Beranda blog Halaman 462

Bencana Sumatra: 29 Desa Hilang, Ribuan Rumah Rusak, Pemulihan Dipercepat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra setelah rangkaian banjir bandang dan longsor menimbulkan kerusakan besar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan hilangnya 29 desa.

Pemaparan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2). Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi percepatan pemulihan sekaligus memperkuat dukungan lintas kementerian dan lembaga.

Menurut Mendagri, dari total 29 desa yang hilang, 21 desa berada di Aceh, tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Sementara itu, 8 desa hilang di Sumatra Utara, terutama di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Sumatra Barat menjadi satu-satunya provinsi tanpa desa yang hilang.

Hilangnya desa-desa tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut relokasi penduduk serta penataan ulang administrasi pemerintahan desa, apakah akan dibangun kembali di lokasi baru atau dihapus dari sistem administrasi wilayah.

Secara keseluruhan, bencana di tiga provinsi tersebut menyebabkan 1.205 orang meninggal dunia dan 139 orang masih dinyatakan hilang. Wilayah terdampak mencapai 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa.

Jumlah pengungsi yang semula lebih dari dua juta orang kini menurun signifikan menjadi 12.994 orang. Penurunan ini menunjukkan proses pemulihan berjalan, meskipun masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

Di Sumatra Barat, seluruh pengungsi telah kembali ke rumah atau mendapatkan hunian sementara. Sebelumnya terdapat 16.164 pengungsi, namun kini tidak ada lagi yang tinggal di tenda.

Di Sumatra Utara, jumlah pengungsi turun dari 53.053 orang menjadi 850 orang, yang seluruhnya berada di Kabupaten Tapanuli Tengah akibat banjir susulan.

Sementara di Aceh, pengungsi tersisa 12.144 orang dari sebelumnya sekitar 1,4 juta jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kabupaten Aceh Utara.

Bencana menyebabkan kerusakan besar pada rumah warga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, jembatan, jalan, hingga lahan pertanian dan perkebunan. Di Aceh saja, rumah rusak tercatat mencapai 256.258 unit dengan berbagai kategori kerusakan.

Di wilayah pegunungan, longsor menjadi penyebab utama terputusnya akses jalan dan jembatan. Sementara di dataran rendah, banjir bandang membawa material lumpur dan kayu yang merendam permukiman serta fasilitas publik.

Mendagri mencontohkan, di sejumlah daerah pegunungan Aceh, wilayah sempat terisolasi karena akses logistik terputus. Kondisi ini bahkan memicu krisis pasokan pangan di hari-hari awal bencana.

Menyiapkan Stok Pangan

Sebagai langkah antisipasi ke depan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok pangan minimal tiga bulan di daerah rawan bencana, terutama di wilayah pegunungan.

Sejak masa tanggap darurat, pemerintah mengerahkan total 90.109 personel gabungan dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta relawan. Selain itu, sebanyak 2.185 unit alat berat dikerahkan untuk membuka akses terisolasi, membersihkan lumpur, dan mempercepat pemulihan infrastruktur.

Operasi pembersihan lumpur juga terus dilakukan. Dari total 337 titik pembersihan, sekitar 70 persen telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses.

Berdasarkan indikator pemulihan yang disusun pemerintah, sebagian besar wilayah terdampak kini berangsur normal secara fungsional.

Di Sumatra Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak atau sekitar 81 persen telah kembali mendekati normal. Wilayah yang masih memerlukan perhatian khusus antara lain Kabupaten Agam dan Padang Pariaman.

Di Sumatra Utara, 15 dari 18 kabupaten/kota terdampak atau sekitar 83 persen telah pulih secara fungsional. Fokus penanganan kini tertuju pada Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara yang masih menghadapi kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik.

Sementara di Aceh, 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah pulih sepenuhnya atau sekitar 56 persen. Tujuh daerah masih membutuhkan perhatian khusus, terutama yang berada di dataran rendah yang terdampak banjir dan di wilayah pegunungan yang mengalami longsor.

