Beranda blog Halaman 4590

Gubernur Edy Serahkan Bantuan Bahan Bangunan dan Sembako untuk Korban Bencana Alam Taput

Penulis
Sopyan
-
Gubernur Edy Serahkan Bantuan Bahan Bangunan dan Sembako untuk Korban Bencana Alam Taput

SuaraPemerintah.id – Untuk membantu meringankan beban para korban bencana alam di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memberikan bantuan bahan material bangunan dan sembako. Diharapkan korban bencana alam bisa pulih lebih cepat, terutama secara psikis.

Diketahui, sepanjang tahun 2020, berbagai bencana alam melanda Kabupaten Taput. Mulai dari angin puting beliung hingga tanah longsor yang merusak puluhan rumah dan bangunan, serta mengakibatkan korban jiwa.

“Kalau tidak salah di tahun 2020 ada tiga atau empat kali terjadi angin puting beliung di sini, merusak puluhan rumah dan ada juga tanah longsor yang menelan korban jiwa. Jadi, pada kesempatan ini kita memberikan bantuan agar korban bencana lebih ringan bebannya dan cepat pulih terutama secara psikis,” kata Edy Rahmayadi usai memberikan bantuan secara simbolis kepada 5 perwakilan korban bencana di lapangan Tangsi Tarutung, Taput, Selasa (5/1).

Edy Rahmayadi juga berharap agar masyarakat tetap waspada akan bencana alam di awal tahun 2021. Karena, menurutnya cuaca di Sumut saat ini masih kurang bersahabat.

“Saya harap masyarakat, pemerintah, TNI, Polri waspada dan siaga karena cuaca saat ini masih belum bersahabat, curah hujan masih tinggi walau kita sudah memasuki tahun 2021. Kita tidak mengharapkan, tetapi kita wajib bersiap,” tegas Edy yang didampingi Kapala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Harianto Butarbutar dan Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riadil Lubis.

Plt Kepala BPBD Sumut Riadil Lubis mengatakan, Taput termasuk salah satu wilayah yang tergolong rawan bencana alam, terutama longsor dan angin puting beliung. Tahun 2020, kurang lebih 50 KK menjadi korban bencana alam. Selain itu, di tengah pendemi Covid-19, tantangan pemerintah dan masyarakat semakin besar tahun ini.

“Tugas kita dua saat ini, bencana alam dan juga Covid-19. Kami harap kita semua tetap waspada bencana dan juga disiplin menerapkan protokol kesehatan agar bencana non-alam ini bisa cepat pergi dari Sumut dan dunia,” kata Riadil.

Bupati Kabupaten Taput Nikson Nababan mengatakan Pemda dan Forkopimda sudah meningkatkan kesiagaan bencana sejak akhir tahun 2020.

“Kita selalu siaga bencana, berkoordinasi dengan TNI, Polri dan juga masyarakat karena kita sadar Taput daerah rawan bencana. Sebisa mungkin kita mencegah terjadinya bencana dan bila akhirnya terjadi bencana kita sudah siap dan sigap mengatasinya,” kata Nikson, yang didampingi Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat.

Kemendikbud Sampaikan Capaian Tahun 2020 dan Sasaran Tahun 2021 Merdeka Belajar

Penulis
Sopyan
-
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SuaraPemerintah.id – Mengawali tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar taklimat media capaian tahun 2020 dan sasaran tahun 2021. “Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan. Namun tim di Kemendikbud selalu bekerja keras agar lebih banyak lagi masyarakat yang menerima manfaat dari transformasi yang sedang kita kerjakan,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, di Jakarta, pada Selasa (05/01/2021).

Pada tahun 2020 Kemendikbud bekerja untuk memastikan peningkatan kualitas pembelajaran tetap berjalan sekaligus memastikan bahwa segala kebutuhan di masa krisis pandemi Covid-19 tetap terpenuhi. “Prinsip dasar semua terobosan Merdeka Belajar adalah apa yang terbaik bagi para murid dan guru,” jelas Mendikbud.

Sepanjang tahun 2020 Kemendikbud menghadirkan terobosan Merdeka Belajar episode pertama hingga episode keenam. Pada Merdeka Belajar episode pertama, Kemendikbud menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan di antaranya menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), mengganti Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan mengatur kembali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Mendikbud.

Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pakem, Jawa Tengah, Tri Worosetyaningsih mengatakan bahwa sebelum adanya penyederhanaan RPP dan penggantian UN, guru terbelenggu oleh banyaknya administrasi pembelajaran sehingga guru hanya fokus kepada pengetahuan kognitifnya, dan juga siswa dalam proses pembelajaran kurang mendapat perhatian.

“Dampak positif setelah adanya penyederhanaan RPP dan penghapusan atau penggantian UN, bapak ibu guru tidak terbebani dengan administrasi yang begitu banyak, bisa menuangkan ide-ide kreatif dan inovatifnya dalam pembelajaran. Kemudian, siswa belajar menjadi lebih menyenangkan, mereka lebih merdeka belajar,” ujar Tri Worosetyaningsih.

Selanjutnya, pada Merdeka Belajar Episode Kedua yaitu Kampus Merdeka, Kemendikbud melakukan penyesuaian di lingkup pendidikan tinggi, di antaranya pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Sementara itu, pada Merdeka Belajar Episode Ketiga, Kemendikbud mengubah mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020. Mendikbud mengatakan, salah satu prinsip penggunaan dana BOS pada tahun 2020 adalah fleksibilitas. Peningkatan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, terutama untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Kepala SMP Negeri 1 Banda, Maluku Tengah merasaan manfaat dari kebijakan ini. “Proses transfer yang dilakukan langsung ke rekening membuat dana BOS diterima tepat waktu dan tepat sasaran. Dana BOS juga dapat digunakan untuk membayar guru honorer,” jelasnya.

