Beranda blog Halaman 4588

Peluncuran Bantuan Tunai 2021

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Januari 2021, meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19.

Bantuan Tunai Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni:

  1. Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan empat tahap langsung kepada penerima melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
  2. Program Sembako Rp200.000 per bulan per KK hingga Desember 2021.
  3. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp300.000 per bulan per KK hingga April 2021, disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Alokasi Anggaran:

  • Rp28,709 triliun untuk PKH
  • Rp42,5 triliun untuk Program Sembako
  • Rp12 triliun untuk BST.

Jokowi menegaskan bahwa Bantuan Tunai Tahun 2021 tidak akan ada potongan atau pungutan dalam bentuk apapun.

Berikan Bantuan Modal Rp2,4 Juta, Jokowi: UMKM Jangan Sampai Tutup!

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung menyerahkan bantuan modal kerja bagi sejumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di halaman tengah Istana Merdeka pada Rabu (6/1). Presiden Jokowi memberikan bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta kepada kepada pelaku UMKM.

Presiden mengatakan, bantuan modal sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan kepada tiap orangnya itu diberikan untuk meringankan beban yang dialami pelaku UMKM di saat pandemi. Kepala Negara memahami bahwa beban berat memang dialami oleh mereka, hanya saja hal yang sama juga terjadi di mayoritas negara lainnya.

“Oleh sebab itu, untuk sedikit membantu meringankan atau mungkin bisa menambah memberikan suntikan modal kerja kepada Bapak dan Ibu semuanya, kita memberikan bantuan modal kerja yang sudah Bapak dan Ibu pegang semua. Isinya Rp 2,4 juta,” kata Jokowi dalam Pemberian Bantuan Modal Kerja, Halaman Tengah Istana Merdeka, Rabu (6/1).

Jokowi mengatakan, semua pihak termasuk usaha mikro, kecil, menengah dan besar juga merasakan dampak dari pandemi covid-19 seperti omzet menurun, permintaan menurun dan lainnya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini Jokowi memberikan bantuan modal kerja.

“Jadi di dalam amplop itu kita membantu baik untuk modal kerja, untuk modal usaha karena saya tahu omzet Bapak Ibu pasti turun yang dulu jualan bisa Rp1 juta, mungkin sekarang jualan hanya bisa misalnya separuhnya atau sepertiganya,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pemerintah terus berusaha memberikan berbagai stimulus untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, seperti Bantuan Produktif Presiden hingga Bantuan Modal Kerja untuk pelaku UMK.

Jokowi optimis dengan adanya berbagai bantuan yang ditujukan kepada para pelaku UMK bisa membantu memulihkan ekonomi, sekaligus didukung dengan adanya vaksin yang rencananya akan siap dilakukan vaksinasi pada minggu depan bulan ini.

“Insya Allah bahwa keadaan ini akan ada waktunya untuk berakhir tapi memang bukan sekarang, isinya Rp 2,4 juta dihitung betul jangan sampai ada yang kurang. Jadi kembali lagi keadaan ini akan normal,” katanya.

Adapun Jokowi berpesan kepada para pelaku UMK yang mendapatkan bantuan modal kerja untuk tetap bertahan di kondisi pandemi covid-19 ini, jangan menyerah dan terus berusaha karena dia yakin pandemi ini akan ada akhirnya.

“Saya selalu tanyakan omzetnya turun berapa, keuntungan turun berapa (kepada pelaku UMK). Saya hanya titip bahwa dalam kondisi yang seperti ini yang paling penting jangan menyerah, pertahankan usaha Bapak Ibu semuanya meskipun untungnya kecil terus pokoknya bertahan,” pungkasnya.

Jokowi meminta kondisi pandemi Covid-19 tetap dihadapi dengan penuh semangat dan kerja keras oleh para pelaku UMKM. Bantuan modal kerja yang diberikan ini diharapkan dapat membuat usaha-usaha mikro dan kecil untuk kembali bergerak dan kemudian dapat berkembang.

“Jangan sampai usaha kita ada yang tutup. Dengan cara apapun pertahankan meski keuntungan kecil atau sedikit. Nanti bila keadaan normal omzet akan kembali normal,” terang Jokowi.

