Beranda blog Halaman 4587

Kemenag Anggarkan 22 Miliar Percepat Akreditasi Prodi PTKI

Penulis
wicaksono
-
Kemenag Anggarkan 22 Miliar Percepat Akreditasi Prodi PTKI

SuaraPemerintah.id – Kementerian Agama (Kemenag) RI menganggarkan Rp 22 Miliar tahun ini untuk melakukan akreditasi Program Studi (Prodi) bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Anggaran tersebut oleh Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mengakreditasi 791 Prodi yang sudah terdata sejauh ini.

“Tahun 2021 harus lebih cepat lagi dalam melakukan akreditasi Prodi. Prioritasnya adalah Prodi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan dana yang disiapkan 22 miliar. Data yang siap diakreditasi sejumlah 791 Prodi,“  kata Direktur Diktis, Prof  Dr  Suyitno  MAg saat memberikan arahan tahun anggaran 2021 di depan para kepala sub direktorat Diktis, kepala seksi dan pejabat fungsional tertentu (JFT), di Jakarta, Selasa (5/1).

Suyitno yang juga guru besar UIN Raden Fatah Palembang itu menambahkan, akreditasi Prodi tersebut menjadi pintu masuk untuk akreditasi institusi.

Semua itu, sesuai dengan rencana beberapa tahun sebelumnya, harus didukung pula dengan kehadiran Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Sesuai dengan Sapta Program Diktis, Suyitno menyebut program kelima, percepatan akreditasi itu salah satunya dengan mendorong keberadaan LAM Keagamaan.

Hal itu  mengingat karena keterbatasan asesor di BAN-PT untuk Prodi di lingkungan Diktis, khususnya bidang keagamaan.

“Proses pengajuan LAM Keagamaan ini, alhamdulillah sudah berjalan sesuai prosedur. Semoga proposal studi kelayakan LAM Keagamaan yang telah disubmit akhir tahun 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera diproses. Sehingga,  Kemenag dapat diberikan mandat untuk menjalankan amanah dari LAM tersebut, syukur dimulai pada tahun 2021 ini,” ujar mantan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) ini.

Pembahasan awal tahun 2021 juga mempertegas agenda berikutnya dari Sapta Program Diktis, yaitu penguatan Ma’had al-Jamiah di PTKI  bekerja sama dengan direktorat pondok pesantren.

Menurut Suyitno, pada masa pandemi ini, di mana pembelajaran model daring atau pembelajaran jarak jauh diberlakukan, maka program Ma’had al-Jamiah, sekurangnya setahun para mahasiswa ikut dengan pesantren terdekatnya.

“Tentu saja, pondok pesantren yang sesuai dengan kriteria, seperti protokol kesehatan harus ketat dan jaringan internet harus kuat. Semua itu harus disiapkan dengan matang awal tahun 2021 ini,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof  Dr  Muhammad Ali Ramdhani yang juga hadir dalam rapat pimpinan memberikan arahan awal tahun 2021 program Diktis, meyakini hal tersebut akan terwujud dengan kerja sama semua pihak, terutama kerja tim Diktis.

“Saya percaya dengan sepenuhnya, apa yang direncanakan oleh direktur Diktis, insya Allah akan terwujud. Sebab, saya juga mendorong direktorat lain di Pendidikan Islam ini supaya dapat jalan bersama untuk mewujudkan visi misi agung dari Kemenag RI. Berjalan cepat itu penting, tetapi langkah bersama itu jauh lebih mudah akan mewujudkan program prioritas yang berdampak pada masa-masa yang akan datang”, ujar Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu.

Rapat pimpinan itu dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, 4-5 Januari 2021 di kantor Kementerian Agama RI Jakarta. Rapat dilaksanakan melalui daring dan luring dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pertamax Series dan Pertamina Dex Jadi Idola Masyarakat Kalimantan Selama Nataru

Penulis
Sopyan
-
Pertamax Series dan Pertamina Dex Jadi Idola Masyarakat Kalimantan Selama Nataru

SuaraPemerintah.id – Awal tahun 2021, Pertamina mencatat adanya peningkatan konsumsi pada Bahan Bakar Khusus baik untuk produk gasoline dan gasoil. Hingga (4/1) pada masa satgas yang dilaksanakan oleh Pertamina melalui Marketing Operation Region (MOR) VI Kalimantan, peningkatan konsumsi BBM berjenis gasoline terdapat di produk Pertamax dan Pertamax Turbo.

