Beranda blog Halaman 464

Kapolri Instruksikan Fasilitas Kesehatan Polri Layani Buruh Peserta BPJS

Penulis
Syifa
-

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan agar fasilitas kesehatan (faskes) milik Polri dapat dimanfaatkan oleh buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk komitmen Polri dalam membantu pekerja mendapatkan akses layanan medis.

Terkait dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang saat ini dikelola dengan menggunakan BPJS ya, BPJS Kesehatan, mungkin juga nanti Pak Kapusdokkes, teman-teman buruh kalau memang akan memanfaatkan fasilitas kesehatan kita, mungkin juga bisa dibantu, kata Kapolri saat memberikan sambutan dalam acara HUT ke-53 KSPI yang berlangsung di PT Victory Chinglu Indonesia, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Senin (16/2).

Kapolri juga meminta Kapusdokkes Polri, Asep Hendradiana, untuk mengecek fasilitas kesehatan Polri yang bisa diakses buruh peserta BPJS. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan agar buruh memiliki lebih banyak opsi dalam memperoleh layanan kesehatan.

Tolong dicek sehingga kemudian ada pilihan-pilihan yang lebih banyak untuk rekan-rekan buruh terkait dengan masalah kesehatannya, ujar Kapolri.

Terhadap rekan-rekan buruh yang mendapatkan pelayanan BPJS, silakan apabila akan menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan milik Polri di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang memang di situ dibutuhkan pelayanan dari teman-teman serikat buruh, terang Kapolri.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan maksimal, sekaligus mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

Saya kira ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk juga memberikan pelayanan terhadap hal-hal yang memang harus kita berikan. Dan ini juga menjadi program dari pemerintah yang kita tindak lanjuti, tutur Kapolri.

Selain soal layanan kesehatan, Kapolri juga menginstruksikan Desk Ketenagakerjaan Polri agar terus memberikan pendampingan kepada buruh, terutama mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kita semua ingin bahwa apapun yang terjadi, tentu ini bisa kita mitigasi seminimal mungkin sehingga tidak berdampak kepada rekan-rekan buruh. Desk ketenagakerjaan, tolong betul-betul diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi rekan-rekan buruh, khususnya yang berdampak PHK, ujar Jenderal Sigit dalam sambutannya.

Kapolri menyampaikan bahwa melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri berupaya melakukan mitigasi agar buruh tidak mengalami PHK, serta memastikan pendampingan maksimal ketika pekerja memperjuangkan hak-haknya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang sehat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan buruh.

Di hari ulang tahun yang ke-53 ini, harapan kita perjuangan rekan-rekan semua, perjuangan rekan-rekan buruh untuk mewujudkan buruh yang sejahtera, tentunya ini menjadi perjuangan kita bersama. Oleh karena itu, Polri tentunya akan terus mendukung apa yang menjadi perjuangan kawan-kawan buruh semua, terang Kapolri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenpora Tegaskan Komitmen Indonesia dalam Konferensi Perwakilan Pemerintah SSEAYP di Thailand

Penulis
Syifa
-

Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam pengembangan kepemudaan dan diplomasi internasional. Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI), pemerintah Indonesia aktif berpartisipasi dalam The Conference of Government Representatives, sebuah forum bagian dari program The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP).

Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2026, bertempat di Centara Hotel Bangkok, Thailand. Kehadiran Indonesia dalam forum ini menegaskan peran aktif Pemri dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan program SSEAYP sebagai wadah penting bagi pertukaran budaya dan persahabatan antar generasi muda Asia Tenggara dan Jepang.

Pertemuan strategis ini menjadi ajang konsolidasi dan perencanaan bagi negara-negara peserta SSEAYP. Dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari berbagai negara peserta seperti Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja (secara daring), Laos, Malaysia, Filipina, Vietnam, Timor Leste, serta tuan rumah Jepang, konferensi ini berlangsung dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi.