Mendagri menegaskan, pemerintah terus memetakan permasalahan di setiap daerah melalui rapat koordinasi, peninjauan lapangan, dan dialog langsung dengan kepala daerah untuk memastikan pemulihan berjalan tepat sasaran. “Pemerintah ingin memastikan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, akses jalan, dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal. Penanganan dilakukan secara bertahap hingga masyarakat benar-benar pulih,” ujar Mendagri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPS Selesaikan Validasi Rumah Rusak, Bantuan Siap Disalurkan Tepat Sasaran

Penulis
Syifa
-

Badan Pusat Statistik (BPS) RI memastikan penyaluran bantuan rumah rusak pascabencana akan dilakukan berbasis data tunggal yang telah diverifikasi dan tervalidasi. Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran, bebas duplikasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa lembaganya telah menyelesaikan proses verifikasi puluhan ribu data rumah terdampak bencana yang diajukan pemerintah daerah. Validasi ini merupakan tindak lanjut penugasan pemerintah kepada BPS untuk melakukan pengumpulan data prabencana dan pascabencana, termasuk pemadanan data lintas kementerian/lembaga.

Dalam proses percepatan, BPS mengerahkan sekitar 550 mahasiswa dan pegawai ke wilayah terdampak bencana. Mereka melakukan verifikasi dan validasi langsung terhadap usulan rumah rusak yang diajukan kepala daerah.

Data yang dihimpun tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Seluruhnya kemudian diintegrasikan dalam satu dashboard data tunggal yang dapat diakses Satgas penanganan bencana dan BNPB. “Setiap progres sejak 28 Januari kami laporkan kepada Ketua dan Wakil Ketua Satgas. Data ini menjadi dasar verifikasi sebelum penyaluran bantuan,” ujar Amalia, dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Per 17 Februari 2026, tercatat 37 kabupaten/kota telah menandatangani surat keputusan (SK) tiga pihak sebagai dasar penyaluran bantuan. Dari total 85.627 laporan rumah rusak yang masuk, BPS menemukan sejumlah persoalan, seperti nomor induk kependudukan (NIK) ganda, data kosong, hingga satu keluarga tercatat lebih dari sekali.

Setelah proses pembersihan dan penunggalan data, BPS memvalidasi 52.776 record dari 37 kabupaten/kota yang telah menandatangani SK tiga pihak. Hasil akhirnya, sebanyak 47.686 keluarga dinyatakan layak dan tervalidasi sebagai basis penyaluran bantuan. “Prinsipnya satu keluarga satu bantuan. Tidak boleh ada dobel,” tegas Kepala BPS.

Dari jumlah tersebut, 44.742 rumah telah teridentifikasi jenis kerusakannya, terdiri atas 20.423 rusak ringan, 8.972 rusak sedang, dan 12.731 rusak berat. Sementara 2.944 rumah lainnya masih dalam proses identifikasi karena jenis kerusakan belum tercantum jelas dalam SK daerah.

BPS telah meminta pemerintah daerah segera melengkapi data tersebut agar seluruh penerima dapat segera diproses.

Sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan, BPS membangun dashboard data tunggal berbasis geotagging. Melalui sistem ini, Satgas dapat melihat secara detail lokasi rumah terdampak, kondisi sebelum dan sesudah bencana, serta progres penyaluran bantuan.

Setiap titik rumah yang terdata dapat ditelusuri berdasarkan koordinat, identitas penerima, dan kategori kerusakan. Dashboard ini telah diberikan akses kepada Satgas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memantau secara real time.

Dengan sistem ini, pemerintah dapat memetakan jumlah rumah rusak per kabupaten/kota, baik kategori ringan, sedang, maupun berat, sekaligus memastikan proses penyaluran bantuan berjalan akuntabel.

Amalia menegaskan, integrasi dan validasi data menjadi kunci percepatan pemulihan. “Data yang sudah tervalidasi inilah yang menjadi basis resmi bagi Satgas untuk menyalurkan bantuan secara tepat dan terukur,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Strategi Bapanas Turunkan Harga Cabai Rawit Merah di Tengah Cuaca Ekstrem

Penulis
Syifa
-

Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat langkah stabilisasi pasokan dan harga cabai rawit merah (CRM) melalui sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (18/2).

Dalam kesempatan tersebut Deputi Ketut Astawa menekankan pentingnya kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di lapangan.

