Beranda blog Halaman 4716

Upaya Pemerintah Tingkatkan Produksi Kelautan dan Perikanan di Maluku Utara

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Guna meningkatkan produksi kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku Utara, Kemenko Marves melakukan kunjungan ke beberapa pelabuhan di sana. Kunjungan ini dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Peningkatan Daya Saing Kemenko Marves Dedy Miharja.

“Dalam rangka peningkatan kapasitas dan stabilitas sistem produksi, pemasaran, serta penguatan konektivitas antara sentra produksi hulu hingga hilir dan peningkatan efisiensi manajemen rantai pasokan produk kelautan dan perikanan, kemarin kita telah melakukan peninjauan lapangan ke beberapa pelabuhan perikanan di Provinsi Maluku Utara,” kata Asdep Dedy, Rabu (21-10-2020).

Adapun lokasi pelabuhan tersebut, Asdep Dedy menjelaskan yakni Pelabuhan Perikanan Pantai Bacan (PPP Bacan) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan PT Perinus. Selain melakukan kunjungan ke pelabuhan, dilaksanakan juga rapat koordinasi di kota Ternate, kunjungan ke PPN Ternate, kunjungan ke PP Weda hingga pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara.

“Adapun hasil kunjungan ini antara lain seperti di PPP Bacan diketahui jumlah produksi perikanan tangkap 6.525.385 kg dengan nilai total mencapai sekitar 123 milyar Rupiah dan di sepanjang tahun 2020 hingga bulan September, jumlah produksi perikanan berkisar antara 100 hingga 500 ton per bulannya dengan komoditas cakalang, baby tuna, tuna, deho, layang, ikan dasar dan udang vaname,” jelasnya.

Lalu dalam pertemuan dengan Gubernur, dimaksudkan untuk memperkenalkan program 1 Juta Nelayan Berdaulat yang dicanangkan oleh Menko Marves (Luhut B. Pandjaitan) di tahun 2019. Oleh Gubernur siap mendukung program ini dan menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai pilot project. Sebagai langkah untuk menguatkan program ini, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara perlu memastikan peraturan daearah terkait retribusi pelelangan ikan di dua kabupaten tersebut.

“Oleh sebab itu, menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut direncanakan beberapa point lanjutan seperti rapat koordinasi (rakor) lanjutan dengan KKP, Kemenhub, BUMN (PT Perinus dan PT Pelni), dan operator swasta Tol Laut terkait kendala yang ditemui selama kunjungan di Provinsi Maluku Utara, kemudian mendorong Pemda Maluku Utara beserta K/L untuk meningkatkan produksi komoditas unggulan disamping produk Kelautan dan Perikanan yang berkesinambungan dan berdaya saing,” ujarnya.

Selain itu, melakukan koordinasi dengan KKP, dan Pemda Maluku Utara dan Halmahera Tengah terkait rehabilitasi dan peningkatan fungsi fasilitas kepelabuhan PPN Ternate, PPP Panamboang Bacan, dan PP Weda, serta menindaklanjuti komitmen PT. Perinus sebagai pengumpul produk KP dengan bantuan pendanaan dari BNI.

“Semoga semua ini berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan harapan kita dalam meningkatkan produksi kelautan dan perikanan di Maluku Utara,” pungkas Asdep Dedy.

KH Abdullah Syukri Wafat, Indonesia Kehilangan Tokoh Pendidikan & Pembina Umat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, DR. KH. Abdullah Syukri Zarkasji wafat pada Rabu, 21 Oktober 2020, pukul 15.50 WIB di Gontor Ponorogo.

Atas nama Kementerian Agama, Menag Fachrul Razi menyampaikan duka mendalam dan belasungkawa. “Indonesia kehilangan tokoh pendidikan dan sosok yang sangat istiqamah membina umat,” ujar Menag di Jakarta, Rabu (21/10).

“Rasa duka ini makin dalam seiring wafatnya sejumlah tokoh dan pengasuh pesantren dalam beberapa bulan terakhir ini,” sambungnya.

Sebagai teladan, lanjut Menag, almarhum telah meninggalkan banyak legacy. Para santri Gontor yang saat ini banyak berkiprah dalam berbagai bidang adalah generasi penerus yang diharapkan dapat meneruskan nilai kejuangan Almarhum.

“Legacy almarhum sangat banyak. Alumni Gontor yang berkhidmah di berbagai bidang adalah bukti nyata keberhasilan perjuangannya,” tuturnya.

