Beranda blog Halaman 473

Mendes Yandri Terima 15 CEO Asal Inggris Bahas Listrik dan Investasi Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, menerima audiensi delegasi 15 CEO perusahaan inovasi energi dan teknologi asal Inggris untuk menjajaki kerja sama konkret dalam percepatan listrik perdesaan dan pembangunan desa di Indonesia.

Delegasi tersebut mencakup pimpinan sejumlah perusahaan teknologi energi dan iklim terkemuka dari Inggris, antara lain Carruthers Renewables (mikrohidro off-grid), Centre for Energy Equality (CEE) (solusi energi inklusif), Eja-Ice (rantai dingin tenaga surya untuk pangan dan kesehatan), Propel and Power (turbin laut tanpa baling-baling untuk wilayah pesisir), serta Compact Syngas Solutions (pengolahan limbah menjadi energi).

Pertemuan difokuskan pada solusi praktis untuk listrik perdesaan di wilayah terpencil dan kepulauan, termasuk pengembangan sistem energi terbarukan terdesentralisasi (off-grid dan mini-grid), penguatan pasokan listrik bagi BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih, serta dukungan energi untuk cold chain pangan dan layanan dasar desa.
Sejumlah skema proyek percontohan (pilot project) dibahas sebagai langkah awal implementasi di lapangan.

Menteri Yandri menyambut baik kehadiran para CEO tersebut karena memang pihak membuka peluang untuk kolaborasi dengan pihak manapun untuk membangun desa.

“Ada 75.266 Desa jadi harus kolaborasi untuk bangun desa,” kata Mendes Yandri.

Kemendes PDT, kata Mendes Yandri, miliki 12 Program Prioritas yang bisa dikolaborasikan dengan para CEO tersebut seperti Desa Ekspor. Program ini ditargetkan terbangum 5.000 Desa Ekspor dengan keberagaman potensi yang dimiliki oleh setiap desa.

“Kami juga punya program Desa Tematik menyesuaikan potensi desa yang diperuntukkan sebagai penyuplai bahan baku program Pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Program lainnya ada Desa Berketahanan Iklim hingga Desa Bebas Sampah.

Mendes Yandri berharap menegaskan, kerja sama internasional harus berdampak langsung bagi warga desa.

“Kami ingin kolaborasi ini menghasilkan solusi yang benar-benar bisa dipakai di desa,” ujar Mendes Yandri.

Delegasi CEO Inggris dikoordinasikan oleh Jillian Henderson, Lead kolaborasi internasional dalam program Innovate UK Energy Access Brokerage, yang memfasilitasi pertemuan antara inovator Inggris dan mitra pemerintah Indonesia.

“Indonesia punya tantangan geografis yang kompleks sekaligus peluang besar untuk model energi terdesentralisasi. Kami ingin memulai dari proyek nyata di desa, bekerja bersama BUMDes dan pemerintah daerah, agar dampaknya cepat dirasakan,” kata Jillian Henderson.

Para CEO menyampaikan ketertarikan untuk bisa berkolaborasi dengan Kemendes PDT untuk mendukung sejumlah program dalam 12 Rencana Aksi.

Audiensi ini merupakan bagian dari rangkaian Innovate UK Energy Access Brokerage di Indonesia, yang mempertemukan inovator Inggris dengan pemangku kepentingan nasional untuk membuka peluang kolaborasi proyek listrik perdesaan, energi terbarukan, dan penguatan ekonomi desa berbasis teknologi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenhut Tekankan Penguatan Tata Kelola Kehutanan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kehutanan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas sebagai fondasi pengelolaan hutan berkelanjutan. Penguatan tata kelola berbasis risiko juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program kehutanan berjalan efektif serta mampu mencegah potensi penyimpangan sejak tahap awal.

“Pengelolaan hutan ke depan harus dilaksanakan melalui tata kelola yang kuat dan berintegritas, dengan pengawasan yang efektif agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Wamenhut Rohmat Marzuki saat menutup Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/2).