“Kami menghimbau juga tim ini harus kompak, harus turun bareng-bareng. Di satu sisi yang memahami benar kondisi lapangan adalah tim dari Dinas Pangan maupun Dinas Perdagangan. Tentu kalau ada pelanggaran-pelanggaran, akan dibantu oleh Dirkrimsus Polda maupun Kasat Reskrim Polres setempat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketut Astawa menjelaskan bahwa faktor cuaca, khususnya hujan, menjadi salah satu penyebab tingginya harga cabai di tingkat produsen karena aktivitas panen atau pemetikan menjadi terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan yang masuk ke pasar tidak optimal, meskipun ketersediaan tanaman di lahan sebenarnya mencukupi (standing crop).

Di Kediri, harga CRM di Pasar Induk sempat berada pada kisaran Rp78.000–Rp98.000 per kilogram. Sementara itu, di pelelangan cabai Sleman tercatat sekitar Rp75.000 per kilogram untuk tingkat petani.

“Kami dapat informasi kemarin, bahwa cabai sudah turun di Kediri itu dari 80 ribuan menjadi 55 ribuan. Sebenarnya sudah bagus, nah ini hujan lagi. Hujan ini yang menyebabkan memang bukan tidak ada barang, barang sangat banyak di standing crop-nya, tapi tidak ada yang berani metik,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret stabilisasi, Bapanas akan melakukan penjajakan pasokan dari Champion sentra produksi di Lembang, Jawa Barat, untuk mendorong pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) ke pasar-pasar induk strategis, yakni Pasar Induk Kramat Jati dan Tanah Tinggi.

“Jadi pasar induk akan kita kasih banyak cabai dulu biar bisa agak turun harganya. Karena kalau tidak diserbu, tidak akan turun harganya,” tegasnya.

Upaya stabilisasi ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan, terutama pada komoditas hortikultura yang memiliki volatilitas tinggi dan sangat dipengaruhi faktor cuaca serta kelancaran distribusi.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa pengendalian harga pangan menjadi arahan langsung pemerintah dan telah menunjukkan hasil positif, termasuk pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional. Pemerintah dinilai cukup berhasil menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama Ramadan dan Idulfitri 2025.

“Perintah Presiden jelas yaitu harga pangan harus stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Kami bekerja keras bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan tidak ada lonjakan harga yang memberatkan rakyat,” ujar Amran (10/3/2025).

Melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah, dukungan distribusi, serta pengawasan terpadu, pemerintah optimistis stabilisasi harga cabai rawit merah dapat terus terjaga sekaligus melindungi kepentingan petani, pedagang, dan konsumen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Redam Fluktuasi Harga Cabai Rawit Merah, Pemerintah Mau Serbu Pasokan ke Pasar Induk