“Saya berharap generasi muda bisa  belajar kearifan dan keistiqamahannya,” lanjutnya.

Menag berhalangan hadir dalam pemakaman almarhum. Namun, Menag sudah meminta Kakanwil Kemenag Jawa Timur untuk bisa hadir mewakilinya.

KH Abdullah Syukri Zarkasji lahir di Gontor,19 September 1942. Lulus Kulliyatu-l-Mu’allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor pada 1960, Abdullah muda melanjutkan pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga mencapai gelar Sarjana Muda tahun 1965. Abdullah lalu melanjutkan kuliah S1 dan S2 di Al Azhar University Cairo, Mesir hingga tahun 1978. Tahun 2005, Abdullah mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selain memimpin Pondok Modern Gontor, KH Abdullah Syukri tercatay pernah menjadi Ketua Badan Silaturrahmi Pondok Pesantren Jawa Timur, Ketua Forum Silaturrahmi Umat Islam Ponorogo, Ketua Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) Kementerian Agama, dan Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Menekan Laju Kasus Covid-19 Menko Marves Kerjasama Antar Lembaga

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pentingnya kerja sama dan sinergisitas antar lembaga/instasi untuk menekan laju angka kasus virus corona atau covid-19 di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terutama di empat provinsi yang memiliki peningkatan kasus terkonfirmasi positif antara lain Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur dan Papua.

Menko Luhut menjelaskan tiga strategi yang telah ditentukan dalam penanganan pendemi kasus covid-19 itu ialah pertama, perubahan perilaku dan deteksi awal penyebaran; kedua pembangunan pusat-pusat karantina dan isolasi, serta ketiga manajemen perawatan covid-19.

“Saya mohon kita semua mengacu kepada tiga strategi tadi, baik dari Kemenkes, Satgas maupun Gubernur, Kapolda, Pangdam. Semua kita mengacu pada strategi itu supaya kita betul-betul satu tim, jadi tidak ada yang jalan sendiri-sendiri,” kata Menko Luhut dalam rapat virtual penanganan Covid-19, Jakarta Rabu (21-10-2020).

“Menerapkan standar terapi ini supaya betul-betul standarnya sama sesuai dengan panduan tata laksana klinis yang terus disosialisasikan oleh Kemenkes. Setiap Dinkes harus terus meningkatkan partisipasi tenaga kesehatannya pada sosialisasi dimaksud. Kedua memastikan setiap rumah sakit rujuan itu memiliki kapasitas tempat tidur, medical supplies dan equipment yang memadai dan menjalakan protokol tersebut,” ujarnya.

Menko Luhut menambahkan, sejauh ini penanganan yang dilakukan para gubernur dan para pemangku kepentingan lain di 8 provinsi yang menjadi prioritas sudah terbilang baik. “Sejak 9 September 2020 saya diperintah menangani 8 provinsi yang  kontribusi terhadap kasus nasionalnya 72 persen, sampai hari ini, di 8 provinsi itu tinggal 60,6 persen kontribusinya kepada nasional.

Namun Menko Marves pada rapat kali ini menyoroti kenaikan angka konfirmasi covid-19 di empat provinsi lain yaitu di Sumatera Barat, Riau, Kalimatan Timur, dan Papua.

“di empat provinsi saya sebut tadi, naik  7 persen dari 13, 4 persen di awal periode 9-15 September 2020 menjadi 20,5 persen di periode 14-20 Oktober 2020,” paparnya.

“Saya minta Dansatgas, Menkes, para Gubernur, Pangdam, Kapolda, tolong lihat. Jadi saya akan ikut memperhatikan juga empat provinsi ini, Sumbar, Kaltim, Riau, dan Papua,” pesan Menko Luhut kepada seluruh peserta rapat.

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa pelibatan TNI-Polri dalam menjalankan operasi yustisi sebagai upaya menenkan angka penyebaran covid-19 cukup berdampak. Hal ini bisa terlihat di wilayah Provinsi Jawa Timur yang akibat dari perubahan perilaku masyarakatnya dapat menurunkan angka konfirmasi positif covid-19. Karena itu provinsi atau daerah-daerah lain diharapkan mencontoh hal tersebut.

“Ini datanya real time. Kita berharap di daerah-daerah yang kasusnya tinggi supaya itu dilakukan seperti  di Provinsi Jatim. Jadi kerja sama antara Gubernur, Kapolda, Pangdam, Dinkes sangat penting,” sambung Menko Luhut.

