Beranda blog Halaman 4717

Cegah Penularan Covid-19, Yogya Lakukan Edukasi Prokes Tempat Usaha

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta bersama unsur terkait melakukan gerakan bersama serentak di semua tempat usaha yang berada di sepanjang Jalan Tamansiswa. Hal tersebut guna mewujudkan Kota Yogya sebagai kota yang taat dengan protokol kesehatan

Pada kesempatan tersebut Satpol PP Kota Yogya mengedukasi secara persuasif dan humanis kepada140 tempat usaha, kegiatan tersebut guna memastikan penerapan protokol kesehatan di tempat usaha dalam rangka memutus mata rantai sebaran covid 19.

Kepala SatPol PP Kota Yogya, Agus Winarto menyampaikan substansi dari sapaan tempat usaha ini adalah guna melakukan edukasi secara persuasif untuk mengajak para pelaku usaha disepanjang jalan taman siswa agar selalu menerapkan menerapkan protokol kesehatan naik terhadap karyawan maupun pengunjung

“Acara ini untuk mengajak para pelaku usaha agar mereka sadar dan mandiri serta senantiasa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan kepada karyawan dan pengunjung atau konsumen, walaupun disertai berita acara teguran lisan bagi tempat usaha yang belum menerapkan prokes ditempat usahanya,” jelasnya di lokasi, Selasa, (20/10/2020).

Hal senada dikatakan Kepala Seksi Binpotmas yang juga merupakan koordinator lapangan, Suwarna, Ia menyampaikan bahwa esensi dan substansi edukasi tersebut adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman covid-19.

“Esensi dan substansi edukasi tersebut sesungguhnya kita sedang menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman covid 19 dengan senantiasa mendisiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan ditempat usaha bagi pelaku usaha dan karyawanya serta pengunjung/konsumen ditempat usaha tersebut,” karatanya.

Oleh karena itu, lanjutnya edukasi harus terus dilakukan secara persuasif dan humanis. Pihaknya mengatakan jika setiap hari menerjunkan belasan pasukan untuk mengedukasi para pelaku usaha.

“Tempat usaha yang belum menerapkan protokol kesehatan kita minta tanggal kepastian untuk menerapkannya dan kita inventarisir, selanjutnya akan dicek ulang oleh rekan-rekan Satpol PP. Kami setiap hari menerjunkan tim edukasi tempat usaha seperti ini. Tidak kurang dari 30 tempat usaha tersebar di Kota Yogyakarta setiap hari kerja kita edukasi,” imbuhnya.

Dalam edukasi tersebut diikuti oleh 80 orang petugas dari unsur pemerintah dan masyarakat, yang terbagi menjadi 14 tim dan setiap tim terdiri dari 6 personil.

“Meskipun personil terlibat banyak, akan tetapi kita pastikan tidak melanggar protokol kesehatan, karena kita bagi menjadi 14 tim dengan titik kumpul di 14 lokasi, setiap lokasi hanya ada 6 personil, sehingga tidak menimbulkan kerumunan,” terangnya.

Sementara itu Ketua LPMK Kelurahan Wirogunan, Abdul Razak menyampaikan  rasa terima kasihnya atas sinergi dan kerjasamanya tersebut.

“Edukasi ini benar-benar dilaksanakan dengan maksimal dan tidak hanya sebatas formalitas. Masyarakat sangat berharap edukasi pola demikian dapat berlanjut terus, hingga merata diwilayah Kota Yogyakarta,”terangnya.

Acara tersebut dimulai pukul 15.00 WIB dan selesai pada pukul 17.00 wib. Setelah selesai edukasi, petugas melakukan rekap hasil edukasi.

Penyerahan CSR Gandeng Gendong Kepada Kelompok Pemberdayaan Masyarakat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) menggelar rapat koordinasi dan penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) Program Gandeng Gendong. Penyerahan CSR Gandeng Gendong secara simbolis dilakukan oleh Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi kepada Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, Rabu (21/10) di Kantor PDAM Tirtamarta Yogya.

Dalam kesempatan itu juga diserahan secara simbolis kepada 5 kelompok pemberdayaan masyarakat penerima CSR Bank BPD DIY, yang terdiri dari sektor ekonomi, sektor kesehatan, dan sektor fisik. Wawali, Heroe Poerwadi menyampaikan bahwa Forum TSLP ini tidak lain adalah bagian dari program Penyerahan CSR Gandeng Gendong.

