Beranda blog Halaman 469

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Program MBG, Kini Jangkau Lebih dari 60 Juta Penerima Manfaat

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa program tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi mayoritas rakyat dan telah menjadi praktik umum di berbagai negara maju.

“Program semacam ini sesungguhnya bukan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sudah puluhan negara lain melaksanakan, puluhan negara lain. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya,” ujar Presiden saat peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta groundbreaking 107 SPPG Polri yang dipusatkan di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa program tersebut mungkin tidak dirasakan urgensinya oleh kelompok masyarakat yang berkecukupan, namun sangat vital bagi rakyat yang rentan secara ekonomi. Kepala Negara juga mengakui bahwa sejak awal peluncurannya, program MBG menghadapi berbagai kritik dan penolakan. Namun demikian, Presiden menegaskan keyakinannya bahwa kebijakan tersebut berada di jalur yang benar.

“Tapi saya yakin, waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program ini dilatarbelakangi kondisi stunting yang pernah mencapai 25 persen dari total anak Indonesia. Menurut Presiden, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan teori atau wacana, melainkan melalui intervensi langsung pemerintah.

“Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain. Bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah. Langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia,” ujarnya.

Terkait pembiayaan program, Presiden Prabowo menegaskan bahwa MBG dibiayai melalui efisiensi dan penghematan anggaran negara. Kepala Negara juga memastikan bahwa defisit APBN tetap terkendali.

“APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri, 3 persen defisit kita, Saudara-saudara sekalian, 3 persen dari PDB. Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun mengungkapkan capaian signifikan program MBG yang kini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Program ini ditopang oleh lebih dari 22 ribu SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Jumlah ini kira-kira setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan tiap hari. Atau sama dengan 10 kali Singapura, tiap hari. Atau dua kali Malaysia, tiap hari,” pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya menjadi kebijakan sosial, tetapi juga merupakan strategi transformasi nasional untuk menciptakan generasi sehat, memperkuat produktivitas ekonomi, serta mempercepat langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Resmikan 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan serta Groundbreaking 107 SPPG Polri

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 Gudang Ketahanan Pangan serta groundbreaking 107 SPPG Polri di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut digelar di SPPG Polri Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2).

Kehadiran Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan Polri, serta para undangan dari berbagai daerah yang mengikuti peresmian dan groundbreaking secara hybrid. Agenda diawali dengan laporan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memaparkan progres dan komitmen Polri dalam mendukung program strategis pemerintah.

Dalam laporannya, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk turut mengambil peran aktif dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional dan penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah. Ia menjelaskan bahwa penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri beserta dukungan infrastruktur ketahanan pangan dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui penguatan SPPG Polri dan dukungan infrastruktur ketahanan pangan, Polri berkomitmen menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang aman, bermutu dan merata, sekaligus memperkuat ekosistem pangan dari hulu sampai hilir, sehingga benar-benar memberikan dampak nyata bagi tumbuh kembang generasi emas penerus bangsa,” ujar Kapolri.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perwakilan penerima tanda kehormatan negara, yakni Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa Nararya, dan Satya Lencana Wira Karya. Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas inisiatif Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengambil peran aktif mendukung program pemenuhan gizi nasional. Kepala Negara menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran strategis terhadap isu krusial yang menyangkut masa depan bangsa.

“Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati, karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak merupakan tugas pokoknya. Tetapi pimpinan kepolisian negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai simbol peresmian, Presiden Prabowo menekan kubus LED dan menandatangani prasasti, menandai dimulainya operasional dan pembangunan 1.179 SPPG Polri serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di seluruh Indonesia. Rincian program tersebut meliputi operasional 411 SPPG Polri yang telah berjalan di berbagai daerah, peluncuran operasional 162 SPPG tambahan, pembangunan 499 SPPG, serta groundbreaking 107 SPPG Polri di seluruh Indonesia.

Momentum ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi sekaligus memperkuat stabilitas sistem pangan nasional. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan Polri diharapkan mampu menciptakan dampak berkelanjutan, meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia, serta memperkokoh fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah sejumlah menteri kabinet Merah Putih, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hassan, Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar, serta Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang juga Ketua Karang Taruna Nasional Budisatrio Djiwandono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Targetkan 1.500 SPPG Polri Dibangun Tahun Ini di Seluruh Indonesia

Penulis
Syifa
-

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mematok target pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri sepanjang 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Meski begitu, jumlah tersebut tetap akan mengikuti arahan lanjutan dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit saat peletakan batu pertama SPPG Polri dan peresmian Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres Jakarta Barat, Jumat (13/2). Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Presiden Prabowo.

