Beranda blog Halaman 4599

Pembagian Vaksin COVID-19 Gratis, Berapa Anggaran yang Dikeluarkan?

Penulis
Rahmat HM
-
Sumber Foto: Kementerian Keuangan RI/Dokumentasi Sri Mulyani Indrawati

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa vaksin COVID-19 akan dibagikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Presiden menginstruksikan kepada Kementerian Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan anggaran pembagian vaksin gratis tersebut. Berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah?

Menkeu Sri Mulyani menegaskan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk membiayai program vaksin Covid-19 gratis tersebut. Menurut Menkeu Sri Mulyani, saat ini sudah ada anggaran sebesar Rp 54,4 triliun yang siap dicadangkan untuk program vaksinasi Covid-19 untuk penanganan pandemi Covid-19 tahun depan.

Anggaran vaksin Covid-19 ini akan didapatkan dari alokasi di APBN 2021 sebesar Rp 18 triliun. Kemudian alokasi anggaran kesehatan di Program Pemulihan Ekonomi  Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp 36,4 triliun yang belum dipergunakan.

Meskipun demikian, hingga saat ini pemerintah masih menghitung rencana teknis vaksinasi, mulai kebutuhan dana untuk pembelian vaksin, juga kepastian jumlah orang yang akan divaksinasi, hingga instrumen pendukung vaksinasi virus corona Covid-19.

Di luar anggaran cadangan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut masih ada ruang untuk memangkas anggaran dari seluruh anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (KL).

Sebab berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo, semua KL harus memprioritaskan penanganan Covid-19 khususnya untuk program vaksinasi Covid-19 ini. Nah dalam upaya pemangkasan anggaran belanja dari KL tersebut Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan beberapa hal.

Meskipun demikian Menkeu menyatakan akan sangat berhati-hati karena tak mau kinerja kementerian dan lembaga menjadi terganggu belanjanya. Sebab belanja pemerintah mempengaruhi momentum pemulihan ekonomi. Apalagi pertumbuhan ekonomi saat ini sangat tergantung kepada belanja pemerintah sangat tinggi

Menkeu juga mengimbau agar kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah tetap giat merealisasikan belanja.

“Daerah saja masih ada anggaran untuk pemulihan ekonomi yang tak semuanya dibelanjakan,” tandasnya.

Sri Mulyani kembali menegaskan, Kemenkeu menjamin kebutuhan anggaran vaksin Covid-19 bisa dipenuhi dari APBN.

“Kami sudah mengidentifikasi dengan cermat, kami minta KL dan daerah tetap melakukan tugas pemulihan ekonomi pakai dana APBN dan APBD,” ungkap Sri.

Sri Mulyani menyampaikan ada lima hal yang saat ini dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan anggaran vaksinasi gratis bagi penduduk pada 2021 mendatang sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

Pertama, Kementerian Kesehatan, (Kemenkes) akan menetapkan terget jumlah penduduk yang akan menerima vaksinasi. Penetapan target jumlah penduduk ini sesuai dengan rekomendasi dari organisasi kesehatan dunia atau Wordl Health Organization (WHO) maupun saran dari persatuan ahli pandemi guna mencapai herd immunity.

“Ada yang merekomendasikan target sebesar 70% dari jumlah penduduk yang harus divaksinasi,” kata Sri.

Dengan asumsi target vaksinasi sebanyak 70% dari jumlah penduduk agar tercapai kekebalan masyarakat atau herd immunity, maka paling sedikit harus melakukan vaksinasi vaksin Covid-19 sebanyak 182 juta orang.

Kedua, Kementerian Kesehatan harus menetapkan berapa banyak dosis vaksin Covid-19 yang harus disuntikkan kepada setiap orang.

“Kalau sekarang rata-rata vaksin dua kali suntik, berarti membutuhkan 182 juta kali 2 dosis,” kata Sri.

Ketiga, Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian BUMN terutama Bio Farma harus memastikan berapa besar efektivitas atau evikasi dari vaksin virus Covid-19 yang akan disuntikkan tersebut.

“Kalau evikasi 90% maka vaksin harus disediakan lebih dari 100% atau di tambah 10% dari 182 juta agar tercapai target 70% tadi,” jelas Sri.

Keempat, dari sisi wastase dalam proses vaksinasi, seperti pengiriman vaksin dalam perjalanan menuju lokasi vaksinasi, sehingga tidak bisa terdeliveri 100%.

“Bisa karena rusak atau turun kualitasnya, karena distribusi di negara sebesar Indonesia,” katanya

Kelima, menghitung jumlah tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam proses vaksinasi vaksin Covid-19 ini dan kelompok prioritas yang mana dalam proses vaksinasi tersebut

Dari lima pertimbangan itulah pemerintah akan mendapatkan hitungan pasti berapa dana yang dibutuhkan dalam program vaksinasi vaksin Covid-19.

 

 

Respon Adanya Potensi Tsunami, Ganjar Siapkan Desa Tangguh Bencana di Selatan Jawa Tengah

Penulis
Sopyan
-
Respon Adanya Potensi Tsunami, Ganjar Siapkan Desa Tangguh Bencana di Selatan Jateng

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespon adanya potensi gempa dan tsunami di laut selatan Jawa. Salah satunya dengan mengidentifikasi wilayah terdampak untuk menyiapkan desa tangguh bencana.

“Terima kasih BNBP dan ITB memberi masukan adanya potensi tsunami. Ini musti kita klarifikasi bukan akan terjadi tsunami, karena tsunami bisa terjadi kapan pun. Ini ada ilmunya data sains,” ujar Ganjar usai Rakor paparan potensi risiko tsunami selatan Jawa dari Tim Ahli BNBP dan ITB, di Kantor Gubernur, Senin (28/12/2020)

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan melakukan identifikasi wilayah yang terdampak bencana tsunami tersebut. Hal itu guna menyiapkan desa tangguh bencana di sepanjang wilayah selatan Jawa Tengah.