 

Kemperin Pacu Produktivitas IKM Tahu Tempe Lebih Higienis

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemperin) aktif mendorong produsen tahu dan tempe, yang merupakan pelaku industri kecil menengah (IKM), untuk terus meningkatkan produktivitasnya secara higienis dan efisien.

Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program pembinaan, seperti pendampingan, bimbingan teknis produksi dan sertifikasi keamanan pangan.

“Cara pengolahan yang mudah, mesin dan peralatan yang sederhana, membuat tahu tempe banyak diproduksi di seluruh pelosok tanah air. Dominannya berada di Pulau Jawa, yakni di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sebagian besar adalah pelaku skala kecil,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ikma), Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Rabu (6/1/2020).

Gati menjelaskan, tahu dan tempe merupakan produk makanan olahan yang berasal dari kedelai. Kedua produk tersebut sangat familiar bagi penduduk Indonesia, bahkan tidak jarang yang mengkonsumsi dalam frekuensi yang cukup tinggi.

“Hal ini tampak dari konsumsi tahu perkapita per minggu sebesar 0,15 kg dan konsumsi tempe perkapita per minggu sebesar 0,14 kg,” ungkapnya.

Selain karena harga yang terjangkau, tahu dan tempe juga mengandung banyak kandungan gizi. “Hampir 90% kedelai di Indonesia digunakan untuk pembuatan tahu dan tempe, sedangkan sisanya untuk produk lainnya seperti tauco dan kecap,” imbuhnya.

Guna meningkatkan produktivitas IKM tahu dan tempe, Kemenperin juga terus mendorong penerapan teknologi tepat guna, fasilitasi mesin dan peralatan, serta pemanfaatan program restrukturisasi mesin dan peralatan.

“Tidak hanya itu, dalam rangka penumbuhan wirausaha baru IKM tahu tempe dan produk olahan turunan tahu tempe, juga diberikan pembinaan SDM dan teknologi produksi seperti pelatihan manajemen dan teknis produksi serta diversifikasi produk,” papar Gati.

Bahkan, program industri hijau atau industri ramah lingkungan turut dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan produksi bersih serta fasilitasi mesin dan peralatan pengolahan limbah sentra IKM tahu dan tempe.

Tujuan program ini diberikan untuk mendorong para pelaku IKM tahu dan tempe menuju aktivitas usaha yang ramah lingkungan. “Kegiatan tersebut sudah dilakukan di daerah Magelang, Singkawang, Makassar dan Bandung,” sebutnya.

Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, baik dari sisi penggunaan bahan baku dan bahan penolong, serta penghematan penggunaan energi dan air dalam menghasilkan produk yang berbasis pada konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle).

“Diharapkan melalui program ini akan berdampak langsung pada pengurangan limbah yang dihasilkan dari proses produksi,” tambah Gati.

Lebih lanjut, Kemperin terus mendorong pemerintah daerah untuk membangun atau melakukan revitalisasi sentra-sentra IKM tempe dan tahu melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini sudah dimulai di beberapa kabupaten/kota, antara lain Malang, Balikpapan, Langsa, dan Kediri.

“Dengan adanya program revitalisasi sentra tersebut, tentunya akan memperbarui tempat-tempat produksi, dengan didukung mesin dan peralatan, serta pembangunan sarana IPAL,” terangnya.

Gati menyatakan, pihaknya juga memacu peningkatan daya saing produk melalui inovasi produk atau proses produksi. Misanya pelaku IKM Jadah Tempe “Mbah Carik” di Yogyakarta, yang telah melakukan inovasi teknologi produk olahan tempe sehingga umur simpan bisa sampai enam bulan.

“Mbah Carik terus berinovasi tidak hanya sekedar menjual olahan tempe. Untuk meningkatkan umur produk agar lebih tahan lama, Jadah Tempe Mbah Carik diproses dengan teknologi retort. Produk inovasi ini bisa bertahan hingga enam bulan sehingga konsumen dari luar Yogyakarta dapat membeli produk ini sebagai oleh-oleh,” paparnya.

Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dalam hal biaya, energi dan waktu, Kemenperin memberikan pendampingan pilot project implementasi 4.0 pada IKM Keripik Tempe Sanan di Malang yang dilakukan oleh Tempeniza.

Tempeniza merupakan pemenang Startup4Industry tahun 2019 dan merupakan produsen mesin berbagai kebutuhan pengolahan tempe dengan mengedepankan teknologi yang efisien dan terjangkau bagi UMKM tempe Indonesia.

“Tempeniza membuat mesin pengolah berbagai macam proses pengolahan tempe dengan teknologi tepat guna yang terjangkau, hemat energi, efektif dan efisien,” ujar Gati. Tempeniza juga menghadirkan solusi bagi pengusaha tempe skala kecil dengan merintis perusahaan mesin pengolah tempe higienis berdaya listrik rendah dan dijual dengan harga yang ekonomis.

Pemprov Jatim Optimalkan Fungsi Kios Pintar Dukung PJJ

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan, akan mengoptimalkan fungsi Kios Pintar yang tersebar di pedesaan. Optimalisasi oleh Pemrov jatim ini akan mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang pelaksanaanya masih berlanjut.

Diketahui peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan membuat Pemprov Jatim belum berani menerapkan pembelajaran tatap muka dan memilih mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh.

Emil menyatakan, Pemprov Jatim telah menggelar rapat koordinasi secara virtual bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yang salah satu pembahasannya terkait metode pembelajaran memasuki 2021.

“Untuk pendidikan, ada arahan dari Ibu Gubernur untuk memastikan di awal tahun baru persiapan semester yang akan kembali dilaksanakan, bagaimana kita tetap mengacu protokol kesehatan,” ujarnya di Surabaya, Rabu (6/1).

Emil kemudian menyampaikan hasil konsultasi dengan praktisi pendidikan, termasuk di antaranya dengan PGRI.

Pembahasannya tentang bagaimana menjadikan pembelajaran jarak jauh secara daring bisa dilakukan lebih efisien, baik untuk tenaga pendidik maupun untuk siswa.

Emil menyampaikan hasil konsultasi dengan praktisi pendidikan. Termasuk di antaranya PGRI. Yakni tentang bagaimana menjadikan PJJ lebih efisien baik untuk tenaga pendidik maupun untuk siswa.

“Hasil konsultasi dengan PGRI, kami sarankan kepada guru jangan memakai sesi video konferens untuk menyampaikan materi. Materi lebih baik direkam, disiapkan misalnya untuk dua-tiga minggu,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu akan membuat kuota data internet baik guru maupun siswa lebih efisien. Karena kuota data internet bisa dimaksimalkan untuk kegiatan diskusi pendalaman materi.

Emil sendiri mengakui, PTM seperti yang direncanakan oleh pemerintah pusat saat ini belum memungkinkan dilaksanakan di Jawa Timur. “Karena kasusnya naik, kan. Jadi bagaimana mengefektifkan jarak jauh.”

Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jatim sudah terjun ke berbagai daerah, terutama di pedesaan untuk mengenalkan konsep Kios Pintar kepada pelajar dan guru.

“Kios pintar seperti ATM untuk mengunduh materi pembelajaran tapi lokasinya berbasis desa berbasis sekolah. Sehingga masyarakat di desa mudah mengakses itu, tidak terbatas jaringan,” kata Emil.

Dia mengakui, Kios Pintar belum bisa merata ke setiap desa yang ada di Jawa Timur. Tapi dia memastikan, fasilitas itu sudah ada di sejumlah desa yang memang jaringannya sulit.

Pemerintah Umumkan PSBB Sekitar Jawa-Bali Mulai 11-25 Januari 2021

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah mengumumkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah sekitar Jawa dan Bali. PSBB ini berlaku pada rentang waktu 11-25 Januari 2021.

“Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” kata Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Rabu (6/1).

Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

“Oleh karena itu pemerintah membuat kriteria terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan ini sesuai dengan UU yang dilengkapi PP 21 Tahun 2020, di mana mekanisme pembatasan tersebut. Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi pembatasan,” ujar Airlangga.

