerja yang membutuhkan. Juga memastikan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) tetap dipatuhi. Semua upaya ini kami lakukan untuk memastikan pelayanan BRI tetap berjalan optimal,” tutup Aestika.

Pemerintah Salurkan BLT Untuk Ibu Hamil dan Balita melalui PKH

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bulan ini. Salah satu bantuan itu diberikan kepada ibu hamil hingga balita atau anak usia dini 0-6 tahun.

Mengutip akun Instagram @kemensosri, Selasa (12/1), bantuan untuk ibu hamil dan balita diberikan lewat program keluarga harapan (PKH). Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp28,7 triliun untuk menyalurkan bantuan PKH.

Ibu hamil dan anak usia dini akan mendapatkan masing-masing Rp3 juta per tahun. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia) lewat bantuan PKH.

Adapun syarat bagi ibu hamil untuk mendapatkan bansos ini adalah wajib memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Jika belum memiliki KPS maka bisa mengajukan permohonan kepada RT/RW terlebih dahulu, lalu disampaikan ke kelurahan.

Setelah mendapat BLT PKH 2021, ibu hamil juga diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan hingga melahirkan.

Usai melahirkan, ibu hamil yang mendapatkan BLT PKH 2021 juga diwajibkan melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali selama masa nifas 42 hari setelah kehamilan.

Bila dirinci, kategori pendidikan anak SD sebesar Rp900 ribu per tahun, pendidikan anak SMP Rp1,5 juta per tahun, pendidikan anak SMA Rp2 juta per tahun, penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta per tahun, dan lansia Rp2,4 juta per tahun.

Bantuan tersebut akan diberikan dalam empat tahap, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2021.

Pemerintah akan menyalurkan dana itu melalui bank pelat merah, yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Namun, ada kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan PKH. Mereka harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat.

Lebih detail, beberapa kewajiban di bidang kesehatan, antara lain pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi, imunisasi, serta timbang badan balita dan anak prasekolah.

Sementara, beberapa kewajiban bagi KPM di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Lalu, untuk komponen kesejahteraan sosial, yaitu penyandang disabilitas dan lansia mulai 70 tahun.

Survei BI : Daya Beli Meningkat dan Kegiatan Penjualan Bakal Meroket

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Bank Indonesia (BI) melaporkan hasil survei penjualan pada tahun 2021 akan meningkat. Direktur Eksekutif Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan responden memperkirakan penjualan eceran selama tiga hingga enam bulan ke depan meningkat.

Hal ini tercemin dari Indeks Ekspetasi Penjualan (IEP) tiga hingga enam bulan ke depan dengan masing-masing sebesar 153,4 dan 165,1.

“Ini lebih tinggi di bulan sebelumnya yang hanya 151,6 dan 160,5,” jelas Erwin di Jakarta, Selasa (12/1/2021). 

Kata dia,sebagai besar responden menyatakan peningkatan penjualan pada tiga hingga 6 bulan ke depan didorong oleh peningkatan permintaan dari daya beli yang sudah mulai meningkat.

“Karena ada momen perayaan keagamaan Imlek yang jatuh pada bulan Februari dan Idul Fitri yang jatuh pada bulan Mei,” jelasnya.

Lanjutnya, dari sisi harga, tekanan inflasi pada 3 bulan mendatang (Februari 2021) diperkirakan meningkat, sementara pada 6 bulan mendatang (Mei 2021) menurun.

Indikasi peningkatan harga pada Februari 2021 tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) 3 bulan yang akan datang sebesar 150,4, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 139,8.

“Peningkatan harga diperkirakan dipengaruhi perayaan keagamaan dan gangguan distribusi akibat cuaca yang kurang mendukung. Sementara itu, IEH 6 bulan yang akan datang sebesar 161,7 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 163,9 sejalan dengan pasokan yang relatif terjaga saat momen Ramadan dan Idul Fitri didukung oleh distribusi yang lancar,” tandasnya

Kementan Tambah Alokasi Pupuk Bersubsidi Jadi 9 Juta Ton

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi tahun 2021. Tercatat, alokasi pupuk bersubsidi ditambah sehingga menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair, sedangkan tahun 2020 alokasinya hanya 8,9 juta ton.

