Beranda blog Halaman 4586

Luncurkan Buku AKHLAK, Erick Thohir Ingin BUMN Bisa Mendunia

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Sebagai upaya untuk membenahi BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meluncurkan buku berjudul Akhlak Untuk Negeri. Buku yang ditulis bersama Presiden ESQ Group Ary Ginanjar Agustian ingin diharapkan bisa menjadi pedoman untuk membangun BUMN agar bisa mendunia.

“Akhlak berarti khuluk, yang berarti tingkah laku atau pembawaan karakter diri sendiri. Prinsip yang saya yakini, akhlak jadi pilar organisasi. Prinsip inilah yang saya ingin terapkan ke tim yang saya pimpin,” ujar Erick dalam peluncuran buku tersebut, Rabu (6/1/2021).

Mantan bos Inter Milan itu menjelaskan, AKHLAK merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Buku “Akhlak untuk Negeri” merupakan buah karya pemikiran Erick dibantu Presiden ESQ Group Ary Ginanjar Agustian dalam penyusunan buku itu.

“Saya meyakini pada akhirnya setiap insan akan dikenang karena reputasi dan legacy. Reputasi adalah sebuah akumulasi dari perilaku, prestasi, hingga membentuk konsistensi,” ujar Menteri Erick.

Dia pun berharap agar slogan ini bisa menjadi dasar untuk memajukan BUMN lebih baik lagi.

“AKHLAK jadi dasar kesuksesan yang kita harapkan. BUMN tidak jago kandang, tapi juga mendunia. Kenapa kita tidak? Tentu sebelum ke sana, kita harus jaga reputasi BUMN dan manfaat bagi kemakmuran rakyat,” kata dia.

Menteri BUMN Erick Thohir meluncurkan buku “Akhlak untuk Negeri” sebagai bagian upaya mendorong BUMN mendunia. Menurut Erick, BUMN mempunyai cukup modal untuk merambah ke pasar internasional. Misalnya, BUMN mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni untuk mewujudkan hal tersebut.

“BUMN tidak pernah kekurangan orang pintar. Seperti senior saya Pak Tanri Abeng dan Pak Dahlan Iskan. Tapi, pintar saja tidak cukup, tapi juga dasarnya akhlak sebagi core value,” ungkap Erick.

Erick mengatakan bahwa BUMN tidak hanya “jago kandang”, tetapi harus mendunia (go global).

“Yang saya ingin benahi bahwa BUMN adalah amanah yang tentu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun secara nasional khususnya hingga internasional,” kata Erick kepada 1.000 partisipan yang hadir, antara lain direksi dan komisaris BUMN serta pimpinan senior dan tim penggerak budaya AKHLAK.

Dalam kesempatan itu, dihadiri juga Menteri BUMN Pertama Tanri Abeng, Meneg BUMN ke-7 Dahlan Iskan.

“Saya sangat menyambut baik buku AKHLAK ini karena bersumber dari otak Pak Menteri Erick Thohir langsung bersama sahabat saya, yaitu Ary Ginanjar,” kata Tanri.

Dahlan Iskan memuji penyusunan buku ini karena sangat merepresentasikan diri Erick Thohir.

“Saya melihat buku ini sebetulnya itulah Erick Thohir. Kalau membaca buku, kita akan tahu personifikasi Meneg BUMN Erick Thohir,” ucapnya.

Dahlan bahkan mengapresiasi Erick Thohir yang mengonsep sendiri corporate culture Kementerian BUMN.

Presiden ESQ Group Ary Ginanjar Agustian mengatakan buku Akhlak untuk Negeri menjadi sarana yang efektif dalam mengimplementasikan core value Akhlak yang dicanangkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ary yang membantu penulisan buku tersebut mengaku sangat antusias mengingat pemikiran brilian Erick yang ingin memajukan BUMN dengan core value Akhlak.

“Sebenarnya ini semua sudah ditulis Pak Erick tapi dalam bentuk SK (surat keputusan) atau peraturan menteri yang tidak membumi dan masuk ke hati. Dengan buku ini justru menjadi energi dan inspirasi,” ujar Ary saat peluncuran dan bedah buku Akhlak untuk Negeri di Jakarta, Rabu (6/1).