Di mana penta helik yang dibangun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya dalam program Gandeng Gendong adalah upaya untuk mensinergikan berbagai keinginan dari pemerintah, kampung, kampus, komunitas dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya untuk membangun Kota Yogyakarta menjadi lebih baik.

“Forum TSLP ini adalah bagian dari program Gandeng Gendong. Dengan adanya TSLP ini maka diharapkan kegiatan yang dilakukan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bisa sinergi, sehingga bisa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut Wawali, selama ini kegiatan yang dilakukan oleh unsur-unsur yang tergabung dalam penta helik masih cenderung berjalan sendiri-sendiri. Sehingga apa yang telah direncanakan sulit mencapai hasil yang diinginkan.

“Selama ini kita memiliki kelemahan, selama berpuluh-puluh tahun bekerja, pembangunan yang kita tuju tidak tercapai-capai. Hal ini karena kita tidak bekerja sama, tapi kerja sendiri-sendiri, sehingga tidak memiliki daya ungkit yang tinggi dan manfaatnya kurang dirasakan oleh masyarakat,” kata Heroe Poerwadi.

Ketua Forum TSLP, Senopati mengatakan Forum TSLP semakin berkembang, di mana pada awal pembentukan jumlah anggota 23 saat ini jumlah anggota mencapai 53. Saat ini program yang direncanakan terdiri dari 5 program, yaitu program penanggulangan kemiskinan, program afirmasi gender, program peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), program peningkatan parisiwata dan budaya berbasis masyarakat, dan program peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sarana prasarana.

“Dari kelima program tersebut, saat ini ada dua program yang belum bisa dilaksanakan oleh Forum TSLP, yaitu peningkatan pariwisata berbasis masyarakat dan program peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sarana prasana,” katanya.

Kemenag Anggarkan 10 Triliun Bangun Mutu Madrasah

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama (Kemenag) baru saja merilis penerapan Sistem e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik) hasilnya, Rp 10 triliun dana BOS di madrasah dianggarkan untuk reformasi tata kelola ribuan madrasah di Indonesia.

“Ini bukan angka kecil. Anggaran tersebut merupakan investasi pendidikan yang diharapkan dapat mewujudkan generasi masa depan terbaik,” kata Menteri Agama, Fachrul Razi dalam rapat berlangsung daring ini, Rabu (21/10/2020).

Fachrul juga meyakini, kualitas belanja dari anggaran tersebut akan terus dijaga agar mendukung kegiatan peningkatan mutu pembelajaran.

Ia melanjutkan, peningkatan mutu dilangsungkan dengan sistem diklat kepada 15.422 madrasah yang menjadi pilot project pada 2020.

“Hasil diklat ini diaplikasikan tahun depan,” yakin dia.

Diklat yang sama juga akan diberikan pada sekitar 20 ribu madrasah lainnya pada tahun selanjutnya.

“Sisanya, akan mengikuti diklat pada tahun 2022. Sistem ini ditargetkan sudah digunakan seluruh madrasah di Indonesia pada 2023,” jelas dia.

Sebagai informasi, penerapan e-RKAM ini menjadi bagian dari implementasi Proyek Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah atau Realizing Education’s Promise – Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR) yang akan berlangsung selama 5 tahun, dari 2020 hingga 2024.

“Tahun 2020, program ini dilaksanakan di 12 Provinsi Sasaran, 194 Kabupaten/Kota, 15.422 madrasah sasaran, dan diikuti oleh hampir 50.000 peserta pelatihan,” Fachrul menandasi.

Sementara itu menurut Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani, e-RKAM ini akan ditindaklanjuti dengan pelaltihan tim fasilitator secara virtual. Menurut dia, Kemenag sudah menggandeng Perusahaan Raksasa Teknologi Google untuk penggunaan platform Google Suite for Education.

“Ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk membantu memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 dengan meminimalisir acara pertemuan di hotel dan tempat pertemuan lainnya,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga mengembangkan Madrasah Digital Care yang mendukung pemanfaatan teknologi Artificial Intelegence Chatbot dan Live Agent.

