Beranda blog Halaman 4591

Menpora RI Bersinergi dengan Menparekraf Kembangkan Sport Tourism di Indonesia

Menpora RI Bersinergi dengan Menparekraf

SuaraPemerintah.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menerima Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Republik Indonesia (Menparekraf RI) Sandiaga Salahuddin Uno.

Pertemuan yang berlangsung pada Selasa  (5/1) pagi di ruang kerja lantai 10, Kemenpora tersebut untuk membahas sinergi dalam mengembangkan sport tourisme di Indonesia.

Menpora  RI mengatakan bahwa, Kemenpora terus mendorong berkembangnya sport tourism yang ada di Indonesia, hanya begitu pandemi semua kegiatan olahraga terhenti termasuk olahraga wisata. Namun Kemenpora RI akan terus mendukung perkembangan kegiatan olahraga saat recovery harus segera bangkit.

“Kita dari Kemenpora terus mendorong berkembangnya sport tourism. Hal ini kita buktikan saat Haornas 2020.  Haornas 2020, kita menekankan tiga tema besar yang diusung yaitu sport science, sport tourism, dan sport industry,” ujarnya.

Oleh karena itu perlu adanya kerja sama yang dilakukan terkait dalam membangun dan meningkatkan potensi olahraga wisata yang ada di Indonesia. “Kita akan  bekerjasama, kita akan dorong bersama-sama pariwisata dan olahraga di  Indonesia agar  semakin maju. Selain itu, kita  juga  untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air,” jelasnya.

Menpora RI juga menjelaskan rencana agenda internasional yang akan digelar di Indonesia, salah satunya yang masih dalam agenda adalah MotoGP Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Terkait Moto GP Mandalika, Menpora RI sudah membicarakan dengan Menparekraf untuk menindaklanjuti MoU yang sudah ditandatangani untuk mendukung sport tourism pada ajang tersebut.

“Tentang Mandalika tadi sempat kita bicarakan, kita bahas, karena beliau (Menparekraf) sangat paham dan pengetahuan yang cukup tentang MotoGP, kita akan melihat progres di lapangan, kita merencanakan akan ke NTB lagi ke Mandalika. Pelaksanaan kegiatan ini tidak semata-mata di kita, tapi ada di DORNA International, karena mereka punya kewenangan, keputusan ada di DORNA, tetapi kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya,” kata Menpora.

Sementara Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan akan mendukung even besar olahraga yang berbasis sport tourism.

“Pertemuan kami tentunya dalam rangka mengembangkan potensi wisata olahraga (sport tourism) dan mendukung even-even olahraga berbasis sport tourism. Hal ini untuk dapat menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke destinasi wisata di Indonesia. Wisata olahraga sekarang ini salah satu yang bisa kita sampaikan sebagai titik terang, karena di tengah pandemi ini justru meningkat luar biasa,” kata Menparekraf RI.

Menparekraf RI menilai bahwa pariwisata olahraga bisa dikemas dengan menyesuaikan situasi pandemi Covid-19. Bahkan dirinya sudah berbicara dengan cabang olahraga yang siap mendukung sport tourism dengan kondisi sekarang ini. seperti golf, renang, triathlon, selam dan beberapa olahraga lainnya.

“Sport Tourism sangat mendukung sekali untuk terus dikembangkan dengan kondisi sekarang ini. Semuanya bisa dikemas dengan sistem hybrid, yaitu setengah virtual, setengah fisikal, dan dimanapun kita berada dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Seperti lari marathon, sepeda, triathlon, renang, hiking yang bisa kembangkan dengan baik,” tambahnya.

Kemendikbud Tegaskan Formasi CPNS Guru Tetap Ada

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) memastikan bahwa guru tetap ada dalam formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2021).

“Formasi CPNS bagi guru tetap akan diadakan ke depannya, di samping perekrutan guru PPPK skala besar yang menjadi fokus pemerintah di tahun 2021,” kata Iwan

Ia menambahkan, kebijakan tersebut akan sejalan dan saling melengkapi.