Pada tahun 2026 Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Namun kalau ada arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden kami menyesuaikan, kata Jenderal Sigit.

Ia menjelaskan, peningkatan jumlah itu dimaksudkan agar jangkauan layanan pemenuhan gizi semakin luas. Selain itu, diharapkan makin banyak masyarakat yang bisa memperoleh manfaat makanan bergizi.

Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan memastikan bertambahnya akses masyarakat penerima manfaat terhadap makanan bergizi, ungkapnya.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit menekankan bahwa Polri memprioritaskan standar higienitas dan keamanan pangan dalam operasional SPPG. Hingga kini, ratusan unit telah mengantongi berbagai sertifikasi.

Polri senantiasa menempatkan aspek standarisasi mutu higienitas dan keamanan pangan sebagai prioritas utama saat ini 201 SPPG Polri telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, 119 SPPG Polri telah memiliki sertifikat halal 147 SPPG polri telah memiliki sertifikat uji laboratorium, ujarnya.

Sebagai informasi, program SPPG Polri ditujukan untuk meningkatkan gizi anak, mencegah malnutrisi, sekaligus mendorong kualitas hidup agar proses tumbuh kembang berjalan optimal.

Program ini juga menjadi bentuk dukungan Polri terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo dalam Asta Cita, sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan operasional SPPG yang semakin luas, pelayanan pemenuhan gizi diharapkan makin efektif serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi Aceh Tamiang, Menhan Pastikan Progres Pengerukan Muara Kuala Penaga oleh Satgas Kuala

Penulis
Syifa
-
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (12/2), untuk meninjau langsung progres pengerukan sedimentasi di Muara Kuala Penaga oleh Satgas Kuala.
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penanganan pascabanjir besar yang sebelumnya sempat melumpuhkan wilayah tersebut. Pengerukan sedimentasi di muara dinilai menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk pemulihan pascabencana, tetapi juga sebagai upaya mitigasi guna mencegah banjir serupa terulang di masa mendatang.
Dengan berkurangnya sedimentasi, kapasitas tampung air di bagian hilir meningkat sehingga aliran air dari hulu menuju laut menjadi lebih lancar. Kondisi ini secara signifikan mengurangi risiko luapan akibat pendangkalan muara yang kerap menimbulkan efek tertahannya air di kawasan permukiman.
Selain memperkuat perlindungan terhadap ancaman banjir, normalisasi muara juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Kedalaman alur yang terjaga memudahkan kapal keluar masuk tanpa harus menunggu pasang tinggi atau khawatir kandas. Akses yang lebih lancar tersebut turut meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional, sehingga produktivitas nelayan pun terdongkrak.

“Langkah pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik. Kita tidak hanya memperbaiki apa yang rusak, tetapi juga memastikan masa depan masyarakat menjadi lebih baik, baik dari sisi keamanan lingkungan maupun kedaulatan ekonomi,” ujar Menhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran Terima Para Bupati, Siap Akomodasi Kebutuhan Daerah untuk Perkuat Pertanian

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima audiensi sejumlah bupati dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan pertanian nasional. Dalam pertemuan tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah pusat siap mengakomodasi kebutuhan strategis daerah guna mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

Audiensi yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (12/2), dihadiri Bupati Kepulauan Meranti, Tebo, Pangkep, Magelang, dan Nias Utara. Para kepala daerah menyampaikan langsung kondisi lapangan, capaian, serta kebutuhan konkret di sektor pertanian masing-masing wilayah.

Mentan Amran menyampaikan bahwa pemerintah pusat saat ini memfokuskan anggaran pertanian pada program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti cetak sawah, optimalisasi lahan, pompanisasi, irigasi, serta penguatan komoditas pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan rakyat.

“Kita ingin anggaran pertanian benar-benar tepat sasaran. Daerah yang siap dan serius bekerja akan kita dukung penuh. Negara hadir untuk melayani rakyat,” kata Mentan Amran.