Peningkatan konsumsi Pertamax untuk wilayah Kalimantan pada masa satgas Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 meningkat sebanyak 14%  atau sebesar 658 KL/hari dari konsumsi normal harian yaitu 584 KL/hari. Tidak hanya Pertamax, Pertamax Turbo meningkat konsumsinya sebesar 28% (24 KL/hari) dari konsumsi normal harian yaitu 19 KL/hari.

Untuk wilayah Kalimantan Timur, Pertamax mengalami peningkatan konsumsi sebesar 3% (65 KL/hari) dibandingkan dengan konsumsi normal harian yaitu 36 KL/hari. Sedangkan untuk Pertamax Turbo, konsumsi meningkat sebesar 28% (7 KL/hari) dari konsumsi normal harian sebesar 6 KL/hari.

Wilayah Kalimantan Barat juga mengalami tren kenaikan untuk Pertamax yaitu 78% (65 KL/hari) dari konsumsi normal harian 36 KL/hari. Begitu pula dengan Pertamax Turbo yaitu meningkat 29% (2,4 KL/hari) dibandingkan konsumsi normal harian 1,9 KL/hari.

Pertamax di wilayah Kalimantan Selatan mengalami peningkatan sebesar 12% (258 KL/hari) dari konsumsi normal hariannya sebesar 231 KL/hari. Pertamax Turbo mengalami peningkatan juga yaitu 46% (8 KL/hari) dari konsumsi normal harian 6 KL/hari.

Untuk wilayah Kalimantan Tengah, Pertamax mengalami peningkatan konsumsi sebesar 7% (207 KL/hari) dibandingkan dengan konsumsi normal harian yaitu 195 KL/hari. Sedangkan untuk Pertamax Turbo, konsumsi meningkat sebesar 9 % (6,4 KL/hari) dari konsumsi normal harian sebesar 5,9 KL/hari.

Wilayah Kalimantan Utara juga mengalami tren kenaikan untuk Pertamax yaitu 25% (11 KL/hari) dari konsumsi normal harian 8,7 KL/hari. Belum ada konsumsi Pertamax Turbo di wilayah Kalimantan Utara.

Executive General Manager Regional Kalimantan Freddy Anwar menjelaskan bahwa tren peningkatan konsumsi yang positif ini telah memperlihatkan bahwa banyak masyarakat yang sudah lebih sadar akan bahan bakar yang berkualitas.

“Pertamax dengan RON 92 dan Pertamax Turbo RON 98, menunjukkan bahwa pengendara atau masyarakat sudah mengetahui produk mana yang berkualitas tidak hanya untuk kesehatan kendaraan tetapi juga untuk lingkungan yang lebih baik,” ungkap Freddy.

Peningkatan pada BBM berjenis gasoil terlihat pada produk Pertamina Dex, di mana untuk wilayah Kalimantan meningkat 7% (29 KL/hari) dibandingkan dengan konsumsi normal harian yaitu 27 KL/hari.

Produk Pertamina Dex di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat meningkat konsumsinya sebesar 20% (5,3 KL/hari) dan 3% (8,8 KL/hari) masing-masing dari konsumsi normal harian 4,4 KL/hari dan 8,5 KL/hari.

Untuk wilayah Kalimantan Selatan, Pertamina Dex mengalami peningkatan konsumsi sebesar 46% (7 KL/hari) dibandingkan dengan konsumsi normal harian yaitu 4,6 KL/ hari. Sedangkan, penurunan sales Produk Pertamina Dex terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 14% (8,4 KL/hari) dari konsumsi normal harian 9,7 KL/hari, serta belum ada konsumsi Pertamax Turbo di wilayah Kalimantan Utara.

Lebih lanjut Freddy menambahkan, “Pada masa liburan natal dan tahun baru, respon konsumen terhadap produk Pertamax Series dan Pertamina Dex meningkat, kita ketahui bahwa kedua produk tersebut dapat mempertahankan performa kendaraan tetap prima.”

