Beranda blog Halaman 4584

Wujudkan World Class Leader, 4 BUMN Sinergi Hadirkan Telecommunication & Media Institute

SuaraPemerintah.id – Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan sinergi menghadirkan Telecommunication & Media Institute (TMI). TMI berdiri atas kolaborasi dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama Perum Produksi Film Negara (PFN), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan PT Danareksa. Selain TMI, secara keseluruhan ada 12 kluster yang didirikan Kementerian BUMN.

TMI memiliki tiga misi yaitu mempercepat transformasi operasional dan ekosistem bisnis melalui kolaborasi bisnis yang memadai, mempercepat penggunaan teknologi digital secara efektif ke dalam bisnis dengan tepat waktu guna menghasilkan nilai tambah signifikan, serta meningkatkan talenta digital yang bekerja dan terlibat di BUMN.

Dari sinergi keempat BUMN tersebut, diproyeksikan akan tercipta IT B2B Solution Schools & Labs, Content Creation School & Lab, Business Restructuring School & Lab, Stock Market School & Lab, Digital School & Lab, dan Communication School & Lab.

Alex Denni, Deputi Bidang SDM & Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN , mengatakan kehadiran BUMN Center of Excellence seperti TMI diprioritaskan untuk melahirkan world class leader dan talenta unggul.

Selain itu, akan ada percepatan praktek manajemen standar global, perluasan kapabilitas digital, serta membangun teknologi spesifik yang dibutuhkan sebuah BUMN agar tetap relevan seiring perkembangan zaman.

“Diharapkan, dari learning center tersebut akan lahir sikap active learning yang cepat membangun inovasi baru. Sementara dari reseach learning akan melahirkan inovasi-inovasi termasuk model bisnis baru yang sesuai tuntutan masyarakat,” kata Alex saat meresmikan TMI secara daring di Jakarta, pada Kamis (7/12) .

Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Deputi Bidang SDM & Teknologi Informasi Kementerian BUMN Imam Bustomi, Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi, Direktur SDM dan Hukum Danareksa Muhammad Irwan, Direktur Komersial PFN Suciati Eka, dan Kabid SDM PPA Indra Budi Cahyono.

Telkom kini berkembang dari telekomunikasi menjadi digital telco terbesar di tanah air, PFN dari produksi konten (film) menjadi pendukung (enabler) produksi konten kreatif dan film melalui IPR Repository, inkubasi bisnis dan sertifikasi profesi di tingkat nasional dan internasional.

Danareksa kini tak hanya transaksi di pasar modal tapi juga sudah menerapkan interkoneksi switching perbankan yang merupakan transformasi baru yang harus dikelola untuk memajukan ekonomi bangsa dan negara.

Demikian pula PPA yang tidak lagi terbatas mengelola asset ex BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), tetapi juga asset BUMN serta berkewajiban mengkaji restrukturisasi atau revitalisasi BUMN serta melakukan kegiatan investasi.

Dari sinergi keempat BUMN tersebut, diproyeksikan akan tercipta IT B2B Solution Schools & Labs, Content Creation School & Lab, Business Restructuring School & Lab, Stock Market School & Lab, Digital School & Lab, dan Communication School & Lab.

“Akselerasi transformasi di BUMN saat menjadi sangat penting disebabkan adanya perubahan yang demikian tinggi dan kompetisi bisnis. Karena itu, dalam Rapim yang dipimpin Pak Menteri BUMN dan seluruh pimpinan, memutuskan BUMN harus punya learning institute dan riset institute yg dedicated,” katanya.

Sumbar, Provinsi Pertama Gelar Sekolah Tatap Muka

SuaraPemerintah.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan daerahnya merupakan provinsi pertama yang memulai sekolah tatap muka di seluruh kabupaten/kota pada 2021.

“Kami akan mengevaluasi belajar tatap muka paling lama setiap bulan dan kalau dalam rentang satu minggu ada kasus Covid-19 maka Kepala Daerah dan Kepala Sekolah akan menutup sekolah tersebut,” kata Irwan.

Semua kebijakan untuk memulai dan menutup sekolah dimasa pandemi, katanya, berada di kepala daerah masing-masing. Ia menyebutkan untuk daerah lain seperti Jakarta belum dibuka dan Jawa Timur walau sudah dibuka baru sebagian.