Selama rapat koordinasi yang mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kehutanan Pusat-Daerah Menuju Indonesia Emas 2045” ini berlangsung, para peserta mendapatkan pemaparan komprehensif dari berbagai narasumber strategis terkait arah pembangunan kehutanan dalam RPJMN 2025-2029, kebijakan anggaran pembangunan sektor kehutanan, serta prioritas program Kementerian Kehutanan Tahun 2026. Forum ini juga memperkuat pemahaman mengenai mitigasi risiko fraud dalam pemanfaatan hutan dan penguatan kebijakan mitigasi risiko tata kelola sumber daya hutan.

Selain itu, Wamenhut menyoroti pentingnya implementasi One Map Policy dan Decision Support System (DSS) sebagai bagian dari upaya konsolidasi strategi pemanfaatan hutan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional, ketahanan ekologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Wamenhut Rohmat Marzuki mengajak seluruh peserta untuk membawa hasil dan semangat rapat koordinasi ke dalam kerja nyata di wilayah masing-masing. Ia menekankan agar manajemen risiko diintegrasikan secara konsisten ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kehutanan.

“Sinergi yang kuat antara Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pembangunan kehutanan yang berintegritas dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan telah menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) yang perlu dibahas secara partisipatif dengan pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan daerah.
“RKTN ini harus kita bahas bersama pemerintah provinsi dan stakeholder di daerah, kemudian disepakati dan didorong pengesahannya melalui peraturan daerah agar menjadi acuan utama dalam revisi RTRW,” ujarnya.

Wamenhut juga menyoroti dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
“Perubahan iklim sudah sangat nyata. Bencana siklon dan hujan ekstrem yang dulu dianggap tidak mungkin terjadi di wilayah khatulistiwa, kini terjadi di Indonesia. Karena itu, perencanaan kehutanan harus berbasis lanskap, terutama daerah aliran sungai,” jelasnya.

Ia menegaskan perlunya visi yang sama antar unit kerja di tingkat tapak.
“Semua UPT harus memiliki visi yang sama. Perencanaan harus terintegrasi berbasis lanskap DAS dengan semangat general forestry,” katanya.

Terkait pengelolaan daerah berhutan di Areal Penggunaan Lain (APL), Wamenhut menekankan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah.
“Kita harus perkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah berhutan di APL secara lestari, terutama di hulu sungai dan daerah tangkapan air untuk meminimalkan risiko banjir dan longsor,” ujarnya.

Dalam konteks rehabilitasi lahan kritis, Wamenhut menegaskan perlunya prioritas berbasis risiko bencana.
“Kita harus fokus pada lahan kritis di dekat permukiman dengan kelerengan curam dan daerah tangkapan air untuk mencegah banjir dan longsor. Rehabilitasi ini perlu didukung APBD, dana bagi hasil, dan peran swasta melalui CSR,” tegasnya.

Ia juga mendorong inisiatif pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan konservasi.
“Usulan daerah menjadikan hutan lindung sebagai Tahura, taman nasional, atau kawasan konservasi perlu kita dukung dan fasilitasi, termasuk penguatan desa-desa konservasi di zona penyangga,” ujarnya.

Pengembangan perhutanan sosial juga menjadi perhatian utama.
“Kita perlu kolaborasi kuat dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan perhutanan sosial dengan skema Integrated Area Development dan membuka akses pasar, karena sebagian besar kelompok tani hutan masih berada pada desil kemiskinan ekstrem dan miskin,” katanya.

Dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Wamenhut menegaskan tanggung jawab bersama seluruh UPT.
“Pengendalian karhutla adalah tanggung jawab semua UPT, bukan hanya Manggala Agni atau Gakkum. Pencegahan harus menjadi prioritas, dengan koordinasi TNI-Polri di lapangan,” tegasnya.

Menutup kegiatan tersebut, Wamenhut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, narasumber, dan panitia atas terselenggaranya rapat koordinasi dengan lancar dan produktif. Ia berharap hasil forum ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan hutan Indonesia ke depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Imipas Ajak Komisi XIII DPR RI Tinjau Titik Strategis Ketahanan Pangan di Lapas Terbuka Kendal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bersama Komisi XIII DPR RI meninjau pengembangan program ketahanan pangan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Kendal, Rabu (11/2). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung pemanfaatan lahan produktif sebagai bagian dari pembinaan warga binaan sekaligus kontribusi pemasyarakatan terhadap ketahanan pangan nasional.

Lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di Lapas Terbuka Kendal dikembangkan sebagai pusat kegiatan produktif berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan. Dari total proyeksi pengembangan seluas 92,5 hektar, sekitar 60 persen lahan telah dimanfaatkan secara aktif untuk berbagai komoditas, mulai dari melon premium, budidaya udang dan ikan salin, hingga peternakan bebek, sapi, dan kambing, dengan dukungan kemitraan strategis bersama Rejo Farm sebagai mitra strategis dalam pengembangan dan pengelolaan program ketahanan pangan.

Menteri Imipas menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi upaya dalam memastikan program pembinaan berbasis usaha produktif terus berjalan. Upaya tersebut sekaligus mendukung Program Prioritas Nasional yang turut memberdayakan Warga Binaan.

“Tadi juga disampaikan oleh pihak Rejo Farm bahwa fungsi sosial kepada masyarakat juga menjadi prioritas. Artinya, mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi kepada Warga Binaan kami dan juga kepada masyarakat sekitar,” ungkap Menteri Imipas.

Dalam kesempatan tersebut, ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menuturkan bahwa Lapas tidak boleh lagi dipandang sebagai beban negara. Pemasyatakatan saat ini telah bergerak mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Kalau quote unquote selama ini Lapas dianggap sebagai beban. Nah, ini kita boleh berharap, dari Lapas-lah kemudian masa depan Indonesia kita kembalikan kejayaannya, dari pertanian, dari tangan beliau-beliau ini. Jadi kami sangat optimis, apalagi ini melibatkan banyak sekali universitas dan penggiat,” ujar Willy.

Melalui optimalisasi Sarana Asimilasi dan Edukasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus berupaya mewujudkan program pembinaan berbasis usaha produktif. Kemenimipas berfokus menghasilkan iklim usaha produktif yang mampu memberikan bekal keterampilan bagi Warga Binaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag: Indonesia Siap Jadi Epicentrum Ekonomi Syariah Dunia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya penguatan ekonomi syariah Indonesia melalui dua pendekatan strategis, yakni perluasan pasar produk halal ke tingkat global serta optimalisasi pengelolaan dana sosial keagamaan secara profesional dan terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menghadiri Syariah Economic Forum 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Perluasan Pasar Produk Halal

Menag menilai ekonomi syariah Indonesia masih memiliki ruang pengembangan yang besar, khususnya dalam memperluas penetrasi pasar internasional. “Yang kita capai sekarang ini baru menggarap pasar sendiri. Belum kita garap serius pasar luar negeri,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah produk halal Indonesia telah hadir di pasar global, seperti busana muslim, kosmetik halal, dan farmasi halal yang telah menjangkau berbagai negara, termasuk kawasan Timur Tengah seperti Terusan Suez, Jeddah, dan Dubai.

Ia menekankan bahwa penguatan standar mutu dan daya tahan produk menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing. “Estetikanya sudah bagus, kreativitasnya luar biasa. Tinggal kualitas dan daya tahan produknya yang harus kita tingkatkan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat pertama dunia untuk busana Muslim serta peringkat kedua pada sektor pariwisata ramah Muslim dan kosmetik halal. CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib menyebut industri ekonomi syariah global memiliki potensi besar dan terus menunjukkan pertumbuhan positif hingga beberapa tahun ke depan.

Menag menyampaikan optimisme bahwa dengan penguatan kualitas, tata kelola, dan strategi ekspor yang terarah, kontribusi Indonesia dalam industri halal global dapat terus meningkat. “Kalau kita serius menggarap pasar Timur Tengah dan global, capaian kita bisa tiga kali lipat dari sekarang,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa perkembangan industri halal kini bersifat terbuka dan lintas negara. “Di Inggris, Jepang, Thailand, bahkan Amerika, mereka berlomba membuat produk halal. Ini fenomena kemanusiaan, bukan sekadar isu agama,” katanya.

Optimalisasi Dana Sosial Keagamaan

Selain sektor industri, Menag juga menyoroti besarnya potensi dana sosial keagamaan umat Islam di Indonesia yang dapat menjadi instrumen pendukung pemberdayaan masyarakat apabila dikelola secara baik.

