Beranda blog Halaman 4597

Menkeu Berharap Potensi Industri Keuangan Syariah Terus Dikembangkan

Penulis
Sopyan
-
Menkeu Berharap Potensi Industri Keuangan Syariah Terus Dikembangkan

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan Indonesia memiliki potensi yang besar pada perkembangan industri keuangan syariah.

Potensi ini didukung dengan jumlah penduduk muslim dan adanya kenaikan dari kelas menengah yang memberikan dukungan kebutuhan pelayanan keuangan syariah. Perkembangan industri ini juga diakibatkan oleh stabilitas dan daya tahan keuangan syariah di tengah krisis.

Perkembangan industri keuangan syariah ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya total aset keuangan syariah sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992.

“Total aset keuangan syariah tidak termasuk saham syariah mencapai Rp1.710,16 triliun atau US$ 114,64 miliar dengan market share 9,69%. Aset keuangan syariah tersebut meliputi aset perbankan syariah sebesar Rp575,85 triliun, industri bukan bank syariah Rp111,44 triliun, dan pasar modal syariah Rp1.022,87 triliun,” ungkap Menkeu pada Sharia Business and Academic Synergy yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Selasa (29/12).

Selain aset keuangan syariah yang terus meningkat, perkembangan industri keuangan syariah juga dapat dilihat dari peningkatan sisi yang lainnya. Sampai dengan Juni 2020, jumlah investor saham syariah meningkat 32% dibandingkan dengan tahun 2019.

Dilihat dari transaksi saham syariah, pada periode Januari sampai dengan Juni 2020 transaksinya meningkat 26% atau terdapat 633.000 transaksi dibandingkan periode tahun 2019 yang hanya 501.000 transaksi dengan volume transaksi 6,2 miliar saham di tahun 2020 dan 3,9 miliar saham di tahun 2019.

Pengakuan perkembangan industri keuangan syariah juga ditandai dengan penghargaan internasional yang didapatkan. Indonesia menempati peringkat ke-5 pada Global Islamic Economy Indicator di tahun 2019 dari peringkat ke-10 di tahun 2018.

Pada Islamic Finance Development Indicators, Indonesa menduduki peringkat ke-2 di tahun 2020 untuk perkembangan industri keuangan syariah.

Untuk itu, Menkeu berharap potensi dan perkembangan industri keuangan syariah dapat terus meningkat dan peningkatkan ini didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni.

“Dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai universal dari Islam. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau sumber daya insani agar bisa meningkatkan pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan, inklusif, dan memenuhi harapan masyarakat,” pungkasnya.

 

Dorong Penyandang Tuli Berkesenian, Komunitas Kampung Dongeng Gelar Pelatihan Seni Stensil

Penulis
Sopyan
-
Dorong Penyandang Tuli Berkesenian

SuaraPemerintah.id – Komunitas Kampung Dongeng Temanggung menggandeng sejumlah seniman dari Graphic Victims Yogyakarta mengadakan pelatihan seni stensil untuk penyandang tuli di Kabupaten Temanggung.

Kegiatan sosial yang mendorong penyandang tuli untuk berkesenian itu digelar di Sekretariat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jalan Gajah Mada No 17 Sidorejo Temanggung, Minggu (27/12/2020).

Ketua Komunitas Tuli Temanggung Bersenyum Dwi Kusuma Wirawan (24) dalam bahasa isyarat yang diterjemahkan seorang penerjemah bernama Susi (35), mengaku senang dan berterima kasih atas pelatihan seni stensil ini. Sebab, dengan pelatihan ini mereka mendapatkan ilmu baru.

“Kami merasa senang ada kesempatan pelatihan ini bersama dengan komunitas Kampung Dongeng dan Graphic Victims yang telah mengajak teman-teman tuli Temanggung untuk mendapatkan ilmu baru. Kami berharap teman-teman tuli yang lain bisa mendapatkan pelatihan yang sama,” katanya.

Koordinator Graphic Victims, Digie Sigit mengatakan, seni stensil merupakan salah satu teknik dalam seni grafis, yang merupakan bagian atau varian dari seni rupa. Ia berharap melalui pelatihan, disabilitas tuli bisa mengambil manfaat dari pengalaman estetika ini. Apalagi, karya Sigit telah mendunia, salah satunya dijadikan perangko di negara Austria.

