Beranda blog Halaman 4610

Ganjar Pranowo : Berani Korupsi di Jateng, Langsung Saya Pecat!

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sangat tegas soal pemberantasan korupsi, terutama di wilayahnya Jawa tengah. Dia menyatakan akan menindak tegas, bahkan langsung memecat dan menyeret ke KPK siapapun yang berani korupsi di Jawa Tengah.

Apalagi korupsi yang terkait dengan penanganan COVID-19, Ganjar tidak akan pandang bulu untuk menindak tegas. Hal tersebut pernah ia sampaikan saat menghadiri acara pertemuan paguyuban warga Jateng beberapa waktu lalu.

“Apabila ditemukan ada pihak yang melakukan korupsi di Jawa Tengah (Jateng), saat penanganan Covid-19, maka pihak itu akan langsung dipecat dan diseret ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ucap tegas Ganjar.

Menurut Ganjar, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan pandemi untuk mencari kesempatan memperkaya diri sendiri, apalagi ia seorang pemimpin.

“Tidak boleh hari ini ada pemimpin yang mikir duit, apalagi mikir korupsi dan dodolan (jualan). Meski semuanya serba dilonggarkan, jangan sampai kita mengambil kesempatan dalam kesempitan,” katanya.

Ganjar menegaskan bahwa ia sangat serius terkait persoalan ini. Ia sudah mengingatkan, minimal untuk mereka di Jateng, agar selalu menjaga integritas dalam penanganan Covid-19.

“Saya kenceng betul soal ini dan saya sudah ingatkan, minimal yang ada di Jawa Tengah, kalau ada diantara panjenengan yang korupsi pengadaan, ngemplang, njupuk duit (ambil uang) dan sebagainya, langsung tak pecat terus tak terke ning KPK (langsung saya pecat dan saya antar ke KPK),” tegasnya.

Ganjar minta semua pemimpin daerah mendukung upaya pencegahan ini. Meski kondisi darurat dan banyak kelonggaran, semua harus dilakukan dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada.

Pemimpin harus bertanggungjawab kepada masyarakat terhadap amanah yang diemban. Ujian paling besar para pemimpin saat ini adalah bertanggungjawab pada masyarakat.

“Kalau ada kurang-kurang sekarang, itu salah dan tanggungjawab saya dan semua pemimpin di negeri ini. Siapapun dia. Ke depan kita harus belajar dari pengalaman ini agar lebih siap,” tutupnya.

Ketegasan Ganjar Pranowo soal pemeberantasan korupsi membawa Jawa Tengah menjadi juara umum penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korpusi (KPK). Di acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia), Jawa Tengah menyabet empat penghargaan dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK.

Untuk kategori pemerintah daerah terbaik, juara pertama diraih oleh Kabupaten Boyolali, disusul Kabupaten Banyumas di posisi kedua dan Kabupaten Banyumas di posisi ketiga. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng menyabet penghargaan sebagai lembaga legislatif antikorupsi terbaik se-Indonesia.

Kemenkeu Terima Penghargaan WBK/WBBM Tahun 2020

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima sejumlah penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) WBK/WBBM tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam beberapa kategori pada Senin, (21/12).

Predikat tersebut diberikan kepada kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun zona integritas secara masif sehingga setidaknya terdapat minimal 5 unit kerja pada instansi mereka mendapatkan predikat WBK/WBBM, sedangkan kategori pemimpin perubahan adalah 10 K/L dengan jumlah unit kerja yg memperoleh predikat WBK/WBBM terbanyak.

