Beranda blog Halaman 4606

Kemenag Terbitkan 3 Peraturan Menteri Agama Tentang Pesantren

Penulis
wicaksono
-
Kemenag Terbitkan 3 Peraturan Menteri Agama Tentang Pesantren

SuaraPemerintah.id – Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan tiga Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pesantren. Regulasi tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang No 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

“Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang, akhirnya tiga PMA yang mengatur tentang pesantren bisa diterbitkan Kementerian Agama. Ketiga PMA ini telah ditandatangani oleh Menteri Agama Fachrul Razi  pada 30 November 2020,” terang Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, di Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Ketiga regulasi tersebut adalah PMA No 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (diundangkan pada 3 Desember 2020), PMA No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (diundangkan pada 30 November 2020), dan PMA No 32 tahun 2020 tentang Ma’had Aly (diundangkan pada 3 Desember 2020).

Menurut Waryono, penyusunan ketiga PMA ini telah melalui beberapa serial pembahasan, utamanya dengan kalangan pesantren dan ormas Islam.

Selain itu, telah digelar juga tiga kali uji publik hingga akhirnya dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

PMA tentang Pendirian Pesantren, jelas Waryono, antara lain mengatur klasifikasi pesantren, terdiri atas pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan Muallimin, atau pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Ketiga jenis pesantren ini dapat didirikan oleh perorangan, yayasan, ormas Islam, atau masyarakat.

“Pesantren harus didirikan atau dimiliki oleh umat Islam, baik yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, ormas, maupun masyarakat,” tegas Waryono.

“Pendirian pesantren wajib berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin dan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika,” sambungnya.

Hal lain yang harus dipenuhi dalam pendirian lembaga pendidikan keagamaan khas Indonesia ini adalah unsur pesantren.

“Penyelenggaraan pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit: kiai, santri mukim, pondok atau asrama, masjid atau musala, dan kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin,” jelasnya.

Tentang PMA Pendidikan Pesantren, Waryono menjelaskan bahwa regulasi ini antara lain mengatur tentang jalur, jenjang, dan bentuk pendidikan pesantren.

Ada dua jalur pendidikan pesantren, yaitu: pendidikan formal dan atau nonformal. Pendidikan formal dilaksanakan dalam jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dalam bentuk satuan Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal, dan Ma’had Aly.

“Pendidikan pesantren jalur non formal diselenggarakan dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning dan bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum,” jelasnya.

Ma’had Aly diatur secara khusus dalam PMA 32 tahun 2020. Ma’had Aly adalah pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren.

Ma’had Aly mengembangkan kajian keislaman sesuai kekhasan pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

“Ma’had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana atau marhalah ula, magister atau marhalah tsaniyah, dan doktor atau marhalah tsalisah,” terang Waryono.

“Semoga terbitnya tiga PMA ini menjadi momentum, tidak hanya terkait rekognisi, tapi juga penguatan dan pemberdayaan pesantren di masa yang akan datang,” tandasnya.

Implementasi Vaksinasi Diharapkan Mulai Pertengahan 2021

Penulis
Sopyan
-
Implementasi Vaksinasi Diharapkan Mulai Pertengahan 2021

SuaraPemerintah.id – Wabah Covid-19 diprediksi masih akan menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia di tahun 2021. Namun pemerintah optimistis hal tersebut mampu diatasi melalui berbagai upaya, termasuk dengan menghadirkan vaksin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa meskipun vaksin bukanlah senjata pamungkas, namun paling tidak mampu meringankan upaya menaklukkan wabah Covid-19.

“Di 2021 ini saya kira masih remang-remang. Kuncinya ada di vaksin dan kita harapkan pertengahan tahun bisa dilakukan,” ujarnya saat wawancara virtual bersama Kompas TV, Senin (21/12).

Namun demikian, Muhadjir menyatakan bahwa pertengahan tahun merupakan proyeksi moderat. Bisa jadi, menurutnya, implementasi vaksinasi baru akan dilakukan akhir tahun depan atau mungkin dengan optimisme di awal tahun..

“Untuk awal tahun sepertinya belum bisa karena kita masih menunggu emergency used authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” lanjut Muhadjir.

Dijelaskan bahwa saat ini rencana rencana implementasi vaksin memang masih berproses. Nantinya, izin resmi dari BPOM yang akan menentukan kapan dan bagaimana vaksinasi dapat dilakukan.