“Ini juga merupakan inovasi dan kreativitas Kementerian Agama untuk tetap produktif di tengah tantangan pandemi Covid-19,” bangga dia.

Diketahui, penerapan e-RKAM merupakan komponen pertama dari Proyek Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat Pembukaan UUD 1945.

Masih ada tiga komponen lain yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, pertama, Penerapan Sistem Penilaian Hasil Belajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) bagi seluruh Peserta Didik Kelas 5 MI secara Nasional.

Kedua, Kebijakan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk Guru, Kepala Madrasah, dan Tenaga Kependidikan Madrasah untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan ketiga, Penguatan Sistem untuk Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan.

“Melalui komponen ini, saya meyakinimutu madrasah dan daya saing lulusan madrasah akan semakin maju, meningkat, dan pada akhirnya mengantarkan kita pada tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa,” dia memungkasi.

Walikota Hadiri Peresmian Gedung Kantor Pengadilan Terpadu di Manado

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Walikota Manado, GS Vicky Lumentut, Selasa (20/10). Menghadiri peresmian gedung kantor Pengadilan Terpadu di Manado dan 61 gedung kantor Pengadilan baru seluruh indonesia secara virtual oleh Ketua Mahkamah Agung (MA)  RI, Muhammad Syarifuddin.

Bertempat di jalan Adipura Kecamatan Mapanget, dimana enam gedung peradilan tersebut adalah, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Militer III-17 Manado, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Manado dan Pengadilan Agama Manado. Pengadilan Terpadu ini merupakan perwujudan sinergi empat badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan dan akses secara luas kepada masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan secara terpadu dalam satu kawasan.

Dalam kesempatan itu, Walikota menyampaikan kebanggaan dan terimakasih karena Pengadilan Terpadu yang hari ini diresmikan secara virtual oleh Ketua Mahkamah Agung RI berlokasi di jalan Adipura Kecamatan Mapanget Kota Manado adalah satu-satunya di Indonesia dalam memberikan pelayanan peradilan yang terpadu satu kawasan.

“ Sebagai bagian dari Sulawesi Utara khususnya Pemerintah dan Masyatakat Kota Manado hadirnya Pengadilan Terpadu ini menjadi kebanggaan kami apalagi diketahui Pengadilan Terpadu ini sebagai pilot projeck dari Mahkamah Agung RI satu-satunya di Indonesia,” kata Walikota kembali.

Satpol PP Medan Lancarkan Razia Masker di Pasar Petisah

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemko Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melancarkan razia masker di kawasan Pasar Petisah, Rabu (21/10). Turut dalam tindakan penegakan disiplin protokol kesehatan ini Satpol PP Sumut dibantu dengan petugas Dinas Perhubungan Medan.

Selain itu, petugas Satpol PP Medan juga melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan di instansi-instansi pemerintahan yang berada di kawasan kecamatan Medan Petisah, di antaranya Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Kantor Kelurahan Petisah Tengah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kantor Kecamatan Medan Petisah.

Di kawasan Pasar Petisah, petugas Satpol PP menjaring 12 warga yang tidak menggunakan masker, yang dua di antaranya merupakan supir angkutan umum. Sebanyak tiga warga mendapat sanksi penahanan KTP selama tiga hari dan sembilan orang yang tidak membawa kartu identitas itu mendapat hukuman menyanyi dan menghafal Teks Pancasila.

Sedangkan di instansi pemerintahan sudah terlihat penerapan protokol kesehatan. Di setiap kantor itu, setiap orang pengunjung wajib memakai masker dan mencuci tangan serta diukur suhu tubuhnya. Sekretaris Satpol PP Medan, Rakhmat Adi Syahputra Harahap menyebutkan, razia masker ini merupakan salah satu upaya untuk menegakan disiplin protokol kesehatan, baik di kalangan masyarakat umum maupun ASN di jajaran Pemko Medan.

“Kita ingin agar warga dapat meneladani ASN dalam penerapan protokol kesehatan, misal disiplin memakai masker dalam setiap aktivitas,” ucap Rakhmat. Rakhmat juga mengharapkan agar OPD di Medan, termasuk PD Pasar dapat menurunkan Satgas untuk mengawasi stakeholdernya dalam hal penerapan protokol kesehatan. Satpol PP, lanjutnya, siap memberikan dukungan pada OPD dalam memberikan sanksi jika Medan ada stakeholder OPD yang tetap melanggar protokol kesehatan setelah diberi  dua kali peringatan.