Menhub : Pelabuhan Patimban Bisa Kalahkan Shanghai dan Singapura

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pelabuhan Patimban menjadi primadona baru untuk Indonesia. Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyebut Pelabuhan Patimban menjadi objek vital bagi perekonomian Indonesia yang bisa mengalahkan Pelabuhan Shanghai dan Singapura.

Pelabuhan Patimban ditargetkan menjadi pelabuhan internasional premium yang dapat menjalankan kapasitas kumulatif terminal kontainer 7,5 juta TEUs dan terminal kendaraan 600.000 CBU per tahun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan pihaknya menginginkan Pelabuhan Patimban dapat menjadi pelabuhan berskala internasional dengan kapasitas kumulatif mumpuni yang dapat bersinergi dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

”Saya optimis dan pede dengan Pelabuhan Patimban, jika sinergi dengan Tanjung Priok, Indonesia bisa setara bahkan mengalahkan Shanghai dan Singapura, Patimban sebagai work connecting port” Ujar Budi Karya penuh semangat.

Pada 20 Desember 2021, Presiden Joko Widodo melakukan soft launching dan mengoperasikan ekspor pertama kali. Pelabuhan Patimban terang Menhub, akan memperkuat keberadaan Tanjung Priok yang sudah terlalu padat dan menimbulkan kemacetan di Bekasi dan Jakarta.

Proyek ini merupakan PSN dengan pendanaan dari pinjaman lunak atau Official Development Assistance (ODA) Loan dari Pemerintah Jepang. Kemudian, tahap selanjutnya pendanaannya melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha.

“Pelabuhan ini melengkapi Bandara Internasional Jawa Barat yang terlebih dahulu beroperasi diharapkan menstimulasi dari dan aglomerasi rebana, Cirebon, Kertajati, kawasan industri Karawang, Subang, Majalengka, dilengkapi urat nadi jalan tol Jakarta-Semarang-Surabaya,” katanya.

Dia menegaskan aspek konektivitas ini sangat didukung akses tol ke Pelabuhan Patimban yang dalam beberapa tahun atau targetnya pada 2023 dapat rampung.

“Dua serangkai pelabuhan internasional dan bandara internasional yang terkoneksi industri dengan tol dan non-tol Jakarta hingga Surabaya akan menumbuhkan sektor industri di sekitar Patimban akan menumbuhkan berbagai sektor perekonomian, industri, ritel, properti, perdagangan, akan jadi ladang bisnis menggiurkan di kawasan segitiga emas tersebut,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan dwelling time di Pelabuhan Patimban hanya kurang dari dua hari dengan akses yang lebih cepat dapat membantu menurunkan biaya logistik nasional.

Menhub menuturkan Pelabuhan Patimban akan dikelola oleh perusahaan swasta dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) yang dilakukan oleh Konsorsium Patimban.

“Patimban dikelola swasta dengan skema KPBU atau PPP diharapkan dapat memberi layanan prima, mengelola dwelling time bisa kurang dari 2 hari, bersamaan dengan pengurangan biaya tracking [karena jarak lebih dekat ke industri] dan dwelling time, ini akan berkontribusi mengurangi biaya logistik nasional secara signifikan,” paparnya, Kamis (7/1/2021).

Dia melanjutkan dengan standar dwelling time dan akses yang lebih cepat, pengiriman kendaraan completely built unit (CBU) dari Karawang lebih efisien menuju Patimban baik untuk kebutuhan ekspor maupun pengiriman antarpulau.

Menhub menerangkan pada 2019, ekspor otomotif Indonesia sebesar 322.000 CBU, dengan produksi 1,2 juta CBU dan penjualan 1 juta CBU. Walaupun pandemi telah terjadi penurunan produksi, dalam waktu dekat produksi menjadi lebih baik.

“Dengan adanya perbaikan itu, disusul terminal peti kemas mendatang, Desember 2021 dapat memulai dan berbagi dengan Tanjung Priok untuk efisiensi biaya dan waktu,” katanya.

Gelar Operasi Pasar, Kementan Patok Harga Kedelai Rp 8.500/Kg

Penulis
wicaksono
-
Gelar Operasi Pasar, Kementan Patok Harga Kedelai Rp 8.500/Kg

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) dan  Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk melakukan operasi pasar kedelai guna menstabilkan pasokan dan harga kedelai di dalam negeri. Harga kedelai dipatok Rp 8.500 per kilogram khusus untuk para pengrajin tempe tahu.

