Beranda blog Halaman 471

Kemensos dan BPS Periksa 11 Juta Data PBI JKN Nonaktif, Target Rampung 2 Bulan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan groundcheck (pemeriksaan lapangan) terhadap 11 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinonaktifkan. Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR RI sekaligus upaya memastikan akurasi data penerima manfaat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, Kemensos meminta pendampingan BPS dalam proses tersebut. Pemeriksaan akan melibatkan sumber daya manusia (SDM) Kemensos untuk melakukan pemutakhiran data selama dua bulan.

“Kami minta didampingi (BPS), sementara pendamping-pendamping kami atau SDM yang kami miliki diantaranya pendamping PKH untuk membantu pemutakhiran dalam dua bulan ke depan. Mudah-mudahan sesuai rencana pada April hasilnya sudah bisa diketahui,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarat Pusat, pada Kamis (12/2).

Ia berharap partisipasi masyarakat, khususnya penerima manfaat, untuk memberikan keterangan secara jujur saat petugas melakukan pemeriksaan lapangan. Hasil pemutakhiran akan diserahkan kepada BPS untuk diverifikasi dan divalidasi sebelum menjadi dasar penetapan kebijakan dan pelaksanaan program.

Sebelumnya, sebanyak 106.153 penerima manfaat yang teridentifikasi menderita penyakit kronis atau katastropik telah diaktifkan kembali. Kelompok ini merupakan bagian dari 11 juta penerima yang dinonaktifkan, namun diprioritaskan karena kondisi kesehatannya.

“Sementara 106.153 penerima manfaat yang memiliki penyakit kronis atau katastropik beberapa hari yang lalu sudah langsung kami reaktifasi secara otomatis dan sudah dimulai proses groundcheck-nya,” jelas Gus Ipul.

Terkait mekanisme penetapan penerima PBI-JKN, Gus Ipul menegaskan penetapan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 3/HUK/2026, yang menjelaskan bahwa PBI-JKN diperuntukkan bagi masyarakat dalam desil 1 – 5 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Khusus penerima manfaat PBI memang mengacu pada Kepmensos, (bahwa PBI) untuk mereka yang berada di desil 1 sampai desil 5 (DTSEN). Jadi ini adalah keputusan khusus bagi penerima manfaat program PBI-JKN,” jelas Gus Ipul.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapan jajarannya mendukung penuh proses groundcheck tersebut.

“Hari ini kami melakukan koordinasi dengan Pak Menteri Sosial dan tentunya BPS siap untuk membantu dan mendukung Bapak Menteri Sosial dalam rangka kita bersama-sama untuk melakukan groundcheck terhadap 11 juta penerima PBI yang dinonaktifkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk 106.153 penerima yang telah diaktifkan kembali, proses pemeriksaan ditargetkan selesai sebelum Lebaran. Petugas BPS dan Kemensos akan berkolaborasi untuk melakukan groundcheck.

“Karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak dan nanti petugas lapangan akan berkolaborasi antara pegawai BPS, pendamping PKH dan juga akan menggandeng mitra statistik kami. Target kami adalah sebelum Lebaran sudah selesai,” kata Amalia.

Adapun sisanya diperkirakan rampung dalam waktu sekitar dua bulan. Hasilnya akan menjadi bagian dari pemutakhiran data versi terbaru. “Ini akan menjadi bagian dari pemutakhiran dan penajaman dari DTSEN versi kedua tahun 2026,” jelas Amalia.

Amalia menegaskan BPS akan terus berkolaborasi dengan Kemensos untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTSEN semakin akurat serta tepat sasaran salah satunya melalui groundcheck.

“Kita ground check bersama-sama dengan Kemensos untuk memastikan apakah memang ini layak untuk dinonaktifkan atau ada pertimbangan lain nantinya,” kata Amalia.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, Deputi Bidang Statistik BPS Nasrul Wajdi, Tenaga Ahli Mensos Bidang Perencanaan dan Evaluasi Strategis Kementerian Andy Kurniawan serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto.
Empty heading

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Data PBI-JK Diperbarui, Gus Ipul Ajak Warga Aktif Gunakan Fitur Usul Sanggah Cek Bansos

Penulis
Syifa
-

Kebijakan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) bertujuan untuk memastikan penerima manfaat tepat sasaran. Saluran cek bansos dengan fitur usul sanggah juga telah disiapkan sebelum penataan dilakukan. Termasuk dalam hal ini reaktivasi BPJS Kesehatan bagi pasien penderita penyakit kronis yang sebelumnya status kepesertaannya dinonaktifkan.