“Misalnya, wilayah Cilacap yang telah mengidentifikasi 55 desa rawan terdampak tsunami. Maka kita akan identifikasi seluruh desa yang ada di wilayah selatan untuk kita siapkan, semua harus menjadi desa tangguh bencana,” paparnya.

Ganjar juga mencatat saran yang diberikan oleh para ahli dari ITB yakni untuk menerapkan greenbelt. Maka, pihaknya akan mendorong pemda di wilayah potensi terdampak tsunami untuk menanam bibit pohon tertentu, yang dapat mengurangi dampak tsunami.

“Tadi disampaikan agar kita menyiapkan greenbelt dengan tanam pandan laut yang bisa dipkai sebagai front line. Dan beberapa daerah yang diidentifikasi berpotensi terdampak tsunami namun tak memiliki dataran tinggi, juga akan didorong untuk membuat area penyelamatan artifisial atau buatan,” ungkapnya.

Sementara Plt Direktur Pemetaan dan Evaluasi Bencana BNPB, Abdul Muhari menuturkan, pihaknya telah melakukan edukasi dan sosialisasi hasil riset terkait potensi tsunami di selatan Jawa.

“Ini bagian edukasi dan sosialisasi hasil riset. Landasan ilmiahnya sangat kuat, sehingga kami sampaikan kepada pemerintah daerah agar ada tindakan mitigasi,” katanya.

Potensi tsunami,  menurut Muhari, terjadi di dua titik selatan Jawa, yakni satu titik di Banten dan satunya lagi di Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Namun, itu merupakan potensi, bukan prediksi atau ramalan.

“Kalau di Banten punya potensi energi 8,8 (magnitudo) dan kalau Jateng dan Jatim berpotensi energi 8,9 (magnitudo). Nah  kalau lepas bareng bisa sampai 9,1 potensi energinya,” tuturnya.

Ditambahkan, saat ini pihaknya telah mendesain greenbelt atau sabuk hijau dari beberapa jenis pohon. Di antaranya pandanus dan palaka.

“Kita sudah sampaikam kepada Pak Gubernur agar melakukan upaya berbasis ekosistem pesisir. Saat ini kami mendesain greenbelt sabuk hijau dengan beberapa jenis pohon. Akan kita matangkan bersama Pemda paling tidak awal tahun kita mulai penanaman,” tandasnya.

Kemenperin Bidik Investasi Manufaktur Tembus Rp 323,56 Triliun Tahun 2021

Penulis
Sopyan
-
Kemenperin Bidik Investasi Manufaktur Tembus Rp 323,56 Triliun Tahun 2021

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian menargetkan realisasi investasi di sektor industri manufaktur pada tahun 2021 bisa naik mencapai Rp323,56 triliun. Optimisme ini didukung dengan upaya pemerintah mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

“Investasi diperkirakan menjadi faktor penggerak pertumbuhan sektor industri di tahun 2021,” kata Menteri Perindustran Agus Gumiwang Kartasasmita pada Konferensi Pers Akhir Tahun 2020 di Jakarta, Senin (28/12).

Menperin menyebutkan, beberapa sektor yang masih jadi primadona para investor untuk menanamkan modalnya pada tahun depan, antara lain industri makanan dan minuman, logam dasar, otomotif, serta elektronik. “Kami juga akan dorong, antara lain pengembangan investasi di industri farmasi dan alat kesehatan,” ujarnya. Sektor-sektor tersebut merupakan prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0.

Kemenperin mencatat, sepanjang Januari-September 2020, sektor industri menggelontorkan dananya di Indonesia mencapai Rp201,9 triliun atau berkontribusi 33 persen dari total nilai investasi nasional sebesar Rp611,6 triliun. Penanaman modal di sektor industri pada sembilan bulan tersebut meningkat 37% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sekitar Rp147,3 triliun.

Adapun subsektor yang memberikan kontribusi besar terhadap capaian investasi tersebut di antaranya adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, industri makanan, industri kimia dan farmasi, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi, serta industri mineral non-logam.

Menurut Menperin, selama ini investasi sektor industri membawa dampak yang luas bagi perekonomian nasional, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja. Hingga Agustus 2020, jumlah tenaga kerja di sektor industri sebanyak 17,48 juta pekerja atau berkontribusi 13,61% dari total tenaga keja nasional.

Agus meyakini, diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan adanya komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan aturan turunannya, akan membangun ekosistem iklim investasi yang kondusif dan menjadi daya tarik bagi para investor. Contohnya, investasi baru di sektor otomotif yang tengah berjalan atau on progress adalah pembangunan pabrik Hyundai Motor Corporation sebesar Rp21,8 triliun.

“Mereka akan memproduksi battery electric vehicle pada tahun 2023. Selanjutnya, investasi PT. ABC untuk membangun pabrik cell battery senilai Rp207,5 miliar dengan kapasitas maksimal sebesar 25 juta pcs per tahun,” ungkapnya.

Di samping itu, terdapat rencana relokasi beberapa pabrik dari China yang membuktikan bahwa Indonesia menjadi salah satu destinasi investasi pasca-pandemi Covid-19. “Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan yang bersifat strategis agar bisa mendorong kinerja pertumbuhan sektor industri, baik jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang,” paparnya.

Menperin menambahkan, pihaknya bertekad mempercepat program substitusi impor yang ditargetkan mencapai 35% pada akhir tahun 2022. Langkah strategis ini sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional sekaligus mendongkrak daya saing sektor industri di tanah air.

Salah satu contohnya diwujudkan melalui pengembangan investasi industri gula untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku gula, terutama bagi industri. “Saat ini, jumlah investasi pabrik gula baru yang berpotensi memanfaatkan fasilitas permenperin tersebut mencapai Rp30 triliun,” ujarnya.