Iwan menjelaskan, pemerintah tahun ini fokus melakukan perekrutan hingga satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ia menyebut, pemerintah mendorong para guru honorer serta lulusan pendidikan profesi guru untuk melamar menjadi guru PPPK.

Adapun kinerja guru sebagai PPPK akan menjadi bagian dari pertimbangan penting dalam penerimaan CPNS.

Kemendikbud terus berupaya memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahterannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan tidak akan ada lagi penerimaan guru lewat seleksi CPNS.

Ia menyebut, pemerintah sepakat mengalihkan pengangkatan guru melalui perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK, jadi bukan CPNS lagi. Ke depan, kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” kata Bima.

Dia berpendapat, perekrutan guru sebagai PPPK akan membantu pemerintah menyelesaikan persoalan distribusi guru secara nasional.

Selama ini, lanjut Bima, pemerintah selalu terbentur dengan sistem PNS untuk melakukan distribusi guru.

Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4-5 tahun biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan sistem distribusi guru nasional, 20 tahun kami berupaya menyelesaikan itu, tetapi tidak selesai dengan sistem PNS,” ungkapnya.

Sebelum Vaksinasi, PMI Komitmen Lakukan Upaya Pencegahan Covid-19

SuaraPemerintah.id – Meski vaksin Covid-19 sudah mulai didistribusikan tak lama lagi, namun Palang Merah Indonesia (PMI) tetap komitmen melakukan tugasnya secara maksimal. PMI tetap akan  melakukan upaya pencegahan Covid-19 ke masyarakat luas dalam seminggu kedepan.

Hal tersebut diucapkan oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia ( PMI) Jusuf Kalla.

Ia mengatakan, upaya mitigasi harus tetap dilakukan sembari menunggu vaksin didistribusikan, hingga nanti diberikan kepada masyarakat.

“Sebelum vaksin siap untuk didistribusikan, upaya pencegahan tetap harus dilakukan secara terus menerus,” ujar Kalla saat berkunjung ke Gudang Darurat Penanganan Covid-19 PMI di Jakarta, Selasa (05/1/2021).

Oleh karena itu, kata dia, akan terus mendistribusikan paket perilaku hidup bersih dan sehat (PBHS), serta alat pelindung diri (APD) kepada masyarakat. Termasuk juga kepada petugas medis di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Upaya pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan tetap harus dilakukan,” kata Mantan Wakil Presiden Ri tersebut

Adapun dalam kunjungan tersebut, Kalla yang didampingi Sekretaris Jenderal PMI Sudirman Said mengecek kesiapan dan stok gudang darurat Covid-19.

Ia pun menginstruksikan untuk segera mendistribusikan stok yang ada kepada PMI di wilayah Jabodetabek untuk diteruskan kepada masyarakat.

Ada sejumlah barang yang akan kami distribusikan. Paket PHBS sebanyak 13.000, baju hazmat 11.000, kacamata 10.000, sarung tangan 2.450 unit, dan faceshield sebanyak 4.400 unit dan 19.000 unit sprayer,” kata dia.

Langkah tersebut juga sekaligus menjadi komitmen PMI untuk terus membantu upaya pemerintah dalam pencegahan Covid-19 di Tanah Air.

Selain itu, juga telah menyiapkan terapi plasma Konvalesen untuk membantu penyembuhan pasien dengan Covid-19.

Sejauh ini, sudah 18 Unit Donor Darah (UDD) yang siap dalam donor plasma.

“Terapi ini merupakan salah satu alternatif dalam penyembuhan Covid-19, saya harapkan masyarakat dengan sukarela untuk membantu sesama dengan melakukan Donor Plasma,” Ujar JK.

Oleh karena itu, Kalla pun meminta agar para penyintas Covid-19 secara sukarela beramal untuk menolong sesama.