Untuk kategori pertama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperoleh penghargaan sebagai pemimpin perubahan. Kedua, Kementerian Keuangan berhasil memperoleh capaian tertinggi Nasional penilaian WBK/WBBM tahun 2020 yaitu sebesar 76,70% atau 214 unit dari usulan 279 unit.

undefined

Lebih rinci, jumlah per unit eselon I yang berhasil lolos penilaian WBK/WBBM adalah Sekretariat Jenderal (Setjen) 2 WBK, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 1 WBK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 64 WBK dan 6 WBBM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 36 WBK dan 5 WBBM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) 57 WBK dan 9 WBBM, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN 23 WBK dan 5 WBBM, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 1 WBK, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) 2 WBK, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) 3 WBK. Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan komitmen Unit Eselon I dan kepemimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Wakil Presiden (Wapres)  Ma’ruf Amin  mengatakan bahwa predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Ia optimistis keberhasilan pembangunan ZI dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar melakukan akselerasi untuk menaikkan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta melakukan inovasi terbaik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,” pungkasnya.

 

CATL Cina Investasi USD 5 Miliar, Baterai Listrik 60% Harus Diproduksi di Indonesia

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), perusahaan baterai dari Cina akan menginvestasikan 5 miliar dollar AS (sekitar Rp70,6 triliun) untuk memproduksi baterai listrik di Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan itu di kantornya pada Selasa lalu, 15 Desember 2020. Menurut Luhut, seperti dikutip Hindustan Times, CATL telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan tambang negara PT Aneka Tambang.

Dalam perjanjian tersebut CATL wajib memastikan 60 persen nikel dari dalam negeri diolah menjadi baterai di Indonesia.

“Kami tidak ingin mereka (CATL menambang) keluar nikel tapi kemudian mengolahnya ke luar negeri,” ujarnya.

Produksi di pabrik baterai lithium untuk mobil listrik akan dimulai pada 2024. Indonesia mulai memproses pasokan bijih nikel laterit yang melimpah untuk dijadikan baterai lithium sebagai upaya memproduksi dan mengekspor mobil listrik.

Hal yang sama diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengungkapkan bahwa dalam kerjasama dengan CATL pihak Indonesia mengajukan syarat agar 60% dari nikel yang akan dipasok dapat diproses menjadi baterai di Indonesia.

Kata dia, pihak CATL pun merespons syarat tersebut dan berkomitmen untuk mengolah 60% nikel yang dipasok Antam di dalam negeri. Negosiasi tahap lanjut pun terus dijalankan oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin bersama Antam.

Rencananya, baterai kendaraan listrik ini pun bisa diproduksi mulai tahun 2024.

“60% dari nikel yang mereka peroleh harus diproses menjadi baterai di Indonesia. Ini adalah permintaan kita. Jadi kita nggak mau mereka dapat nikel kita, tapi proses baterainya di luar negeri,” ungkap Septian dalam acara Indonesia Mining Outlook, Selasa (15/12).

Lebih lanjut, Septian mengungkapkan, beberapa waktu lalu di Yunan, pihaknya juga sudah melakukan pembicaraan untuk meminta pabrikan mobil listrik asal China bisa berinvestasi di Indonesia. Targetnya, ada investasi yang masuk sekitar US$ 5 miliar pada tahun 2024.

“Beberapa waktu lalu juga saya bertemu mereka di Yunan, mereka juga berkomitmen membawa pabrikan mobil listriknya. Targetnya 2024 mereka investasi kira kira US$ 5 miliar,” terang Septian.

Selain dengan konsorsium CATL, saat ini anggota holding baterai BUMN juga sedang menjajaki kerjasama dengan LG Chem Ltd dari Korea Selatan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sedang mendekati produsen baterai dan mobil listrik terkemuka asal Amerika Serikat, Tesla.

 

Dukung PSN, Pertamina Bangun Storage BBM di Pelabuhan Patimban

Penulis
Sopyan
-
Dukung PSN, Pertamina Bangun Storage BBM di Kawasan Pelabuhan Patimban

SuaraPemerintah.id – Dalam rangka mendukung aksesibilitas energi untuk Proyek Strategis Nasional, Pelabuhan Patimban yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari Minggu (20/12), PT Pertamina (Persero) menyiapkan pembangunan Storage Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kawasan Pelabuhan Patimban.

Pada acara peresmian, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi menjelaskan Pertamina telah berperan untuk memenuhi kebutuhan energi di Pelabuhan Patimban dan sekitarnya dengan membangun storage BBM.