Bahkan, sebagai upaya pendalaman struktur industri, Kemenperin terus mendorong pengembangan industri pengolahan kelapa sawit. Kapasitas produksi industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya, mencapai 93,5 juta ton pada triwulan III-2020, meningkat dari periode yang sama tahun 2019 sebesar 87,05 juta ton.

“Jenis ragam produk hilir yang dihasilkan industri dalam negeri juga bertambah, dari semula 126 produk di tahun 2014 menjadi 170 produk pada 2020, yang didominasi oleh produk pangan dan bahan kimia dari sumber terbarukan,” tutur Agus.

Upaya hilirisasi industri juga ditempuh lewat pengembangan industri smelter. “Untuk smelter nikel, saat ini terdapat 19 proyek yang sudah beroperasi, 12 proyek dalam tahap konstruksi, serta tiga proyek di tahap feasibility study,” imbuhnya.

Tumbuh Positif 3,95%

Menteri AGK optimistis, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas diproyeksikan naik menjadi 3,95% pada tahun 2021. Perbaikan kinerja tersebut dengan asumsi pandemi Covid-19 dapat dikendalikan dan sudah ada vaksin sehingga aktivitas ekonomi mulai pulih.

“Tren perbaikan pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas diharapkan akan terus berlanjut pada triwulan IV-2020,” ungkapnya. Pada triwulan II-2020, pertumbuhan sektor manufaktur terkontraksi 4,02 persen, lebih baik jika dibandingkan triwulan II-2020 yang terkontraksi 5,74%.

Meski di tengah gempuran berat akibat dampak pandemi, sektor industri konsisten berperan strategis bagi perekonomian nasional. Kontribusi industri pengolahan pada PDB nasional masih terbesar dibanding sektor ekonomi lainnya dengan mencapai 19,86% pada triwulan III-2020.

Adapun subsektor industri yang diproyeksikan tumbuh positif sepanjang tahun 2020, antara lain industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri logam dasar, serta industri makanan. “Pada tahun 2021, diperkirakan semua subsektor industri mampu tumbuh positif,” tegas Menperin.

Berbagai kebijakan strategis telah dikeluarkan pemerintah guna mendongkrak kinerja sektor industri manufaktur, misalnya Kemenperin menjalankan kebijakan untuk menjaga produktivitas sektor industri di masa pandemi, yaitu lewat penerbitan Surat Edaran Menperin Nomor 4, 7, dan 8 tahun 2020.

“Kebijakan itu memungkinkan industri untuk dapat beroperasi dalam masa kedaruratan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang dikontrol melalui kewajiban pelaporan aktivitas industri bagi perusahaan yang memperoleh Izin Operaional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),” paparnya.

Dalam pelaksanaannya, Kemenperin telah mengeluarkan sebanyak 18.433 IOMKI, yang diperkirakan dapat melindungi sekitar 5,1 juta pekerja di sektor industri. Hal ini diharapkan dapat menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah kondisi sulit karena pandemi.

Kebijakan lainnya, pemerintah juga mendorong realisasi harga gas USD6 per MMBTU untuk mendukung produktivitas dan daya saing sektor industri, terutama guna membangkitkan kinerja bagi sektor yang terdampak pandemi. “Langkah ini memungkinkan perusahaan merencanakan perluasan dan mengisi gap dalam rantai supply industri,” ujar Menperin.

Pada Juni 2020, pemerintah merealisasikan penurunan harga gas bumi untuk tujuh sektor industri. Berdasarkan Permenperin No. 18 Tahun 2020, sektor yang mendapat fasilitas tersebut adalah industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, serta industri sarung tangan karet.

“Terdapat 176 perusahaan dari tujuh sektor tersebut yang saat ini mendapat fasilitas penurunan harga gas dengan total volume 957,3 ribu hingga 1,18 juta BBUTD. Dengan adanya fasilitasi ini, beberapa perusahaan mulai merencanakan untuk memperbarui teknologi agar dapat memanfaatkan gas bumi dengan lebih efisien,” tandasnya.

Langkah berikutnya, pengoptimalan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan penggunaan produk lokal yang bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hingga saat ini, yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong P3DN, antara lain meliputi penerbitan 1.145 sertifikat TKDN untuk 3.997 produk industri pada Januari hingga Oktober 2020, penetapan sebanyak 8.533 produk industri dengan nilai TKDN lebih dari 25% yang masih berlaku, dan penambahan anggaran PEN untuk fasilitasi sertifikasi TKDN produk dalam negeri sebanyak 788 produk.

Lanjutkan e-Smart IKM

Menperin Agus menyatakan, pihaknya bertekad untuk terus mengembangkan sektor industri kecil dan menengah (IKM) agar semakin produktif dan berdaya saing, meskipun di tengah tekanan kerena imbas pandemi Covid-19.

Salah satu jurus jitu yang dikeluarkan Kemenperin adalah terus melaksanakan program Smart IKM yang telah berjalan sejak tahun 2017. Program ini berhasil disinergikan dengan kampanye #BanggaBuatanIndonesia yang mendorong pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk belanja produk UMKM.

“Di tahun 2020, sejumlah 3.958 IKM mendaftar program e-Smart IKM dan 2.014 di antaranya berhasil lolos kurasi dan telah mengikuti pelatihan,” ungkapnya. Hingga saat ini, sudah terdapat 516 pelaku IKM yang masuk dalam e-katalog e-smart IKM.

Pada tahun 2020, program kerja yang telah dijalankan meliputi penumbuhan dan pengembangan IKM melalui Dana Dekonsentrasi yang telah melaksanakan bimbingan teknis sebanyak 224 kegiatan di 34 provinsi kepada 7.287 pelaku IKM. Selain itu, pelaksanaan program restrukturisasi mesin/peralatan IKM untuk 154 pelaku IKM, serta penumbuhan wirausaha baru (WUB) sektor IKM dengan membina 17.288 wirausaha dan memberikan fasilitasi izin usaha bagi 4.566 WUB.