Penulis
Syifa
-
Komoditas cabai rawit merah (CRM) yang sedang berfluktuasi saat ini akan diupayakan pemerintah untuk distabilkan tingkat harganya di pasaran. Fenomena tahunan yang ditengarai akibat curah hujan ini diseriusi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan memastikan pasokan CRM dengan harga wajar dapat masuk ke pasar-pasar induk.
“Ini hujan yang menyebabkan memang. Kita bukan tidak ada barang. Barang sangat banyak di standing crop-nya (tanaman siap panen), tapi tidak ada yang berani metik karena hujan. Begitu hujan tinggi, tidak ada cabai, tidak bisa ada yang metik. Ini menjadi tantangan tersendiri,” ungkap Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta pada Rabu (18/2).
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah meramu respons cepat dengan menjembatani stok CRM dari daerah produsen ke para pedagang di pasar-pasar induk, seperti Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) dan Tanah Tinggi. Harapannya pasokan CRM dari Champion Cabai binaan Kementerian Pertanian (Kementan) yang harganya masih wajar, dapat meredakan harga CRM untuk masyarakat di Ramadan ini.
“Kami upayakan, kemarin kami sudah lakukan rapat dengan Champion. Hari ini teman-teman mencari lokasi. Kemungkinan dapat di Bandung dan sekitarnya, Lembang dan lain sebagainya. Nah kita akan dorong ke pasar induk. Jadi pasar induk kita kasih banyak cabai dulu, biar agak turun di pasar induk,” beber Ketut.
Rencananya pasokan CRM yang akan dikirimkan ke PIKJ dibanderol harga Rp 45.000 per kilogram (kg) di tingkat petani. Pedagang PIKJ siap menyerap dengan harga Rp 50.000 per kg dan ditargetkan akan melepas secara eceran ke konsumen di kisaran harga Rp 60.000 sampai 65.000 per kg.
Champion Cabai binaan Kementan yang terlibat antara lain berasal dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Enrekang Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Solok Sumatera Barat sampai Aceh. Pasokan yang disuplai ditargetkan minimal dapat mencapai 2 ton per hari selama 2 minggu ke depan.
Dengan memastikan adanya penggelontoran stok CRM dari produsen dengan harga yang tidak terlampau jauh dari Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen ke pasar-pasar induk, tentu akan berimplikasi positif terhadap Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen. Depresiasi harga pun lambat laun dapat terjadi.
“Karena kalau tidak turun, tidak kita serbu begini, tidak akan bisa turun. Harga bisa tetap di posisi Rp 75 sampai 80 ribu. Bahkan nanti di hilir bisa mencapai ratusan ribu. Kita akan dorong ke PIKJ dan Pasar Tanah Tinggi. Dua pasar ini harus kita dorong dulu, sehingga mereka bisa menurunkan Rp 10 ribu sampai 15 ribu,” jelas Deputi Ketut.
Menilik rerata harga cabai rawit nasional sebagaimana informasi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), sampai minggu kedua Februari 2026 disebut berada di Rp 67.038 per kg. Sementara berdasarkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) cabai rawit diperkirakan terjadi pada 58,33 persen wilayah Indonesia.
Walakin, jika dibandingkan kondisi cabai rawit di awal Ramadan tahun sebelumnya, dapat dikatakan kondisi di tahun 2026 ini masih mendingan. Dalam data BPS, rerata harga cabai rawit pada minggu pertama Maret 2025 yang merupakan awal Ramadan tahun lalu, bahkan mencapai Rp 85.694 per kg dengan kenaikan IPH cabai rawit mencapai 65 persen wilayah Indonesia.
Kendati demikian, pemerintah mampu meredakan fluktuasi harga cabai rawit. BPS mencatat pada minggu kedua April 2025 yang merupakan momen usai Idulfitri, rerata harga telah menurun menjadi Rp 76.793 per kg. Sementara penurunan IPH cabai rawit sebanyak 46,95 persen wilayah Indonesia kala itu.
Di samping itu, patut diketahui pula jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan IPH cabai rawit di minggu kedua Februari 2026  ini dilaporkan BPS mencapai 210 daerah. Dari 210 daerah tersebut, ada 63 daerah atau 30 persen yang memang mengalami IPH naik, akan tetapi masih sesuai HAP tingkat konsumen maksimal di Rp 57.000 per kg.
Kestabilan harga pangan pokok strategis di Ramadan merupakan salah satu arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian. Amran pernah menuturkan menuturkan pemerintah sesuai komando Presiden Prabowo Subianto akan terus berupaya menjaga harga pangan selama Ramadan sampai Idulfitri.

“Dengan segala kerendahan hati, atas nama pemerintah, mari kita jaga harga pangan di bulan suci Ramadan. Bahkan Bapak Presiden kita, pernah tiga kali sehari menelpon. Menanyakan bagaimana harga pangan. Beliau selalu katakan, jaga rakyat dan terus berpihak pada rakyat,” ujar Amran kepada jajarannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Amran Geser Anggaran Rp1,4 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mengelola dan menggeser anggaran untuk pemulihan pascabencana di Sumatra patut menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas dipersiapkannya lebih dari cukup kebutuhan beras saudara-saudara kita di sana (lokasi bencana) dan juga pergeseran-pergeseran anggaran yang dianggap mungkin untuk memenuhi sementara kebutuhan yang mungkin bisa dicontoh oleh kementerian lain,” kata Dasco dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Dalam paparannya, Mentan Amran sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan bahwa bantuan untuk wilayah terdampak terdiri dari bantuan reguler melalui Bapanas sekitar Rp1 triliun serta bantuan nonreguler melalui mitra dan program Kementan Peduli sebesar Rp75,8 miliar.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga melakukan langkah strategis dengan menggeser anggaran reguler guna mempercepat pemulihan sektor pertanian. Kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementan telah menggeser anggaran reguler sebesar Rp1,4 triliun.