“Gabungan pengusaha tempe tahu langsung bisa link untuk mendapatkan kedelai dengan harga terjangkau. Ini menjadi agenda SOS kita untuk pulihkan kondisi kedelai,” kata Syahrul di Kopti Semanan, Jakarta, Kamis (7/1).

Pasokan kedelai menggunakan pasokan impor yang dimiliki oleh para importir anggota Akindo. Menurut Syahrul, harga Rp 8.500 sudah memberikan margin bagi para importir dan akan meringankan beban para produsen tempe dan tahu.

Rata-rata harga kedelai impor sebelumnya sudah melonjak dari Rp 6.000-Rp 7.000 per kilogram menjadi Rp 9.500 per kilogram. Dengan harga yang lebih rendah itu, diharapkan beban para pengrajin tempe tahu lebih ringan dalam proses produksi.

Syahrul mengklaim, secara pasokan, sejatinya tidak pernah dikeluhkan oleh para pengrajin. Menurutnya pengrajin hanya mengeluhkan harga kedelai yang kian naik sehingga memaksa produk tempe tahu juga harus mengalami kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Dengan kondisi harga sudah Rp 8.500, ini sudah ada margin yang cukup untuk bisa kita intervensi. Minimal pasokan kedelai tidak terganggu dan terima kasih importir kita dengan apa yang ada mereka memberikan respon yang cepat,” kata Syahrul.

Untuk terwujudnya Operasi Pasar ini para importir kedelai terpaksa merugi, sebab, importir harus menjual kedelai ke pengrajin dengan harga Rp 8.500 per kilogram (kg), lebih rendah dari harga yang di tingkat pelabuhan saja sudah Rp 8.700 sampai Rp 9.000 per kg.

“Kalau jual rugi, ya memang rugi,” kata anggota Asosiasi Importir Kedelai Indonesia (Akindo) Gondo saat ditemui selepas peluncuran operasi pasar Kementan di sentra produksi tahun tempe di Komplek KOPTI, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis, 7 Januari 2021.

Sebelumnya, harga kedelai di pasaran naik dari semula Rp 6.500 menjadi Rp 9.500. Kementerian Perdagangan menyebut penyebabnya adalah harga kedelai internasional yang meningkat, akibat lonjakan permintaan dari Cina ke negara produsen, Amerika Serikat.

Akibatnya, produsen tahu dan tempe sempat mogok beberapa hari sampai 3 Januari 2020. Di beberapa rumah makan, ada yang tetap menjual tahu tempe dengan harga lebih mahal.

Ada juga yang memilih tidak menjual sama sekali. Tapi hari ini, para pengrajin seperti di Semanan misalnya, telah kembali memproduksi tahu tempe.

Semakin Mudah, Bayar ZISWAF Kini Bisa di JNE

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Dalam masa pandemi ini, umat Islam harus bisa saling menguatkan dengan saling tolong menolong dan berbagi. Kini, kemudahan untuk berbagi pun dihadirkan karena perusahaan logistik JNE telah menyediakan layanan pembayaran untuk ZISWAF.

Layanan terbaru JNE tersebut adalah hasil dari kerja sama dengan Rumah Zakat untuk mempermudah penyaluran zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya untuk pemberdayaan masyarakat.

Presiden Direktur JNE, Mohamad Feriadi Soeprapto menyampaikan JNE adalah perusahaan karya anak bangsa yang terus berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat  di seluruh Indonesia.

“JNE memiliki tagline ‘Connecting Happiness’ yang berarti mengantarkan kebahagiaan dan maknanya luas, sehingga jika bicara tentang JNE, maka bukan hanya tentang pengiriman paket, namun dalam berbagai aspek di setiap kehidupan masyarakat,” katanya dalam keterangan pers, Kamis (7/1).

Salah satu manfaat yang ingin diberikan JNE saat ini yaitu menjalin kerja sama dengan Rumah Zakat untuk mendukung pemerataan layanan zakat, infak dan sedekah di seluruh Indonesia.

Kerja Sama ini diwujudkan melalui program ‘Sahabat Kebaikan Rumah Zakat dan JNE’ yang diluncurkan pada Selasa (5/1) lalu.

Program Sahabat Kebaikan Rumah Zakat merupakan platform kebaikan yang dapat digunakan oleh mitra untuk mengajak donatur untuk berdonasi zakat, infak, sedekah berbasis sistem affiliate marketing.

