Beranda blog Halaman 470

Menpar Sebut Sektor Pariwisata Sepanjang 2025 Lampaui Target dan Berdampak Nyata

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan capaian kinerja sektor pariwisata sepanjang 2025 yang berhasil melampaui target utama sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Capaian sektor pariwisata sepanjang 2025 menunjukkan bahwa arah kebijakan pariwisata Indonesia berada pada jalur yang tepat,” kata Menpar Widiyanti didampingi Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa dalam Laporan Bulanan Kementerian Pariwisata di Jakarta, Rabu (11/2).

Seluruh target utama tercapai bahkan melampaui rencana, dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan citra Indonesia di tingkat global.

Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional 2025 yang mencapai 5,11 persen dengan nilai PDB sekitar Rp23.821 triliun, sektor pariwisata mencatatkan kontribusi sebesar 3,97 persen bahkan jika turut memperhitungkan dampak lanjutan ke sektor-sektor terkait maka total kontribusi dapat mencapai 4,80 persen atau setara Rp946 triliun hingga Rp1.143 triliun.

Pariwisata menggerakkan ekonomi melalui empat lapangan usaha utama dengan penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai tulang punggung aktivitas wisata. Pada tahun 2025, lapangan usaha ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,41 persen dan memberikan kontribusi 0,24 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,11 persen.

Kinerja tersebut turut diperkuat oleh tiga lapangan usaha lain yang erat kaitannya dengan pariwisata dan menempati tiga besar lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yakni jasa lainnya yang tumbuh 9,93 persen, jasa perusahaan yang tumbuh 9,10 persen serta transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,78 persen.

“Dengan fondasi ini, kami optimistis peran pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional akan terus meningkat,” kata Menpar Widiyanti.

Selain sebagai penggerak ekonomi, sektor pariwisata juga menegaskan posisinya sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Pariwisata turut menggerakkan lapangan kerja di sektor pendukung seperti UMKM, penyelenggara event, kebersihan, keamanan, pemasaran, hingga layanan digital.

Berdasarkan data Sakernas BPS dan Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang 2025 sektor pariwisata menyerap sekitar 25,91 juta tenaga kerja, meningkat 3,64 persen dibandingkan 2024 yang tercatat 25,01 juta tenaga kerja.

“Angka ini mencerminkan bahwa pertumbuhan pariwisata secara langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang luas dan inklusif bagi masyarakat,” kata Menpar.

Dari sisi penguatan destinasi dan ekonomi daerah, Kementerian Pariwisata terus mengoptimalkan program Karisma Event Nusantara (KEN). Pada 2025 terdapat 99 event yang terselenggara, dan pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 125 event yang telah dikurasi di 38 provinsi.

Menurut Wamenpar Ni Luh Puspa, event tidak hanya menjadi sarana promosi destinasi, tetapi juga pengungkit ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja baik sementara maupun berkelanjutan, serta memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di daerahnya.

“Program ini menjadi bukti nyata bahwa pariwisata mampu memberikan manfaat ekonomi yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Wamenpar.

Dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), sepanjang Januari hingga Desember 2025 tercatat 15,39 juta kunjungan dengan rata-rata pengeluaran per kedatangan (average spending per arrival/ASPA) sebesar 1.267 dolar AS. Capaian ini melampaui target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) secara kumulatif mencapai 1,2 miliar perjalanan sepanjang 2025, melampaui target RKP sebesar 1,08 miliar perjalanan dan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan.

Adapun perjalanan wisatawan nasional (wisnas) ke luar negeri tercatat sebanyak 9,17 juta perjalanan sepanjang periode yang sama.

Pertumbuhan kunjungan wisman yang lebih tinggi dibandingkan perjalanan wisnas menghasilkan surplus kunjungan sebesar 6,22 juta sepanjang 2025, tumbuh 25,93% dibandingkan surplus pada tahun 2024.

“Pertumbuhan surplus ini mengindikasikan penguatan net devisa pariwisata dan kontribusi positif sektor pariwisata terhadap neraca ekonomi nasional,” kata Wamenpar.