Dalam kesempatan tersebut, para bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat yang selama ini telah dirasakan di daerah. Bantuan alsintan, pupuk, pompanisasi, serta program penguatan produksi dinilai mampu meningkatkan luas tanam, produktivitas, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, misalnya, menyampaikan bahwa bantuan alsintan dan sarana produksi dari Kementerian Pertanian berkontribusi pada peningkatan produksi padi di wilayahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Mentan atas bantuan alsintan. Ada hand tractor, traktor roda empat, pompa, sudah kami terima dan distribusikan. Kami sampaikan total produksi beras kami di tahun 2025 sebesar 19.741 ton, naik 38 persen, berkat dukungan pemerintah pusat,” ungkap Agus.

Hal senada disampaikan Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, yang menilai program pompanisasi dan ketersediaan pupuk berdampak nyata pada peningkatan luas tanam dan aktivitas ekonomi pertanian.

“Pemerintah Kabupaten Pangkep menyampaikan terima kasih atas bantuan selama ini, salah satunya pompanisasi. Pertumbuhan ekonomi Pangkep tahun 2024 sebesar 5 persen, tahun 2025 naik ke 7,97 persen. Penyumbangnya industri pengolahan termasuk pertanian. Ini berkat bantuan Kementerian Pertanian. Khususnya terima kasih bantuan pupuk yang selama ini jadi perhatian di Pangkep, pupuk melimpah,” jelas Yusran.

Sementara itu, Bupati Magelang, Grengseng Pamuji menyoroti dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan pertanian terintegrasi yang menggabungkan sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan agrowisata.

“Harapan kami tumbuh bersama untuk pertanian, wisata, hilirisasi. Ke depan kami ingin kembangkan pakan. Dari pusat kami butuh bibit untuk pakan ternak,” ucapnya.

Dari wilayah kepulauan, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan pusat, terutama untuk cetak sawah, irigasi, alsintan, dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.

“Terima kasih bantuan dari Kementerian Pertanian. Kami ingin agar ditambah cetak sawah seluas 700 hektare kemudian rehab sawah 250 hektare, dan normalisasi saluran irigasi,” ucap Muzamil.

Sementara itu, Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, meminta dukungan pengembangan budi daya padi hingga pengembangan komoditas kelapa yang memiliki potensi di Kepulauan Nias. “Kami mohon pengembangan budi daya padi kemudian pengadaan alat pertanian, pengembangan kelapa karena kelapa unggul di Nias ada puluhan ribu hektare,” harapnya.

Mentan Amran menegaskan bahwa usulan daerah akan ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis dengan jajaran Kementerian Pertanian. Ia juga meminta kepala daerah agar terus berkomunikasi aktif dan memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan petani.

“Aku pelayan rakyat, pelayan Bapak. Jangan ada bawa apa-apa. Nanti koordinasi dengan Direktur. Kalau ada yang persulit, temui saya. Kita kerja bersama, pusat dan daerah. Tujuannya satu, memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bahlil Ungkap Peran Strategis Hilirisasi untuk Transformasi Ekonomi Indonesia

Penulis
Syifa
-

Program hilirisasi yang saat ini dilaksanakan pemerintah merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju pada 2045. Dengan potensi hilirisasi yang masih sangat besar, program ini dipandang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sekaligus mempercepat transformasi struktur perekonomian nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hilirisasi sangat penting agar peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran bangsa.

“Hilirisasi ini adalah anak tangga untuk sebuah negara berkembang menjadi negara maju. Kalau ini tidak kita lakukan, kita akan menjadi yang namanya negara kutukan sumber daya alam,” kata Bahlil saat memberikan kuliah umum di Jakarta, Kamis (12/2).

Ia menambahkan bahwa industrialisasi dan hilirisasi merupakan syarat mutlak bagi negara berkembang untuk bisa beralih menjadi negara maju.

“Dalam teori ekonomi tidak ada sebuah negara pun yang memiliki sumber daya alam yang banyak dari negara berkembang menjadi negara maju tanpa ada industrialisasi dan hilirisasi. Gak ada itu,” tegasnya.

Dalam hal peningkatan nilai ekspor sebuah komoditas, hilirisasi terbukti meningkatkan nilai ekspor sebuah komoditas hingga 10 persen.

“Dampak hilirisasi terhadap nilai tambah produk nikel mencapai 10%. Tahun 2017 ekspor produk turunan nikel tercatat sebesar USD3,3 miliar, setelah diberlakukan kebijakan larangan ekspor nikel pada tahun 2020 nilai ekspor nikel meningkat menjadi USD33,9 miliar,” jelasnya.