Pertamina MOR VI hingga 10 Januari melaksanakan Satuan Tugas untuk BBM dan LPG di wilayah Kalimantan untuk memastikan kebutuhan BBM dan LPG untuk masyarakat terpenuhi. Demi memastikan penyaluran tersebut tanpa hambatan, masyarakat dapat berperan aktif untuk melaporkan apabila ada kendala di lapangan dengan menghubungi call center 135 atau email ke pcc@pertamina.com.*

BPJPH Tegaskan Penetapan Kehalalan Produk Tetap Kewenangan MUI

Penulis
Sopyan
-
BPJPH Tegaskan Penetapan Kehalalan Produk Tetap Kewenangan MUI

SuaraPemerintah.id – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso, menegaskan bahwa penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penegasan ini disampaikan Sukoso menyusul beredarnya informasi keliru di media sosial dalam beberapa hari terakhir yang menyatakan bahwa kewenangan MUI itu digantikan perannya oleh BPJPH.

“Fatwa penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia,” tegasnya di Jakarta, Rabu (06/01).

Sukoso memastikan, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mengubah kewenangan Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan kehalalan produk.

Pasal 33 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui pelaksanaan Sidang Fatwa Halal.

“Ketentuan yang sama ditegaskan juga dalam pasal 33 UU Cipta Kerja, bahwa penetapan kehalalan produk dikeluarkan oleh MUI melalui Sidang Fatwa Halal,” terang Sukoso.

“Jadi jelas, baik UU JPH maupun UU Cipta Kerja, keduanya sama-sama mengatur bahwa penetapan kehalalan produk menjadi kewenangan MUI,” lanjutnya.

Sukoso yang juga Profesor bidang Bioteknologi ini mengajak kepada pihak-pihak yang memiliki penafsiran keliru tentang regulasi Jaminan Produk Halal agar benar-benar memahami seluruh peraturan perundang-undangan JPH yang ada.

Sebab jika tidak, maka pemahaman keliru mereka akan menyesatkan pemahaman masyarakat yang menerima informasi tersebut.

Sebaliknya, dengan pemahaman yang tepat dan sejalan dengan regulasi, maka mereka justru dapat ikut berpartisipasi dalam menyosialisasikan Jamian Produk Halal dengan tepat kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Respon Dini Konflik Keagamaan, M-Harmoni Siap di Uji Coba Kemenag

Penulis
Sopyan
-
Respon Dini Konflik Keagamaan, M-Harmoni Siap di Uji Coba Kemenag

SuaraPemerintah.id – Kepala Balai Diklat Jakarta Nurudin menyampaikan progres pembangunan Sistem Peringatan dan Respon Dini konflik Keagamaan (M-Harmoni) sudah siap diujicobakan. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama menjadi leading sektor dari program ini.

“M-Harmoni merupakan singkatan dari Manajemen Harmoni. Sistem ini diproyeksikan sebagai salah satu pilar bagi pengembangan sistem yang lebih luas, yaitu sistem pengelolaan kerukunan umat beragama di Indonesia,” kata Nurudin saat beraudiensi dengan Sekjen Kemenag Nizar Ali, di Jakarta, Rabu (06/01).

“Pembangunan sistem menajemen kerukunan ini sejalan dengan program prioritas Kemenag yang juga masuk dalam Renstra Kemenag,” tambah Nurudin.

Nurudin berharap program ini bisa diimplementasikan pada tahun 2021. Karena penyiapan aplikasi untuk diuji coba sudah bisa untuk digunakan di seluruh Indonesia.

“Kita ingin sama-sama mensukseskan program pembangunan kerukunan umat beragama melalui sistem ini. Setjen menjadi leading sektor terkait pembangunan sistem ini,” kata Nurudin.

Sekjen Kemenag Nizar Ali menyampaikan bahwa secara institusi menyambut baik program ini. “Ini penting, dan inline dengan kebijakan Menteri Agama,” kata Nizar.

Disampaikan Nizar, untuk penyempurnaan aplikasi ini, perlu dilakukan uji coba di beberapa Kabupaten/Kota hingga Provinsi agar terlihat gambaran situasional potensi konflik, baik di Kemenag Pusat, wilayah hingga daerah.

“Satuan terkecil itu di kecamatan. Oke. Program ini jalan saja. DKI dan Jabar, bisa sebagai wilayah uji cobanya. Dan bisa dipercepat, dan butuh kecermatan dalam aplikasi ini. Kalau sudah diuji coba oleh ahlinya, aplikasi sudah oke, harus ada praktik atau piloting, uji coba di beberapa kabupaten. Kalau sudah clear, bisa diseminasikan di daerah lain,” papar Nizar.