“Selanjutnya, melalui kelas motivasi kewirausahaan dan bimbingan teknis, program Santripreneur juga telah berhasil membina sebanyak 1.320 santri di 27 pesantren. Kemenperin juga menjalankan program pengembangan sentra IKM bagi yang terdampak Covid-19 dengan fasilitasi dan bimbingan untuk 158 sentra IKM,” sebut Agus.

Di samping itu, Kemenperin aktif memacu pengembangan Alat Angkut Multiguna Pedesaan (AMMDes) dengan berbagai aplikasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa. “Berbagai aplikasi yang dapat diterapkan di AMMDes bertujuan untuk menciptakan ketahanan ekonomi dan mendukung kemajuan masyarakat desa.Salah satu contoh nyata pemanfaatan AMMDes adalah penerapan aplikasi ambulance feeder,” imbuhnya.

Menperin menyebutkan, beberapa program prioritas lainnya yang telah dijalankan oleh Kemenperin, yakni meningkatkan ketahanan dan pengembangan perwilayahan industri. “Terlihat pada tahun 2020, adanya penambahan jumlah kawasan industri yang beroperasi menjadi 121 kawasan industri, dari sebelumnya 103 kawasan industri di tahun 2019,” ujarnya.

Selain itu, Kemenperin tetap fokus terhadap pengembangan kompetensi SDM industri. “Saat ini, kami sedang membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri (PIDI) 4.0 sebagai pilot project 4.0, dengan layanan jasa sebagai pusat riset dan inovasi teknologi industri, sebagai pusat pengembangan SDM industri, serta inkubator talent digital,” paparnya.

Adapun, tahun ini Kemenperin meraih beberapa gelar penghargaan, meliputi Juara III Kategori Informatif Penilaian Keterbukaan Informasi, kemudian dua kali meraih Penghargaan Standar Tertinggi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, menerima Opini WTP atas audit laporan keuangan dari BPK sebanyak 12 kali berturut-turut sejak tahun 2008, serta memperoleh 4 Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan 5 Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari usulan 21 satuan kerja.

Kemenhub Terbitkan Aturan SE Penerbangan Internasional Guna Mencegah Penularan Covid-19

Penulis
Sopyan
-
Kemenhub Terbitkan Aturan SE Penerbangan Internasional Guna Mencegah Penularan Covid-19

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 24 Tahun 2020 yang mengatur perjalanan orang dengan transportasi udara selama masa Libur Natal dan Tahun Baru dalam masa Pandemi Covid-19.

Aturan yang mengatur syarat kesehatan untuk penerbangan internasional tersebut dikeluarkan untuk mendukung langkah pencegahan penularan Covid-19 khususnya dari luar negeri.

Aturan penerbangan internasional tersebut merupakan perubahan dari SE Nomor 22 Tahun 202 menyusul adanya perubahan dari SE Nomor 3 Satgas Penanganan Covid-19.

“SE 24 Tahun 2020 merujuk pada perubahan SE Nomor 3 Satgas Covid-19 untuk mengantisipasi adanya kasus varian baru virus korona di South Wales, Inggris dan adanya peningkatan kasus Covid-19 di Eropa dan Australia, sehingga perlu dilakukan pengaturan tambahan bagi pelaku perjalanan luar negeri untuk memproteksi WNI dari Imported Case,” jelas Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Minggu (27/12).

Adita menjelaskan, aturan tersebut berisi ketentuan khusus antara lain :

– Pelaku perjalanan dari luar negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal pada saat ketibaan yang berlaku 3×24 jam sejak diterbitkan ke dalam e-HAC Indonesia.

– Pelaku perjalanan Warga Negara Asing (WNA) dari Inggris yang memasuki Indonesia baik secara transit maupun langsung, tidak dapat memasuki Indonesia.

– Pelaku perjalanan WNA dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari wilayah Eropa dan Australia baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesi. Ketentuan ini juga berlaku bagi para pelaku perjalanan WNI dari Inggris.

– Dilakukan pemeriksaan ulang berupa RT-PCR bagi WNI dan WNA oleh instansi yang berwenang setelah tiba di Indonesia.

– Dalam hal hasil peneriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan hasil negatif maka WNI melakukan karantina selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah. Sementara, bagi WNA, melakukan karantina mandiri di hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan biaya mandiri.

– Sedangkan, kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 5 (lima hari) dengan biaya mandiri.

– Untuk diplomat asing lainnya, karantina mandiri selama 5 (lima) hari di tempat yang disediakan pemerintah.

– Dalam hal pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung pemerintah dan WNA dengan biaya mandiri.

– Setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Jika hasilnya negatif, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.

SE ini berlaku mulai saat ditetapkan yaitu mulai 23 Desember 2020 s.d 8 Januari 2021.

Inilah Pemanfaatan Nuklir Di Bidang Pertanian dan Industri

Penulis
Sopyan
-
Inilah Pemanfaatan Nuklir Di Bidang Pertanian dan Industri

SuaraPemerintah.id – Pemanfaatan iptek nuklir dewasa ini terus berkembang dan banyak dirasakan oleh masyarakat, khususnya di bidang pertanian dan industri. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) melalui Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR) berkomitmen terus mengembangkan penelitiannya di kedua bidang ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan pada jumpa pers di Kawasan Nuklir Pasar Jumat, Jakarta, Kamis (22/10). Di kedua bidang ini, BATAN telah ditunjuk oleh Badan Tenaga Atom Internasional/ International Atomic Energy Agency (IAEA) sebagai collaborating center untuk wilayah Asia Pasifik.

“IAEA telah menunjuk BATAN sebagai collaborating center di bidang pemuliaan tanaman dan uji tak merusak. Ini artinya BATAN sudah diakui oleh internasional dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek nuklir,” kata Anhar.

Pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, ungkap Anhar, BATAN akan lebih difokuskan pada peningkatan penguasaan science dan hasil litbang yang dapat dihilirkan kepada masyarakat. Produk-produk litbang di bidang pertanian dan industri akan lebih didorong untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kepala PAIR, Totti Tjiptosumirat menjelaskan, pada Renstra 2020-2024, fokus kegiatan PAIR di bidang pertanian adalah menghasilkan varietas baru dengan produktivitas yang tinggi “Dalam Renstra PAIR, target pemuliaan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu pemuliaan tanaman nasional dan lokal daerah dengan tujuan meningkatkan produksi tanaman padi, tahan hama, dan tidak mudah rebah,” kata Totti.

Untuk pemuliaan varietas tanaman padi nasional, ditekankan pada kualitas hasil, sedangkan untuk padi lokal penekanannya pada rasa yang tetap disukai oleh masyarakat setempat. Pengembangan varietas padi lokal telah dilakukan PAIR melalui kerja sama dengan berbagai pemerintah daerah seperti Kabupaten Kerinci, Musi Rawas, Klaten, Sijunjung, Solok, Tabanan, Buleleng, dan Landak.

“Hingga saat ini telah didapat berbagai galur mutan harapan di masing-masing daerah.  Ada juga varietas yang sudah dilepas yakni varietas Rojolele SriNuk dan Rojolele SriNar dari Klaten, varietas Lampai Sirandah dari Sijunjung. Ada juga yang masih dalam proses evaluasi akhir galur mutan harapan dari kabupaten Musi Rawas dan Tabanan,” tambahnya.

Sesuai dengan Renstra BATAN, jelas Totti, PAIR juga didorong untuk mengembangkan penelitiannya di bidang pertanian pada tanaman kedelai yang berumur super genjah, adaptif pada lahan marginal, dan kedelai hitam. Tak hanya itu, PAIR juga mengembangkan varietas tanaman serealia yaitu sorgum sebagai pengganti pangan, pakan ternak, dan menghasilkan bioetanol, serta tanaman hias yaitu tanaman krisan yang adaptif di dataran rendah dan tahan penyakit karat.

Selain bidang pertanian, iptek nuklir juga banyak termanfaatkan di bidang industri, salah satunya adalah uji tak rusak yakni sebuah pengujian terhadap peralatan/fasilitas atau infrastruktur yang bertujuan untuk mengetahui adanya kerusakan tanpa harus menghentikan proses produksi yang sedang berjalan. Pengujian ini dikenal dengan istilah non destructive investigation (NDI).

Menurut Totti, dalam hal pemanfaatan iptek nuklir untuk kegiatan NDI telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai industri. “Kegiatan NDI mempunyai banyak cakupan kegiatan, yaitu teknik radiografi, gamma scanning, gamma tomografi dan radiotracer yang telah aplikasikan di berbagai perusahaan, seperti industri kimia, petrokimia, pengolahan logam/ automotif/alat berat, perminyakan, energi, tambang emas, penerbangan, dan konstruksi bangunan,” katanya.

Dikatakan Totti, tim NDI BATAN saat ini tergabung dalam konsorsium Program Riset Nasional sebagai bentuk kontribusi BATAN dalam pembangunan nasional. Kontribusi ini berupa peralatan portable standar industri berupa teknik radiografi, teknik gamma scanning, teknik gamma tomografi dan teknik radiotracer untuk pengujian struktur bangunan tahan gempa tahan api.

“BATAN juga akan menyiapkan prototipe struktur bangunan yang dilapisi bahan polimer dan diradiasi untuk menambah kekuatan struktur bangunan dan lebih tahan terhadap lingkungan yang berair,” tambahnya.

Totti berharap pemanfaatan iptek nuklir khususnya di bidang pertanian dan industri dapat menjadi solusi terhadap permasalahan di tengah masyatakat. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap iptek nuklir semakin meningkat.

“Harapannya, teknologi nuklir dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh para user, terutama untuk bidang pertanian dan industri di Indonesia. Pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang dapat membawa negara Indonesia mandiri, berdaya saing didasari dengan jiwa gotong royong,” harap Totti (Humas – BATAN).

 

BATAN Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka Tangani Penyakit Kanker

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) melalui Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR) mengembangkan produksi radioisotop dan radiofarmaka untuk kesehatan. Hal ini disampaikan Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan pada jumpa pers di Kawasan Nuklir Serpong, Tangsel, Selasa (20/10).

Anhar mengatakan, saat ini BATAN mendapat penugasan dari pemerintah sebagai koordinator untuk kegiatan prioritas riset nasional (PRN), salah satu dari kegiatan tersebut adalah pengembangan produksi radioisotop dan radiofarmaka. Kebutuhan dalam negeri terhadap radioisotop dan radiofarmaka ini terus meningkat seiring dengan berkembangnya pemanfaatan iptek nuklir di berbagai bidang khusunya di bidang kesehatan.

“Selama ini pasokan radioisotop dan radiofarmaka di dalam negeri dipenuhi oleh produk impor yang mencapai hingga di atas 90%. Padahal Indonesia mempunyai reaktor riset yang dapat digunakan untuk memproduksi radioisotop dan radiofarmaka,” kata Anhar.

Melalui kegiatan PRN ini, Anhar menambahkan, PTRR dengan menggandeng beberapa stakeholder diantaranya PT. Kimia Farma, LIPI, BPPT, BPOM, Bapeten, dan Universitas Padjajaran mengembangkan produksi radioisotop dan radiofarmaka. Targetnya adalah memproduksi radioisotop dan radiofarmaka untuk penanganan penyakit kanker, baik untuk diagnosa maupun terapi yang banyak dibutuhkan di dalam negeri.