Selanjutnya Bahlil memberi contoh negara-negara yang berhasil menjadi maju karena fokus pada industrialisasi dan hilirisasi. Ia menyinggung sejarah Inggris dan Amerika Serikat, serta kebijakan proteksionis dan kandungan lokal yang diterapkan Tiongkok, Finlandia, dan negara lain sebagai faktor penting pembangunan industri domestik.

“Pada abad ke 16 ketika Inggris menguasai industri sebagai bahan baku tekstil? Apakah dia melakukan ekspor bahan baku? Gak ada. Amerika pada abad 19, dia menerapkan pajak impor 45%, tujuannya apa? membangun industrinya dalam negeri. Tiongkok pada tahun 80-an boleh investasi masuk, boleh industri masuk, tapi TKDN 88%. Finlandia 60% sampai 70% Foreign Direct Investment (FDI)-nya harus saham dalam negeri, dan kemudian mereka menjadi negara hebat,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menyatakan dalam pelaksanaannya hilirisasi harus berkeadilan dengan menempatkan kolaborasi investor, masyarakat dan pemerintah dalam posisi yang saling menguntungkan.

“Hilirisasi itu harus berkeadilan. Adil bagi pengusaha lokal, adil bagi masyarakat, adil bagi pemerintah pusat, adil bagi investor. Kolaborasi ini yang baru bisa kita lakukan untuk mencapai apa disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, adil dan merata. Kalau ini mampu kita lakukan, inilah yang menjadi cita-cita para founding father kita untuk berdikari dalam membangun bangsa dan negara,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lifting Migas 2025 Lampaui Target APBN, Pemerintah Suntik Teknologi di Sumur Tua

Penulis
Syifa
-

Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan lifting dan produksi minyak dan gas bumi (migas), meski capaian lifting minyak bumi tahun 2025 telah mencapai 605,3 ribu barel, melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan senjata utama untuk optimalisasi peningkatan lifting migas, salah satunya dengan penerapan teknologi lanjutan pada sumur migas eksisting, seperti Enhanced Oil Recovery (EOR), fracking, dan horizontal drilling.

“Untuk meningkatkan lifting, mau tidak mau, harus kita suntik dengan teknologi. Sumur-sumur yang sudah lama ini kita suntik pakai teknologi, nggak ada cara lain. EOR salah satunya,” ujar Bahlil pada Kuliah Umum Media Indonesia di Jakarta, Kamis (12/2).

Namun demikian, Bahlil tidak memungkiri bahwa penerapan teknologi lanjutan kerap kali terkendala dari aspek keekonomian. Maka dari itu, Pemerintah memberikan fleksibilitas skema kontrak kerja sama bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan melaksanakan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. KKKS diperbolehkan untuk memilih skema kontrak kerja sama Gross Split atau Cost Recovery.

Kebijakan ini adalah jalan tengah untuk menjaga keberlanjutan produksi migas nasional, sekaligus mengoptimalkan upaya menuju ketahanan energi. Menurut Bahlil, kegiatan yang dilakukan negara tidak boleh berorientasi pada keuntungan, harus melayani kebutuhan masyarakat.

“Negara itu tidak hanya bicara tentang berapa profit, negara itu nggak boleh bicara hanya profit oriented. Tapi negara juga harus bicara tentang pelayanan, ketersediaan, dan ketahanan. Kita ini melayani rakyat, bukan profit oriented. Kalau ada profit itu sunnatullah. Itu multiplier effect gitu,” tegasnya.

Langkah kedua yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong pengelolaan sumur-sumur tua (idle well). Saat ini terdapat 6.305 sumur idle yang memiliki potensi hidrokarbon, dengan 787 sumur dapat direaktivasi dan 3.972 sumur berpotensi untuk dikerjasamakan. Upaya ini dinilai penting untuk mendorong penambahan produksi minyak Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat realisasi proyek-proyek yang telah menyelesaikan Plan of Development (POD) namun belum masuk tahap konstruksi dan produksi. Bahlil menegaskan Pemerintah akan bersikap tegas kepada KKKS yang tidak segera melaksanakan pekerjaan yang sudah mendapatkan izin.