“Biasanya kita kenal hanya dua, yaitu seni lukis dan patung tetapi sebenarnya ada satu lagi seni grafis atau seni cetak, salah satu tekniknya dengan stensil ini. Kami berharap nantinya teman-teman sahabat tuli bisa mengambil manfaat dari pengalaman estetika ini. Setidaknya untuk dijadikan bahan membangun semangat bersama,” ujarnya di sela pelatihan.

Dikatakan, pemberian pelatihan itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral seniman untuk membagikan ilmunya kepada masyarakat luas. Ia berharap ke depan generasi penerus Indonesia bisa hidup lebih baik. Melalui pelatihan ini membuktikan, para penyandang tuli pun bisa berkarya, yang membedakan hanya perbedaan metode komunikasi saja.

Menurutnya, dalam pelatihan seni stensil para peserta harus membuat cetakan dari kertas dengan cara melubangi kertas sesuai gambar yang diinginkan. Cetakan tersebut kemudian ditempelkan pada kanvas, lalu disemprot menggunakan cat warna warni.

“Seni stensil ini cukup sederhana dan bisa menyadarkan kita kalau membuat karya tidak sesulit yang dibayangkan dan ini bagian kita mendekatkan aktivitas kesenian ke publik. Saya merasa bersyukur bisa bertemu dengan sahabat tuli Temanggung karena ada satu garis merah yang yaitu bahasa visual. Karena apapun disiplin ilmunya memiliki benang merah,” katanya.

Para teman tuli ini tampak menikmati setiap proses berkesenian. Namun supaya penyampaian pesan dapat dimengerti oleh penyandang tuli, ada penerjemah bahasa isyarat. Program mandiri ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh komunitas lain sebagai bagian dari membangun Indonesia agar lebih baik dan lebih maju.

Sandiaga Uno: Saatnya Bersatu Membangun Indonesia

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Sandiaga Uno kini telah resmi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di jajaran Kabinet Maju. Di bawah komando Presiden Joko Widodo, Sandiaga Uno berjanji akan memajukan pariwisata dan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Sandi mengatakan sekarang saatnya untuk bersatu padu membangun Indonesia.

“Ini adalah saatnya kita bersatu padu, bahu membahu membangun bangsa, membangkitkan kembali perekonomian dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, yang dalam hal ini saya akan jalankan ikhtiar saya ini melalui sektor pariwisata dan industri kreatif,” ungkap Sandi dari laman Facebook miliknya pada Sabtu (26/12).

Sandiaga menyampaikan, dia tidak ingin politik di Indonesia digunakan hanya untuk menjadi ajang pecah belah, saling sikut menyikut, dan saling menjatuhkan. Sebagai mantan pesaing Jokowi di pemilihan presiden (pilpres) lalu, dia ingin mengajak seluruh warga Tanah Air bersatu padu melupakan perbedaan. Juga kepentingan golongan, perasaan individual, dan lain sebagainya.

Menurut Sandi, seluruh elemen bangsa harus melihat mana yang paling memiliki manfaat untuk membangun bangsa dan negara ke depan.

Sandiaga Uno memposting di akun Facebooknya tentang alasannya menjadi menteri.

“Keputusan ini saya ambil berdasarkan niat dan ikhtiar saya sejak awal yang ingin meningkatkan ekonomi masyarakat dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Saya tidak ingin politik ini digunakan untuk menjadi ajang pecah belah, saling sikut-menyikut, saling menjatuhkan,” tulis Sandi.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga menceritakan bahwa kesediaannya bergabung dengan kabinet Jokowi merupakan hasil ikhtiar dan istikharah yang ia lakukan. Sebelumnya Sandi sempat menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19 paska menghadiri kampanye calon bupati yang di usung Gerindra.

Selama masa menjalani isolasi mandiri itulah, Sandiaga mengaku terus berkontemplasi, bertadabur, bertafakur, melakukan refleksi diri tentang banyak hal.

Dia juga mengisi masa isolasi itu dengan banyak melakukan salat sunnah termasuk istikharah agar diberikan yang terbaik dalam meniti kehidupan. Dari enam kali istikharah yang dilakukannya, Sandiaga merasa mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa.