“Kita minta masyarakat ikut melakukan koreksi, usul, sanggah, kritik, saran. Yang kedua, bagi penerima manfaat yang dinonaktifkan, silahkan reaktivasi. Banyak jalur yang bisa digunakan untuk itu, dan ini menjadi bagian dari verifikasi dan validasi kita. Saya mengundang masyarakat semua untuk bisa ikut aktif melakukan reaktivasi,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam acara Hotroom dengan tema “BPJS PBI: Layanan Tetap Jalan, Bagaimana Ke Depan?” bersama Hotman Paris, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, BPJS Watch Timboel Siregar, dan Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni, Rabu (11/2) malam.

Gus Ipul mengatakan bahwa persoalan data memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Untuk menyelesaikan masalah data ini, salah satu kuncinya adalah keterbukaan serta pemutakhiran secara berkala.

Menyikapi polemik yang berkembang, Gus Ipul membagikan informasi bahwa di tahun 2025, Kemensos sudah pernah menonaktifkan 13 juta penerima manfaat PBI-JK dikarenakan tidak memenuhi kriteria. Dari jumlah tersebut 87 ribu di antaranya melakukan reaktivasi dengan menyertakan bukti pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa Kemensos membuka peluang reaktivasi sebesar-besarnya kepada seluruh pasien atau penerima manfaat yang layak dan membutuhkan bantuan BPJS Kesehatan.

Lebih lanjut, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa jangka waktu tiga bulan yang disepakati bersama DPR adalah waktu untuk melakukan ground check dan reaktivasi untuk pasien penyakit katastropik atau kronis seperti gagal ginjal dan jantung koroner, agar mereka tetap mendapatkan pelayanan PBI-JK secara aman dan terjaga.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, PBI tidak akan dihentikan dan tidak akan ada pengurangan (kuota). Yang ada adalah penyesuaian data dengan hasil ground check antara Pemerintah Daerah dengan DTSEN,” ujar Gus Ipul.

Selain dari jalur formal oleh Kementerian Sosial dan pendamping program keluarga harapan (PKH) di lapangan, Kemensos juga turut membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan usul dan sanggah.

“Pertama kita buka yang namanya aplikasi cek bansos. Di situ ada fitur usul sanggah. Boleh usul, boleh sanggah sambil melampirkan bukti-bukti foto aset misalnya. Kita juga siapkan call center 021-171 yang beroperasi selama 24 jam untuk menampung keluhan, usulan, sanggahan dari masyarakat.”

Usulan dan sanggahan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kemensos bersama dengan BPS melalui groundcheck dan pemeriksaan ke Pemerintah Daerah serta kementerian lain untuk memperoleh data yang lebih akurat.

Gus Ipul mengatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari transformasi data bersumber dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 di mana seluruh kementerian dan lembaga tidak lagi bekerja menggunakan data terpisah, melainkan terpusat di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dikelola oleh BPS bersama kementerian lain untuk pemutakhiran data. Kementerian Sosial bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dikarenakan sifat data dinamis dan terus berubah setiap hari, di mana perlu terus dilakukan pembaruan data.

“Hasil dari pembaruan data ini diberikan kepada BPS untuk diproses dan digunakan untuk mengukur penerima manfaat atau peserta BPJS Kesehatan,” ujar Gus Ipul.

“Pemerintah daerah bersama kami (Kemensos) mengecek melalui DTSEN khususnya untuk Desil 1-5 untuk diajukan dan ditetapkan sebagai penerima manfaat setiap bulannya dimana setelah itu diteruskan ke BPJS Kesehatan,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan bahwa bantuan PBI tidak akan dihapus. Pembaruan data dalam rangka menuju bansos tepat sasaran akibat munculnya dugaan dan anggapan bahwa sebagian dari penerima manfaat di dalam data itu sudah tergolong mampu sehingga Kementerian Sosial memberikan kesempatan dan mengalihkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu.

