Beranda blog Halaman 4598

Bea Cukai Lakukan Pemusnahan Rokok Ilegal di Wilayah Semarang

Penulis
Sopyan
-
Bea Cukai Lakukan Pemusnahan Rokok Ilegal di Wilayah Semarang

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memusnahkan barang-barang ilegal hasil penindakan di beberapa lokasi di Indonesia. Pemusnahan merupakan upaya Bea Cukai untuk menghilangkan nilai guna dari barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan peraturan Undang-Undang yang dapat merugikan negara jika beredar di masyarakat.

Kali ini pemusnahan dilakukan oleh Bea Cukai Semarang, Bea Cukai Pasuruan, dan Bea Cukai Kotabaru.

Bea Cukai Semarang memusnahkan 570.233 batang rokok ilegal yang terdiri dari sigaret mesin dan sigaret kretek tangan berbagai merk.

“Pemusnahan ini merupakan hasil dari 14 penindakan dari periode Mei 2019 hingga Juni 2020. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp216,82 juta,” ungkap Sucipto, Kepala Kantor Bea Cukai Semarang.

Rokok yang dimusnahkan kali ini merupakan hasil penindakan penindakan yang dilakukan terhadap sarana pengangkut yang melintas di wilayah pengawasan Bea Cukai Semarang, dan juga hasil operasi pasar bersama-sama dengan Satpol PP di wilayah pengawasan Bea Cukai Semarang.

Selain itu, pada tahun 2020, Bea Cukai Semarang telah melakukan penyidikan terhadap empat kali penindakan dan menahan enam orang tersangka serta mengamankan 2.174.000 batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp988,52 juta. Penyidikan tersebut telah dinyatakan lengkap (P21), dan atas barang bukti beserta tersangka telah diserah terimakan kepada pihak Kejaksaan.

Di Jawa Timur, Bea Cukai Pasuruan juga melakukan pemusnahan terhadap 511.397 batang sigaret kretek mesin, 24.552 batang sigaret kretek tangan, 319 botol minuman keras berbagai merk, dan 98 botol cairan vape yang semuanya tidak memenuhi ketentuan undang-undang cukai.

“Nilai barang tersebut ditaksir mencapai Rp513,88 juta dengan potensi kerugian negara mencapai Rp288,92 juta,” ungkap Hannan Budiharto, Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan.

Hannan juga menambahkan bahwa pada tahun 2020, Bea Cukai Pasuruan telah melakukan 53 kali penindakan atas pelanggaran di bidang cukai dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,51 miliar.

Selain itu, di wilayah Kalimantan Selatan, Bea Cukai Kotabaru melakukan pemusnahan terhadap 500.028 batang rokok ilegal. Total nilai barang mencapai Rp466,8 juta dengan potensi kerugian negara mencapai Rp215,8 juta,” ungkap Bambang Lusanto, Kepala Kantor Bea Cukai Kotabaru.

 

Pemerintah Naikkan Plafon KUR Menjadi Rp 253 Triliun

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah akan meningkatkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi menjadi sebesar Rp 253 triliun pada 2021. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya yang sebesar Rp 220 triliun.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan plafon tersebut merupakan respon atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM.

“Kebutuhan KUR untuk UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada masa Covid-19 cukup besar, maka target penyaluran KUR tahun depan ditingkatkan. Dengan peningkatan itu, maka ada tambahan anggaran subsidi bunga KUR 2021 sebesar Rp7,6 triliun,” ujar Airlangga.

Adapun pemerintah juga memutuskan untuk memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% selama 6 bulan.

Sebagai informasi, berdasarkan data Kemenko Perekonomian, penyaluran KUR hingga 21 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 188,11 triliun, atau sekitar 99% dari target 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 190 triliun.

KUR itu telah disalurkan kepada sekitar 5,81 juta debitur dengan outstanding sebesar Rp 226,5 triliun dan non performing loan (NPL) relatif rendah di posisi 0,63%.

Menko Airlangga menambahkan ”Penyaluran KUR ke sektor UMKM membantu sektor usaha ini cepat bangkit di masa pandemi, sehingga Pemerintah akan terus memberikan dukungan sehingga UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi.  Di masa pandemi, Pemerintah telah memberikan tambahan subsidi bunga hingga Desember 2020, sehingga suku bunga KUR menjadi 0%.”