“Setelah istikharah keenam kalinya saya mendapat petunjuk yang sama. Dari pertama hingga keenam itu (pesan atau isyarat langit) sama: harus bersatu padu, menyingkirkan kepentingan kelompok, berani ambil ujian,” tutur lelaki kelahiran Pekanbaru, 28 Juni 1969 itu.

Menjalankan Visi Presiden, Bukan Program Pribadi

Sandiaga Uno mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo memilihnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Sandi bercerita bahwa presiden menaruh harapan besar untuk menyelamatkan sektor parekraf yang terpuruk akibat terimbas wabah corona.

Menurut Sandi ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk membenahi industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sektor pariwisata pihaknya akan fokus di 5 destinasi wisata prioritas, yakni Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang.

“Kita harus persiapkan segala aspek di mana di saat pandemi ini kesempatan kita untuk berbenah dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan. Di samping itu juga perlu diperhatikan soal infrastruktur sampai hal-hal sangat detail yang berkaitan dengan kesiapan produk yang sedang kita benahi,” ujarnya saat dialog virtual Kemenperekraf, Sabtu (26/12/2020).

Sandi menjelaskan bahwa dalam tugasnya menjadi Menparekraf, akan memajukan visi Presiden Joko Widodo dan tidak menjalankan program pribadi.

“Pertama, adalah arahan dari Presiden untuk penyiapan 5 destinasi sumber prioritas, itu yang akan jadi prioritas. Visi kita adalah visi presiden dan seluruh program kementerian mendukung visi presiden,” tegasnya kepada awak media, Senin (28/12/2020).

Dia berharap sektor pariwisata bisa pulih dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, serta bisa membuka lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif. Dengan demikian, aktivitas perekonomian di masyarakat bisa kembali bergairah.

Sandi juga menegaskan bahwa dalam tugasnya, program yang dikedepankan pilarnya adalah inovasi, kolaborasi, dan adaptasi.

“Dan karena ini adalah program kementerian, tidak ada program pribadi saya. Kita akan memutuskan bahwa program yang berjalan sejalan untuk mewujudkan visi bapak presiden. Kegiatan kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan baik sosial maupun bisnis akan masuk dalam pilar kolaborasi dan bisa dengan siapa saja,” tegasnya.

Sandi berharap, di saat pandemi yang memprihatinkan untuk ekonomi dan kehidupan berbangsa, masyarakat bisa bersatu padu tak terpecah belah.

Pemkab Tulungagung Anggarkan Rp 15 Miliar Untuk Vaksin Covid-19

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung berencana menggratiskan vaksin untuk warga. Alokasi dana yang dianggarkan untuk pengadaan vaksin COVID-19 ini sebesar Rp 15 miliar.

Hal itu diungkapkan Sekda Tulungagung Sukaji saat memberi keterangan soal kebijakan anggaran tahun 2021, khususnya menyangkut percepatan penanganan COVID-19.

“Anggaran penanganan COVID-19 tahun 2021 total sekitar Rp35 miliar, dengan Rp15 miliar di antaranya dialokasikan untuk pengadaan vaksin,” katanya, Senin, 28 Desember 2020.

Alokasi biaya vaksin itu dimunculkan, meski pihaknya sejauh ini belum tahu harganya. “Pokoknya setelah Presiden menyampaikan kalau vaksin gratis untuk warga, kita langsung membuat persiapan anggaran,” katanya.

Sukaji belum bisa memastikan jumlah vaksin yang bakal diberikan, karena belum ada petunjuk untuk hal tersebut

Namun, kemungkinan berdasarkan jumlah pagu vaksin untuk Provinsi Jawa Timur sebanyak 217 ribu buah, kemungkinan per kabupaten akan mendapatkan 6.000-7.000 vaksin.

Data terbaru yang dirilis oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung per 27 Desember 2020, jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 1.257 orang.

Dari jumlah konfirmasi itu, sebanyak 842 pasien dinyatakan sembuh, 25 orang meninggal, 196 orang menjalani perawatan, 96 orang menjalani karantina, dan 98 orang menjalani isolasi.

Untuk tahun 2020 ini saja dari anggaran yang disiapkan Pemkab Tulungagung untuk biaya tak terduga penanganan COVID-19 sebanyak Rp158 miliar, dengan Rp130 miliar.