“Kalau ini (implementasi vaksinasi) nanti bisa berjalan, saya kira kita bisa mulai membenahi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kebudayaan yang selama pandemi ini kita ketahui mengalami keterhambatan,” tuturnya.

Sembari menunggu vaksin, terang Menko PMK, pemerintah terutama kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK juga tengah melanjutkan upaya pembangunan manusia dan kebudayaan melalui berbagai program prioritas.

Muhadjir menyebutkan beberapa diantaranya yaitu program penanganan stunting. Pasalnya, saat ini angka stunting di Indonesia masih di angka 27,4% sementara presiden menargetkan penurunan stunting hingga 14% di tahun 2024.

“Penanganan stunting ini akan menjadi salah satu fokus kita di 2021 karena dampaknya sangat besar terhadap pembangunan kualitas SDM, terutama saat mereka memasuki angkatan kerja. Selain juga tentu kita akan menangani juga yang lainnya seperti masalah penyakit yang tidak kalah berbahaya seperti Tb, demam berdarah, atau bahkan gangguan kejiwaan, semua akan kembali kita fokuskan penanganannya di 2021,” jelas Menko PMK.

Akan tetapi, menurut Muhadjir, yang juga paling penting dan menjadi kekuatan dalam pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu sifat gotong-royong dari masyarakat. Hal itulah yang diyakini akan mampu membawa Indonesia siap menghadapi tantangan di 2021.

“Saya setuju dengan Bung Karno bahwa gotong royong adalah suatu esensi dari pengamalan pancasila. Visi persatuan, musyawarah, apalagi keadilan itu ada di gotong royong. Itulah yang sebetulnya bisa menjadi modal bagi kita untuk mewujudkan Indonesia maju,” pungkasnya.

Sambut Hari Ibu, TP PKK Kabupaten Kudus Gelar Rapid Test Antigen Gratis

Penulis
Sopyan
-
Sambut Hari Ibu, TP PKK Kab.Kudus Gelar Rapid Test Antigen Gratis

SuaraPemerintah.id – Dalam rangka Peringatan Hari Ibu 2020, Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kudus menggelar rapid test antigen gratis, yang diikuti 50 orang kaum perempuan di UPT Puskesmas Wergu Wetan, Senin (21/12/2020).

Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Kudus Mawar Hartopo menyampaikan, kegiatan rapid test antigen gratis merupakan tindak lanjut dari arahan TP PKK Pusat. Di mana, peringatan hari ibu tahun ini dimaknai untuk mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19 dari tingkat keluarga.

Menurutnya, kaum perempuan dipercaya mempunyai peran vital dalam menjaga kesehatan keluarga dengan mengajarkan budaya hidup bersih dan sehat.

“Sebagai ibu rumah tangga, mari menjadi yang paling vokal mengajak hidup bersih dan sehat demi kesehatan keluarga. Apalagi sekarang untuk mencegah wabah dalam klaster keluarga,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Mawar mengajak ibu-ibu untuk tidak henti-hentinya mengingatkan keluarga dalam kedisiplinan protokol kesehatan 3M. Yakni, dengan memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak serta hindari kerumunan.​

“Keluar rumah harus pakai masker, makan di luar boleh tapi hendaknya dibungkus saja. Kalau masker kain tiap empat jam harus ganti, maka minimal harus sedia dua masker setiap berpergian,” tuturnya.

Antisipasi Penularan Covid-19, Wisata Banten Ditutup Saat Liburan Tahun Baru

Penulis
Rudi Sukmana
-
Wisata Banten Ditutup Saat Liburan Tahun Baru

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi Banten meminta objek wisata di wilayahnya ditutup saat libur tahun baru 2021. Hal itu dalam rangka untuk mengantisipasi kerumunan massa dan berpotensi adanya penularan COVID-19.

Diketahui, hampir seluruh destinasi wisata terutama yang berada di daerah pesisir pantai menjadi tujuan para wisatawan terutama pada saat merayakan malam pergantian tahun.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Agus Setiawan mengatakan, Pemprov Banten telah mengirimkan surat terkait penutupan lokasi wisata kepada pemerintah kabupaten/kota, namun bersifat imbauan. Sebab, menurut Agus, pelaksana teknis berada di bupati dan wali kota.

