Beranda blog Halaman 467

Perkuat Pengendalian Rob Pantura, Wapres Tinjau Pembangunan Tol Semarang–Demak Seksi I

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi I di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (15/2).

Ruas tol yang menghubungkan Kaligawe, Kota Semarang, hingga Sayung, Kabupaten Demak tersebut tidak hanya dirancang sebagai infrastruktur konektivitas, tetapi juga sebagai Giant Sea Wall (tanggul laut) yang terintegrasi dengan Kolam Retensi Terboyo.

Integrasi tersebut menjadi bagian dari sistem pengendalian rob dan banjir di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa yang menghadapi tekanan lingkungan cukup serius dewasa ini.

Sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasi penyelesaian berbagai proyek strategis nasional, Wapres menegaskan pentingnya pembangunan jalan tol ini sesuai timeline yang telah ditetapkan, sehingga dapat segera beroperasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Beliau berharap bahwa kecepatan pelaksanaan pekerjaan itu bisa dilaksanakan agar jalan tol yang kita rencanakan pertengahan 2027 bisa berhubung,” tutur Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah–DI Yogyakarta, M. Iqbal Tamher, usai mendampingi Wapres.

Selain mendorong percepatan konstruksi jalan dan Giant Sea Wall, Wapres juga memberi perhatian pada optimalisasi Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan. Ia meminta pemerintah provinsi dan kota memastikan keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi masyarakat.

“Beliau menitikberatkan sebenarnya pengendalian rob di Pantura, Pantai Utara Jawa ya. Jadi catatan beliau seperti di Pekalongan, Demak, dan daerah tadi masukkan dari Pak Gubernur juga untuk diperhatikan di wilayah Pati. Jadi memang konteks yang beliau kemari itu memang melihat bahwa memang kondisi Pantura ini perlu harus segera ditahan,” pungkas Iqbal.

Peninjauan ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi antara konektivitas, perlindungan lingkungan, dan ketahanan pesisir. Hal ini guna menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga memberi perlindungan jangka panjang bagi masyarakat Pantura dari ancaman rob dan banjir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Serahkan Bantuan Perbaikan Rumah, Kasatgas Tito Pastikan Negara Bersama Masyarakat Terdampak Bencana

Penulis
Syifa
-

Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menghadiri penyerahan bantuan perbaikan rumah rusak ringan (RR) dan rusak sedang (RS) secara serentak dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno selaku Ketua Tim Pengarah Satgas PRR secara hybrid dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dan diikuti sejumlah daerah lain terdampak bencana se-Sumatera.

Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan bahwa pemerintah memberikan bantuan bagi masyarakat yang rumahnya terdampak bencana secara bergelombang. Ia memastikan, penyaluran yang dilakukan hari ini bukanlah yang terakhir, melainkan tahap awal sesuai data yang diterima dari kepala daerah.

Dalam konteks ini, Tito meminta kepala daerah melakukan pendataan yang akurat sehingga proses pembangunan dapat segera direalisasikan.

“Nah ini yang kita tunggu, dari kepala daerah. Itulah yang saya minta teman-teman kepala daerah, para bupati, wali kota, buat semacam satgas kecil untuk pendataan,” ujar Tito.

Ia merinci, bantuan tersebut antara lain Rp15 juta untuk perbaikan rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang. Khusus untuk rumah rusak berat atau hilang, bantuan sebesar Rp60 juta tersebut akan disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun di lahan relokasi.

Tito memastikan jajaran pemerintah hadir dan terus bekerja keras mendorong pemulihan pascabencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang. Melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak, saat ini progres pemulihan telah mencapai hasil signifikan. Roda pemerintahan dan perekonomian pun berangsur pulih. Tito memastikan pemerintah akan terus bekerja keras hingga seluruh daerah betul-betul pulih seperti sedia kala.

“Meskipun ada beberapa daerah yang masih ada lumpurnya, kita harus bertarung. Tapi kita jangan berhenti. Saya tahu bahwa orang-orang Aceh, orang-orang yang petarung, yang kuat,” tandasnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, serta pejabat terkait di lingkungan kementerian/lembaga. Sementara itu, turut hadir secara virtual yakni Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, serta para kepala daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Tanah Bergerak di Semarang, Wapres Tegaskan Keselamatan Warga sebagai Prioritas Utama

Penulis
Syifa
-

Di tengah rintik hujan yang menyelimuti Kota Semarang, usai mengunjungi Klenteng Sam Poo Kong, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan agenda kunjungan kerjanya dengan meninjau langsung lokasi terdampak tanah bergerak di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Sabtu (14/02/2026).