“Semoga lebih banyak petani yang bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Dan pastinya petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi itu petani yang sudah tercatat di e-RDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementan dari usulan pemerintah daerah,” demikian dikatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) di Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Sebagai informasi, sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Karena itu, SYL menginstuksikan jajarannya untuk merapihkan gerak lini di hilir subsidi pupuk.

“Tahun 2021 ini kita benar-benar awasi terutama lini tiga dan empat atau dari distributor ke agen, di kecamatan dan desa. Kalau bisa jalan di sini, ketersediaan pupuk bersubsidi terpenuhi,” terangnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edhy menjelaskan beradasakan eRDKK yang diatur Kelompok Tani, petani penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas 2 hektare.

Petani juga melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada perluasan areal tanam baru.

“Implementasi distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap. Namun untuk saat ini, belum semua daerah kita terapkan distribusi pupuk menggunakan Kartu Tani. Kita akan lakukan bertahap hingga Kartu Tani tersebar ke seluruh Indonesia sesuai dengan data penerima pupuk subsidi,” ujarnya.

Terkait asumsi harga pupuk yang naik, Direktur Pupuk dan Pestisida, Kementan, Muhammad Hatta menyebutkan justru harga pupuk itu tidak pernah naik sejak tahun 2012.

Padahal namanya harga barang pasti bertambah terus karena ada inflasi, kenaikan bahan bakar, kenaikan harga bahan baku, biaya transportasi, dan faktor lainnya.

“Banyak bidang yang harus disubsidi pemerintah yaitu kesehatan, pendidikan, bansos, pupuk, BBM, listrik, belum lagi biaya utk covid-19. Maka anggaran subsidi untuk tiap bidang pasti ada batasnya,” ujarnya.

“Kalau dilihat dari pengajuan daerah, total kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai 23 juta ton per tahun. Tentu tidak mungkin semua bisa dipenuhi dengan anggaran terbatas,” imbuh Hatta.

Amsakar Tinjau Dampak Bencana dan Salurkan Bantuan Dari Pelaku Pariwisata

Penulis
Sopyan
-
Amsakar Tinjau Dampak Bencana dan Salurkan Bantuan Dari Pelaku Pariwisata

SuaraPemerintah.id – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad kembali menyambangi lokasi-lokasi terdampak bencana alam akibat cuaca ekstrem awal tahun, pada Senin (11/1/2021). Di antaranya longsor di Memban Nongsa dan menyambangi warga Komplek Kaliban, Kelurahan Kabil, Nongsa.

Amsakar menyampaikan selain berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah, pihaknya mendorong dan membuka kesempatan semua pihak yang berdaya untuk dapat turun tangan.

“Lakukan gerakan-gerakan bersama. Semua masyarakat silahkan memainkan peran atau ikut terlibat,” kata dia.

Menurutnya, peninjauan ke lapangan ini merupakan tindak lanjut kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Untuk diketahui, tim monitoring yang dibentuk Pemko Batam di seluruh kecamatan se-Kota Batam terus bekerja.

“Ini (peninjauan) follow up kemarin, daya mendapat informasi bahwa titik ini (Komplek Kaliban) menghadapi banjir,” ucapnya.

Pada kesempatan ini, Amsakar meneruskan bantuan dari sejumlah pihak, seperti Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Batam. Terkait ini, ia berterimakasih atas rasa kebersamaan yang ditunjukkan masyarakat Batam dalam membantu sesama.

“Saya berbangga, rasa berkita (kebersamaan, red) diantara kita luar biasa tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan pada saat kondisi seperti sekarang. Dinsos, camat dan lurah sedang mendata warga terdampak,” ujarnya.

