Beranda blog Halaman 4605

Menag Harap Dai di Indonesia Bina Akhlak Umat dengan Pertahankan Keberagaman

Penulis
Sopyan
-
Menag Harap Dai di Indonesia Bina Akhlak Umat dengan Pertahankan Keberagaman

SuaraPemerintah.id – Menteri Agama Fachrul Razi berharap para Dai tetap mempertahankan keberagaman dalam dakwahnya di Indonesia. Keberagaman menurut Menag, menjadi warna dan ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata dunia. 

Harapan ini disampaikan Menag saat berbincang tentang Penguatan Dai di Indonesia bersama Perwakilan Pengurus Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta. Lebih lanjut Menag berharap sikap arif terhadap keberagaman ini dapat dimiliki Dai dalam perannya sebagai ujung tombak pembinaan akhlak umat di Indonesia.

“Keberagaman ini hal yang unik.Keberagaman dalam sistem pemerintahan yang demokrasi. Kami mendorong semua untuk berbicara tentang toleransi, kerukunan, moderasi beragama,” kata Menag, Selasa (22/12).

Menag pun mendukung rencana DDII untuk melakukan serangkaian program Penguatan Dai di Indonesia. Mulai dari penempatan dan pembinaan dai hingga penyiapan sarana-sarana dakwah. “Kita berharap DDII juga bisa bersinergi dengan para penyuluh Kementerian Agama agar pembinaan yang dilakukan dapat maksimal,” tutur Menag.

Sementara Sekretaris Umum DDII Avid Solihin menyampaikan  maksud kedatangannya guna memperoleh rekomendasi Menag terkait program yang akan dijalankan. “Ke depan kita fokus menyiapkan kader Dai. Rekomendasi Kementerian Agama ini untuk memperlancar hubungan kita untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional,” kata Avid.

Avid Solihin berharap dengan diterbitkannya rekomendasi ini, DDII legal, diakui keberadaan nya dan dapat bersinergi dengan penuh dengan pemerintah Republik Indonesia.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) merupakan tempat berkumpul para ulama. Berdiri sejak 1967 oleh mantan Perdana Menteri Mohammad Nasir ini banyak memberikan kontribusi dalam pembinaan umat di Indonesia dengan tagline membangun dan membina Indonesia dengan dakwah. Dengan program “Dai datang desa terang, Dai datang desa rindang dan Dai datang perbatasan tenang”.

Menag Ajak Dai Muda Gelorakan Semangat Dakwah Salam dan Rahmat

Penulis
Sopyan
-
Menag Ajak Dai Muda Gelorakan Semangat Dakwah Salam dan Rahmat

SuaraPemerintah.id – Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa semangat dakwah Nabi Muhammad Saw adalah salam (damai) dan rahmat (kasih sayang). Untuk itu, Menag mengajak para dai muda untuk meneladani dan menggelorakan semangat dakwah Nabi.

“Dakwah seperti ini perlu diarusutamakan. Islam yang damai dan menenangkan perlu didakwahkan,” terang Menag saat berbicara pada Peringatan Hari Lahir ke-24 Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia dan FKDMI Award 2020 di Pusdiklat Ciputat, Tangsel, Selasa (22/12).

Kegiatan ini mengangkat tema: “Ngaji Kebangsaan dan Resepsi Kebangkitan: Meneguhkan Dakwah Wasathiyah Rahmatan lil Alamin”

Hadir, Ketua FKDMI M Nur Huda beserta jajarannya, dan Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Aziz. Kegiatan ini diikuti para dai muda perwakilan FKDMI di wilayah Jabodetabek.

“Saya mengajak FKDMI menghadirkan kembali nilai dan semangat dakwah nabi yang penuh kasih dan damai, santun dan manusiawi, mengajak bukan membentak, mengkonstruksi bukan mendekonstruksi, serta menyatukan bukan memporakporandakan,” pesan Menag.

Menurut Menag, kehadiran Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak dan menebar rahmat. Misi ini menjadi substansi ajaran Islam. Nabi menegaskan bahwa keimanan dan keislaman seseorang juga ditentukan seberapa besar dia mampu menebarkan kasih sayang, kedamaian dan kemaslahatan bagi sesama.

“Orang Islam terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama,” ujarnya.