Anggaran tersebut sudah dialokasi di antaranya sudah terpakai untuk penanganan dalam percepatan penyembuhan pasien maupun penanganan jaring pengaman sosial.

“Yang sudah digunakan sampai sekarang ada di kisaran Rp130 miliar, dari total sekitar Rp158 miliar, ini data kasarnya yang baru saya sampaikan,” paparnya.

Dari Rp 130 miliar yang terserap, 55 persen di antaranya untuk jaring pengaman sosial.

Di antaranya bantuan paket sembako untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19. Sedangkan 45 persen dipakai untuk pemulihan kesehatan pasien Covid-19.

Ia menilai saat ini penyebaran Covid-19 di Tulungagung semkain terkendali. Protokol kesehatan yang sudah berjalan baik harus dilanjutkan.

Kebiasaan warga memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (3M) merupakan langkah paling efektif dalam mengendalikan penyebaran virus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun 2021 diperkirakan turun hingga ratusan miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan berkurangnya DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat.

“Kami lebih fokus pada pemulihan ekonomi Tulungagung pasca pandemi Covid-19,” ucapnya.

Bank Jateng Bulatkan Tekad Bumikan Budaya Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi

Penulis
Sopyan
-
Bank Jateng Bulatkan Tekad Bumikan Budaya Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi

SuaraPemerintah.id – Bank umum kebanggaan Orang Jawa Tengah, Bank Jateng, membulatkan tekad untuk membumikan budaya anti korupsi dan anti gratifikasi dan menjaga integritas dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kebulatan tekad tersebut tidak hanya dilakukan dalam deklarasi dan pernyataan saja, namun diwujudkan dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan kegiatan nyata lainnya untuk membangun pemahaman di jajarannya tentang apa yang itu korupsi dan gratifikasi.

Kampanye anti korupsi bertema “Karena Korupsi Tak Kenal Pandemi”, melibatkan seluruh karyawan, mitra kerja, rekanan, vendor dan pemangku kepentingan. Hal itu dilakukan karena pengendalian korupsi dan gratifikasi harus mensinergikan komunitas secara top down, tapi juga dari bawah ke atas. Tak ketinggalan, kampanye ini juga melibatkan kaum milenial yang diajak berkreasi tentang anti korupsi melalui kegiatan budaya Generasi Bebas Korupsi.

Ketua UPG Bank Jateng, Agus Sapto Prasetio, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya menghimbau tapi memerintahkan kepada kepada segenap jajaran Bank Jateng menerima gratifikasi dan melakukan korupsi. “No Korupsi, No Gratifikasi. Korupsi dan gratifikasi haram hukumnya,” tegas Agus Sapto, di Acara Talkshow Membumikan Budaya Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi, Senin (21/12/2020).

Dirut Bank Jateng, Supriyatno, mengatakan kebulatan tekad memberantas korupsi selain diwujudkan dalam deklarasi dan penandatanganan pakta integritas dilakukan seluruh jajaran Bank Jateng, juga dilakukan dalam kegiatan lain yang melibatkan seluruh stakeholder dan kaum milenial. “Seluruh karyawan dan karyawati Bank Jateng menandatangani komitmen anti gratifikasi dan anti korupsi,” kata Supriyatno.

Kepala Koordinator Wilayah 7 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama SIK MSi, mengungkapkan tindak pidana korupsi adalah satu-satunya tindak pidana yang ditangani oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan serta untuk penguatan penanganan di dua instansi tersebut dibentuklah KPK. Ini menandakan bahwa tindak pidana korupsi adalah masalah yang serius yang dampaknya sangat besar terutama terhadap aspek perekonomian nasional.

Bahtiar mengingatkan selain efek dan dampaknya sangat luar biasa, ternyata korupsi juga sudah menjalar sampai level yang paling bawah. Salah satu catatan tindakan pidana korupsi modus operandinya itu tindakan gratifikasi atau pemberian, yang semula dianggap hal wajar, tapi untuk pejabat dan pegawai pemerintah, termasuk badan usaha milik pemerintah gratifikasi termasuk perbuatan yang dilarang.