Dia mengatakan, saat ini di 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar tidak ada lagi yang masuk zona merah hanya kuning dan orange. “Untuk masuk zona hijau rasanya tidak mungkin dan risiko Covid-19 di Sumbar termasuk sedang,” ujarnya.

Dia menyebutkan, tantangan terbesar pemerintah ke depannya adalah menangani Covid-19 yang belum tahu kapan berakhirnya. Pekan depan, lanjutnya, sudah mulai dilakukan vaksinasi di Sumbar sebagai upaya menghentikan Covid-19 yang dimulai dari gubernur dan tenaga kesehatan.

Masyarakat dihimbau untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan dan tetap produktif di segala kegiatan supaya perekonomian tetap berjalan. Dia menambahkan, nagari tageh yang ada di Solok Selatan akan diangkat secara nasional.

Nagari tageh bermakna nagari atau desa yang mengoptimalkan segala upaya dan unsur yang ada di dalamnya dalam usaha pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Nagari Tageh” ini digagas bekerja sama dengan Universitas Andalas (Unand), TNI/Polri.
Menurut gubernur pengendalian Covid-19 berbasis nagari atau komunitas lebih mudah sehingga pemerintah terbantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sri Sultan Terbitkan Ingub Perketat Kegiatan Masyarakat di DIY

SuaraPemerintah.id – Tidak berselang lama dari Pemerintah Pusat yang menetapkan PSBB, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, langsung menerbitkan Instruksi Gubernur.

Sri Sultan menetapkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di DIY.

Instruksi itu diterbitkan dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di DIY dan ditujukan kepada lima pimpinan Kabupaten/Kota di DIY.

Dalam instruksinya, Sultan menginstruksikan Bupati/Wali Kota di DIY membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Ia juga menginstruksikan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dilakukan secara dalam jaringan (daring/online).

“Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” demikian dikutip dari Instruksi Gubernur, Kamis (7/1).

Selain itu, Sultan menginstruksikan kepada Bupati/Wali Kota di DIY melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran, serta pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 19.00 WIB.

“Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” dikutip dari Instruksi.

Lebih lanjut, Sultan juga menginstruksikan kepada Bupati/Wali Kota di DIY untuk mengizinkan pelaksanaan ibadah di tempat ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selain itu, Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing.

“Untuk memerintahkan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan untuk melakukan pencegahan Covid-19 di wilayahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur,” bunyi Instruksi Gubernur tersebut.

Instruksi itu diteken pada Kamis (7/1) dan mulai berlaku pada tanggal 11 hingga 25 Januari.

Diketahui, Pemerintah sebelumnya mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 mulai 11 hingga 25 Januari 2021 di Jawa dan Bali.

PPKM sendiri tertuang di dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

Seiring penerbitan Instruksi Mendagri itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto meminta agar pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan daerah (perda) yang sejalan.

“Kepala daerah diharapkan sudah menyiapkan peraturan daerah baik itu Pergub atau Perkada sejalan dengan instruksi Menteri Dalam negeri yang sudah mengeluarkan. Dan satu daerah yang sudah mengeluarkan peraturan yaitu Gubernur Bali,” kata Airlangga, Kamis (7/1).

Ikuti Pemerintah Pusat, Gubernur Anies Keluarkan Pergub Terkait PPKM

SuaraPemerintah.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pergub tersebut dibuat untuk menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat.

Karena sudah dikeluarkan pemerintah pusat dan kita juga selalu berkoordinasi, mengacu, mengambil kebijakan dari pusat maka kita langsung menyesuaikan dengan cepat ya. Pak Gubernur  Anies hari ini sudah mengeluarkan Pergubnya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam diskusi daring BNPB, Kamis (7/1/2021).

Nantinya jadwal dan aturan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta, menurut Riza juga akan menyesuaikan arahan pemerintah pusat yakni 11-25 Januari 2021. Adapun semula DKI masih menjalankan PSBB transisi pada 3-17 Januari 2021.

Jadwalnya jadi diubah sesuai dengan kebijakan pusat, jadi 11-25 dan poin-poin substansinya kita sesuaikan, tadinya di 3-17 (Januari) itu (WFO) kantor 50 persen, sekarang yang di kantor itu tinggal 25 persen,” terang dia.

