Beranda blog Halaman 472

Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Percepat Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif dan Berdaya Saing

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan produktivitas, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Di tengah dinamika rantai pasok global dan tuntutan standar internasional, penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab menjadi elemen strategis dalam memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

“Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun mendatang. Untuk mencapainya, kita perlu mendorong produktivitas nasional melalui pertumbuhan industri dan penyiapan tenaga kerja yang kompeten, termasuk di sektor elektronik sebagai salah satu industri unggulan dalam Making Indonesia 4.0,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara A Half-day National Tripartite Forum on Responsible Business Conduct and Operationalizing Human Rights Due Diligence in Indonesia di Jakarta, Kamis (12/02).

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%, dengan laju PDB per tenaga kerja diperkirakan meningkat lebih dari 3%. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.

Dalam konteks penguatan sektor industri, data menunjukkan bahwa hingga triwulan IV tahun 2025, sektor elektronik berkontribusi sekitar 1,6% terhadap total PDB nasional, dengan pertumbuhan sebesar 4,13% (yoy). Pemerintah mendorong agar sektor ini terus meningkatkan inovasi dan memperluas keterlibatan dalam Global Value Chain (GVC), seiring dengan peningkatan standar ketenagakerjaan dan tata kelola industri.

Penerapan prinsip Responsible Business Conduct (RBC) dan Human Rights Due Diligence (HRDD) dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global. Standar internasional seperti United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights serta ILO MNE Declaration menjadi rujukan dalam memastikan praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan mendukung pekerjaan yang layak (decent work).

Pemerintah juga mengapresiasi pelaksanaan Program Resilient, Inclusive, and Sustainable Supply Chain (RISSC) dan RBC yang diinisiasi oleh ILO bersama Pemerintah dan pelaku industri, serta didukung oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang. Program tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memperkuat praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip OECD serta mendorong rantai pasok yang lebih tangguh dan inklusif.

Selain penguatan sektor elektronik, Pemerintah juga tengah mengembangkan ekosistem industri semikonduktor sebagai bagian dari strategi meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global. Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekosistem Industri Semikonduktor Indonesia sedang dilakukan, disertai kerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan di Jerman dan Amerika Serikat guna mendukung penguatan teknologi, riset, dan inovasi.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menegaskan pentingnya kolaborasi tripartit antara Pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam membangun industri yang berdaya saing sekaligus menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan perlindungan hak asasi manusia.

“Kami berharap forum ini dapat memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan daya saing industri sekaligus memastikan kualitas lingkungan kerja yang layak, sehingga Indonesia mampu membangun rantai pasok yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Menko Airlangga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

ESDM Resmikan Kilang Mini LNG PT Liquid Nusantara Gas, Kapasitas 7.000 Ton per Tahun

Penulis
Syifa
-

Distribusi gas bumi di Indonesia kini tidak lagi semata bergantung pada jaringan pipa. Berbagai terobosan mulai dihadirkan agar gas bumi bisa menjangkau lebih banyak kawasan industri dan pembangkit listrik. Untuk pertama kalinya di Pulau Jawa, gas produksi dalam negeri pun dicairkan menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) dalam skala mini, menghadirkan cara penyaluran yang jauh lebih fleksibel bagi industri dan sektor ketenagalistrikan.

Transformasi tersebut ditandai dengan peresmian Kilang Mini LNG PT. Liquid Nusantara Gas di Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Jawa Timur, oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, Rabu (11/2). Fasilitas ini menjadi kilang mini LNG pertama di Pulau Jawa dan diharapkan memperkuat pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

“Peresmian kilang mini LNG PT. Liquid Nusantara Gas ini merupakan kilang LNG pertama di Pulau Jawa. Ini merupakan momentum bagaimana kita bisa memanfaatkan gas produksi dalam negeri, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keperluan industri, pembangkit listrik, dan juga berbagai kegiatan ekonomi lain. Ke depan tidak tertutup kemungkinan pemanfaatan LNG melalui kilang mini ini didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Yuliot.