Adapun Kepala OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Regional 3 Jateng DIY, Aman Santosa, menjelaskan di perbankan ada saudaranya Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yakni Tipibank (Tindak Pidana Perbankan) yang lahir sebelum ada lembaga KPK. “Kami ingin sama-sama menegakkan budaya anti korupsi dan budaya anti Tipibank,” ujarnya.

Dalam undang-undang perbankan setidaknya ada 12 pasal yang mengatur tentang Tipibank, yaitu pasal yang mengatur perizinan bank, rahasia bank, pengawasan bank, kegiatan usaha bank, pihak terafiliasi, pemegang saham, ketaatan pada ketentuan. Aman Santosa mengajak jajaran Bank Jateng untuk menerapkan anti gratifikasi, anti korupsi dan anti tipibank secara serempak.

Sebagaimana diketahui, perbankan adalah bisnis yang diawasi secara ketat atau highly regulated karena aset yang dikelola sebagian besar adalah milik pihak ketiga. Modal sendiri dalam bisnis perbankan paling hanya sekitar 20% dari total aset yang dikelolanya.

Jaksa Fungsional Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jateng, Sugeng SH MH, mewakili Kajati Jateng mengatakan modal penting dalam penanganan korupsi adalah relijiusitas dan integritas. Orang yang taat pada ajaran agamanya akan memiliki integritas yang baik. Intergritas sendiri adalah kesamaan antara sikap, perilaku, pikiran dan perbuatan orang.

Karena itu slogan kampanye KPK “Jujur Itu Hebat”, menurut Sugeng, sangat pas. Karena ejujuran adalah wujud integritas yang nyata. Menyangkut upaya melawan gratifikasi, Sugeng mengingatkan bahwa inti pemahaman itu adalah menolak. “Anti gratifikasi itu menolak pemberian, bukan melaporkan,” katanya.

Pelaksanaan KUR 2021, Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR Rp 253 Triliun

Penulis
Sopyan
-
Pelaksanaan KUR 2021, Pemerintah Tingkatkan Plafon KUR Sebesar Rp 253 Triliun

SuaraPemerintah.id – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021. Rapat digelar untuk mengevaluasi penyaluran KUR di 2020 dan memutuskan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan KUR di 2021.

Dalam rapat diputuskan, pemerintah akan meningkatkan plafon KUR di 2021 menjadi sebesar Rp253 triliun, meningkat dibandingkan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp220 triliun. Peningkatan tersebut merupakan respon atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM.

Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional paska Covid-19, pemerintah akan terus memacu penyaluran KUR sebagai upaya mendorong dan mengembangkan UMKM agar dapat membantu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Kebutuhan KUR untuk UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada masa Covid-19 cukup besar, maka target penyaluran KUR tahun depan ditingkatkan. Dengan peningkatan itu, maka ada tambahan anggaran subsidi bunga KUR 2021 sebesar Rp7,6 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai rakor yang diadakan secara virtual tersebut, Jakarta, Senin (28/12).

Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% selama 6 bulan.

Di Tengah Pandemi, Penyaluran KUR Tetap Baik dengan NPL Terjaga Rendah

Perekonomian Indonesia telah melewati posisi dengan kontraksi terdalam pada triwulan II 2020 yaitu sebesar -5,32% (yoy). Kondisi ini berdampak pada penyaluran KUR yang sempat mengalami perlambatan.

Penyaluran KUR berangsur membaik terutama di triwulan III/2020 dan terlihat pada November 2020, realisasi penyaluran per bulan sebesar Rp23,9 triliun. Penyaluran ini bahkan lebih baik dibandingkan dengan periode normal, sebelum pandemi, pada Februari 2020 yang tercatat sebesar Rp19,2 triliun.

Penyaluran KUR hingga 21 Desember 2020 tercatat sebesar Rp188,11 triliun, atau sekitar 99% dari target 2020 yang ditetapkan sebesar Rp190 triliun. KUR telah disalurkan kepada sekitar 5,81 juta debitur dengan outstanding sebesar Rp226,5 triliun dan non performing loan (NPL) relatif rendah di posisi 0,63%.

Kinerja yang membaik tersebut juga diiringi dengan pangsa KUR sektor produksi yang meningkat menjadi 57,3% dibandingkan 2019 yang sebesar 52%. Peningkatan pangsa terbesar terjadi pada KUR sektor pertanian dari 26% pada 2019 menjadi 30% pada tahun ini, selanjutnya disusul KUR sektor industri yang meningkat dari 8,2% menjadi 10,7%.