Kata Nizar, uji coba ini penting. Prosesnya harus dicermati betul oleh SDM yang mempunyai keahlian di bidang IT dan orang lapangan, karena ini terkait kerukunan.

“Di sinilah pentingnya teman-teman lapangan. Sebab, sistem itu menyesuaikan kondisi di lapangan. Dan terakhir finishing lapangan dan sistem IT nya, untuk mendeteksi kerawanan konflik di lapangan,” kata Nizar.Nizar berharap, pada bulan Februari ini sudah pada level finalisasi sistem. Pada bulan Maret sudah bisa uji coba sistem.

Kapus FKUB Nifasri menambahkan pentingnya sosialisasi aplikasi ini agar mendapat masukan sebagai bahan penyempurnaan. Prinsipnya, FKUB mendukung pengembangan sistem ini.

“Perlu uji shahih, Kepala Balai Diklat perlu melibatkan pihak lain, untuk mendapatkan masukan baiknya aplikasi ini,” tutup Nifasri.

Kota Cirebon Raih Posisi Terbaik Kedua Penanganan Covid-19

Penulis
wicaksono
-
Kota Cirebon Raih Posisi Terbaik Kedua Penanganan Covid-19

SuaraPemerintah.id – Kota Cirebon berhasil menorehkan prestasi bergengsi di masa pandemi. Kota yang terkenal dengan sebutan kota udang tersebut mendapatkan rapor terbaik kedua dalam penanganan Covid-19 di Jawa Barat (Jabar).

Rapor bagus  yang diperoleh Kota Cirebon berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) yang diberikan kepada satgas penanganan Covid-19 di Jabar, yang menyangkut test, trace, treatment, prevention, governance dan results pada pertengahan Desember 2020.

Kota Cirebon sukses menempati posisi terbaik kedua tepat setelah Kabupaten Pangandaran.

Keberhasilan itu menjadi buah manis yang dipetik setelah menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

‘‘Itu membuktikan apa yang kita lakukan selama ini sudah on the track,’‘ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Edy Sugiarto, Rabu (6/1).

Meski sudah menempati peringkat kedua, namun Edy memastikan akan terus berupaya melakukan testing, tracing, isolating dan treatment kepada warga Kota Cirebon. Hal itu untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Untuk tes swab, Dinas Kesehatan Kota Cirebon sudah melakukan 19.965 tes, dengan hasil yang positif sebanyak 2.219 orang. Sedangkan untuk tracing, petugas Dinkes Kota Cirebon bisa melakukan terhadap 10-25 orang dari satu pasien yang positif Covid-19.

Sementara untuk pelaksanaan isolating, Kota Cirebon telah memiliki isolasi mandiri terpusat di tiga tempat.

Yakni, dua hotel yang disewa oleh Pemkot Cirebon serta di aula diklat BKKBN.

”Bahkan sewa dua hotel untuk isolasi mandiri sudah diperpanjang hingga Januari 2021,” kata Edy. Padahal sebelumnya, sewa dua hotel tersebut semestinya telah berakhir pada Desember 2020.

Saat ini, Pemkot Cirebon bersiap untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Kota Cirebon akan mendapat sekitar lima ribu dosis vaksin Covid-19.

Hari ini, Rabu (6/1), proses simulasi imunisasi vaksin Covid-19 akan dilakukan di aula Dinkes Kota Cirebon. Simulasi tersebut melibatkan 40 orang, terdiri dari 22 vaksinator dari puskesmas serta dari rumah sakit swasta dan pemerintah. Untuk tahap awal, vaksinasi Covid-19 akan diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes).

Sebanyak 3.091 nakes, baik yang bekerja di pemerintah maupun swasta sudah terdaftar untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Edy mengakui, masih ada nakes yang belum melakukan entry data. Karenanya, mereka diminta untuk segera melakukannya agar bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

Tingkatkan Produksi Kedelai Lokal, DIY Siapkan Lahan 5.000 Hektare

Penulis
wicaksono
-
Tingkatkan Produksi Kedelai Lokal, DIY Siapkan Lahan 5.000 Hektare

SuaraPemerintah.id – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DI Yogyakarta, serius mengawal program 5.000 hektare tanaman kedelai lokal yang merupakan program Kementerian Pertanian di tahun 2021.

