Beranda blog Halaman 4609

Ini Daftar Capaian APBN November 2020

Penulis
Sopyan
-
Ini Daftar Capaian APBN November 2020

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan capaian manfaat APBN termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan November 2020 pada konferensi pers virtual APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi Desember pada Senin, (21/12).

“Untuk capaian APBN 2020, kita tetap melakukan tracking terhadap keseluruhan capaian baik belanja termasuk PEN meskipun APBN sangat didominasi oleh masalah Covid,” jelas Menkeu.

Pada capaian bidang kesehatan sudah terealisasi untuk anggaran peserta PBI JKN sebanyak 96,7 juta jiwa, iuran bantuan PBPU/BP mencapai 44,4 juta jiwa, insentif tenaga kesehatan mencapai 449,5 ribu dokter dan pegawai di bidang kesehatan, santunan meninggal 143 nakes, pembayaran dan perawatan pasien Covid sudah mencapai 166,6 ribu pasien, alat-alat kesehatan untuk berbagai RS termasuk APD, masker incinerator, peralatan lab/PCR, 2.612 ventilator di lingkungan RS Pemerintah, Kementerian Kesehatan, maupun TNI-Polri.

Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)  bidang kesehatan, insentif nakes di daerah sudah dibayarkan sebanyak 267,5 ribu dokter dan nakes. Sedangkan untuk pelatihan nakes sebanyak 1.171 orang dan tenaga administrasi 458,8 ribu orang.

Untuk perbaikan gedung Puskesmas, fasilitas rehabilitasi, pengadaan alat-alat kesehatan 71.165 unit, alat habis pakai dan obat-obatan sebanyak 215.088 paket, Bantuan Operasional untuk 9.058 Puskesmas, pelayanan kesehatan promotif/preventif untuk 3.320 orang dan kuratif rehabilitatif 530,2 ribu orang.

Pemerintah juga membantu pembayaran iuran JKN untuk 664.595 orang dan pembayaran  tindakan kesehatan fakir-miskin untuk 2.935 orang.

Untuk capaian bantuan sosial (bansos) telah dianggarkan untuk program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan beras peserta PKH untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan sembako Jabodetabek untuk 1,9 juta KPM, Kartu Sembako untuk 19,4 juta KPM, Bantuan Tunai peserta Sembako Non PKH sebanyak 9 juta KPM, Bansos Tunai Non Jabodetabek 9,2 juta KPM.

Untuk Kartu Pra Kerja dialokasikasikan untuk 5,6 juta penerima, Bantuan Upah karyawan 12,4 juta pekerja, Bantuan Upah guru honorer (Kemendikbud) 1,5 juta guru.

Selain itu juga terdapat diskon listrik untuk 31,6 juta pelanggan rumah tangga dan UMKM, subsidi bunga UMKM untuk 20,4 juta debitur, penjaminan kredit UMKM sebanyak 246,6 ribu debitur, Bantuan Usaha Mikro untuk 10,4 juta penerima, pembiayaan investasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk 101 ribu UMKM, subsidi pupuk sebanyak 7,9 juta ton dan insentif perumahan untuk 183,3 ribu unit.

Sedangkan untuk belanja ke daerah melalui TKDD, telah disalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 8 juta penerima, kegiatan padat karya telah diikuti 281 orang. Kemudian bantuan budidaya ternak sebanyak 7.810 unit/set, 7.494 ternak, 63.510 bibit/benih. Selain itu, bantuan perlatan disediakan sebanyak 131 unit, fasilitas promosi 5 frekuensi untuk 520 orang dan bantuan usaha untuk 520 UMKM.

Di bidang pendidikan, telah terealisir dari Program Indonesia Pintar untuk 16,14 juta siswa, Bidik Misi/KIP Kuliah 838,98 ribu mahasiswa, subsisdi kuota internet Kemendikbud 44,3 juta penerima, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama (Kemenag) untuk 8,4 juta siswa.

Untuk membangun/rehab gedung Sekolah Dasar hingga Menengah telah direalisir sebanyak 755 sekolah, madrasah dan sekolah keagamaan sebanyak 338 sekolah.