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar perlindungan masyarakat selalu menjadi fokus utama dalam setiap penanganan situasi darurat.

Di lokasi, Wapres meninjau langsung kondisi wilayah terdampak dan berdialog dengan warga yang kini mengungsi. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama.

Meskipun sejauh ini tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, Wapres mengingatkan agar warga terus meningkatkan kewaspadaan, terutama karena banyak anak-anak dan bayi di area terdampak.

“Yang paling penting keselamatan nomor satu. Kemarin tidak ada korban, tidak ada yang luka-luka, itu yang paling utama. Saya lihat tadi banyak anak-anak, ada bayi juga. Hati-hati,” tegasnya.

Selain memeriksa kondisi fisik lokasi, Wapres memastikan kesiapan posko pengungsian, mulai dari ketersediaan makanan hingga layanan kesehatan. Ia meminta aparat setempat menjamin seluruh warga terdampak mendapatkan kebutuhan dasar secara layak dan memadai.

“Bu Lurah, Pak Camat, pastikan di pengungsian makan tiga kali sehari. Harus ada posko kesehatan juga. Jangan sampai ada yang sakit,” pesannya.

Wapres juga mengingatkan bahwa musim hujan belum berakhir, sehingga potensi pergerakan tanah harus terus diwaspadai. Untuk itu, ia meminta warga tetap berada di lokasi aman dan mematuhi arahan pemerintah daerah serta petugas di lapangan untuk meminimalkan risiko.

Terkait langkah lanjutan, termasuk opsi relokasi, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera merumuskan solusi terbaik bagi warga terdampak.

“Untuk relokasi dan langkah selanjutnya, nanti segera dicarikan solusi oleh Pak Gubernur dan Bu Wali Kota. Bapak-Ibu, mohon jangan bolak-balik ke rumah lama. Kita tidak tahu sejauh mana tanah ini akan bergerak,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu warga terdampak, Supriyadi, menceritakan rumahnya mulai mengalami pergeseran sekitar dua pekan lalu setelah hujan deras turun tanpa henti hingga akhirnya roboh. Kini ia bersama keluarga mengungsi di musala terdekat.

Meski menghadapi cobaan berat, ia tetap bersyukur karena aktivitas sehari-harinya masih berjalan.

“Sekolah alhamdulillah lancar, masih bisa diantar seperti biasa,” katanya.

Ia juga tetap bekerja sebagai teknisi servis AC secara freelance. “Masih bisa kerja,” tuturnya singkat.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menangani bencana secara cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga sebagai prioritas utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Program CSR di Bandung, Menteri PKP Ungkap Gentengnisasi Jadi Arah Renovasi Rumah

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau program Gotong Royong Merenovasi Rumah Merah Putih yang dilaksanakan Yayasan Buddha Tzu Chi bekerja sama dengan Kementerian PKP di Jalan Cibuntu Selatan, Kota Bandung, Jumat (13/2/2026).

Program ini telah merenovasi 739 unit rumah selama tahun 2025. Tahun 2026 ini total 55 rumah sudah direnovasi di lokasi Jalan Cibuntu, di mana 42 unit telah selesai dan 13 unit masih dalam proses pengerjaan.

Menteri PKP mengapresiasi kontribusi CSR Yayasan Buddha Tzu Chi dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih layak.
“Terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi menjadi yayasan dengan kontribusi CSR terbesar dalam program renovasi rumah. Semangat gotong royong seperti ini harus terus diperkuat,” ujar Menteri Maruarar.

Ia juga menegaskan arahan Presiden terkait gentengnisasi, agar ke depan program renovasi menggunakan genteng sehingga rumah menjadi lebih adem,  nyaman, dan juga lebih indah. “Termasuk yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, nanti akan saya ajak semua pihak terkait mengunjungi pabrik genteng seperti di Majalengka agar meningkatkan UMKM,” ujarnya.

Selain CSR, tahun 2026 Kementerian PKP akan mengalokasikan ribuan unit BSPS di Jawa Barat menggunakan data BPS untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Di Kota Bandung sendiri tercatat 9.289 unit RTLH.

