.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) RI memastikan penyaluran bantuan rumah rusak pascabencana akan dilakukan berbasis data tunggal yang telah diverifikasi dan tervalidasi. Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran, bebas duplikasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa lembaganya telah menyelesaikan proses verifikasi puluhan ribu data rumah terdampak bencana yang diajukan pemerintah daerah. Validasi ini merupakan tindak lanjut penugasan pemerintah kepada BPS untuk melakukan pengumpulan data prabencana dan pascabencana, termasuk pemadanan data lintas kementerian/lembaga.
Dalam proses percepatan, BPS mengerahkan sekitar 550 mahasiswa dan pegawai ke wilayah terdampak bencana. Mereka melakukan verifikasi dan validasi langsung terhadap usulan rumah rusak yang diajukan kepala daerah.
Data yang dihimpun tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Seluruhnya kemudian diintegrasikan dalam satu dashboard data tunggal yang dapat diakses Satgas penanganan bencana dan BNPB. “Setiap progres sejak 28 Januari kami laporkan kepada Ketua dan Wakil Ketua Satgas. Data ini menjadi dasar verifikasi sebelum penyaluran bantuan,” ujar Amalia, dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Per 17 Februari 2026, tercatat 37 kabupaten/kota telah menandatangani surat keputusan (SK) tiga pihak sebagai dasar penyaluran bantuan. Dari total 85.627 laporan rumah rusak yang masuk, BPS menemukan sejumlah persoalan, seperti nomor induk kependudukan (NIK) ganda, data kosong, hingga satu keluarga tercatat lebih dari sekali.
Setelah proses pembersihan dan penunggalan data, BPS memvalidasi 52.776 record dari 37 kabupaten/kota yang telah menandatangani SK tiga pihak. Hasil akhirnya, sebanyak 47.686 keluarga dinyatakan layak dan tervalidasi sebagai basis penyaluran bantuan. “Prinsipnya satu keluarga satu bantuan. Tidak boleh ada dobel,” tegas Kepala BPS.
Dari jumlah tersebut, 44.742 rumah telah teridentifikasi jenis kerusakannya, terdiri atas 20.423 rusak ringan, 8.972 rusak sedang, dan 12.731 rusak berat. Sementara 2.944 rumah lainnya masih dalam proses identifikasi karena jenis kerusakan belum tercantum jelas dalam SK daerah.
BPS telah meminta pemerintah daerah segera melengkapi data tersebut agar seluruh penerima dapat segera diproses.
Sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan, BPS membangun dashboard data tunggal berbasis geotagging. Melalui sistem ini, Satgas dapat melihat secara detail lokasi rumah terdampak, kondisi sebelum dan sesudah bencana, serta progres penyaluran bantuan.
Setiap titik rumah yang terdata dapat ditelusuri berdasarkan koordinat, identitas penerima, dan kategori kerusakan. Dashboard ini telah diberikan akses kepada Satgas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memantau secara real time.
Dengan sistem ini, pemerintah dapat memetakan jumlah rumah rusak per kabupaten/kota, baik kategori ringan, sedang, maupun berat, sekaligus memastikan proses penyaluran bantuan berjalan akuntabel.
Amalia menegaskan, integrasi dan validasi data menjadi kunci percepatan pemulihan. “Data yang sudah tervalidasi inilah yang menjadi basis resmi bagi Satgas untuk menyalurkan bantuan secara tepat dan terukur,” ujarnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