Sebagai strategi jangka panjang, Pemerintah juga mendorong percepatan eksplorasi potensi migas di Indonesia Timur. Upaya ini dilakukan melalui skema kerja sama dan insentif yang leih menarik. Untuk mendukung percepatan ini Pemerintah menawarkan 110 blok migas potensial yang dapat digarap KKKS.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Dorong Reformasi UU Tipikor untuk Dukung Aksesi Indonesia ke OECD

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan perlunya penguatan fundamental Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), agar Indonesia dapat optimal menjerat pelaku suap asing dan sektor swasta. KPK menegaskan reformasi UU Tipikor kini bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak jika Indonesia ingin diakui dunia dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Hal ini disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam Lokakarya Supporting Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention, bekerja sama dengan OECD di Jakarta, Kamis (12/2). Menurut Setyo, aksesi terhadap Konvensi Anti-Suap OECD bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan momentum penting guna memperbaharui hukum nasional agar selaras dengan standar antikorupsi internasional.

“Dalam UNCAC khususnya Pasal 16, negara didorong mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing. Kita perlu respons secara konkret dalam pembaruan regulasi nasional,” ungkap Setyo.

Menurut Setyo, langkah ini menjadi penting sebab hingga saat ini hukum Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing (foreign bribery). Selain itu, terdapat sejumlah bentuk tindak pidana lain yang juga belum dikriminalisasi secara eksplisit dalam UU Tipikor.

KPK mengidentifikasi tiga delik korupsi yang saat ini masih kebal hukum karena belum masuk dalam UU Tipikor. Pertama, perdagangan untuk memuluskan kepentingan tertentu (trading in Influence).

Kedua, kepemilikan kekayaan tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal usulnya (illicit enrichment). Ketiga, praktik suap murni di sektor swasta yang merusak iklim investasi (bribery in the private sector).

“Jika pembaruan ini dapat dimasukkan dalam revisi UU Tipikor, saya meyakini upaya pemberantasan korupsi akan semakin kuat dan sistematis,” lanjut Setyo.

Urgensi ini semakin mendesak, seiring Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 dengan skor 34—turun tiga poin dari tahun 2024, yaitu sebesar 37. KPK menilai, kondisi ini harus dijadikan momentum refleksi bahwa penegakan hukum tak akan efektif jika regulasinya tak segera diperbarui.

Dalam aksesi, penguatan regulasi foreign bribery menjadi elemen penting karena akan dinilai secara ketat oleh OECD Working Group on Bribery (WGB) melalui mekanisme peer review. Indonesia perlu menunjukkan kesiapan regulasi, kebijakan, serta implementasi selaras dengan standar Konvensi Antisuap OECD.

Sebelumnya, KPK telah menyerahkan rekomendasi UU Tipikor kepada pemerintah. Langkah tersebut, menjadi bagian dari agenda reformasi hukum nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang juga merupakan upaya harmonisasi hukum Indonesia berstandar global.

“Kita tidak ingin menghadapi konsekuensi hukum di negara lain. Kita harus mampu menindak tegas pihak asing yang menyuap pejabat di Indonesia. Ini pentingnya harmonisasi hukum kita dengan standar global,” ujarnya.

Sejalan, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyatakan pemerintah tengah berupaya memastikan ekosistem hukum, termasuk pertanggungjawaban korporasi dapat berjalan efektif. Menurutnya, pemberantasan suap dan penguatan integritas tidak sekadar soal menyusun norma.

“Memastikan keseluruhan ekosistem hukum, mulai dari harmonisasi regulasi, pertanggungjawaban korporasi, hingga kerja sama penegakan hukum lintas batas berjalan efektif,” ujar Supratman.

Lebih lanjut, kata Andi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah memberikan fondasi penting melalui penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sejalan, saat ini pemerintah telah menindak tegas 1,2 juta badan usaha yang tidak transparan soal pemilik sebenarnya (beneficial ownership).

Sementara itu, Head of the OECD Jakarta Office, Massimo Geloso Grosso, mengingatkan mekanisme peer review dari WGB akan sangat ketat. Kredibilitas Indonesia di kancah global dapat ditentukan oleh diadopsinya standar Konvensi Anti-Suap OECD ke dalam hukum nasional.

“Kerangka antikorupsi yang kuat, menciptakan persaingan usaha yang setara dan meningkatkan kepercayaan investor untuk jangka panjang,” terangnya.