Dalam mengambil kebijakan ini, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah melihat data perkembangan penanganan Covid-19, seperti zona risiko penularan virus corona, rasio keterisian tempat tidur isolasi dan ICU. Selain itu, pemerintah juga melihat kasus aktif Covid-19 yang saat ini telah mencapai 14,2 persen.

Menurut Airlangga, pembatasan sosial di provinsi, kabupaten, atau kota harus memenuhi parameter terkait penanganan Covid-19.

Parameter tersebut antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen. Selanjutnya, kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen.

Wilayah yang Wajib Menerapkan PSBB

Airlangga  menyebutkan sejumlah wilayah di Jawa-Bali yang dilakukan pembatasan aktivitas yakni, di Jakarta dan sekitarnya meliputi seluruh DKI Jakarta, Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Di Banten meliputi Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, dan Tangerang Raya. Di Jawa Barat di luar Jabodetabek yakni Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi. Di Jawa Tengah adalah Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. Di Yogyakarta yaitu Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Di Jawa Timur yakni Kota Malang Raya, dan Surabaya Raya.

Adapun di Bali adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Airlangga mengatakan, pembatasan aktivitas di Provinsi Jawa-Bali dilakukan karena di provinsi tersebut memenuhi salah satu atau lebih dari empat parameter yang telah ditetapkan sebagai landasan untuk melakukan pembatasan.

Aturan Pembatasan Aktivitas Sosial

Adapun pembatasan aktivitas meliputi pembatasan di tempat kerja dengan work from home sebanyak 75% dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kegiatan belajar-mengajar seluruhnya melalui daring. Sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan ketat.

Pembatasan jam buka kegiatan di pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB. Makan dan minum di tempat maksimal 25 persen dari kapasitas tempat, dan pemesanan take away atau delivery tetap diizinkan.

Selanjutnya kegiatan konstruksi tetap diizinkan 100% dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Mengizinkan tempat ibadah melakukan pembatasan sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan ketat, fasilitas umum dan kegiatan sosial/budaya dihentikan sementara dan kapasitas serta jam operasional moda transportasi diatur.

Selain itu juga meningkatkan operasi yustisi melalui unsur Satpol PP, Polri, dan TNI. Peraturan pembatasan tersebut diatur melalui peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah.

 

 

Anggaran Ditambah, BLT Pekerja Formal Gaji 5 Juta Lanjut di 2021

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menungkapkan bahwa bantuan subsidi upah/gaji (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan rencananya dilanjutkan pada 2021 ini. Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan pihaknya berencana untuk memberikan tambahan anggaran BLT Subsidi Gaji yang sebelumnya diberikan sebesar Rp1,2 juta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan tambahan anggaran ini untuk membantu masyarakat yang terdampak vaksin Covid-19. Kementerian Ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan tenggat waktu penyaluran hingga akhir Januari 2021.

“Kita akan memberikan tambahan anggaran subsidi gaji di bawah 5 juta dan kita memberikan kemudahan bagi UMKM,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (4/1/2021).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi bantuan subsidi gaji/upahsebesar Rp29,81 triliun telah menyasar 12,4 juta orang dengan masing-masing mendapatkan Rp2,4 juta. Sedangkan realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yakni sebesar Rp22,78 triliun untuk delapan juta KPM.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, subsidi gaji ini disalurkan untuk memberikan bantuan pada masyarakat yang terkena pandemi Covid-19.

“Kita terus memberikan bantuan seperti subsidi gaji bagi para pekerja yang di bawah gaji 5 juta,” ujar Sri Mulyani.

Kata dia, pemerintah juga memberi bantuan subsidi upah pendidik honorer di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp2,49 triliun dan Kementerian Agama (Kemenag) Rp1,13 triliun, serta subsidi kuota internet di Kemendikbud Rp3,82 triliun dan Kemenag Rp240 miliar.

Lalu, realisasi anggaran perlindungan sosial selama 2020 mencapai Rp220,39 triliun. Anggaran ini digelontorkan untuk membantu masyarakat yang terdampak selama pandemi covid-19.

“Perlindungan sosial ditingkatkan luar biasa (anggarannya) Rp230 triliun sendiri, dan ini hampir semuanya terealisasi. Kita membantu dalam berbagai hal,” bebernya.