Penyesuaian lainnya adalah pembatasan dine-in di restoran dari 50 persen menjadi 25 persen. “Makan di tempat tadinya 50 persen sekarang 25 persen. Semua kita sesuaikan,” kata dia.

Riza menyebut, pengetatan atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat serentak ini memang diminta dan diharapkan Pemprov DKI. Mengingat apabila pengetatan hanya dilakukan DKI, banyak kasus warga DKI bepergian ke luar DKI.

“Alhamdulillah itu yang menjadi harapan kita, adanya pengawasan dan pengetatan,” tandas dia.

Kebijakan PPKM Jawa Bali diumukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

 

Airlangga telah menegaskan PPKM Jawa bali yang akan diterapkan 11 hingga 25 Januari ini murni untuk menekan laju penyebaran virus corona di tanah air, khususnya pasca libur panjang Natal dan Tahun baru.

 

Namun Airlangga menegaskan kebijakan teranyar ini bukanlah karantina wilayah atau lockdown, melainkan hanya pembatasan mobilitas warga yang diperketat.

“Sekali lagi kita tidak melakukan lockdown, kita hanya pembatasan bukan pelarangan dan tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada dan mengantisipasi lonjakan akibat liburan,” kata Airlangga.

Renovasi Masjid Istiqlal, Presiden Jokowi : Bukan untuk Gagah-Gagahan!

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa renovasi Masjid Istiqlal yang menelan anggaran Rp511 miliar itu bukan untuk gagah-gagahan. Dia berharap, renovasi Istiqlal bisa menjadi kemegahan dan kebanggan umat Islam Indonesia.

“Renovasi Masjid Istiqlal agar menjadi semakin megah, bukan untuk gagah-gagahan, bukan hanya menjadi kebanggaan umat Islam, tapi juga menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, kebanggaan bangsa kita Indonesia,” ujar Jokowi saat meresmikan renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Kepala Negara mengingatkan agar renovasi ini sebagai bentuk syukur atas perjuangan para pemimpin umat Islam yang berjuang dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pemimpin umat Islam pada tahun 1953 silam juga membangun masjid sebagai simbol kemerdekan.

“Semangat ini jelas terekam pada tahun 1953, ketika para pemimpin umat Islam berkumpul dan mencetuskan ide mendirikan sebuah masjid sebagai simbol kemerdekaan Republik Indonesia dan telah disepakati namanya Istiqlal sebagai masjid yang dalam bahasa arab memiliki arti kemerdekaan,” kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta menambahkan, renovasi tidak hanya megah secara fisik, namun sebagai sarana meningkatkan iman dan taqwa dan sebagai pelopor dakwah moderasi muslim dunia.

“Saya berharap bukan hanya megah secara fisik, tapi jauh dari itu, sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT tempat pemberdayaan umat dan sebagai pelopor dakwah bil hal moderasi muslim dunia,” ucap Jokowi.

Ia menyampaikan, renovasi Masjid terbesar di Asia Tenggara itu diharapkan bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam mengembangkan syiar Islam dan membangun perdamaian.

“Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Istiqlal harus menjadi contoh dari masjid-masjid negara lain di dunia dalam mengembangkan syiar Islam yang menyejukkan, yang membangun toleransi dan membangun perdamaian,” kata dia.

Jokowi mengajak semua pihak untuk menjaga masjid yang menjadi ikon negara Indonesia dengan baik agar tetap indah, bersih, dan nyaman agar semakin banyak warga yang beribadah.

“Sehingga masjid istiqlal, semakin ramai makin makmur dan didatangi umat banyak-banyaknya,” ucap Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak umat muslim untuk tetap disiplin protokol kesehatan saat beribadah di tengah pandemi Covid-19.

“Mengingat penyebaran pandemi covid 19 masih terjadi di tengah kita, saya mengajak umat Islam yang menggunakan masjid istiqlal, baik untuk beribadah dan kegiatan lain untuk tetap mematuhi dengan disiplin protokol kesehatan dengan ketat,” tandasnya.

