Beranda blog Halaman 4743

Kementerian ESDM Rencanakam Skema KPBU Untuk Jaringan Gas

Suarapemerintah.idKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana akan menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam menyelesaikan target pembangunan jaringan gas kota (jargas) sebanyak 4 juta Sambungan Rumah tangga (SR). Skema ini diharapkan dapat menjadi solusi atas ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menekan impor LPG.

“Ada masalah ketahanan energi kalau kita terlalu tergantung pada impor sebab sebagian besar LPG diimpor dan LPG 3 kg juga disubsidi. Untuk itu maka dilakukan diversifikasi energi melalui jaringan gas KPBU ini,” kata Staf Ahli  Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudho Dwinanda Priaadi, dalam Konsultasi Publik Pembangunan Jargas dengan Skema KPBU di Kota Batam, Selasa (6/10).

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso memaparkan, sesuai data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), subsidi LPG terus mengalami peningkatan. Tahun 2016, subsidi LPG sebesar Rp24,94 triliun, meningkat menjadi Rp38,76 triliun pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp58,14 triliun. Pada tahun 2019, subsidi LPG tercatat Rp54,15 trilliun.

“Sangat besar sekali nilai subsidi LPG tersebut. Maka pilihan-pilihan kita saat ini adalah salah satunya melakukan transformasi melalui akselerasi pembangunan jargas,” tambahnya.

Rencana ini pun didukung penuh oleh Pemerintah Daerah. Salah satu dukungan datang dari Pemerintah Kota Batam yang mengusulkan pembangunan jargas agar menggandeng sektor properti terutama pengembang perumahan.

“Kami di tingkat hilir atau konsumen pemakai, menyambut baik program ini. Kami hadirkan camat dan lurah dalam acara ini untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut. Jelas sekali gas ini mudah digunakan, aman, murah dan ready to use,” ujar Syamsul Bahrum selaku Pejabat Sementara Walikota Batam dalam Konsultasi Publik Pembangunan Jargas pada kesempatan yang sama.

Pengembangan jargas di kota Batam, sambung Syamsul, dinilai sangat cocok karena kawasan ini tidak hanya terkenal sebagai kota industri, tetapi juga banyak dibangun perumahan. Bahkan, ia mengusulkan agar dikeluarkan aturan untuk mewajibkan pengembang membangun jargas.

“Kalau perlu kita buat aturan supaya wajib sekian persen perumahan-perumahan yang akan dibangun, harus memiliki fasilitas gas. Ini akan menjadi sarana promosi mereka juga,” ujarnya.

Supaya pembangunan jargas tidak tambal sulam, Syamsul mengusulkan agar dilakukan pemetaan perumahan yang sedang dibangun dan akan dibangun. Setelah pemetaan rampung, tugas berikutnya adalah meyakinkan masyarakat agar mau memasang jargas di rumahnya.

Berdasarkan studi sementara, potensi pemasangan jargas di Kota Batam adalah 307.749 SR dengan estimasi total biaya adalah Rp 2,37 triliun atau setara dengan Rp 7,72 juta per sambungan rumah.

Jargas dibangun di daerah yang memiliki sumber gas atau dekat dengan sumber gas. Untuk Kota Batam, jargas yang telah dibangun dengan dana APBN sebanyak 4.001 SR dan pembangunan oleh PT PGN sebanyak 795 SR.

Sebagai informasi, acara tersebut diselenggarakan mengikuti kesehatan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri secara virtual oleh Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudho Dwinanda Priaadi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, narasumber dari Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

TGPF Penembakan Di Intan Jaya Pimpinan Benny Mamoto Tiba Di Papua

Suarapemerintah.id – Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kasus penembakan di Intan Jaya telah tiba di Papua Rabu pagi ini (7/10/2020). Tim yang dibentuk oleh Menko Polhukam ini tiba dalam dua rombongan. Rombongan pertama tiba di bandara Mozes Kilangin Timika, yang terdekat dengan lokasi Intan Jaya. Rombongan kedua tiba di Jayapura dalam waktu yang hampir bersamaan.