Selain itu, Pemerintah juga menetapkan skema KUR Super Mikro yang ditujukan terutama bagi pekerja yang terkena PHK dan Ibu Rumah Tangga yang memiliki usaha berskala mikro.  KUR Super Mikro diberikan dengan plafon hingga Rp 10 juta per penerima KUR.

Realisasi kebijakan KUR pada masa Covid-19 hingga 21 Desember 2020, yakni:

a) Tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 7,03 juta debitur dengan baki debet Rp187,5 Triliun.

b) Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada  1,51 juta debitur dengan baki debet Rp48,18 triliun.

c) Relaksasi KUR, perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp47,31 Triliun. Kemudian, relaksasi penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 16 debitur dengan baki debet Rp2,49 miliar.

Selain itu, penyaluran KUR Syariah pada tahun 2020 (s/d 21 Desember 2020) telah direalisasikan sebesar Rp 4,77 Triliun, dengan rincian KUR Super Mikro sebesar Rp 3,55 Miliar, KUR Usaha Mikro sebesar Rp 2,89 Triliun dan KUR Usaha Kecil sebesar Rp 1,88 Triliun.

“Penyaluran KUR Syariah pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dan berhasil menyalurkan Rp 4,77 Triliun untuk sebanyak 118.358 orang Debitur”, tutup Menko Airlangga.

Mutasi Virus Corona Jenis Baru, Ganjar : Jangan Khawatir, Tetap Waspada

Penulis
Sopyan
-
Mutasi Virus Corona Jenis Baru, Ganjar : Jangan Khawatir, Tetap Waspada

SuaraPemerintah.id – Kabar adanya mutasi virus Corona jenis baru yang hangat diperbincangkan masyarakat ditanggapi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ia meminta masyarakat tidak khawatir dan lebih waspada agar tidak tertular.

“Kami sudah mengikuti ini (mutasi virus Corona jenis baru) dan UGM sudah memperingatkan sejak September lalu. Jadi sebenarnya ada. Tapi tidak perlu khawatir, hanya sekarang kita harus jauh lebih waspada, minimal dari diri kita sendiri,” kata Ganjar ditemui usai memimpin rapat koordinasi penanggulangan Covid-19 di kantornya, Senin (28/12/2020).

Ganjar menerangkan, pemerintah  saat ini sudah menyiapkan vaksin Covid-19, SDM, peralatan hingga vaksinator. Meski begitu, masyarakat tidak boleh abai dengan protokol kesehatan mengingat pandemi belum usai.

“Meski vaksin sudah ada, tapi ingat bahwa vaksin yang sudah ada saat ini harus dioptimalkan. Apa itu, ya masker ini. Vaksin yang baik ya jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, karena inilah vaksin yang paling hebat. Kita tidak bisa bergantung hanya pada vaksin yang ada nanti,” tegasnya.

Ia meminta masyarakat melakukan pengendalian dari diri masing-masing dan bertanggung jawab pada keluarga serta lingkungan. Kalau itu bisa dilakukan, maka akan cepat bisa membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Disinggung terkait antisipasi penambahan kasus, Ganjar menegaskan bahwa seluruh rumah sakit di Jawa Tengah semuanya sudah melakukan penambahan, baik tempat tidur isolasi maupun ICU. Selain itu, optimalisasi tempat isolasi mandiri terpadu juga terus ditingkatkan.

“Kami memantau terus menerus dan penambahan-penambahan sudah dilakukan. Meskipun begitu, saya meminta kepada masyarakat yang OTG, tidak usah ke rumah sakit. Kalau dites positif dan OTG, bisa isolasi mandiri di rumah atau tempat isolasi terpusat, agar manajemen rumah sakit menjadi baik,” ucapnya.

Ganjar menegaskan sampai saat ini kondisi rumah sakit di Jateng masih terkendali. Hanya ada beberapa rumah sakit di daerah yang kesulitan melakukan penambahan tempat tidur maupun ICU.

“Saya minta segera usulkan ke kami, nanti kami akan cepat membantu,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo menambahkan, penambahan tempat tidur isolasi di rumah sakit di Jateng selama sebulan terakhir lebih dari 1000 tempat tidur. Sementara untuk ICU, penambahannya mencapai ratusan ICU.

