Beranda blog Halaman 4592

Layanan Dokumen Kependudukan Pemko Batam Bisa Diakses Online

Penulis
Rudi Sukmana
-
Layanan Dokumen Kependudukan Pemko Batam Bisa Diakses Online

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memaksimalkan layanan dokumen online di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satunya, layanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) yang bisa diakses melalui https://Disdukcapilbisa.batam.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Heryanto Joesoef, mengatakan meski di masa pandemi, masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan maksimal tanpa harus datang langsung ke Kantor Disdukcapil di Sekupang.“Di laman ini (disdukcapilbisa.batam.go.id) semua layanan ditampilkan dan bisa diakses,” ujar Heryanto, Selasa (5/1/2021).

Heryanto melanjutkan, semua layanan dokumen bisa didapatkan masyarakat melalui online kecuali untuk perubahan data yang mengharuskan pemohon datang langsung ke kantor. “Selama melalui online ini lebih efisien dan aman. Sejauh ini layanan melalui online berjalan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Batam tersebut juga mengungkapkan stok blangko saat ini mencukupi untuk layanan pencatatan kependudukan. Ia membeberkan, ada 24 ribu blangko tersedia.

“Kita dapat 14 ribu blangko pada Desember lalu. Dan sisa blangko lama ada 10 ribu keping sehingga total 24 ribu,” ujarnya.

Dengan total itu, kata dia, ia menjamin layanan catatan kependudukan hingga Maret nanti akan berjalan lancar. Ketersediaan blango ini pun memprioritaskan permohonan yang sudah masuk dan belum sempat dicetak akibat kekurangan blangko belum lama ini.

“Blangko e-KTP sudah didistribusikan ke masing-masing kecamatan yang melalukan pencetakan mandiri. Pendistribusian blangko bertahap, sesuai dengan kebutuhan,” kata dia.

Vaksinasi Tahap Pertama, 31.000 Vial Vaksin Covid-19 Tiba di Bali

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan perhatian besar kepada Pemerintah Provinsi Bali, karena Bali diberikan Vaksin Covid-19 yang porsinya cukup besar, bersama dengan daerah lainnya.

Ucapan terimakasih tersebut disampaikan Wayan Koster saat menerima kedatangan Vaksin Covid-19 yang sebelumnya telah dikirim oleh Biofarma Bandung pada tanggal 3 Januari 2021 ke Provinsi Bali dan tiba di Denpasar, Bali pada Selasa (5/1) Pukul 00.30 WITA dini hari di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Dengan pengawalan yang ketat, Vaksin yang diterima langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya ini jumlahnya mencapai 31.000 vial, produksi Sinovac.

“Saat ini, Vaksin masih dalam tahap pengujian oleh Badan POM, dan Vaksin ini disimpan di ruang penyimpanan Vaksin (cold room) Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebelum di distribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota di Bali,” tegas Gubernur Bali Jebolan ITB ini.

Lebih lanjut, secara rinci Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mengatakan untuk tahap pertama, Vaksin ini menyasar tenaga kesehatan di baris terdepan yang berjumlah 30.320 orang dengan rincian di Kabupaten Jembrana sebanyak 1.533 orang, di Kabupaten Tabanan sebanyak 3.118 orang, Kabupaten Badung sejumlah 5.551 orang, Kabupaten Gianyar sebanyak 3.134 orang, Kabupaten Klungkung 1.691 orang, untuk Kabupaten Bangli banyaknya 1.246 orang, Kabupaten Karangasem sebanyak 1.074 orang, di Kabupaten Buleleng sejumlah 3.590 orang, dan Kota Denpasar sebanyak 9.383 orang.

“Mengenai pendistribusiannya ke Kabupaten/Kota menunggu keputusan dari BPOM Pusat,” jelas mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Atas kedatangan vaksin, produksi Sinovac di Pulau Dewata, Wayan Koster menyatakan bahwa hal ini merupakan suatu kehormatan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Bali yang diberikan porsi vaksin cukup banyak, yakni 31.000 vial dan menjadi prioritas Pemerintah Pusat, karena Bali memang menjadi target untuk percepatan pemulihan kesehatan Covid-19 dalam rangka memulihkan pariwisata di Provinsi Bali, dan juga memberikan kepercayaan kepada pariwisata nasional, termasuk juga sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian di Bali dan juga di Indonesia.