Memasuki 2026, pemerintah menargetkan 16 juta hingga 17,6 juta kunjungan wisman dan 1,18 miliar perjalanan wisnus. Upaya pencapaian target tersebut akan difokuskan pada peningkatan kualitas destinasi, penguatan konektivitas, pengembangan event, serta promosi yang lebih terarah dan berbasis pasar. Pencapaian tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pariwisata, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat luas.

“Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, pariwisata Indonesia diharapkan terus tumbuh secara berkelanjutan, memberikan manfaat yang semakin luas, dan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru tanah air,” kata Menpar Widiyanti.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pastikan Kesiapan Ramadan dan Idulfitri 2026, Program Stabilisasi Pangan Dikebut

Menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan kesiapan pemerintah untuk melayani masyarakat. Tradisi mudik yang memacu mobilitas masyarakat juga perlu disiapkan sejak dini.
Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan kesiapan kementerian/lembaga yang terkait dalam menyambut Ramadan dan Idulfitri di tahun ini. Ia berharap mudik nanti pun tidak menurunkan produktivitas kerja serta dapat terlaksana secara sehat, aman, dan lancar.
“Semoga mudik kali ini produktif, tetap produktif, sehat, aman dan lancar. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengimplementasikannya dan masih banyak hal-hal yang tentu saja harus kita kembangkan lagi di lapangan. Mohon koordinasi di lapangan yang lebih intens antar kementerian/lembaga,” pinta Menko Pratikno dalam Rapat Persiapan Hari Raya dan Libur Idulfitri 1447 Hijriah di Jakarta, Kamis (12/2).
Tradisi mudik, menurut Pratikno, juga akan membawa efek perekonomian bagi daerah-daerah tujuan pemudik. Daya beli dan konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat patut terus dijaga oleh pemerintah.
“Semoga juga membawa dampak ekonomi yang positif bagi daerah. Ini (karena) ada belanja masyarakat yang meningkat selama Idulfitri,” jelas Menko PMK Pratikno.
Terkait potensi peningkatan permintaan masyarakat tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai penjaga kestabilan pangan pokok strategis di hilir, telah menyiapkan berbagai program. Rencananya pelaksanaan program-program tersebut akan mulai dikebut dalam waktu dekat ini.
“Kami di Bapanas, sesuai arahan Kepala Bapanas Bapak Andi Amran Sulaiman sudah menyiapkan program intervensi pangan, utamanya untuk menjaga kestabilan pangan pokok strategis bagi masyarakat,” terang Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono yang hadir dalam persamuhan hari ini.
Dalam paparan Bapanas, dilaporkan telah terdapat persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pelesatan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan jagung pakan. Rencananya kedua program SPHP tersebut akan dimulai pada Maret yang merupakan masa HBKN Ramadan dan Idulfitri.
“Di Maret, SPHP beras kita lanjutkan kembali, tapi penyalurannya akan selektif karena harus mengutamakan daerah yang defisit dan tidak pada daerah yang sedang ada panen. Sampai akhir Februari ini, SPHP beras juga masih ada dengan anggaran tahun lalu,” urai Maino.
Detailnya untuk program SPHP beras tahun 2026 telah dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp 4,97 triliun. Ini setara dengan biaya subsidi harga yang diberikan pemerintah untuk total beras SPHP yang dibeli masyarakat sejumlah 828 ribu ton.
Sementara untuk program SPHP jagung pakan tahun 2026, anggarannya sebesar Rp 678 miliar. Dengan anggaran pemerintah sebesar itu, maka target penyaluran SPHP jagung pakan ke para peternak dapat mencapai total 242 ribu ton.
Tentu ini merupakan angin segar karena target SPHP jagung di tahun ini meningkat drastis hingga hampir lima kali lipat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Adapun penyaluran SPHP jagung tahun 2025 berada di angka 51,2 ribu ton yang menyasar ke 3.578 peternak ayam ras petelur di 17 provinsi.
Program SPHP jagung sendiri dinilai dapat membantu peternak layer mandiri memperoleh pakan dengan harga yang lebih terjangkau. Program ini dapat menjadi penopang kestabilan harga telur ayam dan daging ayam ras karena jagung termasuk sumber pakan ternak unggas yang banyak digunakan di Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian mengutarakan visinya agar stabilitas pangan pada Ramadan dan Idulfitri tahun ini sebaik seperti saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) sebelumnya. Masyarakat tidak boleh merasakan gejolak harga pangan yang keras.
“Sekarang ini, kita mau lihat kemarin Nataru, alhamdulillah, tidak ada gejolak (harga pangan) yang terlalu tinggi. Itu tujuan pemerintah. Kita mau seperti itu,” ungkap Amran.
“Target pemerintah itu adalah konsumen, apalagi Idulfitri dan Ramadan, masyarakat itu harus menikmati harga yang baik, dibandingkan sebelumnya. Tidak boleh harga naik,” tegas Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.
Fluktuasi harga pangan dapat dilihat pada perkembangan inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan inflasi pangan secara tahunan sebelum momen Ramadan di tahun ini berada cukup baik di angka 1,14 persen.