KKP : Ekspor Ikan Dari Manado Langsung ke Jepang Untungkan Pelaku Usaha

SuaraPemerintah.id – Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rina menyampaikan komoditas kelautan dan perikanan kini bisa langsung diekspor dari Ambon ke Jepang.

Rina mengatakan ekspor tersebut bisa memangkas waktu hingga 50 persen dari yang semula membutuhkan waktu 24 jam sampai 26 jam melalui rute Ambon–Jakarta–Narita (Jepang) menjadi 13 jam dengan rute Ambon-Manado-Narita.

“Kita patut berbangga, kini ekspor dari Ambon tidak perlu lagi ke Jakarta, jadi bisa lebih cepat,” ujar Rina dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (7/1).

Tak hanya dari segi waktu, lanjut Rina, ekspor langsung ini juga memangkas biaya pengiriman. Jika semula biaya kirim rata-rata Rp 42 ribu per kg menjadi Rp 24 ribu per kg. Rina mengungkapkan, ekspor komoditas perikanan dilakukan dengan menggunakan pesawat kargo yang rata-rata mengangkut muatan 12 ton per flight.

“Tentu ekspor ini bisa menurunkan beban operasional selain memangkas waktu,” sambung Rina.

Ke depan, Rina memastikan jajarannya akan terus membuka kemungkinan ekspor langsung dari daerah lain ke negara tujuan. Terlebih cara ini bisa memudahkan para pelaku usaha sekaligus meringankan beban operasional.

“Dengan begitu, harapan kita ekonomi di daerah bisa tumbuh melalui ekspor yang terus bergeliat,” ucap Rina.

Rina mengungkapkan, direct call ekspor ikan Manado-Jepang sekaligus menjadi kabar gembira, khususnya bagi pelaku usaha perikanan Sulawesi Utara dan sekitarnya. Terlebih provinsi tersebut memiliki potensi perikanan yang luar biasa.

Sebagai gambaran, nilai ekspor komoditas perikanan Sulawesi Utara pada tahun 2019 mencapai USD144,88 juta atau setara dengan Rp2,15 triliun. Nilai tersebut diperoleh dari volume ekspor yang mencapai 24,8 juta kilogram dan diekspor ke 31 negara.

Sementara Jepang, termasuk dalam tiga besar negara tujuan ekspor produk perikanan Sulawesi Utara. Pada tahun 2019, volume ekspor ke negeri sakura mencapai 3,9 juta kilogram dengan nilai USD29,09 juta.

“Tentunya potensi yang besar ini harus dikelola dengan semaksimal mungkin dan rasanya sangatlah tepat jika direct call ekspor Manado-Jepang diwujudkan karena ditunjang dengan potensi perikanan yang melimpah serta letak geografis Sulut yang sangat strategis,” urainya

Sementara itu, Kepala Balai KIPM Ambon, Ashari Syarif mengungkapkan, ekspor langsung Ambon-Narita tak lepas dari bincang-bincang rencana kegiatan ekspor ikan yang diawali ngopi bareng di kafe dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Maluku, Staf Khusus Gubernur dan Perwakilan Garuda.

Dari obrolan santai tersebut dihasilkan kesepakatan dan komitmen yang ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi antar instansi terkait pada 05 Januari 2021 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.

Sumut Siap Lakukan Vaksinasi Covid-19 Gubernur Harapkan Tidak Ada Penolakan

Sumut Siap Lakukan Vaksinasi Covid-19 Gubernur Harapkan Tidak Ada Penolakan

SuaraPemerintah.id – Sumatera Utara (Sumut) siap melakukan vaksinasi Covid-19 kepada para tenaga kesehatan mulai 14 Januari 2021. Diharapkan tidak ada penolakan, selain untuk keselamatan semua pihak, pelaksanaan vaksinasi juga sudah dipastikan aman.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai mengikuti rapat penanganan Covid-19 dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (6/1).

“Secara regulasi tidak ada alasan masyarakat menolak, jika rakyat menolak berarti mengorbankan orang lain, tidak usah pakai sanksi, semua harus menyadari vaksin ini untuk keselamatan semuanya makanya diawali Gubernur, sehingga Covid-19 ini selesai,” ujar Gubernur kepada wartawan.