Kalla siap menerima seluruh pendonor plasma konvalesens yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada mereka yang masih dirawat akibat Covid-19. Adapun PMI memiliki 18 fasilitas donor plasma konvalesens di seluruh Indonesia.

MUI Jateng Usulkan Kiai Masuk Prioritas Vaksinasi Corona

MUI Jateng Usulkan Kiai Masuk Prioritas Vaksinasi Corona

SuaraPemerintah.id – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, KH Ahmad Daroji mengusulkan agar para kiai masuk dalam urutan pertama atau sebagai sampling penerima vaksin Covid-19. Ia menyampaikan pihaknya sudah mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo terkait prioritas kiai dalam vaksinasi corona.

“Kalau kiai sudah mengatakan iya maka masyarakat meyakini itu halal. Jadi kalau bisa kiai masuk prioritas vaksinasi corona karena satu kiai sama dengan seribu santri bahkan lebih. Jadi nilainya tinggi sekali,” katanya dalam FGD bertema “Kebijakan Pemprov Jateng dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 serta Kesiapan Ponpes dalam Menghadapi Era Adaptasi Baru” di Hall Ruang Paripurna DPRD Jateng, Senin (4/1/2021).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya kesediaan atau kemauan dari tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk kiai bisa menjadi contoh yang baik terkait vaksinasi Covid-19. Para tokoh tersebut merupakan teladan bagi banyak orang sehingga vaksin lebih banyak diterima oleh masyarakat.

“Saya senang mendengar Kiai Daroji tadi bahwa kiai harus nomor satu. Wah ini harapan bagus. Kalau itu terjadi dari Jawa Tengah keren. Tapi memang ada syarat seperti syarat kesehatan, syarat umur, dan sebagainya itu yang perlu kita siapkan. Tapi menurut saya, apa yang disampaikan Kiai Daroji itu melegakan saya. Itu yang saya tunggu. Sebenarnya kalau itu mau, itu akan mendorong lebih cepat lagi,” kata Ganjar saat menjadi narasumber pada FGD tersebut.

Hal itu juga sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan. Ganjar mengatakan, beberapa waktu lalu sudah ada komunikasi antara Menteri Kesehatan dengan para Gubernur. Salah satunya adalah terkait kesediaan tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk kiai untuk bersedia menjadi penerima vaksin tahap pertama bersama Presiden Joko Widodo.

“Sebenarnya saya dititipi juga. Jadi umpama nanti kesempatan pertama bisa serentak se-Indonesia dan dari Jawa Tengah mungkin perwakilan para kiai lebih banyak begitu, saya bayangkan sepuluh kiai mau dan memenuhi syarat untuk divaksin menurut saya sudah hebat banget. Bisa jadi contoh,” jelas Ganjar.

Ganjar menyampaikan, saat ini ada sekitar 62 ribu vaksin Sinovac yang sudah tiba di Jawa Tengah pada Senin (4/1/2021) dini hari dengan pengawalan ketat dari kepolisian. Puluhan ribu vaksin tersebut sekarang disimpan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang.

Tri Rismaharini: Bekerja Dengan Tulus, Tuhan Tidak Tutup Mata

tri rismaharini

SuaraPemerintah.id – Dalam mengemban tugas sebagai Menteri Sosial yang baru menggantikan Juliari Batubara, Tri Rismaharini akan mengaplikasikan kesuksesannya ketika memimpin Surabaya.

Ia akan tetap mengusung etos kerja yang tinggi. Ia pun menyebut kunci kesuksesannya karena bekerja dengan niat yang baik.

“Dalam bekerja harus dengan niat baik dan ketulusan. Tuhan tidak tutup mata dengan niat dan tindakan yang kita pilih. Tuhan akan membantu kita”, jelas Risma.

Ia juga mengenang perjuangan ketika menutup Dolly, lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara.