Pembangunan 24 asrama dan 25 ruang belajar untuk pondok pesantren, pembangunan/rehab kelas/madrasah dan sekolah keagamaan (Kementerian PUPR) sudah mencapai 48,86% dari target 100 pesantren, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pesantren untuk 193 ribu emabga dan 14,2 ribu pesantren.

Untuk penyaluran anggaran pendidikan di daerah melalui TKDD, telah disalurkan dana BOS untuk 44,2 juta siswa pada 216 ribu sekolah, BOUS PAUD bagi 5,9 juta anak, tunjangan profesi guru untuk 1,15 ribu guru, pelatihan kepariwisataan sebanyak 23.067 peserta dan 64 Pusat Informasi Pariwisata (TIC).

Untuk rehabilitasi ruang kelas sebanyak 30.138 ruang, pembangunan RKB beserta perabot sebanyak 6.404 ruang, pengadaan peralatan pendidikan 42.915 paket dan pembangunan laboratorium sebanyak 2.903 ruang.

Untuk capaian di bidang infrastruktur, telah terbangun jaringan irigasi sepanjang 280,84 km dengan rata-rata fisik sudah mencapai 90,34%, bendungan sudah terbangun 45 buah, pembangunan jalan baru sepanjang 208,74 km, pelabuhan di 5 lokasi yaitu di pelabuhan Sanur, Bali, pelabuhan Labuhan Bajo, NTT, pelabuhan Lebiti Sulawesi Tengah, pelabuhan Munse Sulawesi Tenggara, pelabuhan Tanjung Ular, Bangka Belitung.

Untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier telah tercapai 160.515 hektar atau 96,78%, rehabilitasi jaringan irigasi terbangun rata-rata fisik 88,19%, rel kereta api sepanjang 368,4 km’sp, pembangunan jembatan 5.829,97 m, jaringan gas di 23 kabupaten/kota sebanyak 128.695 sambungan rumah (SR) atau 92,43%, Padat Karya untuk 2,2 juta orang.

Untuk capaian infrastruktur melalui TKDD, telah terbangun jaringan irigasi 240 ha, peningkatan 222 ha, rehabilitiasi 15.959 ha. Untuk pembangunan jalan sepanjang 37 km, pemeliharaan 180 km, peningkatan 938 km. Untuk sanitasi, pembangunan tangki septik sebanyak 52.023 unit, pembangunan MCK 165 unit, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 594 unit.

Untuk Sistem Penyediaan Air Minum, telah ada pembangunan baru sebanyak 7.791 sambungan rumah (SR), peningkatan 22.748 SR, dan perluasan 26.969. Untuk jembatan telah dibangun sepanjang 150 m, dan pemeliharaan 225 m.

Untuk pertanian telah dibangun sumber-sumber air sebanyak 1.241 unit, pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) baru 12 unit, renovasi BPP 5.239 meter persegi, sarana pendukung BPP 213 paket dan pembangunan/renovasi UPTD/Balai sebanyak 52 unit.

 

TP PKK Provinsi NTB Dukung Penuh Program Revitalisasi Dasawisma

Penulis
Sopyan
-
TP PKK Provinsi NTB Dukung Penuh Program Revitalisasi Dasawisma

SuaraPemerintah.id – Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati mengapresiasi sekaligus siap mendukung program revitalisasi Dasawisma yang diinisiasi oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) pusat.

Hal tersebut disampaikan Bunda Niken, sapaan akrabnya usai mengikuti kegiatan Webinar  “Revitalisasi Dasa Wisma Untuk Mencapai Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19”.

Webinar yang diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-92 Tahun 2020 ini membahas program Revitalisasi dasawisma, dimana program ini dinilai memiliki peran penting untuk mewujudkan ketahanan keluarga di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, program tersebut dapat membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan dan pencegahan terhadap penyebaran pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah, Kita akan selalu mendukung dan mengapresiasi program revitalisasi Dasawisma dari pusat,” ucap Ketua PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah usai webinar bersama TP PKK Pusat di Aula PKK NTB, Senin (21/12).