Tidak hanya itu, perwakilan asosiasi Alumni SSEAYP, yakni SSEAYP International, dari negara-negara peserta turut hadir, menunjukkan kuatnya jalinan persaudaraan antar-alumni dan dukungan berkelanjutan terhadap program.

Delegasi Indonesia diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Yossi Ahmad Falah,. Beliau secara aktif mengikuti jalannya diskusi yang dipimpin langsung oleh Mr. Makino Masahiro selaku Administrator Cabinet Office of Japan. Mr. Makino didampingi oleh Mr. Kaneko Shoichi selaku Deputy Administrator Cabinet Office, dan Ms. Takeda Yukako selaku Chief of Cabinet Office, yang menunjukkan keseriusan dan dukungan penuh dari pihak Jepang terhadap program kepemudaan ini.

“Kehadiran kita dalam forum ini sangat krusial dan strategis. Ini bukan hanya tentang memenuhi undangan, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam membina generasi muda yang berwawasan global, adaptif, serta mampu memperkuat hubungan antar-negara. Kami di Kemenpora melihat program SSEAYP ini sebagai investasi jangka panjang yang sangat bernilai bagi masa depan diplomasi dan persahabatan regional, serta pengembangan karakter pemuda Indonesia,” kata Yosi.

Mr. Makino Masahiro dalam sambutannya menyampaikan agenda utama pertemuan, yaitu evaluasi laporan pelaksanaan Port of Call SSEAYP Tahun 2026 yang telah sukses digelar. “Tahun ini, kami bangga dapat melihat keberhasilan pelaksanaan Port of Call di Singapura dan Thailand. Para pemuda telah menunjukkan semangat kebersamaan dan pertukaran budaya yang luar biasa, sejalan dengan tujuan SSEAYP,” ujar Mr. Makino Masahiro.

Forum ini juga membahas perencanaan Port of Call SSEAYP Tahun 2027 yang akan diemban oleh Kamboja, Malaysia, dan Filipina. Tahun 2027 akan menjadi momentum bersejarah karena menandai perayaan 50 tahun pelaksanaan SSEAYP. Program akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 31 Januari 2027, diawali dengan serangkaian aktivitas di Jepang dari tanggal 3 hingga 12 Januari 2027.

Kemudian dilanjutkan dengan Port of Call di Kamboja selama 3 hari 2 malam pada tanggal 14-16 Januari 2027, di Malaysia pada tanggal 19-20 Januari 2027, dan di Filipina pada tanggal 24-26 Januari 2027.Sebagai penanda perayaan emas ini, akan ada acara khusus pada tanggal 1 hingga 3 Februari 2027, sebelum para peserta kembali ke negara asal masing-masing pada tanggal 5 Februari 2027.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tangani Banjir Grobogan, Gubernur Jateng Kerahkan Semua OPD Penuhi Kebutuhan Warga Terdampak

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bergerak cepat menangani banjir yang melanda Kabupaten Grobogan, dengan mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi secara optimal.

“Untuk penanganan bencana ini, semua OPD provinsi sudah turun,” kata Luthfi, didampingi Bupati Grobogan Setyo Hadi, seusai rapat koordinasi penanganan bencana di Kantor Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Selasa (17/2).

Dia memastikan, seluruh OPD Pemprov Jateng telah bergerak sejak hari pertama pascabencana. Mulai dari BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga Dinas Pertanian, diterjunkan langsung ke lapangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Ditambahkan, kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas utama, mulai dari penanganan di lokasi pengungsian, penyediaan bahan makanan dan pakaian ganti, hingga kebutuhan obat-obatan. Pemprov Jateng juga telah menyalurkan cadangan bantuan bahan pokok, yang akan terus diisi ulang selama masa tanggap darurat.

Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan mendirikan posko layanan kesehatan, untuk memastikan warga terdampak tetap memperoleh pelayanan medis. Pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta upaya pencegahan penyakit pascabanjir dilakukan secara intensif.