Kala itu banyak yang menentang keputusannya. Risma bahkan mengaku menerima ancaman ke dirinya dan bahkan keluarga.

“Saat menutup Dolly, berat bagi saya, saya diancam dibunuh. Setiap sore ada ular di depan rumah. Ada warga menuntut Rp 1 triliun, ya saya ikuti semuanya. Tapi yang bela saya warga Dolly semua, mereka masuk ke pengadilan. Warga Dolly itu sekarang senang banget,” kata Risma melanjutkan.

Hal itu diceritakan Risma sekaligus untuk memotivasi dirinya untuk bisa bekerja bersungguh-sungguh dalam bekerja sebagai Menteri Sosial.

Seperti diketahui, salah satu tugas Menteri Sosial adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.

Oleh karena itu, Risma mengakui saat tugas Mensos telah diembannya, dia ingin mengaplikasikan beberapa program yang sebelumnya juga telah dijalankan saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya periode 2010-2020.

Risma mengakui tidak akan mengubah pola kerjanya sepe untuk bisa bekerja secara efisien untuk bisa menekan biaya operasional kepegawaiannya.

Menurutnya ini dilakukan agar biaya operasional yang terkesan untuk dihambur-hamburkan itu bisa dialokasikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

“Jangan kaget kalau saya datang pagi sekali. Tidak apa-apa kalau teman-teman datangnya agak terlambat. Saya suka berangkat pagi, pulang paling malam. Jadi jangan sungkan kalau sudah waktunya pulang, ya pulang tidak apa-apa,” ujarnya.

“Kalau bisa, biaya bisa efisien di kantor ini, sehingga sisanya bisa kita gunakan untuk menolong orang lain. Ayo mulai sekarang kita niatkan berbuat lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan supaya Tuhan juga memberikan perhatian ke kita, karena kita selalu berbuat baik,” tuturnya.

Taman Arkeologi Onrust Sudah Dibuka Lagi

Taman Arkeologi Onrust Sudah Dibuka Lagi

SuaraPemerintah.idDestinasi wisata sejarah Taman Arkeologi Onrust yang meliputi Pulau Onrust, Pulau Cipir dan Pilau Kelor kembali dibuka untuk umum setelah sempat ditutup saat libur Natal dan tahun baru (Nataru).

Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, Berkah Shadaya mengatakan, wisatawan yang ingin berwisata ke tiga pulau tersebut tetap harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

“Kunjungan ke tiga pulau itu sudah kita buka sejak kemarin,” ujarnya, Selasa (5/1).

Berkah menjelaskan, dalam masa pandemi COVID-19, pengunjung ke Taman Arkeologi Onrust dibatasi hanya 50 persen dari kapasitas kunjungan saat normal. Kemudian,

dilakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk lokasi, serta pengunjung diminta mencuci tangan di sarana yang telah disediakan dan saling menjaga jarak selama kunjungan.

“Sebagai upaya preventif pencegahan penyebaran COVID-19, kawasan Pulau Onrust juga rutin disemprot disinfektan,” tandasnya.

Pos Indonesia Siapkan Penyaluran Digitalisasi Bantuan Sosial Tunai 2021

Pos Indonesia Siapkan Digitalisasi BST 2021

SuaraPemerintah.idPT Pos Indonesia (Persero) menyatakan kesiapan melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) 2021 dengan giat apel kesiapan kerja di seluruh kantor pos dari Sabang sampai Merauke pada Senin (4/1).

“Amanah yang diterima dari Kemensos dalam penyaluran BST 2021 adalah sebesar Rp 12 Triliun untuk 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 lalu karena Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya tidak menyalurkan BST, kali ini juga mendapatkan alokasi,” ungkap Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi dalam kata sambutan yang dibacakan oleh seluruh kepala kantor pos secara serentak.

Menurut Faizal, jumlah yang diterima per-KPM sebesar Rp 300 ribu selama empat bulan dari Januari sampai dengan April 2021.