“Agar kabupaten/kota rapat koordinasi dengan instansi terkait libur Natal dan tahun baru,” kata Agus Setiawan saat dikonfirmasi, Senin (21/12/2020).

Jika pun objek wisata Banten dibuka, dia meminta agar pengelola wisata dan perhotelan di daerah pesisir harus bisa menjamin protokol kesehatan berjalan dengan baik. Jika terjadi kerumunan pemerintah daerah bisa kena sanksi.

Namun, pihaknya menegaskan tidak akan mengeluarkan izin keramaian saat libur akhir tahun.” kalau ada keramaian kan bisa dibubarkan oleh petugas,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al-Muktabar mengatakan, Gubernur Banten Wahidin Halim telah memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya sejak 20 Desember hingga 18 Januari 2021.

Situasi meskipun mau vaksin, tapi tren secara nasional masih mengalami peningkatan akhirnya bapak gubernur mengambil keputusan untuk kita perpanjang,” katanya.

Tim Paduan Suara Jakarta Youth Choir Raih Prestasi di Consorco Corale Internazionale Roma 2020

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Tim paduan suara Jakarta Youth Choir yang merupakan binaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta raih prestasi di ajang Consorco Corale Internazionale Roma 2020.

Kepala Dispora DKI Jakarta, Achmad Firdaus merasa bersyukur dan bangga atas prestasi yang diraih Jakarta Youth Choir. Prestasi tersebut menjadi salah satu semangat dan teladan bagi anak-anak muda Jakarta untuk terus kreatif dan berprestasi walaupun dalam situasi pandemi.

“Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan anak-anak muda di Ibu kota untuk berkarya dan mengharumkan tidak hanya Jakarta, tapi juga Indonesia di kancah internasional,” ujarnya, Selasa (22/12).

Sementara itu, Founder dan Pembina Jakarta Youth Choir yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda Dispora DKI Jakarta, Ponirin Ariadi Limbong menambahkan, Consorco Corale Internazionale Roma 2020 berlangsung secara virtual 19-20 Desember 2020.

“Kompetisi ini diikuti 40 paduan suara dari 14 negara yakni, Italia, Rusia, Polandia, Hungaria, Colombia, Kuba, Ukrania, Belarus, Perancis, Belgia, Jerman, Bulgaria, Slovakia dan Indonesia,” terangnya.

Limbong menjelaskan, Jakarta Youth Choir berhasil memenangi grand prix dan menjadi juara dalam empat dari enam kategori yang dilombakan. Sementara, untuk kategori lainnya berhasil keluar sebagai runner up dan 2nd runner up.

“Medali emas kita dapat dari empat kategori yakni, kategori Tradizional Music, Choreographic Folklore, Polyphonic, Music Male Choir dan Pop-Modern-World Fussion. Prestasi ini disempurnakan dengan meraih kategori utama atau Grand Prix Winner dengan nilai 29,5 dari total 30 poin,” urainya.

Untuk diketahui, berikut prestasi Jakarta Youth Choir di Consorco Corale Internazionale Roma 2020;

1. Category Winner of Tradizional Music

2. Category Winner of Choreographic Folklore

3. Category Winner of Polyphonic Music Male Choir

4. Category Winner of Pop-Modern-World Fussion

5. The 1st Runner Up of Polyphonic Music Youth Choir & Ensamble

6. The 2nd Runner Up of Polyphonic Music Mixed Choir & Ensamble

7. Grand Prix Winner of Consorco Corale Internazionale Roma 2020.

 

Gandeng KemenkopUKM, Pertamina Ajak Koperasi menjadi Mitra Pertashop

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  Pertamina menggandeng Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) untuk mempercepat penambahan outlet Pertashop di pelosok daerah.

Sinergi Pertamina dan KemenkopUKM ini tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, di Jakarta, Senin (21/12).

Dari kerjasama ini nantinya KemenkopUKM akan memberdayakan Koperasi dan UMKM dalam distribusi minyak, gas, serta energi terbarukan. Kerja sama ini untuk mempercepat pemerataan energi di seluruh penjuru negeri melalui pembangunan Outlet Pertashop.

MenkopUKM Teten Masduki optimistis bahwa sinergi seperti ini merupakan salah satu cara terbaik untuk mewujudkan kehadiran pemerintah bagi masyarakat.

Melalui Nota Kesepahaman ini, Teten Masduki memastikan jaringan Koperasi dan UMKM di seluruh daerah di Indonesia siap menjadi mitra strategis pengelola Outlet Pertashop.