Kilang Mini LNG milik PT. Liquid Nusantara Gas memanfaatkan pasokan gas dari Wilayah Kerja Minyak dan Gas Madura Strait yang dikelola oleh Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). Gas tersebut kemudian diolah menjadi LNG agar lebih praktis dan efisien untuk didistribusikan ke pembangkit listrik, kawasan industri, serta berbagai pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.

Proyek ini dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp247 miliar dan dirancang memiliki kapasitas produksi sekitar 20 ton LNG per hari, atau hampir 7.000 ton per tahun.

Ia berharap kehadiran fasilitas ini dapat menjadi role model bagi para pelaku usaha di berbagai daerah dalam mengembangkan teknologi pemanfaatan potensi gas, khususnya di wilayah-wilayah penghasil gas bumi di Indonesia.

Dari sisi industri dalam negeri, proyek ini menonjol berkat tingkat kandungan komponen lokal yang tinggi. “Dari pengembangan teknologi, mini LNG ini menggunakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang cukup tinggi, sekitar 86% dari informasi yang kami terima. Jika dibandingkan dengan standar yang kita tetapkan sekitar 30-40%, capaian ini jauh di atas ketentuan. Tentu ini merupakan bagian dari kolaborasi teknologi. Tadi Mr Ambassador juga menyampaikan bahwa ini merupakan kolaborasi teknologi antara Indonesia dengan Galileo, perusahaan teknologi dari Argentina,” jelasnya.

Di lahan seluas satu hektare, PT. Liquid Nusantara Gas kini mengoperasikan unit-unit modular cryobox. Direktur Utama PT. Liquid Nusantara Gas, Wira Rahardja, menyatakan bahwa saat ini ada tiga mesin cryobox dari Galileo Technologies dan akan ditambah menjadi lima. “Teknologi ini kami pilih karena paling tepat untuk mini LNG. Selain mudah dipindahkan, proses instalasi dan pengoperasiannya juga relatif cepat. Ke depan akan ada lima cryobox, dengan kapasitas produksi sekitar 2.500 ton LNG per bulan,” ujar Wira.

Cryobox merupakan pemanfaatan teknologi Nano LNG Liquefaction, yakni kombinasi unik prinsip Joule-Thomson dengan loop refrigerant (propana) tertutup yang memungkinkan unit mulai memproduksi LNG dalam waktu sekitar lima menit dan mencapai kapasitas penuh dalam 10 menit. Karakter modular dan cepat operasional itulah yang membuat instalasi cocok untuk lokasi industri atau pelabuhan kecil tanpa memerlukan infrastruktur tetap yang besar.

“Melalui Galileo Technologies, Argentina menyediakan solusi modular dan efisien yang mendukung transisi energi. Proyek ini bukan sekadar menghadirkan fasilitas baru, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia, memperluas pilihan bahan bakar bersih, dan mengembangkan infrastruktur modern di wilayah kepulauan,” jelas Duta Besar Argentina untuk Indonesia, Gustavo Ricardo Coppa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Tegaskan Perubahan Iklim Sudah Nyata, Curah Hujan Ekstrem Makin Sering Terjadi

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sedang terjadi dan berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Salah satu dampak perubahan iklim adalah peningkatan intensitas curah hujan ekstrem yang belakangan terjadi di wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menyoroti fenomena Siklon Tropis Senyar yang melanda wilayah Sumatra di penghujung tahun 2025 lalu. Menurutnya, Siklon Tropis Senyar memicu curah hujan yang melampaui batas normal dan mencatatkan rekor baru di beberapa wilayah.