Plt Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Syam Arjayanti menjelaskan selama ini pemerintah kesulitan mencari petani yang mau menanam kedelai lokal.

Dampaknya, pasokan stok kedelai lokal selalu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kedelai impor.

Bantuan tersebut berupa benih, pupuk, hingga obat antihama/penyakit, sedangkan varietasnya yakni kedelai grobogan dan anjasmoro.

“Kita akan mengembangkan 5.000 hektare dari bantuan APBN, dan penyaluran bantuan ini sudah disosialisasikan dan diusulkan sejak 2020 kemarin,” katanya, Rabu (6/1/2021)..

Dan di DIY hanya ada tiga kabupaten yang para petaninya bersedia menanamnya yakni Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul. Sementara itu Kabupaten Sleman sendiri sejauh ini tidak ada usulan petani yang berminat.

Selain itu, Menurutnya, kurangnya produktivitas kedelai lantaran petani hanya membuat kedelai sebagai tanaman selingan saja.

“Misalnya di Gunungkidul, kedelai hanya sebagai tanaman sisipan sebelum padi panen. Jadi budayanya seperti itu. Ini yg kedepan pihak Kementerian Pertanian berupaya untuk menggenjot produksi untuk memenuhi kebutuhan kedelai,” ucapnya.

Namun demikian, untuk ke arah sana diperlukan sinergitas dari lintas sektor.

Tidak hanya dari produksi saja, tapi pengusaha tahu tempe juga harus turut ambil bagian dalam penyerapan kedelai lokal.

Termasuk bantuan dari perguruan tinggi dari sisi teknologi untuk meningkatkan produktivitas panen.

“Kami juga edukasi ke masyarakat agar mau mengkonsumsi tahu tempe dengan bahan kedelai lokal,”tambahnya.

Produksi kedelai di tahun 2020 hanya sebesar 8.506 ton. Jika melihat kebutuhan sebesar 38.823 ton, maka kekurangannya masih sangat tinggi.

Menurutnya, petani tidak tertarik untuk menanam kedelai, karena harga kedelai lokal selalu kalah bersaing dengan kedelai impor, atau selisih harga yang mencapai Rp 2.000-an perkilogramnya, sementara impor tidak dibatasi.

“Sebenarnya kondisi kenaikan harga kedelai impor ini menjadi momentum untuk mengangkat kedelai lokal. Sebab disparitasnya sudah tipis. Harga kedelai lokal di kisaran Rp 9.800 dan kedelai impor di kisaran Rp 10.000,” ujarnya.

1,2 Juta Vaksin Sudah Didistribusikan, Presiden Instruksikan Pemda Bersiap Vaksinasi

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan, hingga hari Minggu malam (3/1) kemarin, sebanyak 1,2 juta vaksin telah mulai didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, pihaknya akan menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memulai vaksinasi yang pada tahap awal diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Proses distribusi tersebut merupakan bagian persiapan rencana vaksinasi gratis yang akan segera dilakukan dalam beberapa waktu mendatang setelah memperoleh izin penggunaan darurat dari BPOM dan memenuhi aspek kehalalan dari MUI.

Presiden Joko Widodo, saat memberikan arahan dalam rapat terbatas mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 6 Januari 2021, meminta pemerintah daerah untuk bersiap menjalankan program vaksinasi ini di wilayah masing-masing.

“Saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul agar dicek dan dikontrol oleh para gubernur,” ujarnya.

Kepala Negara menyampaikan, hingga saat ini Indonesia telah memesan kurang lebih sebanyak 329,5 juta dosis vaksin yang belum termasuk komitmen opsi penambahan pesanan. Untuk memastikan resiliensi atau keterjaminan tersedianya vaksin, pemerintah akan mendatangkan ratusan juta dosis vaksin tersebut dari setidaknya lima sumber.

“Dari Sinovac itu 3 juta plus 122,5 juta. Dari Novavax itu 50 juta, dari COVAX/GAVI itu 54 juta, dari AstraZeneca 50 juta, dan dari Pfizer 50 juta vaksin. Artinya jumlah total yang telah firm order itu 329,5 juta vaksin. Hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan,” tutur Presiden.

Untuk diketahui, dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin dan 15 persen sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka total vaksin yang dibutuhkan untuk kurang lebih 181 juta rakyat adalah sekitar 426 juta dosis vaksin.