“Sampai saat ini, Jateng memiliki 8.096 tempat tidur isolasi dan baru terpakai 5.000-an tempat tidur. Sementara itu untuk ICU sudah ada 622 (tempat tidur) dan terpakai sekitar 300-an (tempat tidur). Penambahan akan terus kami lakukan agar penanganan Covid-19 di Jateng lebih baik,” ucapnya.

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Turun 9,2 Persen di 2021

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan hingga ke level 9,2 persen 2021. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan target tingkat kemiskinan pemerintah pada tahun depan berada pada kisaran 9,2 hingga 9,7 persen.

“Rencana kerja pemerintah 2021 dengan tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, dengan indikator bisa menekan kemiskinan menjadi 9,2 persen,” katanya, Senin 28 Januari 2020.

Suharso juga menyampaikan, gini ratio pada 2021 akan ditekan pada kisaran 0,377 hingga 0,379. Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan akibat Covid-19 meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020.

Jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dari posisi September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang dari posisi Maret 2019.

Suharso mengatakan, Indonesia sepanjang 2020 dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia.

Namun demikian, imbuhnya, respon dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggapi situasi pandemi sudah baik, terlihat dari kontraksi ekonomi yang mengecil pada kuartal III/2020 sebesar -3,49 persen, dari -5,32 persen pada kuartal II/2020.

“Mudah-mudahan pada kuartal IV/2020 ini semakin membaik, ini menandakan respon dan cara pemerintah menangani pas,” kata dia.

Dia menambahkan, tantangan pemerintah dalam mendorong ekonomi pada 2021 masih berkutat pada masalah Covid-19.

Karena itu, pemerintah akan fokus pada penanganan Covid-19, terutama pada program vaksinasi yang akan dilakukan mulai 2021 agar sebagian besar masyarakat Indonesia bisa mencapai herd immunity.

Sebelumnya di awal Desember kemarin, Menteri Suharso sudah memprediksi bahwa 1,4 miliar penduduk dunia akan jatuh ke jurang kemiskinan imbas pandemi Covid-19.

“Dalam jangka waktu yang sangat pendek, pandemi ini sudah memengaruhi jutaan kehidupan di seluruh dunia. Bahkan, World Bank memperkirakan resesi dan pandemi menyebabkan 1,4 miliar juta jiwa akan jatuh ke jurang kemiskinan,” ujar Suharso dalam video virtual, Kamis (10/12/2020).

Selain itu, sebanyak 80% para pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran 80% bisnis pendapatannya terdampak. Tidak sedikit pula bisnis yang menyatakan kebangkrutan.

“Hampir 80% bisnis menghadapi penurunan pendapatan drastis sejak pandemi ini,” bebernya.

Sementara di dalam negeri, dia menambahkan, sudah 2,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan sejak Indonesia dilanda resesi.

“Untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan, 2,5 juta penduduk sudah kehilangan pekerjaan dalam beberapa bulan saja sejak pandemi terjadi,” tandasnya.

Menag Yaqut Cholil Luncurkan Gerakan Wakaf Uang

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas merilis Gerakan Wakaf Uang secara virtual untuk mendorong makin gencarnya gerakan wakaf di Indonesia.

“Launching Wakaf Uang ASN Kemenag adalah program strategis yang akan membawa perubahan bagi perwakafan di Indonesia,” kata Menag Yaqut seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/12/2020).

Dalam peluncuran Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag pada Senin 28 Desember 2020, Yaqut berharap kegiatan yang sifatnya promotif agar mendorong masyarakat umum makin paham dengan wakaf.

Wakaf, kata dia, merupakan pilar ekonomi yang secara potensial berkontribusi menghadirkan kesejahteraan bagi umat. Wakaf uang menjadi bagian penting dalam program penguatan ekonomi dan keuangan syariah.

“Bagi bangsa Indonesia, praktik wakaf sudah dikenal secara luas. Para ulama, pesantren, dan ormas Islam telah banyak memperkenalkan wakaf. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika potensi wakaf di Indonesia sangat besar,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyambut baik gerakan wakaf uang yang dimulai dari aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama.

“Mudah-mudahan gerakan wakaf untuk kemaslahatan umat ini tidak hanya dilaksanakan di Kementerian Agama, tetapi juga seluruh ASN di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga ke tingkat desa,” ujar Tjahjo.