Menko Airlangga menerangkan, “Penyaluran KUR ke sektor UMKM membantu sektor usaha ini cepat bangkit di masa pandemi, sehingga pemerintah akan terus memberikan dukungan sehingga UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi. Di masa pandemi, Pemerintah telah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6% hingga Desember 2020, sehingga suku bunga KUR menjadi 0%.”

Selain itu, Pemerintah juga menetapkan skema KUR Super Mikro yang ditujukan terutama bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibu rumah tangga yang memiliki usaha berskala mikro. KUR Super Mikro diberikan dengan plafon hingga Rp10 juta per penerima KUR.

Realisasi kebijakan KUR pada masa Covid-19 hingga 21 Desember 2020, yakni:

  • Tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 7,03 juta debitur dengan baki debet Rp187,5 triliun.
  • Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp48,18 triliun.
  • Relaksasi KUR, perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp47,31 triliun. Kemudian, relaksasi penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 16 debitur dengan baki debet Rp2,49 miliar.

Perluas Akses KUR Untuk Sektor Kelautan & Perikanan, Menteri Trenggo Usulkan Penurunan Suku Bunga KUR Jadi 3%

Penulis
Sopyan
-
Perluas Akses KUR Untuk Sektor Kelautan & Perikanan, Menteri Trenggo Usulkan Penurunan Suku Bunga KUR Jadi 3%

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 6 persen menjadi 3 persen per tahun.

Hal itu disampaikan Menteri Trenggono dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang digelar secara daring di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (28/12).

“Usulan kami penurunan suku bunga kredit, kemudian sinergitas program akselerasi KUR bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan, khususnya penerima Bantuan Pemerintah dari KKP,” jelas Menteri Trenggono.

Usulan lain adalah perluasan akses KUR untuk nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan serta petambak garam dan kemudahan bagi pelaku yang terdampak Covid 19.

Kepada Menko Perekonomian, Menteri Trenggono juga menyampaikan capaian KUR sektor kelautan dan perikanan sampai 27 Desember 2020 sebesar Rp5,19 triliun dengan 171.662 debitur. Hasil ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar Rp3,37 triliun dengan 122.349 debitur.

Realisasi kredit ini meliputi usaha budidaya perikanan sebesar Rp. 1,92 triliun dengan 53.600 debitur, perdagangan hasil kelautan dan perikanan sebesar Rp1,46 triliun dengan 53.400 debitur, penangkapan ikan sebesar Rp1,23 triliun dengan 44,400 debitur, Jasa perikanan sebesar Rp359,4 miliar dengan 13,700 debitur, pengolahan hasil perikanan sebesar Rp205 miliar degan 6,3 ribu debitur, dan pergaraman sebesar Rp12,1 miliar dengan 212 debitur.

Selain capaian kredit, Menteri Trenggono juga menyampaikan target pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program sebesar Rp5,5 triliun pada tahun 2021 dan meningkat secara bertahap menjadi Rp6,5 triliun pada tahun 2024.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan secara total realisasi KUR per 21 Desember adalah sebesar Rp189 tiliun atau 99 persen dari target Rp 190 triliun ada tahun 2020.

Menyoal usulan Menteri KP mengenai penurunan suku bunga KUR dari 6 persen menjadi 3 persen, Menko Airlangga mengatakan akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian keuangan. Sebab, penurunan suku bunga KUR akan berdampak pada anggaran subsidi yang harus ditanggung pemerintah.

Melalui Program Jatim Berkah, Gubernur Khofifah Telah Bangun 365 Masjid

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Melalui program Jatim Berkah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah membangun 365 masjid dan 225 pondok pesantren di Jatim. Jatim Berkah merupakan program yang dirancang Gubernur Khofifah bersama wakilnya Emil Elestianto Dardak untuk mengusung  ‘Nawa Bhakti Satya’ atau sembilan program utama yang dibaktikan kepada masyarakat Jatim.

Kepala Biro Kessos Jatim Hudiyono mengungkapkan sepanjang 2020, Rp 1,8 triliun sudah disalurkan untuk menyukseskan program Jatim Berkah.