Ketua Tim Monitoring Pembantu Banjir wilayah Kecamatan Nongsa, Hendri Arulan menyebutkan bantuan-bantuan yang diberikan berupa bahan pokok seperti beras, indomi maupun makanan ringan.

“Juga ada selimut hingga handuk dan lain-lain,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam ini.

Sebelumnya Pemko Batam menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Perumahan Green Nongsa City Blok Bogenville, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa. Bantuan ini juga sumbangan dari pelaku pariwisata, yang dikoordinir oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam.

“Mudah-mudahan bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat khususnya yang terdampak banjir,” kata Camat Nongsa Arfandi di lokasi, Minggu (10/1/2021) lalu.

PT Elnusa Hadirkan Elbike, Motor Listrik Buatan Lokal

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Elnusa Tbk (Elnusa) berhasil menghadirkan motor listrik yang bernama Elbike. Hadirnya Elbike tersebut tentunya akan mendukung program pemerintah dan juga memberikan pilihan yang lebih beragam kepada masyarakat Indonesia.

Elbike bisa terwujud dari Program Corporate Innovation dari PT ELNUSA Tbk, AGNI, Setahun berjalan, program AGNI sudah menelurkan empat produk motor listrik dari 13 tim yang dijaring melalui dua batch dan tim tersebut disebut Agniers.

Produk yang dihadirkan ini berbeda dengan produk utama lini bisnis ELNUSA. Sebelumnya, ELNUSA lebih dikenal sebagai perusahaan layanan di bidang energi.

Salah satu produk yang siap untuk dikenalkan yaitu Elbike, sebuah motor listrik yang beberapa waktu lalu (23/11) telah dipamerkan secara internal di Graha ELNUSA.

Showcase tersebut tidak hanya menampilkan prototype produk, namun juga untuk menggali feedback dalam melakukan pengembangan produk tersebut.

Direktur Pengembangan Usaha & Operasi ELNUSA, Arief Riyanto mengatakan “Saya tidak menyangka teman-teman Agniers dapat membuat sepeda motor listrik yang menarik, namun nantinya harga jual dan layanan yang ditawarkan harus menarik agar bisa kompetitif dengan yang ada di market saat ini, dan nantinya diharapkan dapat dibuat menjadi tiga versi berdasarkan output tenaga yang dihasilkan agar sesuai dengan kegunaan dan juga harganya.”

Tim Elbike dibentuk oleh tiga karyawan Elnusa diantaranya Fachrul Muttaqien, M. Reza Falevi dan M. Dhea Titis G.

Melihat sedikitnya penyediaan jasa konversi motor listrik, serta masih kurangnya varian motor listrik buatan lokal yang berdesain menarik, membuat Elbike melihat hal tersebut sebagai peluang.

Elbike mengembangkan produk berupa layanan konversi dan modifikasi motor listrik, baik berupa kit maupun produk akhir sepeda motor listrik.

Hal ini juga bertujuan agar nantinya para pengguna sepeda motor konvensional yang ingin mengonversi kendaraannya menjadi sepeda motor listrik, dapat menggunakan jasa Elbike melalui platform digital untuk desain serta pemesanan yang telah disediakan.

Elbike memiliki beberapa desain produk motor listrik yang berbeda di tiap produknya, produk andalan dari ELBIKE adalah ECR-3000 “Bima Enduro” Supermoto Traill Bike dan dapat dipacu hingga 100 km per jam.

Selain itu, juga ECR-1000 “Classic” yang terinspirasi Harley Davidson Twin Model 10F tahun 1914 dan juga ECR-500 “Gorilla” yang terinspirasi Honda Z50 “Monkey” yang saat ini kepopulerannya menanjak dan diburu oleh kolektor sepeda motor.

“Bagus motornya, dari sisi frame, center of gravity, responsive dan pengendalian, sudah setara sepeda motor listrik pabrikan besar,” ujar VP Oilfield Services ELNUSA, Rony Hartanto yang turut hadir dalam acara showcase dan juga merupakan penggemar sepeda motor Vespa.