Rekomendasi lainnya ialah Menko Marves meminta agar 4 provinsi dimaksud memastikan adanya sistem karantina terpusat, ini sebagai upaya agar pasien yang OTG atau bergejala rendah tidak menularkan orang terdekat/keluarga saat melakukan isolasi mandiri.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan juga harus memastikan ketersediaan obat, tempat tidur ICU, dan memahami tata Laksana klinis perawatan Covid19. Lalu Kemenkes juga diminta untuk mengecek kembali tata laksana di rumah sakit-rumah sakit rujukan.

“Kemudian agar memastikan ketersediaan seluruh aspek medis, ketersediaan obat, reagen, kapasitas tempat tidur, dan sosialisasi tata laksana klinis pasien Covid19, berjalan dengan baik,” tutup Menko Luhut.

Adapun rapat penanganan covid-19 ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Kepala Satgas Covid-19 Nasional, para Gubernur, Kapolda, Pangdam, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Gelar Workshop Produksi Konten Kreatif untuk Podcast Kemenko Marves

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Tangerang, Guna meningkatkan kapasitas kehumasan lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Biro Komunikasi melalui Bagian Hubungan Masyarakat mengadakan Workshop Produksi Konten Kreatif untuk Podcast Kemenko Marves. Acara ini diadakan di Tangerang pada Rabu-Jumat (21-23 Oktober 2020).

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Sesmenko Marves) Agung Kuswandono mengapresiasi acara ini. “Kita sudah memasuki era yang berbeda, tidak lagi bersifat one way communication. Kini masyarakat dapat memperoleh informasi tentang pemerintah dengan mudah”, lanjutnya. Dengan begitu, pemerintah harus menyesuaikan dengan memanfaatkan media digital yang banyak digunakan oleh masyarakat, seperti Podcast.

Sementara itu, Kepala Biro (Karo) Komunikasi Andreas Dipi Patria mengatakan bahwa Podcast, sebuah istilah yang berasal dari kata POD yang berarti play on demand dan cast yang berasal dari kata broadcast, menjadi media komunikasi yang penting di masa kini. Mendukung pernyataan Sesmenko Agung, Karo Andreas juga menekankan tentang pentingnya pemerintah beradaptasi dengan perkembangan zaman, terlebih karena publik memiliki hak untuk memperoleh informasi yang faktual.

Hal yang menjadi tantangan adalah, “Masyarakat masa kini lebih tertarik mendengarkan daripada membaca berita sehingga kita harus mulai membuat podcast,” ungkap Karo Andreas. Tio Prasetyo Utomo sebagai salah satu narasumber juga menjelaskan bahwa podcast berkembang secara cepat di Indonesia. Mengutip dari riset Daily Social pada tahun 2018 dengan 2.032 reponsden pengguna smartphone, ia mengatakan, “70 persen masyarakat Indonesia mengetahui tentang Podcast dan 80 persen pernah mendengarkan podcast selama enam bulan terakhir,” ungkapnya.

“Saya ingin kita punya kemampuan untuk menggali informasi dari narasumber dan mengungkapkan informasi tersebut ke publik,” tambah Karo Andreas. Meskipun ingin memperoleh jawaban yang mendalam dari narasumber, terdapat beberapa etika yang perlu diperhatikan. Pertama, jujur dengan mengangkat fakta. Kedua, kecermatan dan ketelitian agar dapat mendapatkan jawaban yang rinci. Ketiga, bersikap netral dan objektif dalam berdiskusi. Keempat, beri perhatian pada narasumber. Kelima, buat responden tenang sehingga ia dapat menyampaikan pikiran dan perasaannya.

Acara ini turut mengundang Tio Prasetyo Utomo yang membahas topik “Cara Berkomunikasi di dalam Talkshow” dan Yasser Fikry dengan materi “Bagaimana Menjadi Seorang Podcaster.” Kedua pembicara ini diminta untuk memberikan paparan pada workshop konten kreatif hari pertama. Workshop Podcast Lingkup Kemenko Marves akan diadakan selama tiga hari hingga Jumat (23-10-2020). Narasumber lainnya adalah Tri Alida Apriliana yang akan mengangkat tema Pemilihan Isu untuk Produksi Podcast, Dewi Suspaningrum mengenai Branding Podcast dan Monetisasi Podcast, serta Ezki Tri Rezeki yang akan memimpin sesi Diskusi dan Sharing Session.

Menutup sambutannya, secara optimis Sesmenko Agung mengungkapkan, “Saya berharap Biro Komunikasi dapat menjadi leading sector di antara Kemenko maupun di Kementerian/Lembaga (K/L)”.