Upaya Disdikpora Denpasar Fasilitasi Siswa Belajar dari Rumah

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dampak pandemi Covid-19 mau tidak mau membuat penerapan pembelajaran siswa yang sebelumnya belajar secara tatap muka langsung harus dilakukan secara dalam daringan (daring) atau online dari rumah.

Hal ini diakui mengakibatkan sejumlah siswa tidak nyaman saat belajar dari rumah. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Kadisdikpora) Kota Denpasar, I Wayan Gunawan, Senin (19/10) di Denpasar.

“Kendala pada umumnya hanya bersifat teknis anak-anak merasa lebih senang belajar tatap muka. Selain itu juga orangtua murid juga kesulitan dalam mendampingi anaknya belajar di rumah,” katanya.

Ia menekankan belajar dari rumah pada prinsipnya dengan daring dan sebagian kombinasi antara luar jaringan (Luring) dan daring. Pelaksanaannya, kata dia, langsung dimonitor oleh sekolah dan diupayakan berjalan semaksimal mungkin melalui kerja sama sekolah dengan pihak orang tua.

“Sejauh mana efektivitasnya dalam hal ini tentu tergantung komitmen antara sekolah siswa dan orang tua. Selain itu guna mengetahui efektivitas siswa belajar di rumah, guru mata pelajaran untuk SMP dan SD sudah mengatur strateginya melalui rencana persiapan pembelajaran,” paparnya.

Untuk pemantauan belajar dari rumah, Dinas Pendidikan Kota Denpasar mengatur tugas dimaksud kepada pengawas sekolah masing-masing jenjang satuan pendidikan.

“Dinas memfasilitasi apabila dalam pengawasan diperlukan solusi yang bersifat kebijakan teknis,” tutupnya.

Kementerian BUMN Apresiasi Langkah Strategis Konsolidasi Menara TelkomGroup

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (tengah) bersama Komisaris Utama Telkom Rhenald Kasali (paling kanan) serta Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (paling kiri) menyaksikan penandatanganan Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA) tahap I untuk pengalihan kepemilikan sebanyak 1.911 dari total 6.050 menara telekomunikasi Telkomsel ke Mitratel yang dilakukan oleh Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko (kedua dari kiri) dan Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro (kedua dari kanan) di Jakarta, Selasa (20/10).

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko (kedua dari kiri) dan Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro (kedua dari kanan) menunjukkan naskah akta Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA) tahap I untuk pengalihan kepemilikan sebanyak 1.911 dari total 6.050 menara telekomunikasi Telkomsel ke Mitratel disaksikan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (tengah), Komisaris Utama Telkom Rhenald Kasali (paling kanan), dan Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (paling kiri) di Jakarta, Selasa (20/10).

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko (kedua dari kiri) menyerahkan minatur menara telekomunikasi kepada Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro (kedua dari kanan) sebagai simbolisasi pengalihan kepemilikan tahap I sebanyak 1.911 dari total 6.050 menara telekomunikasi Telkomsel ke Mitratel disaksikan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (tengah), Komisaris Utama Telkom Rhenald Kasali (paling kanan), dan Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (paling kiri) di Jakarta, Selasa (20/10).

Kementerian BUMN menyambut baik dan mengapresiasi langkah strategis PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam rangka penataan portfolio infrastruktur bisnis menara dengan ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA) antar anak usaha Telkom yaitu dari PT Telekomunikasi Seluler (“Telkomsel”) ke PT Dayamitra Telekomunikasi (“Mitratel”) untuk pengalihan kepemilikan sebanyak 1.911 menara telekomunikasi yang dilakukan pada hari ini (20/10) di Telkomsel Smart Office, Jakarta. Penandatanganan SPA ini dilakukan oleh Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko dan Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Komisaris Utama Telkom Rhenald Kasali, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, serta jajaran direksi Telkom, Telkomsel dan Mitratel. SPA ini menandai selesainya tahap pertama dari rencana pengalihan 6.050 menara telekomunikasi milik Telkomsel kepada Mitratel.

