Beranda blog Halaman 4576

Inovasi Yudhistira, Pelopor Super Aplikasi JAKI untuk Warga Jakarta

Penulis
Sopyan
-
SuaraPemerintah.id – Penerapan kota cerdas atau smart city menjadi salah satu bentuk implementasi dari sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) yang terus digencarkan pemerintah.
Provinsi DKI Jakarta merupakan pelopor penerapan kota cerdas sejak akhir 2015 melalui Jakarta Smart City (JSC) dan saat ini tengah dilakukan inovasi dalam penerapan ekosistem kota cerdas yang mengedepankan model bisnis kolaborasi.

Inovasi tersebut dipelopori oleh Yudhistira Nugraha, yang menjabat sebagai Kepala Jakarta Smart City (JSC) sejak akhir 2019. Di bawah kepemimpinanya, Unit Pengelola Teknis JSC kini berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pertama di Indonesia yang fokus pada pengembangan ekosistem kota cerdas melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kolaborasi.

Selain itu, Yudhistira juga menerapkan platform ekosistem Smart City 4.0 framework melalui city aplikasi super Jakarta Kini atau yang lebih dikenal dengan JAKI. “Smart city tidak hanya bicara teknologi atau anggaran semata, tetapi bagaimana membangun ekosistem kota dengan masyarakat sebagai co-creator dan pemerintah sebagai kolaborator. Super aplikasi JAKI hadir untuk mampu menyelesaikan masalah perkotaan dan memahami kebutuhan warga,” ujar lulusan S-3 dari University of Oxford dibidang cyber security ini.

Sebagai aplikasi super, JSC menerapkan empat prinsip Smart City 4.0 Framework dalam JAKI, yakni mobile first, system and data driven, digital experience, dan smart collaboration. JAKI sebagai aplikasi yang tersedia dalam ponsel cerdas menggambarkan layanan tanpa batas yang sesuai dengan prinsip mobile first. Saat ini, JAKI telah terintegrasi dengan 32 aplikasi milik Pemprov DKI Jakarta dan 11 aplikasi layanan dari pihak eksternal dan hingga November 2020, JAKI telah digunakan oleh 849.214 pengguna.

20210112 Yudhistira Nugraha Pelopor Super Aplikasi JAKI untuk Warga Jakarta 2

Prinsip system and data driven pada JAKI diterapkan melalui personalisasi layanan kepada masyarakat melalui pengalaman omnichannel pengguna, yang dapat menghasilkan beragam data untuk dimafaatkan dalam mengambil kebijakan berbasis data. Salah satunya adalah penyediaan layanan Corona Likelihood Metric (CLM) sebagai bentuk tanggap pandemi Covid-19 untuk layanan uji risiko mandiri gejala Covid-19 berbasis machine learning.

Karena berbentuk aplikasi, JAKI mendorong peningkatan digital experience bagi penggunanya dan hal ini juga mendorong penciptaan serta akselerasi transformasi layanan berbasis digital. Adapun fitur layanan digital yang terdapat dalam JAKI antara lain adalah JakLapor, Jak Respons, JakCLM, Jejak, serta JakSurvei.

“Dalam prinsip smart collaboration, JAKI sebagai platform one-stop service menyediakan collaborative ecosystem yang menumbuhkembangkan ekosistem digital yang berkolaborasi dengan pemerintah, industri start-up, dan masyarakat,” jelas dosen part time di Fakultas Informatika Telkom University ini.

Pengembangan yang dilakukan JSC ini juga telah menorehkan prestasi. JAKI mendapatkan juara pertama dalam Karya Terpilih Indonesia Entrepreneur TIK (idenTIK) 2020 dalam kategori Public Sector. Atas prestasinya tersebut, JAKI mewakili Indonesia dalam kompetisi ASEAN ICT Awards 2020. Selain itu, Yudhistira juga berhasil membawa dua produk JSC untuk menjadi nominasi dalam IDC Smart City Asia Pacific Awards 2020.

Kepiawaian Yudhistira dalam memimpin dan mengakselerasi transformasi JSC pun tidak lepas dari dukungan rekan kerja, pimpinan, serta stakeholder. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan bahwa sosok Yudhistira selaku Kepala JSC ini merupakan pembelajar yang tidak kenal lelah dalam mengeksplor berbagai hal, serta memiliki kemampuan koordinasi yang sangat baik menjadikan dirinya sigap untuk mengimplementasikan berbagai program di JSC.