Salah satu penerima bantuan, Ibu Lilis, menyampaikan rasa syukur atas renovasi rumahnya.“Terima kasih kepada Kementerian PKP dan Yayasan Buddha Tzu Chi. Sekarang rumah saya sudah layak huni. Dulu atap bocor dan tembok miring,” ujarnya.

Melalui kolaborasi pemerintah dan lembaga sosial, penanganan RTLH di Bandung diharapkan semakin cepat dan tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BNPB Serahkan 252 Unit Huntara untuk Warga Terdampak Bencana Hidrometeorologi di Ketol, Aceh Tengah

Penulis
Syifa
-

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menyerahkan 252 unit hunian sementara (huntara) kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Sabtu (15/2). Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat dan disaksikan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga serta Wakil Bupati Muchsin Hasan.

Penyerahan huntara yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut menjadi momen haru bagi masyarakat. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan BNPB sejak awal masa tanggap darurat hingga memasuki tahap transisi pemulihan.

“Alhamdulillah, luar biasa sekali dukungan yang diberikan BNPB sejak awal bencana. Atas arahan Bapak Presiden melalui Kepala BNPB, akhirnya warga kami bisa menempati hunian yang lebih layak sebelum bulan Ramadan,” ujar Haili Yoga dengan mata berkaca-kaca.

Komitmen BNPB Sejak Awal Tanggap Darurat

Kehadiran Kepala BNPB di Aceh Tengah merupakan kunjungan keempat sejak akhir November 2025. Bahkan pada masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi serta saat aktivitas Gunungapi Burni Telong meningkat hingga berstatus Siaga (Level III), Kepala BNPB memutuskan berada langsung di Aceh Tengah guna memastikan penanganan berjalan profesional, terkoordinasi, cepat, dan tepat sasaran.

“Sejak awal bencana kami sudah ada di sini. Ini sudah empat kali saya ke Aceh Tengah, dan dua kali harus tinggal di sini. Termasuk ketika status Gunungapi Burni Telong naik ke Level III, saya tetap berada di Aceh Tengah untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal,” ujar Suharyanto.

Memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan, BNPB terus memberikan dukungan lanjutan, mulai dari bantuan dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang, pembangunan huntara, hingga pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang.

252 Huntara di Tiga Kampung

Sebanyak 252 unit huntara tersebut tersebar di tiga kampung, yakni Kampung Serempah, Kampung Bintang Pepara, dan Kampung Burlah. Huntara bertipe komunal ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti sumur bor air bersih, sistem sanitasi dan pembuangan limbah, serta jaringan listrik yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh para penyintas.

Selain bangunan utama, BNPB juga melengkapi kebutuhan dasar penghuni berupa alas lantai, tikar, karpet, kasur, bantal, guling, dan selimut. Untuk kebutuhan perabotan rumah tangga, dukungan tambahan senilai Rp3 juta per unit akan diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Tidak hanya bangunan, BNPB juga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Sementara untuk perabotan, akan ada dukungan dari Kementerian Sosial sebesar tiga juta rupiah untuk setiap unit,” jelas Kepala BNPB.

Skema Dana Tunggu Hunian dan Dukungan Lanjutan

Bagi warga yang memilih untuk menyewa tempat tinggal sementara, BNPB menyediakan skema Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu per bulan. Penerima DTH juga tetap mendapatkan dukungan logistik dan kebutuhan dasar lainnya selama masa sewa.

Kepala BNPB menegaskan bahwa seluruh warga terdampak memiliki hak yang sama atas bantuan, baik yang menempati huntara maupun yang memilih DTH. Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui BPBD setempat untuk memastikan seluruh hak masyarakat terpenuhi tanpa terkecuali.

“Kita semua warga negara Indonesia yang sedang tertimpa musibah. Saya pastikan bantuannya sama, baik yang memilih huntara maupun DTH. BNPB akan terus mengisi kebutuhan yang diperlukan,” tegasnya.

Untuk wilayah lain seperti Kecamatan Linge yang masih dalam tahap pembangunan huntara, BNPB akan menerapkan skema DTH hingga seluruh unit selesai dibangun. Dari total rencana 529 unit huntara di Linge, sebanyak 198 unit telah rampung dan sisanya ditargetkan selesai pada pertengahan Februari 2026.

Huntap Disiapkan Sesuai Usulan Pemkab

Huntara dibangun sebagai hunian sementara yang aman dan layak hingga pembangunan hunian tetap (huntap) selesai. Kepala BNPB memastikan bahwa seluruh kepala keluarga yang rumahnya rusak berat, berada di zona rawan bencana, atau hilang akibat bencana, berhak memperoleh huntap.