“Izin pimpinan, kami sudah sampaikan ke Bappenas dan juga Menteri Keuangan. Anggaran reguler kami gunakan Rp1,49 triliun pada 2025, kemudian 2026 kami geser, dan masih membutuhkan tambahan 2026 Rp2,1 triliun serta 2027 Rp1,1 triliun. Total Rp4,7 triliun, tetapi kami sudah geser anggaran Rp1,4 triliun anggaran reguler dari Kementerian Pertanian,” jelas Mentan Amran.

Dalam kesempatan itu, Mentan Amran juga memastikan ketersediaan pangan di wilayah terdampak. Tercatat stok beras untuk wilayah terdampak mencapai sekitar 100 ribu ton atau setara tiga bulan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Perlu kami sampaikan stok beras di lapangan kurang lebih 100rb ton atau untuk tiga bulan kebutuhan di lapangan. Insyaallah sektor pertanian khususnya ketersediaan pangan di lapangan cukup untuk tiga bulan ke depan,”ungkapnya.

Mentan Amran juga melaporkan progres pemulihan lahan sawah terdampak bencana di Sumatra. Dari total 94 ribu hektare lahan sawah rusak, sebesar 39 ribu hektare telah dilakukan penanaman kembali.

“Tingkat kerusakan sawah yang terdampak ada 94 ribu hektare. Hari ini kita sudah kirim dan penanaman kurang lebih 39 ribu hektare,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa progres pemulihan menunjukkan hasil yang baik. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, lahan yang tertimbun justru mengandung humus yang subur sehingga hanya memerlukan perbaikan irigasi.

“Ada kabar yang menggembirakan. Untuk sawah-sawah yang rusak dan direhab, tanah longsoran itu adalah humus dan cukup subur, sehingga hanya irigasi yang kita perbaiki dan langsung kita melakukan penanaman,” terangnya.

Mentan Amran menekankan bahwa dengan percepatan rehabilitasi dan dukungan anggaran yang fleksibel, sektor pertanian khususnya pangan dipastikan tetap aman. Apalagi stok pangan nasional dalam kondisi kuat yaitu mencapai 3,5 juta ton.

Langkah cepat dan terukur Kementerian Pertanian dalam memastikan ketersediaan pangan sekaligus mempercepat pemulihan lahan terdampak menunjukkan komitmen pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional di tengah situasi darurat. Sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

WHO Kucurkan Hibah USD 14,8 Juta untuk Program Kesehatan Kemenkes hingga 2027

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama World Health Organization (WHO) resmi menandatangani Grant Agreement dan Joint Workplan WHO Biennium 2026–2027 sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan dan ketahanan sistem kesehatan nasional.

Kerja sama ini mendukung implementasi program kesehatan yang selaras dengan WHO 14th General Programme of Work, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, RPJMN 2025–2029, serta enam pilar transformasi kesehatan. Melalui perjanjian ini, WHO Indonesia memberikan dukungan pendanaan sebesar USD 14.859.366 dalam bentuk hibah uang, barang, dan jasa untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan selama periode biennium.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang selama ini terjalin erat antara Kementerian Kesehatan dan WHO. Menurutnya, dukungan WHO telah berkontribusi signifikan dalam penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan mutu layanan kesehatan, penguatan sistem ketahanan kesehatan, serta pengembangan kebijakan kesehatan berbasis bukti.

“Penandatanganan Grant Agreement dan Joint Workplan Biennium 2026–2027 merupakan langkah strategis untuk memastikan kesinambungan dukungan WHO terhadap prioritas pembangunan kesehatan nasional. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem kesehatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Kunta.

Lebih lanjut, Sekjen Kunta menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Joint Workplan melalui koordinasi yang erat dengan seluruh unit teknis penerima hibah. Ia juga berharap WHO terus memberikan dukungan teknis dan kebijakan, khususnya dalam penguatan kapasitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi program agar selaras dengan indikator kinerja utama Kementerian Kesehatan.

Penandatanganan perjanjian ini diharapkan dapat mempercepat implementasi kegiatan yang telah disepakati serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung pencapaian target kesehatan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Lantik Tiga Deputi Baru: Perkuat Orkestrasi dan Akselerasi Pemberantasan Korupsi

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk mengisi posisi strategis di lingkungan internal. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (18/2).

Tiga orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik yaitu Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti.

Dalam sambutannya, Ketua KPK menegaskan bahwa jabatan deputi merupakan tulang punggung arah kebijakan lembaga antikorupsi. Amanah tersebut bukan hanya tanggung jawab struktural, melainkan mandat strategis untuk menggerakkan fungsi utama KPK secara efektif, integratif, dan berorientasi pada hasil.