“23 tahun berdakwah, Nabi tidak keluar dari semangat salam dan rahmat. Bahkan, dalam situasi perang sekalipun, prinsip ini dipegang teguh. Orang yang tidak bisa menyayangi, tak akan disayangi,” sambungnya menyitir pesan Nabi.

Menag menambahkan, Nabi dalam dakwahnya juga sering mendapat serangan. Tapi Nabi tidak membalas perilaku keburukan dengan keburukan, melainkan dengan kasih sayang. “Saat Fathu (penaklukkan) Makkah, Nabi justru membebaskan semua penduduk Makkah,” terangnya.

Menag berharap FKDMI menjadi pelopor dan motor penggerak dakwah yang menyejukkan dan mengasikkan. Umat perlu diberi pencerahan agar dapat menatap dan menata masa depan lebih baik. “Dakwah santun, umat cerdas, Indonesia maju,” tutup Menag.

Ketua FKDMI M Nur Huda dalam laporannya menyampaikan bahwa anggota FKDMI umumnya adalah penyuluh agama Non PNS. Mereka menjadi ujung tombak FKDMI dalam dakwah Islam rahmatan lil alamin, termasuk ujung tombak Kemenag juga di daerah dalam memberikan pemahaman dan menguatkan moderasi beragama.

“Kami sering bersinergi dengan BNPT dalam penguatan pemahaman Islam rahmatan lil alamin,” tandasnya.

Dukung Akses Informasi Pariwisata, Dinas Pariwisata DIY Buka Kantor TIC YIA

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sebagai upaya mendukung kemudahan akses informasi pariwisata bagi pengguna bandara, Dinas Pariwisata DIY membuka kantor Tourism Information Center (TIC) di Yogyakarta International Airport (YIA).

Seremonial pembukaan kantor yang terletak di Lantai 1 Area Kedatangan ini dilakukan dengan pemotongan rangkaian bunga oleh Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Rahardjo, Selasa (22/12) pagi.

Turut mendampingi Kepala Dinas Pariwisata DIY yakni Pts. General Manager Angkasa Pura (GM AP) I YIA Taochid Purnomo Hadi.

Pada sambutannya, Singgih mengatakan, “Konten yang ingin kita berikan di TIC ini, tidak hanya soal tourism. Orang yang berkunjung ke Jogja itu tidak hanya leisure, namun juga bisnis dan pendidikan. Kita akan coba kemas agar TIC ini juga bisa memberikan informasi terkait investasi, penanaman modal, dan pendidikan di wilayah DIY. Saya harap tempat ini bisa menjadi sinergi segala informasi tentang DIY bagi penumpang,” jelasnya.

Singgih menambahkan, kantor TIC menyediakan brosur fisik maupun digital yang dapat diperoleh wisatawan secara gratis. “Selain itu, kami juga akan menyediakan layanan digital berisi informasi Kabupaten/Kota di DIY. Oleh karenanya, saya mengundang Kabupaten/Kota untuk memasukkan data informasinya agar kami bisa memberikan layanan menyeluruh,” jelas Singgih.

Untuk jam operasional, Singgih mengatakan masih melihat perkembangan situasi.

“Kami akan koordinasi dengan YIA karena sementara ini, jumlah wisatawan masih sekitar 8ribu orang/hari. Tentunya juga akan menyesuaikan dengan jam terbang dan mendarat maskapai-maskapai yang beroperasi di YIA. Di sekitar kantor TIC ini, nantinya akan ditampilkan kesenian atau atraksi, seperti tarian atau cokekan, yang diatur secara bergilir ketika situasi sudah pulih,” kata Singgih.

Sementara itu, dalam memberikan informasi, layanan TIC juga dapat diakses dalam beberapa bahasa. “Bahasa yang pokok adalah Bahasa Inggris dan Indonesia, namun kami juga ada petugas yang stand by untuk menjelaskan dalam Bahasa Prancis, Korea, dan Jepang. Kami akan atur pembagian waktunya,” tukasnya.

Terkait pemulihan pariwisata era pandemi, Singgih berujar, “Kata kuncinya itu pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat bagus di semua industri pariwisata. Jika wisata di DIY penerapan protokol kesehatannya bagus, wisatawan akan percaya diri untuk berwisata dengan aman dan nyaman di Jogja.”