Menurut Bunda Niken, revitalisasi Dasawisma sangat relevan dengan program revitalisasi posyandu yang terus digencarkan oleh pemerintah Provinsi NTB saat ini.

Dengan demikian, maka TP PKK NTB mempunyai modal yang cukup untuk segera melaksanakan program revitalisasi Dasawisma di tingkat provinsi hingga ke desa-desa.

“Insyaallah, teman-teman TP PKK NTB akan lebih semangat lagi untuk memperdayakan Dasa wisma agar membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan menangani Covid-19,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Bunda Niken, Dasa Wisma memiliki potensi yang sangat besar sebagai benteng ketahanan keluarga dari penyebaran pandemi Covid-19. Mengingat jumlah Dasa Wisma yang sudah diaktifkan kembali di NTB sudah mencapai 1.600 lebih kelompok Dasawisma. Dengan jumlah itu, maka program revitalisasinya akan segera diimplemntasikan.

Dijelaskan Bunda Niken, Dasawisma merupakan program kerja PKK mulai dari pusat sampai ke desa, yang terdiri dari kelompok ibu dari 10 kepala keluarga (KK), yang melakukan aktivitas bermanfaat bagi keluarga. Terutama kegiatan mewujudkan program-program dalam bidang meningkatkan ketahanan keluarga, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Sebelumnya, Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian menyebutkan, PKK dengan salah satu programnya yaitu Dasawisma menjadi bagian yang penting yang harusnya mendapat perhatian khusus, di mana Dasawisma dengan salah satu kegiatannya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Program tersebut diharapkan mampu untuk dapat memberdayakan kelompok PKK hingga ke kelompok terkecil, dengan harapan mampu melahirkan generasi yang tangguh.

“Revitalisasi Dasawisma adalah salah satu upaya kita untuk membantu pemerintah dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19 dan dapat semakin meningkatkan ketahanan kelurga di tengah wabah,” tegasnya.

Gubernur dan DPRD Sumbar Kembali Raih Nirwasita Tantra Urut Pertama

Penulis
Sopyan
-
Gubernur dan DPRD Sumbar Kembali Raih Nirwasita Tantra Urut Pertama

SuaraPemerintah.id – Sumatera Barat di ujung tahun ini menuai prestasi besar dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kepemimpinanya (Gubernur dan DPRD) secara  dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.

Kementrian lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini memberikan penghargaan bagi kepala daerah yaitu Gubernur Propinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno sebegai sebagai Kepemimpinanya dalam merumuskan kebijakan pengembangan pembangunan guna memperbaiki Kualitas lingkungan.

Acara penganugerahan Nirwasita Tantra ini gelar hari ini Senin 21 Desember 2020 secara factual dan virtual di Arboretum Ir. Lukito Daryadi, M.sc, Gedung Manggala Wanabakti Jakarta dengan mengoptimalkan protokol Covid-19, oleh Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Sumatera Barat tahun ini menempati peringkat pertama, kemudian peringkat ke dua Jawa tengah, serta Jawa Barat peringkat ke 3.

Penghargaan untuk kepala Daerah dan DPRD ini merupakan kategori Green Leadership Nirwasita Tantra.

Sementara itu Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat, Supardi juga menerima Piagam Penghargaan dari Mentri KLK atas keberhasilan kerjasama antar lembaga Legislatif dan Eksekutif, tanpa ada sinergi antara dua lembaga ini tentunya keberhasilan atas prestasi ini tidaklah mudah di raih.

Keberhasilan seorang kepala daerah antara lain ditopang oleh dua hal yaitu Programnya didukung oleh DPRD atau Legislatif, dan Implementasi programnya dilaksanakan oleh Birokrasi yang baik, “katanya.

Inti dari Nirwasita Tantra ini adalah sebuah fakta di lapangan berdasarkan angka-angka dan pemberiataan media dan seterusnya, yang direspon positif baik oleh Eksekutif dan dukungan Legislatif.”tambahnya.

Turut hadir di acara penganugeran tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedy Mulyadi, Ketua Tim Panelis Nirwasuta Tantra, Hariadi Kartodiharjo, dan Juga Anggota Dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

Nirwasita Tantra adalah penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.