Workshop ini bukan hanya dihadiri oleh Biro Komunikasi, tetapi juga unit kerja lain lingkup Kemenko Marves.

Smart Grid Jadi Inovasi Teknologi di Sektor Ketenagalistrikan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai smart grid (jaringan listrik pintar) merupakan salah satu inovasi teknologi yang konkrit dalam menjawab tantangan perkembangan zaman di sektor ketenagalistrikan. Hal ini ditegaskan oleh Arifin saat menghadiri acara Learning, Innovation, Knowledge, and Exhibition (LIKE) 2020 secara virtual, Selasa (20/10).

“Smart grid harus menjadi solusi dalam sistem ketenagalistrikan kita agar tidak tertinggal oleh negara lain,” kata Arifin.

Lebih lanjut, Arifin menilai pengembangan smart grid bisa bisa mendukung kawasan pariwisata dan industri berbasis energi baru dan terbarukan yang berasal dari sumber energi lokal. “Semangat ini harus dimiliki oleh seluruh manajemen PLN sehingga dapat lebih menerima pembangkit EBT dalam sistem kelistrikan PLN,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyampaikan, pembangkit EBT dan electricity storage menjadi peluang, tantangan dan agenda riset strategis yang harus dijawab oleh lembaga penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan.

Di era new normal, PLN diharapkan dapat terus berinovasi untuk menjawab ekspektasi pelanggan untuk menjadi cepat dan responsif dengan menggunakan teknologi baru dan transformasi digital.

“Kemenristek/BRIN mendukung PLN untuk terus berinovasi guna mencapai transformasi Indonesia menjadi negara dengan ekonomi berbasis Inovasi,” tutur Bambang.

Sebagai bagian dari peringatan Hari Listrik Nasional ke-75, acara LIKE diharapkan mendorong lahirnya produk-produk inovasi yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. “Hasil kegiatan ini semoga bisa memberikan manfaat berarti bagi peningkataan pengelolaan kelistrikan nasional,” tegas Arifin.

Senada dengan Arifin, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menjelaskan, LIKE merupakan bagian dari upaya PLN menjawab perkembangan zaman. “Melalui acara LIKE PLN ini, kita dapat terus mengembangkan inovasi-inovasi terbaik PLN dalam menjawab tantangan industri 4.0,” tutur Zulkifli.

Sebagai informasi, LIKE merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh PLN meliputi seleksi karya inovasi pegawai, knowledge sharing, dan pameran karya inovasi pegawai. Tahun ini, terpilih 34 dari 308 karya inovasi yang akan dipresentasikan dan akan dinilai oleh dewan juri tingkat nasional. Sampai saat ini, LIKE menghasilkan 2.256 karya inovasi sejak pertama kali diadakan tahun 2009.

Dari jumlah tersebut, tercatat sudah ada 7 karya inovasi yang memperoleh paten, tiga memperoleh hak cipta dan 78 karya inovasi sedang dalam proses sertifikasi paten. Karya inovasi yang sudah berupa prototipe dan siap diproduksi massal berjumlah 77 karya inovasi. Beberapa inovasi pernah mendapat apresiasi dari Satya Lencana Presiden RI, Menteri ESDM, Museum MURI, HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan ASIAN Power Awards.

Khusus karya inovasi di lingkungan PLN terbagi menjadi lima kategori yaitu Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Technical Supporting, dan Proses Bisnis Manajemen, serta bidang strategis yang diikuti oleh senior leader.

Menteri Arifin: Transisi Energi Mutlak Diperlukan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Penggunaan sumber energi fosil semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan membuat cadangan sumber energi fosil kian menipis. Untuk itu, peralihan penggunaan energi fosil menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan.

“Transisi energi ini mutlak diperlukan untuk menjaga ketersediaan energi di masa mendatang,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam acara webinar Potret Energi Indonesia pada Tempo Energy Day, Rabu (21/10).

Tanpa penemuan cadangan yang baru, sambung Arifin, minyak bumi di Indonesia akan habis dalam sembilan tahun ke depan, gas bumi akan habis 22 tahun lagi, dan batubara akan habis 65 tahun mendatang.

Sebenarnya, saat ini kondisi sumber energi dalam negeri masih tergolong melimpah. Khususnya untuk sektor batu bara dan gas bumi. Hanya saja, adanya perubahan perubahan konsumsi tanpa eksplorasi, membuat Indonesia semakin dekat dengan krisis energi.