“Pertamina akan melakukan pembangunan dukungan energi bagi Pelabuhan Patimban dan sekitarnya. Pelabuhan Patimban yang akan terkondisi dengan jalan tol dan jalan kereta api ini diharapkan dapat meningkatkan potensi pembangunan 10 kawasan industri di sepanjang koridor utara Jawa. Sehingga perekonomian meningkat dan memberikan manfaat yang luas pada masyarakat,” kata Budi Karya Sumadi di hadapan Presiden Joko Widodo.

Menjelaskan lebih lanjut, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan bahwa dalam upaya mencapai ketahanan energi nasional, Pertamina terus memastikan aksesibilitas energi dapat terlaksana dengan baik di seluruh Indonesia, mulai dari wilayah perkotaan hingga wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Hal ini termasuk juga mendukung aksesibilitas energi untuk Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Patimban.

“Pembangunan Storage BBM ini akan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung seluruh aktivitas kendaraan, kapal, dan sarana operasi di Pelabuhan Patimban yang sudah mulai beroperasi. Melalui perhitungan yang sudah kami lakukan, Storage BBM ini juga akan jauh lebih efektif dalam melakukan pelayanan, melengkapi fasilitas yang sudah ada saat ini. Secara jangka panjang, ini adalah investasi yang baik bagi Pertamina dan bagi seluruh pelanggannya,” jelas Nicke Widyawati.

Menurut Nicke, pembangunan Storage BBM ini cukup strategis karena Pertamina selaku BUMN, menciptakan kehadiran negara untuk melayani kebutuhan operasi pelabuhan. Storage BBM ini pun akan memberikan aksesibilitas yang lebih dekat dan mudah dalam pelayanan secara langsung di Pelabuhan Patimban.

Saat ini, daerah sekitar Pelabuhan Patimban mendapatkan distribusi BBM melalui Storage di Tanjung Priok dan Balongan yang relatif lebih jauh.

“Selain memberikan dukungan energi dan memastikan pelayanan maksimal di Pelabuhan Patimban sebagai bentuk menjaga ketahanan energi nasional, harapan kami pergerakan aktifitas di Pelabuhan Patimban dan sekitarnya ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Nicke.

RKPD 2021: Ekonomi dan Kesehatan Masih Jadi Fokus Utama

Penulis
Sopyan
-
RKPD 2021: Ekonomi dan Kesehatan Masih Jadi Fokus Utama

SuaraPemerintah.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X membuka Kick Off Meeting Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual.

Hadir mewakili Menteri PPN/Bappenas yakni Deputi Bidang Pengembangan Regional Daerah PPN/Bappenas Nitya Suwignyo. Turut berpartisipasi pula Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri RI Budi Soepriadi.

Adapun Sri Sultan mengikuti rapat dari Gedhong Pracimosono, Komplek Kepatihan, Senin (21/12) pagi dengan didampingi Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, dan Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono.

Pada sambutannya, Sri Sultan menuturkan bahwa adanya pandemi berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang mengandung risiko.

“Kinerja perekonomian DIY di tahun 2020 sangat jauh dari harapan, karena mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Triwulan II 2020 perekonomian kita mengalami kontraksi sebesar 6,74 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019,” tutur Sri Sultan.

Di samping itu, Sri Sultan menjelaskan jika berhentinya sektor pariwisata selama pandemi berdampak besar terhadap sektor-sektor yang lain sehingga perekonomian kita mengalami kontraksi yang cukup tinggi.

Menurut Sultan, “Meskipun demikian di triwulan III kinerja perekonomian DIY mulai mengalami perbaikan dengan kontraksi sebesar 2,84 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.”

Sri Sultan berharap penguatan dan percepatan belanja pemerintah sebagai stimulus perekonomian, diharapkan dapat merespon lemahnya sisi permintaan. Di satu sisi, peranan teknologi informasi juga tak boleh dilupakan sebagai upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.