Hingga Senin (28/12), gerakan wakaf uang ASN Kemenag mencapai Rp3,5 miliar. Gerakan itu merupakan bagian dari rencana strategis Kemenag pada tahun 2020—2024.

Wakaf uang juga merupakan implementasi dari fatwa MUI tahun 2002 yang menjadi cikal bakal lahirnya UU Wakaf No. 41 Tahun 2004.

Indonesia Tutup Kunjungan WNA per 1 Januari 2020, Berlaku 14 Hari

Penulis
wicaksono
-
Indonesia Tutup Kunjungan WNA per 1 Januari 2020, Berlaku 14 Hari

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Indonesia memutuskan menutup sementara dari kunjungan semua warga negara asing (WNA) per 1 Januari 2020. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah pencegahan penyebaran varian baru virus Covid-19 ke Indonesia.

Dalam konferensi pers Senin, 28 Desember 2020, di Kantor Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan keputusan diambil dalam rapat kabinet terbatas.

“Rapat kabinet terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia.”

Berbagai data ilmiah menyebut varian baru virus Covid-19 memiliki tingkat penyebaran lebih cepat. Untuk itu, membatasi mobilitas menjadi cara mencegah hasil mutasi virus itu semakin menyebar luas.

Khusus untuk WNA yang tiba di Indonesia per 28 Desember hingga 31 Desember 2020 mendatang, diberlakukan aturaan sesuai ketentuan dalam adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam surat disebutkan WNA yang akan memasuki Indonesia wajib menunjukkan hasil tes RT-PCR dari negara asal dan memeriksa ulang kondisi kesehatan setiba di Indonesia.

“Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2×24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC (electronic health alert card) internasional Indonesia,” kata Menlu dalam siaran pers yang diterima Liputan6.com.

Bila saat pemeriksaan ulang RT-PCR menunjukkan hasil negatif, WNA yang bersangkutan wajib menjalani karantina selama lima hari sejak tanggal kedatangan. Selanjutnya, WNA tersebut akan menjalani pemeriksaan ulang dengan metode RT-PCR.

“Apabila memperoleh hasil negatif, maka pengunjung diperkenankan untuk meneruskan perjalanan,” sambung Menlu.

Namun, kebijakan penutupan sementara perjalanan WNA ke Indonesia ini dikecualikan bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri dan tingkat di atasnya. Kunjungan tersebut pun juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam surat edaran baru Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 14, warga negara Indonesia (WNI) tetap diizinkan untuk kembali ke Indonesia dengan ketentuan adendum dari surat edaran yang sama dengan ketentuan yang berlaku untuk WNA.

Para WNI yang akan kembali ke Indonesia juga diminta untuk menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR dari negara asal yang berlaku maksimal 2×24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC.

Setibanya di Indonesia, Menlu menjelaskan, WNI juga harus melakukan pemeriksaan ulang dan karantina wajib selama lima hari sebelum kembali dilakukan pemeriksaan ulang dengan hasil negatif sehingga dapat meneruskan perjalanan.

“Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka melakukan karantina wajib selama lima hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina yang telah disediakan oleh pemerintah. Setelah karantina lima hari, WNI melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka diperkenankan meneruskan perjalanan,” tuturnya.

Kereta MCK, Inovasi Terbaru Kementerian PUPR Hadirkan Air Bersih di Wilayah Bencana

Penulis
wicaksono
-
Kereta MCK, Inovasi Terbaru Kementerian PUPR Hadirkan Air Bersih di Wilayah Bencana

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan inovasi Kereta Mandi, Cuci, Kakus, dan Wastafel (Kereta MCK) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air minum yang cepat, praktis, dan efisien.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesain Kereta MCK dibuat dengan sistem mobile agar mudah untuk berpindah melayani dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga teknologi ini tepat untuk digunakan di wilayah terdampak bencana maupun pada daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak.

“Kereta MCK jadi alternatif teknologi dalam penyediaan sanitasi tanggap darurat dengan desain untuk mengatasi permasalahan dan mitigasi sanitasi lingkungan yang tercemar oleh limbah domestik, terutama pada daerah bencana alam dan non-alam,” kata Menteri Basuki, Senin (28/12/2020).