Penghargaan ini dinilai berdasarkan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), sekarang dokumen SLHD ini berganti menjadi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). Penghargaan Nirwasita Tantra merupakan piala bergilir yang dikompetisikan setiap tahun bagi seluruh daerah.

Disamping penanugerahan Nirwasita Tantra Mentri LIngkungan Hidup dan Kehutanan juga menyerahkan 10 penghargaan Kalpataru kepada tokoh dan kelompok Masyarakat, Mereka merupakan sosok yang dinilai berhasil dalam pelestarian lingkungan melalui prakarsanya sendiri. Penghargaan tahun ini dibagi ke  dalam sejumlah Kategori yaitu, Perintis, Pengabdi, Penyelamat, dan Pembina, serta Penghargaan Khusus.

Untuk kelompok Pembina untuk kabupaten Kota Sumatera Barat diberikan kepada Zofrawandi dari Kabupaten Solok, dan Yal Yudian dari Kabupaten Sijunjung, juga diserahkan langsung oleh Mentri KLK

 

Kemenhub Terbitkan SE Tentang Juklak Selama Masa Libur Nataru

Penulis
Sopyan
-
Kemenhub Terbitkan SE Tentang Juklak Selama Masa Libur Tahun Baru

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan telah menerbitkan SE Tentang Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) Perjalanan Orang dengan Transportasi Selama Masa Libur Natal dan Tahun Baru Dalam Masa Pandemi Covid-19 atau selanjutnya disebut SE Kementerian Perhubungan.

SE tersebut merujuk pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 No. 3 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Nataru dalam Masa Pandemi Covid-19 (SE Satgas Covid 19) yang ditetapkan pada 19 Desember 2020 dan diterbitkan/diumumkan pada 20 Desember 2020.

Adapun masa berlaku SE Kementerian Perhubungan tersebut untuk transportasi Laut, Udara dan Perkeretaapian berlaku mulai 22 Desember 2020 – 8 Januari 2021 dan untuk transportasi Darat berlaku mulai 19 Desember – 8 Januari 2021.

“SE yang kami terbitkan merujuk pada SE Satgas Covid-19 Nomor 3 tahun 2020, yang bertujuan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat akibat perjalanan orang di masa libur natal dan tahun baru,” jelas juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Senin (21/12).

Kemenhub menerbitkan 4 (empat) SE Tentang Juklak Perjalanan Orang untuk transportasi darat (SE Dirjen Perhubungan Darat No. 20 Tahun 2020), laut (SE Dirjen Perhubungan Laut No. 21 Tahun 2020), udara (SE Dirjen Perhubungan Udara No. 22 Tahun 2020), dan perkeretaapian (SE Dirjen Perkeretaapian No. 23 Tahun 2020).

Sesuai SE Satgas Covid-19, yang dimaksud dengan perjalanan orang adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota maupun lintas Negara menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, dan udara, terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil, dan dukungan distribusi logistik esensial.

Adapun hal-hal penting yang dalam SE Kementerian Perhubungan antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3 M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer. Mulai dari keberangkatan, selama perjalanan, sampai dengan kedatangan.
  2. Untuk perjalanan ke Pulau Bali, pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama 7×24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan yang menggunakan transportasi darat atau laut, pribadi maupun umum, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3x 24 jam sebelum keberangkatan

Untuk perjalanan ke pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa (antar Provinsi/Kab/Kota) diatur hal-hal sebagai berikut :

  1. pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara dan kereta api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3×24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.
  2. Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat baik pribadi maupun umum, dihimbau menggunakan rapid test antigen paling lama 3×24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Pengisian e-Hac Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi, terkecuali bagi moda transportasi kereta api.
  3. dalam keadaan tertentu terkait ketentuan Satuan Tugas Daerah dapat melakukan tes acak (random test) rapid test antigen maupun RT-PCR jika diperlukan

Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun rapid test antigen sebagai syarat perjalanan.

Perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan moda transportasi laut yang bertujuan melayani pelayaran lokasi terbatas antarpulau atau antarpelabuhan domestik dalam satu wilayah aglomerasi atau dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan (Jabodetabek) tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil rapid test antigen sebagai syarat perjalanan.