Perlu diketahui, Sahabat Kebaikan merupakan program yang sejalan dengan agenda padat karya yang diinisiasi pemerintah sebagai upaya menurunkan angka pengangguran akibat terdampak pendemi Covid-19.

Melalui Sahabat kebaikan, Rumah Zakat mengajak masyarakat menjadi bagian dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan penghimpunan dana ZISWAF untuk disalurkan kepada mereka yang terdampak pandemik melalui program pemberdayaan.

“InsyaAllah ini akan menjadi jalan kebaikan, karena donasi yang terhimpun akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang terdampak pandemik,” ujar Irvan.

Secara simbolis, Presiden Direktur JNE, Mohamad Feriadi Soeprapto menyerahkan plakat JONI diserahkan langsung kepada  Irvan Nugraha Chief Marketing Officer Rumah Zakat.

Feriadi menuturkan bahwa kegiatan ini sebagai wujud syukur JNE yang telah menyampaikan amanah paket pelanggan selama tiga dekade.

Selain itu juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam membantu masyarakat untuk memberikan kemudahan dalam berbagi untuk kebaikan.

Permudah Pendataan, Pemkot Surabaya Kembangkan Aplikasi Pencatat Vaksinasi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan aplikasi pencatatan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya mempermudah proses pekerjaan petugas di lapangan agar lebih simpel dan rapi dalam pendataan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M. Fikser mengatakan aplikasi ini untuk memudahkan petugas melaksanakan vaksinasi dengan harapan warga penerima vaksin itu dapat terjangkau dengan baik.

“Supaya rapi dalam pendataan bagi penerima vaksin, dengan harapan semua bisa tersisir dengan baik. Karena tidak bisa kita secara manual melainkan harus dengan sistem,” kata dia.

Fikser menjelaskan aplikasi yang tengah dirancang ini bakal dilengkapi data daftar penerima vaksin yang terkoneksi dengan basis data kependudukan atau sesuai nama dan alamat.

Selebihnya, melalui aplikasi itu juga dapat diketahui kelompok mana saja yang menjadi prioritas awal penerima vaksin Covid-19.

“Jangan sampai juga orang itu belum divaksin dibilang sudah vaksin, atau dia sudah divaksin tapi dibilang belum. Makanya kita siapkan aplikasi ini untuk mempermudah petugas,” kata Fikser.

Apalagi, katanya, Kota Surabaya dihuni sekitar 3,3 juta penduduk. Dengan jumlah sebesar itu tentunya dibutuhkan sistem yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan tenaga vaksinator.

“Jadi misal dia (penerima vaksin), untuk vaksinasi berikutnya dia sudah ada (jadwalnya). Nah seperti ini kan harus dengan sistem,” katanya.

Sebelumnya, aplikasi serupa juga diterapkan pemkot dalam pendataan Covid-19 di Surabaya, mulai dari pendataan pasien konfirmasi Covid-19 maupun yang sudah sembuh.

Bahkan, di aplikasi yang sudah ada sebelumnya juga dapat diketahui warga yang pernah kontak erat dengan pasien.

“Selama ini seperti yang sudah kita lakukan seperti pada data Covid-19,” katanya.

Mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya ini, memastikan, bahwa aplikasi itu dapat mulai digunakan ketika proses vaksinasi Covid-19 di Surabaya berjalan.

Saat ini, pihaknya sedang menyelesaikan aplikasi pencatatan vaksinasi Covid-19 tersebut.

“Kita siap ketika nanti vaksin itu didistribusikan dan dilakukan proses vaksinasi di Surabaya, maka aplikasi ini sudah bisa berjalan,” katanya.

15 Koli Paket Vaksin COVID-19 Tiba di NTB, Pemda Siap Vaksinasi Tahap Pertama

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 28.760 vial vaksin Covid-19 sudah tiba di Nusa Tenggara Barat (NTB). Gubernur NTB Zulkieflimansyah dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan divaksinasi Covid-19 pada tahap pertama.

Puluhan ribu vial vaksin tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang pada tahap awal jumlahnya sekitar 14.000-an orang. Vaksinasi tahap pertama dimulai bulan Januari-Maret 2020.

“Kami sedang rapat persiapan terkait dengan hal itu,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB, Nurhandini Eka Dewi, Rabu (6/1/2021).