Menurutnya, berdasarkan berbagai estimasi, potensi dana umat dapat mencapai hingga Rp1.200 triliun per tahun jika dihimpun dan dikelola secara terintegrasi dan profesional.

“Minimum Rp500 triliun bisa kita kumpulkan setiap tahun. Idealnya bisa Rp1.200 triliun,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa potensi tersebut bersumber dari zakat, wakaf, infak, sedekah, fidyah, kurban, aqiqah, serta berbagai instrumen keuangan sosial Islam lainnya.

Menag mencontohkan potensi zakat nasional yang secara kalkulatif dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sementara penghimpunan yang ada saat ini masih memerlukan penguatan sistem dan koordinasi.

“Kalau ini dikelola secara sinergis dan profesional, kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem hanya dengan sebagian kecil dari dana itu,” jelasnya.

Menurut Menag, tantangan utama terletak pada tata kelola, integrasi data, serta koordinasi antar-lembaga agar distribusi bantuan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Siapa yang perlu dibantu dengan ikan, siapa yang perlu pancing, siapa yang perlu perahu. Ini harus berbasis data,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa optimalisasi dana sosial keagamaan dimaksudkan untuk memperkuat partisipasi umat dalam pembangunan sosial secara lebih mandiri dan berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan negara.

“Dana umat harus mampu membiayai umatnya sendiri secara bermartabat dan profesional,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jambi Koordinasi Lintas Kementerian Selamatkan PMI di Kamboja

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memberikan tanggapan resmi terkait laporan dua pekerja migran asal Jambi, Andri Budi Sanjaya dan Audy Lyliana Putri, yang diduga mengalami permasalahan saat bekerja di Kamboja.

Kasus ini mencuat setelah beredarnya video berdurasi sekitar 1 menit 6 detik di media sosial pada Kamis (12/2/2026).

Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku bernama Andri Sanjaya, warga Kasang, Kota Jambi, memohon bantuan pemerintah untuk dipulangkan ke Indonesia.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, menyampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP4MI) Jambi guna menelusuri data kedua nama tersebut melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI).

“Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan data kedua nama tersebut dalam sistem. Sehingga patut diduga mereka ditempatkan secara ilegal,” ujar Ariansyah.

Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa keberangkatan keduanya tidak melalui prosedur resmi. Pemprov Jambi pun langsung mengambil langkah lanjutan dengan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Pemprov Jambi telah berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI serta Direktur Pelindungan WNI pada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur Jambi Al Haris juga telah mengirimkan surat resmi kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja guna memohon bantuan penanganan serta memfasilitasi proses pemulangan kedua pekerja migran tersebut.

Dalam video yang viral itu, Andri mengaku menjadi korban penipuan lowongan kerja yang diperoleh melalui sebuah agensi di Facebook. Ia menyebut awalnya dijanjikan pekerjaan di restoran dengan gaji besar. Namun setibanya di Kamboja, ia justru dipaksa bekerja dalam aktivitas penipuan dan mendapat ancaman penyiksaan apabila menolak.

Melalui video tersebut, Andri memohon bantuan kepada pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jambi dan pejabat terkait, karena mengaku tidak memiliki biaya untuk kembali ke Indonesia.

Menanggapi peristiwa ini, Pemprov Jambi mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri yang menjanjikan gaji besar tanpa proses resmi. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penyalur dan mengikuti prosedur keberangkatan melalui jalur pemerintah yang sah.

Pemprov Jambi menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan berkoordinasi dengan instansi terkait hingga proses penanganan serta pemulangan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wagub Abdullah Sani Resmi Buka Rakerda LPTQ Provinsi Jambi, Fokus Persiapan MTQ Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Gubernur Jambi yang juga Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Jambi, Abdullah Sani, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) LPTQ Provinsi Jambi ke-55 Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (12/2/2026).

Kegiatan tahunan ini menjadi momentum penting bagi LPTQ untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun strategi menghadapi agenda Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat provinsi hingga nasional.

Rakerda tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kerinci, Wakil Bupati Merangin, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Wakil Bupati Bungo, Wakil Wali Kota Jambi, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wagub Abdullah Sani menegaskan bahwa Rakerda bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menilai capaian program sekaligus memperbaiki kekurangan yang ada.