Selain perjalanan ke Pulau Bali, dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau Jawa, rapid test antibodi masih boleh digunakan dan berlaku selama 14 hari.

Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Daerah dan unsur TNI Polri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan di lapangan.

“Kami meminta kepada seluruh operator transportasi agar memenuhi semua ketentuan dan memberikan sosialisasi yang memadai kepada seluruh anggota masyarakat. Demikian juga kepada para calon penumpang, diminta untuk dapat mengikuti ketentuan dan selalu menjalankan protokol kesehatan 3M : menggunakan masker, menjaga jarak dan menjaga kebersihan”, demikian tutup Adita.

Wonogiri Raih Penghargaan Kabupaten Terinovatif IGA Award 2020

Penulis
Sopyan
-
Wonogiri Raih Penghargaan Kabupaten Terinovatif IGA Award 2020

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Kali ini Pemkab Wonogiri menerima penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wonogiri dinilai layak mendapatkan penghargaan itu karena sukses menyodorkan 278 inovasi kepada tim penilai Anugerah Innovative Government Award (IGA).

Penghargaan tersebut diberikan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian kepada Bupati Wonogiri Joko Sutopo, dalam malam penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2020 di The Sultan Hotel and Residence Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Acara penyerahan penghargaan itu dibagi tiga sesi, yakni sesi pagi, siang, dan malam. Sesi pagi untuk daerah inovatif, sesi siang hingga sore untuk daerah sangat inovatif, dan sesi malam untuk daerah terinovatif.

“Kalau Wonogiri ikut yang malam. Penyerahannya dilakukan langsung oleh Mendagri,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) Heru Utomo, Minggu (20/12/2020).

Menurut Heru, Wonogiri berhasil meraih predikat Kabupaten Terinovatif karena mampu berinovasi di bidang peningkatan pelayanan pubik, tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah.

“Misalnya inovasi aplikasi Telunjuk Sakti dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), aplikasi Hadirku dan Sitampan dalam tata kelola pemerintahan, serta kebijakan pembangunan jalan Satu Ruas Tuntas yang diterapkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Wonogiri mempunyai inovasi terbanyak. Ada 336 inovasi yang dikirimkan, sedangkan yang terverifikasi mencapai 276 inovasi,” jelasnya.

Anugerah Innovative Government Award sendiri diikuti 485 pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten dari seluruh Indonesia. Wonogiri semula masuk sebagai nominator 12 besar.

“Pada malam penyerahan, Wonogiri menempati nomor urut dua yang dipanggil untuk menerima penghargaan. Nomor satunya Kabupaten Situbondo. Padahal, Situbondo hanya punya sekitar 150 inovasi. Sedangkan Wonogiri punya 278 inovasi,” tutur Heru.

Sementara Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, inovasi merupakan solusi mengatasi permasalahan dengan mengoptimalkan potensi daerah. Pihaknya mencanangkan Gerakan Sesarengan Mbangun Inovasi Daerah (Gerbang Indah) Wonogiri untuk membangun budaya inovasi guna memaksimalkan pembangunan daerah.

Dia berharap anugerah IGA yang diperoleh menjadi tonggak untuk meningkatkan kinerja melalui penerapan inovasi di semua bidang sehingga terwujud Wonogiri yang maju, mandiri dan sejahtera.

Kominfo Raih Penghargaan Zona Integritas WBK Tahun 2020

Penulis
Rudi Sukmana
-
Kominfo Raih Penghargaan Zona Integritas WBK Tahun 2020

SuaraPemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Penghargaan itu diberikan kepada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atas capauan memenuhi persyaratan penilaian WBK yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Unit kerja Kominfo Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi SDPPI, menerima predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan,” jelas Direktur Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail di Jakarta, Senin (21/12/2020).

Menurut Dirjen SDPPI, predikat WBK menuntut Kementerian Kominfo untuk mempertahankan standar layanan publik. “Unit kerja BBPPT akan dievaluasi setiap dua tahun sekali untuk dinilai apakah masih layak menyandang predikat WBK,” ungkapnya.

