Beranda blog Halaman 461

Mensesneg Yakini Penggunaan Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Tak Ganggu Pembangunan

Penulis
Syifa
-

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meyakini penggunaan Dana Desa untuk mendukung implementasi program prioritas Koperasi Desa Merah Putih tidak akan menganggu pembangunan desa.

“Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi [alokasi Dana Desa], dan lokus lokasinya kan juga di desa,” ujar Mensesneg saat menjawab pertanyaan jurnalis, di Gedung Nusantara V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Mensesneg menambahkan, saat ini terdapat sejumlah program pemerintah yang juga menyasar wilayah pedesaan yang tidak menggunakan Dana Desa, seperti renovasi sekolah dan pembangunan jembatan.

“Banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya juga di desa, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan, kan itu tidak menggunakan Dana Desa. Meskipun sebetulnya Dana Desa juga bisa jadi peruntukannya untuk ke sana juga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mensesneg menekankan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk mendukung implementasi program prioritas Koperasi Desa Merah Putih telah disosialisasikan sebelumnya.

“Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal,” pungkas Mensesneg.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung sejumlah hal.

Pertama, penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan.

Kedua, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana.

Ketiga, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa.

Keempat, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya.

Kelima, dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih.

Keenam, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa.

Ketujuh, pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa.

Kedelapan, program sektor prioritas lainnya di desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Sampaikan Ucapan Selamat Ramadan 1447 H, Ajak Perkuat Empati dan Pengabdian

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh umat Muslim di Indonesia. Dalam pesannya, Kapolri mengajak seluruh personel Polri dan masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat niat pengabdian, empati, serta kepedulian sosial.

Kapolri menegaskan bahwa Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk menata kembali niat serta menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah kehidupan dan tugas pelayanan.

“Ramadan mengajarkan kita untuk hadir menjadi pelindung bagi yang lemah, menjadi penolong bagi yang membutuhkan, serta menjadi penguat saat menghadapi kesulitan,” ujar Sigit.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas pengabdian, diperlukan keikhlasan dan kepedulian agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

“Atas nama keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Ramadan ini semakin menguatkan niat dan semangat kita untuk terus melayani dengan hati,” tutupnya.

Ucapan tersebut menjadi bagian dari ajakan untuk mempererat kebersamaan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Soroti Tindak Lanjut Rekomendasi dan Kinerja Anggaran dalam Entry Meeting LK 2025 di KY dan MK

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK) secara terpisah melalui pelaksanaan entry meeting yang dipimpin langsung oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, di Jakarta, Kamis (12/2). Selain menjadi tahapan awal pemeriksaan rutin tahunan, forum ini juga menjadi momentum untuk menyoroti capaian kinerja anggaran serta perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.

Pada entry meeting di Komisi Yudisial yang dihadiri oleh Ketua KY, Abdul Chair Ramadhan, dan Anggota KY, Setyawan Hartono, BPK mencatat dari total 305 rekomendasi BPK hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 263 rekomendasi atau 86,23 persen telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Anggota I BPK menegaskan pentingnya menjaga tren positif tersebut agar temuan sebelumnya tidak terulang pada pemeriksaan tahun berjalan.

“Pemeriksaan BPK menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan yang bermanfaat bagi satuan kerja yang diperiksa,” ujar Anggota I BPK dalam sambutannya di hadapan jajaran Komisi Yudisial.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Suhartoyo selaku Ketua MK bersama Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menunjukkan capaian tindak lanjut rekomendasi yang telah sesuai mencapai 98,16 persen, tanpa adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Capaian ini turut memperkuat konsistensi MK dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 19 kali berturut-turut sejak 2007.

Dalam kedua entry meeting tersebut, BPK juga mengingatkan bahwa pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih empat bulan ke depan dengan pendekatan profesional dan berbasis standar pemeriksaan. “Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan,” tegasnya.