Torehan di tahun 2026 ini masih lebih stabil dibandingkan inflasi pangan sesaat sebelum Ramadan pada tahun 2023 dan 2024. Kala itu, inflasi pangan secara tahunan di Februari 2023 tercatat di 7,62 persen. Kemudian inflasi pangan di Februari 2024 berada di 8,47 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Muzakir Manaf Gelar Pasar Murah Serentak di 23 Kabupaten/Kota Jelang Ramadhan 1447 H

Menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1447 H, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menginstruksikan pelaksanaan Pasar Murah secara serentak di 23 Kabupaten/Kota di seluruh Aceh. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa terbebani oleh lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang bulan puasa.

Kegiatan yang akan berlangsung pada 14 s.d. 16 Februari 2026 ini juga menjadi bentuk respon cepat Pemerintah Aceh dalam menjaga stabilitas pangan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa wilayah di Aceh.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam keterangannya menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Aceh.

“Menjelang Bulan Suci Ramadhan ini, kami ingin memastikan tidak ada warga kita yang kesulitan mendapatkan bahan pokok karena harga yang melambung. Pasar Murah ini adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat, agar kita semua bisa menyambut bulan yang penuh berkah ini dengan hati yang tenang dan kebutuhan yang tercukupi,” ungkap Muzakir Manaf.

Beliau juga menambahkan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah cukup signifikan untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kita telah menyiapkan subsidi yang besar, mulai dari beras, gula, hingga telur ayam. Saya minta tim di lapangan memastikan distribusi ini tepat sasaran di 69 titik lokasi. Kepada masyarakat Aceh, kami berpesan: belilah sesuai kebutuhan, jangan berlebihan, agar stabilitas harga ini bisa kita jaga bersama-sama hingga Idul Fitri nanti,” pungkasnya.

Informasi Komoditas & Subsidi
Berikut adalah rincian bantuan subsidi yang disalurkan melalui kegiatan Pasar Murah ini:
• Beras Premium: Subsidi Rp 5.000/Kg (Total kuota 414 Ton).
• Gula Pasir: Subsidi Rp 6.000/Kg (Total kuota 69 Ton).
• Minyak Goreng Kemasan: Subsidi Rp 6.000/Kg (Total kuota 69 Ton).
• Telur Ayam: Subsidi Rp 15.000/Papan (Total kuota 34.500 Papan).

Sebagai penutup, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memberikan instruksi khusus kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh selaku pelaksana teknis di lapangan.

“Saya instruksikan kepada Disperindag Aceh agar mengawal ketat pendistribusian ini hingga ke titik-titik lokasi. Jangan sampai ada kendala di lapangan; pastikan stok tersedia tepat waktu dan kualitas barang tetap terjaga. Saya ingin seluruh proses ini transparan dan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan,” tegas Muzakir Manaf.