Tahun sebelumnya, menurut Dirjen Ismail, Unit Kerja Direktorat Operasi Sumber Daya juga menerima predikat WBK. “Ini unit kedua di Kominfo, setelah tahun lalu Direktorat Operasi untuk pelayanan publik ISR Ditjen SDPPI menerima WBK juga,” jelasnya.

Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo menyampaikan penghargaan dan apresasi kepada semua pihak baik di lingkungan Kementerian Kominfo maupun masyarakat pengguna layanan publik. “Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga capaian tersebut dapat tercapai,” ujarnya.

Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan apresiasi atas komitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan di era revolusi industri 4.0 ini, masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas. Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, salah satunya melalui inovasi.

“Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik, agar melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Lakukan inovasi terbaik dan cara kerja baru untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,” ucap Wapres pada acara Penganugerahan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK-WBBM) Tahun 2020 yang disiarkan secara virtual.

Penghargaan juga diberikan kepada seluruh penerima penghargaan yang hadir secara virtual melalui aplikasi zoom meeting. Acara itu merupakan rangkaian peringatan hari anti korupsi sedunia. Momentum ini diharapkan mampu menjadi pemicu dan pemacu bagi intansi pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui program reformasi birokrasi.

Sukses Bangun Imej di Ranah Digital, Bank Bukopin Raih Penghargaan Indonesia TOP Digital PR Award 2020

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Untuk kesekian kalinya, di akhir tahun 2020  PT Bank Bukopin, Tbk. meraih penghargaan Indonesia Top Digital Public Relation Award 2020. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan- perusahaan yang berhasil memanfaatkan Digital Public Relation dalam berkomunikasi, menjalin engagement dengan konsumennya demi menciptakan persepsi positif terhadap produk, layanan dan citra perusahaan.

Penyerahan penghargaan Top Digital PR Awards 2020 diserahkan secara simbolis oleh Direktur Utama PT. Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo kepada President Director Bank Bukopin Rivan A. Purwantono melalui platform Zoom di lokasi masing-masing.

Dengan mendapatkan penghargaan ini, Rivan berharap Bank Bukopin akan dapat terus menjaga kepercayan dari seluruh stakeholder dan senatiasa memperkuat Digital media aspect, Digital Sentiment Aspect serta Digital Awareness Aspect yang bermanfaat untuk sustainability dan kinerja Bank Bukopin di masa mendatang.

“Kami senantiasa memberikan pelayanan menyeluruh secara maksimal, termasuk dalam memberikan informasi perihal produk, layanan, dan aksi korporasi kepada masyarakat dengan seinformatif mungkin. Kami yakin, keterbukaan informasi menjadi nilai lebih tersendiri bagi masyarakat dan nasabah,” ujar Rivan.

Bank Bukopin di bawah nahkoda Rivan dinilai telah berhasil membangun corporate image Bank Bukopin melalui berbagai media massa baik cetak, elektronik, maupun digital.

Parameter penilaian Top Digital PR Awards 2020 dilakukan mulai bulan Agustus-Oktober 2020 dengan menggunakan Quantitative survey yang dilakukan melalui data engine pihak ketiga yang independent dan credible dengan menggunakan 3 parameter, yakni:

Pertama, Digital Media Aspect yaitu mengukur banyaknya pemeberitaan di media digital terhadap perushaan public yang tercapture melalui mesin pencari dalam satu tahun periode survei.

Kedua, Digital Sentiment Aspect menentukan banyak dominasi berita positif dan negative yang beredar di media digital terhadap suatu perusahaan  public

Ketiga, Digital Awareness Aspect yakni mengukur banyaknya ulasan terkait perusahaan public di internet dan mengukur banyaknya pengguna internet yang mencari perusahaan public dengan keyword “Corporate Brand” dalam periode 1 tahun survei.