Selanjutnya pada Merdeka Belajar Episode Keempat yaitu Program Organisasi Penggerak (POP). Paket kebijakan ini bertujuan untuk semakin memberdayakan organisasi masyarakat dalam membangun Sekolah Penggerak. Mendikbud berharap POP menjadi elemen penting terciptanya Sekolah Penggerak, tempat menuangkan seluruh konsep Merdeka Belajar. Kemendikbud berkomitmen akan menciptakan Sekolah Penggerak dengan berbagai macam metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat namun tetap menjunjung toleransi atas keberagaman.

Pada 3 Juli 2020, Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kelima: Guru Penggerak. Arah program Guru Penggerak berfokus pada pedagogi, serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching.

“Guru Penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan Indonesia, diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik sehingga menjadi Pelajar Pancasila, menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan,” tutur Mendikbud.

Selanjutnya, pada 3 November 2020, Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar Episode Keenam: Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mendukung visi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, salah satunya melalui transformasi pendidikan tinggi agar mampu mencetak lebih banyak lagi talenta-talenta yang mampu bersaing di tingkat dunia.

Mendikbud mengatakan Merdeka Belajar Episode Keenam lahir dengan fokus pada pembangunnan SDM unggul di jenjang pendidikan tinggi. “Perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta harus bergerak lebih cepat agar dapat bersaing di tingkat dunia,” terangnya. Menutup taklimat media, Mendikbud mengingatkan pentingnya mengingat cita-cita bersama.  “Tujuan Merdeka Belajar adalah pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Capaian Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19, Kemendikbud melakukan sejumlah terobosan yang dilakukan secara cepat dan masif. “Pandemi bukan penghalang bagi kita untuk terus melakukan terobosan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” terang Mendikbud.

Kemendikbud untuk pertama kalinya memberikan bantuan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk mengurangi dampak keterpurukan ekonomi sekolah nnegeri dan swasta. Mendikbud mengatakan, “krisis Covid-19 mengubah kebijakan Kemendikbud  sehingga sekarang BOS Afirmasi dan BOS Kinerja difokuskan dan diprioritaskan untuk daerah yang paling membutuhkan dan yang paling terdampak,” lanjut Mendikbud.

Di samping itu, Kemendikbud juga menghadirkan kurikulum dan modul pembelajaran dalam kondisi khusus untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. “Modul pembelajaran ini mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan siswa,” kata Mendikbud.

Selanjutnya, Kemendikbud juga terus berupaya memberikan dukungan secara maksimal kepada mahasiswa agar tetap bisa kuliah dengan baik di masa pandemi Covid–19. Pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakuan UKT baru terhadap mahasiswa terdampak pandemi. Selain itu, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil sks sama sekali, misalnya sedang menunggu kelulusan.

“Ini merupakan bukti bahwa kita mendengar dan berupaya mengurangi beban mahasiswa yang terdampak krisis Covid-19 ini. Kerangka regulasi ini kita berikan agar semua perguruan tinggi negeri bisa segera melakukan keringanan UKT untuk membantu mahasiswanya yang terdampak,” tutur Mendikbud.

Kemendikbud memberikan bantuan UKT atau biaya perkuliahan kepada 410 ribu mahasiswa semester 3, 5 dan 7 kepada PTN dan PTS dengan menggunakan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

Di samping itu, Kemendikbud telah memberikan bantuan subsidi upah kepada 1.634.832 PTK PAUD, Pendidikan Dasar dan Penidikan Menengah, 374,836 PTK Pendidikan Tinggi, dan 48.000 pelaku budaya dan seni.
“Kemendikbud mendampingi para musisi jalanan sejak awal masa pandemi sampai hari ini. Ada bantuan seperti Apresiasi Pelaku Budaya. Itu sangat menolong,” ujar Pendiri Institut Musik Jalanan, Andi Malewa.

Kemendikbud juga telah menyalurkan bantuan kuota data internet untuk mendukung belajar dari rumah selama masa pandemi Covid-19. Hingga saat ini, sebanyak 35,725 juta peserta didik dan tenaga pendidik telah menerima bantuan kuota data internet yang dikirim setiap bulannya.

Selanjtunya, berdasarkan basis data portal Rumah Belajar, total pengguna baru Rumah Belajar pada tahun 2020 sebanyak 7,79 juta dengan pengunjung portal Rumah Belajar sebanyak 105,532 juta.

Selain itu, Kemendikbud juga memberikan bantuan kepada 13 rumah sakit pendidikan sebagai Pusat Penanganan Covid-19 dan telah menghasilkan 1.600 modifikasi produk/inovasi untuk menangani Coivd-19. Di samping itu, Kemendikbud juga telah menerima 20.690 mahasiswa yang bergerak di bidang kesehatan untuk menjadi relawan pengendalian Covid-19.

Di masa pandemi ini, Kemendikbud juga meningkatkan kualitas dan kapasitas Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran yang pada awalnya targetnya 26 rumah sakit namun realisasinya mencapai 66 rumah sakit pendidikan/Fakultas Kedokterdan baik itu di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selain itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga telah memfasilitasi 235 institusi untuk menghasilkan alat pelindung diri (APD), reagen dan alat deteksi Covid-19 dengan RT-PCR.

Pada bidang bahasa, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa telah meluncurkan Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3M dalam 77 Bahasa Daerah.