Di awal tahun 2026, Gus Ipul membeberkan bahwa ada sekitar 54 juta masyarakat Indonesia belum mendapatkan bantuan karena datanya belum tersinkronisasi atau exclusion error. Sementara ada 15 juta masyarakat yang tergolong mampu tapi masih mendapatkan bantuan karena data mereka masih belum update atau disebut dengan inclusion error.

Dengan teknologi dan metode terbaru, data terus dimutakhirkan bersama dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga lain. Kemensos berupaya terus melakukan validasi dan verifikasi data secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk meningkatkan akurasi data agar masyarakat yang belum mendapat bantuan bisa segera masuk ke dalam data penerima bantuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Maruarar Sirait Survei Lahan Rusun Subsidi, Bandung Siap Bangun 1.208 Unit Hunian

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Walikota Bandung Farhan melakukan survei lahan untuk rencana

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandung atas komitmen menghadirkan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kota Bandung sudah lama tidak membangun rusun. Kami mengapresiasi Wali Kota Farhan yang bisa melakukan terobosan dengan mendorong pembangunan rusun subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Maruarar.

Lahan yang disurvei direncanakan akan dibangun 1 tower rusun subsidi dengan maksimal 20 lantai, dengan kapasitas kurang lebih 1.208 unit hunian. Proyek ini diproyeksikan menjadi solusi hunian vertikal terjangkau di tengah keterbatasan lahan Kota Bandung.

Untuk memastikan pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran, Menteri PKP menegaskan tiga langkah strategis yang akan dilakukan.

“Pertama, memperkuat regulasi. Kedua, turun langsung ke lapangan untuk mengetahui ekosistem di sekitar lokasi agar tepat sasaran. Ketiga, pengaturan pembiayaan agar proyek ini berkelanjutan dan terjangkau,” tegasnya.

Terkait kriteria penerima manfaat, Menteri PKP menegaskan bahwa rusun subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi tiga syarat utama.

“Pertama, belum memiliki rumah. Kedua, masyarakat berpenghasilan rendah Kota Bandung. Ketiga, memiliki penghasilan,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Farhan menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk segera merealisasikan pembangunan hunian vertikal tersebut.

“Secepatnya kami akan membangun rusun subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk rumah susun milik (rusunami). Tanah di sini merupakan milik Pemerintah Kota Bandung,” ujar Farhan.

Ia juga menegaskan bahwa dari sisi pembiayaan, Pemerintah Kota Bandung berkomitmen memberikan dukungan subsidi bersama Pemerintah Provinsi.

“Untuk pembiayaan, kami berkomitmen memberikan subsidi dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi. Semoga pembangunan rusun ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan pembiayaan yang terintegrasi, pembangunan rusun subsidi di Sadang Serang diharapkan menjadi model penyediaan hunian vertikal yang berkelanjutan, terjangkau, dan berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bandung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkeu Siap Diperiksa BPK untuk TA 2025, Purbaya Tegaskan Komitmen Perbaikan

Penulis
Syifa
-
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menghadiri entry meeting bersama Anggota II BPK RI, Daniel Lumban Tobing, dan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaksanakan entry meeting sebagai penanda dimulainya proses pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LK BA015) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI.
Dalam sambutannya, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa LK BA015 Tahun 2025 disusun secara berjenjang dengan mengonsolidasikan laporan keuangan pada 14 unit eselon I yang terdiri dari 871 satuan kerja (satker), termasuk 7 satker Badan Layanan Umum (BLU). Sementara itu, LK BUN mengonsolidasikan 10 entitas bagian anggaran BUN yang terdiri dari 790 satker.
“Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP dan sistem pengendalian intern yang memadai, serta telah direviu oleh Inspektorat Jenderal,” ujar Menkeu.
Menkeu menegaskan bahwa meskipun laporan keuangan tahun sebelumnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, ruang perbaikan tetap menjadi perhatian utama.
“Walaupun laporan keuangan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, namun tentu saja masih terdapat ruang perbaikan dan penyempurnaan yang kami lakukan melalui berbagai langkah perbaikan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kementerian Keuangan terus menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan capaian 82,52% untuk LK BA015 dan 87,40% untuk LK BUN. Selain itu, penyempurnaan proses bisnis dan regulasi yang berpengaruh terhadap laporan keuangan, penguatan sistem informasi, serta optimalisasi peran three lines of defense terus dilakukan untuk menjaga kualitas laporan keuangan.
Menkeu juga menegaskan dukungan penuh terhadap kelancaran proses pemeriksaan.
“Saya akan mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan dengan menunjuk liaison officer di unit eselon I untuk merespon segera permintaan dokumen dan data, serta memberikan penjelasan terkait proses bisnis maupun tanggapan yang diperlukan selama proses pemeriksaan,” tegas Menkeu.
Menkeu berharap sinergi yang telah terjalin baik antara Kementerian Keuangan sebagai auditee dan BPK sebagai auditor dapat terus dijaga serta opini WTP yang telah diraih pada tahun sebelumnya dapat dipertahankan.