Acara Top Digital PR Awards 2020 merupakan inisiasi TRAS N Co Indonesia, INFOBRAND.ID dan Media Ads Indonesia. Seluruh rangkaian acara Top Digital PR Awards 2020 secara live Zoom ini dihadiri oleh President Director Bank Bukopin Rivan A. Purwantono, Direktur Utama PT Tras N co Indonesia Tri raharjo, Editor In Chief INFOBRAND.ID Panji Nurdiyan Syah, Direktur INFOBRAND Group Susilowati Ningsih dan Direktur Media ADS Indonesia Arif Munajad.

Tentang Bank Bukopin

PT Bank Bukopin Tbk (“Bank Bukopin”) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia, Bank Bukopin tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2006 dengan kode emiten BBKP.

Bank Bukopin merupakan bank yang fokus pada segmen ritel, yang terdiri dari segmen Konsumer dan UKM serta didukung oleh segmen Komersial. Sesuai dengan misi “Memahami dan Memberi Solusi kepada Nasabah”, Bank Bukopin senantiasa melakukan inovasi dan peningkatan layanan kepada para nasabah dengan melakukan modernisasi infrastruktur TI serta menyiapkan beragam produk dan layanan berbasis perbankan digital seperti aplikasi Bukopin Mobile dan aplikasi perbankan digital Wokee.

Per 31 Agustus 2020, saham Bank Bukopin dimiliki oleh KB Kookmin Bank 67%. Sedangkan pemegang saham terbesar kedua adalah masyarakat dengan kepemilikan 18,14%, disusul PT Bosowa Corporindo 11,68% dan Negara Republik Indonesia 3,18%.

Bank Bukopin beroperasi di 24 provinsi, dengan 43 kantor cabang utama, 175 kantor cabang pembantu, 162 kantor kas, 9 Kantor Fungsional, 25 Payment Point, dan 834 unit ATM, serta tergabung dalam jaringan ATM Prima dan ATM Bersama.

Gubernur Sulbar Serahkan Bantuan Internet Satelit di Desa Manipi Pana

Penulis
Sopyan
-
Gubernur Sulbar Serahkan Bantuan Internet Satelit di Desa Manipi Pana

SuaraPemerintah.id – Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan kunjungan sekaligus menyerahkan bantuan intertet satelit di Desa Manipi, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, Jumat, 18 Desember 2020.

Desa Manipi, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, salah satu daerah di Sulbar yang masih sangat terisolir karena akses jalan yang masih sangat rusak, dan warga belum dapat mengakses jaringan telekomunikasi.

Bantuan internet desa merupakan salah satu program Mandiri Cerdas Sehat (Marasa) dari Gubernur Sulbar

“Gunakan sebaik-baiknya, kita harap dengan Internet ini membantu masyarakat mendapatkan akses informasi. Pemprov hanya menanggung selama sepuluh bulan, setelah itu pemerintah desa yang melanjutkan,” sebut Ali Baal.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulbar Safaruddin Sanusi mengatakan, pihaknya melakukan intervensi dengan menghubungkan jaringan internet ke desa-desa terpencil.

Untuk melancarkan bantuan internet itu, pihaknya bekerja sama dengan Icon Plus yang mampu memfasilitasi kabel hingga ke daerah pedalaman. Hanya saja, untuk tahun

2021 menargetkan dua titik penempatan intenet satelit, Kecamatan Pana dan Pulau Ambo Kecamatan Kepulauan Balabalakang. Dua daerah tersebut jangkauannya cukup jauh, membutuhkan jangkauan panjang menarik kabel dari pihak Icon Plus, serta menguras dana cukup banyak.

“Pemprov Sulbar akan terus berupaya mencari solusi terbaik. Karenanya di dua titik itu pemprov Sulbar mengandalkan Internet Satelit, yang bebannya tidak terlalu besar dibandingkan harus menarik kabel ke daerah tersebut. Jadi kita gunakan Internet Satelit, Untuk biaya data, sementara kita yang tanggung dan selanjutnya dikelola oleh desa,” tuturnya.

Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar , Mustari Mula menambakan, internet yang diserahkan merupakan koneksi satelit via VSAT (Very Small Aperture Terminal). Ditargetkan sudah dapat beroperasi Februari 2021 mendatang.

“Pada dasarnya bantuan ini bertujuan untuk membantu desa terpencil agar tidak terkucil dari akses informasi,” ungkapnya.