Kerja sama lintas teknis, lintas sektor bahkan lintas kewilayahan yang saling bahu-membahu sangatlah diperlukan. “Tujuannya untuk melengkapi dan mengambil peran sesuai ketugasannya, sehingga dapat terwujud pembangunan yang sinergis lintas sektor, bertahap, dan berkelanjutan,” tukas Ngarsa Dalem.

Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji saat ditemui seusai agenda, mengatakan bahwa Pemda DIY tidak melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Ini artinya kita harus punya prioritas terhadap 2022. Kalau tidak ada perubahan RPJMD, berarti harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan baru, termasuk SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah),” ujar Aji.

Aji kembali menegaskan bahwa prioritas kerja tahun depan juga masih berkaitan dengan penanganan COVID-19.

Aji menguraikan, “Namun demikian, kami juga mengedepankan baik pemulihan ekonomi maupun kesehatan. Di satu sisi, Bappenas juga memberikan kritik agar angka kemiskinan dan raiso gini di DIY dapat diperbaiki di tahun 2022. Tentu ini menjadi masukan Pemda dalam menyusun RKPD tahun 2022 mendatang.”

Senada dengan Aji, Kepala Bappeda DIY Beny Suharso menyatakan bahwa tingkat kemiskinan DIY masih menjadi perhatian. “Saat ini, tingkat kemiskinan di DIY masih di angka 12,35 persen sementara pusat mengusulkan di angka 8,25 persen.Paling tidak, tidak semakin meningkat persentasenya,” tukasnya.

Mengenai program penumbuhan ekonomi, akan dilakukan program-program penguatan seperti efektivitas industri kreatif. “Hal lain, selama pandemi ini berjalan, harga dan petani harus kita lindungi.

Caranya, produknya kita beli. Itu salah satu caranya. Untuk program pemulihan ekonomi karena COVID-19 ini sendiri ada di angka 69,73 milyar, semuanya masuk BTT (Belanja Tidak Terduga),” jelas Beny. Terkait RPJMD, pusat memperbolehkan DIY tidak mengubah besarannya. “Yang kita ubah adalah sasaran dan program atau target kinerjanya,” tutup Beny.

Setda Kalteng Buka Rakor Evaluasi Penanganan Karhutla di Prov. Kalteng

Penulis
Sopyan
-
Setda Kalteng Buka Rakor Evaluasi Penanganan dan Pengendalian Karhutla di Prov. Kalteng

SuaraPemerintah.id – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Hamka mewakili Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri menghadiri sekaligus membuka secara langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Prov. Kalteng Tahun 2020. Rakor dilangsungkan di Room Mahakam Hotel Royal Global Palangka Raya, Kamis (17/12/2020).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Prov. Kalteng Erlin Hardi mewakili Kepala Pelaksana BPB-PK Prov. Kalteng H.Darliansjah dalam laporannya menyampaikan Rakor ini merupakan bagian dari rangkaian penanganan Karhutla yang dilaksanakan tahun 2020 sekaligus untuk memantapkan strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 terkait dengan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat karhutla.

Tujuan yang ingin dicapai dari rakor ini diantaranya  adanya hasil evaluasi terhadap penanganan darurat yang dilakukan tahun 2020 dan adanya pemantapan strategi pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat karhutla tahun 2021.

Mekanisme rapat koordinasi, dilaksanakan dalam bentuk arahan, paparan-paparan, diskusi dan perumusan rekomendasi perbaikan penanganan karhutla tahun 2021. Erlin Hardi mengatakan evaluasi penanganan Karhutla tahun 2020 yakni pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana, dukungan regulasi dan dukungan anggaran.

Rakor diikuti oleh Kepolisian Daerah Kalteng dan Kepolisian Resort se-Kalteng, Komando Resort Militer 102/Panju Panjung dan Komando Distrik Militer se-Kalteng, Perangkat Daerah Prov. Kalteng, Instansi Vertikal Terkait, BPBD, KPH, Manggala Agni Kabupaten/Kota se-Kalteng, Borneo Nature Foundation dan Organisasi Relawan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng Hamka saat membacakan Sambutan tertulis Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri, menyampaikan Rakor evaluasi penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 ini diharapkan dapat semakin memperbaiki strategi pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat Karhutla tahun 2021.