Serta, realisasi kartu prakerja sebesar Rp19,98 triliun untuk 5,6 juta orang penerima, diskon listrik Rp11,45 triliun untuk 32,1 juta rumah tangga, bansos sembako Jabodetabek Rp7,1 triliun untuk 2,2 juta KPM, dan bantuan beras PKH Rp5,26 triliun.

Sri Muyani mengatakan proyeksi alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 mencapai Rp403,9 triliun atau naik dari rencana sebelumnya Rp372,3 triliun.

Total anggaran program PEN Rp403,9 triliun tersebut difokuskan untuk alokasi terhadap enam bidang yaitu kesehatan Rp25,4 triliun dengan SILPA Earmark 2020 Rp47,07 triliun yang akan dimanfaatkan untuk tahun ini dan perlindungan sosial Rp110,2 triliun.

Kemudian sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp184,2 triliun, UMKM dan pembiayaan korporasi Rp63,84 triliun, serta insentif usaha Rp20,26 triliun.

“Pemulihan ekonomi nasional akan terus didukung dalam APBN 2021,” ujarnya  webinar bertajuk Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun 2021 Quo Vadis Perempuan Indonesia di Jakarta, Senin (4/1/2021).

Di samping itu, kata dia, anggaran program PEN hingga akhir 31 Desember 2020, terealisasi Rp579,78 triliun atau 83,4% dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun. Bila merujuk anggaran PEN di atas yang mengalami kenaikan, maka program BLT BPJS Ketenagakerjaan bisa diperpanjang hingga 2021.

 

Kerjasama Strategis Pegadaian dan IWAPI Untuk Bangkitkan UMKM

Penulis
wicaksono
-
Kerjasama Strategis Pegadaian dan IWAPI Untuk Bangkitkan UMKM

SuaraPemerintah.id – PT Pegadaian (Persero) menggandeng Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) untuk membangun pemberdayaan anggota, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi melalui agen Pegadaian yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pegadaian Persero Kuswiyoto dengan Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi, Selasa (5/1/2021).

Sementara penandatanganan perjanjian kerjasama ditandangani oleh Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan, Damar Latri Setiawan, dengan Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi.

Direktur Utama PT Pegadaian Persero, Kuswiyoto menyambut baik kerja sama ini.

IWAPI sebagai organisasi wanita pengusaha dengan jumlah anggota dan jaringan binis yang luas, diharapkan dapat membantu UMKM di Indonesia cepat naik kelas dan dapat membantu Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menjadi agen Pegadaian.

Kerja sama juga akan berfokus pada penyediaan layanan Tabungan Emas dan fasilitas pembiayaan bagi para anggota IWAPI.

“IWAPI mempunyai anggota 30 ribu lebih di Indonesia yang berfokus pada UMKM. Kerja sama dengan IWAPI, kita akan membantu para pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan dengan menjadi agen Pegadaian. Selain itu Kerja sama akan fokus pada penyediaan layanan Tabungan Emas dan fasilitas pembiayaan.”  Ujar Kuswiyoto

Sementara Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi mengatakan penandatanganan MoU dengan Pegadaian merupakan kerja sama yang strategis, khususnya di tengah pandemi.

Nita menilai Pegadaian merupakan salah satu BUMN yang mampu membangkitkan UMKM, melalui bisnis yang dimiliki yaitu pembiayaan untuk UMKM, keagenan dan Tabungan Emas.

Melalui kerja sama yang terbina, Nita berharap dapat terlaksana dengan baik, dan meningkatkan pendapatan tidak hanya bagi anggota, tetapi juga bagi pelaku UMKM.

“MOU ini merupakan suatu kemitraan yang sangat strategis, terutama di masa pandemi. Hal tersebut karena banyak anggota dan pelaku UMKM yang terdampak. Kerjasama ini akan membantu UMKM dalam meningkatkan pendapatan melalui keagenan dan pengembangan usaha melalui pembiayaan UMKM”. kata Nita.

Kolaborasi strategis ini merupakan kerja sama pertama di awal tahun  2021.

Hingga saat ini tercatat lebih dari 800 perusahaan yang telah menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Pegadaian, diantaranya adalah BUMN, BUMD, swasta, asosiasi, perguruan tinggi dan instansi lainnya.