Sedangkan, Ketua Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas Prof. Suhono Supangkat mengapresiasi langkah perubahan JSC menjadi BLUD. Perubahan ini menjadikan JSC memiliki konsep model bisnis dalam pengembangannya sehingga tidak hanya tergantung dari dana APBD.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun turut memberikan dukungan atas capaian yang dilakukan oleh Yudhistira beserta JSC. “Dengan JAKI, alhamdulillah layanan publik di Jakarta ini ada digenggaman tangan dan berkolaborasi dengan berbagai komponen kreatif di masyarakat. Kami yakin JAKI dapat terus berkembang serta inovasi ekosistem Smart City 4.0 dapat diimplementasikan di berbagai daerah, bahkan di tingkat nasional,” jelasnya.

Berbagai capaian yang dilakukan oleh Yudhistira dalam memimpin JSC ini pun tidak lepas dari prinsip yang selama ini ia pegang, yakni ‘dimana pun kita berada, kita harus mampu memberikan nilai tambah dan kontribusi yang konkret’.

Berbekal prinsip ini serta torehan prestasi yang dilakukannya di JSC berhasil membawa Yudhistira menjadi Top 10 nomine PNS Inspiratif dalam ajang Anugerah ASN Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Bersama kita kembangkan ekosistem kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kolaborasi,” pungkas Yudhistira.

Wagub Banten Ikuti Rakernas Pembangunan Pertanian, Pak Presiden Minta Atensi Khusus

Penulis
admin sp
-
Wagub Banten Ikuti Rakernas Pembangunan Pertanian, Pak Presiden Minta Atensi Khusus

SuaraPemerintah.id – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengikuti secara virtual pembukaan rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1). Andika mengatakan, Presiden RI Joko Widodo meminta atensi khusus semua pihak dalam memajukan dunia pertanian di Indonesia.

“Makanya kami pemerintah daerah berkepentingan dengan rakernas ini,” kata Andika usai mengikuti secara virtual jalannya pembukaan rakernas tersebut dari ruang kerjanya di Kantor Wakil Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.

Andika mengatakan, Pemprov Banten sendiri sudah sejak semula concern dengan pembangunan pertanian. Hal itu terbukti dengan target-target pembangunan pertanian yang dicantumkan dalam rencana-rencana pembangunan daerah, baik yang jangka menengah maupun jangka panjang.

“Contoh kecil, kita kan sekarang punya BUMD (badan usaha milik daerah) agrobisnis yang bertugas mengembangkan pertanian di hilir seperti bagaimana pemasaran dan sebagainya,” paparnya.

Andika mengulas, pembangunan pertanian di Banten sendiri relatif berhasil. Hal itu merujuk kepada masuknya Banten sebagai 10 besar daerah dengan produksi padi tertinggi Nasional. Mengutip data statistik pertanian, produksi padi Provinsi Banten 2020 mencapai 2.148.874 juta ton gabah kering giling (GKG), atau meningkat sebesar 4.571.000 ton dibandingkan dengan produksi tahun 2019 yang sebesar 2.144.303.000 juta ton.

Provinsi Banten berada di bawah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Dalam hal ini, posisi Banten masih di atas  NTB, dan Kalimantan.

Masih berdasakan data statistik pertanian, Andi mengatakan, PDRB atau pendapatan domestik regional bruto Banten sektor pertanian selama 2020 bernilai positif. Pada triwulan I tumbuh sebesar 3,90 persen (y-on-y), triwulan II tumbuh sebesar 3,92 persen (y-on-y) dan triwulan III tumbuh 3,83 persen (y-on-y).

“Kontribusi sektor pertanian tahun 2020 itu, terhadap struktur PDRB Banten juga terus mengalami peningkatan,” imbuhnya.

Sementara itu, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan pertanian harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.  Terlebih kata Jokowi, saat ini sektor pertanian menempati posisi yang sangat sentral karena terbukti mampu bertahan dari ancaman krisis.

“Penduduk Indonesia sudah 273 juta lebih sehingga pengelolaan pangan betul-betul harus diseriusi,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Menurut Jokowi, pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan dengan cara yang konvensional. Namun harus dilakukan dengan terobosan serta inovasi yang bisa mendongkrak pertumbuhan pertanian berkelanjutan.

“Oleh sebab itu perlu membangun economi scale melalui food estate. saya ingin tahun ini sudah disemaikan agar bisa kita evaluasi bersama,” katanya.

Erick Thohir: Pintar Saja Tidak Cukup, BUMN Harus Ber-AKHLAK

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sangat menginginkan BUMN bisa mendunia. Erick mengatakan agar BUMN tidak hanya jago kandang tapi juga bisa masuk jajaran top global.

“BUMN tidak pernah kekurangan orang pintar. Seperti senior saya Pak Tanri Abeng dan Pak Dahlan Iskan. Tapi, pintar saja tidak cukup, tapi juga dasarnya akhlak sebagi core value,” ungkap Erick saat meluncurkan buku AKHLAK Untuk Negeri, pada Rabu (6/1/2021).