Sasaran Program Prioritas Merdeka Belajar Tahun 2021

Pada 2021, Kemendikbud akan melanjutkan transformasi pendidikan dan pemajuan kebudayaan. Mendikbud menjelaskan, “strategi transformasi yang begitu besar dan kerja yang tak kenal henti mungkin disalahartikan sebagai tidak fokusnya upaya transformasi. Namun, jika dipahami lebih dalam, semua yang dikerjakan Kemendikbud menyasar pada pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Lebih lanjut Mendikbud menjelaskan empat strategi utama Kemendikbud. “Pertama, pembangunan infrastruktur dan teknologi; kedua, penguatan kebijakan, prosedur, dan pendanaan; ketiga, penguatan kepemimpinan, masyarakat, dan kebudayaan; serta keempat, penguatan kurikulum, pedagogi, dan asesmen,” jelasnya, Mendikbud menegaskan, “semua kebijakan Kemendikbud berujung pada upaya menghadirkan transformasi yang bermakna dan membawa bangsa ini kepada kemajuan”.

Untuk itu, prioritas Merdeka Belajar 2021 akan berfokus pada delapan prioritas. Pertama, pembiayaan pendidikan di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan target 1,095 juta mahasiswa, KIP Sekolah dengan target 17,9 juta siswa, layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan dengan target 42.896 sekolah, tunjangan profesi guru dengan target 363 ribu guru, dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), dan bantuan pemerintah kepada 13 SILN dan 2.236 lembaga.

Fokus selanjutnya pada Merdeka Belajar 2021 adalah program digitalisasi sekolah dan medium pembelajaran melalui empat sistem penguatan platform digital, delapan layanan terpadu Kemendikbud, kehumasan dan media, 345 model bahan ajar dan model media pendidikan digital, serta penyediaan sarana pendidikan bagi 16.844 sekolah.

Prioritas selanjutnya adalah pembinaan peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Prioritas ini akan diciptakan melalui tiga layanan pendampingan advokasi dan sosialisasi penguatan karakter, pembinaan peserta didik oleh 345 pemerintah daerah, serta peningkatan prestasi dan manajemen talenta kepada 13.505 pelajar.

Selanjutnya,pada 2021 Kemendikbud menargetkan akan melakukan pendidikan kepada 19.624 guru penggerak, sertifikasi terhadap 10.000 guru dan tenaga kependidikan, rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh 548 pemerintah daerah, serta penjaminan mutu,sekolah penggerak, danorganisasi penggerak kepada 20.438 orang guru.

Sebagai prioritas berikutnya, dalam peningkatan kurikulum dan asesmen nasional Kemendikbud akan melakukan pelatihan kurikulum baru kepada 62.948 guru dan tenaga kependidikan, pendampingan dan sosialisasi implementasi kurikulum dan asesmen di 428.957 sekolah, mengembangkan 4.515 model kurikulum dan perbukuan, dan akreditasi dan standar nasional pendidikan di 94.912 lembaga.

Keenam, dalam revitalisasi pendidikan vokasi, Kemendikud akan merevitalisasi 900 SMK yang berbasis industri 4.0, akan melakukan dukungan dan percepatan link and match dan kemitraan dengan 5.690 orang dan 250 dunia usaha dan dunia industri (DUDI), dukungan pencapaian indeks kinerja utama pada 47 Perguruan Tinggi Negeri Vokasi, akan melakukan pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan kewirausahaan kepada 66.676 orang, penguatan pendidikan tinggi vokasi pada 200 program studi, sertifikasi kompetensi kepada 300 orang dosen, penguatan pendidikan PNBP/BLU kepada 75 perguruan tinggi, dan penguatan sarana prasarana di delapan perguruan tinggi.

Prioritas yang tak kalah pentingnya adalah Kampus Merdeka. Kemendikbud mendukung sepenuhnya pencapaian indeks kinerja utama (IKU) bagi 75 PTN (BOPTN), peningkatan kelembagaan pendidikan tinggi, competitive fund dan matching fun bagi Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan sehingga tercipta 50 ribu mahasiswa berwirausaha 400 ribu mahasisa Kampus Merdeka, 660 program studi terkait inovasi pembelajaran digital, serta pengembangan kelembagaan perguruan tinggi.

Selanjutnya yang terakhir, dalam pemajuan kebudayaan dan bahasa, Kemendikbud akan memberikan apresiasi dan peningkatan SDM kepada 5.225 orang di 994 satuan pendidikan,mengadakan kegiatan dan program publik dengan sasaran 619.515 orang, 450 layanan, 352 kegiatan dan satu platform holistik, pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya takbenda pada 72.305 unit, penguatan desa dan fasilitas bidang kebudayaan kepada 359 desa dan 260 kelompok masyarakat, serta layanan kepercayaan dan masyarakat adat kepada 1.031 orang di 25 wilayah adat.

Selain itu, Kemendikbud menyasar pembinaan bahasa dan sastra bagi 4.117 penutur bahasa, pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra bagi 200 lembaga, dan pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di daerah bagi  21.132 penutur bahasa.

Pada kesempatan taklimat media ini, Mendikbud tidak lupa menyampaikan apresiasinya kepada para pemangku kepentingan. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendukung dan memberikan masukan terhadap upaya transformasi pendidikan dan pemajuan kebudayaan Indonesia,” tutup Mendikbud.

Tersedia Vaksin, Mendagri, Menkes, Kepala BNPB Kompak Tegaskan Prokes Tetap Jalan dengan Ketat

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Bali Ketut Suarjaya mengikuti rapat koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo secara virtual di Ruang Video Conference (Vicon) Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Selasa (5/1).