Secara detail, Kepala PTRR, Rohadi Awaludin menjelaskan, kegiatan pengembangan produksi radioisotop dan radiofarmaka ini akan difokuskan pada tiga produk yang sangat dibutuhkan masyarakat. ketiga produk tersebut adalah Generator Mo-99/Tc-99m, Radiofarmaka berbasis PSMA (prostate specific membrane antigen) atau Lu-177-PSMA, dan Kit radiofarmaka Nanokoloid HSA.

Tc-99m banyak digunakan untuk diagnosis penyakit kanker, jantung, dan ginjal. Produk Lu-177-PSMA selain untuk diagnosis dan terapi kanker prostat, hasil pencitraan sebaran radiofarmakanya dapat digunakan pula untuk mengetahui status terakhir sebaran kanker yang ada di dalam tubuh. Sedangkan Kit radiofarmaka nanokoloid HSA berguna untuk mendiagnosis sebaran kanker ke kelenjar limfa (limfoscintigrafi), khususnya sebaran dari kanker payudara.

“Ketiga produk ini diharapkan dapat mensubstitusi impor luar negeri, bahkan produk Radiofarmaka berbasis PSMA saat ini mulai banyak digunakan di luar negeri dan ini mempunyai potensi penggunaan yang sangat tinggi di dalam negeri,” kata Rohadi.

Rohadi menambahkan, tahapan kegiatan PRN dalam menghasilkan radioisotop dan radiofarmaka yang harus dilalui antara lain sintesis dan preparasi, peningkatan kapasitas produksi, uji praklinis jika diperlukan, dan uji klinis. Menurutnya, tidak semua produk radioisotop dan radiofarmaka memerlukan uji pra klinis karena merupakan hasil dari inovasi proses.

“Produk hasil inovasi proses merupakan substitusi produk impor yang telah ada selama ini sehingga tidak memerlukan uji pra klinis secara lengkap, yang diperlukan adalah uji kesetaraan dengan produk yang telah digunakan selama ini,” tambahnya.

Status capaian kegiatan pengembangan produksi radioisotop dan radiofarmaka di tahun 2020 ini secara umum adalah tahap sintesis dan preparasi. Sintesis dan preparasi radioisotop dan radiofarmaka dalam skala kecil telah berhasil dibuat di laboratorium.

“Tahun 2021 diharapkan skala pembuatan dapat ditingkatkan (peningkatan kapasitas) sampai skala dapat digunakan. Selanjutnya dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan dapat digunakan untuk pasien,” jelasnya.

Untuk produk Generator Mo-99/Tc-99m tutur Rohadi, pada tahun 2020 telah berhasil dibuat dalam skala laboratorium dan di akhir tahun ini generator secara utuh dapat diselesaikan. Tahun 2021 akan mulai dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa generator tersebut aman diangkut dan digunakan di rumah sakit.

Lu-177-PSMA tahun 2020 telah berhasil disintesis dalam skala kecil (puluhan mCi). Kemurnian radiokimia telah memenuhi persyaratan yaitu lebih dari 95%. Namun masih perlu dipastikan dari sisi stabilitasnya dalam berbagai media dan berbagai suhu.

“Sedangkan produk Nanokoloid HSA pada tahun 2020 telah berhasil dilakukan sintensis dan preparasi. Hasil sintesis dan preparasi non steril skala kecil telah berhasil diperoleh sesuai dengan persyaratan yaitu kurang dari 100 nm dan kemurnian radiokimia hasil penandaan dengan Tc-99m lebih dari 90%,” pungkasnya (Humas-BATAN).

 

Jabar Jadi Daerah Berprestasi, Berikut Deretan Prestasi Pemda Jabar Sepanjang Desember 2020

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, Jawa Barat menjadi daerah berprestasi. Sepanjang Desember 2020 saja sederet prestasi penghargaan diraih Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar). Berbagai prestasi yang diraih Jabar tentu akan menjadi motivasi dan inspirasi baik bagi Pemda Jabar sendiri maupun pemda lainnya.

Berikut adalah sederet prestasi dan penghargaan yang diraih Pemprov Jabar sepanjang Desember 2020:

  1. Anugerah Provinsi Sangat Inovatif

Pemda Provinsi Jabar meraih anugerah Provinsi Sangat Inovatif dalam penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2020 di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (18/12/2020).

IGA 2020 sendiri diikuti oleh 34 pemda provinsi, 360 pemda kabupaten, dan 90 pemda kota di Indonesia. Selain itu, terdapat 14.897 inovasi yang hadir dalam IGA 2020. Jumlah tersebut meningkat 85 persen dari tahun sebelumnya yakni 8.014 inovasi.

Pemda Provinsi Jabar mengikutsertakan delapan inovasi dalam IGA 2020. Kedelapan inovasi tersebut dipaparkan secara langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil kepada dewan juri IGA 2020 melalui konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (4/11/2020)

  1. Top Digital award dari ITWORKS Magazine untuk visi dan implementasi terbaik digital government.

ItWorks Magazine memberikan Top Digital Implementation 2020 on Province Government. Penghargaan itu masuk kategori level 4 bintang.

Majalah itu juga memberikan penghargaan untuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebagai Top Leader on Digital Implementation 2020.

Penghargaan lain diberikan kepada Setiaji selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Top CIO on Digital Implementation 2020.

  1. Penghargaan dari Kemenhub terkait kerjasama KPBU untuk pelabuhan Patimban.

Pada 21 Desember 2020, Pemprov Jabar menerima penghargaan dari Kementerian Perhubungan terkait Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang.

  1. Penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pada 15 Desember 2020, Pemprov Jabar menerima penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait provinsi yang paling mengedepankan praktik berkeadilan ekonomi dan kemitraaan ekonomi yang melindungi usaha kecil sesuai sila-5 Pancasila.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih dua penghargaan sekaligus dalam KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Award 2020 atas kinerja dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan persaingan usaha dan pola kemitraan yang ideal.