“Setiap deputi diharapkan dapat bekerja semaksimal mungkin tidak cukup hanya optimal. Kemudian juga harus memiliki cara berpikir yang visioner. Kami semua menuntut sebuah hasil dari sebuah proses yang dilakukan para deputi,” tegas Setyo.

Selain itu, Ketua KPK juga memberikan arahan tegas mengenai pentingnya integrasi antarunit. Setyo menginginkan adanya gerak organisasi yang lincah dan terpadu tanpa terhambat oleh sekat-sekat birokrasi internal.

Selain menjadi bagian dari pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus strategi penguatan sumber daya manusia (SDM), KPK berharap penyegaran di level pimpinan madya ini menjadi momentum untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih kredibel dan mampu menjawab harapan masyarakat.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Anggota Dewan Pengawas KPK Benny Y. Mamoto. Turut hadir Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Pol Arif Adiharsa, Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto, Kepala Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo, Penyidik tingkat II Bareskrim Polri Brigjen Pol Teguh Yusuardie, Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Kejaksaan Agung Tri Anggoro Mukti, serta jajaran pejabat struktural KPK lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Aksi Nyata PKP: Huntap Dikebut Sebelum Lebaran, Integrasi Data Bencana Jadi Kunci

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadiri Rapat Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera, Rabu (18/2).

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera, Kementerian PKP bertanggung jawab atas pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) Relokasi Terpusat.

“Dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera, Kementerian PKP bertanggung jawab untuk pembangunan Hunian Tetap relokasi terpusat. Ini amanah yang kami jalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Menteri Ara.

Pembangunan HUNTAP dilaksanakan melalui tahapan penetapan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), usulan pengalokasian anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pembangunan fisik. Dalam Dokumen R3P/Rencana Induk yang disusun Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PKP mengusulkan pembangunan 26.969 unit Hunian Tetap dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8,525 triliun dalam tiga tahun.

Terkait arahan Presiden mengenai gentengnisasi, Menteri PKP menyampaikan pihaknya tengah melakukan kajian dan survei ke produsen genteng lokal.

“Atas arahan Presiden terkait gentengnisasi, kami sedang melakukan kajian dan survei ke produsen genteng lokal untuk diterapkan pada pembangunan Hunian Tetap. Penggunaan genteng membuat rumah lebih adem, lebih indah, sekaligus menggerakkan ekonomi nasional,” jelasnya.

Selain melalui APBN, percepatan pembangunan juga dilakukan melalui dukungan CSR. Hingga saat ini, pembangunan Hunian Tetap dari CSR Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 2.603 unit terus berjalan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Huntap yang dibangun melalui gotong royong bersama CSR ini kami targetkan dari total 2.603 unit, ratusan rumah sudah bisa dihuni sebelum Lebaran. Kami ingin masyarakat lebih cepat tinggal di hunian yang layak dan aman,” tegas Menteri Ara.

Menteri Ara juga mengusulkan penguatan integrasi data kebencanaan agar proses pemulihan lebih efektif.

“Kami mengusulkan agar dibentuk tim gabungan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyatukan data terkait bencana. Dengan satu data yang terintegrasi, pelaksanaan pemulihan pascabencana bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Kementerian PKP membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kami membuka kerja sama dengan CSR dan pihak lain yang ingin bergotong royong membantu percepatan pembangunan Hunian Tetap pascabencana. Pemulihan ini harus kita lakukan bersama,” tutupnya.

Melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga sosial, Kementerian PKP memastikan percepatan pembangunan Hunian Tetap berjalan tepat sasaran dan memberikan kepastian hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Respons Cepat Penertiban Kawasan, Pemprov DKI Tindak Tegas Jukir Liar di Tanah Abang

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons cepat kejadian yang viral di media sosial terkait juru parkir (jukir) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang melakukan pungutan liar (pungli) sehingga meresahkan warga. Penertiban dilakukan melalui kolaborasi dengan jajaran TNI dan Polri guna memastikan kawasan strategis seperti Tanah Abang kembali tertata serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan para jukir liar akan ditindak tegas.