Di sisi lain, Plt. GM AP I YIA Taochid Purnomo Hadi bertutur bahwa TIC ini hadir sebagai salah satu service dari AP untuk kemudahan akses informasi bagi pengguna bandara.

“Harapan kami, TIC ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh stakeholder, bukan hanya Pemda saja namun juga Pemkab dan Pemkot bisa berperan aktif. Termasuk melibatkan kesenian-kesenian lokal sesuai daerah masing-masing,” urai Taochid.

Taochid menambahkan, “Apa yang kita upayakan dalam mewujudkan pelayanan prima di YIA ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Tentunya kami tak lupa untuk memastikan keamanan dan kenyamanan ruang baru ini sebagaimana fasilitas layanan lainnya, sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi seperti saat ini,” tutupnya.

Adapun prosesi peresmian ini juga dihadiri perwakilan beberapa institusi seperti ASITA DIY; PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko; Badan Otorita Borobudur; GIPI DIY; PHRI DIY; dan HPI DIY.

 

Pemkot Pontianak Dukung Pembinaan Lembaga Tahfiz Quran

Penulis
wicaksono
-
Pemkot Pontianak Dukung Pembinaan Lembaga Tahfiz Quran

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat mendukung pembinaan lembaga dan pesantren khusus tahfiz Quran dalam upaya membangun generasi Qurani.

“Dengan banyaknya lembaga tahfiz Quran di Kota Pontianak sangat memungkinkan generasi muda akan lebih memiliki kemampuan memahami dan menghafal Alquran,” kata Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat membuka diskusi mengenai pembinaan tahfiz Quran yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) di Kota Pontianak, Selasa (22/12)

Dia berharap diskusi LPTQ menghasilkan solusi untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan dukungan bagi upaya pembinaan tahfiz Quran di Kota Pontianak.

Bahasan juga mengemukakan dukungan terhadap upaya Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji untuk mencetak 5.000 hafiz.

“Hal ini perlu mendapat dukungan semua pihak, dan bukan hanya tugas Gubernur Kalbar tapi memerlukan dukungan bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak mendukung sepenuhnya pengembangan lembaga tahfiz Quran.

“Sehingga masyarakat Kota Pontianak khususnya umat Islam dalam hal beraktivitas dan berperilaku akan sesuai tuntunan yang ada di dalam Alquran dan hadits,” katanya.

Sebelumnya,Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji telah mewisuda sebanyak 50 orang Hafiz dan Hafizah penghafal Al-Qur’an 30 Juz di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu 18 Oktober 2020.

Adapun 50 orang yang diwisuda terdiri dari 21 orang Hafiz dan Hafizah asal Kota Pontianak dan 29 orang Hafiz dan Hafizah dari Kabupaten Kubu Raya.

Dari seluruh Hafiz dan Hafizhah yang di wisuda pada hari ini, Ananda Fatah Sabyan Nasir, asal Pondok Tahfidz Milenial Ashfaq dan Maryam College merupakan wisudawan termuda yang masih berusia 13 Tahun.

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), H Sutarmidji mengatakan sebetulnya yang ikut tes berjumlah 90 orang . Akan tetapi yang lolos wisuda sebanyak 50 orang.

“InsyaAllah bulan depan akan kita tes lagi untuk beberapa Kabupaten, karena yang kemarin mengikuti tes hanya Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak. Jadi bulan depan akan kita tambah Kabupaten-Kabupaten lain, karena kondisi Covid-19 jadi terbatas,” ujarnya.

Dirinya juga meminta kepada seluruh pengasuh lembaga Tahfiz Qur’an untuk betul-betul memperhatikan para calon Hafiz dan Hafizah.

“Mudah-mudahan selain hafal Qur’an mereka juga bisa melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi sebagaimana tadi sudah kita MOU kan dengan berbagi perguruan tinggi yang ada di Kalbar, “ ujar Midji.

Perketat Prokes, Pemerintah Larang Kerumunaan Perayaan Nataru di Tempat Umum

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Dalam rapat koordinasi yang berlangsung secara virtual, pemerintah memutuskan untuk melarang kerumunan pada Natal dan tahun baru (Nataru) di tempat umum. Kebijakan ini untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 pasca libur dan perayaan Nataru 2020-2021.