Terkait hal tersebut pemerintah sudah memastikan bahwa jumlah kebutuhan dosis vaksin itu dapat dipenuhi melalui berbagai opsi yang sudah ditempuh.

Mengenai waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan program vaksinasi, Jokowi memberikan tantangan kepada jajarannya untuk menyelesaikan vaksinasi dengan cepat.

Menanggapi hal tersebut Menteri Budi Gunadi Sadikin akan berusaha keras dan maksimal untuk menyelesaikan vaksinasi secepatnya.

“Di atas tadi Bapak Presiden memberikan tantangan apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan? Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari teman-teman untuk bisa melakukan ini,” tuturnya.

Di tahapan pertama, pemerintah akan memulai vaksinasi bagi sekitar 1,6 juta tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Berikutnya, vaksin akan diberikan bagi 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta masyarakat dengan usia lanjut.

Sepanjang Tahun 2020, Pelanggan Transjakarta Capai 131.454.252

Penulis
Sopyan
-
Sepanjang Tahun 2020, Pelanggan Transjakarta Capai 131.454.252

SuaraPemerintah.id – PT Transjakarta terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan pelayanan bagi para pelanggannya. Berbagai prestasi dan kemajuan berhasil dicatatkan oleh BUMD Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi sepanjang tahun 2020.

Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Sardjono Jhony Tirtokusumo mengatakan, sepanjang tahun 2020, jumlah pelanggan Transjakarta mencapai 131.454.252.

“Jumlah tertinggi tercatat pada 2 Maret 2020 dengan jumlah 1.037.517 pelanggan,” ujar Jhony, Rabu (6/1).

Adapun berbagai capaian Transjakarta sepanjang tahun 2020, dikutip dari laman instagram @pt_transjakarta di antaranya telah melaksanakan pencanangan pembangunan jembatan sekaligus hubungan integrasi antara Halte TJ CS2 Koridor 13 dengan Stasiun MRT ASEAN di bulan Januari.

Kemudian pencapaian pelanggan per hari sebanyak 1.006.579 pelanggan, pencegahan penyebaran COVID-19 di transportasi publik serta memberikan layanan khusus Java Jazz festival dan layanan khusus selama Stasiun Manggarai direvitalisasi di bulan Februari.

Pada Maret 2020, Halte Transjakarta telah dilengkapi dengan wastafel portable bekerja sama dengan PAM Jaya, PD PAL Jaya, Jaya Kontruksi dan Bazis Baznas DKI Jakarta serta memberikan layanan khusus tenaga rumah sakit dan puskesmas hingga saat ini.

Selama bulan April, Transjakarta menggelar kegiatan bagi-bagi masker, hand sanitizer yang merupakan program CSR perusahaan swasta kepada pelanggan dan petugas Transjakarta. Lalu meluncurkan website khusus layanan Transjakarta di masa pandemi yaitu covid19.transjakarta.co.id serta ada peringatan Hari Kartini dengan mengapresisasi pertugas perempuan dengan memberikan bunga dan cokelat.

Di bulan Mei, Transjakarta telah mendistribusikan sembako kepada pengemudi angkot reguler, pembagian APD kepada puskesmas , pembagian 1.550 bantuan bahan pokok bagi warga sekitar depo Transjakarta.

Pada Juni, Transjakarta telah melakukan penataan kawasan transit Tanah Abang. Menggerakan kampanye #bangkitbersama yang dilaksanakan bersama MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Lalu, pada Juli 2020, melakukan penandatanganan perjanjian pokok penyelengaraan sistem integrasi, melaksanakan uji coba bus listrik di rute EV1, mengaktifkan kembali layanan royal trans dan dengan metode pemesanan melalui aplikasi TIJE.

Di bulan yang sama Transjakarta juga menyediakan vanding machine untuk kartu uang elektronik pada halte-halte Transjakarta dan menggelar Program Tjubit (Tjuan Bareng Transjakarta) secara live di akun instagram @pt_transjakarta.

Kemudian pada Agustus, Transjakarta menggelar Upacara Bendera HUT ke-75 RI secara virtual melalui kanal youtube dan instagram resmi PT Transjakarta.

Di bulan September, Transjakarta meluncurkan The All New Mikrotrans yang dirilis dalam rangka hari pelanggan nasional serta menyediakan wastafel khusus penyandang disabilitas.