BNPB mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah segera mengajukan data calon penerima berdasarkan skema by name by address (BNBA) agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera direalisasikan.

“Semua kepala keluarga yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan huntap per KK, termasuk yang sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah. Sepanjang memenuhi kriteria, akan kami fasilitasi sesuai permohonan pemerintah daerah,” tegas Suharyanto.

Huntara Sekolah Segera Dibangun

Dalam kesempatan dialog bersama masyarakat dan relawan, muncul aspirasi terkait kondisi tenda sekolah darurat yang dinilai sudah tidak layak sehingga mengganggu proses belajar mengajar.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB langsung memerintahkan jajarannya untuk membangun huntara khusus sekolah dengan ukuran dan fasilitas yang memadai. Untuk dukungan sarana dan prasarana pendidikan, BNPB akan berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Nanti BNPB akan bangun huntara khusus sekolah sesuai kebutuhan ruang kelas. Saya sudah perintahkan jajaran untuk segera memprosesnya. Untuk sarana pendukung lainnya, akan saya koordinasikan langsung dengan Mendikdasmen,” pungkasnya, disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Dengan langkah percepatan ini, diharapkan masyarakat Aceh Tengah dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih aman dan layak, sembari proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan hingga tuntas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ekspor Lampaui USD 305 Juta, IKM Kerajinan Semakin Kreatif dan Kompetitif

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian kembali menunjukkan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan industri kerajinan dalam negeri dengan memfasilitasi keikutsertaan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) binaan di ajang pameran kerajinan bergengsi dan terbesar di Asia Tenggara, Pameran Inacraft 2026. Upaya ini merupakan langkah Kemenperin untuk terus memacu ekspansi pasar industri kerajinan di pasar dalam dan luar negeri.

“Inacraft menjadi ajang strategis bagi para pelaku usaha kerajinan untuk semakin memperluas pasarnya. Fasilitasi dan pembinaan Kemenperin untuk IKM ini adalah bentuk apresiasi dan kebanggaan terhadap produk dalam negeri, sekaligus upaya membuka peluang promosi yang lebih luas bagi IKM dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/2).

Pameran Inacraft 2026 diselenggarakan di Jakarta Internasional Convention Center (JICC) pada tanggal 4-8 Februari 2026. Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) memfasilitasi delapan IKM untuk ikut serta dalam Pameran Inacraft 2026.

Menperin optimistis, pameran dan dukungan promosi merupakan salah satu faktor penting untuk peningkatan daya saing IKM nasional. Tujuannya, yaitu untuk memperluas akses pasar, memperkuat branding, serta membuka peluang kemitran dan transaksi bisnis yang berkelanjutan.

“Para pelaku IKM yang terpilih berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga produk-produk yang ditampilkan tidak hanya mempresentasikan standar kualitas dan inovasi terbaik dari pelaku IKM tetapi juga mencerminkan kekayaan serta keberagaman budaya Nusantara,” tuturnya.

Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita mengungkapkan, delapan IKM yang difasilitasi oleh pihaknya pada ajang Inacraft tahun ini, yaitu Karya Seni Tanduk, Lampung Ethnica, Manika Kaltim, Ragenda MOP Jewelry, Khyang Leather, Shamara, Kalaniwood, dan D’moroy.

Adapun produk yang ditampilkan merupakan produk unggulan, seperti kerajinan tanduk, aksesoris, perhiasan mutiara, produk tas dari anyaman serat alam hingga berbahan kulit, produk fashion dan tenun, serta kerajinan dari limbah kayu yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

“Ditjen IKMA memfasilitasi penyediaan booth yang berada dalam satu island. Kami berharap dengan dukungan ini, IKM mampu mengerahkan segala potensinya dengan mencatat penjualan yang tinggi dan memperkuat posisinya di pasar nasional dan global melalui ekspansi pasar,” harap Reni.

Dirjen IKMA juga menyampaikan, sejumlah produk yang ditampilkan oleh IKM terfasilitasi pada ajang Inacraft kali ini berhasil memamerkan inovasi dan desain kerajinan tangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan serta selera pasar. “Kami mengapresiasi upaya pelaku IKM dalam negeri yang semakin kreatif mengeksplorasi berbagai sumber bahan baku lokal setempat dan melakukan modifikasi agar dapat diterima pasar luas,” ujarnya.