Hadir dalam Rakor virtual tersebut Menkes Terawan Agus Putranto, Menhub Budi Karya Sumadi, Ketua BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster, perwakilan Gubernur Jawa Tengah, serta Pangdam dan Kapolda terkait.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta implementasi pengetatan tersebut dilakukan mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali secara virtual, Senin (14/12).

Menurut Luhut, kebijakan tersebut didasari adanya peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan pasca libur dan cuti bersama akhir Oktober 2020.

“Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (14/12).

Kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Luhut meminta untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75%. Larangan serta pembatasan pun berlaku bagi kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan.

Gubernur DKI Anies Baswedan memastikan bahwa di wilayahnya bakal dilarang melakukan kegiatan tahun baru yang mengumpulkan banyak orang. Begitu pula dengan perayaan Natal.

Sekaligus, Anies akan mulai memberlakukan rapid antigen covid kepada masyarakat yang masuk melalui bandar udara.

“Kami memberlakukan hal ini Pak Menko dan saya harap di satu kawasan Jabodetabek juga diberlakukan policy yang sama,” katanya.

Luhut juga memerintahkan kepada TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku saat perayaan Nataru.

“Saya juga minta Pak Gubernur (DKI) untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19:00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan,” kata dia.

Selain itu, Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, meminta kepada pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI agar memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa).

Luhut juga memberikan arahan untuk Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berupa optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).

Sama seperti di DKI, pemerintah daerah diminta untuk mengetatkan implementasi WFH dan pembatasan jam operasional tempat makan, hiburan, mal hingga pukul 20:00. Sedangkan, untuk wilayah pedesaan, pemda diminta untuk memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas.

Terakhir, untuk wilayah Provinsi Bali dan lainnya, Luhut berpesan agar ada pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata. Untuk mengatur mekanismenya, Luhut meminta Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, dan Menteri Perhubungan untuk segera mengatur prosedurnya.

“Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali,” ujar dia.

Satgas COVID-19 Keluarkan Aturan Prokes Liburan dan Transportasi Nataru

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintahid – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengeluarkan surat edaran yang mengatur protokol kesehatan (prokes) selama liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) bagi para pelaku perjalanan transportasi di dalam maupun dari luar negeri.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19 Wiku Adisasmito mengatakan ketentuan ini merupakan bagian upaya menanggulangi penularan. Pengalaman liburan sebelumnya, tuturnya, selalu diikuti oleh peningkatan jumlah kasus penularan Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia. Maka perlu dibuat aturan untuk prokes liburan dan transportasi Nataru tahun ini.

“Pengalaman tiga liburan sebelumnya, mobilitas warga selalu memicu peningkatan kasus penularan baru. Oleh karena itu sudah seharusnya warga untuk lebih patuh dan disiplin dalam menjalankan prokes. Semua diatur dalam surat edaran terbaru ini,” kata Wiku, dalam siaran pers, Minggu (20/12/2020)

Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran No.3 Tahun 2020 dan berlaku sejak 19 Desember hingga 8 Januari 2021 tersebut antara lain berisi kewajiban menjalankan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dengan 3 poin utama:

Pertama, setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi prokes 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan mencuci tangandengan sabun atau menggunakan handsanitizer.

Kedua, pengetatan prokes transportasi sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan berupa penggunaan masker wajib secara benar menutupi hidung dan mulut dengan jenis masker kain 3 lapis atau masker medis.

Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat untuk keselamatan dan kesehatannya.

Ketiga, pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti sejumlah ketentuan;

(point berikut merupakan hasil ringkasan redaksi Suara Pemerintah)