Melalui pemeriksaan ini, BPK berharap seluruh satuan kerja dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta memastikan setiap rekomendasi menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sinergi yang telah terbangun antara BPK dengan KY dan MK diharapkan semakin memperkuat kinerja kelembagaan di lingkungan yudikatif.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono, dan para pejabat struktural serta fungsional di lingkungan KY, MK dan BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pantau Kondisi Awal Puasa, Pasokan dan Harga Ayam di Sulbar Terkendali

Penulis
Syifa
-

Memasuki bulan suci Ramadan, konsumen di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, dipastikan membeli ayam dengan harga stabil. Hasil pemantauan lapangan menunjukkan harga ayam relatif terkendali, meski sempat muncul pemberitaan adanya kenaikan harga.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar, Fitriani, menegaskan bahwa kenaikan yang terjadi masih dalam batas wajar.

“Ada kenaikan tapi masih wajar dan di bawah HAP yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (18/2).

Ia mengatakan pemantauan langsung telah dilakukan bersama lintas instansi. “Saya turun langsung ke Pasar Sentral Pekkabata bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta anggota Bareskrim Polri,” tambahnya.

Fitriani menjelaskan, harga ayam hidup saat ini sekitar Rp70.000 per ekor dengan berat rata-rata 2,5 kilogram. “Harga per ekor di pasar saat ini Rp70.000, dengan berat rata-rata 2,5 kilogram. Jadi per kilogramnya hanya sekitar Rp28.000. Harga tersebut tidak jauh dari HAP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp25.000 untuk per kilogram ayam hidup ditingkat produsen atau peternak,” jelas Fitriani.

Artinya, jika dihitung secara riil, harga di tingkat konsumen masih berada dalam rentang aman dan tetap terjangkau bagi masyarakat.

Dari sisi pasokan, konsumen juga tidak perlu khawatir karena ketersediaan ayam cukup bahkan cenderung berlimpah. “Pasokan ayam di Polewali Mandar cukup aman. Bahkan saat ini menjelang Ramadan para pedagang menyetok ayam dua kali lipat dari biasanya,” ungkapnya.

Ia menambahkan kenaikan menjelang Ramadan merupakan fenomena musiman.

“Hal tersebut wajar karena permintaan tinggi. Di sini ada budaya syukuran menjelang Ramadan dan biasanya memotong ayam. Tapi setelah dua sampai tiga hari harga akan stabil kembali. Nanti menjelang Lebaran baru ada kenaikan lagi,” tambahnya.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Nur Kadar, menyampaikan kondisi harga di Provinsi Sulawesi Barat masih terkendali.

“Harga di tingkat peternak Rp23.000 – 25.000 per kg dan di konsumen Rp70.000–Rp75.000 dengan berat 2,5 kilogram. Sementara yang Rp80.000 beratnya sekitar 3 kilogram,” jelasnya.

Ia memastikan stok protein hewani di wilayah tersebut aman bagi masyarakat.

“Untuk Sulawesi Barat, stok ayam dan telur aman, tercukupi,” tegasnya.

Dari tingkat nasional, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, memastikan negara hadir melindungi konsumen melalui pemantauan harga dan pasokan secara langsung. Ia menegaskan kebijakan pemerintah diarahkan agar konsumen tetap memperoleh pangan dengan harga terjangkau tanpa merugikan pelaku usaha.

“Sesuai arahan Menteri Pertanian, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman, sehat, utuh, dan halal dengan harga terjangkau, sementara pedagang tetap mendapatkan margin yang wajar,” ujar Agung saat dikonfirmasi di Kantor Kementan Jakarta (18/2).

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman menyatakan tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menjual komoditas di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan, yang belum ada tiga. Nah, yang tiga ini pun stoknya banyak. Jadi tidak boleh ada main-main,” kata Mentan Amran, Senin (16/2).

Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, sembilan komoditas strategis tercatat dalam posisi surplus produksi. Kesembilan komoditas tersebut meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Kementerian Pertanian menegaskan pemantauan harga akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha hingga Idulfitri guna memastikan distribusi lancar, harga tetap stabil, dan masyarakat terus mendapatkan pangan protein hewani yang aman serta terjangkau.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Bahas Kesiapan Angkutan Lebaran 2026 Bersama Gubernur DKI Jakarta

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bertemu Gubernur DKI Jakarta Promono Anung untuk membahas kesiapan angkutan lebaran 2026. Menhub Dudy menyampaikan perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan perjalanan masyarakat selama arus mudik dan balik lebaran berjalan lancar.

“Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan pergerakan masyarakat tertinggi secara nasional. Sebagian besar perjalanan mudik nasional berasal dari Jawa Barat dan DKI Jakarta, dengan tujuan favorit nasional antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta,” ujar Menhub Dudy di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/2).

Dengan potensi pergerakan masyarakat DKI Jakarta yang begitu besar, Menhub Dudy meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sejumlah dukungan demi kelancaran angkutan lebaran 2026.

“Salah satunya kami berharap adanya posko pelayanan dan monitoring Angkutan Lebaran 2026, guna memastikan kesiapan armada (ramp check) dan simpul transportasi (khususnya terminal Tipe A), pemeriksaan kesehatan awak kendaraan (pengemudi), serta konsolidasi dan penyiapan mudik gratis,” papar Menhub.

Di samping itu, Menhub Dudy juga mendorong Pemprov DKI Jakarta meningkatkan akses dan layanan angkutan feeder bagi pemudik. “Kami berharap Pemprov DKI dapat menyediakan kemudahan akses bagi pemudik menuju terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara, serta meningkatkan layanan angkutan feeder terutama menuju ke simpul-simpul mudik gratis,” katanya.

Selanjutnya, pengawasan, pengendalian dan pengaturan rekayasa lalu lintas perlu dilakukan secara kondisional, yakni dengan menyediakan petugas keamanan di titik-titik rawan kemacetan dan keramaian (pengawasan melalui CCTV), memastikan kesiapan jalur alternatif, serta memastikan kelancaran perjalanan pemudik.

“Penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan juga penting dilakukan, termasuk sosialisasi keselamatan berkendara bagi pengguna kendaraan pribadi,” lanjut Menhub.

Terakhir, Menhub meminta penambahan fasilitas umum di simpul-simpul transportasi terpadat, seperti penyediaan gerai makanan, bengkel kendaraan, hingga toilet portable untuk menunjang kenyamanan perjalanan masyarakat.

Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, proyeksi lalu lintas keluar Jakarta (GT Cikampek Utama, GT Kalihurip Utama, GT Cikupa) selama masa angkutan lebaran (H-10 sampai dengan H+11) mencapai 3,67 juta kendaraan. Adapun prediksi puncak arus mudik pada Rabu, 18 Maret 2026 (H-3) yakni sebanyak 259.000 kendaraan.

Sementara proyeksi lalu lintas masuk Jakarta (GT Cikampek Utama, GT Kalihurip, GT Ciawi, GT Cikupa) selama H-10 sampai dengan H+11 lebaran sebanyak 3,54 juta kendaraan, dengan prediksi puncak arus balik pada Senin, 24 Maret 2026 (H+3) yakni 285.000 kendaraan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Allan Tandiono serta Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati dan Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta Yustinus Prastowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai dan Polri Bongkar Laboratorium Sabu di Sunter, 13 Kg Narkotika Gagal Beredar

Penulis
Syifa
-

Sinergi aparat penegak hukum kembali membuahkan hasil dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Kolaborasi antara Bea Cukai (Direktorat Interdiksi Narkotika, Kanwil Bea Cukai Jakarta, dan Bea Cukai Pasar Baru) bersama Bareskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan sekaligus membongkar laboratorium pembuatan metamfetamina/sabu (clandestine lab) di wilayah Jakarta Utara. Total barang bukti narkotika yang diamankan mencapai lebih dari 13 kilogram sabu.

“Pengungkapan kasus ini merupakan hasil rangkaian pengawasan barang kiriman internasional dan pengembangan informasi yang berlangsung selama tiga hari, Jumat-Minggu, 13-15 Februari 2026. Operasi dilakukan di beberapa lokasi, yakni apartemen di kawasan Pluit dan Sunter, serta sebuah rumah makan di Jakarta Timur,” ungkap Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, R. Syarif Hidayat.