“Rakerda ini membahas evaluasi program-program kita yang selama ini laksanakan supaya kedepannya lebih baik,” ujar Wagub Abdullah Sani.

Selain evaluasi, forum tersebut juga membahas persiapan MTQ ke-55 tingkat Provinsi Jambi serta kesiapan menghadapi MTQ tingkat nasional yang akan digelar di Pulau Jawa. Menurut Wagub Abdullah Sani, LPTQ harus memastikan para qori dan qoriah Jambi tampil maksimal dan kompetitif di tingkat nasional.

“Kita membahas MTQ ke-55 tingkat Provinsi Jambi dan tingkat nasional yang akan diikuti oleh Qori dan Qoriah yang akan berlangsung di Jawa,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya penguatan manajemen organisasi, pembinaan berkelanjutan, serta transparansi dalam setiap program. Dengan tata kelola yang baik, LPTQ diharapkan mampu menjadi lembaga yang tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan MTQ, tetapi juga berperan aktif dalam pembinaan generasi Qur’ani.

Lebih jauh, Wagub Abdullah Sani menyebut LPTQ memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an.

“Kita sepakat bahwa LPTQ memiliki peran dalam membangun SDM yang Qur’ani,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Parto.id dan HIPMI Lampung Percepat Digitalisasi Pengadaan Pemerintah, Perluas Akses UMKM ke Pasar Publik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Parto.id resmi menjalin kolaborasi strategis dengan HIPMI Lampung, didukung Pemerintah Provinsi Lampung, untuk mempercepat digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM daerah.

Kerja sama yang digelar di Gedung Pusiban, Bandar Lampung, ini menempatkan Lampung sebagai model percontohan integrasi antara teknologi marketplace, pelaku usaha, dan belanja pemerintah. Melalui pendekatan digital, UMKM kini dapat terhubung langsung dengan kebutuhan pengadaan instansi pemerintah tanpa proses manual yang kompleks atau ketergantungan pada perantara.

Parto.id menghadirkan sistem e-procurement berbasis marketplace yang memungkinkan pelaku usaha lokal mendaftarkan produk, menerima pesanan, serta mengelola transaksi secara transparan dan terstandarisasi. HIPMI Lampung berperan melakukan kurasi dan pendampingan UMKM, sementara pemerintah daerah memastikan adopsi platform dalam proses belanja OPD.

Inisiatif ini mencakup onboarding UMKM, pelatihan literasi digital dan tata kelola usaha, peningkatan kepatuhan administrasi dan perpajakan, hingga fasilitasi akses pembiayaan melalui perbankan daerah. Dengan ekosistem tersebut, diharapkan pelaku usaha tidak hanya “go digital”, tetapi juga siap secara operasional untuk memenuhi standar pengadaan publik.

Manajemen Parto.id menyampaikan bahwa digitalisasi pengadaan merupakan strategi pemerataan ekonomi.

“UMKM harus menjadi pemain utama dalam belanja pemerintah. Platform digital memberi akses yang adil, transparan, dan efisien,” ujarnya.

HIPMI Lampung menambahkan bahwa kolaborasi ini akan meningkatkan daya saing pengusaha muda dan pelaku usaha lokal di pasar formal.

Program ini ditargetkan mendorong peningkatan partisipasi UMKM dalam belanja pemerintah, mempercepat penyerapan anggaran daerah, serta memperkuat perputaran ekonomi lokal.

Ke depan, model kemitraan Lampung akan direplikasi di berbagai provinsi sebagai bagian dari transformasi pengadaan publik berbasis teknologi.

Kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama untuk membangun ekonomi digital yang inklusif—di mana pemerintah, pelaku usaha, dan platform teknologi tumbuh secara sinergis demi kesejahteraan daerah dan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Berikan Stimulus untuk Diskon Tarif Transportasi pada Lebaran 2026

Penulis
Syifa
-

Pada Lebaran 2026 mendatang, pemerintah kembali menerapkan stimulus diskon tarif transportasi dan program Mudik Gratis. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam mengurangi beban biaya perjalanan masyarakat dan memastikan pengelolaan arus pergerakan masyarakat lebih merata.