“Siklon Senyar telah menghasilkan rekor curah hujan dasarian III November tertinggi sejak tahun 1991. Di Kecamatan Koto Tangah, Sumatra Barat, curah hujan selama periode bencana mencapai sekitar tiga kali lipat dari hujan normal di bulan November. Di Singkil Utara, Aceh, curah hujan mencapai dua kali lipat dari kondisi normalnya,” kata Ardhasena di Universitas Sumatra Utara, Selasa (10/2).

Dalam diskusi ilmiah bertajuk ‘Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatra pada November-Desember tahun 2025’, ia menjelaskan bahwa fenomena alam laiknya Siklon Tropis Senyar merupakan bagian dari tren pemanasan global yang konsisten.

Di sisi lain, tren perubahan iklim yang terjadi saat ini dibuktikan dengan berbagai catatan yang telah BMKG analisis. Buktinya adalah tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas di Indonesia dengan suhu rata-rata mencapai 27,5°C. Sementara itu, tahun 2025 tercatat sebagai tahun terpanas urutan keenam (27,04°C) dalam sejarah pengamatan di Indonesia dengan anomali suhu +0,38°C di atas rata-rata periode normal 1991-2020.

Ardhasena menjelaskan bahwa kedepan kondisi iklim Indonesia cukup mengkhawatirkan jika tidak dilakukan langkah mitigasi secara kolektif.Hasil analisis BMKG mencatat di masa mendatang peningkatan suhu masih akan terus terjadi di mana seluruh wilayah Indonesia diproyeksikan mengalami kenaikan suhu hingga 1,6°C pada periode 2021-2050.

Tidak hanya itu, perubahan iklim juga akan mendorong perubahan pola hujan yakni wilayah utara Indonesia diproyeksikan menjadi lebih basah (hingga 8%), sementara wilayah selatan menjadi lebih kering (hingga -9%). Dampaknya, curah hujan yang sebelumnya memiliki periode ulang 100 tahun akan terjadi jauh lebih sering di masa depan.

“Sebagai contoh, hujan intensitas 250 mm yang tadinya berulang 100 tahun sekali, diprediksi akan muncul setiap kurang dari 20 tahun,” ujarnya.

Dampak lain perubahan iklim yang tak kalah kritis adalah mencairnya tutupan es di Puncak Jaya, Papua, yang telah berkurang sekitar 98% sejak tahun 1988 dan diperkirakan akan habis sepenuhnya pada akhir 2025 atau awal 2027. Selain itu, kenaikan permukaan laut di Indonesia mencapai laju 4,36 mm/tahun, yang mengancam wilayah pesisir dengan banjir rob dan abrasi.

Melalui diskusi ini, BMKG mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan adaptasi terhadap variabilitas iklim guna menjaga keberlanjutan ekonomi dan kelestarian lingkungan di tengah tantangan pemanasan global yang terus berlanjut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Gunakan Pendekatan Berbasis Risiko pada Pemeriksaan atas LK PPATK Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2025 dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit). Pemeriksaan ini berfokus pada pengendalian intern yang mencakup pengendalian tingkat entitas termasuk pengendalian atas pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian tingkat transaksi. Hal ini ditegaskan Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing saat memimpin entry meeting pemeriksaan atas LK PPATK Tahun 2025 di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (10/2).

“Selain itu, fokus pemeriksaan lainnya meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, temuan berulang, peristiwa yang berindikasi kecurangan, serta pengadaan barang dan jasa, khususnya pada pengelolaan persediaan, sistem informasi, dan pengelolaan barang,” ungkap Anggota II BPK dalam sambutannya.