“Sinergi seperti ini harus digencarkan. Di satu sisi, pemerataan energi yang menjadi tugas dan amanah Pemerintah melalui Pertamina dapat tercapai lebih cepat dan tepat. Di sisi lain, kami akan menggerakkan ekonomi masyarakat, ekonomi daerah. Jadi, manfaatnya tidak hanya energi ini dirasakan di seluruh Indonesia, namun dalam prosesnya memberdayakan dan memberikan nilai tambah bagi perangkat daerah. Dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara holistik,” jelas Teten.

Teten menyebutkan setidaknya sebanyak 86,6% koperasi di sektor riil berpeluang membangun kemitraan dengan Pertamina, baik itu untuk program Pertashop maupun pengembangannya di kemudian hari.

Kerja sama ini juga membantu jaringan anggota Koperasi maupun pelaku UMKM di seluruh Indonesia menjadi lebih mudah mendapatkan akses energi untuk mendukung kegiatan usaha.

“Seperti para nelayan di seluruh wilayah Indonesia yang membutuhkan program pemerataan energi, terdapat sekitar 1.973 unit koperasi nelayan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, belum semua mudah mengakses BBM untuk perahunya. Ini juga berpeluang untuk menjadi bagian dari perluasan program kemitraan pembangunan Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) yang sudah dimulai selama ini. Kami KemenkopUKM juga akan memastikan dan memonitor seluruh koperasi yang ditugaskan sebagai mitra pengelola Outlet Pertashop harus menjalankan amanahnya sebaik mungkin agar manfaatnya dapat segera terasa di masyarakat,” kata Teten.

Teten berharap Nota Kesepahaman ini menjadi langkah awal bagi kemajuan Koperasi dan UMKM sebagai mitra strategis menjamin ketersediaan energi di Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina sebagai BUMN mempunyai tanggung jawab, untuk menyediakan BBM dan LPG di seluruh pelosok Tanah Air.

Oleh karena itu, Pertamina membuat Program One Village One Outlet (OVOO), yang juga bagian dari upaya Pertamina dalam memastikan availability dan accessibility BBM di seluruh wilayah Indonesia, layaknya program BBM Satu Harga.

Menurut Nicke, Pertamina menargetkan membangun 40.000 Pertashop hingga tahun 2024 dan mulai tahun depan ditargetkan akan dibangun 10.000 Pertashop per tahun. Karena itu, penting untuk kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM).

Sebelumnya kerja sama juga dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

“Dengan UMKM ikut terlibat dalam distribusi BBM Non Subsidi, ini memperlihatkan bahwa UMKM sudah naik kelas, tidak lagi masuk kategori masyarakat miskin yang menerima subsidi oleh Pemerintah. Ini sekaligus untuk memberikan edukasi sampai ke masyarakat desa agar menggunakan BBM ramah lingkungan,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan, sesuai dengan UU BUMN, Pertamina mendapat tugas tidak hanya mencari profit semata, tetapi juga harus melakukan pembinaan UMKM dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kerja sama ini sangat tepat, mengingat lebih 90 persen tenaga kerja terserap di UMKM dan UMKM memberikan kontribusinya lebih dari 60% ke PDB nasional,” pungkas Nicke.

Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina skala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non Subsidi, Elpiji Non Subsidi, pelumas, dan produk Pertamina ritel lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain.

Pertashop menyediakan produk Pertamax dengan harga yang sama dengan di SPBU reguler. Outlet Pertashop menawarkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraannya tanpa harus berkendara jauh ke SPBU.

Liburan Nataru ke Puncak Wajib Bawa Rapid Test

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Tidak seperti tahun sebelumnya, tahun ini wisatawan yang ingin liburan Natal dan tahun baru (Nataru) ke puncak wajib membawa hasil rapid test. Hal tersebut tercantum di dalam seruan yang diedarkan Bupati Bogor.

Di dalam Surat Seruan Bupati Bogor Tentang Pengendalian COVID-19 Selama Libur Natal dan Tahun Baru Nomor 423 Tahun 2020 mewajibkan seluruh wisatawan yang melancong ke Puncak dan tempat wisata lain di Bogor saat libur Natal dan tahun baru untuk menunjukan hasil rapid test antigen. Peraturan ini berlaku selama liburan Nataru sejak tangal 21 Desember hingga 8 Januari 2021.