Sementara itu, Dinas Pendidikan melakukan intervensi terhadap 26 sekolah jenjang SD hingga SMA yang terendam banjir agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, baik melalui relokasi sementara maupun skema pembelajaran darurat.

“Ini ada bantuan pokok yang setiap saat habis kita isi. Kemudian Dinas Kesehatan main dengan posko kesehatan, Dinas Pendidikan intervensi 26 sekolah yang terendam,” ungkap Ahmad Luthfi.

Penanganan dampak psikologis juga menjadi perhatian serius. Dinas Sosial melakukan pendataan warga terdampak untuk trauma healing, terutama anak-anak dan kelompok rentan yang mengalami tekanan psikologis akibat bencana.

Di sektor pertanian, Dinas Pertanian telah mendata lahan pertanian terdampak banjir di Grobogan maupun Demak. Para petani yang terdampak dipastikan dapat mengakses asuransi pertanian sesuai ketentuan yang berlaku, guna meminimalkan kerugian dan mempercepat pemulihan ekonomi.

“Kemudian di Dinas Pertanian sudah mendata baik itu Demak maupun Grobogan, petani yang terkena banjir dapat asuransi puso (gagal panen) setelah kita identifikasi,” ucap dia.

Selain itu, dapur umum dan berbagai satuan tugas (satgas) bergerak secara terpadu di lapangan. Gubernur menegaskan, seluruh elemen bekerja bersama agar penanganan bencana berjalan efektif dan terkoordinasi.

“Semua satgas berjalan bersama-sama, sehingga bencana ini bisa kita tangani secara gotong royong dan cepat,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menyalurkan bantuan dari Pemprov Jateng senilai Rp186 juta, untuk mendukung penanganan darurat bencana di Grobogan.

Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Gubug, Sukirman, mengapresiasi langkah Gubernur Jateng yang turun langsung meninjau lokasi bencana. Dia memastikan bantuan pangan telah diterima oleh warganya.

Sukirman menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Grobogan atas gerak cepat yang dilakukan sejak hari pertama pascabencana.

“Bapak Gubernur hadir untuk menjembatani sebagaimana kewajibannya mengayomi rakyat. Sehingga kami berharap kesulitan warga itu bisa sedikit terbantu,” kata dia.

Diketahui, berdasarkan data BPBD Jateng, sebanyak 45 desa di 11 kecamatan di Grobogan terendam banjir dengan total 9.736 kepala keluarga terdampak. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi pada Senin (16/2/2026) yang menyebabkan tanggul jebol serta luapan Sungai Lusi, Glugu, Tuntang, Kali Jajar, dan Cabean.

Bencana tersebut juga menggenangi lahan pertanian seluas 1.850 hektare, serta menyebabkan dua unit rumah mengalami rusak berat. Selain itu, terdapat tujuh titik tanggul di empat sungai yang jebol, dan membutuhkan penanganan darurat segera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Hadari Megengan Healing Ramadan 1447 H

Penulis
Syifa
-
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Healing Ramadan bertema “Tenang Jiwa kuat raga” dan Peresmian Toilet VIP Difabel serta Jalan Raya Sisi Utara dan Timur Masjid Nasional  Al-Akbar Surabaya, Minggu, (15/2).
Pada kesempatan tersebut gubernur berpesan kepada masyarakat, sebelum memasuki bulan Ramadan. “Menjelang ramadan di tata hatinya masing-masing, di tata pikirannya. Kalau sebelum atau di luar ramadan dzikirnya agak kurang, maka saat ramadan harus ditingkatkan, insyaallah diparingi ketenangan,” pesannya.
Sementara, untuk masyarakat yang datang semoga mendapatkan keberkahan. “Semuanya yang rawuh di sini semoga diparingi ketenangan oleh Allah, raganya di paringi kekuatan Allah, Rizkinya diparing berlimpah barokah Aamiin,” tambahnya.
Gubernur berharap, memasuki ramadan masyarakat bisa melaksanakan puasa dengan khusyuk, tarawehnya lengkap ndak bolong-bolong, qiyamullail-nya juga lengkap khusyuk.
“Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang akan mendapatkan kemenangan, menang lahir, menang batin, maturnuwun semuanya, semoga ini bagian dari amal kebaikan jariyah panjenengan semua, ketemu di surganya Allah, aamiin maturnuwun semuanya,” harapnya.

Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Nasional Al Akbar Surabaya (MAS), KH Sudjak menambahkan, program unggulan Healing Ramadan dengan tema “Tenang jiwa, kuat raga”, punya empat kegiatan, pertama adalah program ibadah, kedua program dakwah, ketiga program kreatif yaitu menampilkan museum yang diberi nama Masjid Al Akbar tempo dulu dan Masjid Al Akbar saat ini, dan yang keempat adalah Marbot mini soccer yakni pertandingan persahabatan antara marbot masjid-masjid yang ada di Jawa Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bahlil Tegaskan Swasembada Energi Butuh Terobosan Nyata, Bukan Sekadar Target

Penulis
Syifa
-
Swasembada energi harus dipandang sebagai pekerjaan besar yang membutuhkan langkah berbeda, bukan sekadar target administratif, melainkan rangkaian terobosan konkret. Pesan ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di hadapan peserta Sidang Pleno XVIII Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (15/2).
Bahlil menegaskan bahwa upaya mencapai kemandirian energi mesti dilandasi tindakan nyata dan inovasi teknologi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada importir adalah bukti kegagalan mendorong kemandirian secara serius.
“Teman-teman semua, jangan pernah kita bermimpi akan menjadi swasembada energi kalau tidak kita melakukan terobosan. Dan para impor (energi) ini adalah yang mendapatkan manfaat dari ketidakmampuan kita untuk bagaimana mendorong swasembada,” jelas Bahlil.
Bahlil menyoroti beberapa permasalahan teknis utama di sektor energi, misalnya jumlah sumur minyak bumi yang sudah menua sehingga lifting migas tidak maksimal.
“Sumur-sumur tua ini mau tidak mau kita harus intervensi lewat teknologi. Tidak ada cara lain dari total 39.000 sumur sampai 40.000 sumur kita itu yang beroperasi hanya 17.000 sampai 18.000 sumur. Selebihnya idle weld karena udah tua nah ini kita kerja samakan,” jelasnya.
Langkah terobosan lain yang diusulkan adalah mempercepat pelaksanaan sumur-sumur yang sudah masuk plan of development (POD). Di samping itu, Kementerian ESDM akan segera membuka tender untuk 110 blok minyak dan gas (migas) baru guna memperkuat ketahanan pasokan energi. Bahlil menegaskan bahwa percepatan eksekusi, investasi teknologi, dan kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta harus berjalan beriringan.
Ia juga menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas pengolahan dalam negeri. Beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diresmikan oleh Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 menjadi contoh konkret.
“Beroperasinya RDMP Balikpapan menghasilkan 5 juta kiloliter (KL) bensin dan 3,9 juta KL solar, maka tahun (2026) ini dengan program B40 tidak lagi kita melakukan impor solar dan ini pertama kalinya dalam sejarah peradaban bangsa kita,” ujarnya.

Swasembada energi sendiri merupakan salah satu pilar Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Kebijakan ini menargetkan optimalisasi sumber daya energi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Walikota Agung Nugroho Siapkan Hadiah Umrah Gratis untuk Lomba LPS Terbaik

Penulis
Syifa
-

Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM, menyiapkan hadiah umrah gratis untuk lomba Lembaga Pengelola Sampah (LPS) berkinerja terbaik.

Hadiah umrah gratis itu diberikan Walikota Agung, menanggapi aspirasi yang disampaikan Ketua Forum LPS Suprapto, pada silaturahmi menyambut Bulan Suci Ramadhan, bertempat di rumah dinas walikota setempat di Jalan A Yani, Selasa (17/2) sore.