Anggota II BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

“BPK akan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Selain memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, BPK akan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Anggota II BPK juga menekankan pentingnya pemenuhan data dan dokumen pemeriksaan secara tepat waktu dan lengkap. Menurutnya, data dan dokumen tersebut merupakan bukti pendukung yang diperlukan pemeriksa BPK untuk memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan serta keandalan sistem pengendalian intern.“Kami mengharapkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dari PPATK untuk mewujudkan sinergi yang efektif, sehingga pemeriksaan BPK dapat terlaksana sesuai target waktu yang ditetapkan,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Anggota II BPK menekankan pentingnya integritas selama proses pemeriksaan. Seluruh pemeriksa BPK diwajibkan mematuhi Kode Etik BPK dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK, Nelson Ambarita serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK dan PPATK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Dukung Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan dukungannya terhadap penguatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dalam sistem operasi Search and Rescue (SAR) Nasional. Menhub Dudy mengatakan penguatan ini tidak dapat ditunda karena operasi SAR berpacu langsung dengan waktu dan menyangkut keselamatan serta nyawa manusia. Hal tersebut disampaikan Menhub saat menghadiri Sarasehan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Basarnas bertema “Penguatan Basarnas dalam Sistem SAR Nasional” yang digelar pada Kamis (12/2) di Kantor Pusat Basarnas, Jakarta.

Menurut Menhub, dalam banyak kejadian kecelakaan transportasi, waktu yang dimiliki tim SAR untuk menyelamatkan korban sangat terbatas. Bahkan, dalam kondisi tertentu, Basarnas hanya memiliki waktu sekitar tiga hari untuk melakukan upaya penyelamatan secara optimal.

“Operasi SAR ini tidak bisa menunggu karena kita hanya punya waktu yang sangat terbatas. Jika masih menunggu proses panjang, termasuk soal keputusan di lokasi atau pembahasan anggaran, itu tidak akan menyelamatkan nyawa manusia,” tegas Menhub.

Menhub menilai Basarnas perlu diperkuat agar dapat bergerak cepat dan responsif tanpa dibebani keraguan dalam pengambilan keputusan, terutama pada situasi darurat. Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.

Lebih lanjut, Menhub menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan merupakan salah satu pihak yang paling berkepentingan terhadap keberhasilan operasi SAR, mengingat banyak penanganan kedaruratan berkaitan langsung dengan sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

“Kami di Kementerian Perhubungan adalah salah satu penerima manfaat terbesar dari tugas-tugas Basarnas, karena sebagian besar operasi SAR berkaitan dengan transportasi. Karena itu, kami siap mendukung dan mendorong penguatan Basarnas. Silakan disampaikan apa yang dibutuhkan, kita cari bersama skemanya seperti apa,” ujar Menhub.

Menhub Dudy juga menyoroti pengalaman penanganan kecelakaan transportasi di wilayah dengan kondisi geografis dan cuaca ekstrem, di mana operasi SAR kerap menghadapi kendala, termasuk keterbatasan biaya operasional. Ia menegaskan bahwa ke depan Basarnas tidak boleh ragu untuk bertindak cepat hanya karena mempertimbangkan persoalan pembiayaan.

“Saya berharap ke depan Basarnas tidak perlu lagi menunda langkah karena memikirkan biaya atau prosedur. Ketika situasi darurat terjadi, yang utama adalah menyelamatkan korban. Persoalan teknis dan administratif bisa kita carikan solusinya bersama,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Menhub menyampaikan kesiapan Kementerian Perhubungan untuk membantu Basarnas melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki, termasuk pemanfaatan sarana dan kendaraan dari Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kemenhub apabila diperlukan dalam mendukung operasi SAR.

“Kami memiliki berbagai sumber daya yang bisa dioptimalkan. Jika memang dibutuhkan untuk mendukung Basarnas, khususnya terkait kendaraan dan fasilitas pendukung, kami siap membantu,” kata Menhub.

Menhub menegaskan bahwa penguatan Basarnas merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Ia berharap Basarnas semakin kuat, mandiri, dan mampu menjalankan tugas kemanusiaan secara cepat dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

“Secara prinsip, dengan senang hati kami mendukung penguatan Basarnas. Ini adalah untuk kepentingan masyarakat, dari rakyat dan untuk rakyat,” tutur Menhub Dudy.