Mantan bos Inter Milan itu menjelaskan, AKHLAK merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Saya meyakini pada akhirnya setiap insan akan dikenang karena reputasi dan legacy. Reputasi adalah sebuah akumulasi dari perilaku, prestasi, hingga membentuk konsistensi,” ujar Menteri Erick.

Dia pun berharap agar slogan ini bisa menjadi dasar untuk memajukan BUMN lebih baik lagi. Erick mengatakan bahwa BUMN tidak hanya “jago kandang”, tetapi harus mendunia (go global).

“AKHLAK jadi dasar kesuksesan yang kita harapkan. BUMN tidak jago kandang, tapi juga mendunia. Kenapa kita tidak? Tentu sebelum ke sana, kita harus jaga reputasi BUMN dan manfaat bagi kemakmuran rakyat,” kata dia.

Menurut Erick, BUMN mempunyai cukup modal untuk merambah ke pasar internasional. Misalnya, BUMN mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni untuk mewujudkan hal tersebut.

“Yang saya ingin benahi bahwa BUMN adalah amanah yang tentu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun secara nasional khususnya hingga internasional,” kata Erick.

Menteri BUMN Erick Tohir mengatakan adanya pandemi Covid -19 membuat Indonesia harus melakukan percepatan. Strategi pemerintah saat ini untuk percepatan adalah dengan Omnibus Law dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi sejenis Sovereign Wealth Fund (SWF).

“SWF juga sudah terbentuk berdasarkan Omnibus Law, ini kendaraan menarik. Pemerintah melakukan investasi Bersama dengan negara sahabat. Tetapi yang membedakan dengan SWF yang lain dimana uang diinvestasikan di luar, kalau ini kita bawa Kembali ke dalam, karena Omnibus Law sendiri itu cipta kerja. Kita harus create jobs. Swasta juga harus lakukan,” jelas Erick.

Tidak mungkin hanya mengandalkan BUMN, Erick melihat pihak swasta juga harus melakukan investasi besar untuk menciptakan lapangan kerja. Dia mengingatkan kondisi Covid – 19 juga mendorong percepatan dan bisnis model.

Strateginya saat ini pihaknya akan melakukan pemetaan dimana BUMN yang komersial secara fundamental bisnis ada juga BUMN dinilai karena menjadi public service yang baik untuk masyarakat. Sehingga dari pembedaan ini bisa tercipta sinergi dan upaya mendorong perusahaan BUMN lebih maju.

“Menurut saya ini anugerah bahwa Indonesia akan dibangunkan dari tidur. Kita punya market yang besar punya SDA, tinggal mau atau tidak merubah sikap untuk bangun,” tambahnya.

Bisnis proses dan asset value juga menjadi penting, melihat banyak Direksi yang terjebak pada penugasan tapi lupa akan prosesnya. Yang bisa dijadikan pedoman untuk proses belajar yang berkelanjutan.

“Akhlak menjadi fondasi karena nanti banyak investasi di Indonesia juga, kalau Akhlak tidak baik bisa korupsi sana Sini, uangnya dipakai aneh-aneh. Maka kita tidak belajar juga. Maka ini tantangannya sangat berat,” katanya.

 

 

 

Kembangkan Penggunaan Biomassa, PLN dan Pemkab Ende Dorong Ekonomi Kerakyatan

Penulis
Sopyan
-
Kembangkan Penggunaan Biomassa, PLN dan Pemkab Ende Dorong Ekonomi Kerakyatan

SuaraPemerintah.id – Melalui pilar Green dalam transformasinya, PLN terus berupaya meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT). Komitmen ini kembali tercermin melalui peluncuran program Teknologi Olah Sampah di Sumbernya (TOSS) Ende dalam uji reliability run cofiring pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ropa yang terletak di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) (9/1).

Program ini merupakan sinergitas antara PLN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende, Perusahaan Startup Comestoarra.com dan Organisasi Nirlaba Anak Cinta Lingkungan (ACIL).

Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), PLN juga telah menyalurkan bantuan berupa peralatan dan capacity building yang dibutuhkan guna mewujudkan implementasi program TOSS di Desa Keliwumbu dan Desa Ranu Kolo, Kabupaten Ende yang berada di sekitaran PLTU Ropa.