Vaksinasi perdana tingkat pusat dilakukan perdana oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Januari. Selanjutnya tanggal 14 Januari secara serentak di 34 provinsi juga akan divaksin, di antaranya kepala daerah, Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat secara simbolis sebanyak 10 orang, termasuk juga Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

Eka Dewi menyebutkan puluhan ribu vial vaksin tersebut dikemas dalam 15 koli paket. Kedatangan vaksin mendapat pengawalan ketat aparat Brimob Polda NTB mulai dari bandara hingga tiba di Kantor Dinas Kesehatan NTB di Mataram.

“Jadi sesuai dengan nota pengiriman, telah dikirim sebanyak 15 koli vaksin Covid-19 dengan jumlah vial sebanyak 28.760 vial. Ini untuk 14.000-an orang, karena setiap orang dapat jatah dua vaksin atau dua kali penyuntikan,” ucapnya.

Dokter Eka menyatakan jumlah total tenaga kesehatan yang akan mendapatkan vaksin virus corona di Provinsi NTB yaitu sebanyak 30 ribu orang. Namun dari jumlah ini, masih tersisa sekitar lima ribu tenaga kesehatan yang belum masuk ke dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan.

Dinas Kesehatan NTB akan memprioritaskan tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit rujukan utama dan kedua. Pendistribusian vaksin ke kabupaten/kota akan dilakukan setelah ada jadwal yang diberikan. Karena Provinsi NTB merupakan daerah yang masuk gelombang kedua pendistribusian vaksin.

“Sebelum tanggal pelaksanaan, kita akan melakukan screening juga karena ada 12 penyakit yang tidak boleh diimunisasi. Kita akan pastikan bahwa semua tenaga kesehatan kita nantinya betul-betul sesuai dengan persyaratan boleh divaksinasi,” katanya.

 

Kementerian BUMN Lakukan 5 Perubahan Susunan Komisaris Len Industri

Penulis
Sopyan
-
Kementerian BUMN Lakukan 5 Perubahan Susunan Komisaris Len Industri

SuaraPemerintah.id – Kementerian BUMN RI selaku pemegang saham PT Len Industri (Persero) melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris PT Len Industri (Persero). Perubahan tersebut ditetapkan dan disahkan melalui penyerahan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-04/MBU/01/2021 yang dilaksanakan secara online, pada Selasa, tanggal 5 Januari 2021.

Kementerian menetapkan Dean Arslan sebagai komisaris utama, Bambang Kusharto sebagai komisaris, Zuryati Simbolon sebagai komisaris, Rindoko Dahono sebagai komisaris independen, Helvi Yuni Moraza sebagai komisaris independen.

Kelima nama baru tersebut menggantikan posisi Leonardi sebagai komisaris utama, Jerry S.Justianto sebagai komisaris, Bin Nahadi sebagai komisaris, serta Wisnu Aji Nugroho sebagai komisaris independen yang telah habis masa baktinya per Juni 2020.

Vice President Sekretaris Perusahaan, Atini Hasanah menjelaskan, “Perusahaan sekarang memiliki lima (5) orang anggota dewan komisaris baru, dua di antaranya adalah komisaris independen.

Kementerian BUMN baru saja melakukan perubahan komisaris Len Industri dengan penambahan satu anggota dewan komisaris. Dewan komisaris selaku perpanjangan tangan pemegang saham dalam melakukan pengawasan, kini memiliki tugas berat untuk mengawal perseroan bangkit dari kondisi yang berat pada tahun 2020 lalu.”

Pandemi Covid-19 yang terjadi memiliki dampak negatif secara global di semua sektor, tak terkecuali bagi PT Len Industri.

Langkah utama yang akan dilakukan pada 2021 adalah dengan melakukan restrukturisasi hutang untuk revitalisasi keuangan perusahaan, serta transformasi bisnis, operasional, digital, dan budaya untuk memperbesar profitabilitas, efisiensi operasi, produktifitas asset, dan pertumbuhan berkelanjutan.

“Pekerjaan besar tahun 2021 ini adalah bagaimana memperbaiki kinerja perusahaan agar meningkatkan profitabilitas dan efisiensi. Meski sebenarnya pada tahun 2020, Len Industri juga telah mampu meyelesaikan pekerjaan, proyek, dan mendelivery-nya tepat waktu”, imbuh Atini.