Hamka mengutarakan bahwa Pada Tahun 2020 ini, Pemprov. Kalteng telah menetapkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Peraturan-Peraturan Gubernur Kalteng yang dimandatkan oleh Peraturan Daerah Prov. Kalteng Nomor 1 Tahun 2020 telah diproses oleh Pemprov. Kalteng.

“Hal startegis yang menjadi perhatian semua pihak, terutama masyarakat yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah yang mengatur perizinan pembukaan ladang di lahan bukan gambut. Dengan adanya Peraturan Gubernur ini maka akan memberikan kepastian kepada seluruh pihak, baik masyarakat maupun apparat pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan”, jelas Hamka.

Lebih lanjut, Hamka menyampaikan, hal strategis lainnya yaitu pengecualian pembakaran lahan tidak berlaku pada saat Gubernur menyatakan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5).

Hamka menegaskan, dengan memperhatikan situasi dan perkembangan terkini, maka sebagai evaluasi dan sekaligus penguatan strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2021, maka langkah-langkah nyata harus terus ditingkatkan antara lain memperkuat upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang dimulai sejak bulan Januari 2021 dengan membentuk Satgas Pencegahan Karhutla sampai tingkat kelurahan/desa, dilengkapi sarana prasarananya, dan dimantapkan sistem komunikasi dan komandonya.

Satgas Pencegahan Karhutla Tingkat Kelurahan/Desa mensinergikan semua potensi  kekuatan  yang  ada  di  kelurahan/desa dengan komposisi terdiri dari TNI, Polri, Perangkat Kelurahan/Desa, KPH, Manggala Agni, Tokoh Masyarakat, Lembaga Usaha, dan potensi lainnya.

Langkah selanjutnya yakni Satgas Pencegahan Karhutla Kabupaten/Kota memperkuat upaya pencegahan karhutla ditingkat tapak melalui kegiatan antara lain sosialisasi, diseminasi dan pendampingan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), pelatihan, patroli bersama. Terakhir, memantapkan sinergitas pemangku kepentingan antara pemerintah, lembaga usaha (perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lembaga usaha lainnya), masyarakat/kelompok masyarakat, akademisi/peneliti dan media.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng berharap, dengan memperkuat sinergitas upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, diharapkan pada tahun 2021 tidak ada penetapan status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

Menurut Hamka, penetapan status keadaan darurat bencana karhutla hanya dilakukan jika ada kondisi-kondisi ekstrem seperti fenomena el nino, ancaman/bahaya kekeringan, dan kondisi ekstrem lainnya.

Gerakan Indonesia Tertib Buka Kegiatan “Tertib Penerapan Prokes” di NTT

Penulis
Sopyan
-
Gerakan Indonesia Tertib Buka Kegiatan "Tertib Penerapan Prokes" di NTT

SuaraPemerintah.id – Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan kegiatan aksi nyata dengan tema Tertib Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Tudameda, Kecamatan Rote Barat Daya. Kabupaten Rote, Provinsi NTT, Senin (21/12/2020).

Aksi nyata yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas GIT dengan membagikan masker dan mensosialisasikan protokol kesehatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat indonesia agar menjadi lebih tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku.

“Kegiatan ini untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib diharapkan dapat mendukung suksesnya agenda percepatan penanganan Covid-19,” jelas Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional Kemenko Polhukam Birgjen TNI Iriyanto selaku Sekretaris Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib.

GIT saat ini menjdi semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang tengah menghadapi Pandemik Covid-19. Pandemik ini menimbulkan dampak baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dengan Kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah.

“Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong, bersatu padu, gotong royong, dan tentunya selalu disiplin dalam protokol kesehatan terutama penggunaan APD, minimal selalu menggunakan masker pada saat beraktifitas, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak,” terangnya.