Pada kesempatan sama, Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Matthew Downing, mendukung penuh aksesi Indonesia ke OECD. Pemberantasan foreign bribery dinilai menjadi langkah penting meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat integritas lembaga publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana, turut mengapresiasi kepemimpinan KPK dalam mendorong reformasi hukum melalui forum strategis ini. Menurutnya, langkah kebijakan yang terukur dalam proses aksesi OECD, akan membantu Indonesia meningkatkan standar tata kelola serta memperkuat integritas sistem hukum.

Lokakarya ini berlangsung selama tiga hari pada 10-12 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kesiapan Indonesia, mengadopsi standar Konvensi Antisuap OECD, khususnya soal kriminalisasi penyuapan pejabat publik asing hingga penguatan kerangka regulasi dan praktik penegakan hukum, sebagai bagian proses aksesi OECD.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemnaker dan Shopee Gelar ToT Shopee Affiliate, Perkuat Keterampilan Digital Instruktur BLK

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi dengan Shopee Indonesia meluncurkan program Training of Trainers (ToT) Shopee Affiliate untuk membekali 100 instruktur Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP-dahulu dikenal sebagai Balai Latihan Kerja (BLK)) dengan keterampilan digital marketing dan pemanfaatan skema affiliate di ekosistem e-commerce . Program yang digelar 11–13 Februari 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, ini ditujukan untuk menjawab kesenjangan keterampilan digital sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat melalui pelatihan yang dapat direplikasi di BPVP/BLK.

Para peserta ToT Shopee Affiliate merupakan instruktur BPVP/BLK milik Kemnaker yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka akan mengikuti pelatihan yang dibawakan oleh pengajar Shopee Affiliate dari Kampus UMKM Shopee yang telah tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dengan materi pembelajaran yang komprehensif. Bekal ini diproyeksikan memperkuat peran BLK sebagai tempat masyarakat belajar keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan program ToT ini dirancang agar instruktur tidak berhenti pada pemahaman konsep, melainkan mampu mengajarkan kembali secara praktis di BLK masing-masing.

“Kami berharap para instruktur yang dilatih tidak hanya paham terkait affiliate marketing , tetapi juga mampu menularkan pengetahuan dan keterampilan ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda, pencari kerja, siswa BLK, agar dapat membuka peluang usaha dan sumber penghasilan baru secara mandiri,” kata Yassierli saat membuka ToT Shopee Affiliate di BBPVP Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/2/2026).

Yassierli menilai, keunggulan program ini terletak pada kualitas pengajar yang tersertifikasi, materi yang disusun komprehensif, serta model pelatihan yang fleksibel sehingga peserta memperoleh pembelajaran yang terukur dan sesuai standar kompetensi. Dengan demikian, instruktur memiliki pijakan yang lebih kuat ketika menyusun dan menjalankan pelatihan serupa di daerah.

Dalam kesempatan itu, Yassierli juga menekankan nilai dampak berantai dari peran instruktur setelah ikut ToT ini, dimana satu keterampilan yang diajarkan dengan baik dapat menular menjadi manfaat ekonomi bagi lebih banyak keluarga.

“Kebahagiaan terbesar instruktur adalah saat kita menghasilkan 600 afiliator. Satu orang afiliator akan menjadi salah satu tulang punggung keluarganya. Anggap satu keluarga diisi 4 orang, berarti setahun para instruktur memberikan kebaikan kepada 2.400 orang,” ujar Yassierli.

Menaker berharap kolaborasi ini membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk belajar, bekerja, dan berkembang di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia. Ke depan, instruktur yang telah mengikuti ToT ini diharapkan menjadi penggerak pelatihan di berbagai BLK, sehingga akses keterampilan digital tidak terkonsentrasi di kota besar saja.

“Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti ini menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional. Kami berharap program ini dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Yassierli.

Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan melalui program ini Shopee tidak hanya berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di ekosistem affiliate, tetapi juga mendukung peran balai pelatihan vokasi sebagai pusat pengembangan talenta digital hingga ke daerah.

“Kolaborasi ini merupakan komitmen Shopee untuk mendukung pengembangan keterampilan digital di Indonesia, khususnya dalam menyiapkan talenta yang relevan dengan kebutuhan ekonomi digital saat ini. Melalui pelatihan Training of Trainers Shopee Affiliate, kami berharap para instruktur balai pelatihan vokasi tidak hanya memahami praktik affiliate marketing secara komprehensif, tetapi juga mampu menjadi ujung tombak dalam menyebarkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di berbagai daerah,” kata Radynal.

Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, Shopee menargetkan hingga akhir tahun 2026 sebanyak 1.000 peserta mengikuti rangkaian pelatihan Shopee Affiliate. Target ini diharapkan memperluas jangkauan program ke lebih banyak balai pelatihan vokasi, sekaligus mempercepat penguatan kapasitas instruktur agar semakin banyak masyarakat bisa mengakses pelatihan keterampilan digital secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada 2021, Kampus UMKM Shopee telah memberikan pendampingan dan edukasi kepada jutaan UMKM di Indonesia. Hingga saat ini, Kampus UMKM Shopee telah menyelenggarakan lebih dari 350.000 jam pelatihan dan didukung oleh lebih dari 400 modul pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan talenta digital. Dalam rangkaian pelatihan tersebut, Shopee Affiliate kerap diperkenalkan sebagai salah satu modul yang menggambarkan peluang ekonomi di sektor digital, sekaligus membuka alternatif sumber penghasilan yang relevan dengan perkembangan dunia kerja.

Kemnaker dan Shopee menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pelatihan vokasi berbasis keterampilan digital yang sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. Melalui sinergi ini, diharapkan semakin banyak tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi adaptif, berdaya saing, serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital secara produktif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wagub Sani Apresiasi Nota Kesepakatan Pidana Kerja Sosial, Kota Jambi Siap Jadi Percontohan Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Gubernur Jambi (Wagub) Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dalam Wilayah Hukum Kota Jambi yang berlangsung di Lantai 2 Kantor Wali Kota Jambi, Jum’at (13/02/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal implementasi pidana kerja sosial sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum nasional. Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi, Pengadilan Negeri Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi, Kepolisian Resor Kota Jambi, serta Komando Distrik Militer 0415 Jambi.

Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Sani menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komitmen lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Pidana Kerja Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 65 ayat (1) huruf e yang mengatur pidana pokok berupa pidana kerja sosial.

“Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh pelaksanaan pidana kerja sosial yang tentunya telah dirumuskan dengan mempertimbangkan seluruh aspek. Untuk efektivitasnya, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang solid antar seluruh pihak,” ujar Wagub Sani.

Wagub Sani juga berharap implementasi pidana kerja sosial dapat sukses dilaksanakan di Kota Jambi dan selanjutnya direplikasi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi, lanjutnya, akan mengoordinasikan para bupati dan wali kota untuk menyiapkan fasilitas umum maupun fasilitas sosial sebagai lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial.

“Kita harus menyamakan persepsi dan memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini memiliki nilai strategis sebagai landasan bersama dalam menyatukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Ia menjelaskan bahwa pemberlakuan KUHP baru menandai perubahan besar dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dengan pendekatan yang lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia serta berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat.

“Pidana kerja sosial merupakan salah satu pidana pokok yang bertujuan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membimbing pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pelaksanaan yang komprehensif, termasuk standar operasional prosedur, kriteria lokasi, serta mekanisme penilaian,” jelasnya.

Irwan juga mengungkapkan bahwa saat ini telah disiapkan 346 lokasi di Kota Jambi sebagai tempat pelaksanaan pidana kerja sosial, terdiri dari masjid, sekolah dasar dan menengah, instansi pemerintah, kantor kecamatan, serta kantor kelurahan. “Penetapan Kota Jambi sebagai wilayah percontohan (pilot project) tingkat nasional menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung sistem peradilan yang lebih humanis,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kerja sama ini. Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Jambi dalam menyediakan berbagai lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, mulai dari masjid, sekolah, kantor camat hingga kantor lurah.

Menurutnya, pelaksanaan kerja sosial tidak hanya menjadi bagian dari proses hukum, tetapi juga momentum pembinaan karakter dan akhlak, khususnya jika dilaksanakan di lingkungan rumah ibadah maupun sekolah.

“Kita ingin pelaksanaannya dekat dengan domisili yang bersangkutan agar tidak menimbulkan beban tambahan. Dengan dukungan camat, lurah, dan seluruh jajaran, insya Allah Kota Jambi siap menjadi percontohan nasional,” ujar Wali Kota Maulana.

Acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh para pihak sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyukseskan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di wilayah hukum Kota Jambi, sekaligus menjadi model implementasi di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...468469470...4,887Halaman 469 dari 4,887