Mendagri Tito Carnavian selaku pimpinan rapat kembali menegaskan pentingnya penegakan protokol kesehatan kepada seluruh pimpinan daerah, baik gubernur serta bupati/walikota dalam mencegah penyebaran Covid yang sempat meningkat. Di samping program vaksinasi Covid–19 yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Vaksinasi yang belum dapat dilaksanakan secara serempak terhadap seluruh masyarakat dan baru bertahap untuk yang diprioritaskan seperti tenaga kesehatan, masih membuka peluang terjadinya penyebaran pandemi bagi mereka belum tervaksinasi. Sehingga penegakan prokes mutlak masih diperlukan sepanjang pandemi masih terjadi dan program vaksinasi belum usai.

Sosialisasi terkait vaksinasi pun diharapkan segera dilaksanakan oleh daerah supaya masyarakat memahami tujuan vaksinasi dan siapa saja yang berhak menerima serta mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan unsur TNI-POLRI.

“Untuk membangun kepercayaan masyarakat, unsur–unsur pimpinan daerah pun diharapkan ikut melaksanakan program suntik vaksin serempak secara nasional antara tanggal 14 -15 Januari depan. Mengikuti langkah suntik vaksin oleh Presiden RI bersama para pejabat negara pusat sebagai simbolis dimulainya program vaksinasi, yang rencananya dilaksanakan sehari sebelumnya tanggal 13 Januari,” kata Tito Karnavian.

Hal senada disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengutip arahan dari Presiden RI Joko Widodo bahwa Prokes harus tetap dilaksanakan secara disiplin.

“Jangan sampai ada terbangun narasi di masyarakat bahwa Covid akan usai karena sudah ada vaksin. Jumlahnya tidak sebanding kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Sehingga tidak mungkin terpakai dalam waktu bersamaan, harus bertahap, itu berpengaruh kepada masyarakat yang belum memakai vaksin apabila lalai akan Prokes,” ujarnya sembari menyatakan pemerintah pusat sedang berusaha terus menambah jumlah suplay dan stok, agar kebutuhan vaksin untuk seluruh penduduk Indonesia tercukupi.

Sementara itu, Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan secara teknis program vaksinasi yang rencananya akan berlangsung selama 15 bulan. Yang di mulai Januari 2021 hingga Maret 2022 yang menyasar sekitar 181 juta jiwa penduduk dengan penambahan cadangan sekitar 15%.

“Dari 269 juta penduduk Indonesia, yang di atas 18 tahun kita identifikasi ada 188 juta rakyat. Dari 188 juta rakyat Indonesia ini yang kita keluarkan karena kondisinya hamil atau pernah terkena Covid-19 menjadi 181 juta rakyat Indonesia. Jumlah inilah yang menjadi target vaksinasi,” jelasnya sambil menambahkan masing – masing orang akan membutuhkan setidaknya dua kali proses vaksin untuk mencapai herd immunity.

“Seratus delapan puluh satu juta penduduk dikalikan dua vaksin, jumlahnya sekitar 362 juta. Terus kita tambah 15 persen. Itulah keluar angka 420 juta. Angka jumlah vaksin inilah yang harus kita siapkan untuk Indonesia,” terangnya.

Untuk tahap awal vaksinasi yang berlangsung Januari hingga April 2021, penerima vaksin corona diprioritaskan untuk sekitar 1,6 juta tenaga kesehatan yang ada di 34 provinsi se-Indonesia.

“Untuk melaksanakan program vaksinasi kami sudah siapkan sekitar 30 ribu orang tenaga terlatih, dengan masing – masing kemampuan menyutik sekitar 30 – 40 orang per hari,” pungkasnya.

HAB Ke-75, Kemenag Sumbar Aplikasi SIGUNTUR Sebagai Aksi Perubahan PKA

Penulis
Sopyan
-
HAB Ke-75, Kemenag Sumbar Aplikasi SIGUNTUR Sebagai Aksi Perubahan PKA

SuaraPemerintah.id –  Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat (Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar) merilis aplikasi Sistem Informasi e-Government Terstruktur (SIGUNTUR). Aplikasi ini dirilis bersamaan dengan Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Ke-75, di Padang, Selasa (05/01).

Adalah Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Hendri yang menginisiasi hadirnya aplikasi SIGUNTUR di ranah minang. Beruntung, ia tak berjalan sendiri mewujudkan hal tersebut.

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar pun menuangkan rencana penerapan aplikasi SIGUNTUR sebagai aksi perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan  Administrator (PKA) yang ia ikuti. Tidak berhenti di sana, para Pranata Komputer (Prakom)  Kanwil Kemenag Sumbar pun turun tangan menggawangi aplikasi ini.

“Saya sepakat dengan Menag, bahwa HAB ke-75 ini menjadi momentum menebalkan niat dan motivasi dalam mencapai target yang lebih baik lagi di masa mendatang,” tutur Kakanwil Kemenag Sumbar Hendri.

Ia berharap kehadiran SIGUNTUR  sejalan dengan amanat Menag Yaqut Cholil Qoumas yang menginginkan, Kemenag ke depan menjadi ‘Kemenag Baru’. Ini antara lain dicirikan dengan sistem dan layanan berbasis teknologi digital yang lebih praktis sekaligus solutif.

“Dengan kehadiran SIGUNTUR  kami berharap dapat melayani masyarakat Sumatera Barat lebih baik lagi,” imbuhnya.

Kehadiran SIGUNTUR mendapat apresiasi dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang turut hadir dalam Upacara Peringatan HAB ke-75.  “Selamat Hari Amal Bakti ke-75 bagi Kemenag RI, semoga kedepan Kemenag lebih sukses dan terdepan. Apresiasi kami terhadap pelayanan haji dan umrah, nikah dan  aplikasi SIGUNTUR yang pasti akan memudahkan masyarakat,” tukas Irwan.