Kedua rombongan tim yang dipimpin Benny Mamoto dan beranggotakan unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh kampus ini akan langsung bekerja hari ini. Mereka akan melakukan pertemuan dan wawancara dengan para saksi dan sejumlah tokoh netral yang sudah diagendakan sebelumnya.

Sesuai tugas yang diberikan oleh pemerintah, Ketua Tim Benny Mamoto mengatakan TGPF kasus penembakan di Intan Jaya ini akan bekerja semaksimal mungkin untuk membuat terang kasus ini, supaya bisa memberikan laporan dan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah. Benny menjamin obyektivitas tim yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat.

Dari kalangan tokoh agama ada Pendeta Henok Bagau yang warga asli Intan Jaya, dari unsur kampus ada rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safanpo dan ahli hukum Universitas Udayana I Dewa Gede Palguna. Dari unsur pemerintah ada Deputi Bidang Polhukam Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani dan sejumlah tokoh kredibel lainnya.

Dalam menjalankan aktifitas, tim ini tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Benny Mamoto dan rombongan akan bekerja selama dua minggu, terhitung sejak tanggal 1 Oktober yang lalu.

Menko Polhukam: Ekonomi Dan Kehidupan Akan Hancur Jika Tidak Bisa Bersihkan Narkoba

Suarapemerintah.idMenko Polhukam, Moh. Mahfud MD mengatakan ada dua kehancuran jika sebuah bangsa tidak bisa membersihkan narkoba yaitu kehidupan dan perekonomian bangsa. Oleh sebab itu dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk membersihkannya.

“Dari segi kehidupan bahwa yang lebih berbahaya dari terorisme dan korupsi itu adalah narkoba. Narkoba itu merusak masa depan bangsa, oleh sebab itu pemerintah kita harus sungguh-sungguh memberantas narkoba,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan kunjungan kerja ke BNN, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Selain itu dari segi perekonomian, narkoba juga menjadi masalah besar. Karena hal ini berurusan dengan penyelundupan, perdagangan gelap atau ilegal, dan sebagainya.

“Kalau ini tidak dibersihkan saat ini juga, maka masa depan negara kita ini akan sangat buruk. Oleh sebab itu, mari kita bekerja dengan sebaiknya dalam membersihkan narkoba,” ujarnya.

Menko Polhukam mengatakan bahwa saat ini revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah masuk dalam prioritas Prolegnas di DPR RI. Ditegaskan jika pemerintah akan terus mengawal agar revisi UU ini bisa segera disahkan.

“Jadi Undang-Undang ini memang harus direvisi karena perkembangan, kemajuan cara, kemajuan akal, kemajuan teknologi, dan penindakan yang kita lakukan harus ada penyesuaian. Rancangan perubahan itu sekarang sudah masuk Prolegnas, karena saya di sini maka saya akan kejar di DPR,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga melihat sistem monitoring di BNN. Menurutnya, hal ini menumbuhkan optimisme terkait pemberantasan narkoba jika teknologi yang digunakan sudah sangat maju.

“Secara teknologi sudah sangat canggih, bisa memonitor kegiatan-kegiatan perdagangan narkotik dari luar. Kalau kita bersunggung-sungguh dalam memonitoring, hasilnya akan sangat produktif dan bermanfaat kepada masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia,” kata Menko Polhukam Mahfud MD

Berikut Produk BBM yang Dihasilkan Kilang Eksisting Pertamina

Suarapemerintah.id – Selama ini masyarakat hanya mengetahui beberapa produk yang dihasilkan oleh kilang milik Pertamina. Produk  BBM misalnya (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex) dan LPG yang biasanya ditemui di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau agen-agen LPG.

Tapi tahukah Anda ternyata ada banyak sekali produk yang dihasilkan dari kilang eksisting Pertamina untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri.

Dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi VII DPR RI, pada Senin, 5 Oktober 2020, CEO Refinery & Petrochemical Subholding PT Kilang Pertamina Internasional Ignatius Tallulembang menjelaskan produk kilang Pertamina dibagi menjadi tiga jenis yaitu jenis BBM, Non BBM, dan petrokimia.

“Produk BBM pertama ada gasoline series seperti Premium 88, Pertalite 90, Pertamax 92, dan Pertamax Turbo 98. Kedua ada gasoil series seperti BioSolar, Dexlite, Pertamina DEX. Ketiga kerosene (minyak tanah). Keempat ada avtur. Dan kelima IFO (HSFO) dan MFO low sulphur,” katanya.

Untuk produk non-BBM seperti LPG, Paraxylene, Benzene, Green Coke, Aspalt, Solvent series (SBPX, LAWS, Solphy, Minarex, Minasol, Smooth Fluid), dan Lube oil base (HVI’s, VCBS, EXDO, dan Paraffinic Oil).

“Sementara untuk produk petrokimia Pertamina memproduksi Propylene, Polytam dari kilang eksisting,” tambahnya.

Dalam situasi COVID-19 seperti sekarang, Pertamina memasarkan produk yang tidak dapat terserap oleh market domestik ke market internasional. Hal ini karena demand domestik yang menurun secara signifikan. Meski demikian produk yang diekspor menyesuaikan kebutuhan market internasional serta memperhitungkan kemampuan produksi Pertamina.

“Produk yang diekspor seperti avtur, gasoil, Light Cycle Oil, Decant Oil, MFO low sulphur, dan produk komponen residu tinggi sulfur,” tutupnya. *IDK/TA/HM

Seminar Lemhannas 2020, Dirut Pertamina: Sustainability Sangat Penting

Suarapemerintah.id – Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjadi pembicara dalam acara seminar LEMHANNAS RI PPRA LXI T.A 2020 yang dilaksanaka secara virtual pada Selasa, 6 Oktober 2020.

Seminar yang mengangkat tema Revitalisasi BUMN Bidang Energi Untuk Kesejahteraan Masyarakat, dihadiri oleh berbagai tokoh penting seperti Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Wakil Menteri BUMN RI Ir. Budi Gunadi Sadikin.

Budi mewakili Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan terkait peran BUMN terhadap ekonomi di Indonesia, mengingat terdapat lebih dari 100 BUMN namun sekarang jumlahnya berkurang terus. Total asetnya 8.000 triliun lebih, tidak banyak yang tau bahwa total asetnya BUMN itu lebih besar daripada total asetnya pemerintah yang sekitar 6.600-an ribu.

“Dengan ukuran yang besar itu BUMN memiliki peran yang sangat berpengaruh kepada ekonomi Indonesia,” jelas Budi.

Menanggapi pernyataan Wamen BUMN, Nicke memaparkan, hal-hal terkait dengan transformasi bisnis Pertamina yang selama ini dihadapi, mulai dari keterbaruan yang akan dilakukan hingga kendala-kendala yang dialami oleh Pertamina di tengah pandemi COVID-19 yang melanda berikut dengan isu dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan.

Nicke Widyawati menjelaskan ada lima peran objektif yang harus dicapai oleh Pertamina. Availability, yang terkait dengan ketersediaan energi untuk seluruh masyarakat, kemudian accessibility dengan membangun infrastruktur agar energi ini kemudian dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Peran lainnya yaitu affordability guna masyarakat dapat menjangkau harga energi hingga menjadi energi yang berkeadilan, lalu acceptability terkait melakukan ke arah pengembangan energi baru terbarukan dan peran terakhir yaitu sustainability.

“Nah, sustainability sangat penting, karena kami harus melihat bagaimanakah perkembangan dari transisi energi kedepannya secara global,” ungkap Nicke.

Kemudian Nicke memaparkan, dampak signifikan terhadap perkembangan usaha Pertamina yakni penurunan sales yang sangat signifikan.