Industri kerajinan, lanjut Reni, juga memiliki potensi pasar ekspor yang harus dimaksimalkan. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kemenperin, kinerja ekspor kerajinan pada triwulan III tahun 2025 mencapai USD305,54 juta, meningkat pesat dari triwulan sebelumnya sebesar USD173,5 juta. Kinerja positif ini menunjukkan bahwa produk kerajinan lokal dari Indonesia dapat terus tumbuh dan bersaing di pasar global.

”Bahan baku lokal yang dipadu dengan sentuhan seni dan aspek desain menghasilkan karya bernilai jual tinggi. Oleh karena itu, kami mendorong pelaku IKM untuk terus menghadirkan produk yang inovatif, kreatif, dan memiliki karakter kuat agar dapat meningkatkan daya tarik produk kerajinan Indonesia di mata konsumen nasional maupun internasional,” ucap Reni.

Ditjen IKMA mencatat, total transaksi penjualan yang dihasilkan oleh delapan IKM yang difasilitasi selama pameran Inacraft 2026 berlangsung mencapai Rp 338,16 juta. “Data tersebut menunjukkan tingginya minat pasar terhadap produk kerajinan IKM, sekaligus menegaskan bahwa pameran menjadi sarana efektif untuk meningkatkan eksposur produk dan mengukur respon pasar,” tegas Reni.

Pada gelaran Inacraft tahun ini, penyelenggara mengangkat tema Exploring and Celebrating Womenpreneurs sebagai bentuk apresiasi terhadap peran strategis perempuan dalam menggerakkan industri kreatif dan perekonomian nasional.

Melalui tema tersebut, Inacraft menyoroti kontribusi perempuan dalam menghadirkan inovasi, menjaga nilai budaya, serta menciptakan produk-produk berkualitas yang berdaya saing, sekaligus mendorong penguatan kapasitas dan perluasan akses pasar bagi womenpreneurs di berbagai daerah.

Selain pameran, peserta dan pengunjung dapat mengikuti kegiatan lainnya yang terdapat di Inacraft 2026 diantaranya Inacraft Award, Craft Talk dan Workshop, Fashion show, serta Art Performance. Beragam rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana edukasi, apresiasi, dan promosi untuk memperkuat ekosistem industri kerajinan nasional.

Pada gelaran ini juga menghadirkan tiga penghargaan utama, yakni Inacraft Award, Inacraft Digital Excellence Award, dan Inacraft Womenpreneurs Award, sebagai bentuk apresiasi atas kualitas, inovasi, serta kontribusi terhadap industri kerajinan nasional. Salah satu IKM peserta yang difasilitasi oleh Ditjen IKMA, PT Dmoroy Kreasi Alam Nusantar, berhasil meraih Inacraft Awards 2026 untuk kategori Natural Fibers.

Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan menyampaikan, diharapkan Inacraft menjadi momentum penting bagi para IKM kerajinan dalam meneguhkan posisinya sebagai motor penggerak ekonomi kreatif. Selain fasilitasi pameran Inacraft ini, Ditjen IKMA juga menjalankan beragam pembinaan lain untuk IKM Kerajinan.

“Kami juga melaksanakan berbagai program pembinaan untuk IKM antara lain pengembangan dan diverisifikasi produk, pendampingan sertifikasi dan standardisasi, serta pendampingan untuk kesiapan ekspor sehingga IKM siap bersaing dan mampu untuk naik kelas,” ungkap Budi.

Budi menilai, keberhasilan IKM dalam merambah pasar nasional hingga global diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing industri. Pameran ini tidak hanya menjadi ruang apresiasi terhadap kekayaan warisan budaya, tetapi juga sarana penguatan kapasitas pelaku IKM melalui peningkatan desain, kualitas, serta inovasi produk. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sejarah Baru! Suku Bunga Kredit Ultra Mikro Turun untuk 16,2 Juta Nasabah Mekaar

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencatatkan langkah bersejarah dengan menurunkan suku bunga kredit ultra mikro sebesar 5 persen.

Penurunan bunga tersebut diumumkan dalam acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang mempertemukan Kementerian PKP, BP Tapera, BRI, PNM, dan SMF sebagai bentuk sinergi memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pelaku usaha ultra mikro, di Sumedang, Jumat (13/2/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi momentum penting dan bersejarah.
“Ini sejarah. Selama 10 tahun tidak pernah ada penurunan suku bunga untuk kredit ultra mikro. Hari ini kita lakukan,” tegas Menteri Ara.