“Program ini mendukung kontribusi energi terbarukan pada bauran energi nasional. Selain itu, pengembangan biomassa juga akan mendukung sistem ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat sebagai salah satu pelaku utama rantai pasok biomassa dengan mengedepankan semangat gotong royong,” terang Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana.
Menurutnya, cofiring PLTU dengan bahan bakar biomassa adalah upaya alternatif dalam mengurangi pemakaian batu bara dengan tetap memperhatikan kualitas bahan bakar sesuai kebutuhan.
“TOSS Ende merupakan solusi pengelolaan dan pengolahan sampah di Kabupaten Ende yang mampu dimanfaatkan sebagai bahan baku energi kerakyatan,” tutur Bupati Ende, Djafar H. Achmad.
Dirinya menambahkan, segenap jajaran Pemkab Ende mendukung penuh program cofiring yang seluruh materialnya berasal dari sampah biomassa yang diolah melalui TOSS. Bertajuk ‘Dari Ende Flores untuk Indonesia’, cofiring di Kabupaten Ende diharapkan dapat menjadi percontohan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta energi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Uji reliability run cofiring pada salah satu unit PLTU Ropa ini akan berjalan selama 3×24 jam (9-11 januari 2021) dengan memanfaatkan pelet TOSS sebanyak 5 Ton per hari yang berasal dari sampah biomassa hasil produksi masyarakat Kabupaten Ende,” terang Direktur Mega Proyek PLN, Ikhsan Asaad.
Ikhsan menambahkan, kegiatan ini juga merupakan implementasi pilar Green dalam transformasi PLN dalam penggunaan energi baru dan terbarukan.

Gali Potensi Ekspor Produk Batik Daerah, DJBC Bersinergi Dengan KADIN Jombang

Penulis
Sopyan
-
Gali Potensi Ekspor Produk Batik Daerah, DJBC Bersinergi Dengan KADIN Jombang

 

SuaraPemerintah.id – Untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kediri menjalin kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) wilayah Kabupaten Jombang. Menurut Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, Syaiful Arifin, Bea Cukai Kediri akan memberikan wadah untuk pelaksanaan kegiatan asistensi terkait ekspor.

“Salah satu langkahnya yaitu menemukan asosiasi atau konsorsium yang bisa menaungi para pelaku IKM. Dengan begitu para IKM fokus dengan produknya saja, untuk kegiatan tata laksana ekspor dan logistik bisa diurus oleh pihak asosisiasi dan konsorsium,” terang Syaiful saat melakukan pertemuan dengan Ketua KADIN Jombang, Joko Purwanto, di Kantor KADIN Jombang, Jumat (08/01).

Kepada para ketua asosiasi IKM batik dan manik-manik serta para penggiat pasar dari produk IKM di wilayah Jombang, Syaiful mengatakan bahwa produk manik-manik banyak peminat dari luar negeri. Oleh karena itu, produk kerajinan ini merupakan peluang ekspor yang sangat berharga dan tidak boleh dilewatkan.

“Produk batik Jombang coraknya diselaraskan dengan khas Jombang, pada aspek pemasaran sementara masih berkutat di sekitar Jawa Timur saja, tetapi para pelaku usaha berharap bisa mampu menembus pasar luar negeri. Sedangkan produksi manik-manik ada proses daur ulang bahan baku berupa sampah pecahan kaca yang sudah tidak digunakan lagi, diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan produk yang bernilai ekonomis tinggi,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan ini mampu menggugah semangat para pengrajin IKM di wilayah Kabupaten Jombang khususnya untuk lebih mampu mengembangkan dan menstandardisasi produknya sehingga mampu menembus pasar Internasional.

Tim LDP Kemensos Siapkan Layanan Posko di Lima Titik “Crisis Center”

Penulis
Sopyan
-
Tim LDP Kemensos Siapkan Layanan Posko di Lima Titik "Crisis Center"

SuaraPemerintah.id – Kementerian Sosial memberikan kontribusi dalam penanganan kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Sejak Minggu (10/01), Kemensos telah mengaktifkan team Layanan Dukungan Psikososial (LDP) di Terminal 2D Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Tim ini bertugas melakukan upaya pendekatan-pendekatan terhadap keluarga korban yang saat ini sedang mengalami syok, sedih dan kebingungan. Keluarga korban yang mengalami kondisi cemas dan mungkin saja trauma, maka perlu penanganan secara psikologis,” kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Sunarti, di Jakarta, Selasa (12/01).

“Saat ini Posko RS Polri, tim berfokus pada pendampingan keluarga almarhum Okky Bisma, korban pertama yang sudah teridentifikasi petugas,” kata Sunarti, menambahkan.

Tim LDP ini merupakan tim gabungan dari Tim Pelopor Perdamaian dan Tim Ahli LDP Direktorat PSKBS yang terdiri dari pakar-pakar psikologi.