“Kita masih banyak sumber-sumber reservoir yang belum dieksplorasi secara masif. Kita akan mendeteksi resources yang baru untuk mendukung kebutuhan dalam jangka yang panjang,” ungkapnya.

Arifin menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki kapasitas (pembangkitan) sumber energi sebesar 70,96 Giga Watt (GW). Dari kapasitas energi tersebut, 35,36 persen energi berasal dari batu bara; 19,36 persen berasal dari gas bumi, 34,38 persen dari minyak bumi, dan EBT sebesar 10,9 persen.

Transisi energi ini diharapkan pemerintah akan memperbaiki neraca perdagangan. “Kita sangat serius memperbaiki neraca perdagangan dengan mengurangi impor BBM melalui biodiesel, mengembangkan dan membangunan 6 kilang baru untuk menambah kapasitas (migas) nasional, serta mempercepat implementasi kendaraan listrik,” jelas Arifin.

Mendorong EBT

Mengantisipasi kemungkinan hal tersebut, pemerintah tengah mengatur berbagai strategi. Selain meningkatkan kegiatan eksplorasi, hal yang paling penting adalah mengoptimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan. Indonesia tercatat memiliki potensi sumber daya EBT lebih dari 400 GW, dari jumlah tersebut baru dimanfaatkan sebesar 2,5% atau 10 GW.

Arifin menilai EBT merupakan strategi penting dalam mendorong pemulihan roda ekonomi pasca pandemi serta menuju Indonesia yang berketahanan. “EBT akan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil, berkelanjutan, mengurangi GRK, dan dapat menciptakan banyak lapangan energi,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menyiapkan aturan tentang EBT yang akan keluar dalam waktu dekat. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan beleid berbentuk peraturan presiden alias perpres tersebut tengah difinalisasi.

“Di dalamnya akan mendorong pemanfaatan EBT dan pada yang sama meningkatkan investasi dalam negeri. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam transisi energi ini. Semua sangat bergantung pada investasi karena dana yang dimiliki pemerintah terbatas,” ujar Rida.

Rancangan perpres terkait energi baru terbarukan sebelumnya sudah melewati proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Beleid tersebut dikejar untuk diundangkan sebelum akhir tahun.

Di samping itu, pemerintah tengah menyiapkan program Renewabale Energy Based Industry Development (REBID) dan Renewable Energy Based on Economic Development (REBED) yang dirancang untuk mempercepat EBT di kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan ekonomi lokal khusus di wilayah 3T.

Adapula pembangunan pembangkit surya dan angin, memaksimalkan pemanfaatan bioenergi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 kota dan biomassa sebaai bahan baku co-firing pada pembangkit PLTU, implementasi B-30 hingga pembangunan Green Refinery.

Pemerintah Dorong Media Berikan Pemahaman dan Edukasi Tentang Demokrasi Pada Pilkada 2020

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah mendorong media massa untuk terus memberikan pemahaman tentang demokrasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar Pilkada Serentak 2020 nanti hasilnya berkualitas. Selain itu juga perlu melibatkan Lembaga/Dinas yang berwenang dalam mendayagunakan Kelompok Informasi Masyarakat (IKM).

Demikian pernyataan  Menko Polhukam Moh. Mahfud MD yang dibacakan Deputi Bidang Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Rus Nurhadi pada acara FKK dengan tema Independensi dan Netralitas Media Massa Dalam Pilkada 2020 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/10/2020).

“Media massa dalam melaksanakan fungsi dan peran melalui sajian pemberitaan harus bersifat netral dan independen, baik pemberitaan sosial, hiburan, dan yang terutama pada pemberitaan politik daerah, maupun nasional,” kata Rus Nurhadi.

Rus Nurhadi mengatakan, media hendaknya tidak menjadi instrumen propaganda dari calon tertentu. Di era globalisasi, media massa telah menjadi alat kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi di mana kebebasan pers digunakan sebagai alat ukur untuk melihat demokratis atau tidaknya sebuah negara.

“Demikian juga Pilkada serentak 2020 yang diikuti 270 daerah, keterlibatan media sangatlah besar, karena perannya sebagai penyiar informasi dan isu-isu politik. Terlebih lagi dengan semakin berkembangnya dunia maya, penyebaran informasinya juga tambah meluas dan efektif,” kata Rus Nurhadi.