“Kami telah menginstruksikan jajaran Satpol PP, kepolisian, dan TNI. Bahkan, Satpol PP khusus pariwisata juga sudah turun. Upaya ini merupakan bentuk komitmen kami dalam merespons cepat laporan masyarakat. Tidak ada toleransi dalam urusan penertiban ini karena telah meresahkan warga,” ujarnya di Jakarta, pada Selasa (17/2).

Menurut Wagub Rano, fenomena tersebut kerap muncul menjelang momentum tertentu akibat ulah oknum yang mencari keuntungan. Jajaran Pemprov DKI Jakarta bersama kepolisian dan TNI telah menindaklanjuti dengan mengamankan pelaku serta melakukan pembinaan.

“Kami tidak memberikan toleransi bagi pelanggar aturan, termasuk pelaku jukir liar di kawasan Tanah Abang. Apalagi yang bersangkutan melakukan pungli dengan nominal cukup besar dan kasusnya meresahkan masyarakat,” tandasnya.

Wagub Rano juga meminta jajarannya meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Berbagai langkah yang telah dilakukan diharapkan dapat memastikan situasi di kawasan Tanah Abang tetap aman, tertib, dan nyaman.

“Artinya, jukir-jukir itu sudah dibenahi. Mudah-mudahan dalam dua hingga tiga hari ke depan akan jauh lebih tertib. Di samping itu, kami juga telah mengeluarkan surat edaran mengenai aturan waktu operasional tempat hiburan malam. Aturan tersebut sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabar Baik! 1,7 Juta KPM di Tiga Provinsi Sumatra Terima Bansos PKH dan Sembako

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) reguler triwulan pertama yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako kepada 1,7 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah terdampak bencana banjir yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Yang pertama adalah bantuan sosial reguler untuk tiga provinsi, sudah kami salurkan sejak awal Februari,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Banjir di Wilayah Sumatera di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2).

Total anggaran untuk bansos reguler PKH dan sembako di tiga provinsi tersebut yaitu sebesar Rp1.832.738.125.000.

“Ditujukan kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat. Untuk tiga provinsi, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” ujarnya.

Disamping bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos kebencanaan atau bansos adaptif mulai dari dukungan logistik dan dapur umum, hingga dukungan rehabilitasi dan rekontruksi yang terdiri dari santunan, jaminan hidup, isian hunian, dan pemulihan ekonomi.

“Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, untuk isian hunian maupun juga untuk jaminan hidup dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran BNPB. BNPB pada minggu yang lalu sudah salur, kita akan menyusul di belakangnya,” terangnya.

Pada kesempatan ini, Gus Ipul juga menjelaskan terkait mekanisme penyaluran bansos pascabencana Sumatra. Pertama, data nasional BNPB sebagai rujukan awal. Kemudian penetapan By Name By Address (BNBA) oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota, yang juga ditandatangani oleh Kapolres, Kajari, dan Dandim.

Lalu, ada proses validasi dan persetujuan ke Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas. Berdasarkan data dan verifikasi, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai jenis dan skema yang ditetapkan.

Pada saat proses dan setelah penyaluran, Kemensos bersama Pemerintah Daerah dan penyalur serta unsur pendamping melakukan asistensi penyaluran dalam rangka verifikasi data, monitoring dan pelaporan bisa berjalan dengan baik.

“Bersama Pemda dan penyalur, didampingi oleh teman-teman kami dari Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna maupun pilar-pilar sosial yang lain, kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi,” ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan progres penyaluran bantuan sosial pascabencana Sumatra. Hingga saat ini, sudah ada 29 dari 53 Kabupaten/Kota yang telah tervalidasi oleh Kemendagri dan siap untuk disalurkan.

“Anggaran kami, yang kita butuhkan nanti semuanya itu Rp2 triliun lebih. Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus, Direktif Presiden. Terima kasih dukungan dan bantuan dari Pak Mensetneg,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri atau Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian memohon atensi untuk segera melakukan realisasi anggaran bansos perorangan.

“Yang pertama, uang lauk pauk Rp15 ribu per hari perorang, kemudian uang untuk perabotan (hunian) Rp3 juta, dan uang bantuan stimulan untuk ekonomi dari Kemenkeu kepada Kemensos,” kata Tito.

Turut hadir dalam rapat ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta menteri dan kepala lembaga lainnya serta jajaran pimpinan DPR.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...461462463...4,887Halaman 462 dari 4,887