Sementara, salah seorang Prakom Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar Efrian menyampaikan, rencananya di 2021 seluruh administrasi perkantoran di Kanwil Kemenag Sumbar akan didukung sistem informasi terintegrasi. Ini guna mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang sistematis dan terstruktur.

“Termasuk didalamnya SI Agenda pimpinan, e-taper (tata persuratan, penomoran otomatis, disposisi online, PTSP online dan Sistem Informasi pengelolaan program terintegrasi ( SiPPINTER) yang memungkinkan pengelolaan kegiatan dengan template surat yang sudah tersedia otomatis sampai surat-surat pertanggungjawaban kegiatan,”rinci Efrian.

Menurutnya, yang menarik adalah data yang sudah terinput semuanya tersimpan dalam database, sehingga auditor bisa melakukan pengawasan juga secara online/daring tanpa harus datang ke Kanwil Kemenag Sumbar.

“Dengan SiPPINTER, juga memungkinkan KPA memantau realisasi anggaran secara real-time,” jelas mantan Kasi Pendidikan Sistem Informasi pada Bidang PAKIS Kanwil Kemenag Sumbar ini.

Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Melesat Naik, BK CPO USD 74/MT dan Biji Kakao 5 Persen

Penulis
Sopyan
-
Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Melesat Naik, BK CPO USD 74/MT dan Biji Kakao 5 Persen

SuaraPemerintah.id – Harga referensi produk crude palm oil (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) periode Januari 2021 adalah USD 951,86/MT. Harga referensi tersebut meningkat USD 81,09 atau 9,31 persen dari periode Desember 2020 yaitu sebesar USD 870,77/MT. Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

“Saat ini harga referensi CPO telah jauh melampaui threshold USD 750/MT. Untuk itu, Pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 74/MT untuk periode Januari 2021,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi.
BK CPO untuk Januari 2021 merujuk pada Kolom 6 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 166/PMK.010/2020 sebesar USD 74/MT. Nilai tersebut jauh meningkat dari BK CPO untuk periode Desember 2020 sebesar USD 33/MT.

Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Januari 2021 sebesar USD 2.637,93/MT naik 9,89 persen atau USD 237,35 dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar USD 2.400,58/MT. Hal ini berdampak pada kenaikan HPE biji kakao pada Januari 2021 menjadi USD 2.347/MT, naik 10,92 persen atau USD 231 dari periode sebelumnya, yaitu sebesar USD 2.116/MT.

Peningkatan harga referensi CPO disebabkan terus menguatnya harga internasional, sementara HPE biji kakao mulai meningkat setelah mengalami penurunan sejak November 2020. Namun, hal ini tidak berdampak pada BK biji kakao sebesar 5 persen, tetap dari periode November 2020.

Hal tersebut tercantum pada Kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No. 166/PMK.010/2020. Sedangkan untuk HPE dan BK pada komoditas produk kayu dan produk kulit tidak mengalami perubahan dari periode bulan Desember 2020. BK produk kayu dan produk kulit tercantum pada Lampiran II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan No.166/PMK.010/2020. Permendag Nomor 105 Tahun 2020 dapat diunduh di:
http://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/2063/2

Menag Ajak Masyarakat Jadikan Agama Sebaga Inspirasi Bangsa dan NKRI

Penulis
Sopyan
-
Menag Ajak Masyarakat Jadikan Agama Sebaga Inspirasi Bangsa dan NKRI

SuaraPemerintah.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak seluruh pihak untuk menjadikan agama sebagai inspirasi pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ajakan ini disampaikan Menag dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75, di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat.

“Mari jadikan agama sebagai inspirasi pembangunan bangsa dan negara,”tukas Menag Yaqut, Selasa (05/01).

Upacara Peringatan HAB ke-75 Kemenag di Kantor Kemenag Pusat digelar secara luring dengan diikuti para pejabat eselon I dan II serta sejumlah pegawai. Pada saat yang sama, upacara ini juga diikuti oleh jajaran Kemenag di daerah melalui sambungan video daring. Merujuk sejarahnya, Kemenag RI resmi berdiri sejak 3 Januari 1946 silam.

Menag yang akrab disapa Gus Yaqut ini pun mengajak umat beragama untuk mengedepankan akal sehat serta hikmah dan kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan.

“Di negara yang berdasarkan Pancasila ini, tidak ada diktator mayoritas atau tirani mayoritas. Semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain,”tutur Gus Yaqut.

Karenanya, lanjut Menag, Kemenag terus menyerukan moderasi beragama agar toleransi dan kerukunan yang sudah ada lebih mengakar di dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita.

Peringatan HAB Kemenag tahun ini mengusung tema “Indonesia Rukun”. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju.

“Tanpa kerukunan, akan sukar menggapai cita-cita besar bangsa agar sejajar dengan bangsa lain di dunia,” ujar Gus Yaqut.

Menag pun menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh pihak yang telah turut serta mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Seperti tahun-tahun sebelumnya, apresiasi ini diwujudkan dalam bentuk pemberian Harmony Award.

Dalam peringatan HAB Ke-75  ini, Kemenag memberikan Harmony Award kepada 30 pihak yang dianggap mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama, terdiri dari : lima Pemerintah Provinsi, lima Pemerintah Kabupaten, lima Pemerintah Kota, lima FKUB Provinsi, lima FKUB Kabupaten, dan lima FKUB Kota.

Anggaran PC-PEN 2020 Tersisa Ratusan Triliun, Berikut Paparan Menkeu

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2020 masih tersisa Rp 115,42 triliun. Berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi anggaran program PEN 2020 hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp 579,78 triliun. Angka tersebut setara dengan 83,4% dari pagu sejumlah Rp 695,2 triliun.

