SuaraPemerintah.id – Fast track atau jalur cepat dalam pemeriksaan imigrasi di bandar udara (bandara) biasanya selalu diasosiasikan dengan pejabat VVIP, diplomat, crew maskapai, penumpang first class, atau orang-orang khusus lainnya. Masyarakat umum dipersilakan menggunakan jalur biasa dan mengantri sesuai barisan.
Kini ada satu lagi kelompok masyarakat yang dapat menikmati layanan istimewa dari imigrasi tersebut, yaitu pekerja migran Indonesia (PMI). Diperkenalkan sejak akhir September lalu, layanan ini diresmikan bertepatan dengan diperingatinya Hari Pekerja Migran Internasional tahun ini.
Layanan itu juga merupakan kado istimewa Pemerintah Republik Indonesia kepada para pekerja migran. Peringatan itu sendiri tahun ini dipusatkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (18/12/2020).
Dimasukkannya PMI dalam layanan jalur cepat karena mereka adalah orang-orang istimewa yang memang sudah seharusnya mendapatkan penghormatan dan pelayanan dari negara.
Mereka adalah para pahlawan devisa negara, salah satu penyokong utama perekonomian bangsa. Karenanya layak diberi layanan kemudahan dan kelancaran pelayanan, baik proses keberangkatan maupun kepulangan.
Fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi apik antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PT. Angkasa Pura II. Pada tahap awal, fasilitas ini baru tersedia di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan akan segera menyusul pada bandara-bandara lainnya.
Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting, yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan pelindungan terhadap PMI merupakan bagian dari tugas Kemenkumham. Lebih spesifik, melekat dalam tugas dan fungsi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang bagi para pahlawan devisa negara Indonesia.
“Pelindungan pekerja migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja. Pekerja migran wajib diberikan pelindungan sejak pendaftaran, pembuatan dokumen perjalanan dan/atau visa, pemberangkatan hingga pulang ke tanah air setelah kontrak kerja selesai,” ujar Jhoni Ginting dalam sambutannya di Lounge Pekerja Migran Indonesia Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang diresmikan hari ini.
Sebelumnya, Kemenkumham, melalui Ditjen Imigrasi telah memberikan layanan biaya sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) untuk pembuatan paspor bagi para WNI yang pertama kali menjadi PMI.
Terakhir, ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur terkait syarat dan tata cara pengenaan tarif nol rupiah dalam pelayanan keimigrasian
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan semua itu mudah kalau kita bekerja secara gotong royong dan mengerjakannya secara tulus. Akan tetapi dapat menjadi sulit apabila kita bekerja, namun mencari perbedaan dan munculnya konflik kepentingan.
“Kalau kita bisa menghormati dan melayani bangsa kita sendiri, bukan bangsa luar dulu, berarti itu adalah hal-hal menuju arah yang benar,” kata Erick.
Jalur cepat keimigrasian merupakan salah satu dari lima fasilitas yang diberikan kepada para PMI. Empat fasilitas lainnya yakni lounge PMI berupa ruang tunggu yang nyaman bagi PMI yang akan berangkat atau datang dari luar negeri, kemudian helpdesk atau pos pelayanan, pengaduan, informasi, advokasi, pendataan, dan pemulangan bagi PMI bermasalah, selanjutnya Gerai PMI untuk pemasaran produk usaha bagi Purna PMI, dan terakhir media advertising berupa media sosialisasi dan informasi bagi para PMI.
“Bukan fasilitas yang terpenting, tetapi bagaimana melindungi dan melayaninya (PMI). Karena fasilitas ini tidak ada artinya, kalau justru servisnya tidak benar,” ujar Erick lagi pada Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang hadir secara daring berharap inovasi ini diimbangi dengan edukasi dan pengawasan yang tepat, sehingga pelayanan khusus untuk pekerja migran tidak lagi disalahgunakan.
“Saya sungguh berharap kehadiran layanan ini dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan kepercayaan diri, dan menumbuhkan rasa bangga sebagai PMI, sehingga dapat bekerja lebih baik dan lebih produktif,” kata Ida. “Semoga dalam perjalanan pengoperasiannya tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan dari tujuan awalnya,” tambahnya.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan jalur cepat merupakan inisiasi dari Erick Thohir sebagai bentuk perlakuan istimewa kepada para pahlawan devisa. Keberadaan jalur cepat selama ini diperuntukkan hanya untuk pejabat negara, penumpang first class atau business class, kru pesawat, pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), dan pemegang paspor diplomatik.
“Tapi fast track hari ini juga bisa dinikmati oleh para PMI. Tidak perlu antri, tidak perlu berdesak-desakan ketika masuk pos pemeriksaan imigrasi,” kata Benny di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Tidak berlebihan apabila para PMI mendapat perlakuan istimewa. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), remitansi atau transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya, termasuk kedalam 10 besar penyumbang devisa terbesar. Sementara survei yang dilakukan oleh World Bank pada 2016, total remitansi yang dihasilkan PMI mencapai 118 triliun.