Sedangkan di bulan Oktober, PT Transjakarta meluncurkan aplikasi TIJE dengan fitur-fitur canggihnya yang makin mempermudah mobilitas pelanggan di masa pandemi COVID-19.

Kemudian melaksanakan pembangunan kembali halte yang terdampak aksi unjuk rasa 8 Oktober 2020. Kegiatan ini dilakukan berkolaborasi dengan jajaran dinas terkait Pemprov DKI Jakarta.

Kemudian di bulan November, seluruh halte Transjakarta dilengkapi fasilitas wifi berkecepatan tinggi tanpa bayar dan tanpa batas kuota. Masih di bulan yang sama terdapat juga program cashback 50 persen dari LinkAja untuk pembelian tiket QR.

Terakhir di bulan Desember 2020, uji coba low emision zone di kawasan Kota Tua oleh Dinas Perhubungan dan pengoperasian kembali GR 4 dan GR 5 serta pembangunan Halte Pasar Baru yang berlangsung sampai 16 Januari 2021. Di bulan yang sama, Halte Transjakarta Bank Indonesia sementara juga mulai dioperasikan selama berlangsungnya pembangunan MRT Fase 2.

 

Wujudkan Kerukunan Umat Beragama, Pemkot Semarang Raih 2 Penghargaan Harmony Award

Penulis
Sopyan
-
Wujudkan Kerukunan Umat Beragama, Pemkot Semarang Raih 2 Penghargaan Harmony Award

SuaraPemerintah.id – Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam menjaga keberagaman dan kerukunan umat beragama di Ibu Kota Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-75, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pun menganugerahkan Harmony Award kepada Pemkot Semarang.

Tak tanggung – tanggung, dua kategori penghargaan Harmony Award diberikan kepada Pemkot Semarang, yaitu untuk Wali kota Semarang, Hendrar Prihadi sebagai pembina Forum Kerukunan Umat Beragama, serta satu lagi untuk kategori organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama itu sendiri. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi kepada Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin yang mewakili Pemerintah Kota Semarang, Selasa (5/1) di Aula Kementrian Agama Jakarta Pusat.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengibaratkan agama seperti olah raga sepakbola, yang mana di satu sisi bisa mendamaikan, namun juga bisa membuat cerai berai. “Jika pemainnya bagus dan penegakan aturannya baik, maka permainannya cantik dan enak dilihat. Tapi sebaliknya, jika pemainnya tidak baik dan wasit berat sebelah pasti akan muncul kritikan,” tekannya.

Dirinya menegaskan jika harmonisasi antar umat beragama seperti yang ada di Kota Semarang dan beberapa daerah lainnya, harus menjadi contoh dan ditularkan kepada yang lain. “Maka sudah selayaknya dibangun bersama sama dan menjadi hak bersama-sama antar semua umat beragama,” lanjut Yaqut.

Di tempat terpisah, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi balik mengapresiasi Kementerian Agama yang telah menginisiasi Harmony Award, sehingga dapat semakin memotivasi banyak pihak, untuk terus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada pak Menteri bersama Kementerian Agama yang telah menginisiasi Harmony Award, sehingga dapat membuka ruang untuk berbagai daerah di Indonesia saling menginspirasi. Ini tentu akan semakin memotivasi seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kota Semarang dalam menjaga kerukungan,” tuturnya.

Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut juga berterima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kota Semarang, terkhusus pada Forum Kerukunan Umbat beragama, yang telah berkontribusi besar dalam menjaga keberagaman di Kota Semarang.

“Dan tentu saja saya bersyukur, karena dengan keberagaman masyarakat di Kota Semarang, yang terdiri dari banyak etnis, budaya, dan agama, sampai saat ini kondusifitas bisa terus kita jaga. Alhamdulillah warga Kota Semarang tidak melihat keberagaman sebagai sebuah persoalan, melainkan justru sebaliknya menjadi sebuah kekuatan untuk membangun kota ini menjadi lebih baik,” tandasnya.

Di sisi lain, Hendi juga menyisipkan pesan akan pentingnya menjaga kerukungan umat beragama serta kondusifitas di Kota Semarang, untuk dapat semakin menggiatkan pembangunan di kota yang dipimpinnya saat ini. “Jika sudah demikian program-program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah pun dapat berjalan dengan baik,” pungkas Hendi.