“Saya sangat berharap agar kerja sama dan sinergi antara auditor dan auditee yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat dipertahankan dan opini WTP untuk laporan keuangan Kementerian Keuangan BA015 dan laporan keuangan BUN tahun 2025 dapat dipertahankan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Purbaya Paparkan Strategi Transisi Ekonomi, Pemerintah Targetkan PDB 5,4 Persen pada 2026

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi pemerintah dalam mengelola transisi ekonomi. Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan arah pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada tiga pilar utama. Pilar tersebut saling terkait dan menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.

“Strategi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo bisa dilihat dari banyak angle, tapi yang saya terjemahkan dari sisi Soemitronomics ada tiga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, dan stabilitas sosial. Kalau ketiganya nggak ada, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa tercipta,” kata Menkeu dalam forum Bloomberg Technoz bertema Managing Transition, Capturing New Growth Opportunities di Jakarta pada Kamis (12/2).

Menkeu menjelaskan pemerintah telah mengaktifkan kembali mesin pertumbuhan melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil sejak September 2025. Kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda) didorong untuk melakukan percepatan belanja. Selain itu, Menkeu juga menambah likuidasi ke sistem perekonomian sehingga kredit bisa tumbuh lebih cepat.

“Fiskal kita dorong, monetar kita dorong, private kita dorong juga. Itu yang membalikkan arah ekonomi kita di akhir 3 bulan tahun lalu,” ujar Menkeu.

Selain mendorong pertumbuhan, pemerintah juga fokus memperbaiki iklim usaha melalui pembentukan task force debottlenecking.

“Semua pelaku bisnis bisa mengirim komplain ke sana online. Nanti setiap minggu kita adakan sidang. Dunia bisnis menghargai hal ini dan ke depan saya yakin kalau setahun ini kita jalankan terus setiap minggu (sidang) debottlenecking itu, akhir tahun saya akan menghilangkan hampir semua bottleneck yang ada di dunia bisnis kita,” kata Menkeu.

Menkeu mengatakan pertumbuhan ekonomi triwulan IV/2025 mencapai 5,39 persen, tertinggi setelah Covid-19 dalam 5 tahun terakhir. Ke depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,4 persen pada tahun 2026 untuk memacu ekonomi Indonesia.

“Triwulan pertama ini kita akan inject semua stimulus yang ada di bank sentral, pemerintah, dan lain-lain untuk belanja habis-habisan memperbaiki iklim investasi supaya kita bisa ekspansi. Jadi harusnya kita akan lumayan oke tahun ini. PDB pada APBN (targetnya) 5,4 persen pertumbuhannya, tapi saya akan coba dorong ke arah 6 persen semaksimal mungkin. Jadi ekspansi ekonomi akan berlangsung terus sampai tahun 2030-2031,” ujar Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tekankan Integrasi Program Strategis untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Penulis
Syifa
-
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/2). Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah pembahasan strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui integrasi berbagai program prioritas pemerintah dalam satu ekosistem yang saling terhubung dan saling menguatkan.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan kepada Presiden mengenai pentingnya merangkaikan program-program strategis agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Tadi kami juga menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau dari Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem. Tadi kami sampaikan kepada beliau dan beliau menerima laporan,” ujar Budiman kepada awak media.
Menurut Budiman, arahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Ia juga menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi rakyat menjadi kunci agar masyarakat yang telah terangkat dari kemiskinan tidak kembali terjerumus.
“Tadi arahan-arahan Pak Presiden adalah pengentasan kemiskinan nggak mungkin terjadi, orang terentaskan itu bisa jadi jatuh miskin kalau lembaga seperti Koperasi, Kampung Nelayan enggak diperkuat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Budiman menyampaikan bahwa BP Taskin juga memberikan sejumlah usulan kepada Presiden Prabowo agar berbagai program tersebut tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga berdaya secara finansial dan produktif. Hal tersebut penting agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan para anggotanya.