Ia menambahkan, kebijakan ini secara langsung menyasar 16,2 juta nasabah, khususnya para ibu-ibu nasabah program Mekaar PNM di seluruh Indonesia.
“Penurunan suku bunga ini untuk 16,2 juta nasabah ibu-ibu Mekaar PNM. Mereka adalah tulang punggung ekonomi keluarga. Kita ingin mereka naik kelas, usahanya berkembang, dan kesejahteraannya meningkat,” jelasnya.

Selain mencatat sejarah penurunan suku bunga, Menteri Ara juga menyampaikan bahwa dalam kesempatan yang sama BRI berhasil mencatatkan rekor akad Kredit Program Perumahan (KPP).“Di acara sosialisasi KPP hari ini, BRI juga mencatat pecah rekor akad KPP sebesar Rp100,2 miliar dari 217 nasabah. Ini bukti bahwa akses pembiayaan perumahan semakin nyata dan diminati masyarakat,” ujarnya.

Menteri Ara juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada BRI dan PNM atas kolaborasinya. Sinergi ini bukti bahwa negara hadir dan lembaga keuangan nasional berpihak kepada rakyat kecil,” ujar Menteri Ara.

Ia menambahkan, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan pemerintah benar-benar mendahulukan kepentingan rakyat.
“Atas arahan Presiden Prabowo, kita harus mendahulukan rakyat. Penurunan bunga ini kita lakukan agar ekonomi masyarakat bisa naik kelas dan pada akhirnya ekonomi nasional juga meningkat,” tegasnya.

Menurut Menteri Ara, sektor perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat tidak bisa dipisahkan. Akses pembiayaan yang lebih ringan akan memperkuat daya beli, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berkembang dan memiliki rumah yang layak.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha ultra mikro yang tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkontribusi pada penguatan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Targetkan 914 Pintu Huntara untuk Warga Terdampak Bansor di Bener Meriah Rampung Pertengahan Februari 2026

Penulis
Syifa
-

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., kembali menginjakkan kaki di Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor (bansor) dengan kategori rumah rusak berat dapat segera diselesaikan.

Dalam keterangannya di huntara Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Jumat (13/2), Kepala BNPB mengatakan bahwa huntara ini menjadi salah satu dari dua skema penanganan rumah rusak berat yang dilakukan pemerintah melalui BNPB.

Selain huntara, skema kedua adalah pemberian dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau masyarakat sekitar. Khusus di Bener Meriah, ada 914 kepala keluarga yang akan menerima huntara ini, sebagaimana yang menjadi permohonan masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada BNPB.

“Untuk di Bener Meriah, terdapat 914 kepala keluarga (KK) dengan kategori rumah rusak berat. Seluruhnya memilih untuk dibangunkan hunian sementara,” ujar Suharyanto.

Di samping itu, keputusan pemberian huntara tersebut, juga mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, yang mana tinggal menumpang dalam jangka waktu lama dinilai memiliki tantangan tersendiri dari sisi kenyamanan dan sosial. Oleh karena itu, seluruh 914 KK akan difasilitasi dengan pembangunan huntara, selagi menunggu pembangunan hunian tetap (huntap) secara permanen.

BNPB menargetkan pembangunan huntara rampung pada awal bulan puasa. Khusus untuk unit huntara di Kampung Wonosobo, pembangunan ditargetkan selesai pada 17 Februari 2026. Sejumlah huntara di titik lain juga telah selesai dan mulai dihuni warga.

“Targetnya di awal bulan ramadan. Bahkan ini vendor sudah berjanji paling lambat tanggal 17 Februari. Artinya lima hari lagi harus sudah jadi,” jelas Kepala BNPB.

Dibandingkan dengan tenda darurat, huntara dinilai lebih layak dan nyaman untuk ditempati dalam masa transisi. Setiap unit huntara dilengkapi kamar mandi pribadi, serta tersedia fasilitas kamar mandi komunal tambahan bagi warga.

Dari sisi dukungan logistik, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan dana perabotan sebesar Rp3 juta per unit huntara. Saat ini, proses verifikasi dan penyelarasan data antara Kementerian Sosial dan BNPB tengah dilakukan agar bantuan dapat segera disalurkan. Selain itu, BNPB juga memberikan dukungan tambahan secara terbatas berupa kipas angin, lemari kecil, kasur, dan kompor bagi penghuni huntara.