Tim pelopor perdamaian dan ada tim ahli LDP yang memang berisi pakar-pakar psikologi. “Keluarga korban yang mengalami kondisi cemas dan trauma dilakukan penanganan khusus oleh Tim Ahli LDP Dir. PSKBS Kemensos RI,” kata Sunarti.

Selain melakukan therapi awal penguatan psikologis sosial  kepada keluarga korban, Tim LDP juga melakukan sejumlah tugas lainnya. Yakni pendekatan terhadap keluarga korban  secara langsung  ke rumah sekaligus penjangkauan atau membantu mencari alamat keluarga.

“Tim juga mendampingi ketika berangkat ke bandara, berkordinasi antar Tim Pusat dan daerah, pendampingan informasi terkait penanganan korban, membantu melengkapi syarat yang diperlukan, mendata dan memastikan korban  dan keluarga keluarga korban,” katanya.

Selain itu, Kemensos RI juga membangun Posko Crisis Center yang terdiri dari Tim Pelopor Perdamaian dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di beberapa titik lokasi untuk pendampingan terkait musibah kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

Ada lima posko crisis center yang dibangun Kemensos. Yakni Posko Bandara Soekarno-Hatta, Posko Induk JICT 2, RS Polri Kramat Jati, Hotel Mercure Jakarta tempat menginap keluarga korban. Kemudian juga di Posko Utama Bandara Soepadio (Pontianak) dan Posko Bandara Depati Amir yang berlokasi di Pangkal Pinang.

“Kemensos juga membangun dapur umum, di Bandara Soepadio Kota Pontianak dan di Bandara Depati Amir Kota Pangkal Pinang,” katanya.

Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 tipe 5737-500 rute Jakarta – Pontianak lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta pukul 14.30 WIB dengan estimasi tiba di Bandara Soepadio, Pontianak pukul 15.15 WIB.

Pesawat hilang kontak pukul 14.55 WIB, Sabtu, 9 Januari 2021, setelah 15 menit lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta. Jumlah manives penumpang adalah 62 orang yang terdiri dari 40 penumpang dewasa, 7 anak- anak, 3 bayi, dan 12 kru pesawat.

Hingga hari ketiga pencarian, tim SAR gabungan telah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan musibah pesawat Sriwijaya Air.

Barang itu terdiri dari serpihan pesawat, kabel, pecahan ban, tumpahan minyak, bagian tubuh, properti milik penumpang dan lainnya.

Balai Ciungwanara Tingkatkan Penerima Manfaat 2021 Jadi 2.265 dari 14 Provinsi

Penulis
Sopyan
-
Balai Ciungwanara Tingkatkan Penerima Manfaat 2021 Jadi 2.265 dari 14 Provinsi

SuaraPemerintah.id –  Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BRSPDI) “Ciungwanara” Bogor akan meningkatkan jumlah penerima manfaat pada tahun 2021 ini menjadi 2.265 orang. Untuk meningkatkan layanan, Balai “Ciungwanara” akan menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

“Tahun ini, kami akan menerima 2.265 penerima manfaat (PM). Untuk keperluan itu, kami tidak bisa bekerja sendirian, harus melibatkan pihak lain. Dalam hal ini kami melibatkan unit terkait di Kementerian Sosial, pemerintah daerah dan juga masyarakat,” kata Kepala BRSPDI “Ciungwanara” Bogor Siti Sari Rumayanti di Cibinong (11/01).

Jumlah PM tahun 2021 meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 230 PM. Untuk mempersiapkan layanan terhadap PM yang tidak sedikit, BRSPDI “Ciungwanara” Bogor telah melakukan persiapan sejak November 2020.

Persiapan meliputi verifikasi dan validasi dari PM dan juga data LKS dari pemerintah daerah. Koordinasi dengan pihak terkait terus ditingkatkan, termasuk dengan pemerintah daerah di 14 provinsi wilayah jangkauan layanan Balai “Ciungwanara”. Daerah tersebut meliputi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, provinsi di seluruh Pulau Sumatera, dan Kalimantan Selatan.

Untuk data PM, Balai “Ciungwanara” berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos), dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos RI, pemerintah daerah, dan juga dari para pendamping.

“Kami perlu melakukan verifikasi dan validasi data, sehingga didapat data yang akurat dan sinkron,” kata Siti Sari. Koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan baik dengan berkunjung langsung ke daerah maupun dengan bersurat, baik terkait data PM maupun data LKS.

“Kami kan tidak ingin bekerja sama dengan LKS yang ternyata tidak tercatat oleh pemerintah daerah, misalnya. Jadi kami juga ingin ada semacam jaminan dari pemerintah daerah, sekaligus agar pemerintah daerah juga bisa mengawal proses layanan ini baik pada saat PM dalam pembinaan Kemensos maupun setelah kembali ke domisilnya di daerah mereka masing-masing,” katanya.