Langkah Kemenhub Wujudkan Program Bebas ODOL Pemilik Truk Tahun 2023

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan program “Bebas Over Dimensi dan Over Load (ODOL) pada tahun 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta jajaran Ditjen Perhubungan Darat untuk tetap fokus melakukan berbagai upaya untuk mensukseskan program tersebut.

“Dalam melakukan law enforcement untuk ODOL ini kita memang mesti fokus, karena memang ada beberapa pihak yang melakukan suatu upaya-upaya tertentu. Pada tahun ini kita akan buat MOU dengan pihak terkait seperti Kementerian PUPR dan POLRI agar ini bisa diterapkan secara penuh pada tahun 2023,” jelas Menhub saat memberikan arahan pada Rapat Evaluasi Penindakan Pelanggaran Kendaraan Odol di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di seluruh Indonesia secara virtual (6/1).

Selanjutnya, Menhub Budi berpesan kepada seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang ada di Indonesia untuk tetap konsisten melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan seperti misalnya melakukan pemotongan kendaraan.

“Dengan kita tetap konsisten, masyarakat khususnya para pengemudi, pemilik truk, pelaku usaha dan pihak-pihak lainnya mengetahui bahwa pemerintah benar-benar secara tegas melarang kendaraan dengan muatan ODOL untuk beroperasi,” ungkap Menhub.

Sesuai hasil rapat koordinasi terkait angkutan mobil barang ODOL pada tahun 2020 yang dilakukan bersama stakeholder terkait seperti KemenPUPR, Kemenperin, Korlantas Polri dan stakeholder lainnya, telah bersepakat untuk menetapkan pelarangan angkutan ODOL akan berlaku penuh mulai awal 2023. Kesepakatan tersebut rencanannya akan dituangkan dalam bentuk MOU pada tahun ini.

Guna mewujudkan Indonesia Bebas ODOL pada tahun 2023 mendatang, saat ini Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat beserta instansi terkait sedang melaksanakan beberapa kajian diantarnya mengatasi tantangan terkait relaksasi di masa pandemi Covid-19, penetapan jaringan lintas atau koordinasi antar lembaga, penegakan hukum, serta penyusunan regulasi tentang kewajiban pemasangan alat timbang di kawasan industri.

Pada tahun 2021 ini, Kemenhub akan melakukan sejumlah kegiatan dalam upaya merealisasikan program bebas ODOL pada tahun 2023, diantaranya yaitu, melakukan pegembangan sistem e-inforcement, pengembangan integrasi sistem, pembentukan database pengemudi, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, dan melaksanakan MoU dengan pihak-pihak terkait.

Sat ini terdapat 80 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang beroperasi di seluruh Indonesia guna mengawasi secara langsung muatan kendaraan.

Dalam periode 1 Januari s.d 30 November 2020, kendaraan yang telah dilakukan pemeriksaan yaitu total berjumlah 993.375 unit kendaraan dengan hasil 706.790 unit kendaraan (71%) dinyatakan melanggar dan 32.968 (28%) dinyatakan tidak melanggar. Kendaraan yang ditindak sebanya 96.25 unit kendaraan. Jenis pelanggarannya bervariasi seperti : ketidaklengkapan dokumen (51%), tata cara muat (0,19%), persyaratan teknis (0,03%), dimensi (1,91%), dan daya angkut (46,6%).

Penindakan terhadap pelanggaran ODOL yang dilakukan yaitu berupa : penundaan perjalanan, penurunan muatan, transfer muatan, dan penindakan dimensi.

Subsidi dan Lintas Pelayanan KA Meningkat 33%, Jumlah KA Perintis Bertambah

Penulis
Sopyan
-
Subsidi dan Lintas Pelayanan KA Meningkat 33%, Jumlah KA Perintis Bertambah

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan meningkatkan alokasi anggaran Subsidi dan Lintas Pelayanan Angkutan KA Perintis pada Tahun 2021. Diharapkan dengan adanya kenaikan ini pelayanan kereta api semakin baik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat menyaksikan langsung acara Penandatanganan Kontrak Subsidi Angkutan KA Perintis dan IMO Tahun 2021 yang dilakukan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), di Kantor Kemenhub, Rabu (6/1).

Pada tahun 2021 total kontrak sebesar Rp. 211,7 Milyar untuk 7 lintas pelayanan KA Perintis. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 33% dari Total nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp. 159,01 Milyar untuk 5 lintas pelayanan KA Perintis.