“Saya dalam beberapa kali rapat dengan Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan beserta Menteri-Menteri terkait, dalam kaitannya tentang penanganan Covid-19 ini, dimana Bali mendapatkan prioritas, karena Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang diharapkan cepat pulih dari Covid-19, dan kemudian juga akan diikuti oleh kepercayaan oleh masyarakat indonesia dan dunia untuk memulihkan kehidupan pariwisata di Provinsi Bali, guna mengairahkan dan membangkitkan kembali perekonomian di Pulau Bali dan Indonesia pada umumnya,” ungkapnya seraya berdoa, mudah-mudahan ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan standar prosedur yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.

Presiden Jokowi : Investasi Banyak, Ekonomi Mulai Bangkit

Penulis
wicaksono
-
Presiden Jokowi : Investasi Banyak, Ekonomi Mulai Bangkit

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo  (Jokowi) memberikan pernyataan optimis terhadap perekonomian RI di 2021. Ia menyebut awal tahun semakin banyak investasi yang masuk sehingga ekonomi RI mulai bergerak bangkit.

Lebih lanjut ia menambahkan dengan keadaan semakin banyaknya investasi yang masuk berbanding lurus dengan banyaknya lapangan kerja terbuka untuk masyarakat.

“Kehidupan perekonomian sudah mulai sedikit bangkit dan akan terus bangkit lebih baik, ditandai dengan semakin banyaknya investasi di awal tahun 2021 ini,” ucap Jokowi dalam Rapat Terbuka Dies Natalis ke-58 Universitas Brawijaya secara virtual, Selasa (5/1/2021).

“Namun demikian, semua peluang tersebut membutuhkan kesiapan kita di berbagai bidang. Terutama dalam pengembangan talenta unggul Indonesia yang berkarakter kebangsaan yang kuat, yang selalu inovatif, yang kompetitif, dan mampu memenangkan hiperkompetisi dunia yang penuh dengan disrupsi dan ketidakpastian,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan, 2020 yang penuh kesulitan dan tantangan telah berhasil dilewati oleh bangsa Indonesia.

Tahun kemarin banyak sekali memberikan pelajaran kepada khalayak, terlebih karena pandemi corona merebak di Tanah Air.

Kondisi yang serba sulit itu, lanjut dia, memaksa masyarakat untuk bekerja melampaui batasan.

Namun demikian pada akhirnya warga bisa melewati tantangan itu dengan baik. Kini, kata Presiden Jokowi, sudah memasuki 2021. Tahun  ini adalah momentum menumbuhkan harapan.

“Tahun 2021 adalah tahun yang penuh harapan. Kita semuanya berupaya keras agar permasalahan kesehatan bisa kita tangani dengan cepat. Dan vaksinasi akan segera dilakukan. Tapi, kita semua harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin,” tutupnya.

Pj Walikota Makassar Resmikan Dermaga Penyeberangan Baru Muda Lakkang

Penulis
Sopyan
-
Pj Walikota Makassar Resmikan Dermaga Penyeberangan Baru Muda Lakkang

SuaraPemerintah.id – Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin meresmikan secara langsung Dermaga baru yang berada di Pulau Lakkang. Selasa, (5/1/21).

Dermaga tersebut bernama “Dermaga Muda Lakkang” di Pulau Lakkang.

Peresmiannya dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Makassar sekaligus sebagai Tokoh masyarakat Pulau Lakkang, Rudianto Lallo, Ketua TP PKK Kota Makassar, Ketua 2 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar, Kepala Dinas PU, Camat Tallo, serta RT/RW setempat.

Rudy mengatakan dermaga muda lakkang ini dibangun untuk mempermudah akses warga pulau Lakkang melakukan aktivitas perekonomian menuju Kota Makassar.

“Dermaga yang berukuran 6 x 12 meter itu siap melayani aktivitas bagi warga yang berdomisili di Kampung Lakkang ke Kota. Biasanya 30 menit dari dermaga lama ke dermaga kera-kera. Ini sekarang hanya butuh waktu 2 menit saja sudah sampai ke dermaga kera-kera,” jelas Rudy.

Dengan begitu, kata Rudy, warga pulau tidak butuh waktu lama lagi untuk melakukan penyeberangan ke Kota. Warga juga bisa lebih bersemangat untuk dapat meningkatkan aktivitas dan  meningkatkan perekonomian warga Lakkang.

Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, mengapresiasi pemerintah kota karena di tengah pandemi ini memperhatikan sarana infrastruktur seperti pembangunan dermaga di Lakkang.

“Tapi saya salut dengan PJ walikota sekarang, malah beliau yang ingatkan untuk pembangunan ini dermaga. Padahal hampir semua anggaran beralih ke penanganan Covid 19,”jelasnya.

Rudianto Lallo juga berencana akan mengajukan penambahan satu dermaga lagi agar bisa lebih memudahkan warga Lakkang beraktivitas.

Untuk diketahui, pembangunan dermaga ini menelan biaya dengan nilai kontrak sebesar Rp 577.370.000. Karenanya, Pemerintah Kota Makassar berharap agar dermaga ini dapat dimanfaatkan serta dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Pada peresmian ini pula, Baznas ikut andil dengan menyumbangkan satu buah perahu berukuran besar yang diperuntukkan buat warga Lakkang jika ingin menyebrang.

Menag : Tak Ada Diktator Mayoritas dan Tirani Minoritas di Negara Pancasila

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terus menggaungkan pesan kerukunan beragama yang menurut pandangan adalah modal suatu bangsa untuk maju.

Terbaru, dalam peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke- 75 Kementerian Agama (Kemenag) ia menuturkan bahwa di negara Pancasila tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas.

“Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sulit untuk menggapai cita-cita besar agar sejajar dengan bangsa lain di dunia,” ungkap Gus Yaqut sapaan akrabnya saat memimpin upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-75 Kemenag di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2021).

Selain itu, Gus Yaqut juga menegaskan bahwa di negara Pancasila tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas. “Di negara yang berdasarkan Pancasila ini, tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas,” tegasnya.

Oleh karena itu, tegas Gus Yaqut, semua umat beragama dituntut untuk menghormati hak dan kewajiban masing-masing.

“Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama,” tuturnya.

Gus Yaqut menegaskan hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila.

“Sila pertama dan utama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Komitmen religius dan moralitas menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak,” katanya.

“Sejalan dengan itu tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang berketuhanan Yang Maha Esa ini sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat,” tegas Gus Yaqut.

Gus Yaqut mengatakan, pengembangan toleransi dan kerukunan beragama merupakan karya bersama sehingga harus tetap dijaga.

Ia pun menyampaikan jika pengembangan toleransi dan kerukunan antarumat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para Menteri Agama dan aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa.

“Pengembangan toleransi dan kerukunan antar-umat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para menteri agama dan aparatur Kemenag dari masa ke masa. Tanpa toleransi tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar-umat beragama dilakukan dengan tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama. Pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak,” tegas Gus Yaqut.

Yaqut Cholil Qoumas juga memiliki tekad kuat untuk melakukan transformasi di Kementerian Agama (Kemenag) agar menjadi lebih baik.

Gus Yaqut sapaan akrabnya menginginkan, Kemenag ke depan menjadi ‘Kemenag Baru’ yang antara lain dicirikan dengan sistem dan layanan berbasis teknologi digital yang lebih praktis sekaligus solutif.

“Saya ingin mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama,” ungkap Gus Yaqut saat memimpin upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-75 Kemenag di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2021).

Menurut Gus Yaqut, semangat Kemenag Baru tersebut dapat diterjemahkan dengan tiga kata kunci. Pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik. “Termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan,” katanya.

Sebagai bukti keseriusan dalam perbaikan tata kelola, Gus Yaqut berkomitmen memberikan apresiasi terhadap setiap praktik baik dalam layanan birokrasi.

Kedua, penguatan moderasi beragama. Menag mengatakan, penekanan moderasi beragama antara lain adalah pada aspek penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan.

Ketiga, mengokohkan persaudaraan. “Ini meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan,” tandasnya.