Gubernur menyampaikan sebanyak 40.000 dosis vaksin sudah masuk Sumut. Vaksin tersebut diprioritaskan untuk 72.461 tenaga kesehatan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, Gubernur siap divaksin pertama. Namun hingga saat ini, Gubernur masih menunggu izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Khusus di tingkat nasional, Presiden yang pertama, kalau di daerah pasti Gubernur, di kabupaten berarti bupati dan walikota, selanjutnya dilakukan kepada seluruh tenaga kesehatan,” kata Gubernur.

Kepada Presiden, Gubernur melaporkan kondisi penanganan Covid-19 di Sumut. Hingga 5 Januari 2021, kasus aktif mencapai 2.064, kasus Sembuh 15.836 atau 85,2 %. Angka kesembuhan Sumut berada di atas rata-rata nasional yakni 83 %. Sementara itu total kasus konfirmasi mencapai 18.586.

“Kami berharap ini segera membaik, sedapat mungkin kami akan berbuat yang terbaik,” ujar Gubernur.

Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit menyampaikan, Sumut sudah siap melakukan vaksinasi covid-19. Untuk cold storage sebagai tempat penyimpanan vaksin di kabupaten/kota, pihaknya sudah meninjau dan tidak menemukan masalah.

Begitu pula dengan tenaga yang melakukan vaksinasi, Alwi menyampaikan, sampai saat ini sudah ada 1500 tenaga yang siap bertugas. Selanjutnya pihaknya akan melatih 1.000 orang lagi untuk tenaga vaksinasi. “Persiapan untuk vaksinasi, Alhamdulillah, tidak ada masalah,” kata Alwi.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan jumlah total vaksin hingga Januari sebesar 5.800.000 vaksin, Februari diharapkan 10.450.000, Maret berjumlah 13.300.000 vaksin harus terdistribusi dan bisa dilaksanakan vaksinasi di daerah. “Makanya saya minta kesiapan kita dalam rangka vaksinasi agar dicek dan dikontrol para Gubernur,” ujar Presiden.

Presiden juga mengharapkan yang pertama mengawali vaksinasi di tingkat provinsi adalah gubernur. Masyarakat juga diharapkan diberi pemahaman penuh mengenai vaksinasi. Kepala daerah juga diharapkan terus menggencarkan 3T (test, tracing dan treatment). Hal ini perlu dilakukan lantaran berdasarkan survei, motivasi masyarakat yang menjalankan protokol kesehatan masyarakat cenderung berkurang.

“Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur agar menggencarkan kembali masalah terkait kedisiplinan protokol kesehatan, karena surveinya memang disiplin protokol kesehatan menurun,” ujar Presiden.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi mengatakan logistik vaksinasi aman. Diharapkan vaksinasi tidak dijalankan sekaligus. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak seperti demam pada seluruh tenaga kesehatan. Maka diharapkan dilakukan sebanyak 2 tahap.

“Tahapan vaksinasi di setiap titik jangan sekaligus seluruh tenaga kesehatan, tolong kepala daerah dilakukan di setiap titik 2 tahap tidak sekaligus,” ujar Budi.** (H17)

Erick Thohir Minta Bio Farma Solid Pacu Kesiapan Vaksinasi Covid-19

Erick Thohir Minta Bio Farma Solid Pacu Kesiapan Vaksinasi Covid-19

SuaraPemerintah.idMenteri BUMN, Erick Thohir meminta PT Bio Farma (persero) untuk meningkatkan kemampuan dan memacu kesiapan kapasitas produksi, pengamanan rantai dingin (cold chain), dan distribusi untuk mendukung program vaksinasi COVID-19. Hal itu ditekankan Menteri BUMN di kantor pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/1) saat melakukan kunjungan kerja ke Bio Farma.

“Saya perintahkan kepada Bio Farma yang memiliki peran strategis dalam mendukung program vaksinasi covid-19 ini untuk terus memperkuat persiapan kapasitas produksi vaksin, penanganan cold chain, dan juga distribusi. Harus berjalan lancar dan tanpa hambatan karena seluruh masyarakat Indonesia menaruh harapan tinggi agar program vaksinasi nasional ini berlangsung sukses,” tegas Menteri Erick Thohir.