“Kepercayaan ini tak terlepas dari keberhasilan  kinerja salur BST 2020 Nasional sebesar 97,14 persen. Sedangkan Bansos Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dengan kinerja salur 96 persen,” tambahnya.

Pada tahun 2021 ia berharap kinerja salur tercapai 100 persen. Ada sejumlah inovasi yang disiapkan pihaknya untuk meningkatkan proses penyaluran BST sehingga lebih transparan, cepat, akuntabel dan tepat sasaran seperti harapan Presiden dan Menteri Sosial.

“Dengan Budaya AKHLAK dan semangat ‘Bersatu Untuk Bangkit’ kami akan perbaiki digitalisasi proses bisnis, operasi dan administrasi BST 2021” tutur mantan Direktur Digital Bisnis PT Telkom Indonesia (Persero) itu.

Seperti diketahui, kemarin Presiden Joko Widodo secara simbolis meresmikan Bantuan Sosial Tunai (BST) 2021 kepada penerima di Istana Negara, Jakarta. Presiden didamping Menko PMK Muhajir Effendi dan Menteri Sosial Tri Rismaharini serta diikuti secara virtual oleh 34 Gubernur.

Lindungi Masyarakat Lapisan Bawah, Bank Mandiri Salurkan Bansos Rp 18,6 Triliun di 2021

Bank Mandiri Salurkan Bansos Rp 18,6 Triliun di 2021

SuaraPemerintah.idBank Mandiri mendukung Kementerian Sosial dalam melindungi masyarakat lapisan bawah dari dampak pandemi. Terkait hal itu, perseroan telah menyalurkan bantuan senilai total Rp13,5 triliun melalui Program Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Sosial Tunai.

Tahun ini, Bank Mandiri siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 18,6 triliun, yang terdiri atas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada sekitar 2,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Bantuan Sosial Program Sembako kepada sekitar 4,3 juta KPM

Secara resmi, peluncuran penyaluran bansos Tahun 2021 dilakukan di Istana Negara dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, HIMBARA, dan PT. POS

Langkah ini merupakan respon positif Bank Mandiri bersama Bank Himbara dan PT. POS untuk membantu pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Bank Mandiri sendiri sudah terlibat dalam penyaluran Bansos sejak 2017.

Dalam kurun waktu tahun 2020, Bank Mandiri telah menyalurkan sekitar Rp 7,3 triliun Program Sembako/BPNT kepada sekitar 3,5juta KPM dan menyalurkan sekitar 6,2 triliun Program Keluarga Harapan kepada sekitar 1,6juta KPM.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, pihaknya siap bersinergi dengan Kementerian Sosial, Pemda, serta pendamping Bansos di seluruh Indonesia dengan melibatkan 24.197 Agen Bank Mandiri.

Adapun proses pencairan bansos akan dilakukan secara non-tunai melalui ATM maupun agen bank agar program ini dapat berlangsung secara efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

“Kami dan Bank Himbara lainnya juga telah melakukan pendataan dan pendistribusianKartu Keluarga Sejahtera (KKS), dimana KPM penerima bansos Bank Mandiri akan bertambah sekitar 769ribu” kata Darmawan Junaidi.

Sebagai upaya mempersiapkan penyaluran bansos di tengah wabah COVID-19, Bank Mandiri tetap menjaga dan melakukan monitor kesehatan setiap pegawai serta melakukan berbagai upaya untuk dapat meminimalisir dan mencegah penyebaran virus COVID 19 dengan menginstruksikan kepada petugas bansos Bank Mandiri dan Agen Mandiri untuk menerapkan protokol kesehatan saat penyaluran bansos.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengingatkan penerima bansos untuk menggunakan masker saat mengambil bantuan, membawa hand sanitizer, menerapkan physical distancing, dan memberikan arahan agar segera pulang setelah menerima bantuan, serta langsung mandi saat baru pulang dari pengambilan bansos.

Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang di 2024, Pemerintah Desain Ulang Bansos

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, siaran pers, Selasa (5/1)

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa angka kemiskinan ekstrem ditargetkan hilang di tahun 2024. Kemiskinan ekstrem (extreme poverty) saat ini mencapai 2,5 – 3 persen, berdasarkan rencana pembangunan pemerintah, ditargetkan angka tersebut menjadi nol persen di tahun 2024.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut efektivitas program bantuan sosial (bansos) perlu ditingkatkan kepada masyarakat penerima di kelompok sangat miskin agar kemiskinan ekstrem dapat menjadi nol persen di 2024 sesuai target pembangunan.

Oleh karena itu, kata Suharso, pemerintah akan mereformasi sistem perlindungan sosial. Hal-hal yang perlu direformasi dalam sistem perlindungan sosial antara lain soal penghimpunan data.

“Ketepatan dari orang yang berhak, dan orang-orang yang tidak berhak jadi data adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dan menjadi faktor terpenting di dalam melaksanakan perlindungan sosial melalui program-program bantuan sosial,” ujar Suharso usai rapat di Kantor Presiden, Selasa (5/1).

Pemerintah, ujar Suharso, akan meningkatkan akurasi basis data digital perlindungan sosial. Kemudian, pemerintah juga akan menghimpun seluruh program bansos yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

Program bansos lintas kementerian dan lembaga itu akan dipadukan menjadi program strategis bansos agar lebih efektif.

“Jadi bagaimana bantuan-bantuan sosial itu supaya efektif. Maka program-program yang tersedia itu kita uji kembali kesahihannya sampai seperti apa. Bappenas ditugaskan Presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini, pertama sekali lagi terkait yang pertama data dimaksudkan dari efektivitas penyaluran bantuan sosial dan penyaluran jaminan sosial,” jelas Suharso.

Desain Ulang Program Bansos

Pemerintah akan mendesain ulang program bantuan sosial yang telah ada saat ini. Beberapa hal akan menjadi fokus dalam rencana desain ulang tersebut. Pertama berkaitan dengan data penerima yang saat ini terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Ketepatan data dengan digital base sehingga penyampaian dan tingkat akurasinya tinggi,” ujarnya.

Selain data, integrasi program bantuan sosial juga menjadi fokus pemerintah. Saat ini program bantuan sosial disebut Suharso tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Nantinya program tersebut akan dievaluasi dan disusun kembali oleh Bappenas. Suharso bilang program bantuan sosial yang selama ini berada di berbagai kementerian dan lembaga akan diusun kembali agar menjadi efektif dan bisa disatupadukan.

“Jadi bagaimana bantuan sosial itu supaya efektif maka program yang tersedia di berbagai kementerian dan lembaga itu kita uji kembali kesahihannya sampai seperti apa,” terang Suharso.

Selain bantuan sosial, pemerintah juga memiliki program bantuan yang bersifat iuran. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat rentan miskin yang ada. Suharso menegaskan program perlindungan sosial dibutuhkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Terutama bagi masyarakat miskin yang berada di paling bawah atau extreme poverty.

Sebagai informasi pada tahun 2021 pemerintah memasukkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 110 triliun. Selain digunakan untuk program reguler, anggaran tersebut juga digunakan untuk bantuan dalam pandemi virus corona (Covid-19).

AirNav Kelola 55.188 Pergerakan Pesawat Udara Pada NATARU Ini

SuaraPemerintah.id – AirNav Indonesia mengelola 55.188 pergerakan pesawat udara sejak 18 Desember 2020 Sampai dengan 3 Januari 2021 pada periode angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (NATARU). Direktur Utama AirNav Indonesia, M. Pramintohadi Sukarno, pada Senin (4/1) mengatakan bahwa data tersebut belum ditambah dengan data posko monitoring NATARU hari terakhir yang jatuh pada hari ini.