Cetak Rekor Tertinggi, Produksi Pupuk Indonesia Grup Tembus 12 Juta Ton di 2020

Penulis
Sopyan
-
Cetak Rekor Tertinggi, Produksi Pupuk Indonesia Grup Tembus 12 Juta Ton di 2020
SuaraPemerintah.id – PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali mencetak rekor produksi tertinggi sepanjang sejarah industri pupuk di Indonesia. Tercatat sepanjang 2020, para produsen pupuk dibawah koordinasi Pupuk Indonesia, berhasil memproduksi produk pupuk sebesar 12.254.676 ton. Angka tersebut setara 117 persen dari target RKAP 2020 yang sebesar 10.472.000 ton.
Total produksi sepanjang tahun 2020 tersebut terdiri dari 7.983.042 ton Urea, 3.014.077 ton NPK, 451.972 ton SP-36, 795.930 ton ZA dan 9.655 ton ZK.
 

“Kinerja produksi dalam tiga tahun terakhir selalu meningkat dan mencetak rekor tertinggi. Salah satu faktor penyebab peningkatan volume produksi yakni berkat  pengoperasian pabrik baru Urea di Gresik yang mulai komersil sejak 2018 dan pabrik baru NPK di Palembang sejak 2020. Serta berhasilnya Pupuk Indonesia Grup menjaga kehandalan pabrik sehingga kinerja produksi mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero), Bob Indiarto.

Bob Indiarto menerangkan, adapun beberapa faktor yang mendongkrak produksi Perseroan, yakni berkat implementasi manufactur excellence dan Digital Fertilizer.

Platform ini merupakan aplikasi yang dapat memonitor seluruh aspek performance pabrik serta dapat menunjang kinerja produksi seperti peningkatan efisiensi bahan baku dan biaya pemeliharaan, meningkatkan reliability, serta menurunkan angka shutdown di pabrik.

Kemudian, Perusahaan juga berhasil memproduksi amoniak sebesar 6.012.997 ton, setara 121 persen dari target yang sebesar 4.960.000 ton.

Produksi lainnya yakni asam sulfat dan asam fosfat masing-masing sebesar 853.112 ton dan 218.883 ton. “Pertumbuhan produksi juga dialami produk non pupuk Perseroan, dimana mencapai 119 persen dari target menjadi 7.084.992 ton.” ujar Bob Indiarto.

Untuk itu, Bob Indiarto mengapresiasi lima produsen pupuk yang telah menjaga produktifitas di setiap tahunnya demi mendukung program ketahanan pangan Nasional.

Kelima produsen dimaksud yakni PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. “Pencapaian ini berkat kerja keras para insan Pupuk Indonesia Grup yang selalu menjaga pabrik agar dapat beroperasi secara optimal dengan rate yang cukup tinggi meskipun dihadapi tantangan pandemi sepanjang 2020,” tutupnya.

Pasukan Biru Prokasih Lakukan Pembersihan Saluran Air di Denpasar

Penulis
wicaksono
-
Pasukan Biru Prokasih Lakukan Pembersihan Saluran Air di Denpasar

SuaraPemerintah.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Denpasar Provinsi Bali terus melakukan pemantauan dan pembersihan sungai dan saluran air di beberapa titik yang rawan terhadap terjadinya luapan banjir saat musim hujan.

Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, I Nyoman Ngurah Jimmy Sidarta mengatakan Dinas PUPR Kota Denpasar melalui pasukan Biru Prokasih Dinas PUPR dan tenaga penggelontor sumber daya alam melakukan pembersihan saluran sungai di beberapa wilayah

Wilayah yang menjadi target pembersihan diantaranya ialah Jalan Hangtuah, salter Jalan Moh. Yamin, Tukad Loloan Sanur Kauh, Sungai Pemogan, Sungai Waribang, dan Tukad Badung Utara Taman Kumbasari.

“Pelaksanaan pembersihan sungai ini merupakan antisipasi luapan air akibat peningkatan curah hujan dan peningkatan volume sampah,” kata Jimmy.

Lebih lanjut dikatakan Jimmy Sidarta, untuk pembersihan di Tukad (Sungai) Badung di wilayah Pemogan dan Tukad Loloan Sanur menggunakan alat bantu pengangkut sampah berupa trestrex.

Dan dalam pelaksanaan pembersihan ini berhasil mengangkut sampah sebanyak 129 meter kubik dengan total armada sebanyak 16 truk.

Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap hari ini ditemukan permasalahan klasik, yakni masih ditemukannya sampah yang memenuhi sungai dan salter penyaring sampah.

Kondisi inilah yang biasanya menimbulkan banjir atau luapan air saat musim hujan akibat tersumbatnya saluran air.