“Tentang program perlombaan LPS, untuk juara 1 tadi diminta diberangkatkan umrah. Tapi tidak satu, juara 1 sampai 3 Insyaallah saya berangkatkan umrah tahun ini,” ucapnya.

Selain umrah, Walikota Agung juga memberikan bantuan sebanyak 800 paket sembako untuk petugas lapangan LPS.

Bantuan sembako ini sebagai bentuk dukungan agar LPS bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas menjaga kebersihan di jalan-jalan lingkungan dan pemukiman warga.

“Kita harus support pasukan lapangan ini,” ujar Walikota Agung.

Nantinya, bantuan sembako yang disiapkan untuk petugas lapangan LPS akan disalurkan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

“Supaya tertib, untuk 800 paket sembakonya, kami serahkan nanti ke Dinas LHK. Nanti Dinas LHK yang akan mendistribusikannya,” tutup Walikota Agung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungan Turis ke Jatim Melonjak, Lia Istifhama Nilai Kebijakan Keamanan Jadi Kunci

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kunjungan wisatawan ke Jawa Timur mengalami lonjakan signifikan dalam periode terbaru. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan.

Menurut Lia, langkah responsif dan antisipatif yang dilakukan Pemprov Jatim berhasil meningkatkan kepercayaan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, untuk berkunjung ke berbagai destinasi unggulan di wilayah tersebut.

“Keamanan dan kenyamanan menjadi faktor kunci dalam pariwisata. Kebijakan Pemprov Jawa Timur yang responsif dan antisipatif terbukti meningkatkan kepercayaan wisatawan,” ujar Lia dalam keterangannya Rabu (18/2/2026).

Berdasarkan data terbaru, kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur meningkat sekitar 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah wisatawan nusantara tercatat naik sebesar 18 persen.

Lia menilai capaian ini menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim pariwisata yang kondusif dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa peningkatan kunjungan tersebut menunjukkan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan dan kesiapsiagaan yang diterapkan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Lia menyampaikan bahwa dampak kenaikan kunjungan wisata tidak hanya dirasakan oleh sektor pariwisata semata. Efek berganda (multiplier effect) turut dirasakan sektor UMKM, transportasi, hingga pelaku ekonomi kreatif lokal.

“Peningkatan ini menciptakan efek berganda. UMKM bergerak, sektor transportasi hidup, dan pelaku ekonomi kreatif ikut merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Evy Afianasari, mengungkapkan bahwa lonjakan kunjungan wisatawan tidak terlepas dari langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah daerah.

Menurut Evy, Pemprov Jatim aktif melakukan mitigasi risiko bencana di sejumlah destinasi wisata, termasuk penguatan sistem kesiapsiagaan serta upaya modifikasi cuaca di wilayah tertentu.

“Langkah-langkah preventif ini dilakukan untuk memastikan wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung ke Jawa Timur,” kata Evy.

Ia menegaskan bahwa strategi mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi bagian integral dalam menjaga keberlanjutan sektor pariwisata, terutama dalam mempertahankan kepercayaan wisatawan mancanegara.

Dengan pendekatan terintegrasi antara promosi, penguatan keamanan, serta mitigasi risiko, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis sektor pariwisata akan terus tumbuh.