Kolaborasi ini akan terus dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memberikan dampak penigkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

KemenKopUKM Lakukan Transformasi Kebijakan Guna Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional

Penulis
Sopyan
-
KemenKopUKM Lakukan Transformasi Kebijakan Guna Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional

SuaraPemerintah.id – Dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi nasional, KemenKopUKM melakukan transformasi dan penguatan kebijakan, baik di internal Kementerian maupun di dua Badan Layanan Umum yang berada dibawah koordinasi KemenKopUKM yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) serta Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM).

Selain itu, transformasi organisasi dan penguatan kebijakan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya implementasi undang undang Cipta Kerja agar dapat mendorong penguatan kapasitas usaha Koperasi dan UMKM, peningkatan nilai tambah, serta penciptaan dan penumbuhan usaha baru.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan, Agus Santoso mengatakan, Menteri Koperasi dan UKM mendorong UMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya dengan cara menggabungkan diri ke dalam wadah koperasi agar lebih efektif untuk dapat didukung dengan pembiayaan serta pendampingan oleh LPDB-KUMKM melalui koperasinya.

Sejalan dengan langkah itu, Menteri Koperasi dan UKM juga melakukan reformasi layanan penyaluran dana bergulir oleh LPDB-KUMKM dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2020 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan adanya reformasi tersebut, penyaluran dana bergulir oleh LPDB-KUMKM diharapkan lebih mudah, lebih cepat, dan tepat sasaran.

Selanjutnya, Menteri Koperasi dan UKM memperkuat keberpihakannya kepada koperasi dengan mengeluarkan kebijakan agar mulai tahun 2020 LPDB-KUMKM lebih fokus untuk menyalurkan dana bergulir kepada koperasi untuk kemudian disalurkan kepada anggotanya.

“Kebijakan keberpihakan kepada koperasi tersebut tercermin dari jumlah penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM kepada koperasi yang pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp.2 Trilyun atau tumbuh signifikan sebesar 16% dibandingkan tahun 2019. Jumlah tersebut juga merupakan capaian sejarah baru penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM yang tertinggi sejak tahun 2008. Sejalan dengan prestasi tersebut LPDB-KUMKM juga melakukan transformasi internal untuk lebih meningkatkan kecepatan layanan dan kemudahan guna mendukung pengembangan usaha koperasi mitranya” tegas Agus dalam pemaparan Outlook 2021 Adaptasi dan Transformasi KUMKM, di Jakarta belum lama ini.

Menurut Agus, apabila LPDB-KUMKM bertugas untuk mendukung pengembangan usaha dari sisi pembiayaan, maka BLU yang lain, yaitu LLP-KUMKM bertugas memberikan layanan promosi dan pemasaran kepada Koperasi dan UMKM Indonesia.

Dalam meningkatkan layanan agar Koperasi dan UMKM bisa naik kelas, maka sejalan dengan transformasi kebijakan Kemenkop UKM, pada tahun 2020 LLP-KUMKM telah bertransformasi untuk mampu melakukan peningkatan layanan pendampingan, pelatihan, pelaksanaan pameran, kurasi produk, serta trading house baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.

Transformasi LLP-KUMKM tersebut dilakukan untuk membantu KUMKM dalam menangkap beberapa peluang pasar yang terbuka. Antara lain mulai tahun ini 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa Kementerian/ Lembaga, BUMN dan BUMD diarahkan untuk produk UMKM, selain itu merespon perubahan perilaku konsumen yang beralih dari pasar konvensional ke pasar digital.

Di era pandemi Covid-19, sebanyak 42 persen UMKM menggunakan sosial media/digital platform. Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan proses onboarding serta digitalisasi pemasaran dan transaksi keuangan. Peluang lain adalah perlunya pemenuhan kebutuhan konsumen yang bergeser ke produk alat kesehatan, makanan sehat, homecare, serta produk yang terjamin kualitasnya melalui proses sertifikasi halal.

Tranformasi Digital UMKM 

Agus Santoso menjelaskan, digitalisasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, meliputi komunikasi, informasi, transaksi (keuangan, pemasaran, dan pembayaran). Untuk itu, program digitalisasi UMKM perlu dilakukan tidak hanya melalui peningkatan kapasitas SDM, namun juga melalui perbaikan proses bisnis, perluasan akses pasar dan penciptaan local heroes / prime movers.