Presiden Minta Gubernur Divaksinasi Pertama di Tiap Daerah, Ganjar Siap Jadi Contoh

Penulis
Sopyan
-
Presiden Minta Gubernur Divaksinasi Pertama di Tiap Daerah, Ganjar Siap Jadi Contoh

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap menjadi yang pertama divaksin di Jawa Tengah. Hal itu menyusul perintah dari Presiden RI Joko Widodo saat Rapat Terbatas bersama Menteri dan Gubernur pada Rabu (6/1/2021).

Dalam rapat itu, Presiden Jokowi meminta seluruh daerah benar-benar mempersiapkan dengan matang rencana vaksinasi. Agar masyarakat tidak ragu, maka pemimpin daerah diminta memberikan contoh.

“Setelah nanti saya disuntik vaksin, saya minta didaerah orang yang pertama disuntik adalah gubernur didampingi tenaga kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Jadi misalnya hari ini saya disuntik, besoknya giliran seluruh gubernur,” katanya.

Jokowi juga menerangkan rencananya vaksinasi akan dimulai pekan depan. Saat ini, pihaknya masih menunggu izin penggunaan/edar darurat (Emergency Use of Authorization) dari BPOM yang ditargetkan keluar dalam waktu dekat.

“Kalau belum ada izin itu, kita belum akan melakukan vaksinasi. Tapi kami berharap cepat, sehingga minggu depan bisa dimulai,” ucapnya.

Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan siap menjadi yang pertama divaksin di Jawa Tengah. Menurutnya, hal itu dapat memberikan contoh pada masyarakat sehingga mereka semakin yakin.

“Saya kira perintah Presiden bagus, akan bisa menjadi contoh. Saya sendiri siap. Siaplah, masak ora siap (masa tidak siap), Presiden saja siap kok. Ya memang tadi Presiden memberikan catatan menunggu izin dari BPOM, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa keluar,” ungkapnya.

Ganjar menegaskan, Jateng sebenarnya sudah menyiapkan secara matang terkait vaksinasi. Target pertama yang disasar adalah tenaga kesehatan.

“Saya sih memberikan banyak kesempatan kepada mereka yang berhak, tapi kalau contoh dari pejabat penting, maka pejabat yang harus pertama. Saya kira, kalau pakar ngecek, BPOM ngecek, kita harus yakin. Tapi kalau memang butuh contoh, saya kira nantinya bupati/ wali kota bisa mengikuti setelah kami,” ucapnya.

Usulkan GeNose

Dalam rapat tersebut, Ganjar juga mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk memanfaatkan GeNose C19, alat pengecekan Covid-19 buatan UGM. Menurutnya, alat itu simpel, mudah digunakan dan murah untuk meningkatkan proses tracing di seluruh daerah.

“Melihat pembahasan hari ini, terbukti bahwa memang terjadi peningkatan. Maka kita tidak perlu panik, yang harus dilakukan adalah testing dan tracing lebih massif,” katanya.

Peningkatan tracing dan testing itu, lanjut Ganjar, tentu membutuhkan peralatan. Kalau semua Puskesmas memiliki laboratorium PCR, maka akan gampang. Permasalahannya, tidak semua punya karena peralatan PCR sangat mahal.

“GeNose tidak, semua orang gampang menggunakan. Alatnya portabel, pengecekan cepat dan harganya murah. Maka tadi saya usulkan pada Presiden semua menggunakan GeNose untuk membantu surveilans melakukan tracing,” jelasnya.

Dengan GeNose, maka proses tracing dan testing akan semakin mudah dan cepat. Ketika ada satu yang positif, maka 30 orang kontak dekat dan erat dapat diminta meniupkan nafas ke kantong dan dicek untuk mengetahui hasilnya apakah positif atau negatif.

“Dengan kecepatan itu, maka bisa dilakukan treatment dengan cepat. Oh kamu OTG (orang tanpa gejala) tidak usah ke rumah sakit, kamu ada gejala harus dirawat dan sebagainya. Treatment nilah yang akan lebih cepat dengan GeNose. Lebih dari itu, ini cerita karya anak bangsa yang harus didukung. Saya mendukung penuh, makanya Jateng pakai GeNose,” tutupnya.

1...4,5864,5874,588...4,867Halaman 4,587 dari 4,867