Sarasehan HUT ke-54 Basarnas ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait dalam membangun sistem SAR nasional yang lebih tangguh dan responsif.

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Faisal Fathani dan Para Kepala Staf TNI.

Mendes Yandri Lepas Ekspor Gula Aren ke Tiga Negara di Desa Temon Pacitan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melepas ekspor gula aren ke tiga negara yaitu Malaysia, Belanda, dan Australia di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Menurutnya, ekspor gula aren itu akan menjadi titik bangkit produk-produk lokal di Pacitan untuk merambah ke pasar global. Sebab desa dinilai punya banyak potensi unggulan, yang jika dikelola dengan baik akan menyejahterakan masyarakat sekitarnya.

“Ini merupakan momen yang luar biasa, pelepasan ekspor gula organik ke tiga negara. Dan insyaallah selanjutnya akan disusul ekspor-ekspor lain di Pacitan. Sehingga Pacitan semakin mendunia,” jelas Mendes Yandri saat memberi arahan dalam agenda Pelepasan Ekspor Gula Aren di Desa Temon, Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Kamis (12/2/2026).

Mendes Yandri juga mengapresiasi sejumlah stakeholder yang turut hadir dan berkontribusi, serta mengajak warga desa sekitar agar aktif terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi kreatif tersebut.

Hal ini penting agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi untuk menjaga dan merawat lahan desa yang potensial untuk diolah dan dikembangkan.

Mendes Yandri juga berharap, warga desa terus memelihara tradisi gotong royong, agar memaksimalkan potensi sumber daya lokal yang ada, baik tenaga maupun material. Hal ini penting untuk kemajuan desa, seperti dalam pengembangan ekonomi melalui pasar desa.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kerja hebat, kerja luar biasa dari Kepala Desa, kemudian PT. ASTRA, Pemerintah Daerah, dan Lembaga terkait. Ini bukan kerja gampang, ini kalau tidak ada kolaborasi tidak mungkin bisa terjadi. Sebab kita ini bukan Superman, tapi Supertim” papar Menteri asal Bengkulu Selatan ini.

Mendes Yandri juga menambahkan, upaya ekspor ini memerlukan perhatian ekstra pada kontinuitas produksi dan logistik agar produk desa benar-benar bisa menembus dan bertahan di pasar internasional.

Ia berharap para pelaku usaha yang ada di desa agar betul-betul dapat memperhatikan sisi kualitas, kemasan, dan sertifikasi agar produk tersebut mampu bersaing di pasar global secara berkelanjutan.

“Karena ekspor ini bukan pekerjaan sebulan dua bulan. Biasanya eksportir atau buyer itu datang dengan sebuah kepastian. Tiga kepastian yang mereka tuntut biasanya. Pertama kualitas, kedua kuantitas, ketiga kontinuitas,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri; Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani. Hadir pula Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Head Of Environment & Social Responsibility Division Astra, Diah Suran Febrianti. Dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur; Suli Daim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cepat Layani Aduan Masyarakat, Karo Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Imbau Jajaran Perkuat Koordinasi dengan Ditjen Teknis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Jumlah pengaduan yang masuk dari masyarakat melalui berbagai kanal, khususnya media sosial, menuntut Pengelola Pengaduan di Kementerian ATR/BPN bergerak cepat dalam meresponsnya. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, mengimbau agar jajarannya, terutama para Pengelola Pengaduan melakukan koordinasi intensif dengan direktorat jenderal (Ditjen) teknis terkait agar jawaban untuk aduan masyarakat dapat segera disampaikan.

“Tentunya kita bekerja harus berkoordinasi dengan teman-teman di Ditjen teknis, di mana memang ketidakpuasan layanan ini terhadap layanan-layanan teknis. Kita harus berikan waktu penyelesaian yang pasti kepada masyarakat,” ujar Shamy Ardian dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengaduan Melalui Hotline WhatsApp, Strategi Komunikasi dan Keprotokolan, di Jakarta, Rabu (11/02/2026).