  1. Perjalanan ke Pulau Bali moda transportasi udara wajib membawa hasil negatif tes RT-PCR (7X24 jam) dan rapid tes antigen (3×24 jam) untuk moda darat disertai pengisian e-HAC.
  2. Untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa (antar Provinsi/Kab/Kota), seluruh moda wajib membawa rapid tes antigen (3×24 jam) untuk moda darat disertai pengisian e-HAC (kecuali moda kereta api)
  3. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun rapid test antigen.
  4. Perjalanan rutin di Pulau Jawa moda transportasi laut dan darat yang bertujuan melayani transportasi domestik tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil rapid test antigen sebagai syarat perjalanan;
  5. Dalam keadaan tertentu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dapat melakukan tes acak (random test) rapid test antigen maupun RT-PCR jika diperlukan;
  6. Apabila hasil rapid test antigen atau antibodi pelaku perjalanan nonreaktif/negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
  7. Perjalanan dengan menggunakan moda transportasi laut mengikuti kebijakan yang sudah berlaku, terkecuali bagi perjalanan menuju dan dari Pulau Bali yang wajib menggunakan rapid test antigen;
  8. Kementerian/lembaga/perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait perhubungan darat/laut/udara/perkeretaapian menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wiku menambahkan ketentuan serupa juga berlaku bagi pelaku perjalanan internasional selama liburan Natal dan Tahun Baru. Para pelaku perjalanan dari luar negeri wajib menunjukkan hasil negative tes RT-PCR di negara asal dan berlaku 3 x 24 jam sejak diterbitkan ke dalam e-HAC Indonesia.

“Satgas dibantu dengan otoritas trasportasi dan didukung kementerian/lembaga maupun TNIPolri akan memastikan regulasi ini bisa berjalan,” pungkas Wiku.

Info selengkapnya bisa dilihat di web resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Klik Disini.

Disnakan Temanggung Perkuat Sinergitas, Kembangkan Peternakan Berbasis Rakyat

Penulis
Sopyan
-
Disnakan Temanggung Perkuat Sinergitas, Kembangkan Peternakan Berbasis Rakyat

SuaraPemerintah.id – Pengembangan peternakan di Kabupaten Temanggung yang berbasis peternakan rakyat memerlukan perhatian secara komprehensif dari semua unsur pengambil kebijakan, institusi teknis dan lembaga keuangan.

Kerja sama yang baik agar terjadi sinergi di antara pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam membangun peternakan yang unggul, karena tanpa memiliki keunggulan-keunggulan, maka Temanggung akan dibanjiri ternak-ternak dan hasil ternak dari daerah lain.

Hal tersebut mengemuka pada acara gelar temu usaha peternak, khususnya sapi, kambing dan domba di Pendopo Pengayoman bersama bupati serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung, Senin (21/12/2020).

“Untuk mencapai keberhasilan tersebut tidak mungkin hanya saya laksanakan bersama bapak wakil bupati saja, tetapi perlu kiranya kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk dukungan dari seluruh komponen masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Bupati Temanggung, M Al Khadziq.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Temanggung, Slamet Saryono mengatakan, kegiatan Temu Usaha Peternakan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang dialog antara pemangku kepentingan, seperti peternak, pejabat eksekutif, legislatif dan lembaga keuangan.

“Hari ini yang kami undang dari unsur peternak, ada kelompok ternak. Dari unsur eksekutif, bapak bupati dan dinas terkait dan yang dari legislatif, Bapak Ketua DPRD sendiri hadir, kemudian dari lembaga keuangan Temanggung,” ujar Slamet Saryono.

Ia menuturkan, untuk mengantisipasi pandemi Covid-19, Disnakan memberikan bantuan berupa sarana produksi untuk 104 kelompok ternak senilai Rp3,5 miliar berupa sapi ternak sebanyak 60 ekor, ayam 800 ekor, domba 760 ekor, kemudian kambing 50 ekor, pakan ternak 11 ton dan sarana reproduksi sapi 8.300 ekor.

Slamet Saryono berharap, melalui temu usaha tersebut, akan ada jalinan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan

“Terkait dengan kesulitan modal nanti bisa difasilitasi di lembaga keuangan yang telah ditunjuk sebelumnya. Adapun hal yang terkait dengan program-program nanti bisa difasilitasi oleh Disnakan Temanggung,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Yunianto menuturkan, temu usaha peternakan ini merupakan suatu momentum yang sangat langka, sehingga ia berharap adanya diskusi antara pelaku peternak dengan para petinggi daerah.

“Tujuannya untuk membangun kerja sama antara pemangku kepentingan agar tetap tercipta sinergi di dalam pembangunan peternakan. Tujuan lain yaitu mendorong para peternak untuk meningkatkan daya saing hasil peternakan melalui penerapan teknologi dan penerapan inovasi di dalam usaha peternakan tersebut,” pungkasnya.