“Gubernur Khofifah sudah membangun 365 masjid dan 225 pondok pesantren dan asrama. Selain untuk pembangunan ada juga untuk penguatan adaptasi kebiasaan baru di pesantren dan kegiatan keagamaan di pesantren,” ungkapnya.

Hudiyono menuturkan dalam kurun waktu dua tahun, Gubernur Khofifah juga sudah mengalokasikan anggaran sebagai uang kehormatan untuk imam masjid di seluruh Jatim. Sebanyak 21.000 imam masjid juga sudah mendapatkan uang kehormatan dengan total Rp 42 miliar.

Menurut Hudiyono, hal ini menunjukkan program Jatim Berkah berjalan dengan baik di tangan Gubernur Khofifah.

Hudiyono melanjutkan bahwa secara khusus pihaknya menghadiri undangan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla di Jakarta dalam rangka silaturahmi dan konsolidasi serta koordinasi. Antara lain berkaitan dengan Program Jatim Berkah.

“Salah satunya adalah memberikan bantuan pada imam masjid. Masing-masing Rp 2 juta. Kemudian kita umumkan bahwa Program Jatim Berkah itu berlanjut karena ini merupakan program prioritas,” tambah Hudiyono.

Program Jatim Berkah bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, dan partisipatoris guna memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinnekaan.

Terdapat lima fokus utama yang menjadi target suksesnya Jatim Berkah. Yaitu, Vocational Training, Pengembangan Shelter, Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Budaya, Membangun Karakter Pemuda, serta Perluasan Tunjangan Kehormatan Hafiz dan Hafizah.

Pada tahun 2020, Pemprov Jawa Timur menargetkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada 2019 akan dilanjutkan. Baik dialog budaya, workshop, dan penetapan WBTB. Membangun Karakter Pemuda, serta Perluasan Tunjangan Kehormatan Hafiz dan Hafizah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk membangun karakter pemuda, serta memperluas tunjangan bagi para imam masjid, di kampung pesisir & pulau terluar sebanyak 11.000 orang.

Termasuk memberikan tunjangan kehormatan bagi huffadz sebanyak 2.500 orang. Lalu memberikan intensif pengembangan Pondok Pesantren dalam mendorong partisipasi sekolah dan beasiswa guru diniyah S1 & S2 sebanyak 970 orang.

Selain itu juga memperluas ruang publik ramah anak, lansia, dan orang berkebutuhan khusus serta memberikan  Tunjangan Perintis Kemerdekaan sebanyak 400 orang.

Tidak lupa,  Pemprov Jatim juga memberikan Tunjangan Kehormatan bagi 240 orang Penjaga Situs Budaya, Vocational Training dan Shelter bagi PMI Wanita Purna, dan memperkuat sinergi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Ketua Umum PW Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Jatim, Drs KH Muhammad Roziqi, MM mengatakan, Jatim Berkah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Utamanya, imam masjid, para penghafal Alquran, guru Madrasah dan beberapa elemen lainnya.

“Mereka menerima uang kehormatan dari program ini. Meski jumlahnya tak banyak, tapi uang kehormatan memberi semangat bagi mereka untuk berdikari dan berdedikasi. Ada nilai manfaat dari program ini. Mereka merasa diperhatikan pemerintah. Timbal baliknya, ada doa dari kelompok tersebut untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Doa itu yang menjadi spirit pemerintah membangun Jawa Timur,” terangnya.

MoU Gubernur Sumut dengan Komnas HAM Dukung Sosialisasi dan Penyuluhan Daerah

Penulis
Sopyan
-
MoU Gubernur Sumut dengan Komnas HAM Dukung Sosialisasi dan Penyuluhan Daerah

SuaraPemerintah.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (28/12). Upaya sosialisasi dan penyuluhan menjadi fokus utama dalam memberikan pemahaman ke masyarakat.

Hadir dalam penandatanganan MoU Sosialisasi dan Penyuluhan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama jajarannya. Sedangkan Gubernur didampingi Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Sumut Basarin Yunus Tanjung.

Menurut Gubernur, HAM merupakan cerminan dari majunya sebuah peradaban manusia yang merdeka. Sehingga hal itu harus dijunjung tinggi dan diperlukan pemahaman oleh semua pihak, baik penguasa maupun rakyatnya agar saling memahami dan mengerti apa itu hak dasar dari manusia.