Dua penghargaan itu untuk Kategori Kemitraan dengan kualifikasi Utama, dan Kategori Persaingan Usaha dengan kualifikasi Madya.

Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua KPPU RI Kurnia Toha kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Hotel Westin Jakarta, Selasa (15/12/2020).

  1. Penghargaan dari harian Bisnis Indonesia

Pemprov Jabar meraih penghargaan dari harian Bisnis Indonesia terkait kebijakan terbaik dalam pemulihan ekonomi melalui kebijakan investasi. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi tertinggi investasi selama pandemi Covid-19.

  1. Penghargaan 7 Best Asia Governors 2020.

pada 15 Desember 2020 memberitakan, Pemprov Jabar menerima penghargaan dari Asia Business Info. Ia termasuk tiga gubernur asal Indonesia yang mendapatkan penghargaan 7 Best Asia Governors 2020.

Kepala daerah lain yang menerima penghargaan yang sama adalah Naomichi Suzuki dari Hokkaido, Jepang, juga Mr. Hieu Van Le (Australia Selatan – Australia). Ada juga Mr. Lee Jae Myung dari Gyeonggi, Korea Selatan, dan Mr. Arief Muhammad Khan (Kerala, India).

  1. Penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi (KI) Pusat

Untuk yang ketiga kalinya Pemerintah Daerah Provinsi Jabar kembali mendapat anugerah penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi (KI) Pusat sebagai Badan Publik Informatif.

Penyerahan penghargaan itu diserahkan Komisioner Bidang Kelembagaan KI Pusat Cecep Suryadi kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil di halaman depan Gedung Sate, Kamis (3/12/2020), pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat tahun 2020.

Forum Pimpinan PTKIN Gelar Bakti Sosial Bantu Warga Jayapura Terdampak Covid-19

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) menggelar silaturahim dan bakti sosial di komplek warga Papua di Musholla Firdaus Asso, Angkasa, Jayapura, Minggu (27/12).

Bakti sosial dilakukan disela-sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Pimpinan PTKIN di IAIN Fattahul Muluk Papua yang berlangsung sejak 27 hingga 30 Desember 2020.

Ketua Forum Pimpinan PTKIN Babun Suharto mengungkapkan bahwa kehadiran para pimpinan forum PTKIN untuk membantu meringankan beban hidup dengan memberikan bantuan, utamanya yang terdampak secara sosial penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dikatakan Babun, forum pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai lembaga pemerintah juga bertanggung jawab dengan kondisi sosial yang dialami masyarakat. Karena itu, pihaknya mengaku terpanggil untuk membantu masyarakat yang merasakan dampak sosial dari Covid-19.

“Ini merupakaan bentuk kepekaan sosial kami sebagai instansi pemerintah yang juga ikut bertanggung jawab, setidaknya meringankan beban masyarakat akibat pandemi virus corona ini. Semoga solidaritas sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” terang Babun.

Menurutnya, perguruan tinggi harus peduli terhadap pemberdayaan masyarakat. Saat situasi seperti ini, peran dan kontribusi perguruan tinggi sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“PTKIN bukan perguruan tinggi yang berada di atas menara gading. Karena itu, kami bersama-sama dengan para Rektor dan Ketua STAIN melakukan silaturrahim dan gerakan solidaritas kepeduliaan kepada sesama,” ungkap Babun yang juga Rektor IAIN Jember.

Bakti sosial seperti itu juga diharapkan dapat dilanjutkan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang mengirimkan para mahasiswanya untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Papua. Menurut Babun, beberapa perguruan tinggi setiap tahun mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan KKN di Papua.

“Semoga komplek ini ke depan dapat menjadi warga binaan dan menjadi mitra dari kegiatan KKN Lintas Nusantara yang diikuti oleh beberapa PTKIN dengan tuan rumah IAIN Fattahul Muluk, Papua,” harap Babun.

Konsumsi BBM Gasoline Naik Signifikan Saat Libur Nataru 2021

Penulis
Sopyan
-
Konsumsi BBM Gasoline Naik Signifikan Saat Libur Nataru 2021

SuaraPemerintah.id – Tim Satgas Pengendalian dan Pemantauan Kelancaran Penyaluran BBM dan LPG Masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Satgas Naru) PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel dibentuk berdasarkan Surat Perintah Executive GM Regional Sumbagsel melalui Nomor Print 021/CT30200/2020-S0 tanggal 04 Desember 2020. Tim ini efektif tmt 07 Desember s/d 10 Januari 2021.

Dimasa Satgas Naru periode 7-24 Desember 2020, konsumsi BBM jenis Gasoline (Premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) naik sebesar 6% dibandingkan konsumsi normal harian bulan November 2020, yaitu dari 7.357 KL/hari menjadi 7.797 KL/hari. Sementara untuk BBM jenis Gasoil (Biosolar, Dexlite, Pertamina Dex) konsumsinya turun sebesar 1,3% dibandingkan konsumsi rerata normal harian November 2020, yaitu dari 4.776 KL/hari menjadi 4.714 KL/hari.

Terjadinya penurunan konsumsi BBM jenis Gasoil terjadi seiring dengan berkurangnya operasional kendaraan bermesin diesel yang mana di Indonesia  umumnya digunakan pada bus, truk, juga untuk keperluan industri. Sementara itu, terjadi peningkatan penggunaan kendaraan pribadi yang mengonsumsi BBM jenis Gasoline saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 ini.

Pjs. Unit Manager Communication, Relations & CSR MOR II Sumbagsel, Ujang Supriadi mengungkapkan, konsumsi tertinggi Gasoline terjadi pada produk Pertamax Turbo yang mencatat kenaikan sebesar 28,3%, yaitu dari 45 KL/hari menjadi 58 KL/hari, disusul oleh produk Pertamax yang mencatat kenaikan sebesar 18,7%, yaitu dari 661 KL/hari menjadi 785 KL/hari.