Menurut Shamy Ardian, masyarakat hingga kini masih condong menyampaikan aduan di media sosial. Kanal tersebut sering kali dinilai menjadi opsi termudah dan tercepat dalam pelaporan. Pada kesempatan ini, ia memaparkan opsi kanal yang dapat digunakan masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan para Pengelola Pengaduan di Kementerian ATR/BPN.

“Saat ini, Kementerian ATR/BPN sudah memiliki beberapa kanal pengaduan yang dapat digunakan masyarakat. Ada sistem pengaduan nasional, yaitu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) sebagai kanal pengaduan nasional yang terintegrasi ke seluruh satuan kerja. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan aduan melalui TUNTAS (Tindakan Pengaduan Pertanahan dan Tata Ruang dari Masyarakat) serta Hotline WhatsApp Pengaduan di nomor 0811-1068-0000,” jelas Shamy Ardian.

Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, menjelaskan, untuk Hotline WhatsApp Pengaduan sendiri sudah disediakan sejak tahun 2022. Kanal tersebut dibuat menggunakan layanan Customer Service Management melalui Omni Communication Assistance atau (OCA) Interaction.
“Layanan ini terus diupayakan, dimutakhirkan, guna menjadi kanal pengaduan yang dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat dan meningkatkan pelayanan Kementerian ATR/BPN secara efektif,’ ungkap Adhi Maskawan.

Pengelolaan pengaduan pada Hotline inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam pelatihan yang berlangsung mulai 11-13 Februari 2026 ini. Pelatihan ini diselenggarakan melalui kolaborasi Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN bersama PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. selaku mitra dalam layanan OCA.

Hadir mengikuti rangkaian pelatihan, Pejabat Administrator Kementerian ATR/BPN yang membidangi kehumasan; para Kepala Bagian Tata Usaha beserta Kepala Subbagian Umum dan Humas pada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi; serta para Pengelola Pengaduan di seluruh Satker Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wujudkan Tata Kelola Mangrove, Kementerian Kehutanan Luncurkan Platform MANDARA

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Indonesia sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam sinkronisasi data dan koordinasi lintas sektor. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) secara resmi meluncurkan MANDARA (Mangrove Data Nusantara), di Jakarta, pada Selasa (10/02/2026).

MANDARA merupakan Integrated Data Platform Mangrove (IDPM) yang dibangun sejak tahun 2024 melalui kegiatan Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Platform ini dikembangkan sebagai sistem satu pintu untuk pengelolaan dan pertukaran data mangrove yang terintegrasi, mutakhir, dan mudah diakses.

“Peluncuran MANDARA merupakan langkah penting menuju transparansi dan integrasi data. Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan kolaborasi rehabilitasi pesisir didasarkan pada data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Direktur Jenderal PDASRH Dyah Mutiningsih dalam sambutannya.

Berdasarkan data terbaru, sekitar 80 persen ekosistem mangrove eksisting di Indonesia berada di dalam kawasan hutan. Kondisi ini menempatkan Kementerian Kehutanan sebagai pemangku kepentingan utama dalam pelestarian dan pemulihan ekosistem mangrove nasional. Tingginya kebutuhan data dari akademisi, lembaga internasional, hingga sektor swasta mendorong perlunya sistem manajemen data yang andal, terbuka, dan kredibel.

MANDARA dirancang tidak hanya sebagai repositori data, tetapi juga sebagai smart tool yang membuka ruang kolaborasi multipihak dalam rehabilitasi mangrove. Melalui keterpaduan data dan standar informasi yang seragam, platform ini menjadi jembatan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra internasional dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi mangrove yang selaras dan saling melengkapi.