Hunian sementara ini akan digunakan hingga pembangunan hunian tetap (huntap) selesai. Secara konstruksi, bangunan huntara dirancang cukup kokoh untuk digunakan selama beberapa bulan ke depan, namun pemerintah tetap menargetkan percepatan pembangunan huntap.

Adapun pembangunan hunian tetap akan dilakukan melalui dua skema, yakni skema terpusat dan skema mandiri. Skema terpusat akan dibangun dalam satu kawasan terpadu yang dapat menampung sekitar 100 hingga 200 KK, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara itu, untuk skema mandiri, pembangunan akan difasilitasi oleh BNPB sesuai dengan pilihan dan lokasi yang diinginkan masyarakat.

BNPB memastikan seluruh proses pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dilakukan secara terkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, guna menjamin percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Bener Meriah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Banjir Rendam 34 Desa di Grobogan, 5.214 KK Terdampak; Sejumlah Tanggul Jebol dan Jalur KA Jakarta-Surabaya Terganggu

Penulis
Syifa
-

Banjir melanda 34 desa di sembilan kecamatan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Senin (16/2) pukul 02.00 WIB. Peristiwa ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi sejak Minggu (15/2) pukul 21.00 WIB hingga Senin (16/2) pukul 05.00 WIB, serta kiriman air dari hulu Sungai Glugu, Sungai Jajar, dan Sungai Tuntang yang menyebabkan sungai meluap. Total sebanyak 5.214 kepala keluarga (KK) terdampak dan satu unit rumah dilaporkan rusak berat.

Data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan, banjir melanda wilayah seperti Kecamatan Kedungjati, yang mana tujuh desa terdampak akibat luapan Sungai Tuntang dengan tinggi muka air 20-40 sentimeter. Rinciannya, Desa Klitikan (123 KK), Desa Kedungjati (98 KK), Desa Wates (1.000 KK), Desa Jumo (310 KK), Desa Deras (450 KK), Desa Kalimaro (321 KK), dan Desa Padas (60 KK). Saat ini genangan di wilayah ini telah surut.

Berikutnya di Kecamatan Tegowanu, banjir merendam Desa Tajemsari dengan 171 KK terdampak di Dusun Kendalsari dan Mlangi, Desa Sukorejo sebanyak 600 KK, serta Desa Kebonagung sebanyak 526 KK dan 102 hektare sawah. Ketinggian air berkisar 20-100 sentimeter. Tanggul Sungai Cabean di Desa Tajemsari dilaporkan jebol, serta tanggul Sungai Jratun di Dusun Mbaru, Desa Kebonagung, juga mengalami kerusakan. Kondisi saat ini berangsur surut.

Selanjutnya di Kecamatan Gubug, Desa Penadaran terdampak di tiga dusun dengan tinggi air 30-50 sentimeter dan kini telah surut. Namun, kerja bakti peninggian tanggul Sungai Tuntang terus dilakukan untuk mencegah luapan susulan.

Kemudian di Kecamatan Purwodadi, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah. Di Kelurahan Purwodadi tercatat 584 KK terdampak yang tersebar di lingkungan Jajar, Kemasan, Jetis Barat, Jetis Selatan, Simpang Utara, dan Banaran. Di Kelurahan Kalongan, Perumahan Permata Hijau terdampak cukup signifikan dengan ketinggian air mencapai satu meter dan 1.180 KK terdampak. Sementara itu, Desa Karanganyar (Dusun Karangasem) dan Desa Ngraji masih tergenang dengan tinggi air 20-50 sentimeter.

Adapun di Kecamatan Karangrayung, banjir terjadi di Desa Karangsono dan Desa Mojoagung. Tanggul Sungai Jajar Baru di Dusun Krasak dan Dusun Klampisan, Desa Mojoagung, jebol dengan panjang masing-masing sekitar 15 meter, menyebabkan air masuk ke permukiman warga. Saat ini genangan berangsur surut dan tersisa di beberapa ruas jalan desa.

Berikutnya di Kecamatan Geyer, tiga rumah di Desa Bangsri sempat terendam 25 sentimeter dan kini telah surut. Di Kecamatan Toroh, sembilan desa terdampak, antara lain Desa Tambirejo (200 KK di tiga dusun), Katong, Sugihan, dan sejumlah desa lainnya dengan ketinggian air 30-50 sentimeter. Kondisi di wilayah ini berangsur surut.