Sektor Pertanian Gorontalo Jadi Penyelamat Ekonomi Daerah di Masa Pandemi

Penulis
Sopyan
-
Idris Rahim Apresiasi Sektor Pertanian Jadi Penyelamat Ekonomi Daerah di Masa Pandemi

SuaraPemerintah.id – Di tengah pandemi Covid-19 sektor pertanian menjadi penyelamat ketahanan pangan masyarakat dan ekonomi daerah.

Sektor ini menunjukkan kinerjanya yang membaik dengan kontribusi terhadap PDRB menurut lapangan usaha sebesar 39,36 persen sedangkan menurut pengeluaran konsumsi RT sebesar 62,43 persen.

“Kinerja bidang pertanian sampai dengan Desember 2020 menunjukkan angka yang baik, dalam capaian realisasi APBD dinas pertanian sebesar 95.59 persen dan realisasi provinsi 83,10 persen. sedangkan realisasi APBN posisi Desember 95,35 persen,” kata Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat membuka rapat sinkronisasi dan percepatan program/kegiatan bidang pertanian tahun 2021 di hotel Grand Q, Senin (21/12/2020).

Idris Rahim mengapresiasi kinerja produksi komoditas unggulan yang meningkat dan melebihi target renstra 2020, antara lain Jagung 1.807.756 ton melebihi target renstra 66 persen, populasi sapi 253.960 ekor melebihi target renstra 9  persen. Kelapa 57.907 ton melebihi target renstra 1,6  persen, populasi unggas 1.866.762 ekor melebihi target renstra 24 persen.

Apresiasi juga diberikan kepada dinas pertanian kabupaten dan kota karena berperan aktif dan bekerja keras serta mendukung suksesnya program pertanian Provinsi Gorontalo.

“Alhamdulillah pada tahun ketiga masa pemerintahan NKRI berbagai indikator pembangunan bidang pertanian tetap tumbuh baik, melihat capaian kinerja tersebut maka sektor pertanian dijadikan sektor prioritas utama selama pemulihan ekonomi pascapandemi ini,” tutur Idris.

Idris Rahim menambahkan dukungan dan komitmen pemerintah provinsi gorontalo dalam pembangunan sektor pertanian secara keseluruhan di Gorontalo ditunjukkan melalui alokasi anggaran APBD 2021 yang secara fiskal mengalami penurunan yang cukup signifikan, khususnya dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp25,8 miliar menurun sekitar 54,5 persen dibanding anggaran tahun 2020.

demikian pula dengan anggaran APBN tahun 2021 sebesar Rp59,5 miliar mengalami penurunan dibandingkan tahun ini sebesar Rp67,7 milyar.

“Namun dengan adanya alokasi anggaran tersebut penggunaannya tetap dioptimalkan dan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Idris.

Mulai 22 Desember Pelanggan KA Jarak Jauh Diwajibkan Bawa Rapid Test Antigen

Penulis
Sopyan
-
Mulai 22 Desember Penumpang KA Jarak Jauh Wajib Bawa Rapid Test Antigen

SuaraPemerintah.id – Mulai 22 Desember 2020 s.d 8 Januari 2021, pelanggan KA Jarak Jauh di Pulau Jawa diharuskan untuk menunjukkan hasil Rapid Test Antigen yang negatif sebagai syarat untuk naik Kereta Api.

Aturan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No 3 Th 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran Kemenhub No 23 Th 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Perkeretaapian Selama Masa Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

“KAI mematuhi seluruh aturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 melalui moda transportasi kereta api,” ujar EVP Corporate Secretary KAI Dadan Rudiansyah.

Dadan menjelaskan, setiap pelanggan KA wajib untuk menerapkan dan mematuhi protokol Kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).

Pelanggan KA Jarak Jauh di Pulau Jawa diharuskan menunjukkan surat keterangan hasil Rapid Test Antigen negatif Covid-19 yang berlaku selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal keberangkatan (H-3).