PUPR Gelar Rapat TKPRD Bahas Revisi Tata Ruang Gorontalo Utara

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Untuk mengsingkronisasi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan sejumlah kabupaten lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi Gorontalo menggelar rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Senin (21/12/2020).

Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara memiliki luas 1.777 km2, 11 kecamatan dan 124 desa. Sejumlah wilayahnya berbatasan langsung dengan 4 kabupaten yaitu kabupaten Pohuwato, Bolemo, Gorontalo dan Bone Bolango.

Demikian juga untuk perbatasan provinsi, Gorontalo Utara berbatasan langsung dengan 2 provinsi yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Rapat TKPRD yang buka Asisten II Setda Provinsi Gorontalo Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sutan Rusdi ini dihadiri sejumlah anggota TKPRD.

Sultan Kalupe Kapala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mengatakan pemanfaatan dan batas tata ruang Gorontalo Utara dengan sejumlah kabupaten yang berbatasan sudah sinkron, namun ia menambahkan masih ada beberapa hal yang perlu disinkronkan di antaranya kawasan pariwisata, pertambangan dan isu strategis yang berkembang saat ini.

“Arahan tata ruang yang ada di Kabupaten Gorut ini sudah sejalan dengan arahan tata ruang yang ada di sejumlah kabupaten yang berbatasan langsung. Namun ada 3 hal pemanfaatan tata ruang kabupaten Gorut yang perlu disinkronkan lagi,” kata Sultan Kalupe.

Sultan juga memaparkan sinkronaisasi pemanfaatan ruang kawasan pariwisata yang berbasis pulau, karena sejumlah pulau yang ada sebagian besar adalah kawasan konservasi. Sehingga untuk memanfaatkannya perlu penyesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZP3K).

Sementara itu kawasan pertambangan diakomodir dan diusulkan kembali ke kementerian terkait untuk ditetapkan menjadi daerah pertambangan, sehingga akan terakomodir dengan tata ruang.

Sedangkan untuk isu strategis yang berkembang saat ini akan dibahas kembali oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui TKPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

“Setelah rapat ini kami berencana mengundang kembali TKPRD Kabupaten Gorut untuk mengadakan rapat untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur, guna pembahasan di tingkat Kementerian ATR/BPN sehingga bisa mendapatkan persetujuan substansi menteri ATR/BPN,” ujar Sultan Kalupe.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kabupaten Gorontalo Utara Bambang Djau mangatakan pihaknya berusaha semaksimal mungkin agar revisi tata ruang Kabupaten Gorontalo utara segera mendapatkan rekomendasi Gubernur.

“Walaupun masih ada masukan ke kami dan beberapa pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan substansi serta rekomendasi Gubernur.  Ini merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa rekom gubernur itu bisa kita dapatkan,” kata Bambang Djau.

Telkom Resmikan Command Center Guna Tingkatkan Layanan Indihome

Penulis
wicaksono
-
Telkom Resmikan Command Center Guna Tingkatkan Layanan Indihome

SuaraPemerintah.id – PT Telkom Indonesia berupaya mewujudkan komitmen layanan fixed broadband IndiHome untuk memberi pengalaman digital terbaik dengan peluncuran Telkom Akses Command Center di Gedung OPMC Telkom Legok, Banten.

Telkom Akses Command Center adalah pengelolaan jaringan akses dengan pengendalian yang terintegrasi secara digital dan mampu mendeteksi potensi gangguan secara cepat di suatu daerah, sehingga potensi tersebut dapat segera diperbaiki.

Telkom Akses Command Center diresmikan oleh Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah didampingi Direktur Consumer Service Telkom FM Venusiana R. serta Direktur Utama Telkom Akses Semly Saalino, Akses Command Center merupakan sinergi TelkomGroup yang melibatkan anak usaha, Telkom Akses.

Saat peresmian, Ririek Adriansyah mengatakan kehadiran command center dapat berperan sebagai peringatan awal atau early warning.