Sejalan dengan penambahan PM yang menerima layanan, Balai “Ciungwanara” juga memastikan akan menambah jumlah LKS yang menjadi mitra. Untuk itulah, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait makin intensif dilakukan sejak November tahun 2020 lalu.

Dalam beberapa bulan ke depan, Balai “Ciungwanara” akan terus mematangkan LKS yang akan menjadi mitra dalam penyelenggaraan layanan. Tahapan selanjutnya adalah, balai akan menyelenggarakan semacam bimbingan teknis (bimtek) yang melibatkan LKS. Karena bisa jadi LKS yang baru bermitra dengan Balai “Ciungwanara” memahami dengan sebaik-baiknya dengan program yang akan dilaksanakan.

“LKS dan pendamping akan kami undang dalam pertemuan semacam bimtek. Tujuannya agar terjadi transfer pengetahuan bagaimana melakukan layanan,” katanya. Dimana layanan diberikan kepada PM dalam tiga bentuk yakni layanan di dalam panti (residensial), di luar panti (komunitas) dan home care (layanan di rumah PM).

Di masa pandemi, seluruh unit pelayanan teknis di lingkungan Kementerian Sosial termasuk Balai “Ciungwanara” menerapkan protokol kesehatan COVID-19. “Termasuk di antaranya dengan lebih banyak menekankan pada layanan berbasis luar panti. Nantinya akan lebih banyak petugas kami akan lebih yang bertugas ke luar, termasuk melakukan layanan ke rumah PM untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19,” kata Siti Sari.

PLTU Ramah Lingkungan, Listrik Tercukupi, dan Udara Terjaga Bersih

Penulis
Sopyan
-
PLTU Ramah Lingkungan, Listrik Tercukupi, dan Udara Terjaga Bersih

SuaraPemerintah.id – PLN terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya. Selain menyediakan pasokan listrik yang andal, dengan semangat Transformasi, PLN juga berkomitmen tinggi untuk terus menjaga kelestarian lingkungan, terutama yang dekat dengan pembangkit listrik.

Keberadaan PLTU yang berbasis bahan bakar batu bara ini menjadi andalan karena dinilai mampu menekan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Ini akan berimbas pada harga jual listrik kepada pelanggan yang lebih murah.
Dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di dalam negeri, pemanfaatan sumber energi primer dari batu bara masih akan menjadi andalan. Ini karena Indonesia bukan hanya membutuhkan listrik yang murah namun juga yang andal. Dengan begitu, harapannya listrik yang terjangkau dan andal akan menggerakkan ekonomi negara.
Executive Vice President Corporate Communcation and CSR PLN, Agung Murdifi mengungkapkan bahwa PLTU merupakan tulang punggung penyediaan tenaga listrik Nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga yang perlu dilakukan adalah pengendalian emisi untuk menjaga kualitas lingkungan.
“Kami telah menjalin kordinasi dengan KLHK, dan terus berupaya memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan oleh regulator,” ungkap Agung.
Pada tahun 2020, PLTU Tanjung Jati-B, salah satu PLTU milik PLN juga berhasil meraih Proper Emas dalam ajang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sementara 19 PLTU meraih Proper Hijau dan 96 PLTU meraih Proper Biru.
Proper Emas menjadi penghargaan tertinggi dari penilaian sebagai bukti upaya berkelanjutan perusahaan dalam bidang lingkungan, melakukan inovasi dalam aspek pemberdayaan sumber daya serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yang artinya perusahaan telah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Sedangkan, Proper Hijau artinya perusahaan tersebut tidak hanya taat, tetapi melebihi ketaatan terhadap peraturan perundangan baik dalam hal penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) limbah padat non B3, pengurangan pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat.
Sementara, Proper Biru artinya telah taat pada empat kriteria yang ditentukan yaitu pengendalian pencemaran laut dan Air, pengendalian pencemaran udara, implementasi AMDAL dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Guna menjaga kelestarian lingkungan, PLN telah melengkapi PLTU berbahan bakar batubara yang sudah ada dengan Continous Emission Monitoring System (CEMS) yang berfungsi untuk memonitor emisi secara berkelanjutan. CEMS ini dipasang pada semua PLTU kapasitas diatas 25 Megawatt (MW) untuk melakukan pengendalian emisi secara real time.
Berbagai inovasi telah dilakukan agar PLTU menjadi lebih ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No P.15 Tahun 2019 tentang tingkat baku mutu emisi. PLN melakukan pengendalian kadar sulfur batu bara dengan cara pencampuran dan pemilihan batu bara dengan komposisi campuran sulfur yang dapat memenuhi kualitas baku mutu emisi Sulfur Dioksida (SO2).
Penggunaan Teknologi Rendah Karbon juga terus dilakukan melalui pembangunan PLTU dengan Teknologi Super Critical (SC) dan Ultra Super Critical (USC). PLN juga melakukan pemasangan peralatan FGD (Flue Gas Desulfurization) maupun SCR (Selective Catalytic Reduction) pada PLTU sebagai upaya mengendalikan emisi.
Untuk meningkatkan bauran energi baru terarukan (EBT), PLN juga terus mengembangkan program Co-Firing, yaitu pemanfaatan biomassa yang merupakan renewable energi sebagai pencampur batu bara untuk bahan bakar PLTU.
“Selain melakukan pembangunan EBT berskala besar, Program Co-Firing PLTU dengan biomassa ini merupakan langkah PLN untuk mendorong pemanfaatan EBT pada bauran energi nasional,” tambah Agung.
Co-Firing telah dilakukan uji coba di beberapa PLTU, antara lain PLTU Jeranjang (2×25 MW) dengan pelet sampah, PLTU Paiton (2×400 MW) pelet kayu, PLTU Rembang (2×325 MW) pelet kayu, PLTU Indramayu (3x330MW) pelet kayu, PTLU Tenayan (2×110 MW) dengan cangkang kelapa sawit, PLTU Ketapang (2×10 MW) dengan cangkang kelapa sawit, PLTU Sanggau (2×7 MW) dengan cangkang kelapa sawit, juga PLTU Belitung (2×16,5 MW) dengan cangkang kelapa sawit.
Secara keseluruhan terdapat 114 unit PLTU milik PLN yang berpotensi dapat dilakukan co-firing biomassa. Pembangkit tersebut tersebar di 52 lokasi dengan total kapasitas 18.154 MW. Harapannya, Co-Firing dapat meningkatkan bauran EBT secara nasional.
Seluruh upaya yang dilakukan merupakan wujud komitmen PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik tanah air yang terjangkau dan tetap ramah lingkungan guna mendorong roda ekonomi bangsa yang berkelanjutan.