Gubernur juga memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat Aceh agar tetap bijak dalam bertransaksi.

“Kepada masyarakat, kami mengimbau agar membeli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Mari kita jaga stabilitas pangan dan distribusi ini bersama-sama agar kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Aceh dapat terjamin selama bulan suci ini,” tutup Muzakir Manaf.

Kegiatan Pasar Murah ini di gelar dibawah kendali dan koordinasi Disperindag Aceh direncanakan akan dibuka secara resmi dan serentak oleh Gubernur Aceh pada hari Sabtu, 14 Februari 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemko Pekanbaru Gratiskan Sekolah untuk Anak Putus Sekolah, Target Nol Dropout

Penjaringan terhadap anak putus sekolah di Kota Pekanbaru berlanjut tahun ini. Anak-anak yang putus sekolah, bakal disekolahkan kembali oleh Pemerintah Kota Pekanbaru secara gratis.
Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan bahwa pihaknya menargetkan di kota ini tidak ada anak-anak yang alami putus sekolah. Maka penjaringan anak putus sekolah bakal dilakukan setiap tahunnya.
“Jadi, tidak boleh ada anak putus sekolah di Kota Pekanbaru,” tegas Wako Agung, Kamis (12/2).
Menurutnya, penjaringan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dibantu oleh kader Posyandu yang ada di setiap kelurahan.
Masyarakat bisa datang melaporkan ke kantor kecamatan masing-masing, maupun kader posyandu untuk penjaringan anak putus sekolah ini.
Agung ingin seluruh anak-anak di Kota Pekanbaru mendapatkan akses pendidikan yang layak dan semestinya.
Sejumlah anak yang alami putus sekolah didapati karena ijazah mereka ditahan pihak sekolah sebelumnya, sehingga tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
Pada tahun 2025 kemarin, sekitar 1.778 anak putus sekolah di Kota Pekanbaru sudah kembali menempuh pendidikan. Pemko Pekanbaru, kembali menyekolahkan ribuan anak tersebut ke jenjang pendidikan sesuai tingkatan masing-masing.
Mereka putus sekolah ada yang terkendala biaya, hingga penahanan ijazah akibat tunggakan pendidikan yang tidak diselesaikan.

Pemko menyekolahkan anak-anak tersebut mulai untuk tingkatan, SD, SMP, hingga SMA. Ada juga yang melanjutkan untuk mengambil program sekolah paket A, B dan C.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Prediksi Cuaca Lebaran 2026: Puncak Musim Hujan, Waspada Hujan Lebat Saat Mudik

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan update kondisi cuaca dan iklim pada periode Hari Raya dan Libur Idul Fitri 1447 H/2026 dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar di Jakarta, Rabu (12/2). BMKG memaparkan prediksi curah hujan, dinamika atmosfer, hingga potensi banjir rob dan gangguan penerbangan selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani dalam paparannya menegaskan bahwa saat ini Indonesia masih berada pada periode puncak musim hujan.

“Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita masih berada di puncak musim hujan pada Januari – Februari, kemudian akan melandai. Namun hujan dengan intensitas tinggi ini masih terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia,” ujarnya

BMKG memprediksi pada Februari 2026 curah hujan umumnya berada pada kategori rendah hingga tinggi. Curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, pada Maret 2026, hujan diperkirakan berada pada kategori menengah hingga tinggi, dengan potensi hujan sangat tinggi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah.

Selama periode Hari Raya Idul Fitri, sejumlah fenomena atmosfer diprediksi masih aktif, antara lain Monsun Asia, Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang atmosfer, serta potensi bibit siklon atau siklon tropis khususnya di wilayah selatan Indonesia.

BMKG mengingatkan adanya potensi peningkatan intensitas curah hujan terutama pada minggu ke-4 Februari hingga minggu ke-2 Maret 2026.

Untuk periode 1-31 Maret 2026, kondisi cuaca diperkirakan didominasi berawan hingga hujan sedang.