“Hingga saat ini sampah masih menjadi kendala, sehingga diperlukan kesadaran bersama untuk tidak membuang sampah sembarangan, terlebih ke sungai yang menjadi saluran air,” imbuhnya.

“Pemantauan dan pembersihan ini akan dilaksanakan secara rutin bersama pasukan Biru Prokasih, karena kegiatan ini sangat penting mengingat saat ini curah hujan sangat tinggi. Sehingga dapat mengantisipasi adanya banjir atau luapan akibat meningkatnya debit air di sungai dan tumpukan sampah,” ujar dia.

Jimmy Sidharta juga mengatakan dalam meminimalkan terjadinya banjir diimbau kepada masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan.

“Mari sama-sama jaga kebersihan lingkungan, termasuk saluran air dan sungai sehingga tidak sampai menimbulkan genangan dan berakibat banjir,” katanya.

UEK SP Maju Bersama Perdana Laksanakan MKPT se-Pekanbaru

Penulis
Sopyan
-
SuaraPemerintah.id – Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK SP) Maju Bersama kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru perdana melaksanakan Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) dari 58 UEK SP se-Kota Pekanbaru. MKPT ini juga sekaligus dua tahun buku 2019 dan 2020 dikarenakan tahun lalu belum di laksanakan karena situasi pandemi Covid-19.
Bertampat di aula lantai dua kantor Kelurahan Tanjung Rhu, Selasa (5/1/2021), MKPT UEK SP Maju Bersama melakukan protokol kesehatan yang ketat sesuai Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Perilaku Hidup Baru (PHB).
Hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya, Camat Lima Puluh diwakili Sekcam Ahmad Junaidi M.Si, Kabag Pemberdayaan Masyarakat Hj. Erna Juita, SH, M.Si diwakili oleh Kasubag Pemberdayaan dan Ekonomi Novriyarni, SE, Korda PPK Selamat Sukarso, Ketua dan jajaran pengelola UEK SP Maju Bersama, Pemanfaat serta tamu undangan.
Koordinator Daerah (Korda) Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) dibawah koordinasi langsung Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Pekanbaru Selamat Sukarso, S.Ag menyampaikan untuk UEK SP Maju Bersama Kelurahan Tanjung Rhu dana Rp500 juta dari Pemerintah Kota untuk UEK sekarang menjadi Rp605 juta, sedang kan dana SP berupa simpanan pokok, wajib dan suka rela dari masyarakat mencapai Rp390 juta khusus untuk Kelurahan Tanjung Rhu.
Sejak tahun 2008 hingga Tahun 2020 mencapai 2500 pemanfaat se-Kelurahan Tanjung Rhu. Artinya pengelolaan dana sudah berjalan dengan baik oleh pelaku UEK SP.
Selanjutnya disampaikan Korda bahwa secara umum Kota Pekanbaru terdapat 58 kelurahan yang mendapatkan program pemberdayaan kelurahan berupa dana usaha kelurahan dari tahun 2005 sampai 2014 sebanyak Ro29,1 milyar. Sampai 2020 sudah berkembang menjadi Rp36,8 miliar.
Dengan total perguliran sejak Tahun 2005 hingga 2020 sebesar Rp293 miliar yang di gulirkan kepada 34 ribu pemanfaat se-Kota Pekanbaru rata-rata perguliran setiap bulan ke masyarakat sebanyak Rp1,4 miliar.
“Walaupun dalam pelaksanaan program masih terdapat beberapa kendala yang di hadapi di lapangan oleh pelaku sampai otorisas,” tukasnya.
Kasubbag Pemberdayaan dan Ekonomi, Novriyarni menyampaikan, sesuai hasil rekon pengelola UEk SP se-Kota Pekanbaru pada akhir bulan lalu MKPT merupakan hal yang wajib dilakukan setiap UEK SP, meskipun dalam suasana pandemi Covid-19 tetap melaksanakan MKPT dengan menerapkan protokol kesehatan.
“MKPT tidak lah harus meriah atau wah yang terpenting unsur dari MKPT nya sudah ada seperti pelaku pengelola, otoritas, dan pihak terkait,” jelasnya.
Lebih jauh disampaikan Novri bahwa bagian Pemberdayaan Masyarakat yang langsung koordinasi dengan UEK SP sebentar lagi akan di hapus atau hilang selanjutnya nanti akan bergabung dengan Dinas Pemberdayaan sering di sebut DP3A. Tentu kedepan akan jauh lebih baik lagi pengelolaan UEK SP ini baik itu program, fasilitator dan pelaku pengelolanya.
Sementara, Sekcam Lima Puluh, Ahmad Junaidi, M.Si yang berkesempatan hadir menyampaikan bahwa program pemberdayaan masyarakat ini sangat berarti bagi masyarakatnya untuk membantu kesejahteraan dalam kehidupan apalagi saat ini masih dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Mari bersama kita menciptakan pemberdayaan masyarakat, kita manfaatkan dana dari pemerintah ini sebaik-baiknya, karena dana ini milik masyarakat kelurahan khususnya Tanjung Rhu,” tegasnya.
Selain melakukan pembagian bantuan kepada pemanfaat pada MKPT tersebut juga di lakukan pemberian dana sosial ke tiga MDTA di lingkungan Kelurahan Tanjung Rhu.