KKP Siap Sukseskan Program Pengembangan Ekosistem Mangrove Nasional

Penulis
Sopyan
-
KKP Siap Sukseskan Program Pengembangan Ekosistem Mangrove Nasional

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan siap bergerak untuk memulai program bersama dalam mengembangkan Ekosistem Mangrove Nasional. KKP berpartisipasi dalam program Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

“Kami ditugasi oleh Bapak Menko untuk program pengelolaan ekosistem mangrove nasional, kita akan melakukan penelitian ke lapangan untuk ground check, apakah tanahnya statusnya seperti apa dan seterusnya oleh tim dari KKP” ujarnya kemarin (11/1), pada rapat koordinasi Pengelolaan Mangrove Nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Dalam menjalankan program tersebut, KKP akan bersinergi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Pada program kolaborasi ini, Kemenkomarves berharap dapat menjadi program yang berkelanjutan dan menargetkan dapat mengelola 150.000 hektare kawasan Mangrove setiap tahunnya.

Pengembangan mangrove di wilayah pesisir akan menjadi fokus KKP dalam menjalankan program pengembangan kawasan Mangrove. Fokus tersebut merupakan kelanjutan dari program yang telah dijalankan KKP pada tahun sebelumnya. Sebagai informasi, sebelumnya KKP telah melakukan restorasi di beberapa wilayah pesisir yang salah satunya kegiatan di dalamnya adalah melakukan pembibitan dan penanaman mangrove.

Dalam mendukung tujuan bersama dalam pengembangan mangrove, KKP memiliki beberapa program, salah satunya adalah “Mega Mangrove Center”.

Untuk jalannya program ini, KKP telah menetapkan 13 calon lokasi untuk dijadikan tempat pelaksanaan program. Namun hanya ada satu lokasi terbaik yang akan dipilih setelah dilakukan pemeriksaan kualitas lokasi secara langsung. MMC akan dikembangkan di lahan seluas 70 hektare. Benih mangrove yang digunakan untuk pengembangan akan didatangkan dari berbagai daerah, seperti Pasuruan, Rembang, dan daerah lainnya.

Program ditujukan untuk kelompok penggiat mangrove masyarakat di daerah pesisir. Ke depannya, pengembangan kawasan ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam pengelolaan wilayah pesisir dan memajukan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Dalam program ini, KKP akan melakukan penyemaian terhadap 100 juta bibit mangrove yang menjadi program utama. Selain penyemaian, terdapat beberapa kegiatan pendukung yang akan dijalankan pada program ini, seperti tracking mangrove, pameran, edukasi, dan kegiatan lainnya. Maka dari itu, perlu dibuat beberapa infrastruktur yang mendukung kegiatan tersebut.