“Suatu kebahagiaan bahwa kita bisa memberikan pelayanan yang semakin baik kepada semua lapisan masyarakat khususnya bagi daerah terpelosok sehingga memudahkan mobilisasi masyarakat untuk menggunakan transportasi massal dengan harga yang terjangkau,” jelas Menhub.

Lebih lanjut Menhub Budi menjelaskan, penandatangan ini sebagai bukti pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan memberikan keringanan tarif kereta.

“Kami terus konsisten memberikan subsidi dan menugaskan PT KAI agar terlaksana dengan baik. Saya mengapresiasi PT KAI yang selama ini sudah melakukan yang terbaik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Menhub.

Menhub berpesan kepada segenap jajaran PT KAI untuk meningkatkan pelayanan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api.

Sementara itu Dirjen Perkeretaapian Zulfikri mengatakan kontrak ini merupakan satu bentuk dari penugasan pemerintah kepada PT KAI untuk menyelenggarakan angkutan keperintisan tahun anggaran 2021 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 346 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan penugasan yang dinyatakan dalam kontrak angkutan perintis tahun 2021 meliputi:

  1. KA Perintis Cut Meutia dengan lintas pelayanan Kuta Blang-Krueng Geukeuh sepanjang 21 Km dengan nilai PAGU kontrak TA. 2021 sebesar Rp 18.8 Miliar. Tidak terdapat kenaikan dari nilai kontrak tahun 2020. Frekuensi tetap yaitu sebesar 8 KA/hari;
  2. KA Perintis Amir Hamzah dengan lintas pelayanan Binjai – Besitang sepanjang 78,5 Km dengan nilai PAGU kontrak TA. 2021 sebesar Rp 23,1 Miliar,– KA Perintis Amir Hamzah merupakan KA perintis baru yang akan beroperasi pada TA. 2021 dengan Frekuensi perjalanan KA sebesar 4 KA/hari;
  3. KA Perintis Datuk Belambangan dengan lintas pelayanan Tebing Tinggi – Pelabuhan Kuala Tanjung sepanjang 40 Km dengan nilai PAGU kontrak TA. 2021 sebesar Rp 10,6 Miliar,-. KA Perintis Datuk Belambangan merupakan KA perintis baru yang akan beroperasi pada TA. 2021 dengan Frekuensi perjalanan KA sebesar 8 KA/hari;
  4. KA Perintis Lembah Anai dengan lintas pelayanan Bandara Internasional Minangkabau – Kayu Tanam sepanjang 38 Km dengan nilai PAGU kontrak TA. 2021 sebesar Rp 13,2 Miliar,-, naik sebesar 3,9% dari nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp 12, 7 Miliar. Frekuensi tetap yaitu sebesar 6 KA/hari;
  5. KA Perintis Minangkabau Ekspres dengan lintas pelayanan Pulau Aie – Bandara Internasional Minangkabau sepanjang 25,5 Km dengan nilai PAGU kontrak TA.2021 sebesar Rp 23,6 Miliar, naik sebesar 19,3% dari nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp 19.8 Miliar. Frekuensi tetap yaitu sebesar 12 KA/hari;
  6. KA Perintis LRT Sumatera Selatan dengan lintas pelayanan Bandara – DJKA sepanjang 23 Km dengan nilai PAGU kontrak TA.2021 sebesar Rp 114,06 Miliar, naik sebesar 15,5% dari nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp 98.74 Miliar. Frekuensi tetap yaitu sebesar 88 KA/hari;
  7. KA Perintis Bathara Kresna dengan lintas pelayanan Purwosari – Wonogiri sepanjang 37 Km dengan nilai PAGU kontrak TA.2021 sebesar Rp 8.1 Miliar, turun sebesar 11,4% dari nilai kontrak tahun 2020 sebesar Rp 9.1 Milar. Frekuensi tetap yaitu sebesar 4 KA/hari;

Dari 7 KA Perintis tersebut, terdapat 2 KA Perintis baru yaitu KA Amir Hamzah dan Datuk Belambangan, keduanya ada di Provinsi Sumatera Utara. KA Amir Hamzah akan melayani Lintas pelayanan Binjai – Besitang sepanjang 78,5 Km.