Sedangkan untuk perjalanan KA Jarak Jauh di Pulau Sumatera, pelanggan diharuskan menunjukkan surat keterangan hasil Rapid Test Antibodi Non Reaktif atau Tes PCR Negatif Covid-19 yang berlaku selambat-lambatnya 14 hari sebelum tanggal keberangkatan (H-14).

Adapun syarat-syarat tersebut tidak diwajibkan untuk pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia dibawah 12 Tahun.

Setiap pelanggan KA Jarak Jauh harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, demam), memakai masker dan suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius. Selama dalam perjalanan, pelanggan diharuskan menggunakan Face Shield dan diimbau menggunakan pakaian lengan panjang.

KAI Sediakan Layanan Rapid Test Antigen di Stasiun

Sebagai peningkatan pelayanan KAI kepada para calon pelanggan, mulai Senin 21 Desember 2020, KAI menyediakan layanan Rapid Test Antigen di stasiun dengan harga Rp105.000.

“Layanan ini tersedia melalui Sinergi BUMN dengan Rajawali Nusantara Indonesia Grup,” ujar Dadan.

Pada tahap awal, layanan tersebut tersedia di Stasiun Gambir, Pasar Senen, Kiaracondong, Cirebon Prujakan, Tegal, Semarang Tawang, Yogyakarta,  Surabaya Gubeng, dan Surabaya Pasar Turi.

Dikarenakan proses pelayanan Rapid Test Antigen memakan waktu lebih lama dibanding Rapid Test Antibodi, maka calon pelanggan agar menyiapkan waktu yang cukup untuk melakukan tes tersebut. Masyakarat yang ingin menggunakan layanan Rapid Test Antigen di Stasiun, diimbau untuk melakukannya H-1 perjalanan untuk menghindari keterlambatan jika dilakukan di hari keberangkatan.

“Penyediaan layanan ini merupakan komitmen KAI untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat pada moda transportasi kereta api,” ujar Dadan.

Dadan menambahkan, layanan ini merupakan alternatif yang KAI hadirkan untuk kemudahan calon pelanggan yang akan naik Kereta Api. Selain di stasiun, calon pelanggan juga bisa menggunakan hasil Rapid Tes Antigen dari Rumah Sakit atau Klinik yang terpercaya.

“Kami juga mengingatkan kepada para pelanggan agar selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menjadikan Kereta Api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, selamat, dan sehat sampai di tujuan,” tutup Dadan.

Jelang Natal Dan Tahun Baru, Bulog Putussibau Pastikan Sembako Aman

Penulis
Sopyan
-
Jelang Natal Dan Tahun Baru, Bulog Putussibau Pastikan Sembako Aman

SuaraPemerintah.id – Bulog Putussibau telah memastikan kalau stok sembako, pada perayaan Natal tahun 2020, dan hingga pada Tahun Baru 2021 dalam kondisi aman dan terkendali.

Kepala Bulog Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Sabarani menyatakan, hingga saat ini stok beras Madium ada sebanyak 412 ton lebih, beras premium 10 ton lebih, minyak goreng 9 ton.

“Dipastikan beras dan minyak goreng aman terkendali,” ujarnya kepada wartawan, Minggu 20 Desember 2020.

Kemudian, stok tepung terigu ada 300 kilogram, daging beku (daging kerbau) sebanyak kurang lebih 300 kilogram.

“Kalau gula ada sebanyak 30 ton dalam bentuk kemasan. Semuanya aman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam merayakan hari besar keagamaan, maupun pergantian malam tahun baru,” ucapnya.

Bagaimana kondisi harga sembako di pasar, Sabarani menjelaskan bahwa, kalau untuk beras jenis premium di eceran seharga Rp 12 ribu perkilogram, beras madium Rp 9,5 ribu perkilogram, dan harga minyak goreng Rp 12.650 perliter.

“Sedangkan tepung terigu harganya Rp 8.150 perkilogram, dan daging beku seperti daging kerbau harga Rp 80 ribu perkilogram,” ungkapnya.

1...4,6094,6104,611...4,867Halaman 4,610 dari 4,867