“Di masa pandemi ini, pada masa PSBB kota-kota besar seperti Jakarta penurunan demand mencapai 70 persen dan secara nasional terjadi penurunan 26 persen. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi hal tersebut menjadi pukulan sangat keras bagi Pertamina,” jelas Nicke.

Tak hanya itu dampak lainnya seperti fluktuasi mata uang US Dollar yang menyebabkan Pertamina menjual produknya. Dijelaskan bahwa pengaruh terhadap kinerja keuangan pertamina disebabkan karena adanya mismatch antara pendapatan yang sebagian besar dalam rupiah yang kemudian dicatat dalam dolar namun kemudian biayanya dan pembeliannya sebagian besar 92 persen dalam US Dolar. Namun meskipun dalam kondisi tertekan dan mengalami kendala besar Pertamina tetap berkontribusi dalam penanganan COVID-19.

“Di dalam masa pandemi, Pertamina tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat, jadi sampai dengan bulan agustus kami sudah memberikan kontribusi melalui beberapa program, salah satunya kami membangun Rumah Sakit Modular,” tutup Nicke.

Kedai Casper Pengok Bantu Pemulihan Ekonomi Warga

Suarapemerintah.idPandemi Covid-19 membuat sebagian besar masyarakat terdampak secara ekonomi. Namun, warga Kampung Pengok Kidul Baciro, Kota Yogyakarta, menolak menyerah. Mereka merintis sebuah kedai yang diberi nama Kedai Casper. Kedai ini merupakan inisiatif warga RT 26 RW 07 yang bekerjasama dengan berbagai instansi terkait.

Pembukaan kedai ini secara simbolis dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogya, Edy Muhammad, pada Rabu malam (7/10), di Kedai Casper, Kampung Pengok Kidul Baciro.

Edi menuturkan di tengah pandemi ini yang harus dijaga tidak hanya kesehatan tetapi juga perekonomian. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap apa yang telah dilakukan oleh warga Kampung Pengok, terkait ikhtiar dan kreativitasnya dalam membuka peluang usaha di tengah Pandemi Covid-19. Di mana hal ini tentunya dapat membangkitkan perekonomian masyarakat khususnya warga Kampung Pengok.

“Kami sangat mengapresiasi pembukaan kedai ini mengingat hal ini bisa menjadi wadah bagi warga untuk meningkatkan perekonomian, sehingga roda ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 ini bisa terus berputar,” katanya.

Lebih lanjut, Edy menyampaikan bahwa pembukaan kedai ini juga sesuai dengan apa yang menjadi fokus tujuan Pemerintah Kota Yogya di tengah pandemi Covid-19. Fokus tujuan itu mencakup 5 point penting, yaitu penanganan masalah Covid-19, pemulihan sosial ekonomi, bantuan dan afirmasi bagi warga terdampak, proses kebangkitan sosial ekonomi Kota Yogya dan selektif pada kebijakan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jadi apa yang dilakukan Bapak Ibu warga Kampung Pengok khususnya warga RT 26 RW 7 merupakan bagian dari fokus kebijakan Pemerintah Kota Yogya terutama dalam hal pemulihan sosial ekonomi dan proses kebangkitan sosial ekonomi Kota Yogya,” kata Edy Muhammad.

Pada kesempatan yang sama, salah seorang pengelola Kedai Casper, Eko, saat ditemui mengatakan bahwa kedai Casper merupakan kedai sport. Di mana di kedai ini nantinya akan diisi berbagai kegiatan olahraga, seperti bulu tangkis, catur, karambol dan dakon. Selain kegiatan olahraga, karena lokasi kedai berada di sekitar sanggar warga, kedepannya juga akan diisi dengan berbagai kegiatan seni.

Pemkot Yogya Gelar Jogja Cross Culture Semarakan HUT Kota Yogya

Suarapemerintah.id – Untuk menyemarakan HUT Kota Yogyakarta yang ke-264, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menggelar acara Jogja Cross Culture secara online dengan mengangkat tema “Tumapak ing Jaman Anyar,” Rabu (7/10/2020).