Lonjakan kunjungan turis ini sekaligus menjadi sinyal positif bahwa keamanan dan kenyamanan merupakan fondasi utama dalam membangun daya saing pariwisata daerah di tingkat nasional maupun global.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP di Situs Kemensos, Ini Langkah Lengkapnya

Penulis
Syifa
-
Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mempermudah masyarakat untuk melakukan pengecekan peringkat kesejahteraan keluarga (desil) dan bantuan sosial (bansos) tahun 2026 secara mandiri. Cukup dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), masyarakat dapat mengetahui desil mereka, apakah mereka termasuk dalam Desil 1–4, kelompok yang dapat menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Desil merupakan kelompok peringkat kesejahteraan keluarga di Indonesia yang ada pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN merupakan data tunggal sosial ekonomi masyarakat di Indonesia yang digunakan untuk pensasaran penerima bantuan sosial. DTSEN merupakan hasil penggabungan tiga sumber data penanganan kemiskinan yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang kemudian dipadankan dengan data kependudukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Desil masyarakat dalam DTSEN bersifat dinamis dan terus diperbarui secara periodik oleh BPS melalui berbagai sumber diantaranya Groundcheck oleh Kemensos, pemutakhiran oleh pemerintah daerah maupun sumber lain. Kemensos menggunakan desil terbaru untuk menentukan sasaran yang dapat menerima bantuan sosial yang berasal dari usulan pemerintah daerah dan usulan masyarakat.
Lantas, bagaimana masyarakat bisa mengetahui desil mereka sendiri?
Cara cek desil lewat situs Kemensos
Bagi masyarakat yang ingin mengecek status desil masing-masing, bisa mengakses informasi lewat laman resmi Kemensos di cekbansos.kemenkos.go.id. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
  1. Kunjungi website cekbansos.kemensos.go.id
  2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kalian
  3. Input huruf kode yang tertera dalam website, jika kode kurang jelas bisa klik icon refresh Klik tombol CARI DATA.
Setelah mengklik CARI DATA, informasi yang kalian cari akan muncul dengan detail nama, kelompok desil, plus status penerima bansos Kemensos.
Kemensos: desil tidak dikelompokkan berdasar pengeluaran
Di internet ramai beredar tabel pembagian desil berdasarkan status pendapatan atau pengeluaran. Namun Kemensos menekankan bahwa tabel yang memuat desil berdasarkan pengeluaran adalah tidak benar. Desil merupakan pengelompokan kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya Listrik) dan dan kepemilikan aset. Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah dan seterusnya hingga desil 10 merupakan keluarga dengan Tingkat kesejahteraan 10% tertingi; “Desil bersifat dinamis, jika tidak sesuai dapat diperbarui melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial, atau melalui aplikasi cek Bansos,” kata Joko Widiarto Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial.

Perhitungan desil selanjutnya akan dihitung ulang secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sistem desil sendiri digunakan untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial. “Desil 1-4 (40 persen terbawah) dapat diusulkan menjadi penerima bantuan sosial PKH dan Sembako. Desil 5 masih bisa menjadi peserta PBI-JK,” kata Joko.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Ramadan, Wali Kota Agustina Pastikan Inflasi Terkendali, Siapkan Operasi Pasar Skala Kecil

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang terus memantau pergerakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, memastikan kondisi inflasi masih dalam kategori stabil meski terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan.
“Kita punya sistem alat pemantauan harga. Ya stabil, tapi terus kita pantau,” ujar Agustina, Selasa (17/2).
Untuk mengantisipasi lonjakan harga yang lebih tinggi, Pemkot Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan akan menggelar operasi pasar. Namun, operasi yang dilakukan bukan dalam skala besar, melainkan intervensi kecil yang menyasar langsung titik-titik perdagangan.
“Direncanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan akan melakukan operasi pasar. Bukan operasi pasar besar, tapi operasi pasar kecil-kecil yang mengintervensi pasar dan spot-spot perdagangan,” jelasnya.
Agustina juga berpesan kepada para pedagang agar tetap menjaga kewajaran harga. Menurutnya, kenaikan harga yang terlalu tinggi berpotensi memicu inflasi berkepanjangan yang justru merugikan semua pihak.
“Jualan ya boleh saja jualan. Tapi kita harus memahami bahwa kalau kenaikan harga terlalu tinggi itu akan menimbulkan inflasi. Kalau inflasi dalam kurun waktu yang sangat panjang itu juga akan membuat ekonomi rontok. Kalau ekonomi rontok enggak ada orang punya uang, yang jualan juga enggak laku,” tegasnya.
Terkait usulan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penggratisan layanan transportasi BRT dan air bersih Perumda Air Minum (PDAM) sebagai upaya menekan inflasi, Agustina menyebut kebijakan tersebut bisa diterapkan jika inflasi sudah menyentuh angka tertentu.
“Saya kira seperti tahun yang lalu, signifikan untuk menekan inflasi. Jika inflasi sudah mencapai angka tertentu memang akan dilakukan. Tapi ini sekarang kan masih kita pantau,” katanya.
Selain inflasi, Agustina juga menyinggung alokasi anggaran penanganan banjir dan lingkungan. Dirinya menyebut total anggaran untuk sektor lingkungan dan banjir mencapai Rp500 miliar, sementara anggaran infrastruktur secara keseluruhan sebesar Rp1,6 triliun. “Yang lingkungan dan banjir itu Rp500 miliar. Infrastruktur-nya Rp1,6 triliun,” tandasnya.