“Beberapa hal yang sudah kami siapkan berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan Lebaran ini di antaranya penyiapan surat ketetapan bersama atau surat keputusan bersama berkaitan dengan pengaturan angkutan Lebaran 2026. Kami berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Direktorat Jenderal Bina Marga PU. Kemudian juga berkaitan dengan Work From Anywhere dan stimulus,” ujar Menhub Dudy pada Konferensi Pers Stimulus Ekonomi HKBN Idul Fitri 2026: Diskon Tarif Transportasi, WFA, dan Bantuan Pangan, di Stasiun Gambir Jakarta, Selasa (10/2).

Terkait Mudik Gratis, Menhub Dudy mengatakan, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan sejumlah program yaitu 401 bus ke 34 kota tujuan di 9 Provinsi, 50.000 penumpang kelas ekonomi pada angkutan laut, serta 28.182 penumpang untuk jalur kereta api Pulau Jawa lintas Utara, Tengah, dan Selatan. Sejalan dengan program Mudik Gratis, kegiatan ramp check juga terus dilakukan.

”Kami juga melakukan ramp check atau uji kelaikan persiapan sarana prasarana yang berkaitan dengan moda transportasi baik darat, laut, udara, serta kereta api. Juga sarana jalan, baik itu jalan tol maupun dengan jalan arteri nasional. Ini kami koordinasikan dengan kementerian Pekerjaan Umum agar masyarakat yang melintasi kedua jalan tersebut dapat berjalan dengan aman dan nyaman,” kata Menhub Dudy.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin konferensi pers tersebut memaparkan rincian stimulus diskon tarif Lebaran 2026. Menko Airlangga mengatakan, pada angkutan udara, terdapat diskon tarif tiket rute domestik kelas ekonomi sebesar 17-18 persen untuk periode penerbangan 14-29 Maret 2026, dengan target 3,3 juta penumpang. Kemudian pada angkutan laut, terdapat diskon tarif jasa kepelabuhanan pada angkutan penyeberangan sebesar 100 persen. Diskon tersebut berlaku pada periode 12-31 Maret 2026, dengan target 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Lebih lanjut, pada kapal penumpang, terdapat diskon 30 persen dari tarif dasar pada periode 11 Maret-5 April 2026 dengan target 445.000 penumpang. Sedangkan pada moda perkeretaapian, terdapat diskon 30 persen pada periode 14-29 Maret 2026 dengan target 1,2 juta penumpang.

”Pada tahun ini dalam rangka libur hari besar nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah Rp911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN,” sebut Menko Airlangga.

Untuk mengoptimalkan mobilitas dan memudahkan masyarakat dalam merencanakan perjalanan, Menko Airlangga menambahkan, selama libur hari besar keagamaan Idulfitri diberikan fleksibilitas penetapan hari kerja untuk ASN dan pekerja swasta pada 16, 17, 25, 26, serta 27 Maret 2025.

Menurut Menko Airlangga, Lebaran Idul Fitri di periode yang lalu termasuk Nataru, terbukti meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan para wisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat yang kemarin sampai dengan 5,39 persen.

“Peningkatan mobilitas pada periode Idul Fitri 2025 itu mobilitas masyarakat mencapai 154,62 juta orang dan libur Nataru 110,43 juta orang, dan secara year on year di tahun 2025 itu 5,11 persen dan pada Desember kunjungan wisatawan mancanegara 1,41 juta dan wisatawan nusantara 105,98 juta,” tutur Menko Airlangga.

Turut hadir pada kegiatan ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Purbaya Tegaskan Stabilitas Nasional Kunci Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya stabilitas nasional sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri forum panel dalam Rapat Pimpinan (Rapim) POLRI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, pada Rabu (11/2), di Jakarta.

Menkeu menjelaskan bahwa untuk mencapai stabilitas nasional yang dinamis diperlukan dukungan dari berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, disertai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kepastian hukum yang tegas.

“Selama bisa menjaga pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi domestik, kita tidak perlu takut negara akan morat marit. Jadi fokus kita menjaga itu dengan bantuan Polri, Mendagri, dan lainnya untuk memastikan mesin pertumbuhan dalam negeri berjalan dengan baik.,” ungkap Menkeu.