Sekda Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya menyambut baik acara Jogja Cross Culture tersebut, menurutnya acara tersebut hadir untuk menjadi simbol dan bukti bahwa seni budaya akan selalu menjadi denyut nadi di Kota Yogyakarta.

“Pentas budaya ini merupakan salah satu agenda yang diharapkan dapat menggali potensi kesenian seluruh warga Kota Yogyakarta sekaligus sebagai sebuah event promosi wisata seni budaya Kota Yogyakarta yang mampu menjadi daya tarik kota tercinta ini,” jelasnya di Taman Budaya Yogyakarta.

Aman mengungkapkan modernisasi yang berkembang justru menjadi suatu keuntungan bagi para pemangku kepentingan, para pelaku budaya, pemerhati budaya, pengusaha maupun orang-orang kreatif.

“Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, kekayaan budaya dan karya-karya adiluhung dapat disebarluaskan, dan yang pasti adalah dapat menginformasikan kepada dunia bahwa Yogyakarta adalah Kota Seni Budaya bertaraf Internasional,”jelasnya.

Berbagai kebijakan dan kegiatanpun senantiasa digelar oleh Pemerintah Kota Yogyakarta bersama elemen masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk nguri-uri budaya dan memperkenalkannya kepada publik.

“Kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya senantiasa digelar dan dapat ditemukan di seluruh penjuru wilayah Kota Yogyakarta, salah satunya adalah acara Jogja Cross Culture” bebernya

Ia mengungkapkan dengan mewarnai Kota Yogyakarta melalui eksotika budayanya diharapkan dapat menjadi budaya yang hidup dan menghidupi.

“Budaya itu hidup karena memang menjadi bagian dari budaya masyarakat, dan menghidupi karena merupakan living culture yang menarik minat pendatang untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta,” ujarnya.

Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat menjadi media perekat kebersamaan melalui semangat berbudaya, semangat berkesenian, merayakan peradaban yang adiluhung, sekaligus mampu menjadikan Kota Yogyakarta sebagai tuan rumah bagi perhelatan seni budaya bertaraf internasional.

Acara ini menyajikan banyak hiburan menarik seperti musik, tarian, flow art, fashion show, acrobatic hingga animasi.

Beberapa artis dan seniman juga ikut menyemarakan acara tersebut seperti Didik Nini Thowok, Elisha Orcarus Allasso, Anter Asmorotedjo, Lemari Lila, Pulung Jati Rangga, dan Gatot Rangga.

Dalam acara ini juga digelar talk show membahas tentang gerakan bersama dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni dan berpijak pada keistimewaan.

Hal ini, tentu saja didasari dengan menguatkan karakter seni, budaya, sosial, dan tata design serta arsitektural kota Yogyakarta

Gelar Kegiatan Special Call, Mengudara Promosikan Kota Yogya

Suarapemerintah.id – Komunitas Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI) Lokal Kota Yogyakarta menggelar kegiatan Special Call dalam rangka HUT Kota Yogyakarta ke-264 tahun.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dengan menyapa melalui band HF dengan nama panggilan YE2YHS dan YF2YHP.

“Ini adalah wujud partisipasi ORARI Lokal Kota Yogyakarta dalam mangayubagyo HUT Kota Yogyakarta ke 264 di tengah pandemi Covid-19 sekaligus mengenalkan Yogyakarta di mata dunia,” ucap Haryadi, Rabu (7/10/2020).

Special Call digelar selama dua hari, tanggal 7-8 Oktober 2020 di rumah dinas Walikota Yogyakarta Jl. Ipda Tut Harsono, Muja Muju, Kecamatan. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Pihaknya berharap kegiatan tersebut menguatkan Kota Yogyakarta dengan dengan tag line ‘Jogja untuk Jogja, Jogja untuk Indonesia dan Jogja untuk Dunia’.