“Ini ke depan kita akan bicara pembelajaran. Kita akan lakukan lokakarya sampai tingkat kabupaten/kota sehingga HAM ini bisa tersosialisasi dengan benar,” ujar Gubernur.

Disampaikan juga, manusia itu pada dasarnya memiliki kebebasan, termasuk sejahtera dan damai. Hanya saja, bebas bukan berarti tanpa aturan dan seenaknya. Karena itu semua diatur dalam ketentuan tentang HAM.

“Ke depan kita berharap negara kita menjadi negara yang tetap beradab, khususnya Sumut,” harap Edy Rahmayadi.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebutkan bahwa rencana penandatanganan MoU dengan Pemprov Sumut telah direncanakan sejak lama. Bahkan pihaknya berdiskusi bersama hingga menyepakati dilakukannya kerja sama antar kedua lembaga ini.

“Kita sudah ketemu dengan Pak Gubernur, berdiskusi dan bersepakat membangun kerja sama dalam penanganan-penanganan kasus pelanggaran HAM maupun untuk penyuluhan pendidikan masyarakat kepada aparatur di pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota),” ujar Taufan.

Dari diskusi beberapa bulan lalu, lanjut Ahmad Taufan, Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, punya atensi luar biasa untuk membangun daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

“Tetapi karena Covid-19 ini menjadi tertunda. Mungkin setelah ini kita akan buat semacam lokakarya untuk mendiskusikan persoalan di Sumatera Utara ini. Kira-kira mana yang kita anggap harus diselesaikan segera. Misalnya masalah pertanahan dan ada juga masalah kerukunan dan lainnya,” ujar Taufan.

Usai penandatanganan MoU, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saling bertukar cendera mata.

Menristek : Indonesia Harus Kuasai Teknologi Drone

Penulis
wicaksono
-
Menristek : Indonesia Harus Kuasai Teknologi Drone

SuaraPemerintah.id – Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brojonegoro, mengungkap program drone kargo yang tengah disiapkan di kementeriannya.  Menurutnya, drone akan menjadi tren teknologi masa depan baik militer maupun sipil.

Untuk sipil, Bambang mencontohkan, drone bisa berperan penting untuk membawa kargo karena kegiatan ekonomi membutuhkan pergerakan barang antar daerah yang semakin tinggi.

“Mudah-mudahan program kargo drone yang segera akan kita luncurkan akan menjadi pelengkap kemampuan kita menguasai teknologi dirgantara,” katanya di sela Aerosummit 2020 yang disiarkan daring, Senin 28 Desember 2020.

Bukan cuma teknologinya, Bambang juga mengungkap keyakinannya kalau pasar penggunaan drone akan makin berkembang.

Dia memprediksi nilainya lebih dari seratus miliar dolar Amerika bertolak dari nilai pasar drone yang disebutnya senlai 13 miliar dolar.

Itu sebabnya, Bambang mengatakan, Indonesia harus menguasai teknologi drone.

“Arah dan riset inovasi penerbangan dan dirgantara Indonesia tentunya harus kita sesuaikan dengan apa yang menjadi tren dunia dan kebutuhan Indonesia tentunya.”

Khusus untuk industri penerbangan di Indonesia, Bambang menjelaskan, sedang disusun road map lewat pembentukan Komite Kedirgantaraan Indonesia, pengganti Dewan Penerbangan Indonesia (Depanari).

Kemenristek juga mengundang peran dari berbagai institusi dan kementerian/lembaga untuk memperkuat komite itu.

Bambang mengatakan, road-map tersebut juga mencakup rencana pengembangan industri pesawat terbang menyusul program pesawat N219 Nurtanio, pesawat perintis hasil pengembangan bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan PT Dirgantara Indonesia.

Bambang menyebut program pengembangan pesawat N245 (pesawat terbang berkapasitas 45 penumpang) serta pesawat R80 berkapasitas 80 orang.

“Mudah-mudahan pelaku industri atau bisnis penerbangan yang hadir pada hari ini bisa membuat rencana jangka panjang bagaimana melengkapi armadanya dengan pesawat-pesawat buatan Indonesia,” kata mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu.

1...4,5964,5974,598...4,867Halaman 4,597 dari 4,867