Bupati Bogor Ade Yasin Munawaroh mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menyambut libur Natal dan tahun baru (nataru) di tengah pandemi virus Corona.

“Khusus bagi wisatawan yang akan berkunjung liburan ke tempat wisata dan atau menginap di hotel/resort/cottage di wilayah puncak dan Kabupaten Bogor agar menunjukkan hasil rapid tes antigen yang masih berlaku paling lama 3X24 jam sebelum kedatangan,” tulis Ade di dalam seruan yang diedarkan.

Ade Yasin juga menyerukan agar masyarakat diminta untuk tetap berada di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah, kecuali untuk kepentingan mendasar atau mendesak.

“Setiap orang, pelaku usaha, pengelola/penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktifitas selama libur hari raya Natal dan tahun baru 2021, wajib melaksanakan protokol kesehatan, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun,” tulisnya.

Selain itu, Pemkab Bogor juga melarang menyelenggarakan perayaan malam pergantian tahun 2021 baik di dalam maupun di luar ruangan.

“Melarang menggunakan/menjual, petasan, kembang api, terompet dan sejenisnya. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola/penanggungjawab tempat dan fasilitas umum di Bogor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan disanksi sesuai aturan berlaku,” katanya.

Di dalam seruan tersebut juga tertulis bahwa khusus tanggal 24 Desember sampai dengan 27 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021, bagi individu/keluarga mengurangi aktivitas di luar rumah, kecuali untuk melaksanakan kegiatan ibadah, pemenuhan kebutuhan mendasar dan atau mendesak. Serta pelaku usaha menerapkan batas jam operasional paling lama pukul 19.00 WIB.

Libur Nataru, BNI Aktifkan 201 Outlet Pada Dua Periode Waktu

Penulis
Sopyan
-
Libur Nataru, Cabang BNI Aktifkan 201 Outlet Pada Dua Periode Waktu

SuaraPemerintah.id – Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kian dekat. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) tetap mengaktifkan secara terbatas 201 kantor cabang agar masyarakat yang masih memerlukan transaksi keuangan dapat terlayani selama masa liburan tersebut. Dengan layanan ini, momentum nasabah bersama keluarga dan orang – orang terdekat selama berlibur tetap hangat dan tetap peduli dengan protokol kesehatan.

BNI melaksanakan operasional terbatas pada dua periode waktu, yaitu Pertama, pada tanggal 24 – 25 Desember 2020. Pada saat ini, terdapat 24 outlet yang tetap beroperasi secara terbatas, yaitu melayani setoran Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina dan Pembayaran Pajak. Pelayanan tersedia mulai pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat.

Periode Kedua, pada tanggal 31 Desember 2020. BNI membuka 201 kantor cabang untuk memberikan layanan beberapa transaksi, yaitu setoran, penarikan tunai maksimal Rp 25 juta per rekening, pemindahbukuan rekening BNI, setoran BBM Pertamina, setoran pajak, maintenance rekening tabungan atau pinjaman, kegiatan kredit, hingga aktivasi e-channel. Pelayanan tersedia mulai pukul 09.00 hingga 15.00 waktu setempat.

Khusus pada tanggal 1 Januari 2020, BNI menutup seluruh kantor cabangnya karena bertepatan dengan hari Libur Tahun Baru. Namun, transaksi tetap dapat menggunakan jaringan layanan digital BNI. Seluruh outlet BNI akan kembali beroperasi normal pada tanggal 28, 29, dan 30 Desember 2020 serta 4 Januari 2021.

Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir menuturkan, BNI tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat pada saat memberikan pelayanan, termasuk selama operasional terbatas. Protokol Kesehatan yang dijalankan antara lain menerapkan social distancing baik di front liner maupun di back office dengan penyesuaian work station termasuk signage untuk antrian nasabah, pembatasan bench dan penyediaan hand sanitizer, masker, dan sarung tangan bagi front liner.

“Kami juga melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di luar jam kerja, baik untuk ruang kerja maupun di lokasi ATM. Kami terus mendorong nasabah agar bertransaksi menggunakan seluruh digital channel yang dimiliki oleh BNl,” ungkap Ronny di Jakarta, Senin 21 Desember 2020.