Sri mengatakan, dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN), pemerintah telah membaginya menjadi 6 kebijakan.

Pertama, anggaran PEN untuk sektor kesehatan telah terealisasi Rp 63,51 triliun dari pagu Rp 99,5 triliun.

Alokasi tersebut untuk insentif tenaga kesehatan sudah terealisasi Rp 9,55 triliun, belanja penanganan Covid-19 mencapai Rp 42,52 triliun, Gugus Tugas untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 3,22 triliun.

Selain itu, santunan kematian kesehatan terealisir Rp 600 miliar, iuran Jaminan Kesehatan Nasional mencapai Rp 4,11 triliun dan insentif perpajakan kesehatan realisasi Rp 4,05 triliun.

“Karena memang Covid adalah tantangan di bidang kesehatan meskipun implikasinya begitu sangat luas maka dialokasikan lah anggaran Rp 99,5 triliun,” ujar Menkeu dalam acara Refleksi Awal Tahun 2021, Senin (4/1).

Kedua, untuk perlindungan sosial mencapai Rp 220,39 triliun dari total pagu sebesar Rp 230,21 triliun. Alokasi tersebut ditujukan untuk pemberian dukungan daya beli untuk menekan laju peningkatan kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat.

Kementerian Keuangan menyebutkan, perlindungan sosial berhasil menekan laju kemiskinan ke angka 8,99% dari seharusnya bertambah 10,96% karena pandemi Covid-19.

“Rakyat yang sangat terpengaruh langsung Covid baik kehilangan kesempatan kerja atau pendapatan menurun tajam usaha menurun tajam, maka perlindungan sosial ditingkatkan luar biasa Rp 230 triliun sendiri dan hampir semua terealisir,” tuturnya.

Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan realisasi klaster perlindungan sosial untuk PKH sebesar Rp 36,71 triliun, kartu sembako sebesar Rp 41,84 triliun, BLT Dana Desa Rp 22,78 triliun, bantuan beras atau PKH mencapai Rp 5,26 triliun, bantuan tunai sembako non-PKH sebesar Rp 4,5 triliun, dan diskon listrik telah diberikan kepada 32,1 juta rumah tangga dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11,45 triliun.

Selain itu, Bansos sembako mencapai Rp 7,1 triliun dengan output 2,2 juta KPM, Kartu Prakerja sudah terealisasi Rp 19,98 triliun dengan output 5,6 juta orang, BSU tenaga pendidik honorer untuk Kemendikbud terealisasi Rp 2,94 triliun dan Kementerian Agama sebesar Rp 1,13 triliun dengan capaian output masing masing mencapai 2 juta tenaga pendidik dan 619,7 ribu tenaga pendidik.

Sementara itu, untuk BST Non Jabodetabek terealisasi Rp 32,84 triliun, bantuan subsidi gaji atau upah mencapai Rp 29,81 triliun dengan output 12,4 juta orang, dan terakhir subsidi kuota internet untuk Kemendikbud mencapai Rp 3,82 triliun dan Kemenag Rp 0,24 triliun.

“Dukungan pemerintah melalui program PEN secara langsung atau tidak langsung itu target perempuan, PKH Rp 36,7 triliun lebih dari 90% atau 10 juta masyarakat atau KPM kepala keluarga harus perempuan yang menerima,” tuturnya.

Kemudian, untuk sektor kementerian lembaga (K/L) dan pemda, sudah terserap Rp 66,59 triliun dari total pagu Rp 67,86 triliun. Alokasi ini ditujukan untuk mendukung Pemda serta KL dalam proses pemulihan ekonomi. Utamanya adalah pemberian hibah kepada Pemda untuk pemulihan sektor pariwisata.

“Program padat karya K/L telah membantu 2,25 juta Naker serta DAK fisik telah membantu 1,39 juta naker,” tuturnya.

Realisasi pencairan stimulus penanganan Covid-19 dan PEN sampai 31 Desember 2020 Untuk dukungan UMKM terserap Rp 112,44 triliun dari total pagu Rp 116,31 triliun. Dukungan UMKM ini bertujuan untuk menopang permodalan dan cash flow UMKM pada masa pandemi, baik berupa bantuan permodalan melalui perbankan maupun secara langsung.

Selanjutnya, untuk insentif usaha realisasinya sudah mencapai Rp 56,2 triliun dari pagu Rp 120,61 triliun. Insentif ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya beli masyarakat berupa PPh 21 DTP.

“Dukungan kepada korporasi yang masih bisa tingkatkan atau berikan manfaat bagi masyarakat kita. Insentif usaha perpajakan kita berikan berbagai hal yang kita lakukan untuk membuat masyarakat kita bisa bertahan atau mampu bertahan karena Covid-19 berikan dampak sosial ekonomi sangat luar biasa, insentif tenaga kesehatan diberikan kepada lebih 1 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia,” kata Menkeu.

Terakhir, serapan anggaran untuk pembiayaan korporasi sudah mencapai Rp 60,73 triliun, atau sudah mencapai target dari pagu yang ditetapkan. Dukungan korporasi ini ditujukan melalui BUMN serta penjaminan modal kerja.

 

Tolak Gratifikasi, Kepala KUA Cimahi Tengah Diganjar Penghargaan dari Menag

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Budi Ali Hidayat tak kuasa membendung air mata, tak menyangka mendapat penghargaan dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Apalagi penghargaan itu diberikan langsung oleh Menag di halaman Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, Jakarta, Selasa (5/1/2021) pagi. Budi begitu terharu.