“Ini merupakan salah satu langkah besar restrukturisasi portfolio TelkomGroup untuk unlocking value yang sejalan dengan fokus Kementerian BUMN dalam melakukan restrukturisasi untuk mengembalikan BUMN ke core business masing-masing dengan tujuan untuk value creation yang baik dan membangun competitiveness,” ungkap Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Lebih lanjut Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, Telkom sebagai strategic asset bagi Kementerian BUMN dan Indonesia perlu memiliki sustainable value creation. Setidaknya ada lima aspek yang perlu diterapkan di TelkomGroup, antara lain adanya teknologi leadership di setiap komponen, business model yang menghasilkan sustainable profitability, customer experience baik B2C (Business to Consumer) maupun B2B (Business to Business), corporate structure yang efektif, serta value creation. Ini dapat mendukung rencana jangka panjang Telkom untuk menjadi digital telco terdepan dan market cap yang semakin baik. Dari sisi Mitratel diharapkan dapat mengelola aset dengan standar terbaik sehingga dapat meningkat tenancy ratio dan menjadi perusahaan tower terdepan.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan, pengalihan kepemilikan menara ini merupakan salah satu langkah TelkomGroup dalam menata infrastruktur demi mengakselerasi transformasi perusahaan menjadi digital telco. TelkomGroup terus membangun kapasitas untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia dan kawasan dengan memperkuat ekosistem digital melalui konsolidasi internal, sinergi BUMN, inovasi dan terbuka terhadap setiap peluang kerjasama strategis yang saling menguntungkan dengan berbagai global partner.

“Telkom berkomitmen mentranformasikan bisnis dengan cepat dari leading player layanan digital connectivity menuju Digital Telco dengan mengakselerasi potensi layanan digital services dan digital platform. Hal ini akan menjadikan Telkom tetap bertahan dan tumbuh di tengah gempuran perusahaan digital dan tetap sejalan dengan perubahan lifestyle masyarakat penggunanya,” ungkap Ririek.

Terkait pengalihan kepemilikan 6.050 menara telekomunikasi Telkomsel ke Mitratel dilakukan secara bertahap hingga ditargetkan selesai pada akhir triwulan pertama tahun 2021. Dengan adanya transaksi ini, terhitung sejak terpenuhi segala kewajiban berdasarkan perjanjian dan ditandatanganinya akta pengalihan antara para pihak, Mitratel yang merupakan anak usaha Telkom yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi akan memiliki lebih dari 22.000 menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah dan melayani semua operator seluler di Indonesia.

Game Puzzle Viral Yang Absurd, Nikahan Mantan (My Ex’s Wedding)

Penulis
Rudi Sukmana
-

Beritamedia.id – GINVO Studio, pengembang game asal Bogor, baru saja merilis game terbarunya yang cukup nyeleneh dengan judul “Nikahan Mantan” atau “My Ex’s Wedding” untuk versi bahasa Inggrisnya, di perangkat mobile.

Di dalam game ini, pemain akan memiliki misi untuk menghancurkan pernikahan mantannya, setelah merasa sakit hati mendapatkan undangan nikahan dari sang mantan. Untuk menyelesaikan misi tersebut, pemain akan dihadapkan puzzle-puzzle menantang dimana pemain akan mengumpulkan
kursi dengan cara melompati kursi-kursi tersebut, setelah itu kursi-kursi tersebut akan digunakan pemain untuk menindih perebut mantannya beserta para penjaga yang menjaga pengantin di level-level selanjutnya, dan pemain pun berhasil membawa kabur mantannya.

Namun, pemain harus jeli dengan jumlah kursi yang dimilikinya, karena jumlah kursi harus pas, jika kelebihan, pemain akan turut menindih sang mantan dan game over. Begitu pula jika kurang, dia akan gagal menindih sang perebut mantannya, karena ada di depan pelaminan, dia akan dengan terpaksa menyalami dan memberi selamat kepada kedua mempelai dengan menahan rasa sakit hati.

Untuk menambah kelucuannya, di beberapa level di akhir permainan pemain akan dibuat tertawa dengan selingan gambar meme yang ditampilkan. Tidak hanya itu, pemain juga bisa memainkan challenge yang tersedia maupun VS Mode untuk bertanding kecepatan dengan pemain lain.