“Kami juga menganjurkan bahwa bagaimana supaya Kampung Nelayan, Koperasi, segala macam juga bisa kuat secara finansial, dan aktivitas produktif bisa didorong, kemudian masyarakat, anggota-anggota bisa merasakan. Kami menyampaikan beberapa usulan dan diskusi dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden akan memberikan arahan lebih lanjut. Kita tunggu saja arahan dari beliau ya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ratas di Istana, Presiden Prabowo Percepat Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/2). Rapat tersebut salah satunya membahas percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sekaligus penguatan ekosistem industri perikanan nasional melalui konsolidasi galangan kapal dan pengembangan hilirisasi.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus menunjukkan kemajuan signifikan. Ia juga menjelaskan bahwa pada tahap pertama, pembangunan dilakukan di 65 titik.

“Ya, progres sudah 50 persen dari tahap 1. Dan mudah-mudahan bisa segera selesai di Februari,” ujar Trenggono kepada awak media.

Penguatan ekosistem tersebut turut menjadi perhatian dalam rapat, terutama dalam kerangka pengelolaan terpadu sektor kelautan dan perikanan. Kepala BP BUMN Dony Oskaria, menjelaskan bahwa Kampung Nelayan akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola melalui BUMN PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).

“Ini kan masuk dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi dari pada laut kita, sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” ujar Dony.

Menurut Dony, pembangunan kampung nelayan tidak hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi juga harus dipersiapkan secara bisnis, termasuk offtake hasil produksi. Dony juga menambahkan bahwa penguatan industri galangan kapal menjadi bagian penting dari strategi tersebut dan menyampaikan apresiasi terhadap KKP yang telah mendorong tumbuhnya industri ini.

“Dan berterima kasih tentunya karena industri ini tumbuh dari KKP, sehingga industri dari galangan-galangan kapal kita itu akan menjadi optimal kan. Ini sejalan dengan cara kita untuk melakukan konsolidasi dari pada galangan kapal kita. Ini bagus sekali kan,” ungkapnya.

Konsolidasi galangan kapal akan dilakukan di bawah PT PAL sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional. Dony memastikan bahwa proses konsolidasi tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat dan menilai langkah ini akan membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi lulusan teknik perkapalan dan sektor terkait.

“Kemudian juga Jaladri nanti tidak hanya akan mengembangkan di sisi hulunya, tetapi juga hilirnya. Jadi nanti industri turunan dari pada perikanan kita itu juga akan kita kembangkan secara masif. Nah ini pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaannya itu akan sangat masif ke depannya,” ucapnya.

Dony juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari perubahan orientasi ekonomi nasional yang lebih mendasar. Ia pun menggarisbawahi pentingnya membangun ekonomi berbasis kekuatan domestik.

“Sehingga nanti harapannya semakin banyak tenaga kerja yang bisa kita kembangkan dan basis ekonomi kita juga kembali kepada kekuatan kita sendiri. Kita punya laut, kita punya pangan, ya kan. Nah inilah supaya ini juga disampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Catat! Ini Jadwal dan Syarat Perpanjangan SIM di Layanan SIM Keliling Jakarta

Penulis
Syifa
-

Ditlantas Polda Metro Jaya membuka lima titik layanan SIM Keliling di wilayah Jakarta pada Jumat (13/2) untuk mempermudah masyarakat melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Layanan ini menjadi salah satu upaya kepolisian dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya di bidang lalu lintas.