“Pada puncak arus balik kedua, Minggu (3/1) kemarin, AirNav Indonesia melayani 3.481 pergerakan pesawat udara di seluruh Nusantara, terdiri dari 3.380 penerbangan rute domestik dan 101 penerbangan rute internasional. Rata-rata jumlah penggunaan slot penerbangan pada delapan bandara besar mencapai 71%,” ungkap Pramintohadi.

Dijelaskannya, lima bandara dengan pergerakan pesawat udara terbanyak yang dilayani hari Minggu kemarin antara lain adalah Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dengan 902 pergerakan, Bandara Juanda, Surabaya, dengan 262 pergerakan, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, dengan 257 pergerakan, Bandara Hasanuddin, Makassar, dengan 243 pergerakan, dan Bandara Kualanamu, Medan, dengan 152 pergerakan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh AirNav Indonesia, puncak pergerakan pesawat udara untuk arus mudik terjadi pada tanggal 23 Desember 2020 lalu. “Pada 23 Desember 2020, kami melayani 3.848 pergerakan pesawat udara, yang juga merupakan jumlah tertinggi pada periode angkutan NATARU ini. Rata-rata jumlah penggunaan slot penerbangan pada delapan bandara besar mencapai 74%,” ujarnya.

Lima bandara dengan pergerakan pesawat udara terbanyak pada tanggal 23 Desember antara lain adalah Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dengan 917 pergerakan, Bandara Hasanuddin, Makassar, dengan 279 pergerakan, Bandara Juanda, Surabaya, dengan 260 pergerakan, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, dengan 207 pergerakan dan Bandara Kualanamu, Medan, dengan 157 pergerakan.

Sedangkan untuk rute internasional, menurut Pramintohadi, memang masih jauh dari kondisi normal sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia.

“Untuk pergerakan rute internasional memang masih minus sampai dengan 85%. Bahkan, penerbangan lintas atau overflying minusnya juga masih sampai dengan 79% dibandingkan dengan kondisi normal. Tapi kami yakin, ke depan kondisi pergerakan rute internasional dan overflying juga akan semakin membaik seiring dengan pengetatan protokol kesehatan di industri penerbangan,” papar Pramintohadi.

AirNav Indonesia pada bulan Desember 2020 melayani total 122.480 pergerakan di seluruh ruang udara Indonesia.

“Angka ini turun 34% dibandingkan dengan pergerakan yang kami layani pada Desember 2019, yakni 184.752. Total pergerakan pesawat udara yang kami layani pada 2020 adalah 1.202.748 pergerakan, sedangkan pada 2019 adalah 2.097.595 pergerakan. Namun tren pergerakan pesawat udara sejak Mei 2020 sampai dengan saat ini terus meningkat dan berangsur pulih,” terangnya.

Posko monitoring NATARU, menurut Pramintohadi, dilaksanakan oleh AirNav Indonesia sejak 18 Desember 2020 lalu, dan akan ditutup hari ini, Senin 4 Januari 2021. AirNav Indonesia telah mengimplementasikan protokol kesehatan ketat agar para petugas navigasi penerbangan di lapangan tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19.

“Protokol kesehatan dengan penerapan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker, menjadi basis utama kami bagi seluruh personel layanan navigasi penerbangan yang bertugas di lapangan.

Kami sampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang bertugas di lapangan yang sangat patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku di industri penerbangan dan terus memberikan pelayanan terbaik di seluruh cabang layanan navigasi penerbangan AirNav Indonesia baik di bandara besar maupun bandara perintis, dari Sabang sampai Merauke,” tutur Pramintohadi.

“Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan di industri penerbangan nasional, Kementerian Perhubungan, pengelola bandara dan maskapai penerbangan yang berkolaborasi erat dalam menyukseskan angkutan NATARU ini. AirNav Indonesia bersama seluruh stakeholder penerbangan nasional, telah membuat angkutan NATARU berjalan dengan selamat, aman dan efisien,” pungkasnya.