Kasus bermula dari kecurigaan petugas Bea Cukai saat memeriksa barang kiriman pos asal Iran menggunakan mesin pemindai (x-ray) di Kantor Pos Pasar Baru, pada Kamis (12/02). Petugas menemukan kristal biru yang disembunyikan di dinding kemasan peti kulit dan setelah diuji terbukti positif mengandung narkotika golongan I jenis sabu dengan berat sekitar 11,56 kilogram.

Barang bukti tersebut kemudian diserahterimakan kepada Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan controlled delivery. Dari pengembangan kasus tersebut, pada Jumat (13/02) di sebuah apartemen di Pluit aparat mengamankan seorang warga negara Iran berinisial KKF yang bertindak sebagai penerima paket. Pengembangan selanjutnya pada Sabtu (14/02) mengarah pada penangkapan tersangka lain berinisial SB warga negara Iran yang diduga berperan sebagai peracik sabu serta pengungkapan sebuah apartemen di Sunter yang difungsikan sebagai clandestine lab.

Dari lokasi laboratorium tersebut, petugas menemukan tambahan sabu seberat 1.683 gram beserta berbagai peralatan produksi seperti kompor portabel, timbangan, cairan kimia, alat penggiling serbuk, dan limbah sisa pengolahan. Kemudian pada Minggu (15/02) tim gabungan melaksanakan olah TKP forensik. “Temuan ini menegaskan bahwa jaringan tersebut berperan sebagai penerima barang, sekaligus memproduksi ulang narkotika di dalam negeri,” tambah Syarif.

Ia juga menegaskan bahwa pengungkapan ini memiliki makna penting bagi keselamatan publik. “Penindakan ini menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap masyarakat. Setiap kilogram narkotika yang berhasil digagalkan peredarannya berarti kita mencegah potensi kerusakan ribuan generasi muda serta menjaga ketahanan sosial keluarga Indonesia,” ujar Syarif.

Keberadaan laboratorium narkotika di kawasan hunian padat penduduk, menurut Syarif juga menimbulkan risiko besar, seperti penyalahgunaan obat terlarang serta potensi bahaya kebakaran dan paparan bahan kimia beracun. Karena itu, pengungkapan clandestine lab dinilai memberi manfaat langsung berupa peningkatan rasa aman warga sekitar serta pencegahan risiko kesehatan lingkungan.

Seluruh barang bukti dan tersangka kini dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Aparat masih melakukan pendalaman guna menelusuri jaringan internasional yang terlibat. “Sinergi lintas instansi ini diharapkan terus mempersempit ruang gerak peredaran narkotika sekaligus memastikan masyarakat memperoleh lingkungan yang lebih aman, sehat, dan produktif,” tutup Syarif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia–Arab Saudi Perkuat Integrasi Digital Optimalkan Pelayanan Haji dan Umrah

Penulis
Syifa
-

Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat integrasi sistem digital dengan Arab Saudi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah, sekaligus memastikan perlindungan jemaah yang jumlahnya mencapai jutaan setiap tahun.

“Integrasi sistem ini bukan sekadar modernisasi teknologi, tetapi tentang keselamatan dan kenyamanan jemaah. Semua proses mulai dari visa, akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan harus terpantau dan terlindungi secara menyeluruh,” tegas Menhaj Moch. Irfan Yusuf dalam acara forum Saudi–Indonesian Umrah Co.Exchange di Ministry of Foreign Affairs (16/2).

“Pelayanan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia harus cepat, aman, dan nyaman, tanpa ada hambatan teknis maupun administratif,” imbuhnya.

Lebih lanjut Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap modernisasi layanan haji dan umrah sejalan dengan Saudi Vision 2030. Salah satu fokus teknis utama adalah penguatan konektivitas data dengan sistem Saudi, termasuk optimalisasi platform Nusuk Masar untuk kontrak hotel dan manajemen layanan jemaah.

Selain itu, Indonesia mengusulkan fleksibilitas mekanisme penggantian visa jemaah yang batal berangkat agar kuota tidak hangus.

“Setiap kuota adalah hak umat. Kami berharap ada mekanisme fleksibel hingga mendekati hari keberangkatan, agar slot tidak terbuang sia-sia,” tegas Menteri Irfan.