  • 1-10 Maret 2026: Hujan ringan hingga sedang masih dominan, dengan peluang hujan lebat di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Papua Tengah, dan Papua.
  • 11-20 Maret dan 21–30 Maret 2026: Cuaca relatif serupa, didominasi hujan ringan hingga sedang.

BMKG menegaskan bahwa prakiraan akan terus diperbarui berdasarkan analisis dan data terkini.

Pada Maret 2026, potensi pertumbuhan awan Cumulonimbus (CB) perlu diwaspadai di kawasan Sumatera Barat, Samudra Hindia, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Papua hingga Pasifik Utara.

Dampak yang dapat ditimbulkan antara lain turbulensi dan petir pada rute penerbangan, serta hujan lebat, badai guntur, wind gust, dan wind shear di area bandara (aerodrome).

BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob pada Maret 2026 akibat kombinasi fase Bulan Baru pada 19 Maret 2026 dan fase Perigee pada 22 Maret 2026 yang dapat meningkatkan ketinggian pasang air laut. Wilayah pesisir Indonesia diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan.

Untuk mendukung kelancaran Angkutan Lebaran 2026, BMKG menyediakan berbagai platform informasi cuaca untuk sektor transportasi, antara lain:

  • Digital Weather for Traffic (DWT)
  • System of Interactive Aviation Meteorology (Ina-SIAM)
  • Indonesia Weather Information for Shipping (InaWIS)
  • Website dan aplikasi InfoBMKG
  • Media sosial resmi BMKG
  • Dynamic Message Sign (DMS) di jalan tol
  • SMS Blast dan display cuaca outdoor

BMKG juga menyampaikan informasi cuaca ekstrem melalui grup WhatsApp kepada stakeholder serta menerbitkan press release kepada kepala daerah dan pemangku kepentingan.

Pada tingkat pusat, Posko BMKG berada di Kantor Pusat BMKG dan bergabung di Posko Kementerian Perhubungan. Di tingkat daerah, terdapat 38 UPT BMKG di setiap provinsi serta posko gabungan di 13 pelabuhan dan 96 bandara.

BMKG juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara situasional dan berbasis kebutuhan untuk mendukung mitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya dalam menekan intensitas hujan di wilayah berisiko.

Secara umum, BMKG memprakirakan kondisi cuaca pada periode Hari Raya dan Libur Idul Fitri 2026 relatif kondusif dan tidak berpotensi menimbulkan gangguan berskala besar terhadap kelancaran transportasi dan mobilitas masyarakat. Namun demikian, potensi hujan di sejumlah wilayah tetap perlu diwaspadai.

BMKG mengimbau masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk terus memperbarui informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi BMKG, seperti bmkg.go.id dan Call Center 196, guna mendukung keselamatan dan kelancaran perjalanan selama masa Angkutan Lebaran 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Pastikan Stok Minyak Goreng Aman Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjamin ketersediaan stok minyak goreng nasional tetap melimpah terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026. Hal ini ia sampaikan usai memantau langsung aktivitas produksi PT Indokarya Internusa di Palembang, Sumatra Selatan, Kamis, (12/2). Pasokan yang kuat di tingkat produsen ini menjadi fondasi utama pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan menjelang HBKN.

Menurut Mendag Busan, cukupnya pasokan minyak goreng di tingkat produsen berdampak positif terhadap pasokan minyak goreng secara nasional.

“Stok cukup, tidak ada masalah. Namun, kita tetap antisipasi. Pada dasarnya, produksi untuk kebutuhan sehari-hari cukup dan tidak ada masalah, termasuk untuk Ramadan. Bahan bakunya juga tidak ada masalah, semua terjaga,” kata Mendag Busan setelah meninjau fasilitas produksi PT Indokarya Internusa.

Mendag Busan juga mengatakan, berlimpahnya pasokan bahan baku minyak goreng perlu dimanfaatkan pelaku usaha untuk semakin menggencarkan produksi minyak goreng kemasan ekonomis (second brand). Untuk itu, ia mendorong produsen minyak goreng dapat memproduksi dan mendistribusikan lebih banyak minyak goreng second brand kepada konsumen, baik di pasar maupun di toko-toko ritel.