“Semoga special call ini mendapatkan respons dari masyarakat baik di dalam maupun dari luar negeri,” imbuhnya.

Ketua ORARI Lokal Kota Yogyakarta Rizki Rizal menerangkan, special call memancar pada band HF dan VHF dengan mode phone FT 8 dan CW. “Ini sangat menarik karena dibuka langsung Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada band HF,” ucapnya.

Dikatakan, special call tersebut akan memancar di seluruh dunia. Diharapkan bisa mengenalkan Kota Yogyakarta di mata dunia, sekaligus mempromosikannya.

“Walikota sangat mendukung kegiatan ORARI, bahkan sudah menjadi anggota ORARI dengan nama panggilan YE2YHS untuk Walikota dan YF2YHP untuk Wakil Walikota,” jelasnya.

Telkom Dukung Wirausaha Milenial Guna Percepat Pertumbuhan Ekonomi Mikro

Suarapemerintah.id – Direktur Enterprise & Business Service Telkom Edi Witjara (kiri) mewisuda para pebisnis milenial kelas mentoring inkubasi bisnis “Saatnya Millenial Jadi Bossmuda” batch #1 yang diinisiasi oleh Telkom melalui Rumah BUMN Pekalongan, Rabu, (30/9). Program ini merupakan wujud nyata Telkom dalam mendukung Wirausaha Milenial guna mempercepat pertumbuhan ekonomi mikro.

Dalam rangka mendukung pengembangan para pelaku bisnis lokal, khususnya wirausaha milenial, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui Rumah BUMN Pekalongan melakukan wisuda 26 pebisnis milenial pekan lalu (30/9). Para peserta sebelumnya telah mengikuti kelas mentoring “Saatnya Millenial Jadi Bossmuda” batch #1 sejak 4 September 2020. Kelas mentoring atau inkubasi bisnis ini, merupakan yang pertama kali dilakukan Rumah BUMN di lingkungan Telkom dan akan berlanjut ke Rumah BUMN Sabang hingga Merauke.

Para wirausahawan muda tersebut dibina oleh mentor dari Rumah BUMN Telkom dan Owner Pande Rasa selaku pelaku usaha Pekalongan yang sukses dalam menjalankan bisnisnya. Dalam kelas tersebut, Telkom menyediakan 8 modul mentoring, mulai dari mengenali segmen dan target pasar, masalah dan solusi, pengembangan keunikan dan kekuatan produk hingga pengukuran key metric untuk menjamin bisnis dapat sustainable dalam jangka panjang. Selain itu, mereka juga dibekali strategi menjaring investor atau pemodal hingga pelaku bisnis muda ini dapat mengembangkan bisnisnya.

“Saat kami buka program ini, target kami 15 pelaku bisnis milenial Pekalongan. Alhamdulillah, rupanya hari ini diikuti 26 milenial yang kesemuanya sudah menjalankan bisnis minimal 6 bulan. Ini sangat menggembirakan, sehingga meyakinkan kami untuk melanjutkan model kelas mentoring ke Rumah BUMN lainnya,” ujar Executive Vice President Divisi Business Service Telkom, Syaifudin di sela-sela acara.

Salah satu peserta, Muhammad Farhan mengaku sangat terbantu dengan adanya kelas inkubasi bisnis tersebut sehingga bisa mengembangkan pemikirannya untuk memecahkan masalah dari problematika dunia bisnis. “Aplikasi-aplikasi milik Telkom seperti Bonum dan Qren yang diberikan juga sangat bermanfaat untuk pengembangan bisnis. Bahkan saya sempat meluncurkan produk baru berkat pembelajaran yang ada,” ujarnya.

Dalam acara yang dihadiri Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Edi Witjara, juga diresmikan Kelas Mentoring batch #2 untuk Rumah BUMN Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dan Tarakan, Kalimantan Utara. Pembinaan atau mentoring juga dilaksanakan secara bertahap, ada 8 modul yang harus diikuti para peserta. Dikarenakan kondisi Covid-19, maka pembelajaran dan mentoring dilaksanakan melalui video conference.  Kriteria peserta adalah pelajar setingkat SMA atau mahasiswa yang telah menjalankan bisnis minimal 6 bulan.