Menteri Tjahjo Ingatkan ASN untuk Terus Tanamkan Semangat Bela Negara

Penulis
Sopyan
-
Tanamkan Semangat Bela Negara

SuaraPemerintah.id – Bagi abdi negara, semangat bela negara sudah menjadi keharusan untuk ditanamkan dan dilaksanakan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadikan Hari Bela Negara sebagai momentum untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan bangsa yang semakin kompleks sebagai wujud dari bela negara masa kini.

“ASN harus selalu memiliki semangat bela negara, terutama di masa pandemi ini, tentunya bersama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19. ASN harus menjadi teladan dalam pelaksanaan protokol kesehatan,” ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Minggu (20/12).

Aksi bela negara juga dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN. SDM yang unggul adalah modal dari pembangunan di segala bidang. Menteri Tjahjo berpesan agar ASN terus berinovasi dan berkarya sehingga tidak terjebak dalam rutinitas agar dapat bersaing di era globalisasi ini.

Dalam peringatan Hari Bela Negara yang jatuh pada 19 Desember 2020, Menteri Tjahjo kembali mengingatkan ASN untuk memahami perannya sebagai pelayan masyarakat. “Sudah seharusnya ASN memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.

Menteri Tjahjo juga menegaskan agar ASN tetap bersemangat dalam mengatasi empat tantangan utama bangsa Indonesia, yaitu korupsi, narkoba, radikalisme, serta bencana alam dan non-alam, termasuk di dalamnya pandemi Covid-19.

Menurutnya, sinergitas, kolaborasi, dan soliditas antar-instansi pemerintah menjadi kunci penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan tangguh harus optimis menghadapi tantangan-tantangan itu.

Menhub Raih Penghargaan Pemimpin Perubahan ZI WBK/WBBM dari KemenpanRB

Penulis
Sopyan
-
Menhub Raih Penghargaan Pemimpin Perubahan ZI WBK/WBBM dari KemenpanRB

SuaraPemerintah.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berhasil memperoleh penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Penghargaan pemimpin perubahan pembangunan ZI menuju WBK disampaikan langsung pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas 2020, yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Senin (21/12) pagi.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menpan-RB Tjahjo Kumolo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin turut menyaksikan penyerahan penghargaan tersebut secara virtual.

Penghargaan tersebut diraih karena keberhasilan 14 Unit pelaksana teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, memperoleh Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2020. Angka ini meningkat dibanding tahun 2019, dimana terdapat 12 UPT yang mendapat predikat WBK dan WBBM.

“Alhamdulillah, tahun ini ada 14 unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan kembali memperoleh Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Tahun lalu ada 12 unit, jadi ada peningkatan,” kata Menhub Budi di Jakarta (21/12).

Ke-14 UPT yang mendapat Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi yaitu BP3IP, Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan, Distrik Navigasi Makassar, Otoritas Bandara Surabaya, Otoritas Bandara Padang, Otoritas Bandara Balikpapan, KSOP Gresik, Satpel UPPKN XII Bali dan NTB, Satpel Terminal Tipe A Wilayah X Jateng dan SIY, Sesbadan Litbang, PIP Semarang, Poltekbang Medan, dan STIP Marunda.

Menurut Menhub penghargaan ini menjadi cambuk bagi Kementerian Perhubungan untuk lebih lagi meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Menhub optimis ke depan jumlah UPT yang mendapat penghargaan ini akan bertambah.

“Kami berkomitmen tahun depan akan lebih banyak lagi UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan yang penghargaan ini. Kami sangat concern untuk membangun zona integritas di lingkungan Kemenhub,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menjelaskan dengan keberhasilan membangun zona integritas WBK dan WBBM diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik. Terlebih di era industri 4.0 masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas.

“Kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan kepercayaan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat,” ungkap Wapres.

Wapres mengatakan, partisipasi masyarakat harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanaan dengan mentaati hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Ia berharap, seluruh penyelenggara publik dapat melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Wapres juga mengingatkan kepada seluruh Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk terus berupaya mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

1...4,6084,6094,610...4,867Halaman 4,609 dari 4,867