Selanjutnya, Menteri Trenggonno pun memiliki program yang mengintegrasikan konservasi mangrove dan terumbu karang, yaitu Insan Terang Lautra (Infrastruktur kawasan Terumbu Karang dan Mangrove). Kawasan ini akan menjadi tempat konservasi terumbu karang dan mangrove. Ia pun menjelaskan bahwa sasaran dari program ini adalah untuk mengelola tidak hanya mangrove, namun juga terumbu karang dan sumber daya perikanan lainnya.

“Selanjutnya, yaitu Insan Terang Lautra (Infrastruktur kawasan Terumbu Karang dan Mangrove). Sasaran dari program ini adalah meningkatnya pengelolaan terumbu karang, mangrove dan sumberdaya perikanan melalui konservasi dan kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan” jelasnya.

Dalam kegiatan ini pun Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia merupakan negara dengan lahan mangrove terluas. Maka dari itu, dengan dikembangkannya program pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional diharapkan dapat mengembalikan fungsi mangrove sebagai benteng lingkungan.

“Kita harapkan mangrove ini nantinya akan jadi benteng lingkungan. Indonesia ini sebenarnya punya lahan mangrove terluas” jelas Luhut.

15 Juta Dosis Vaksin Tahap Tiga Tiba di Bandara Soeta

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 15 juta dosis vaksin Sinovac telah tiba di bandara Soekarno Hatta pada Selasa (12/1). Ditayangkan secara live streaming melalui Youtube Sekretariat Presiden, kedatangan vaksin ini merupakan pengiriman tahap ke tiga.

Hadir meninjau kedatangan vaksin, Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Menteri Agama Yaqut Cholil.

“Baru saja kami bersama menteri agama dan Dirut Garuda meninjau proses unloading vaksin Sinovas yang baru tiba di tanah air. Jumlanya sebanyak 15 juta dosis. Tentunya kita bersyukur untuk tahap ketiga pemerintah telah mendatangkan vaksin untuk diberikan kepada masyarakat,” kata Doni saat meninjau kedatangan vaksin Sinovac tahap tiga di bandara Soeta, Selasa (12/1)

Doni juga mengingkatkan meski vaksin sudah ada tapi penerapan protokol kesehatan jangan sampai kendor. Penggunaan vaksin harus paralel dengan kepatuhan dan disiplin terhadap protokole kesehatan, yaitu memakasi masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan.

Doni mengungkapkan dalam 2 bulan terakhir terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan.

“Sampai hari ini kasus aktif peningaktan signifikan dalam 2,5 BULAN terakhir. November lalu terendah 12 %, akumulasi 54 ribu orang. Kemarin mencapai 123 ribu orang. Peningkatan 2 kali lipat. Atau 122%,” ungkap Doni.

Sementara Menteri Agama Yaqut Cholil menambahkan bahwa adanya vaksin merupakan iktiar pemerintah dalam melindungi masyarakat dari penularan COVID-19.

Menag Yaqut juga menyampaikan kepada seluruh umat beragama agar tidak ragu mengikuti program vaksinasi.

“Alhamdulillah, hari ini datang kembali 15 juta dosis vaksin. Dalam kesempatan ini, saya ingin meminta seluruh umat bergaama yang sesuai kriteria agar jangan ragu mengikuti vaksinasi.Terutama umat Islam, karena sudah ada faatwa halal dari MUI,” kata Yaqut.

Yaqut menegaskan, khusus untuk umat Islam, ia sudah menjamin mengenai kehalalan penggunaan vaksin Sinovac. Beberapa waktu lalu Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan vaksin Sinovac.

Yaqut menjelaskan kehalalan itu didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan MUI, yang hasilnya adalah:

Pertama, vaksin Sinovac tidak menggunakan bahan babi dan turunannya.

Kedua, tidak menggunakan bagian tubuh manusia.

Ketiga, proses produksi bersentuhan dengan najis mutawasitoh sehingga dihukumi mutanajis tapi sudah dilakukan penyucian secara syar’i.

Keempat, proses produksi menggunakan fasilitasn suci yang hanya digunakan untuk produksi vaksin Sinovac saja.

“Vaksin Sinovac telah dijamin kehalalannya dan bisa digunakan umat islam selama dijamin kehalalannya. Semua agama tanpa terkecuali mengajarkan kita untuk saling melindungi. Vaksin ini sebagai upaya menjalankan ajaran agama,” ujar Yaqut.

 

 

1...4,5754,5764,577...4,867Halaman 4,576 dari 4,867