Untuk kebutuhan uang tunai, BNI juga menyiapkan sebesar Rp14,5 triliun. Ketersediaan uang tunai tersebut telah memperhitungkan kebutuhan dana tunai masyarakat, selama masa liburan Panjang nanti.

KemenPUPR Tingkatkan Kemantapan Jalan Nasional Pantura Jateng-DIY

Penulis
Sopyan
-
KemenPUPR Tingkatkan Kemantapan Jalan Nasional Pantura Jateng-DIY

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kemantapan jalan nasional Pantai Utara (Pantura) di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan kondisi jalan bertujuan memperlancar konektivitas di jalur yang merupakan urat nadi transportasi dan logistik, disamping jalur Pantai Selatan (Pansela) Jawa dan Jalan Tol Trans Jawa.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan konektivitas antar wilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien. Dengan konektivitas yang semakin baik, diharapkan perekonomian wilayah meningkat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, telah menurunkan lebih dari 1.000 personil untuk melakukan penutupan lubang-lubang pada jalan nasional pantura di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta akibat tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir.

“Kami sudah mengidentifikasi ada lima ruas jalan nasional yang mengalami pertumbuhan lubang secara luar biasa. Kami sudah turunkan tim untuk pelakukan penambalan secara cepat,” ucap Hedy usai menjadi narasumber Webinar Nasional Konektivitas Prasarana Jalan Untuk Kesejahteraan Bangsa di kawasan wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Senin (21/12/2020).

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY Satrio Sugeng Prayitno menerangkan lima ruas jalan nasional yang akan dilakukan penambalan cepat tersebut yaitu Pemalangan-Pekalongan-Batang-Pelen, Semarang-Kudus-Lasem, Ketanggungan, Lingkar Sumpiuh dan Wangon.

“Penanganan tersebut memang masih bersifat sementara yaitu dengan penutupan lubang. Sementara untuk perbaikan permanen akan dilakukan setelah musim hujan usai,” ujar Satrio.

Ditambahkan Satrio, BBPJN Jateng-DIY menugaskan 350 orang pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) I, 180 orang pada Satker PJN II dan 200 orang pada Satker PJN III di wilayah Jateng dan sementara sisanya 170 orang pada wilayah DIY. Kegiatan preservasi jalan dan jembatan di Tahun Anggaran 2020 terus dilaksanakan setiap hari sejak terkontrak pada Bulan Januari 2020 dengan total panjang penanganan 96,29 km.

Satrio mengungkapkan, total penanganan tambal lubang yang telah dilakukan sejak bulan Januari 2020 sebanyak 5.493 lubang.

Hingga akhir tahun menurutnya akan ada 3 tim sapu lubang yang diterjunkan setiap hari untuk menangani lubang jalan yang masih tersisa dengan patching modul, 2 tim bertugas untuk menangani lokasi-lokasi rutin dan 1 tim ditempatkan di lokasi lingkup efektif rehabilitasi mayor di Lingkar Pemalang dengan rata-rata penggunaan aspal CAP mencapai 40 ton atau 4 dump truck.

Selain penanganan lubang, beberapa waktu lalu tim BBPJN Jateng-DIY juga telah menangani beberapa titik longsoran yang cukup banyak seperti di KM 57+300, KM 60+800, KM 68+400, KM 84+600, KM 88+300 di Kabupaten Batang dengan pekerjaan perbaikan pasangan batu. Kegiatan lainnya seperti pengendalian tanaman (rumput liar) di ruang milik jalan (median, bahu jalan) juga terus dikebut dengan menerjunkan 54 orang yang terbagi dalam 5 tim di 5 lokasi yang berbeda.

Pada tahun anggaran 2020, untuk lingkup efektif rehabilitasi mayor jalan telah ditargetkan sepanjang 7,57 km, namun demikian karena realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 ini sebagian pelaksanaannya dimundurkan ke tahun anggaran 2021.

Raih Predikat WBK, Kemendag Komitmen Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah

Penulis
Sopyan
-
Raih Predikat WBK, Kemendag Komitmen Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah

SuaraPemerintah.id – Sebanyak tiga unit Eselon II Kementerian Perdagangan berhasil mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dalam Program Zona Integritas yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Obudsman RI.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam acara penganugerahan penghargaan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Tahun 2020 kepada unit-unit kerja di Kemendag hari ini, Senin (21/12), di Bogor, Jawa Barat.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga.
Menurut Mendag Agus, penghargaan predikat WBK ini adalah yang pertama diraih Kemendag.

WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi kriteria kinerja pelayanan yang baik, serta didukung dengan integritas pegawai yang tinggi.

Tiga unit Eselon II yang mendapatkan predikat WBK yaitu Direktorat Metrologi dan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu pada Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN); serta Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia pada Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN).

“Saya sangat mengapresiasi keberhasilan ini. Dengan diperolehnya predikat WBK oleh tiga unit di Kemendag, ini berarti masih ada ruang perbaikan bagi unit pelayanan publik lainnya di lingkungan Kemendag dan ini menjadi tugas kita bersama agar tata kelola pemerintahan kita menjadi lebih baik lagi. Implementasi tata kelola yang baik ini harus dilakukan hingga ke unit terkecil,” ujar Mendag Agus.

Mendag Agus meyakini, dengan diimbangi pelaksanaan tata kelola yang baik, bersih, dan
berkualitas, target-target kinerja Kemendag seperti menjaga neraca perdagangan surplus,
meningkatkan ekspor nonmigas, menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, serta menyukseskan perundingan perdagangan internasional akan tercapai lebih optimal.

Perbaikan tata kelola pemerintahan juga diharapkan dapat mempertahankan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kemendag tetap wajar tanpa pengecualian (WTP), indeks reformasi birokrasi (RB) meningkat, serta peraih WBK semakin bertambah pada tahun berikutnya.

“Hal ini guna memastikan berbagai target kinerja Kemendag dapat kita capai dengan transparan dan akuntabel, serta berdampak nyata bagi pemulihan ekonomi Indonesia,” lanjut Mendag Agus.

Mendag Agus juga mengapresiasi Tim Inspektorat Jenderal yang telah melakukan pendampingan terhadap unit-unit kerja dalam proses evaluasi zona integritas sehingga Kemendag tahun ini memperoleh predikat WBK.

Selanjutnya, Mendag Agus mengharapkan agar Inspektorat Jenderal terus mengawal implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di Kemendag dan fokus pada
upaya-upaya pencegahan. Hal ini mengingat target kinerja Kemendag yang cukup tinggi.

Pelaksanaan Wilayah Tertib Administrasi di Kemendag Komitmen Kemendag untuk terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkualitas dilaksanakan dengan membangun Wilayah Tertib Admintrasi (WTA).

Program WTA menjadi instrumen untuk menjaga tata kelola pemerintahan di Kemendag. Evaluasi WTA dilakukan terhadap unit-unit kerja di Kemendag setiap tahunnya oleh Inspektorat Jenderal Kemendag untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik, bersih, dan berkualitas.

Dalam menjaga WTA di lingkungan Kemendag, Inspektorat Jenderal Kemendag bertindak sebagai katalisator yang selalu mendampingi, mengawasi, dan memberikan saran-saran perbaikan kepada unit-unit di Kemendag untuk terus memperkuat pengendalian internal dan memastikan setiap kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Mendag Agus sangat menekankan untuk senantiasa berhati-hati dalam penggunaan anggaran negara.

“Secara khusus saya meminta seluruh unit kerja agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Pastikan setiap rupiah yang dibelanjakan berkontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Berbagai kegiatan, subkegiatan, ataupun komponen kegiatan harus mampu memberikan dampak bagi peningkatan perdagangan yang pada akhirnya mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko menambahkan, secara umum implementasi tata kelola pemerintahan di Kemendag sudah menuju kondisi yang menggembirakan, dan Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawas internal akan terus menerus melakukan pengawasan dan pendampingan sampai unit terkecil.

“Kami berharap di tahun mendatang seluruh unit kerja dapat memenuhi kriteria predikat WTA dan tentunya dapat menambah unit yang memperoleh predikat WBK di Kemendag. Kami, di Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk menjalankan seluruh tugas yang diamanatkan kepada kami,” ujar Didid.

Selanjutnya, Mendag Agus mengharapkan Itjen bisa terus berperan sebagai mitra strategis bagi unit kerja.

“Pastikan unit kerja mampu melakukan tindakan korektif jika masih ditemui kesalahan dan
fungsikan Inspektorat Jenderal sebagai konsultan bagi unit kerja. Semoga kinerja Kemendag senantiasa lebih baik,” pungkas Mendag Agus.

1...4,6054,6064,607...4,867Halaman 4,606 dari 4,867