Selanjutnya di Kecamatan Pulokulon, Desa Karangharjo khususnya Dusun Legundi terdampak luapan Sungai Peganjing setinggi 50 sentimeter dan 30 warga melakukan evakuasi mandiri. Sementara itu, di Kecamatan Penawangan sedikitnya enam desa terdampak, termasuk Desa Leyangan, Toko, Sedadi, Tunggu, Karangwader, dan Pengkol. Hingga siang hari, beberapa desa di kecamatan ini masih tergenang.

Selain berdampak pada permukiman, banjir juga mengganggu transportasi nasional. Perjalanan kereta api lintas utara rute Jakarta-Surabaya terkendala akibat rel terendam banjir di Km 32 pada petak jalur antara Karangjati dan Gubug. Petugas melakukan pengamanan dan penanganan untuk memastikan keselamatan operasional.

Hingga pukul 14.00 WIB, pantauan tinggi muka air di Bendung Sedadi menunjukkan elevasi 26,68 mdpl atau berada pada level siaga dan berangsur turun. Namun, Pos Menduran mencatat tren kenaikan debit air. BNPB terus berkoordinasi bersama BPBD dan unsur terkait  dalam upaya penanganan darurat, mulai evakuasi warga, distribusi logistik, monitoring lapangan, serta penguatan tanggul darurat yang dilakukan di sejumlah titik.

Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi dalam dua hari ke depan. Dengan kondisi tanggul jebol di beberapa lokasi dan debit sungai yang masih fluktuatif, ancaman banjir susulan tetap ada.

BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memantau informasi resmi dari pemerintah daerah, dan segera mengungsi ke tempat yang lebih aman apabila debit air kembali meningkat. Keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam penanganan darurat banjir di Grobogan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indikator Ekonomi Membaik, Pemerintah Optimistis Capai Indonesia Emas

Penulis
Syifa
-

Pemerintah optimistis terhadap prospek perekonomian nasional seiring membaiknya berbagai indikator ekonomi dan sosial. Optimisme tersebut tercermin dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2).

Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara serta sumber daya alam agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut disebut menjadi landasan arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah.

“Yang penting bagi kita adalah kita harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara, seluruh sumber daya alam kita, dan kita kelola, kita jaga dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya bahwa ekonomi kita akan sangat baik tahun ini,” ujar Presiden dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2).

Berbagai kebijakan pemerintah telah memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Presiden menerima laporan dari sejumlah kepala daerah bahwa konsumsi rumah tangga meningkat serta indikator sosial menunjukkan perbaikan.

“Para kepala daerah melaporkan di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun, mereka sudah merasakan pengangguran terbuka menurun. Mereka juga melihat tren bahwa jumlah orang bekerja meningkat. Mereka juga menghitung rasio gini dalam tren menurun. Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita,” kata Presiden.

Sejalan dengan hal tersebut, Menkeu menilai indikator ekonomi yang membaik meningkatkan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional. Fase pertumbuhan yang lebih cepat perlu dijaga melalui kebijakan yang tepat.

“Jadi kelihatannya kita ada kemungkinan besar bisa membawa ekonomi Indonesia ke Indonesia Emas, bukan Indonesia Suram,” ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan kebijakan fiskal dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Target pertumbuhan dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen, namun pemerintah berupaya mendorongnya lebih tinggi.

“Saya yakin ini akan terjaga terus ke depan. Pertumbuhan ekonomi kita di APBN tahun ini berapa? 5,4 persen, tetapi saya akan coba dorong ke arah 6 persen,” kata Menkeu dalam acara tersebut.

Menkeu juga memperkirakan ekonomi Indonesia berada dalam fase ekspansi jangka menengah berdasarkan indikator Leading Economic Index/Coincident Economic Index (LEI/CEI). Setelah mengalami resesi akibat pandemi Covid-19, ekspansi ekonomi diproyeksikan berlangsung hingga 2033.

“Kalau kita lihat di sini, terakhir kita ekspansi dari 2009 sampai 2020. Habis itu resesi, kemudian sekarang ekspansi lagi. Artinya kalau kita betul, kita pintar sampai 10 tahun, kita bisa ekspansi terus sampai 2033. Jadi Anda nggak usah takut prospek jangka menengah ekonomi kita,” ujar Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...466467468...4,887Halaman 467 dari 4,887