Untuk BBM Gasoil kenaikan tertinggi terjadi pada produk Pertamina Dex yang mencatatkan kenaikan sebesar 13,7%, yaitu dari 33 KL/hari menjadi 37 KL/hari.

“Kenyamanan saat berkendaraan menjadi hal yang utama sehingga masyarakat lebih memilih mengonsumsi BBM Berkualitas seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex”, tambah Ujang.

BBM Berkualitas mendukung performa mesin agar tetap prima  sehingga masyarakat nyaman berkendaraan. Selain itu, dapat menjaga ketahanan mesin dan ramah lingkungan.

Sementara itu, konsumsi LPG PSO periode 7-24 Desember 2020 mencatatkan kenaikan sebesar 2,5% dibandingkan konsumsi normal harian bulan November 2020, yaitu dari 1.783 MT/hari menjadi 1.827 MT/hari. Sementara itu, terjadi penurunan untuk NPSO sektor Rumah Tangga sebesar 0,8%, yaitu dari 183,8 MT/hari menjadi 182,3 MT/hari.

Satgas Naru Pertamina MOR II terus memantau, berkoordinasi dan melakukan pengawasan kelancaran penyaluran BBM dan LPG di wilayah kerja MOR II.

“Tim Satgas akan selalu melaksanakan antisipasi secara dini sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi peningkatan permintaan BBM dan LPG”, tutup Ujang.

Pertamina Siapkan Layanan SPBU Siap Siaga BBM dan LPG di Jalur Wisata Puncak

Penulis
Sopyan
-
Pertamina Siapkan Layanan Khusus Siap Siaga BBM dan LPG di Jalur Wisata Puncak

SuaraPemerintah.id – Pada momentum nasional Natal 2020 dan liburan Tahun Baru 2021, Pertamina memastikan layanan SPBU Reguler, Pertashop dan Layanan khusus siap siaga untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG di jalur Wisata Puncak bagi masyarakat yang akan berlibur.

Direktur Keuangan Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Arya Suprihadi, meninjau kesiapan SPBU Jalur Wisata, Pertashop dan layanan tambahan siap siaga dalam menghadapi penyediaan pasokan BBM dan LPG jelang puncak mudik pada akhir tahun 2020.

Dalam kunjungannya Arya Suprihadi didampingi Sales Area Manager Jakarta-Bogor-Depok Fanda Chrismianto dan Sales Area Manager Sukabumi-Cianjur Rainier Axel Gultom serta Tim Manajemen Pertamina Pemasaran Regional Jawa Bagian Barat

Lokasi pertama yang dikunjungi yakni Pertashop di Kalisuren, Tajurhalang, Bogor. Lokasi ini merupakan Pertashop yang pertama dibangun di Regional Jawa Bagian Barat. Selanjutnya rombongan meninjau SPBU 34.16120 Cibadak, Bogor. Disini rombongan melihat kesiapan terkait digitalisasi SPBU.

Lokasi terakhir yang dikunjungi yakni di SPBU 34.43226. Cimacan, Cianjur. Dalam kunjungan ini Rombongan memastikan kesiapan Satgas dalam rangka mengoptimalkan layanan tambahan yang disiapkan, diantaranya Mobile Storage hingga layanan pesan antar.

Khusus untuk wilayah Regional Jawa bagian Barat yakni Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat , menjelang akhir tahun beberapa titik jalur distribusi tersebut menjadi perhatian, apalagi  keberadaan jalur wisata Puncak selalu menjadi titik yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah.

Untuk itu, Pertamina Pemasaran Regional JBB telah menyiagakan sebanyak 2 Mobile Dispenser, 10 SPBU Modular, 53 SPBU Kantong, 17 Motorist Delivery Service dan 96 Pertashop yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Layanan ini di luar fasilitas SPBU, Agen dan Pangkalan LPG yang disiagakan Pertamina selama masa mudik ini yakni sebanyak 338 SPBU, 1049 Agen LPG PSO, 178 Agen LPG Non PSO Siaga, dan 6413 Pangkalan LPG.

Direktur Keuangan Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Arya Suprihadi menjelaskan Pertamina memastikan SPBU Regular maupun SPBU Modular melayani konsumen yang telah memulai perjalanan liburan Natal dan tahun baru yang juga bertepatan dengan liburan sekolah.

“Layanan SPBU telah siap dengan pasokan dalam kondisi yang cukup, termasuk mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan pasca puncak akhir tahun,” ujarnya.

Arya menambahkan selain kesiapan layanan SPBU, Pertamina juga telah mengantisipasi kondisi darurat bila terjadi kemacetan baik di jalur tol maupun di jalur non tol dengan menyiagakan tim motorist.

Menurutnya, tim motoris siap siaga 24 jam dan akan bekerja menerobos kemacetan untuk mengantarkan BBM kemasan kepada konsumen yang membutuhkan.

“Mereka sudah terlatih untuk mengantar BBM Kemasan secepat mungkin agar kendaraan yang kehabisan BBM dapat melanjutkan perjalanan hingga ke tempat tujuan,” imbuh Arya.

Sebagai BUMN yang berperan dalam penyediaan energi nasional, Pertamina selalu berupaya memberikan layanan terbaik dan terus meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen.

Kepada pengendara yang ditemui di SPBU, Arya mengingatkan agar bila membutuhkan informasi tentang lokasi SPBU atau ada kendala di perjalanan bisa menghubungi Pertamina Call Center 135. Untuk memudahkan, masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi My Pertamina di gadget masing-masing.

Saat ini, masyarakat pun dapat bertransaksi di SPBU sekalipun tanpa membawa uang cash dengan beragam promo menarik menggunakan Link Aja yang sudah terhubung dengan aplikasi My Pertamina.

1...4,5984,5994,600...4,867Halaman 4,599 dari 4,867