Inovasi Kereta MCK merupakan pengembangan dari purwarupa teknologi Toilet Mobile yang dibuat Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Perumahan dan Permukiman Kementerian PUPR pada 2019. Dimana Kementerian PUPR melakukan replikasi perdana perekayasaan fasilitas mandi, cuci, kakus, dan wastafel menjadi satu kesatuan kompak dalam bentuk Kereta, yang kemudian diberi nama Kereta MCK.

Kereta MCK memiliki kapasitas tangki air sebesar 7.000 liter, diproyeksikan mampu melayani hingga sekitar 350 orang per hari dengan konsumsi 20 liter per orang per hari.

Dalam penerapannya, Kereta MCK memiliki beberapa keunggulan yakni modul yang kompak dan kokoh, ramah bagi lansia dan anak-anak, dan kapasitas tampungan air bersih besar serta dilengkapi fasilitas penerangan untuk penggunaan malam hari.

Selain itu, Kereta MCK memiliki tiga fungsi yang dapat digunakan untuk mandi dengan kapasitas 4 bilik (dua bilik pria dan dua bilik wanita), cuci dengan tersedianya sink cuci kustom dan keran otomatis henti yang difungsikan sebagai tempat mencuci tangan, mencuci baju, dan keperluan lainnya, serta Kakus yang tersedia 4 kloset jongkok dilengkapi dengan jet-washer dan flushing.

Secara spesifikasi, dimensi Toilet Mobile memiliki panjang 4,9 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 3,2 meter. Toilet Mobil terdiri dari 2 bilik laki-laki dan 2 bilik perempuan yang difungsikan sebagai tempat untuk mencuci peralatan makan di samping kiri dan kanan bodi kendaraan. Bilik toilet MCK yang tersedia dalam setiap unitnya memiliki dimensi panjang 1,5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 2 meter.

Selain tangki air bersih, juga dilengkapi dengan dua boks reservoir untuk pengelolaan air limbah berupa grey water masing-masing berkapasitas 100 liter dan 2 boks reservoir air limbah untuk black water masing-masing berkapasitas 300 liter. Bahan boks reservoir terbuat dari stainless steel ukuran kombinasi 3-4 mm.

Saat ini Kereta MCK yang telah dibuat secara custom dengan kebutuhan biaya Rp 445 juta per unit dan diharapkan dapat dilanjutkan diproduksi secara massal sehingga biaya dapat menjadi lebih terjangkau.

Kemnaker Libatkan Masyarakat Daerah Susun RPP UU Cipta Kerja Tentang Ketenagakerjaan

Penulis
Sopyan
-
Kemnaker Libatkan Masyarakat Daerah Susun RPP UU Cipta Kerja Tentang Ketenagakerjaan
SuaraPemerintah.id – Kementerian Ketenagakerjaan terus melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Salah satu elemen masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat daerah dalam dialog sosial pembahasan RPP.
Dialog ini juga mengundang unsur Tripartit yakni pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Kebijakan Publik,  Reyna Usman, mengatakan bahwa ada empat RPP yang terus dikebut untuk dirampungkan yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; RPP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerjadan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja; RPP tentang Pengupahan (Revisi sebagian PP Nomor 78 Tahun 2015); dan RPP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Pentingnya elemen di daerah dilibatkan dalam pembahasan RPP turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagai wujud dari partisipasi publik dalam proses pengabilan keputusan, termasuk masyarakat di daerah, ” ujar Reyna Usman di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Reyna berpendapat, partisipasi masyarakat di daerah akan mendorong terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah.
Pelibatan masyarakat daerah, sebut Reyna, juga merupakan bentuk keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap substansi klaster ketenagakerjaan.

Reyna menambahkan, sebagai subjek yang akan menerima dampak pemberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU Nomor 11 Tahun 2020 ini, masyarakat di daerah harus dilibatkan dan ikut menentukan arah kebijakan agar nantinya aturan turunan UU dapat diterima dan dilaksanakan.

“Selain mencari masukan dari masyarakat di daerah, daerah juga bisa mengantisipasi hal-hal yang mereka perlukan setelah ditetapkannya UU dan aturan turunannya,” kata Reyna.