“Saat ini sekitar 16 persen atau 10,25 juta pelaku usaha UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital,  pencapaian tersebut sudah melebihi target 10 juta UMKM di akhir tahun 2020 yang terhubung dengan ekosistem digital,” tegas Agus.

Meski sudah mencapai target yang ditetapkan pemerintah, KemenKopUKM ingin digitalisasi UMKM ini terus berlangsung karena digitalisasi merupakan bagian penting dari program transformasi UMKM dan koperasi.

Hal ini juga diperlukan untuk merespon pola konsumsi masyarakat yang sudah berubah akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu KemenKopUKM akan terus memberikan dukungan perluasan akses pasar dan efisiensi proses bisnis karena Koperasi dan UMKM Indonesia harus mampu menangkap peluang digital.

Transformasi Internal dan Pengawasan Koperasi 

Selanjutnya, Agus Santoso menjelaskan bahwa transformasi juga dilaksanakan di tubuh KemenKopUKM, dimana struktur organisasi Eselon 1 nya dirampingkan dari semula 6 Kedeputian untuk menjadi 4 Kedeputian pada tahun 2021, yaitu Deputi Bidang Kewirausahaan, Deputi Bidang Perkoperasian, Deputi Bidang Usaha Mikro, serta Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

Khusus untuk peran Deputi Bidang Perkoperasian, dalam rangka upaya meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi yang lebih efektif, telah diterbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM ini merupakan upaya penguatan usaha koperasi di Indonesia, yaitu dengan menekankan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan oleh koperasi.

Aspek-aspek penting tersebut adalah untuk memastikan implementasi tujuh prinsip koperasi, compliance based, prudential dan risk based dalam pengelolaan usaha koperasi termasuk perhatian terhadap APU-PPT. “Selanjutnya dalam peraturan ini juga diatur pengelompokkan pengawasan koperasi berdasarkan 4 klasifikasi usaha koperasi yaitu buku 1, 2, 3, dan 4″ kata Agus.

Selain itu, menurut Agus, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengembangan koperasi semakin dipermudah antara lain dengan syarat pendirian koperasi primer yang menjadi minimal 9 orang, penguatan digitalisasi koperasi, serta pengembangan koperasi dengan prinsip syariah.

“Sesuai UU Cipta Kerja (Omnibus Law) koperasi mudah didirikan hanya dengan 9 orang. Dengan harapan bisa besar dan bersaing badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas,” tambahnya.

“dengan transformasi kebijakan ini kita memiliki harapan yang besar untuk memajukan Koperasi dan UMKM agar naik kelas. Dengan organisasi KemenKopUKM yang baru serta dukungan transformasi LPDB dan LLP-KUKM, kiranya juga mendapat dukungan dari masyarakat luas serta sinergi dari seluruh Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di Indonesia” Agus mengakhiri.

Bantuan Sosial Tunai Cair Hari Ini, Segera Cek Rekening

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300.000/bulan cair hari ini, bagi warga yang ingin mengetahui silahkan langsung mengecek apakah terdaftar sebagai penerima bansos Kemensos secara online.

Segera akses laman dtks.kemensos.go.id, lalu akan ada tiga pilihan ID Kepesertaan yang dimiliki.

ID Kepesertaan yang dipilih, di antaranya ID DTKS/BDT, Nomor PBI JK/KIS, dan NIK.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, bahwa program bantuan sosial tunai (BST) 2021 akan kembali disalurkan mulai Senin, 4 Januari 2021.

Risma menjelaskan, dana bantuan program BST 2021 akan diberikan sebesar Rp300.000 yang disalurkan setiap bulan, selama 4 bulan, yakni mulai Januari hingga April 2021.

Penerima program BST Rp300.000 ini, ditargetkan mencapai 10 juta penerima pada 2021.

BST merupakan program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 yang terdaftar sebagai peserta keluarga penerima manfaat (KPM).

Dengan begitu, masyarakat yang ingin mendapatkan dana bantuan program BST Rp300.000 pada 2021, harus menjadi peserta KPM yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk bantuan sosial se-Indonesia tahun 2021.

Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan.

Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) akan disalurkan dalam empat tahap melalui Himbara.

Lalu, program sembako akan disalurkan dari mulai Januari-Desember tahun 2021.

“Nilainya 200 ribu per KK per bulan,” kata Jokowi saat meluncurkan bansos di Istana Merdeka, Senin (4/1/2021).

Kemudian, Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan selama empat bulan, mulai Januari-April nilainya Rp 300 ribu per bulan per KK.

“Ini sudah jelas semuanya,” jelas Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, bahwa bantuan ini disalurkan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19.

Pulau Kaniungan, Wisata Rahasia di Kabupaten Berau yang Mempesona

Penulis
Sopyan
-
Pulau Kaniungan, Wisata Rahasia di Kabupaten Berau yang Mempesona

SuaraPemerintah.id – Kabupaten Berau menyimpan potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Jika dulu masyarakat hanya mengenal gugusan pulau Derawan, Maratua, Sangalaki dan Kakaban di wilayah utara, maka beberapa tahun belakangan ini, wisata pantai di sisi selatan Berau pun tak kalah memesona.

Salah satunya, Pulau Kaniungan. Keindahan pulau yang berada di sekitar Teluk Sumbang, Biduk-Biduk itu   benar-benar memikat. Ribuan pohon kelapa tak henti melambai menyapa setiap pengunjung yang datang. Pun serombongan ikan kecil berwarna-warni tak kalah meriah menyambut pengunjung setibanya di Dermaga Kaniungan.

“Selamat kepada Kabupaten Berau yang memiliki kekayaan pariwisata sangat luar biasa. Salah satunya, Pulau Kaniungan ini,” kata Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor, Kamis pekan lalu saat berada di Pulau Kaniungan.

Menurut istri Gubernur Kaltim H Isran Noor itu, tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki keindahan pantai dengan air yang bersih dan jernih kebiru-biruan. Wisatawan bisa nyaman bermain dengan ikan-ikan kecil di perairan pantai.

Pengunjung lainnya juga bisa menyaksikan lumba-lumba yang sedang bermain di antara Teluk Sumbang dan Teluk Sulaiman, tak jauh dari Pulau Kaniungan.

“Saya yakin, potensi Kaniungan akan semakin luar biasa setelah Covid-19 berlalu,” tegas Norbaiti.

Melihat peluang besar pariwisata Berau tersebut, Norbaiti mengingatkan agar masyarakat Teluk Sumbang dan Biduk-Biduk mampu memanfaatkannya dengan baik. Caranya dengan terus mengembangkan berbagai olahan produk kerajinan, baik berupa kebutuhan sehari-hari bagi para pelancong, souvenir,  maupun aneka jenis makanan ringan atau cemilan untuk dibawa pulang.

“Keindahan di sini tidak perlu diragukan lagi. Tidak banyak daerah punya yang seperti Kaniungan ini. Ke depan, wisatawan domestik maupun mancanegara pasti akan lebih banyak datang berkunjung.  Karena itu, masyarakat Teluk Sumbang, Biduk-Biduk dan Berau harus bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik,” pesan Norbaiti.

Namun Norbaiti mengingatkan, meski para wisatawan secara umum ingin melihat keindahan alam dan pantai, masyarakat dan pengelola tempat wisata harus sungguh-sungguh memberikan rasa nyaman bagi para pengunjung. Baik soal fasilitas umum, penginapan, kebersihan lingkungan dan lainnya.

Dia juga berharap pemerintah dapat membantu mempercantik lingkungan pulau tersebut, termasuk jalan lingkar untuk mengelilingi pulau tersebut. Melengkapinya dengan fasilitas publik seperti toilet dan jaringan seluler agar di mana pun pengunjung berada bisa dengan mudah menggunakan telepon pintar mereka.

“Semakin banyak wisatawan yang datang, maka produk-produk UKM bisa dijual di sini atau di Biduk-Biduk. Baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk oleh-oleh kembali ke daerah masing-masing,”   tutup Norbaiti.

1...4,5874,5884,589...4,867Halaman 4,588 dari 4,867