Didampingi Direktur Utama Honesti Basyir, Menteri Erick Thohir meninjau command center – tempat memonitor data produksi, penyimpanan dan distribusi secara realtime berbasis teknologi IoT (internet of things) – fasilitas produksi, dan penyimpanan vaksin COVID-19 di Bio Farma.

Dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) yang dimiliki Holding BUMN Farmasi Bio Farma, seperti barcode 2 Dimensi, GPS, sensor suhu ruangan penyimpan vaksin di Bio Farma dan armada distribusi,   akan menjalankan sistem sensor behaviour yang memantau gerakan armada, kondisi kendaraan, dan personel pengantar vaksin, baik saat pengiriman vaksin mulai Gedung Distribusi Bio Farma secara realtime, hingga titik akhir pengantaran ke Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi, Kota dan Kabupaten, atau Fasilitas Kesehatan.

“Sejauh ini saya menilai, Bio Farma siap memantau pergerakan vaksin yang sudah dikirim ke 34 provinsi. Saya meminta dengan hormat kepada para kepala daerah untuk menjaga agar vaksin-vaksin yang diterima berada dalam cold storage dengan suhu 2-8 derajat. Jangan sampai ada kegagalan dalam penyimpanan di daerah sehingga kualitas vaksin akan menurun karena penyimpanan tidak sesuai standar,” jelas Menteri BUMN.

Keberadaan pusat komando ini juga berfungsi membaca lokasi, kecepatan dan kondisi darurat lainnya;  jika termonitor hal di luar standar, sistem akan mengirim peringatan (alert) untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang diperlukan. Command Center juga dapat memonitor data pengiriman yang siap kirim hingga rasio pengiriman yang terlambat maupun tepat waktu.

“Kita bangga karena Bio Farma sudah meningkatkan kapasitas produksi dari 100 juta dosis menjadi 250 juta dosis tiap tahunnya. Saat ini, Bio Farma sudah mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan POM untuk memproduksi, menyimpan dan mengawasi mutu 100 juta vaksin COVID-19. Agar makin optimal, kami terus mendorong agar sertifikasi CPOB untuk tambahan kapasitas produksi 150 juta dosis bisa segera didapatkan,” ujarnya.

Menteri Erick Thohir juga mengapresiasi penggunaan Internet of Things (IoT) untuk memonitor produksi, suhu di tempat penyimpanan hingga truk pengiriman, dan distribusi vaksin secara akurat dan real-time. “Tidak hanya urusan penyediaan dan produksi. Yang juga menjadi misi penting Bio Farma: menjaga mutu dan ketepatan waktu hingga pengiriman terakhir ke seluruh provinsi. Jangan sampai gagal. Ini demi Indonesia,” ujarnya.

Bio Farma telah mendapatkan penugasan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk penyediaan vaksin selama tahun 2020-2022. Hingga kini, pemerintah telah melakukan pemesanan atau firm order 329,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari berbagai perusahaan farmasi internasional dan melalui COVAX Facility. Holding BUMN farmasi ini juga akan berperan penting dalam uji klinik dan produksi vaksin merah putih.

Selain itu, Bio Farma juga menyiapkan kapasitas untuk memproduksi 100 juta dosis vaksin COVID-19 multiplatform per tahun untuk Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), yang kemudian akan didistribusikan untuk berbagai negara di dunia. Produksi ini ditargetkan mulai akhir Kuartal IV tahun 2021 atau Kuartal I tahun 2022.

“Saya meminta tim Bio Farma solid dan memberikan totalitas untuk mendukung program vaksinasi ini. Kami berharap usaha-usaha maksimal yang dilakukan BUMN dapat mempercepat terwujudnya Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit,” tutup Menteri BUMN.

Pemenang Startup4Industry 2020 Ciptakan Otomasi Penopang Produksi IKM

Pemenang Startup4Industry 2020 Ciptakan Otomasi Penopang Produksi IKM

SuaraPemerintah.idKementerian Perindustrian terus mendorong industri kecil menengah (IKM) dapat bertransformasi ke arah digital seiring dengan perkembangan era industri 4.0. Langkah strategis ini untuk meningkatkan efisiensi dalam hal biaya, energi dan waktu sehingga IKM nasional bisa lebih berdaya saing global.