Saat melakukan dialog sosial dengan masyarakat Gorontalo pada Jumat-Sabtu (11-12/12/2020) lalu, Reyna mengungkapkan bahwa selain mengundang unsur Tripartit, pihaknya juga melibatkan beberapa Perguruan Tinggi dan organisasi kemasyarakatan di Gorontalo.
Pelibatan kalangan akademisi ini dan masyarakat ini untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan setelah rampung penyusunan RPP dan diberlakukannya empat aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 klaster ketenagakerjaan.

“Sejumlah elemen menaruh perhatian besar terhadap acara dialog sosial itu, sebab mereka ingin mengetahui dan memberikan masukan terhadap aturan yang memperoleh perhatian luas masyarakat di Gorontalo, ” katanya.
Reyna meyakini, hadirnya enam Rektor Perguruan Tinggi di Gorontalo pada dialog sosial akan menghasilkan masukan dan persepsi sangat berguna dari dunia akademisi terhadap empat RPP Ketenagakerjaan yang tengah dibahas.

Tekan Penyebaran Covid-19, Ganjar Minta Petugas Keamanan Tindak Tegas Pelangar Perayaan Tahun Baru 2021

Penulis
Sopyan
-
Tekan Penyebaran Covid-19, Ganjar Minta Petugas Keamanan Tindak Tegas Pelanggar Perayaan Tahun Baru 2021

SuaraPemerintah.id –  Petugas keamanan, baik polisi, TNI, Satpol PP maupun instansi terkait lain, diminta menindak tegas pihak yang menyelenggarakan atau terlibat perayaan Tahun Baru 2021. Hal itu sebagai upaya menekan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Jawa Tengah.

“Tahun baru 2021 tidak ada perayaan,” tegas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, usai Rakor Evaluasi Penanganan Covid di kantor Gubernur Jateng, Senin (28/12/2020).

Dia kembali menekankan agar masyarakat berada di rumah saja saat pergantian tahun. Sebab, aparat akan melukan penindakan bila ditemukan adanya perayaan.

“Semua ada di rumah. Tentu polisi (dan petugas terkait lainnya) mengambil tindakan tegas (terhadap pelanggar),” ujar Ganjar.

Kesepakatan untuk menindak perayaan Tahun Baru juga mendapat dukungan dari bupati dan wali kota di Jateng. Praktis di seluruh daerah tidak akan melakukan kegiatan perayaan Tahun Baru. Ganjar berharap agar upaya itu benar-benar dipatuhi masyarakat.

Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Budiyanto Eko Purwono menambahkan, pihaknya siap menindak tegas pihak yang terlibat dalam perayaan Tahun Baru.

“Pak Gubernur menegaskan agar perayaan Tahun Baru dilarang,” kata Budiyanto, ditemui di kompleks kantor DPRD Jateng, Senin.

Pihaknya bersama TNI dan Polri, serta Satpol PP se-Jawa Tengah akan melakukan pencegahan lebih tegas lagi. Sehingga perayaan Tahun Baru tidak ada di provinsi ini.

Pada libur Nataru ini, kata dia, Jateng memang melakukan operasi yustisi dan pengambilan tes antigen terhadap pendatang di rest area tol maupun di tempat objek wisata.

“Sudah dilakukan, dan nanti akan berakhir 31 Desember (2020). Bisa saja diundur ke belakang karena perlunya tes antigen ini,” ujarnya.

Arung Jeram Lumbis, Terobosan Wisata Baru di Daerah Perbatasan RI-Malaysia

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kalimantan Utara, tengah mengembangkan objek wisata arung jeram dan jetski giram. Sejak dioperasikan Agustus lalu, lokasi wisata di Lumbis tersebut semakin diminati wisatawan. Bahkan wisman dari negeri jiran Malaysia juga banyak yang datang karena lokasinya yang dekat di wilayah perbatasan RI-Malaysia.

Plt Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis, S.Sos, mengungkapkan, baru-baru ini puluhan wisatawan mancanegara (wisman) dari wilayah Tawau, Kota Kinabalu dan Keningau, berkunjung ke Lumbis Pansiangan untuk menjajal arung jeram dan jetski giram.

“Hal yang menarik perhatian saya, dalam sehari, ada perputaran uang di masyarakat sekitar RM 7.000 (Ringgit Malaysia). Kalau dikurskan ke rupiah, nilanya mencapai Rp 25 juta,” ungkap Lumbis kepada media ini.