Sementara KA Datuk Blambangan akan melayani Lintas Tebing Tinggi – Pelabuhan Kuala Tanjung sepanjang 40 Km. Kedua lintas layanan ini merupakan hasil peningkatan yang telah selesai dilakukan oleh Ditjen Perkeretapian. Peningkatan dilakukan salah satunya dengan mengganti Rel menjadi R 54, yang lebih stabil dan menjamin keselamatan.

“Saya menyambut baik hal ini, karena hasil pembangunan yang telah dilakukan manfaatnya segera dapat dinikmati oleh masyarakat,” jelas Zulfikri.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan juga penandatanganan kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) Tahun Anggaran 2021 dengan PT. Kereta Api Indonesia dengan Total kontrak senilai Rp1, 23 Triliun.

Pelaksanaan kontrak IMO didasari atas meningkatnya hasil pembangunan prasarana perkeretapian yang selama lima tahun ini mengalami peningakatan yang sangat signifikan, selain tentunya ini merupakan amanah UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menjadi tanggung jawab pemilik Prasarana untuk melaksanakan perawatan, yang dalam implememtasinya diberikan kepada pihak ketiga dengan mekanisme sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pemeliharaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menjaga kualitas hasil pembangunan yang telah dilakukan. Perawatan prasarana perkeretaapian dapat dilakukan dengan baik dan terukur sehingga kehandalannya terpelihara dan keselamatan perjalanan KA juga semakin terjamin.

Program KIP Berlanjut, Kemendikbud Targetkan 1 Juta Mahasiswa

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan untuk melanjutkan Program Indonesia Pintar di tahun 2021. Kemendikbud langsung menargetkan 1 juta mahasiswa bisa menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

Sementara untuk target KIP sekolah sebanyak 17,9 siswa. KIP kuliah dan sekolah termasuk dalam delapan prioritas Merdeka Belajar 2021.

Kemendikbud telah menyusun dan menetapkan 8 prioritas Merdeka Belajar, di antaranya pembiayaan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) baik kuliah dan untuk sekolah.

“KIP kuliah dilanjutkan dan akan dilakukan berbagai pembaruan dan revitalisasi dalam KIP kuliah sehingga bisa benar-benar mendorong pendidikan berkualitas bagi penerus bangsa kita,” kata Mendikbud Nadiem Makarim, dalam keterangannya, Rabu (6/1).

“PIP dan KIP sekolah, yang sudah mengalami tahun ini transformasi yang luar biasa. Bisa dirasakan di berbagai macam daerah bahwa kecepatan penerimaan KPI/PIP di berbagai daerah sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” kata dia lagi.

Sejumlah keunggulan mahasiswa penerima KIP Kuliah antara lain pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, pembebasan biaya kuliah dan bantuan biaya hidup.

Pada tahun lalu, pendaftaran Akun Siswa KIP Kuliah dimulai pada bulan Februari 2020. Untuk itu, bagi siswa yang memenuhi syarat untuk menerima manfaat KIP Kuliah, dapat terus memantau perkembangan pembukaan pendaftaran KIP Kuliah melalui laman resmi.

Untuk informasi lengkap seputar jadwal, syarat dan pendaftaran KIP Kuliah, dapat dilihat pada laman Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan di https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id

Selain KIP Kuliah, bantuan pembiayaan juga diberikan untuk 17,9 juta siswa melalui KIP Sekolah. KIP Sekolah merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun).

PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.

Selain itu, program ini juga akan melanjutkan Tunjangan Profesi Guru yang akan menyasar 363.000 guru, Layanan Khusus Pendidikan Masyarakat dan Kebencanaan yang akan menyasar 42.896 sekolah, serta Pembinaan SILN dan Bantuan Pemerintah yang menyasar 13 sekolah dan 2.236 lembaga.

Kemendikbud juga memiliki empat strategi utama di tahun 2021. Di antaranya adalah pembangunan infrastruktur dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan prioritas Kemendikbud, yaitu digitalisasi sekolah.

Strategi lain Kemendikbud, yakni penguatan kebijakan, prosedur dan pendanaan, penguatan kepemimpinan, masyarakat dan kebudayaan.

Selain itu, Kemendikbud juga akan menguatkan kurikulum, pedagogik, dan asesmen. Terkait asesmen, akan dilakukan melalui Asesmen Nasional yang dijadwalkan dimulai Maret 2021.

1...4,5854,5864,587...4,867Halaman 4,586 dari 4,867