“Meski berada di tengah pandemi, IndiHome tetap dapat tumbuh seperti yang diharapkan sehingga kita perlu meningkatkan kualitas layanan. Dalam melayani pelanggan, dibutuhkan sebuah tools yang bisa secara rutin mendeteksi potensi gangguan di suatu daerah, sebelum pelanggan merasakan,” katanya.

Ririek mengungkapkan, ke depannya persaingan bukan saja dengan operator lain, tetapi juga teknologi. Ia yakin, fiber optic tetap dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena kecepatan dan latency yang lebih baik.

“Terima kasih kepada Telkom Akses karena telah bersinergi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan IndiHome. Melalui Command Center ini, kami berharap dapat meningkatkan customer experience bagi pelanggan,” ujar Venusiana R. melanjutkan.

Venusiana menambahkan, Telkom Akses Command Center didukung tools yang dikembangkan sebagai pendeteksi potensi terjadi gangguan, baik di elemen infrastruktur jaringan maupun di perangkat pelanggan.

Tiket prediktif yang dibuat secara otomatis akan memerintahkan teknisi lapangan untuk melakukan langkah proaktif ke pelanggan. Selanjutnya, agent akan melakukan tracking atas penyelesaian tiket gangguan yang telah dikerjakan oleh teknisi.

Zona Merah, Pindad Serahkan Bantuan Penanganan Covid-19 di Bandung

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Bertepatan dengan Hari Bela Negara ke-72, PT Pindad (Persero) menyerahkan bantuan berupa 300 paket sembako & 110 boks masker kepada gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Bandung pada Sabtu, 19 Desember 2020 di Ruang Tengah Balai Kota Bandung.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Senior Principal Expert Hubungan Kelembagaan, Diat Hadiat kepada Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana. Total bantuan dari perusahaan industri dan lembaga lainnya di kota Bandung diserahkan sebanyak 750 paket sembako dan 44.150 masker.

Bantuan diberikan pada peringatan Hari Bela Negara ke-72 yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Kesbangpol). Pemkot Bandung dan dilaksanakan secara offline dihadiri terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan serta secara daring oleh peserta lainnya.

Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana dalam sambutannya mengatakan bahwa semangat Bela Negara berperan dalam kemerdekaan NKRI dan saat ini diperlukan dalam menghadapi ancaman yang muncul akibat pandemi Covid-19.

“Sejarah mencatat bahwa Indonesia bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat tidak lepas dari semangat Bela Negara dari seluruh kekuatan mulai TNI, petani, pedagang kecil, nelayan, ulama, santri dan elemen rakyat yang lain. Saat ini kita sedang diuji menghadap pandemi Covid-19, ancamannya bukan hanya masalah kesehatan melainkan juga berdampak langsung pada menurunnya aktifitas perekonomian yang berujung pada ancaman stabilitas nasional,” ujar Yana.

“Aksi Bela Negara sangat dibutuhkan karena penanganan Covid-19 harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak, khususnya membangun kesadaran masyarakat agar yang sehat tetap sehat dan saling bahu membahu dan memutuskan penyebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Insyaallah dengan semangat Bela Negara, kebersamaan dan persatuan kita bisa mengatasi Covid-19. Pada momentum Bela Negara saya mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengimplementasikan semangat Bela Negara dalam menghadapi pandemi Covid-19,” lanjut Yana.

Pada momen yang sama, Pindad juga selaku mitra Kesbangpol menerima piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi peran serta aktif seluruh komponen yang secara langsung membantu penanganan pandemi Covid-19. Piagam penghargaan diberikan oleh Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana dan diterima oleh Senior Principal Expert Hubungan Kelembagaan, Diat Hadiat.

Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana memberikan apresiasi piagam penghargaan dan lencana kepada seluruh komponen yang membantu penanganan Covid-19.

“Terimakasih kepada seluruh elemen bangsa dan kader Bela Negara yang telah berkontribusi kepada masyarakat, semoga apa yang dilakukan menjadi lading amal bagi kita semua,” ujar Yana.

Adapun berdasarkan berbagai parameter peta risiko Covid-19 kondisi di kota Bandung saat ini dalam kondisi zona merah atau level risiko tinggi. Oleh karena itu masyarakat dihimbau tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari keramaian.

1...4,6044,6054,606...4,867Halaman 4,605 dari 4,867