Meski tidak menginap di Lumbis Pansiangan, puluhan wisman tersebut menikmati seluruh fasilitas yang disediakan masyarakat. Di antaranya, bermain arung jarum, makan bersama di balai adat, berswafoto dengan anak-anak berpakaian adat dan membeli ikan tangkapan nelayan setempat untuk dibawa pulang ke Malaysia.

Wisatawan yang ingin menikmati wisata arung jeram Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, di perbatasan RI – Malaysia dapat memilih lima paket yang ditawarkan.

Plt. Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis mengatakan bahwa anjungan (Pulungan Kadila) Labang menjadi starting point sebagai titik awal penempatan perahu (tempat penyewaan perahu). Ada lima pilihan Paket Beautiful Trip Lumbis Pansiangan Adventure. Yaitu, paket panjang jalur 1 jam, paket panjang jalur 2 jam, paket panjang jalur 3 jam, paket jumbo 4 jam dan paket kilat/short path.

Ia mengungkapkan, para wisatawan dijamin bermain rafting sepuas-puasnya. Disepanjang perjalanan adrenaline akan turun-naik. Dan sepanjang jalur juga, mata akan dimanjakan dengan panorama alam yang begitu indah, dengan hutan masih asri.

“Yang paling maknyus lagi, selepas main rafting, bisa membawa pulang ikan palian, karena di sepanjang jalur banyak masyarakat yang menjual ikan palian dan ikan paten. Ikan yang terkenal enak dan gurih, “ ujar Lumbis, Senin (7/9).

Dia menjelaskan untuk sampai di Desa Labang Kecamatan Lumbis Pansiangan, ada beberapa pilihan rute. Jalur dari arah Indonesia, Jakarta – Tarakan, dapat melalui Kabupaten Nunukan atau Kabupaten Malinau.

Kemudian, lanjut dia, dari Kabupaten Nunukan, pilihannya lewat jalur Seimenggaris, melewati Kecamatan Tulin Onsoi, Lumbis dan Labang. Atau jalur Sebuku langsung menuju Lumbis dan Labang. Apabila dari Nunukan, perjalanannya akan di tempuh dengan jalur laut, sungai dan darat. Sedangkan jika melewati jalur Malinau, bisa melalui jalur darat ke Kecamatan Lumbis ke Labang.

“Jadi startnya pasti di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis. Dari Mansalong menaiki transportasi sungai menuju Desa Labang. Lalu dari jalur Sabah Malaysia, melewati Kota Kinabalu, Keningau, Nabawan, Sepulut dan Salung,” pungkasnya

Mendorong Perekonomian Daerah

Lumbis mengungkapkan bahwa makin ramainya wisata arung jeram di Lumbis telah memberikan efek yang positif terhadap perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

“Saya secara khusus mendata pendapatan masyarakat saat itu. Saya ingin memastikan efek ekonomi yang diciptakan melalui destinasi wisata ini. Tentu hal yang menggembirakan saat banyak masyarakat mengaku memperoleh sejumlah uang dari menjual hasil kerajinan tangan, menyiapkan makanan dan menjual hasil tangkapan ikan jenis pelian,” imbuh Lumbis.

Keberadaan arung jeram di Lumbis Pansiangan memang cukup memberi dampak terhadap desa-desa di kecamatan tersebut. Aliran sungai yang dikelilingi giram-giram eksotik, melewati Desa Langgason, Labang, Panas dan Desa Sumentobol. Peserta rafting juga dapat beristirahat di puluhan home stay yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat.

Dikatakan Lumbis, semangat menciptakan destinasi wisata di Lumbis Pansiangan lebih kepada mendorong tumbuhnya potensi-potensi ekonomi baru bagi masyarakat di perbatasan. Berbagai jenis usaha wisata sedang diperkenalkan kepada masyarakat setempat. Melalui edukasi berkala, masyarakat ke depannya lebih sadar terhadap peluang ekonomi dari sektor ini.

“Masyarakat di kawasan wisata harus menciptakan peluang-peluang ekonomi. Begitu banyak di Lumbis Pansiangan ini yang dapat menjadi sumber ekonomi baru. Apalagi, dana desa (DD) yang digelontorkan pemerintah pusat, akan segera difokuskan untuk membangun desa wisata di berbagai daerah di Tanah Air,” sebut Lumbis.

1...4,5974,5984,599...4,867Halaman 4,598 dari 4,867