Namun, lanjutnya, keterlibatan media ini terkadang menjadi agak menyimpang karena penggunaan media yang ekploitatif untuk kepentingan tertentu. Netralitas atau indepedensi media hilang karena dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Hal ini terlihat sangat jelas menjelang agenda Pilkada di periode sebelumnya.

Tugas media haruslah sesuai koridornya sebagai penyampai informasi kepada publik yang lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai agen demokrasi. Fungsi ini memaksa media untuk tidak mengeksploitasi berita guna kepentingan tertentu. “Media sebagai agen sosialisasi informasi bagi masyarakat dituntut untuk mengedepankan profesionalisme dan idealisme, karena tanpa itu media akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat,” kata Rus Nurhadi.

Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima mengatakan KPU dan lembaga pemerintah lainnya bersama Media/Pers harus bersinergi dalam menghadapi hoaks dan isu yang berkembang namun tidak sesuai fakta. Dijelaskan bahwa KPU sendiri selalu menginformasikan update terkait Pilkada 2020 secara intensif kepada media lewat berbagai platform agar informasi terkait data pemilihan, sosialisasi, pendidikan pemilih, hingga informasi penting lainnya mampu menjangkau target-target pemilih melalui media nasional maupun lokal yang tersebar di 9 provinsi dan 270 kab/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak.

“Bagi KPU, media juga berperan sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi terutama dari stigma negatif pasca pandemi Covid-19 yang lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Koordib. Pengawasan Isi Siaran KPI, Mimas Susanti menegaskan bahwa lembaga penyiaran mengedepankan prinsip berimbang dan proporsional selama masa kampanye. Selain itu, tidak memihak pada salah satu pasangan calon Pilkada, turut serta menjaga kondusifitas di masa tenang, dan tidak mempengaruhi preferensi pemilih pada hari “H” pemungutan suara.

“Lembaga penyiaran juga harus mengawal hasil pemilihan dalam proses penghitungan suara manual berjenjang dan menjadi instrument resolusi konflik pasca pemilihan,” katanya.

Pjs Wali Kota Medan Sambut Baik Bank Sumut Dukung Pembangunan Kota Melalui Program PEN

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pjs Wali Kota Medan Ir.Arief Sudarto Trinugroho,MT menyambut Baik dukungan yang diberikan Bank Sumut untuk pembangunan Kota Medan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diharapkan Dana yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Bank Sumatera Utara ini dapat dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat ditengah Pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Pjs Wali Kota Medan Ir.Arief Sudarto Trinugroho,MT dalam pertemuan dengan jajaran direksi PT Bank Sumut di Ruang Rapat Kantor PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (21/10). Pertemuan ini dihadiri Dirut PT Bank Sumut Muchammad Budi Utomo, Jajaran Direksi Bank Sumut dan Jajaran OPD lingkungan Pemko Medan diantaranya Asisten Ekbang Khairul Syahnan, Kepala Bappeda Irwan Ritonga, Kadis Perhubungan Iswar Lubis, Kadis Kebersihan dan Pertamanan HM Husni dan Kabag Perekonomian sekaligus Plt Dirut PD Pasar Nasib.

Dikatakan Pjs Wali Kota Medan, Atas nama Pemko Medan dirinya mengucapkan terima kasih atas program Bank Sumatera Utara untuk Pembangunan Kota. Selain Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam hal ini memberikan pinjaman dengan syarat mudah untuk Pedagang Pasar dan pelaku UMKM, program di bidang transportasi khususnya pembayaran dengan menggunakan sistem smart card dan QRIS.  Apalagi Menurut Pjs Wali Kota Medan, dalam waktu dekat di Kota Medan akan hadir Akomodasi Transportasi Bus Massal dari Kementerian Perhubungan yakni Trans Metro Deli. tentunya bus yang menjadi armada baru transportasi massal bagi masyarakat Kota Medan ini akan memakai konsep pembayaran buy the service.

“Saya berharap PT Bank Sumut dapat memfasilitasi program skema pembayaraan non tunai bagi masyarakat untuk Bus Trans Metro Deli. Artinya Kita ingin pembayaran tidak lagi menggunakan cara manual atau tunai melainkan bisa lewat scan barcode atau e-money serta smart card. Namun, layanan yang dihadirkan juga harus sejalan dengan akses dan kemudahan bagi masyarakat,” Kata Pjs Wali Kota Medan. Sebelumnya Dirut PT Bank Sumut Muchammad Budi Utomo menjelaskan bahwa PT Bank Sumut dipercaya Pemerintah Pusat untuk mengelola dana dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Artinya skema pemulihan ekonomi telah dipersiapkan salah satunya sektor pasar tradisional  melalui program “Menyapa Pedagang Pasar”.