Secara fungsional, MANDARA memiliki peran strategis, antara lain: (1) Mendukung koordinasi dan distribusi data untuk penyusunan Peta Kawasan Mangrove dan Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) secara lebih efisien dan presisi. (2) Menyimpan berbagai lapisan data, mulai dari data spasial (GIS), citra satelit resolusi tinggi, data tabular, hingga dokumentasi teknis dan analisis dampak lingkungan. (3) Memungkinkan pemantauan penginputan data RHL Mangrove dari berbagai sumber anggaran secara transparan dan akuntabel. (4) Menyediakan fitur komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan lapangan, kritik, dan saran guna memperkuat tata kelola mangrove di daerah.

Lebih jauh, keterbukaan dan keterlacakan data yang disediakan MANDARA diharapkan dapat meningkatkan trust publik serta kepercayaan mitra atau para pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. Dengan dukungan data yang terverifikasi dan dapat dipantau bersama, MANDARA menjadi fondasi penting bagi pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan, termasuk investasi berbasis hasil, kemitraan publik–swasta, serta inisiatif karbon biru (blue carbon).

Sejak dikembangkan pada 2024, IDPM/MANDARA telah dimanfaatkan dalam penyusunan peta arahan kelembagaan yang menjadi acuan rehabilitasi mangrove nasional. Dengan peresmian ini, MANDARA diharapkan menjadi standar baru dalam publikasi dan pertukaran data mangrove bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui MANDARA, Indonesia semakin menegaskan perannya sebagai pemimpin global dalam perlindungan ekosistem karbon biru (blue carbon) serta mitigasi perubahan iklim berbasis solusi alam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kasus Pembatalan Sertipikat Tanah Transmigrasi di Kalsel, Menteri Nusron Akan Kembalikan Hak Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memastikan penyelesaian kasus pembatalan sertipikat tanah milik masyarakat transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten kota Baru, Kalimantan Selatan. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, Menteri Nusron juga sudah berkoordinasi langsung dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah, beserta Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno.

“Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertipikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertipikat Hak Milik. Kedua, membatalkan Sertipikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan,” ungkap Menteri Nusron usai pertemuan Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Selasa (10/02/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, kasus ini berawal dari kepemilikan sertipikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah yang diterbitkan sekitar tahun 1990. Seiring waktu, pada 2010 terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tersebut, yang sebagian besar merupakan rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan oleh para transmigran. Selain itu, banyak terjadi peralihan hak yang dilakukan secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu.

Berlanjut ke tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat permohonan pembatalan sertipikat. Setelah melalui mekanisme yang panjang, mengacu pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan kemudian membatalkan sebanyak 717 sertipikat tanah di atas lahan seluas 485 hektare.

“Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek. Sebetulnya proses ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang sekali dari bulan Januari 2025, namun ada yang sepakat dan tidak sepakat. Kami akan melakukan mediasi lagi,” tegas Menteri Nusron.

Dalam mediasi yang akan dilakukan ke depannya, Menteri Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemegang sertipikat yang akan dipulihkan. Harapannya, kesepakatan tersebut bisa memberikan solusi bagi perusahaan maupun masyarakat.

“Perintah kami kepada tim yang akan berangkat nanti, tidak boleh pulang sebelum masalah tuntas. Intinya masalah tuntas. Sekali lagi, kami atas nama Kementerian ATR/BPN mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian ini,” ujar Menteri Nusron.

Muhammad Iftitah mengapresiasi respons cepat Kementerian ATR/BPN terhadap permasalahan yang dialami para transmigran tersebut. Ia menyatakan, akan ikut mengawal dan mengirim tim ke lapangan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN juga kepada Menteri ESDM yang telah merespons secara cepat,” tutur Menteri Transmigrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, Tri Winarno menyatakan bahwa hingga permasalahan tuntas, pihaknya akan meninjau Sertipikat Hak Pakai yang telah terbit untuk PT SSC di area tersebut dan membekukan IUP perusahaan.