“Minyak goreng second brand itu temannya MINYAKITA dan di pasar saya lihat sudah banyak (beredar minyak goreng second brand). Kami meminta para produsen mulai meningkatkan produksi minyak goreng second brand. Jadi, masyarakat punya banyak pilihan dalam membeli minyak goreng yang harganya murah tapi berkualitas,” ujar Mendag Busan.

Menurut Mendag Busan, minyak goreng second brand adalah alternatif yang tersedia bagi konsumen selain MINYAKITA dan berbagai minyak goreng kemasan premium. Awalnya, MINYAKITA merupakan Program Minyak Goreng Rakyat untuk mengintervensi harga minyak goreng di pasaran melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO). Seiring waktu berjalan, MINYAKITA berubah menjadi indikator tunggal terhadap ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng.

Mendag Busan pun menekankan, menggencarkan produksi dan distribusi minyak goreng second brand akan membantu membentuk psikologi pasar dan konsumen terhadap terjaganya harga dan pasokan minyak goreng secara umum.

“Jadi, kalau misalnya MINYAKITA belum masuk (ke pasar), kesannya minyak goreng langka padahal masih banyak minyak goreng lain yang bisa dipilih. Pun ketika harga MINYAKITA melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), kesannya minyak goreng mahal padahal saat itu merek-merek second brand di pasar banyak,” kata Mendag Busan.

PT Indokarya Internusa merupakan salah satu produsen minyak goreng yang juga memproduksi MINYAKITA. Perusahaan ini memproduksi MINYAKITA sebanyak 72 ribu liter dalam sehari atau setara 6 ribu dus. PT Indokarya Internusa memproduksi MINYAKITA sebagai DMO untuk mendapatkan hak ekspor produk turunan kelapa sawit. Mekanisme DMO penting untuk menjaga pasokan di dalam negeri, terutama ketika harga CPO dunia mendorong untuk ekspor. MINYAKITA memiliki HET sebesar Rp15.700 per liter dan karena berasal dari DMO, MINYAKITA bukanlah minyak goreng subsidi.

Selain memproduksi MINYAKITA, PT Indokarya Internusa juga memproduksi minyak goreng second brand menggunakan merek sendiri, yaitu M&M. Mendag Busan mendorong para produsen minyak goreng untuk terus meningkatkan produksi minyak goreng second brand mereka dan memberi alternatif pilihan minyak goreng kemasan untuk dibeli masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Mendag Busan didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Sadruddin Hadjar. Turut hadir perwakilan Musim Mas Group dan PT Indokarya Internusa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Minta Jajarannya Dukung Transformasi dan Arah Kebijakan Presiden

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh transformasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini termasuk memastikan berbagai program pemerintah daerah (Pemda) selaras dengan arah kebijakan Presiden.

Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat acara Pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/2).

Mendagri menekankan pentingnya memahami pemikiran strategis Presiden, khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan. Ia menyebut salah satu kata kunci yang perlu dicatat oleh seluruh jajaran Kemendagri adalah transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja. Terlebih, aparatur sipil negara (ASN) yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan merupakan salah satu syarat tata kelola negara yang baik.

“Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujarnya.

Menurutnya, dalam konteks global yang semakin kompetitif dan tidak menentu, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor. Konsep ini tidak hanya menyangkut pertahanan, tetapi juga pangan, energi, dan ekonomi. Karena itu, Presiden Prabowo banyak melahirkan program yang mengarah pada ketahanan tersebut.

Ia menegaskan, Kemendagri memiliki peran strategis dalam mengawal daerah agar sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Karena itu, seluruh jajaran Kemendagri harus memahami paradigma besar yang sedang dibangun pemerintah, termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas.

“Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegasnya.

Mendagri menjelaskan, perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dinilai penting untuk memperkuat kelompok masyarakat dengan daya beli rendah.

“Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Kemendagri harus memastikan kebijakan di daerah selaras dengan program-program prorakyat yang dicanangkan Presiden. Ia menegaskan bahwa seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD perlu memahami arah perubahan tersebut agar program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, itu ekonomi sosial kerakyatan dan tadi dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Anung Kunjungi Dinkes DKI, Instruksikan Penguatan Faskes dan Nakes di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengunjungi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/1). Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan arahan kepada jajaran Dinkes, termasuk menginstruksikan penguatan fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan (nakes).

“Saya berharap penguatan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus dilakukan. Pada tahun 2025, lebih dari 4,2 juta warga Jakarta telah mendapatkan layanan CKG, melampaui target nasional. Saya minta deteksi dini dilakukan secara aktif dan menjangkau seluruh kelompok usia,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur Pramono mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan dengan memastikan proyek strategis, seperti pembangunan Rumah Sakit Kelas A berstandar internasional di Grogol Petamburan serta RS Royal Batavia Cakung, berjalan sesuai rencana. Ia juga menekankan agar berbagai kendala, baik administrasi, ketersediaan alat kesehatan, akses, maupun lahan, segera diselesaikan melalui koordinasi lintas sektor.

“Hal ini juga harus selaras dengan penguatan tenaga kesehatan, termasuk memastikan kepastian kontrak kerja dan jaminan sosial bagi pegawai Dinkes, khususnya pegawai PPPK paruh waktu. Hal tersebut perlu segera dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mendukung kapasitas nakes dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menekankan pentingnya percepatan penurunan stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jakarta berada pada angka 17,2 persen. Ia meminta penguatan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan melalui pelayanan bagi ibu hamil, edukasi gizi keluarga, serta pemantauan balita secara konsisten guna mencapai target 15 persen pada 2026.

Gubernur Pramono menandaskan, Jakarta memiliki jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang luas, mulai dari rumah sakit daerah, puskesmas, hingga laboratorium kesehatan. Fondasi tersebut terus diperkuat dengan menghadirkan layanan yang ramah dan nyaman, memastikan seluruh fasilitas beroperasi sesuai standar, serta mempromosikan program kesehatan melalui komunikasi publik yang strategis dan efektif.

“Maka, saya berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan kinerja seluruh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Mari kita pastikan respons yang cepat tanpa hambatan administrasi, termasuk dalam memastikan pembiayaan ditanggung sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga keluarga pasien tidak lagi dibebani persoalan prosedur maupun biaya layanan kesehatan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemprov DKI terus memperkuat sistem kesehatan Jakarta, antara lain melalui layanan Pasukan Putih, JakAmbulans, JakCare, dan JakSimpus, serta penguatan pencegahan penyakit tidak menular seperti stroke dan kanker serviks.

Terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang berdampak pada 270 ribu peserta di Jakarta, status tersebut dapat direaktivasi melalui Dinas Sosial. Pemprov DKI memastikan pasien PBI-JK nonaktif yang membutuhkan perawatan tetap difasilitasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Delegasi Pakistan, Bahas Pertahanan, Investasi, hingga Dukungan untuk KTT D8

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan sejumlah delegasi Republik Islam Pakistan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 Februari 2026. Pertemuan tersebut menandai komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang, mulai dari pertahanan hingga kerja sama multilateral.

Duta Besar Republik Islam Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, menegaskan kedekatan historis hubungan kedua negara yang telah terjalin bahkan sebelum kemerdekaan masing-masing.

“Pakistan dan Indonesia adalah dua negara bersaudara. Secara historis, kita telah menjalin hubungan bilateral yang sangat baik. Dan saya sangat senang mengatakan bahwa hubungan antara kedua bangsa kita ini telah ada bahkan sebelum kemerdekaan kedua negara kita,” ujar Zahid dalam keterangan persnya usai pertemuan.

Menurut Zahid, Pakistan dan Indonesia selama ini telah bekerja sama erat di berbagai sektor strategis. Momentum penguatan hubungan tersebut, lanjut Zahid, semakin terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebut kunjungan Presiden Prabowo ke Pakistan pada bulan lalu sebagai titik penting dalam hubungan bilateral kedua negara.