Perasaan pria 44 tahun itu campur aduk. Perasaan kaget, terharu, sekaligus bahagia. Penghulu Madya, yang juga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) CImahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat ini sama sekali tak pernah membayangkan akan mendapat penghargaan langsung dari orang nomor satu di institusinya bekerja.

“Alhamdulillah. Ini sebuah kebahagiaan dan penghormatan besar bagi saya,” cetus Budi.

Di tengah Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-75 Kemenag itu, Menag Yaqut memberikan penghargaan khusus kepada Budi. Menag menilai Budi patut menjadi teladan bersama, khususnya jajaran pegawai Kemenag atas dedikasi dan kepatuhannya dalam melaporkan penerimaan gratifikasi atau jenis penerimaan lain saat bertugas.

Menurut Budi, kepada penghulu seperti dirinya, pemerintah telah memberikan haknya secara jelas dan pantas lewat aturan Peraturan Menteri Agama (Permenag) No 24/2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA.

“Tindakan yang dilakukan oleh Pak Budi ini patut dicontoh karena bagian upaya nyata mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan cara melaporkan gratifikasi yang dia terima ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujar Gus Menteri, sapaan akrab Menag.

Budi mengatakan, dirinya sangat berterima kasih karena langkahnya melaporkan gratifikasi ke KPK mendapat atensi dan apresiasi berbagai kalangan. Yang membanggakan, apresiasi diberikan langsung oleh Menag Yaqut.

Dia menilai, meski mendapat apresiasi penghargaan, aksinya melaporkan tiap pemberian bingkisan dan amplop dari keluarga pengantin selama ini bukan diniati mendapat pujian atau penghargaan. Perlawanan terhadap KKN dan gratifikasi, tandasnya, semestinya sudah harus menjadi komitmen setiap aparatur pemerintah, termasuk di Kemenag.

“Dan di antara peran pegawai Kemenag adalah khadhimul ummah yaitu melayani umat dengan niat sepenuhnya ikhlas lillahita’ala,” ujarnya.

Budi mengaku telah melaporkan gratifikasi ke KPK sebanyak 88 kali. Soal amplop dan bingkisan itu, menurut Budi, menjadi hal lumrah yang dipraktikkan masyarakat Indonesia. Sebisa mungkin dia berupaya menolak pemberian itu dengan cara halus. Bahkan dia kerap dikejar-kejar keluarga pengantin kala menolak pemberian itu. Jika tak bisa ditolak, maka amplop dia terima kemudian dilaporkan ke KPK.

Atas keteladanannya ini, pada Selasa (8/12/2020) lalu Budi juga telah mendapatkan apresiasi langsung dari KPK. Penghargaan diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) yang jatuh tiap 9 Desember. KPK menilai, Kemenag sangat beruntung mempunyai PNS seperti Budi karena memiliki kejujuran yang tinggi, bukan sekadar pintar.

Lewat surat edaran KPK yang terbit pada 2013, berbagai bentuk pemberian kepada petugas pencatat nikah saat menikahkan, di luar gaji adalah bagian dari gratifikasi. Kemenag melalui  Permenag No 24/2014 juga menetapkan biaya menikah di KUA adalah gratis. Sedang di luar KUA dikenakan tarif Rp600.000. Honor dan biaya transportasi untuk penghulu telah ditanggung oleh Kemenag.

 

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

Kagum GeNose yang Praktis dan Akurat, Ganjar Langsung Pesan 100 Unit

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kagum dengan cara kerja alat pendeteksi Covid-19, GeNose, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo langsung pesan 100 unit. Selain praktis, alat yang dibuat di UGM Science Technopark tersebut dinilainya bisa memberikan hasil secara cepat.

“Hanya dengan meniup kantong plastik khusus yang disiapkan, lalu udara yang ada didalamnya dimasukkan ke alat GeNose yang terkoneksi dengan laptop dianalisis dan dalam waktu tiga menit sudah keluar hasilnya,” kata gubernur, memaparkan pengalamannya mencoba GeNose, Selasa (5/1).

Dari pengalaman itulah, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah tersebut tak ragu untuk mengusulkan GeNose sebagai alat uji resmi untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia.

“Cepat sekali, hanya hitungan menit sudah keluar hasilnya, ini keren,” jelasnya.

Karena tertarik, Ganjar pun langsung memesan sebanyak 100 unit GeNose yang disebut-sebut memiliki tingkat akurasi hingga 97 persen tersebut dari UGM.

Namun karena kapasitas produksinya yang masih terbatas, baru bisa mendapatkan 35 alat GeNose dari produsennya.

“Saya mau beli 100, tapi baru dapat 35 unit dan ternyata baru 10 hari berproduksi, karena persoalan izin edar yang baru keluar. Perihal informasi tersebut saya ketahu setelah melihat langsung seperti apa kondisinya, sekaligus ngetes sendiri bagaimana cara kerjanya,” kata Ganjar.

Ia juga menambahkan, hasil tes yang dilakukan dengan GeNose tersebut dianggap sangat efektif untuk meningkatkan upaya tracing Covid-19. Cara kerjanya sangat simpel dan waktu yang dibutuhkan juga sangat cepat, maksimal tiga menit.

Itu menjadi waktu yang sangat cepat, dibandingkan dengan alat tes lain seperti PCR yang sudah ada saat ini. Sehingga nantinya laboratorium tidak pusing lagi dan masyarakat juga tidak sakit lagi karena harus diswab.

“Tapi cukup nyebul (red; meniup) saja sudah keluar hasilnya,” tambahnya.