”Banyak program PT Bank Sumut yang dapat dikaitkan dengan Pemko Medan salah satunya dalam program PEN. Untuk itu, kami siapkan bantuan lewat kredit usaha rakyat (KUR) kecil, mikro dan super mikro sehingga dapat menjangkau semua pedagang pasar. Langkah ini hendaknya dapat mendukung perputaran ekonomi agar kembali stabil ditengah Pandemi Covid-19″ kata Budi. Kemudian Budi juga menjelaskan, PT Bank Sumut telah menyiapkan skema pembayaran non tunai atau cashless guna mendukung program buy the service (BTS) yang dicanangkan. Nantinya, direncanakan akan ada 15 ribu smart card e-money yang akan dibagikan secara gratis bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi massal di Kota Medan.

”Kita juga sudah menyiapkan skema, sistem dan tata kelola layanan transportasi umum berbasis e-money menggunakan smart card. Selain itu juga, memanfaatkan sistem Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan uang tunai saat membayar ongkos transportasi massal yang digunakan,” Jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Dirut PT Bank Sumatera Utara  juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga memiliki program CSR untuk Penataan Ruang Terbuka Hijau yakni Taman Ahmad Yani. Selain Taman Kota, Bank Sumut juga akan melakukan renovasi pada tugu 0 kilometer di depan Kantor Pos Medan agar lebih menarik dan bernilai estetik.

“Keseluruhan Program Bank Sumut yang diberikan kepada Pemko Medan ini selain mendukung program Pemko Medan dalam penataan kota menjadi lebih baik juga untuk Pemulihan Ekonomi masyarakat ditengah Pandemi Covid-19. Semoga kerja sama dan koordinasi yang kita bangun dapat memberikan hasil maksimal dan berdampak baik bagi masyarakat”, jelasnya. Terkait rencana CSR penataan Taman Ahmad Yani dan renovasi Tugu titik 0 Kota Medan, Pjs Wali Kota Medan mengapresiasi langkah tersebut. Sebab hal tersebut dilakukan untuk pembangunan Kota.

Wayang Jogja Night Carnival Sukses Tampil Virtual

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) kembali memukau ribuan penonton melalui akun Pemkot Jogja di Youtube malam ini, Rabu (21/10/2020). Meski secara virtual, WJNC 2020 tetap mampu tampil meriah.

Wayang Jogja Night Carnival tahun ini dimeriahkan sederet seniman lokal seperti Ki Seno Nugroho, Tri Suaka, Dimas Tejo, Srundeng Angkringan, Sothil Angkringan, Trinil Angkringan, Michela Thea, Putri Manjo, dan Avie Koesnadi.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menuturkan, pagelaran WJNC secara virtual adalah wujud semangat, harapan dan doa bahwa tagline dari jogja untuk jogja, dari jogja untuk indonesia dan dari jogja untuk dunia terwujud malam ini.

“Tahun ini terasa istimewa, memang berbeda dengan tahun sebelumya namun harapan kami kemeriahannya sama, tahun ini dunia termasuk Yogyakarta sedang dilanda pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dikatakan, HUT Kota Yogyakarta ke 264 mengangkat tema ‘Tan Mingkuh Tumapak Ing Jaman Anyar’ tidak hanya digunakan untuk tahun ini saja namun akan sampai nanti.

“Dari tema ini artinya bahwa kita dengan penuh semangat menapaki adaptasi kebiasaan baru, selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta juga tidak lelah dan terus semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah pandemi sekalipun,” paparya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang menerangkan, pementasan WJNC kali ini mengambil Lakon Babad Alas Mertani. Lakon ini dipilih karena dirasa relevan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Berkisah tentang Pandawa yang dihadapkan dengan tempat, kondisi, dan keadaan baru, yaitu Alas Mertani.

“Alas Mertani merupakan hutan lebat tempat para binatang buas dan bangsa jin bersemayan. Alas Mertani yang juga terkenal dengan bahaya dan keangkerannya menjadi tantangan yang berat bagi Pandawa,” jelasnya.

Perjuangan dan kekompakan Pandawa melawan gangguan musuh yang tidak bisa mereka lihat dan ketahui bisa menjadi teladan. Semangat Tan Mingkuh Pandawa dalam memerangi musuh, tumapaknya pandawa di Alas mertani, serta gandeng gendong mereka dalam menutupi masing-masing kekurangan relevan dan representatif dengan apa yang dihadapi sekarang.