“Program seperti ini sangat kita butuhkan. Indonesia saat ini sangat gencar meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi mikro, karena perannya sangat berpengaruh dalam perputaran ekonomi di Indonesia, termasuk mengajak pebisnis di kalangan milenial. Terlebih di tengah pandemi Covid-19, kita harus bersama-sama berjuang, istilahnya growing together #GakNyerah #AyoBerubah. Saya yakin dengan kebersamaan yang kuat, kita pasti akan segera keluar dari krisis yang ada,” ungkap Edi.

Perjuangan Kehumasan di Kemenkumham adalah Perjuangan Kita Bersama

Suarapemerintah.id – Peran hubungan masyarakat (humas) dalam sebuah organisasi adalah penjaga reputasi di mata publik. Mengemban tugas yang berat, humas membutuhkan SDM yang mumpuni dan memiliki kompetensi teknis yang sesuai dengan tuntutan zaman. Perjuangan mencapai fungsi kehumasan yang ideal, membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak.

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pagar Butar Butar mengatakan inti dari perjuangan kehumasan di Kemenkumham adalah kerja sama dan kebersamaan dari banyak pihak, termasuk dari Biro Kepegawaian sebagai penyedia SDM. ”Perjuangan kehumasan ini adalah perjuangan kita bersama,” ujar Pagar, Rabu (07/10/2020) pagi.

Kompetensi SDM kehumasan, kata Pagar, memiliki porsi yang sangat penting dalam mendukung peran, tugas, dan fungsi kehumasan secara optimal. “Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) perlu didorong pemberdayaannya dan diperbanyak jumlahnya. Kami harapkan dukungan dari Biro Kepegawaian,” kata Pagar saat memberikan pembekalan pada kegiatan Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang WPFK (Wawancara, Pengamatan Fisik, dan Keterampilan) dan Pemeriksaan Hasil SKB Ujian Praktek Jabatan Pranata Humas dan Pranata Komputer pada Seleksi CPNS Tahun 2019 di lingkungan Kemenkumham.

JFPH merupakan jabatan yang sangat strategis dan diharapkan mampu bekerja dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya etika kerja, keterampilan, dan koordinasi. “Selain itu, kecepatan bekerja dalam hal pelayanan informasi dan kehumasan juga penting,” kata Pagar.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkumham, Hermansyah Siregar menjelaskan saat ini Kemenkumham telah memiliki ratusan aplikasi pelayanan, baik eksternal maupun internal. “Semua aplikasi yang dibuat, output-nya adalah data. Kami, saat ini sedang mengembangkan sebuah dashboard, yang terdiri dari tampilan eksekutif dan publik, yang akan menampilkan seluruh data dari aplikasi yang ada,” ujar Herman.

Kemenkumham, kata Herman, memiliki 627 aplikasi, 386 website, dan 1.031 aplikasi berbasis website. “Kemenkumham memiliki banyak sekali aplikasi, yang memproduksi (aplikasi) ini adalah SDM TI (teknologi informasi) di Kemenkumham,” jelas Herman.

Meski begitu, Kemenkumham sebenarnya kekurangan SDM TI. Herman berharap penerimaan CPNS kali ini mampu menjaring SDM berlatar belakang TI yang kompeten untuk menjadi pranata komputer, yang mampu memenuhi ekspektasi pekerjaan TI di Kemenkumham. “Saat ini jumlah SDM (berlatar belakang pendidikan) TI sebanyak 1.713, dimana 60 orang adalah pranata komputer, dan 1.653 fungsional TI,” katanya. “Di Pusdatin, dari jumlah SDM 25 orang, Pranata Komputer hanya empat orang,” pungkasnya.

Kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari, sejak 5 s.d. 8 Oktober 2020, diikuti oleh peserta yang berasal dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.