“Seperti yang disampaikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN, akan ditindaklanjuti dan mengkaji ulang sertipikat yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Kami juga membekukan ini sampai masalah selesai dan dapat dilakukan kegiatan lagi setelah semuanya clear,” pungkas Tri Winarno.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Dorong Penguatan Industri Halal dan Optimalisasi Dana Sosial Umat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya penguatan ekonomi syariah Indonesia melalui dua pendekatan strategis, yakni perluasan pasar produk halal ke tingkat global serta optimalisasi pengelolaan dana sosial keagamaan secara profesional dan terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menghadiri Syariah Economic Forum 2026 di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Perluasan Pasar Produk Halal

Menag menilai ekonomi syariah Indonesia masih memiliki ruang pengembangan yang besar, khususnya dalam memperluas penetrasi pasar internasional. “Yang kita capai sekarang ini baru menggarap pasar sendiri. Belum kita garap serius pasar luar negeri,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah produk halal Indonesia telah hadir di pasar global, seperti busana muslim, kosmetik halal, dan farmasi halal yang telah menjangkau berbagai negara, termasuk kawasan Timur Tengah seperti Terusan Suez, Jeddah, dan Dubai.

Ia menekankan bahwa penguatan standar mutu dan daya tahan produk menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing. “Estetikanya sudah bagus, kreativitasnya luar biasa. Tinggal kualitas dan daya tahan produknya yang harus kita tingkatkan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat pertama dunia untuk busana Muslim serta peringkat kedua pada sektor pariwisata ramah Muslim dan kosmetik halal. CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib menyebut industri ekonomi syariah global memiliki potensi besar dan terus menunjukkan pertumbuhan positif hingga beberapa tahun ke depan.

Menag menyampaikan optimisme bahwa dengan penguatan kualitas, tata kelola, dan strategi ekspor yang terarah, kontribusi Indonesia dalam industri halal global dapat terus meningkat. “Kalau kita serius menggarap pasar Timur Tengah dan global, capaian kita bisa tiga kali lipat dari sekarang,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa perkembangan industri halal kini bersifat terbuka dan lintas negara. “Di Inggris, Jepang, Thailand, bahkan Amerika, mereka berlomba membuat produk halal. Ini fenomena kemanusiaan, bukan sekadar isu agama,” katanya.

Optimalisasi Dana Sosial Keagamaan

Selain sektor industri, Menag juga menyoroti besarnya potensi dana sosial keagamaan umat Islam di Indonesia yang dapat menjadi instrumen pendukung pemberdayaan masyarakat apabila dikelola secara baik.

Menurutnya, berdasarkan berbagai estimasi, potensi dana umat dapat mencapai hingga Rp1.200 triliun per tahun jika dihimpun dan dikelola secara terintegrasi dan profesional.

“Minimum Rp500 triliun bisa kita kumpulkan setiap tahun. Idealnya bisa Rp1.200 triliun,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa potensi tersebut bersumber dari zakat, wakaf, infak, sedekah, fidyah, kurban, aqiqah, serta berbagai instrumen keuangan sosial Islam lainnya.

Menag mencontohkan potensi zakat nasional yang secara kalkulatif dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sementara penghimpunan yang ada saat ini masih memerlukan penguatan sistem dan koordinasi.

“Kalau ini dikelola secara sinergis dan profesional, kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem hanya dengan sebagian kecil dari dana itu,” jelasnya.

Menurut Menag, tantangan utama terletak pada tata kelola, integrasi data, serta koordinasi antar-lembaga agar distribusi bantuan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Siapa yang perlu dibantu dengan ikan, siapa yang perlu pancing, siapa yang perlu perahu. Ini harus berbasis data,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa optimalisasi dana sosial keagamaan dimaksudkan untuk memperkuat partisipasi umat dalam pembangunan sosial secara lebih mandiri dan berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan negara.

“Dana umat harus mampu membiayai umatnya sendiri secara bermartabat dan profesional,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...471472473...4,887Halaman 472 dari 4,887