Indonesia juga meminta kejelasan teknis terkait pembayaran Dam (denda) tamattu melalui sistem digital, sehingga prosesnya lebih praktis dan tidak membingungkan jemaah.

Integrasi sistem ini diharapkan mempercepat proses administrasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan respons terhadap kondisi darurat. Menurut pemerintah, langkah ini menjadi fondasi penting menuju tata kelola haji dan umrah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Bobby Nasution Temui Langsung Warga Korban Banjir di Tapteng

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau lokasi terdampak banjir sekaligus menemui warga korban bencana di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Rabu (18/2).

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Bobby berdialog langsung dengan warga saat proses evakuasi dan pembersihan lokasi terdampak banjir. Ia juga melihat langsung kondisi permukiman yang mengalami kerusakan berat, bahkan sebagian bergeser akibat luapan air Sungai Lopian dari hulu.

Sejumlah warga menyampaikan keluh kesah karena tidak dapat lagi menempati rumah mereka, bahkan kehilangan bangunan tempat tinggal, sebagaimana pernah terjadi di wilayah lain pada November 2025 lalu.

“Kita lihat kondisinya bagaimana untuk bangunan rumah warga. Karena ada kategori kerusakannya, ringan, sedang atau berat. Untuk beberapa titik yang terdampak, sudah kita tinjau,” ujar Bobby di sela peninjauan lokasi bencana.

Gubernur juga meyakinkan warga terkait bantuan yang akan diberikan pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten, termasuk dalam penanganan infrastruktur serta penyediaan hunian tetap (huntap).

“Bantuannya kita siapkan, dari pemerintah pusat juga ada, dan kabupaten. Untuk Bapak Ibu nanti pakai rekening Bank Sumut, kalau belum, biar kami yang buatkan atas nama siapa,” jelas Bobby.

Terkait penanganan bencana, Bobby meminta pemerintah mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga kabupaten untuk segera menyiapkan data faktual warga terdampak.

“Kita minta supaya data masyarakat yang terdampak bencana, segera bisa kita terima dari kabupaten. Begitu juga proses penanganan bencana, kita sudah ada skema Rencana Rekonstruksi, Rehabilitasi Pascabencana (R3P),” tegasnya.

Senada dengan itu, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menyampaikan bahwa banjir yang terjadi pada Senin (16/2) melanda beberapa kecamatan. Bahkan di Kecamatan Tukka, dampaknya tergolong cukup parah hingga menyebabkan pemadaman listrik.

Usai peninjauan, Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk percepatan penanganan bencana yang terjadi pada pertengahan Februari 2026 tersebut, mengingat bencana serupa juga terjadi di sejumlah daerah di Sumut pada November 2025 lalu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ahmad Luthfi Tinjau Huntara Korban Tanah Gerak Tegal, Siap Dihuni Sebelum Lebaran

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau lokasi pembangunan Hunian Sementara (Huntara), bagi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Rabu (18/2).

Huntara itu akan dibangun di atas lahan bengkok milik Pemerintah Desa Capar. Awalnya lahan yang disiapkan seluas 121.820 meter persegi, namun berdasarkan rekomendasi teknis Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, area yang dinyatakan aman untuk dimanfaatkan seluas 42.720 meter persegi.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Affi Triato, melaporkan, jadwal pelaksanaan pembangunan huntara tercatat mulai 15 Februari 2026 hingga 15 Maret 2026.

“Lahan tersebut direncanakan dapat digunakan untuk kurang lebih 500 unit huntara tipe 24/36, dari total 900 rumah yang terdampak,” ujarnya.

Rencananya, huntara itu terbagi menjadi beberapa blok hunian. Berdasarkan data di papan proyek, total direncanakan 456 unit hunian sementara yang tersebar dalam 38 blok. Setiap blok terdiri atas 2 hingga 5 unit bangunan modular.

Dipaparkan Affi, pembangunan huntara menggunakan konsep Modular Lite, yakni sistem konstruksi prefabrikasi inovatif yang lebih ringan, ringkas, dan praktis. Bangunan tersebut dirancang untuk pemasangan cepat, tanpa memerlukan alat berat.