Bantuan Tunai 2021 Diluncurkan, Tiap KK Dapat Berapa?

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Januari 2021, meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Acara peluncuran sekaligus penyerahan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara, Jakarta, serta diikuti oleh para penerima lainnya secara virtual di masing-masing provinsi.

“Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung Bantuan Tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai,” ujar Presiden saat acara peluncuran.

Sebagaimana dikatakan Presiden, Bantuan Tunai Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni:

  1. Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
  2. Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.
  3. Selain itu, Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Bantuan Sosial Tunai diberikan selama empat bulan, Januari sampai April, dan nilainya Rp300.000 per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya,” ucapnya.

Kepala Negara sangat berharap agar bantuan pemerintah ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus pada akhirnya membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.

“Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, mengungkit ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp12 triliun untuk BST.

Sebanyak 24 orang perwakilan penerima manfaat dari masing-masing program tersebut hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, turut pula dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di 34 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur yang hadir secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa nilai bantuan yang diserahkan kepada para penerima manfaat Bantuan Tunai Tahun 2021 tidak akan ada potongan atau pungutan dalam bentuk apapun. Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk mengawal dan mengawasi proses penyaluran ini.

“Bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Diingatkan kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini, diberi tahu bahwa tidak ada potongan-potongan,” ujarnya dalam acara peluncuran Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 4 Januari 2021.

Luncurkan Bantuan Tunai 2021, Jokowi: Jangan Buat Beli Rokok!

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Januari 2021, luncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Acara peluncuran sekaligus penyerahan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara, Jakarta, serta diikuti oleh para penerima lainnya secara virtual di masing-masing provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan pesan kepada para penerima manfaat baik yang hadir secara langsung di Istana Negara maupun yang hadir secara virtual agar dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Serangkaian Bantuan Tunai Tahun 2021 yang diserahkan kepada para penerima manfaat di 34 provinsi di Indonesia secara serentak tersebut hendaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bahan pangan serta kebutuhan mendesak lainnya bagi keluarga terdampak pandemi.

“Untuk penerima saya pesan, manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau yang untuk beli sembako ya beli sembako, jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini,” tuturnya.

Sebagaimana dikatakan Presiden, pemerintah luncurkan Bantuan Tunai Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.

Selain itu, Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Kepala Negara menuturkan bahwa para penerima manfaat akan langsung menerima nilai bantuan yang diberikan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Selain itu, proses penyaluran salah satu program bantuan juga akan melalui PT Pos Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden memerintahkan para menteri hingga gubernur untuk turut mengawal proses penyaluran ini agar dapat sampai dengan cepat, tepat sasaran, dan tidak terdapat pemotongan dalam bentuk apapun sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan dampak ekonomi dari bantuan yang diberikan.

“Kawal proses penyaluran ini agar cepat, tepat sasaran, dan diawasi tidak ada potongan-potongan apapun sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama,” kata Presiden.

Kepala Negara sangat berharap agar bantuan pemerintah ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus pada akhirnya membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.

“Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, mengungkit ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp12 triliun untuk BST.

Sebanyak 24 orang perwakilan penerima manfaat dari masing-masing program tersebut hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, turut pula dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di 34 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur yang hadir secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

 

 

1...4,5914,5924,593...4,867Halaman 4,592 dari 4,867