“Bulan lalu, ketika Presiden Indonesia, Yang Mulia Prabowo Subianto mengunjungi Pakistan, saya dapat mengatakan bahwa itu adalah titik balik yang signifikan dalam hubungan bilateral kita yang sudah sangat baik,” tuturnya.

Zahid juga memaparkan intensitas kunjungan pejabat tinggi kedua negara yang semakin meningkat. Di antaranya adalah kunjungan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, hingga Menteri Kesehatan Pakistan yang berkunjung ke Jakarta beberapa waktu yang lalu.

“Dan kita akan segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi lainnya antara Pakistan dan Indonesia,” tambahnya.

Dalam konteks geopolitik dan kerja sama dunia Islam, Zahid menekankan pentingnya kolaborasi kedua negara yang mewakili lebih dari seperempat populasi Muslim dunia. Sedangkan terkait kerja sama pertahanan, Zahid menegaskan bahwa kolaborasi kedua negara berjalan sangat baik dan akan terus ditingkatkan.

“Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Pakistan dan Indonesia memiliki kerja sama yang sangat baik di semua bidang, termasuk kolaborasi sektor pertahanan. Kami telah melatih Perwira Angkatan Bersenjata Indonesia dan kami akan terus meningkatkan kolaborasi sektor pertahanan bilateral kami,” kata Zahid.

Selain itu, Zahid juga menyampaikan harapan besar Pakistan terhadap peran Indonesia dalam forum Developing Eight (D8). Ia menegaskan kesiapan Pakistan untuk mendukung penyelenggaraan KTT D8 mendatang di Indonesia.

“Dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk kesuksesan KTT mendatang di Indonesia, dan juga untuk kesuksesan D8 sebagai organisasi kerja sama di antara delapan negara berkembang,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Mediasi Jemaah Haji Khusus dan PIHK, Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat komitmennya dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji, termasuk jemaah haji khusus. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memfasilitasi mediasi antara jemaah dengan pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Pelindungan jemaah merupakan tugas dan fungsi (tusi) utama Kemenhaj dalam memastikan setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah mendapatkan haknya secara utuh dan adil.

Kasubdit Penindakan Haji dan Umrah, Nano Sugianto, menegaskan bahwa Kemenhaj hadir untuk memberikan pelindungan menyeluruh, baik kepada jemaah haji reguler, haji khusus, maupun jemaah umrah.

“Kemenhaj saat ini melakukan mediasi antara jemaah haji khusus dengan PIHK atau travel. Dengan demikian, kami memberikan kepastian kepada jemaah haji terkait hak-haknya dengan pihak travel,” ujar Nano Sugianto saat memimpin mediasi di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (12/2).

Nano mengatakan pihaknya menggelar mediasi antara jemaah dengan 2 travel di Surabaya yang berinisial travel T dan travel MH.

Menurut Nano, mediasi menjadi langkah strategis untuk mencari titik temu antara kedua belah pihak. Di satu sisi, jemaah memperoleh kejelasan dan pemenuhan haknya. Di sisi lain, pelaku usaha tetap memiliki ruang untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus langsung berujung pada penutupan usaha.

“Dengan mediasi, diharapkan ada solusi yang adil. Jemaah mendapatkan haknya, dan pelaku usaha tetap bisa menjalankan usahanya secara bertanggung jawab,” jelasnya.

Namun demikian, Kemenhaj tidak berhenti pada proses mediasi semata. Nano menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai.

“Setelah mediasi, Kemenhaj akan tetap memantau sejauh mana travel melaksanakan apa yang sudah disepakati. Jika masih melanggar, Kemenhaj akan melakukan tindakan tegas,” tegas Nano.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kemenhaj untuk menghadirkan tata kelola penyelenggaraan haji khusus yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada perlindungan jemaah.

Dengan pengawasan yang berkelanjutan, Kemenhaj memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan haji tetap terjaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News