Saat ini, Pemerintah telah menciptakan inisiatif kanal debottlenecking untuk mendorong kemudahan iklim berinvestasi di Indonesia. Menkeu Purbaya juga mengajak institusi POLRI untuk turut bergabung agar dapat berkontribusi mengatasi segala hambatan dalam sektor bisnis di Indonesia, serta membangun kepercayaan pelaku usaha dan investor saat ini.

“Mungkin ke depan saya minta Pak Kapori atau Wakilnya di sini, supaya kita bisa memfollow up hal-hal yang terjadi,” ujarnya.

Terkait anggaran, Menkeu menyebutkan dukungan pemerintah terhadap Polri terus meningkat. Dalam periode 2021–2026, anggaran belanja Polri tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun. Kenaikan tersebut dialokasikan untuk memperkuat kapasitas operasional, mendukung pengamanan serta modernisasi peralatan. Dengan kapasitas yang semakin baik, Polri diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Jadi tolong uang yang dianggarkan dipakai betul-betul setiap rupiahnya agar bermanfaat bagi ekonomi kita, memperkuat ketertiban dan memberikan keamanan yang maksimal,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Santunan Duka Bencana Sumatra, Gus Ipul: Hampir Seribu Ahli Waris Sudah Terima

Penulis
Syifa
-
Pemerintah terus mengakselerasi pemulihan pascabencana Sumatra. Salah satunya melalui penyaluran santunan duka untuk ahli waris korban meninggal dunia dan korban luka berat.
Tercatat hingga saat ini sebanyak 990 ahli waris korban meninggal akibat bencana di tiga provinsi tersebut telah menerima santunan dengan total nilai bantuan Rp14.850.000.000.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa santunan ini merupakan salah satu upaya pemulihan korban bencana pada masa rehabilitasi dan rekontruksi.
“Hampir seribu sudah yang diterima oleh para ahli waris di semua provinsi sesuai data yang diajukan kepada kami oleh bupati atau wali kota,” kata Gus Ipul saat Press Release Progress Percepatan Rehabilitasi Rekontruksi Pascabencana Sumatera di Ruang Sasana Bakti Praja Lantai 3, Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2).
Nilai santunan yang diberikan sebesar Rp15 juta untuk korban meninggal dunia, dan Rp5 juta untuk korban luka berat.
Disamping santunan, Kemensos juga memberikan bantuan isian hunian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga, kemudian bantuan pemulihan ekonomi dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebesar Rp5 juta per keluarga, dan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan.
Gus Ipul menjelaskan semua bantuan yang disalurkan tersebut melalui mekanisme lintas Kementerian/Lembaga, dimulai dari BNPB, pemerintah daerah, Kemendagri, hingga disalurkan oleh Kemensos.
“Tentu datanya pertama-tama memang data pertama disajikan oleh BNPB, kemudian ditetapkan oleh Bupati Wali Kota, dan dibawa terus ke Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya kami kemudian proses menyalurkan kepada nama-nama yang sudah tertera dalam SK Bupati maupun Wali Kota, karena dalam SK tersebut sudah tercantum By Name By Address nya,” jelas Gus Ipul.
Setelah proses penyaluran, Kemensos juga akan melakukan pendampingan dan monitoring dalam pemanfaatan bantuan, supaya bantuan bisa efektif untuk membantu pemulihan korban yang terdampak bencana.
Dalam waktu dekat, Kemensos akan menyalurkan bantuan jaminan hidup di empat Kabupaten/Kota. Yakni Kabupaten Baner Meriah dan Aceh tengah, Provinsi Aceh, serta Kota Padangsidempuan dan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Utara. Bantuan akan disalurkan kepada 19.129 jiwa, dengan total nilai Rp25.824.150.000.
“Kita sudah siapkan skema-skema untuk penyaluran bantuan ini, pada dasarnya kita sudah siap. Insya Allah pada minggu ini juga kami akan menyalurkan bantuan sosial untuk jadub di empat kabupaten/kota,” ujar Gus Ipul.
Kemensos akan terus berkoordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana Sumatra.
“Nah tentu kami ke depan terus akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan-percepatan data ini, tetapi dengan tetap hati-hati, dengan tetap prudent supaya diterima oleh mereka yang benar-benar berhak,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
1...472473474...4,887Halaman 473 dari 4,887