Pihaknya berharap lakon ini bisa menjadi refleksi yang aktual. Terutama dalam menghadapi situasi dan kondisi pandemi Covid-19.

“Dengan penayangan secara virtual serta pemilihan lakon, kami berharap WJNC tahun ini dapat menjadi tontonan bagi Masyarakat Indonesia, Khususnya Masyarakat Kota Yogyakarta,” katanya.

Kami Juga berharap WJNC tahun ini juga bisa menginspirasi insan kreatif untuk tetap berkarya tanpa mengabaikan Protokol Kesehatan. Melalui live streaming masyarakat tetap bisa menikmati gelaran WJNC dari rumah tanpa melanggar protokol kesehatan.

“Sesuai dengan semangat HUT Kota Yogyakarta kali ini Tan Mingkuh Tumapak ing Jaman Anyar, Live Streaming melalui YouTube diharapkan menjadi salah satu perwujudan  semangat kami dalam berkarya dan berkreasi,” jelasnya.

Bupati Ade Yasin Menilai Perlu Adanya Forum Ekraf di Kabupaten Bogor

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Bupati Bogor Ade Yasin menerima kedatangan tamu dari Forum Ekraf (Ekonomi Kreatif) yang didominasi anak muda di Kantor Bupati Bogor pada Rabu (21/10).
Dalam penyambutannya Bupati Bogor Ade Yasin menilai apa yang sudah dilakukan Forum Ekraf (Ekonomi Kreatif) merupakan hal yang luar biasa di tengah segala keterbatasannya. Kabupaten Bogor belum memiliki ruang kreatif, namun pegiat kreatif telah berkarya dan terhubung dengan baik.
“Saya rasa pegiat ekonomi kreatif di Kabupaten Bogor itu sangat banyak sekali. Data di DiskopUKM pun sangat banyak apalagi kita punya pegiat dari hulu hingga ke hilir, namun kita belum punya forum yang mewadahi,” kata Ade Yasin.
Setelah menyaksikan pemaparan pegiat sektor kreatif, Ade Yasin mengapresiasi langkah yang dilakukan dari mulai pendataan dan berjejaring hingga taraf nasional.
“Mereka ini anak-anak muda yang harus kita bina karena masa depan Kabupaten Bogor di tangan mereka.Belum ada wadah tapi mereka inisiatif melakukan pendataan dan pemetaan. Ini bagus sekali. Perlu ada Forum yang saling mengisi dan kita perlu duduk bersama dengan Bappedalitbang, dan dinas terkait. Jadi, kita harus segera bergerak,” tambah Ade Yasin.
Founder Bogor Ngariung Robby Firliandoko yang mendapatkan amanah untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Bogor dari Komite Kreasi Jawa Barat menyampaikan bahwa pergerakan yang dilakukan sudah dimulai sejak ia mendapatkan kesempatan belajar mengenai Creative Hub di Singapura.
“Potensi Ekraf Kabupaten Bogor ini sangat luar biasa, bahkan ada beberapa produk dan artisan yang sudah dikenal di tingkat nasional namun belum saling mengenal, sehingga perlu adanya forum yang mewadahi dan menjadi ruang bersama agar bisa maju bersama,” kata Robby.
Founder Bengkel 3&4 Chaniago Fauzan menjelaskan bahwa ruang yang ia bangun bersama artisan lainnya di Bengkel 3&4 yang berlokasi Cibinong dibangun atas dasar kebutuhan ruang bersama yang biasanya ada di Jakarta. “Kami ingin berkegiatan dan berkarya di Kabupaten Bogor, sehingga sudah tiga tahun ini kami mencoba berkegiatan dari mulai acara seni, musik hingga menciptakan produk di Bengkel 3&4. Kami berharap setelah ini ada kolaborasi antara pegiat ekonomi kreatif dengan Pemerintah,” kata Chaniago Fauzan.
Sementara Ketua Divisi Seni Noirlab Cileungsi Yoga merasa pertemuan dengan Bupati Bogor adalah buah dari upaya para pegiat ekonomi kreatif di Cileungsi. “Sudah hampir tiga tahun ini kami berkegiatan di Cileungsi. Dari mulai riset, acara musik, seni bahkan pendataan UMKM yang memberikan penilaian berbeda dari Cileungsi yang dikenal sebagai daerah industri,” kata Yoga.
1...4,7154,7164,717...4,866Halaman 4,716 dari 4,866