Adapun fasilitas penunjang (PSU) yang disiapkan meliputi jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, penerangan jalan umum (PJU), serta fasilitas sosial berupa masjid atau musala.

“Pembangunan masih tahap perataan lahan, dengan target seluruh unit siap huni sebelum Lebaran,” kata Affi.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menekankan agar huntara tidak sekadar tempat tinggal sementara, tetapi benar-benar layak dan mengurangi beban psikologis warga.

“Saya ingin fasilitas umum di huntara ini dibuat detail dan manusiawi. Kalau perlu, bukan hanya fasilitas dasar, tetapi juga mesin cuci bersama, agar warga tidak semakin terbebani,” tegasnya.

Luthfi menilai warga yang kehilangan rumah, tidak boleh kembali menghadapi kesulitan baru di tempat pengungsian.

“Jangan sampai mereka sudah kehilangan rumah, lalu ditempatkan di hunian sementara dengan banyak kekurangan,” ujarnya.

Luthfi juga meminta pendataan penghuni dilakukan secara cermat, terutama bagi keluarga rentan, seperti perempuan kepala keluarga atau keluarga yang ditinggal merantau.

“Kita harus memilah keluarga yang benar-benar rentan. Saat pemindahan dari pengungsian ke huntara, datanya harus jelas supaya tidak menimbulkan persoalan sosial,” katanya.

Selain percepatan huntara, Luthfi meminta agar perencanaan hunian tetap (huntap) segera disusun, karena masa transisi tidak boleh terlalu lama.

“Segera siapkan rencana hunian tetap. Prinsipnya, huntap harus membuat warga mandiri, bukan sekadar memindahkan mereka,” ujarnya.

Menurut gubernur, pembangunan hunian tetap harus mempertimbangkan mata pencaharian dan kondisi sosial ekonomi warga, agar kehidupan mereka dapat pulih secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, bencana tanah gerak yang terjadi di daerah tersebut pada 2 Februari 2026 itu, mengakibatkan sekitar 900 rumah terdampak, dan ratusan kepala keluarga harus mengungsi. Pemerintah menyiapkan huntara sebagai solusi transisi, sebelum pembangunan hunian tetap.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri ESDM Dampingi Presiden RI Perkuat Diplomasi Energi di Amerika Serikat

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Washington, D.C., Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan hubungan Indonesia-Amerika Serikat serta penjajakan kerja sama strategis di berbagai bidang, termasuk bidang energi dan sumber daya mineral.

Kehadiran Menteri ESDM dalam kunjungan ini menjadi bagian penting dari diplomasi energi Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong hilirisasi, serta membuka peluang investasi dan pengembangan teknologi guna mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa sektor energi memegang peran sentral dalam memperkuat daya saing industri nasional dan menjaga stabilitas perekonomian, serta akan menjadi salah satu fokus dalam agenda pertemuan tersebut.

“Diplomasi yang akan dilakukan Presiden merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global. Di sektor energi, kami akan memastikan setiap peluang kerja sama dapat mendukung ketahanan energi dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Bahlil di Washington D.C., Selasa (17/2) waktu setempat.

Dalam rangkaian agenda di Washington D.C., akan dilakukan komunikasi strategis terkait penguatan kerja sama di sektor energi dan sumber daya mineral. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh bentuk kolaborasi yang dijajaki akan diarahkan untuk memperkuat kapasitas nasional serta mendukung ketahanan energi jangka panjang.

“Kami akan mendorong kolaborasi yang berorientasi pada peningkatan investasi, transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Prinsipnya adalah kemitraan yang saling menguntungkan dan tetap berpijak pada kepentingan nasional,” jelasnya.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui penguatan bauran energi yang lebih beragam, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan dan kerja sama yang dibangun tetap mengedepankan kedaulatan energi serta kepentingan rakyat Indonesia.

“Ketahanan dan kemandirian energi adalah fondasi utama pembangunan. Karena itu, setiap langkah diplomasi energi ke depan harus memperkuat industri dalam negeri dan meningkatkan produktivitas nasional,” tegas Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...460461462...4,887Halaman 461 dari 4,887