Pemkot Semarang berharap dengan langkah antisipatif tersebut, stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga selama Ramadan, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir berjalan optimal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepat Pembangunan 11 Sekolah Rakyat di Jawa Tengah, Menteri Dody Tinjau Akses Konstruksi di Brebes

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak dan berkualitas.

Di Jawa Tengah, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di 11 lokasi yang terbagi dalam dua wilayah pelaksanaan, yakni Jawa Tengah 1 dan Jawa Tengah 2. Untuk wilayah Jawa Tengah 1, pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Brebes, Wonosobo, dan Temanggung. Sementara Jawa Tengah 2 mencakup enam lokasi di Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, Sragen, Sukoharjo, serta Kota Semarang.

Menteri PU Dody Hanggodo pekan lalu meninjau langsung kesiapan akses konstruksi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Brebes. Salah satu fokus peninjauan adalah rencana pembangunan jembatan darurat (Bailey) sebagai akses pengangkutan material konstruksi, mengingat lokasi sekolah berada di dekat Sungai Pemali dan berbatasan dengan Jalan Raya Brebes.

Untuk lokasi Sekolah Rakyat di Brebes, pekerjaan awal telah dimulai dengan striping lahan dan penyeberangan alat berat menggunakan ponton melintasi Sungai Pemali. Namun, kelanjutan pekerjaan konstruksi menunggu keputusan terkait penyediaan akses jembatan darurat (Bailey). Kementerian PU tengah mematangkan alternatif percepatan agar pembangunan tetap berjalan sesuai target.

Menteri Dody mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat difokuskan pada percepatan penyelesaian dan pemenuhan standar kualitas agar fasilitas dapat dimanfaatkan masyarakat. Infrastruktur pendidikan yang memadai, menurut Menteri Dody, menjadi prasyarat penting dalam mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.

“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dimanfaatkan masyarakat,” kata Menteri Dody.

Berdasarkan laporan progres minggu ke-11 (2–8 Februari 2026), progres fisik pembangunan seluruh Sekolah Rakyat Jawa Tengah 1 sebesar 2,717%. Sementara untuk progres fisik Sekolah Rakyat Jawa Tengah II sebesar 6,337%. Untuk progres terbesar Sekolah Rakyat Tahap II di Jawa Tengah saat ini berada di Kabupaten Temanggung yang telah mencapai 30,05%.

Sekolah Rakyat Tahap II dibangun permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Setiap lokasi dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, serta fasilitas penunjang seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, dan ruang terbuka hijau.

Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap II dibangun di 104 lokasi di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, dengan target menampung 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar.

Kementerian PU bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi intensif guna memastikan percepatan penyelesaian 11 Sekolah Rakyat Tahap II di Jawa Tengah, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...463464465...4,887Halaman 464 dari 4,887