Informasi mengenai lokasi dan jadwal operasional ini diumumkan melalui akun Instagram resmi @tmcpoldametro, dengan jam pelayanan dimulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Utara: Lobby Utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

Layanan SIM Keliling hanya menerima perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Pemilik SIM dengan masa berlaku yang sudah habis wajib membuat permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Adapun persyaratan yang wajib dibawa pemohon meliputi fotokopi KTP, SIM lama beserta fotokopinya, bukti cek kesehatan, serta hasil tes psikologi. Kebijakan terbaru menetapkan bahwa masa berlaku SIM kini dihitung lima tahun sejak tanggal penerbitan, bukan lagi mengikuti tanggal lahir pemilik.

Untuk biaya perpanjangan, mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang PNBP Polri, tarif yang berlaku adalah:

  • Rp 80.000 untuk perpanjangan SIM A

  • Rp 75.000 untuk perpanjangan SIM C

Selain itu, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan berupa tes psikologi sebesar Rp 60.000 dan tes kesehatan Rp 35.000.

Kepolisian mengingatkan bahwa pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang masih berlaku dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sanksi tersebut berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Lengkap Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Jumat: Cek Jadwalnya

Penulis
Syifa
-

Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Jumat (13/2). Layanan ini disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus kewajiban pajak kendaraannya tanpa harus mendatangi kantor Samsat pusat.

Melalui Samsat Keliling, masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan, mulai dari pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ). Kehadiran mobil layanan ini juga bertujuan mendekatkan pelayanan publik agar lebih mudah dijangkau warga di berbagai titik.

Berdasarkan informasi resmi dari akun X TMC Polda Metro Jaya, layanan Samsat Keliling pada hari ini tersedia di 14 lokasi di Jadetabek, meliputi:

Jakarta

  1. Jakarta Pusat: JIExpo Kemayoran (10.00–20.00 WIB), Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  2. Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat, Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB)

  3. Jakarta Barat: Halaman Mall Citraland (08.00–14.00 WIB)

  4. Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat, Gedung Walikota (09.00–14.00 WIB)

  5. Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat, Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

Tangerang Raya

  1. Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas, Parkiran Busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB)

  2. Serpong: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB), ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  3. Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang, Fresh Market Green Lake City (09.00–12.00 WIB)

  4. Ciputat: Halaman parkir Samsat, Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  5. Kelapa Dua: Gtown House Square Gading Serpong (08.00–14.00 WIB)

Bekasi

  1. Kota Bekasi: Pizza Hut Kosmem Jatiasih (09.00–11.30 WIB)

  2. Kabupaten Bekasi: Halaman Kantor Pemda (09.00–11.00 WIB)

Depok

  1. Depok: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB), Kantor Kecamatan Tugu (09.00–11.00 WIB)

  2. Cinere: Kantor Kelurahan Pasir Putih (08.00–11.30 WIB)

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk membawa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi, serta memastikan tidak memiliki tunggakan PKB lebih dari satu tahun.

Layanan Samsat Keliling ini khusus untuk pembayaran PKB tahunan, sementara untuk pajak lima tahunan dan penggantian pelat nomor, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini Didominasi Awan, Suhu 23–28 Derajat Celsius

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca berawan hingga hujan ringan akan berlangsung di wilayah Jakarta sepanjang hari ini, Jumat (13/2). Kondisi ini diperkirakan terjadi merata di seluruh wilayah ibu kota, mulai dari pagi hingga malam hari.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi BMKG, sejak pagi hari Kepulauan Seribu diperkirakan berada dalam kondisi berawan. Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, cuaca berawan diprediksi mendominasi seluruh wilayah Jakarta. Kondisi serupa juga akan berlanjut hingga sore hari, di mana seluruh kawasan ibu kota diperkirakan tetap berada dalam naungan awan tebal.

Pada malam harinya, cuaca berawan diproyeksikan belum banyak berubah. BMKG melaporkan seluruh wilayah, termasuk Kepulauan Seribu dan lima kota administrasi di Jakarta, masih berada dalam kondisi langit berawan.

Adapun suhu udara hari ini berkisar antara 23–28 derajat Celsius, sementara kelembapan udara berada di rentang 73–96 persen. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...470471472...4,887Halaman 471 dari 4,887