Karena kekonyolannya, game ini mendapatkan respon yang sangat positif dari banyak orang, hal ini dibuktikan dengan jumlah pendownload yang datang secara signifikan di bulan pertamanya, dan sampai dijadikan bahan meme oleh beberapa akun lucu-lucuan di media sosial seperti receh.id dan
lainnya. Mungkin banyak yang merasa perasaannya terwakilkan di game ini, hahaha.

Game ini dapat diunduh secara gratis melalui link berikut : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GINVOStudio.NikahanMantanGames [2] Untuk saat ini, game ini baru tersedia untuk perangkat Android, sementara untuk iOS masih dalam proses pengembangan.

Nota Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Diwakili Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, Gubernur Bengkulu menyampaikan Nota Jawabannya terhadap Pandangan Umum Fraksi atas dua Raperda usulan Gubernur Bengkulu, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (20/10).

Dimana sebelumnya, delapan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu telah menyampaikan pandangan umum atas dua Raperda yaitu, Raperda Perubahan atas Perda Prov Bengkulu No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Dalam Nota Jawabannya, Gubernur Bengkulu menyampaikan terimakasih dan apresiasi terhadap seluruh fraksi yang telah memberikan tanggapan, baik berupa penghargaan, pertanyaan, harapan dan saran terhadap dua Raperda yang diusulkan Gubernur Bengkulu.

“Tanggapan, pertanyaan, harapan dan saran itu merupakan masukan yang sangat berguna bagi pihak kami dalam merencanakan dan melanjutkan pembangunan di Provinsi Bengkulu pada umumnya dan pengayaan atas rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan pada khususnya,” sampai Sekda Hamka Sabri, membacakan Nota Jawaban Gubernur Bengkulu, di Ruang Rapat Paripurna.

Menanggapi salah satu pandangan umum dari fraksi Gerindra yang hanya menyetujui satu Raperda saja untuk dilanjutkan sedangkan Raperda RPPLH diminta untuk ditunda pembahasannya, Gubernur menjelaskan, bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober 2020, pada pasal 185 ketentuan penutup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup tidak dicabut.

“Bahwa materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup hanya mengatur Amdal, pengaturan perizinan berusaha, sanksi administratif dan ketentuan pidana,” sebut Hamka.

Dengan disampaikannya Jawaban Gubernur tersebut, diharapkan dapat memperjelas permasalahan yang ada.

“Mudah-mudahan dengan penjelasan, uraian dari jawaban yang diberikan dapat memperjelas beberapa permasalahan yang diangkat melalui pemandangan umum dimaksud,” kata Hamka Sabri, diakhir Nota Jawaban Gubernur Bengkulu.

Sekda Hamka Hadiri Rapat Pleno Terbuka, Sukseskan Pilkada 2020

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Pengumuman Nomor Urut Paslon Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, dan Penandatanganan Pakta Integritas, Selasa (20/10) di Ballroom Hotel Mercure.

“Di sini Pemprov sangat mendukung dan siap membantu untuk memfasilitasi demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak. Selain itu, kita juga ikut melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan dan perundang-undangan pemilu,” ungkap Hamka usai mengikuti rapat pleno terbuka.

Hamka juga menjelaskan, salah satu bagian terpenting dari proses pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat agar bisa memilih dan menghasilkan pemimpin yang mempunyai integritas dan kualitas tinggi untuk Provinsi Bengkulu.

“Fakta yang ada menunjukkan bahwa saat ini terjadi satu kecenderungan fenomena fluktuasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, ditambah lagi pandemi covid yang sedang melanda kita, jangan sampai ini menjadi halangan kita untuk berpartisipasi memberikan suara dalam pilkada 2020,” kata Hamka.

Di samping itu, Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra mengumumkan dalam rapat terbuka tersebut adanya tiga peserta paslon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang resmi melangkah maju untuk mengikuti pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Usai pengumuman, seluruh partai pengusung ketiga pasangan calon menandatangani pakta integritas penerapan protokol kesehatan Covid-19 serta deklarasi Pilkada berintegritas dan damai.

“Tentu tidak hentinya, kita kembali menyatakan poin penting dalam pelaksanaan pilkada tahun ini agar berjalan dengan lancar, yakni penerapan protokol kesehatan. Kita harapkan Sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan pemilu sangat diharapkan untuk mau mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya penerapan protokol kesehatan,” pungkasnya.

1...4,7164,7174,718...4,866Halaman 4,717 dari 4,866