Guna mencapai sasaran tersebut, Kemenperin telah sukses menyelenggarakan ajang Startup4Industry 2020. Kegiatan ini merupakan bagian implementasi program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Dari gelaran Startup4Industry 2020, sebanyak 20 startup Indonesia dipilih menjadi finalis dan ikut serta dalam Expose Day.

Expose Day merupakan ajang show off solusi teknologi karya startup Indonesia kepada masyarakat dan para pelaku industri sehingga tema kompetisi tahun 2020 yaitu Indonesia Percaya Diri Dengan Teknologi Dalam Negeri dapat terwujud,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Kamis (7/1).

Gati menyampaikan, dalam ajang tersebut, dipilih lima pemenang dengan mempertimbangkan empat aspek, yakni peluang bisnis, teknis, kelayakan implementasi, dan dampak inovasi. “Salah satu pemenang Startup4Industry 2020 adalah PT. Mokko Otomasi Indonesia, sebuah perusahaan di Gresik, JawaTimur yang bergerak dibidang Automation, IT dan Sistem Kontrol di industri,” ujarnya.

CEO PT. Mokko Otomasi Indonesia M. Fajar Adiatmoko menyampaikan, semakin bertumbuhnya industri di Indonesia, semakin banyak pula sistem otomasi dan conveyor yang ada untuk menunjang produksi yang efesien dan efektif. “Sistem otomasi bertujuan untuk menciptakan sistem kendali yang bekerja secara otomatis dalam menjalankan mesin dan peralatan untuk fasilitas dan pabrik produksi,” jelasnya.

Berpengalaman sejak awal tahun 2016 dalam bidang industri manufaktur dan proses industri, PT. Mokko Otomasi Indonesia memiliki beberapa produk unggulan dengan sistem otomasi, antara lain Programable Logic Controller (PLC), Human Machine Interface (HMI), Servo Drive & Motor, Inverter (VFD), SCADA, dan Internet of Thinks (IoT).

Sedangkan sistem konveyor merupakan suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem ini banyak dipakai di industri untuk transportasibarang yang jumlahnya sangat banyak dan berkelanjutan. “Sebagai contoh, produk unggulan kami untuk mendukung ini adalah Belt Conveyor, Roller Conveyor, Modular Conveyor, Table Top Chain Conveyor, dan Palletizing System,” papar Fajar.

Rencana Vaksinasi 13 Januari Tunggu Izin EUA BPOM

Rencana Vaksinasi 13 Januari Tunggu Izin EUA BPOM

SuaraPemerintah.idPelaksanaan vaksinasi masih menunggu Emergency Used Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepala Dinas Kesehatan DIY drg. Pembajun Setyaning Astutie, M. Kes menjelaskan selama belum keluar EUA maka vaksinasi belum dapat dilaksanakan.

Rencananya, vaksinasi akan dilakukan pemerintah pusat pada 13 Januari dan 14-15 Januari oleh pemerintah daerah. “Tapi jika EUA belum keluar pada tanggal tersebut berarti mundur,”ujarnya usai mendampingi Gubernur DIY dalam Video Conference Penanganan Pandemi Covid-19 di Gedung Pracimasono, Komplek Kepatihan, Rabu (06/01).

Ia menambahkan, terjadi penurunan kedisiplinan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan. Untuk itu, sesuai himbauan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, masyarakat diharapkan mampu menjadikan 4M sebagai habit dan melekat dalam kehidupan sehari-hari.Sesuai amanah Undang-UndangNo 4 tahun 19084 tentang wabah, masyarakat dihimbau kooperatif.

“Individu harus disiplin. Harapan capaian imunisasi vaksin ini bagus,”imbuhnya.

Terkait dengan penanganan pandemi dalam bidang pemulihan ekonomi terutama bidang investasi, Menteri BUMN Erick Thohir dalam video conference tersebut menghimbau adanya percepatan layanan bagi pelaku usaha.

Selain itu, akan dilakukan pembatasan kegiatan dan mobilisasi dalam jangka waktu dua minggu pada 11-25 Januari nanti. Setelah jangka waktu tersebut, akan kembali dilakukan disiplin protokol kesehatan.