Karena itu, ia pun mengusulkan agar Indonesia menerapkan GeNose C19 sebagai alat uji resmi Covid-19. Ia membayangkan, jika semua Puskesmas di Indonesia memiliki alat ini, maka proses tracing akan semakin cepat dan para surveilans yang bekerja di lapangan akan sangat terbantu dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Selain kemampuannya, ia juga sangat tertarik karena alat tersebut merupakan  produk anak bangsa, labelnya Merah Putih. Maka negara harus berpihak untuk memperkenalkan alat tersebut secara massif.

“Saya bayangkan, kalau negara memerintahkan seluruh daerah menggunakan ini, maka surveilans akan jauh lebih baik dan coverage pengecekan di Indonesia untuk mengetahui berapa yang terpapar akan jauh lebih cepat,” tegasnya.

Apalagi, harga dari GeNose sangat murah, yakni hanya dibanderol Rp 62 juta per unit. Dengan harga tersebut satu unit alat berkemampuan untuk mengetes hingga 100.000 orang. Maka jika dikalkulasikan jauh lebih murah dibanding alat tes Covid-19 lainnya.

Maka jika bicara politik kesehatan, maka ini sangat murah karena bisa mengcover banyak orang. Kalaupun masyarakat harus bayar sendiri untuk tes ini, kisarannya hanya merogoh kocek Rp 15.000 dari kantongnya dan kalau ada biaya tambahan yang lain paling total hanya sekitar Rp 25.000.

Sehingga harga/ biaya yang harus dikeluarkan tersebut sangat terjangkau. “Tapi kalau dibiayai oleh negara, ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan PCR tes yang harganya bisa mencapai Rp 900.000 per tes,” tandas gubernur.

Ketua Tim GeNose C-19, Prof Kuwat Triyana menjelaskan, cara kerja GeNose adalah mendeteksi senyawa organik bernama Volatile Organic Compound (VOC) hasil proses metabolik virus Covid-19 di dalam tubuh melalui hembusan nafas.

Maka bagi yang memiliki Covid-19, reaksi metabolik yang dihasilkan akan berbeda dengan patogen lain. “Jadi, kalau yang mengandung Covid-19, langsung bisa terdeteksi dengan menggunakan alat GeNose tersebut,” jelasnya.

Pengujian GeNose masih kata Kuwat sudah dilakukan berkali- kali dengan ribuan orang yang berbeda. Setelah pengujian itu, otak mesin tersebut telah dikunci untuk mendeteksi senyawa yang berbahaya, khususnya adalah Covid-19.

Tingkat akurasi mesin yang bisa mencapai 97 persen dan untuk pengujiannya, hanya membutuhkan waktu maksimal tiga menit, menurutnya menjadi keistimewaan dari alat GeNose tersebut.

Maka setelah mengantongi izin edar dari Pemerintah, UGM langsung mengebut produksi GeNose C19 dan pada bulan Januari 2020 ini ditargetkan sudah mampu memproduksi 5000 hingga 10.000 unit dan akan terus ditingkatkan di bulan selanjutnya.

Berikan Perlindungan Pekerja Perempuan, Kemnaker Laksanakan Tiga Aspek Kebijakan

Penulis
Sopyan
-
Berikan Perlindungan Pekerja Perempuan, Kemnaker Laksanakan Tiga Aspek Kebijakan

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen melindungi pekerja perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang ketenagakerjaan sangat penting.

“Salah satu kunci meraih bonus demografi melalui peningkatan produktifitas dari besarnya jumlah penduduk usia kerja, adalah dengan pemberdayaan pekerja perempuan yang akan memberikan kontribusi melalui perekonomian,” kata Menaker Ida pada Webinar Peringatan Hari Ibu 2020 yang diselenggarakan  Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dan Maju Perempuan Indonesia, Senin (4/1/2021).

Namun, kata Menaker Ida, mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibutuhkan komitmen dan upaya konkret dari seluruh pihak terkait, mulai dari pekerja dan serikatnya (SP/SB), pengusaha, hingga masyarakat luas.

“Mari kita bersama untuk ke depannya selalu bersinergi mewujudkan perlindungan bagi pekerja prempuan demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” kata Menaker Ida.

Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, Kemnaker sendiri telah melaksanakan tiga aspek kebijakan.

Pertama, kebijakan protektif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi.

Kedua, kebijakan kuratif, yaitu larangan melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil atau melahirkan.

“Ketiga, kebijakan non diskriminatif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam semua aspek di tempat kerja Selama tahun 2020,” ucapnya.

Sementara dalam hal pencapaian, pihaknya telah melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan norma kerja perempuan di perusahaan dan melakukan fungsi pemberian bantuan teknis baik kepada pelaku usaha maupun pekerja di 96 perusahaan.

“Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan bimbingan teknis/FGD yang melibatkan peserta dari unsur pengawas ketanagakerjaan, manajemen perusahaan, dan pekerja. Kemudian membuat dan mengembangkan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari Diskriminasi (SI LINA NAKER PD) yang berbasis IT,” ucapnya.

Namun, Menaker Ida mengingatkan bahwa setidaknya terdapat tantangan bagi pekerja perempuan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Pertama, respect, yakni kurangnya keterwakilan suara pekerja perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga hak pekerja perempuan kurang dipedulikan. Kedua  opportunity, kurangnya peluang karier dan dukungan bagi pekerja perempuan untuk berkembang.

Ketiga, security, yaitu kurangnya perlindungan dan jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan, seperti diskriminasi upah, kekerasan, pelecehan, kurangnya alat pelindung diri untuk bekerja, dan tidak dipenuhinya hak jaminan sosial bagi pekerja perempuan.

“Ketiga aspek di atas merupakan tantangan bagi kita semua dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan saat ini,” jelasnya.

1...4,5894,5904,591...4,867Halaman 4,590 dari 4,867