Elbike nantinya tidak hanya menyediakan jasa modifikasi dan konversi, tetapi juga berencana bekerja sama dengan startup AGNI lain yaitu EVINE dalam hal layanan terintegrasi pengecasan cepat (Fast Charging) dan manajemen baterai.

“Kami memang mendorong teman-teman Agniers untuk berkolaborasi dalam pengembangan produk, tidak hanya sesama agniers, tapi juga startup lain di luar ELNUSA, agar akselarasi produknya optimal,” pungkas Manager AGNI, Deny Christian.

LG Bangun Industri Baterai Listrik di Batang, Investasi Terbesar Sejak 20 Tahun

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa LG Energy Solution telah menggelontorkan investasi sebesar USD9,8 miliar (sekitar Rp142 triliun) untuk membangun industri baterai listrik di Indonesia. Bahlil mengklaim investasi ini merupakan terbesar setidaknya dua dekade terakhir.

“Alhamdulillah dari dinamika tersebut tanggal 18 Desember pemerintah tanda tangan MoU dengan LG grup yang menggandeng perusahaan Hyundai. Ini udah MoU untuk pembangunan pabrik baterai listrik yang terintegrasi,” kata Bahlil.

Sementara itu, terkait pembuatan kendaraan listrik diperkirakan sudah mulai produksi di November 2021. Maka pembuatan pabrik baterai listrik pun akan dikebut karena 50-60 persen komponen kendaraan listrik merupakan baterai.

“Sudah 2021 mobil listrik. Tahun 2021 listrik sudah go,” katanya.

Bahlil Lahadalia mengatakan sebagian proyek pemgembangan industri baterai listrik akan berlokasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah yang sudah ditinjau oleh Presiden Jokowi pada akhir Juni lalu.

“Kawasan industri seluas 4.300 ha ini merupakan percontohan kerjasama pemerintah dan BUMN dalam menyediakan lahan yang kompetitif dari sisi harga, konektivitas, dan tenaga kerja,” jelas Bahlil.

Rencananya, sebagian baterai yang dihasilkan dari proyek ini akan disuplai ke pabrik mobil listrik pertama di Indonesia yang sudah lebih dahulu ada dan dalam waktu dekat akan segera memulai tahap produksi.

Jelasnya, pengembangan industri baterai listrik terintegrasi merupakan langkah konkret yang sesuai dengan target Presiden Jokowi untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045. Hilirisasi pertambangan adalah salah satu wujud transformasi tersebut.

Bahlil juga mengatakan masuknya investasi dari perusahaan asal Korea Selatan, LG Energy Solution akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional, juga secara lokal di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

“Dalam kerja sama investasi ini semuanya ikut terlibat. Jadi tidak lagi bicara untuk sendiri-sendiri. Pengusaha lokal dan UMKM harus dilibatkan, karena tujuan investasi yaitu selain percepatan pertumbuhan ekonomi, juga pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pemilihan lokasi di KIT Batang merupakan langkah tepat bagi investor. Pemerintah sudah menyiapkan lahan, sarana dan prasarana infrastrukturnya yang memadai, serta ketersediaan tenaga kerja yang diperlukan,” jelas Bahlil dalam keterangan resmi, Selasa (5/1/21).

Rencana investasi LG disambut dengan antusias oleh Bupati Batang Wihaji. Ia menyatakan optimismenya bahwa investasi LG Energy Solution akan berdampak positif pada perekonomian daerah, menimbulkan multiplier effects, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

“Kami tentunya sangat bersyukur dan pastinya investasi ini bermanfaat untuk warga Batang dan sekitarnya. Dengan datangnya investasi tersebut, insya Allah dapat menyerap tenaga kerja serta membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan Indonesia tentunya,” ujar Wihaji.

Dalam proyek ini, LG Energy Solution bekerja sama dengan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membangun industri sel baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining), serta industri prekursor dan katoda.

 

1...4,5764,5774,578...4,867Halaman 4,577 dari 4,867